1. kebijakan umum penanaman dana

MUAMALAT INSTITUTERESEARCH, TRAINING, CONSULTING & PUBLICATION

KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN DANA


2

Semua Bank Umum WAJIB memiliki Kebijakan Umum Penanaman Dana Bank secara tertulis

(SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir dan SE Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995)

KETENTUAN UMUM PENANAMAN DANA


3

Penanaman dana adalah :

Penyediaan dana, dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah, yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Islam yang berlaku.

Penanaman dana tersebut berbentuk Jual Beli, Bagi Hasil, dan Jasa-jasa lainnya.

DEFINISI


4

1. Prinsip Kehati-hatian

2. Organisasi dan Manajemen

3. Kebijakan Segmentasi

4. Kebijakan Umum Persetujuan

5. Dokumentasi dan Administrasi

6. Pengawasan

7. Penyelesaian Pemby. Bermasalah

8. Manajemen Risiko

KUPD (Kebijakan Umum Penanaman Dana)


5

Pembiayaan adalah merupakan

sebagian besar Asset Bank

Pembiayaan harus dijaga

kualitasnya

1. PRINSIP KEHATI-HATIAN


6

A. PRINSIP POKOK KEHATI-HATIAN B. PEMBIAYAAN PIHAK TERKAIT DAN NASABAH

BESARC. PEMBIAYAAN RISIKO TINGGID. PEMBIAYAAN YANG DIHINDARI E. PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN F. KRITERIA PEJABAT PEMBIAYAAN

G. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN

PRINSIP KEHATI-HATIAN (Cont…)


7

A. PRINSIP POKOK KEHATI-HATIAN Prosedur Pembiayaan yang Sehat dan

Sesuai Syariah Pembiayaan yang Mendapat Perhatian

Khusus Penyelamatan/Penyehatan Pembiayaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

(Hapus buku dan Hapus Tagih) Penyelesaian Jaminan

1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)


8

B. PEMBIAYAAN PIHAK TERKAIT DAN NASABAH BESAR

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Cara Perhitungan BMPK Perorangan atau Kelompok BMPK Pihak Terkait BMPK Kelompok yg Sama dgn Bank



9

C. PEMBIAYAAN RISIKO TINGGI (Diatur dlm SK Direksi Tersendiri)



10

D. PEMBIAYAAN YANG DIHINDARI Pembiayaan Tidak Sesuai Syariah Pembiayaan Untuk Spekulasi Pembiayaan Tanpa Informasi Keuangan

yang Tidak Memadai Pembiayaan Pada Sektor Usaha yang Tidak

Dikuasai Pembiayaan Kepada Nasabah Bermasalah



11

E. PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN

Sesuai PBI No.5/7/PBI/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi Bank Syariah.

Bank dapat melakukan klasifikasi kolektibilitas yang lebih rinci namun tetap mengacu kepada klasifikasi yang ditetapkan Bank Indonesia.



12

F. KRITERIA PEJABAT PEMBIAYAAN

Profesional, Amanah, Obyektif, Cermat, Taat azas terhadap peraturan



13

G. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN Mengacu kepada kode etik Institut Bankir Indonesia (IBI)

1) Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan penanaman dana yang berlaku, baik ekstern maupun intern.

2) Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya.

3) Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.



14

G. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN (cont’d..)

4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

5) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.

6) Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.



15

G. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN (cont’d..)7) Memperhitungkan dampak yang merugikan dari

setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan.

8) Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan penanaman dana.

9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.



16

PERANGKAT ORGANISASI DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Pembiayaan

2. ORGANISASI & MANAJEMEN


17

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Keanggotaan

Fungsi

Tugas

2. ORGANISASI & MANAJEMEN (cont’d…)


18

KOMITE PEMBIAYAAN

Keanggotaan

Tugas

Tanggung Jawab



19

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI & MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Komisaris Direksi Satuan Kerja



20

PENENTUAN SEGMENTASI

Visi Misi Strategi Dasar Tujuan Pembiayaan Kriteria Segmentasi

3. KEBIJAKAN SEGMENTASI


21

SEKTOR EKONOMI LKMS (BPRS, Koperasi, Kopsyah, BMT dll)Pertanian/ Perkebunan,dan sarana pertanianPertambanganIndustri PengolahanListrik, gas dan airKonstruksiPerdagangan, restoran dan hotelPengangkutan, pergudangan dan komunikasiJasa-jasa Dunia UsahaJasa-jasa Sosial/MasyarakatLain-lain

3. KEBIJAKAN SEGMENTASI (cont’d..)


22

PEMBIAYAAN USAHA KECIL (PBI BI No. 3/2/PBI tgl 4 Januari 2001,

pasal 1 ayat 2)

Kuantitatif

Kualitatif



23

PEMBIAYAAN USAHA MENENGAH

Kuantitatif

Kualitatif



24

KONSEP HUBUNGAN TOTAL PEMOHON

Dasar persetujuan adalah atas seluruh aspek transaksi penanaman dana dari pemohon

Penilaia yg Komprehensif, harus tercermin dalam analisa penanaman dana.

4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN


25

PENETAPAN BATAS WEWENANG PERSETUJUAN

Dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Direksi Setiap pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari

pejabat yang berwenang Kewewenang memutus ditentukan, al : berdasarkan

kemampuan, kematangan, pengalaman dan pengetahuan pejabat yang bersangkutan

Setiap persetujuan pembiayaan harus dilakukan secara tertulis

4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..)


26

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Memastikan agar sesuai asas-2 pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip syariahMemastikan agar sesuai dengan KUPD dan PUPPD Memastikan agar berlandaskan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama Meyakini bahwa pembiayaan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan bermasalah (problem loan).



27

PROSES PERSETUJUAN

Permohonan Analisa Rekomendasi Persetujuan



28

AKAD PEMBIAYAAN

Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum syariah serta hukum positif yang dapat melindungi kepentingan bank.

Memuat seluruh ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disetujui oleh Komite Pembiayaan.



29

PRINSIP PERSETUJUAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Pencairan hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi oleh pemohon.

Pastikan bahwa seluruh aspek syariah dan yuridis telah dipenuhi dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.



30

DOKUMENTASI PEMBIAYAAN Jenis Dokumen Pengecekan Keabsahan Dokumen Penyimpangan dan Penggunaan Dokumen

ADMINISTRASI PEMBIAYAAN Penatausahaan Pembiayaan

5. DOKUMENTASI & ADMIN.


31

PRINSIP PENGAWASAN

Pencegahan Dini Terhadap Kerugian Pembiayaan

Pengawasan Melekat Atas Pelaksanaan Pembiayaan

Audit Intern Aspek Pembiayaan oleh SKAI

6. PENGAWASAN


32

OBJEK PENGAWASAN

Pejabat Bank yg Terkait dengan Pemby.

Jenis Pembiayaan

6. PENGAWASAN (cont’d…)


33

6. PENGAWASAN (cont’d…) RUANG LINGKUP FUNGSI

PENGAWASAN Kebijakan Umum dan Peraturan Perundang-undangan

yang Berlaku Monitoring Pembiayaan Mengawasi Penilaian Kolektibilitas Pembiayaan sesuai

Ketentuan Bank Indonesia Pembinaan Kepada Nasabah Pembiayaan Memantau Pembiayaan Kepada Pihak Terkait dan

Nasabah Pembiayaan Besar Memantau Pengadministrasian Dok. Pembiayaan Memantau Kecukupan Jumlah PPAP


34

STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN (SPIN)

Penerapan SPIN Pembiayaan

Cakupan SPIN Pembiayaan

Kajian Berkala Efektifitas Atas SPIN Pembiayaan.



35

PENGAWASAN MELEKAT

Pejabat dan Satuan Kerja yang Bertanggungjawab

Fungsi Pengawasan Pembiayaan

Laporan Pengawasan Pembiayaan



36

AUDIT INTERN

Wajib dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh BI

Antara pengawas dan auditee harus terjalin kerjasama yang baik, scr transparan dan obyektif.

Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyimpangan, dan auditor berusaha untuk menghindar atau tidak menyelidiki lebih lanjut karena tidak ingin melibatkan diri (menjaga posisi ketidatahuannya), maka auditor dianggap telah melakukan willful blindness (kebutaan yang disengaja).



37

TATA CARA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pendekatan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Dalam Pengawasan Khusus

Evaluasi Pembiayaan Bermasalah

7. PENYELESAIAN PEMBY.BERMASALAH


38

7. PENYELESAIAN PEMBY.BERMASALAH (cont’d…)

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Laporan Tertulis Kepada BI Satuan Kerja/Kelompok Kerja/Tim Kerja Penyusunan Program Penyelesaian Penanaman

Dana Bermasalah Evaluasi Efektifitas Program Penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah


39

7. PENYELESAIAN PEMBY.BERMASALAH (cont’d…)

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG TIDAK DAPAT DITAGIH

Mengusulkan cara-2 penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada Direksi.

Melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui Direksi.

Pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya wajib segera dilaporkan dan dimintakan persetujuannya secara tertulis kepada Dewan Komisaris.


40

8. MANAJEMEN RISIKORUANG LINGKUP

Kegagalan Pemenuhan Kewajiban oleh Nasabah Sumber Risiko Pengaturan Risiko yg Melekat pd Seluruh Portofolio Pengembangan Strategi Risiko Identifikasi dan Analisa Risiko Pengukuran Risiko Penetapan Limit Pemantauan dan Pelaporan Risiko Kebijakan terhadap Kondisi Tidak normal


41

RISIKO LAIN YANG TERKAIT Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Strategi Risiko Kepatuhan

8. MANAJEMEN RISIKO (cont’d…)

Documents

1. kebijakan umum penanaman dana