• e. Pengadaan peralatan/perlengkapanoperasional penanggulangan bencana.

f. Membuat Standar Operasianal Prosedur(SOP), Petunjuk Pelaksana, PetunjukTeknis Penanggulangan Bencana.

g. Perbaikan kerusakan lingkung

2. Mitigasi (mitigation)a. Menegakkan peraturan yang telah

ditetapkan.b. Memasang tanda-tanda bahaya/laranganc. Membangun Pos-pos pengamanan,

pengawasan/pengintaian.d. Membangun sarana pengaman bahaya

dan memperbaiki sarana kritis (tanggul,dam, sudetan dll).

e. Pelatihan kebencanaan.

3. Kesiapan (preparedness)Serangkaian kegiatan yang dilakukanuntuk pengorganisasian serta melaluilangkah yang tepat guna dan berdaya guna(UU No. 24/2007).Misalnya:Penyiapan sarana komunikasi,pos komando, penyiapan lokasi evakuasi,Rencana Kontinjensi, dan sosialisasiperaturan/pedoman penanggulanganbencana.

4. Peringatan Dini (early warning)Serangkaian kegiatan pemberianperingatan sesegera mungkin kepadamasyarakat tentang kemungkinanterjadinya bencana pada suatu tempat olehlembaga yang berwenang (UU No.24/2007).Pemberian peringatan dini harus :- Menjangkau masyarakat (accesible)

- Segera(immmediate)

C. Pengelompokan jenis bencanaPengelompokan jenis bencana meliputi:1. Geologi

Gempa bumi, tsunami, longsor/gerakantanah, letusan gunung api.

2. Hidro-meteorologiBanjir, topan, banjir bandang, kekeringan,rob/air laut pasang.

3. BiologiEpidemi, penyakit tanaman, hewan.

4. TeknologiKecelakaan transportasi, kegagalanindustri.

5. LingkunganKebakaran, kebakaran hutan,penggundulan, pencemaran, abrasi.

6. SosialKonflik, terorisme.

D. Kegiatan-kegiatan Manajemen Bencana1. Pencegahan (prevention)

Serangkaian kegiatan yang dilakukanuntuk mengurangi atau menghilangkanresiko bencana, baik melalui kerentananpihak yang terancam bencana (UU No.24/2007).Misalnya :- Melarang pembakaran hutan dalam

perladangan.- Melarang penambangan batu di daerah

yang curam.Upaya untuk mencegah terjadinyabencana:a. Membuat Peta Daerah Bencana.b. Mengadakan dan mengaktifkan Isyarat-

Isyarat tanda bahaya.c. Menyusun rencana umum tata ruang.d. Menyusun Perda mengenai syarat

keamanan, bangunan pengendalianlimbah dsb.

Negara kesatuan Republik Indonesia yangterdiri dari wilayah kepulauan yang terletakdiantara benua Asia dan Australia memilikikerawanan terhadap terjadinya bencana denganfrekuensi yang cukup tinggi, sehingga diperlukanpenanggulangan bencana yang sistematis, terpadudan terkoordinasi.Dalam upaya penanganan bencana yangsistematis, terpadu dan terkoordinasi, pemerintahtelah melaksanakan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana. Dengan tujuan antaralain:1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat

dari ancaman bencana.2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu,terkoordinasi, dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut makadiperlukan berbagai upaya diantaranya termasukperlu adanya pemahaman tentang ManajemenBencana sebagai berikut:

A. Definisi Manajemen BencanaSegala upaya atau kegiatan yang dilaksanakandalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapan,tanggap darurat dan pemulihan berkaitandengan bencana yang dilakukan sebelum, padasaat dan setelah bencana.

B. Bencanaadalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan danpenghidupan masyarakat yang disebabkan,baik oleh faktor alam dan/atau non-alammaupun faktor manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwamanusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak psikologis. (UU 24/2007).

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKOTA DENPASAR

Jl. Imam Bonjol No. 176 DenpasarTlp. 0361- 489295, Fax. 489296

Website :http://www.penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id

email:penanggulanganbencana@denpasarkota.go.idCall Center Telp. 223333

11. Rekonstruksi (reconstruction)Pembangunan kembali semua prasaranadan sarana, kelembagaan pada wilayahpasca-bencana, baik pada tingkatpemerintahan maupun masyarakat dengansasaran utama tumbuh dan berkembangnyakegiatan perekonomian, sosial dan budaya,tegaknya hukum dan ketertiban danbangkitnya peran serta masyarakat dalamsegala aspek kehidupan bermasyarakat.

E. Prinsip Dasar Manajemen BencanaPenyelenggaraan penanggulangan bencanaadalah serangkaian upaya yang meliputipenetapan kebijakan pembangunan yangberisiko timbulnya bencana, kegiatanpencegahan bencana, tanggap darurat danRehabilitasi.

F. Alur Penanganan Bencana pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPPD) KotaDenpasar

ALUR PENANGANAN BENCANA (BPBD)KOTA DENPASAR

- Tegas tidak membingungkan (coherent)- Bersifat resmi (official)

5. Tanggap Darurat (response)Serangkaian kegiatan yang dilakukandengan segera pada saat kejadian bencanauntuk mengangani dampak buruk yangditimbulkan, meliputi kegiatanpenyelamatan dan evakuasi korban, hartabenda, pemenuhan kebutuhan dasar,perlindungan, pengurusan pengungsi,penyelamatan, serta pemulihan prasaranadan sarana (UU No. 24/2007)

6. Bantuan Darurat (relief)Pada saat keadaan darurat diperlukankebutuhan dasar berupa: Pangan, Sandang,Tempat tinggal sementara, Kesehatan,Sanitasi dan air bersih

7. Pemulihan (recovery)Serangkaian kegiatan untuk mengembalikankondisi masyarakat dan lingkungan hidupyang terkena bencana denganmemfungsikan kembali kelembagaan,prasarana, dan sarana dengan melakukanupaya rehabilitasi, (UU No. 24/2007).Pemulihan meliputi pemulihan fisik dan nonfisik.

8. Rehabilitasi (rehabilitation)Perbaikan dan pemulihan semua aspekpelayanan publik atau masyarakat sampaitingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sarana utama untuknormalisasi atau berjalannya secara wajarsemua aspek pemerintahan dan kehidupanmasyarakat. (UU No. 24/2007).

KEBAKARAN BANJIR ANGIN RIBUT/PUTING

BELIUNG

BENCANALAINNYA

INFORMASI DARIMASYARAKAT

CALLCENTER/POSKOBPBD KOTA DPS

GEMPA BUMI/TSUNAMI

BPBD KOTADPS/DINAS-DINAS

TERKAIT/SAVECOMMUNITY

TKP

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer