Upload
nova-pertiwi
View
17
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Hal Dep Pedoman Pelayanan Min Di Rs
Citation preview
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT i
Pendahuluan : Kajian Peraturan
a. UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan fleksibiltas pengelolaan keuangan kepada instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk Badan Layanan Umum
b. UU 32 tahun 2004 : Pemerintah memberikan kewenangan urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
c. PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan telah diubah dengan PP nomor 74 tahun 2012 mewajibkan instansi pemerintah yang akan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum wajib menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM)
d. PP 65/2005, bab II pasal 2 ayat (1) : Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM menjadi acuan dalam penyusunan SPM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan dalam penerapannya oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. maknanya : yang menyusun SPM adalah Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen; dan penerapannya oleh Pemda.
e. PP 65/2005 pasal 2 ayat (2) : SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Dari butir c dan butir e Kementerian Kesehatan menyusun SPM kesehatan yang terdiri atas SPM Bidang Kesehatan untuk Daerah dan SPM RS sebagai syarat administratif BLU
1) SPM Bidang Kesehatan telah ditetapkan dalam Permenkes 741/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan
2) SPM untuk RS yang akan BLUD telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/2008
g. Terkait butir f angka 2 dan setelah dilakukan sosialisasi Kepmenkes 129/2008 memerlukan penyempurnaan dengan pertimbangan :
1) Pemahaman SPM RS adalah SPM bidang perumahsakitan di Kab/Kota
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKITii
2) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 belum mencantumkan rencana waktu pencapaian sesuai dengan PP 23/2005 yang menyebutkan adanya kerangka waktu pencapaian SPM. Hal ini mengingat kondisi masing masing RS se Indonesia tidak sama
3) Beberapa Indikator yang tercantum pada definisi operasional dalam Kepmenkes 129/2008 perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multipersepsi.
4) Beberapa target/nilai yang tercantum pada Kepmenkes 129/2008 perlu ditinjau ulang setelah mendapat masukan dari beberapa RSD
h. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 8 ayat (4) dan pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan PP 41/2007 tsb, lembaga teknis daerah merupakan Perangkat Daerah. Dengan demikian, sebagai perangkat daerah, Rumah Sakit wajib memiliki ukuran kinerja. Sementara itu, di RSD terdapat pusat pusat pertanggungjawaban, sehingga untuk mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban tsb perlu ada indicator kunci agar memiliki tujuan/sasaran yang jelas. Ini yang kita sebut sebagai Indikator kinerja minimum di RS.
i. Dengan Demikian, Penyempurnaan Buku SPM RS diawali dengan penyempurnaan judul yaitu :
-------------- Pedoman Penyusunan SPM di RS --------------------
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT iii
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
DI RUMAH SAKIT
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2012
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKITiv
KATA PENGANTAR
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT v
Sambutan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKITvi
Tim Penyusun
Kontributor
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT vii
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /MENKES/PER/./20.
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajad kesehatan masayarakat diwilayahnya;
b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif Badan Layanan Umum, Rumah Sakit wajib menyusun Standar Pelayanan Minimum;
d. bahwa untuk menyusun Standar Pelayanan Minimum, Rumah Sakit memerlukan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum
e. bahwa untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam menyusun Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit, perlu Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKITviii
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT ix
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/SK/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKITx