Upload
vuthuy
View
265
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROSEDUR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53
TAHUN 2010
SEKRETARIAT BAPEK
• Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai2 ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan & ketertiban
• Unsur pokok disiplin :
- Sikap yg ada pd diri manusia
- Sistem budaya yg hidup dalam masyarakat
PENGERTIAN DISPLIN
• Disiplin dimulai dari :
- Atas, (dimulai para atasan).
teladan adalah guru yg paling baik
- Dalam, kesadaran tiap manusia.
disiplin yg muncul dr kesadaran pribadi ....lebih baik daripada karena ancaman / ....paksaan
• Pelanggaran disiplin :
ucapan, tulisan, atau perbuatan yg tidak menaati kewajiban dan / atau melanggar larangan ketentuan disiplin baik dilakukan dlm maupun luar jam kerja
NO PENYEBAB
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKIBAT YANG DITIMBULKAN
1. MORAL / MENTAL
PNS
a. Kurangnya ketaatan ter-hadap agama yang dianut;
b. Watak bawaan;c. Lingkungan
keluarga;d. Lingkungan
masyarakat asal;e. Lingkungan kerja .
a.PNS tidak mera-sa berdosa meskipun berbuat salah;
b.PNS tidak mau mematuhi peraturan;
c.PNS tidak takut dijatuhi hukuman disiplin.
2. PERLAKUAN TIDAK
ADIL
a. PNS merasa diperlakukan berbeda;
b. PNS merasa tidakdiperhatikan;
c. PNS tidak diajak / di ikut sertakan dalam kegiatan tertentu.
a.PNS malas masuk kantor;
b.PNS malas bekerja;
c.PNS jarang ditempat kerja.
3.KURANG
NYA KESEJAHTERAAN
a. Biaya kebutuhanhidup;
b. Kecemburuan Sosial;
c. Hubungan kemasyarakatan yang meningkat .
a.PNS Ngobyek;b.PNS Korupsi;c.PNS bekerja
sampingan pada saat jam kerja;
d.PNS berjudi.
FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN
DISIPLIN
4.POLA
KARIER YANG TIDAK SEHAT
a.Jarang dimuta-sikan;
b.Lama tidak dipromosi kan;
c.Pekerjaan yg monoton;
d.Tidak jelas pola tugas.
a.PNS menelan-tarkan peker-jaan (jenuh);
b.PNS mempe-ngaruhi teman -teman dengan tujuan negative.
c.PNS Frustasi.
5.MANAJEMEN BURUK
a.Tidak ada per-aturan tata urusan dalam;
b.Tidak ada pemba-gian tgs yg jelas;
c.Kurangnya fasi-litas kantor;
d.SDM yang lemah;• Kurangnya jumlah
personil;
a.PNS bekerja menurut kemauannya sendiri;
b.PNS bebas keluar masuk kantor;
c.PNS istirahat tidak teratur waktunya.
6.LEMAH
NYA WASKAT
a.PNS merasa tidak diawasi
b.PNS bebas beraktifitas
c.PNS menganggap pekerjaan kantor tidak penting
a.PNS bekerja tidak sungguh –sungguh;
b.PNS tidak membuat laporan hasil pekerjaan;
c.Laporan dibuat tidak sesuai dengan kenyataan.
7.
PELANGGARAN TIDAK
DITINDAK TEGAS
a.Tidak dipahami-nya peraturan disiplin PNS;
b.Merasa kasihan;• Ada rasa ewuh
pekewuh;
a.PNS tidak takut hkm disiplin;
b.PNS tidak takut melakukan perbuatan indisiplioner;
8. KRISIS KETELADANAN
a.Atasan tidak disiplin;
b.Atasan tidak memahami peraturan disiplin;
c.atasan mem-berikan keadaan tak teratur.
Atasan dan bawahan sama –sama tidak disiplin.
9. KURANGADANYA
MOTIVASI
a.Kurangnya perhatian ter-hadap bawahan;
b.Tidak ada rangsangan untuk tercip-tanya gairah kerja;
a.PNS tidak me-miliki semangat untuk mening-katkan prestasi;
b.PNS tidak menunjukkan keinginan yang inofatif dan responsive.
10.
TIDAK DIPAHAMI
NYA PERATURAN DISIPLIN
PNS
a.Kurangnya Sosialisasi;
b.Sering terjadinya mutasi pengelola kepegawaian;
• Terbatasnya buku peraturan disiplin / literatur tentang disiplin
a.Pejabat / PNS tidak mengerti isi peraturan disiplin;
b.PNS melanggar peraturan disiplin.
A.Prinsip Dasar PP.
1. Pembinaan dan Penegakan disiplin PNS,
menjadi tugas dan tanggung jawab
atasan langsung masing-masing(Psl 23)
2. Apabila terjadi pelanggaran disiplin,
maka yang wajib memanggil dan
memeriksa pertama sekali adalah
Atasan langsung.
PP. NO. 53 TAHUN 2010
3. Apabila dugaan pelanggaran disiplin
benar, maka sepanjang hukuman yg
setimpal dgn pelanggaran tsb masih
kewenangan atasan langsung, maka
atasan langsung tsb wajib
menghukum.
4. Apabila menurut pertimbangan atasan
langsung jenis hukuman yg setimpal
utk PNS tsb adalah kewenangan
atasan yg lebih tinggi, maka atasan
langsung tsb wajib melaporkan
disertai BAP yg telah dibuatnya.
5. Atasan langsung yg tdk memanggil,
memeriksa, menghukum atau
melapor-kan bawahan yg diduga
melanggar disiplin, dijatuhi hukuman
disiplin yg jenisnya sama dgn jenis
hukuman yg seharusnya dia jatuhkan
kepada bawahanya tsb.
6. Pelanggaran disiplin bukan delik
aduan, krn itu setiap atasan langsung
yg telah mengetahui pelanggaran
bawahan, wajib memanggil,
memeriksa dan menghukum atau
melaporkan.
Pasal 3
1. Mengucapkan sumpah / janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah / janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD 45, NKRI dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan Peraturan Per-UU;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesa-daran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan;1. ;9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat,
dan bersemangat utk kepentingan negara;
10. Melaporkan kpd atasan apa-bila mengetahui ada hal yg dapat membahayakan / merugikan negara, atau Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam
melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan
karier;
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
JUMLAH HARI HUKUMAN RINGAN
a. 5 Hari Tegoran lisan
b. 6 - 10 Hari Tegoran tertulis
c. 11 - 15 Hari Pernyataan tidak
puas secara tertulis
JUMLAH HARI HUKUMAN SEDANG
a. 16 – 20 Hari Penundaan KGB sela-
ma 1 tahun
a. 21 – 25 Hari Penundaan KPselama
1 tahun
a. 26 – 30 Hari Penurunan pangkat
setingkat lebih rendah
selama 1 tahun
Hukuman Disiplin yang harus dijatuhkan khusus untuk TMK :(dihitung Kumulatif s.d. akhir tahun) Psl. 14
JUMLAH HARI HUKUMAN BERAT
a. 31 – 35 Hari Penurunan pangkat
setingkat lebih
rendah selama 3 thn
a. 36 – 40 Hari Pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat
lebih rendah
a. 41 – 45 Hari Pembebasan dari
jabatan
a. 46 – lebih Pemberhentian
PDH / PTDH
** Terlambat / 7 ½ jam = 1 hari
pulang cepat
Pasal 4
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan atau org laindgn menggu-nakan kewenangan orglain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawaiatau bekerja untuk negara lain danatau lembaga atau organisasiinternasional;
4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing;
5. Memiliki, menjual, membeli,menggadaikan, menyewakan ataumeminjamkan barang-barang baikbergerak atau tidak bergerak, dokumenatau surat berharga milik negara secaratidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan / org lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya utk keun-tungan pribadi, golongan / pihak lain yg merugikan negara;
7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung / tdk utk diangkat dlm jabatan;
8. Menerima hadiah/suatu pembe-rian apa saja dari siapapun yg berhubungan dgn jabatan dan / pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang thdp bawahannya;
10.Melakukan suatu tindakan / tdk yg dpt menghalangi / mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;
11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kpd
capres/cawapres dengan cara :
� ikut serta sbg pelaksana
kampanye
� menjadi peserta kampanye dgn
menggunakan atribut partai /
atribut PNS
� sbg peserta kampanye dgn
mengerahkan PNS lain dan /
� sbg peserta kampanye dgn
menggunakan fasilitas negara
13. Memberikan dukungan kpd capres /
cawapres dgn cara:
� Membuat keputusan dan/
tindakan yg menguntungkan /
merugikan salah satu asangan
calon selama masa kampanye
dan/
� Mengadakan kegiatan ygmengarah kpd keberpihakanterhadap pasangan calon ygmenjadi peserta pemilu sebelum,selama, & sesudah masa kampa-nye meliputi pertemuan, ajakanhimbauan, seruan / pemberianbarang kpd PNS dlm lingkunganunit kerjanya, anggota keluarga,& masyarakat;
14. Memberikan dukungan kpd calonanggota DPD / calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dgn caramemberikan surat dukungan disertaifotocopy KTP / Surat Keterangan TandaPenduduk sesuai peraturan per UU dan/
15. Memberikan dukungan kpd cakada/cawakada dgn cara:
� Terlibat dlm kegiatan kampanyeutk mendukung cakada /cawakada;
� Menggunakan fasilitas yg terkait dgn
jabatan dlm kegiatan kampanye;
� Membuat keputusan dan/tindakan
yg menguntungkan/merugikan salah
satu pasangan calon selama masa
kampanye
� Mengadakan kegiatan yg mengarah
kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yg menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, & sesudah
masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan atau pemberian barang kpd
PNS dlm lingkungan unit kerjanya,
angota keluarga & masyarakat.
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a.hukuman disiplin ringan;
b.hukuman disiplin sedang;
c.hukuman disiplin berat.
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri
dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri
dari:
a.penundaan KGB selama1thn;
b.penundaan kenaikan pangkat selama
1th
c.penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 thn.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 thn;
b. pemindahan dlm rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dgn hormat tdk
atas permintaan sendiri sbg PNS;
e. pemberhentian tdk dgn hormat
sbg PNS.
Anda di Pecat !!!!!
B. Pemanggilan
1. Setiap atasan langsung wajib memanggil bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk diperiksa.
2. Pemanggilan untuk diperiksa harus dilakukan tertulis.
3. Surat panggilan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal disuruh ybs. menghadap untuk diperiksa.
4. Apabila panggilan pertama tak diindahkan maka dilakukan panggilan kedua.
5. Surat panggilan kedua tersebut paling lambat hari ke- 7 dari tanggal seharusnya ybs. menghadap pada surat panggilan pertama.
TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN
6. Apabila panggilan kedua, juga tidak diindahkan, maka pelanggaran disiplin yang disangkakan dianggap diakui dan dapat dihukum tanpa di BAP.
7. Karena ybs. tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka tuduhan pelanggaran dalam SK Hukuman Disiplin sesuai dengan informasi pelanggaran disiplin yang dilakukan
C. Pemeriksaan
1.Apabila ybs. hadir pada saat panggilan
pertama atau panggilan kedua, maka
dilakukan Pemeriksaan.
2. Pangkat dan gol. ruang pemeriksa /
tim pemeriksa minimal sama dgn yg
diperiksa.
3. Dilakukan dalam tempat tertutup.
4. Berikan kekebasan untuk menjawab.
5. Hasil pemeriksaan dilakukan dalam
bentuk BAP.
1. Format BAP harus dalam bentuk
tanya / Jawab.
2. Pertanyaan tidak boleh menjebak.
3. Tidak boleh merendahkan martabat
PNS yang diperiksa, misalnya
dengan membentak, mengancam,
mengintimidasi, dll.
4. Agar BAP sistematis, sebaiknya
pertanyaan no. 2 berasal dari
jawaban ybs. atas pertanyaan no. 1
dan seterusnya.
5. Sebelum membuat BAP, sebaiknya
cari informasi tambahan
pelanggaran disiplin ybs. dari pihak
lain.
6. Sewaktu mem- BAP, usahakan kejujuran
ybs. dalam menguraikan kronologis
pelang-garannya.
7. Apabila tidak sinkron pengakuan dengan
informasi tambahan / bukti-bukti /
saksi-saksi yang anda peroleh baru
utarakan informasi tambahan / bukti /
saksi yang anda peroleh.
8. PNS tidak menjawab maka dianggap
mengakui dan dilanjutkan dengan perta-
nyaan berikut.
9. BAP agar ditandatangani PNS, apabila
tidak bersedia, maka tuliskan pada BAP
di kolom tanda tangan ybs bahwa ybs
tidak bersedia menandatanagni, maka
BAP tetap sah dan dapat dipakai
menghukum ybs.
10. Serahkan satu set BAP kepada ybs, dan
apabila tidak bersedia menerima,
tuliskan di hlm terakhir bahwa ybs tidak
bersedia menerima.
11. Sewaktu mem-BAP tersebut atasan
langsung dapat dibantu teman sejawat
atau bawahan yang pangkatnya minimal
sama dengan yang diperiksa, tetapi
penanggung jawab dan penanda tangan
BAP tetap atasan langsung.
CATATAN :
Hasil pemeriksaan dari unsur pengawasan
dapat dipakai sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi BAP terhadap PNS yg diduga melanggar disiplin
D. Pertimbangan dalam
menentukan jenis hukuman yg
akan dijatuhkan
1. Latar belakang perbuatannya :
• Terpaksa dilakukan atau tidak.
• Disengaja atau tidak.
• Direncanakan atau tidak.
• Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain
atas perbuatan tsb.
2. Berat / ringannya pelanggaran :
• Pernah dilakukan PNS atau tidak.
• Bertentangan atau tidak dengan program
pemerintah.
• Melanggar prinsip-pronsip kenegaraan atau
tidak.
• Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain
atau masyarakat.
3. Akibat pelanggaran :
• Ada dampak negatif terhadap unit kerja /
Instansi / Pemerintah.
• Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja /
Instansi/ Pemerintah.
• Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja /
Instansi / Pemerintah.
4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.
• Apakah jenis tersebut akan memberikan
efek jera atau tidak terhadap ybs.
• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.
• Akibat hukum tersebut mempengaruhi
psikologis ybs atau tidak.
5. Kesesuaian dengan peraturan
• Apakah telah diterapkan limitatip dalam
peraturan atau tidak.( mis : Kawen/ Cerai ,
TMK)
6. Kejujuran / Penyesalan ybs.
• Apakah mempersulit atau tidak.
• Apakah ada kemungkinan akan mengulangi
perbuatannya atau tidak.
• Apakah perbuatan tersebut telah pernah
dilakukan sebelumnya atau tidak.
• Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.
E. Keriteria dampak negatif pada
Unit Kerja / Instansi / Pemerintah
1. Dampak pada Unit Kerja :
Apabila perbuatan hanya menghalangi /
memperlambat tugas unit kerja yang tidak
mempengaruhi tugas instansi dan tugas
pemerintah. Misalnya : menyembunyikan
absen unit , sehingga PNS lain tidak dapat
absen.
2. Dampak pada Instansi :
Apabila perbuatan itu dilakukan maka
mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan
tugas unit dan mengakibatkan pelaksanaan
tugas Instansi menjadi terpengaruh, sehingga
merusak citra pelayanan Instansi.
3. Dampak pada Pemerintah :
Apabila akibat perbuatannya merusak citra
Pemerintah / PNS umumnya atau menghalangi
program pemerintah misalnya : Korupsi dan
Narkoba.
F. Pejabat yang menghukum (Psl. 21,
24)
1. Apabila menurut pertimbangan atasan
langsung, jenis hukuman yang wajar /
setimpal masih kewenangannya, maka atasan
langsung tersebut langsung membuat SK
Hukuman Disiplin dan menyerahkan kepada
ybs.
2. Apabila menurut pertimbangan atasan
langsung jenis hukuman disiplin yang
setimpal / wajar bagi ybs adalah jenis
hukuman disiplin yang telah menjadi
kewenangan atasannya maka atasan langsung
tersebut harus melaporkan kepada atasannya
tersebut disertai BAP dan saran pendapatnya.
3. SK Hukuman Disiplin yang dijatuhkan atasan
langsung selalu ditembuskan kepada
pengelola kepegawaian dan BKN.
4. Laporan yang dibuat atasan langsung
terhadap atasannya untuk menghukum selalu
ditembuskan kepada pengelola kepegawaian.
G. Konsekuensi bagi atasan langsung
atau pejabat yng berwenang
menghukum yang tidak melakukan
kewajiban (Psl. 21)
1. Setiap atasan langsung yang telah mengetahui
pelanggaran disiplin bawahan tetapi tidak
menindak lanjuti, harus dijatuhi hukuman
didiplin.
2. Atasan langsung yang telah memeriksa
bawahannya dan terbukti, tetapi tidak
menghukum atau tidak melaporkannya kepada
atasannya, harus dijatuhi hukuman disipin.
3. Hukuman terhadap atasan langsung yang tidak
menindak lanjuti / menghukum / melaporkan
kepada atasannya adalah sama dengan hukuman
yang seharusnya dia jatuhkan kepada
bawahannya.
4. Atasan dari atasan langsung yang telah
menerima laporan atasan langsung, tapi tidak
menindak lanjuti, juga dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasan yang lebih tinggi.
5. Penjatuhan hukum disiplin kepada atasan
langsung atau pejabat yang seharusnya
menghukum tidak perlu BAP, tapi cukup dengan
permintaan keterangan.
A.Pembentukan Tim Pemeriksa (Psl. 25)
1. Apabila atasan langsung telah melaporkan
kepada atasannya karena menurut
pertimbangannya kewenangan menjatuhkan
jenis hukuman disiplin yang disarankan
menjadi kewenangan atasannya maka atasan
dari atasan langsung tersebut dapat
membentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa dibentuk apabila BAP yang
dibuat atasan langsung dianggap tidak
lengkap.
3. Apabila BAP yang dibuat atasan langsung
dianggap lengkap, maka BAP tersebut dapat
langsung dipakai menjatuhkan hukuman
disiplin tanpa BAP Tim Pemeriksa.
4. BAP utama adalah BAP yang dibuat atasan
langsung sedangkan BAP yang dibuat Tim
Pemeriksa merupakan BAP tambahan /
pelengkap.
5. Pejabat yang ditunjuk Tim Pemeriksa adalah
ad hoC, terdiri dari :
• Inspektorat
• BKD / Biro Kepegawaian
• Atasan Langsung
I. Pembebasan Sementara dari
Tugas Jabatan (Psl. 27)
1. PNS yang diduga akan dijatuhi hukuman
disiplin berat dapat dibebaskan sementara
dari tugas jabatan oleh atasan langsung.
2. Pembebasan Sementara dari tugas jabatan
berlaku sampai ada SK Hukuman Disiplin.
3. Kriteria Pembebasan Sementara bila :
a) Apabila ybs tetap melaksanakan tugas
jabatan dapat menghambat pemeriksaan.
b) Ada kemungkinan mengulang / melanjutkan
perbuatannya.
c) Ada kemungkinan menghilangkan bukti.
d) Ada kemungkinan meresahkan PNS lain.
J. Prinsip Penjatuhan Hukuman Disiplin
(Psl. 30)
1. Apabila dalam pemeriksaan ternyata ybs
melakukan beberapa pelanggaran, maka hanya
dijatuhkan satu hukuman disiplin dengan
mempertimbangkan semua pelanggarannya.
2. Apabila pelanggaran tersebut bersifat
pengulangan maka hukumannya harus lebih
berat.
1. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin
dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran.
CATATAN :
1. Masa Kerja selama tunda KP dan turun pangkat
tidak dihitung sebagai Masa Kerja KP
berikutnya
2. Kenaikan Pangkat setelah HD turun pangkat
dipertimbangkan min. 1 thn setelah kembali.
3. HD pemindahan dlm rangka turun jab.
setingkat lbh rendah dpt dipertimbangkan
untuk jab. Lebih tinggi min. 1 thn setelah
dijatuhi HD.
4. HD pembebasan dr jab. dpt dipertimbangkan
dalam suatu jab. min. 1 thn setelah dijatuhi
HD.
K. Berlakunya Hukuman Disiplin
(Psl. 45)
1. SK Hukuman Disiplin yang diterima ybs atau
tidak hadir menerima SK pada tanggal yang
ditentukan, maka SK tersebut berlaku pada
hari ke- 15 sejak diterima / tanggal yang
ditentukan untuk menerima.
2. Kesempatan mengajukan Keberatan /
Banding Administratif adalah sampai dengan
hari ke- 14 sejak diterima/sejak tgl
ditentukan untuk menerima.
L. Peralihan (Psl. 48)
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum PP 53 Tahun 2010, baik yang telah dilakukan pemeriksaan maupun yang belum dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 53 tahun 2010.
M. HUKUMAN DISIPLIN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF (Psl.33)
1. Presiden
2. PPK untuk HD dalam Pasal 7 ayat
(2),(3) dan (4) huruf a,b,dan c
3. Gubernur untuk HD dalam Pasal 7
ayat (4) huruf b,c
4. Kepala Perwakilan RI
5. Pjb ybw untuk HD Ringan
CATATAN :HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPATDIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
- HD TINGKAT SEDANG(dijatuhkan oleh PJBW kecuali PPK)
- PDH DAN PTDH
(dijatuhkan oleh PPK)
N. PENYERAHAN SK HD
1. Pada perinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum (psl. 31 ayt 2).
2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam tempo 14 hari setelah ditetapkan (psl. 31 ayt 3).
3. Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan, maka SK dikirim ke alamat domisili ybs terakhir dilaporkan di kantor, dgn demikian dianggap telah diterima (psl. 31 ayt 4).
NASIB KU PENGANGURAN ?
4. PNS yg dijatuhi hukuman disiplin
pemberhentian, sejak menerima SK
atau dianggap telah diterima, tidak
dapat bekerja dan tidak dapat
dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi
yang mengajukan banding dan
mengajukan permohonan izin untuk
dapat tetap bekerja selama banding
serta mendapat izin dari PPK.
1. Dengan berlakunya PP No 53 Thn 2010,maka penegakan/ pengendalian disiplin bawahan menjadi tanggung jawab atasan langsung masing-masing.
2. Untuk dpt melaksanakan tanggung jawab tsb, maka setiap pejabat struktural atau pejabat yang disetarakan hrs mampu memeriksa (BAP) dan menentukan jenis hukuman yg setara dgn pelanggaran disiplin yg dilakukan bawahan.
3. Atasan langsung atau atasan yg lebih tinggi yang tidak melakukan kewajibannya dalam bidang penegakan disiplin, akan ikut menerima hukuman disiplin.
KESIMPULAN