(1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 91AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHDI KOTA MEDAN

TESIS

Oleh

WILSON SAKTISILA WIDJONO107011049/M.Kn

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN2013

Universitas Sumatera Utara

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 91AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHDI KOTA MEDAN

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan PadaProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum


Oleh

WILSON SAKTISILA WIDJONO107011049/M.Kn

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN2013


Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAANPASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAHDAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA MEDAN

Nama Mahasiswa : WILSON SAKTISILA WIDJONO

Nomor Pokok : 107011049Program Studi : Kenotariatan

MenyetujuiKomisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing Pembimbing

(Dr. Bastari M, SE, MM. BKP) (Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn)

Ketua Program Studi, Dekan,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 31 Januari 2013


Telah diuji pada

Tanggal : 31 Januari 2013

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota : 1. Dr. Bastari, MM

2. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn

3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum

4. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WILSON SAKTISILA WIDJONO

Nim : 107011049

Program Studi : Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN

PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28

TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri

bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena

kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi

Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas

perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan

sehat.

Medan,Yang membuat Pernyataan

Nama : WILSON SAKTISILA WIDJONONim : 107011049


i

ABSTRAK

Dasar yuridis pemungutan BPHTB terdapat didalam Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, telah mengatur dengan jelasbahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkandengan peraturan daerah. Sehubungan pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota danKabupaten sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Medan menerbitkan sejumlah peraturan,yakni, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Walikota Nomor24 Tahun 2011 dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan Daerah nomor973.SE/706.3/2011.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahmenyatakan bahwa sistem untuk pembayaran BPHTB terutang menggunakan selfassestment system, begitu juga dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan WalikotaNomor 34 Tahun 2011. Verifikasi Dispenda Kota Medan memunculkan beberapamasalah yang mengganggu lalu lintas penyetoran BPHTB ke kas Pemko Medan.

Tesis ini membahas tentang akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunanhanya dapat dilaksankan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajakkepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris. Namun dalam kenyataan dilapangan pembayaran Pajak yang seharusnya mudah dipersulit oleh peraturan yangmenyebutkan bahwa sebelum dilaksanakan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan harus dilakukan Verifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.Beberapa masalah yang timbul disebabkan karena tindakan penyalahgunaan kekuasaanyang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Medan melalui surat edarannya yangmewajibkan para wajib pajak terlebih dahulu melakukan verifikasi (pemeriksaan) kedinas tersebut. Padahal aturan verifikasi tidak diatur dalam Undang-Undang, PeraturanDaerah dan Peraturan Walikota. Maka dari itu self assestment system tidak dapatterlaksana lagi.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (libraryresearch). Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa literatur pustaka dan artikel, yangakan ditinjau menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Kemudian dari hasilanalisa terhadap data yang ada, diharapkan akan dapat ditarik suatu kesimpulan yangakan memudahkan dalam memberi masukan dan saran guna menanggulangipermasalahan yang timbul dari topik yang dibahas tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa banyaknya peraturan yangdikeluarkan oleh Insatansi-Instansi pemerintahan tidak semuanya tunduk pada peraturanyang lebih tinggi menurut hirarkinya. Dalam hal ini Surat Edaraan yang dikeluarkan olehDinas Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.Sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seperti Validasi yang dilakukantidak sesuai dengan Sistem Self Assestment lagi.

Kata kunci : BPHTB, Verifikasi, Sistem Self Assestment


ii

ABSTRACT

Juridical basis for the collection of BPHTB (Land and Building AcquisitionDuty) found in Law No.28/2009 on Local Tax and Retribution has clearly regulatedthat every kind of local tax collected must be determined under local regulation. Inrelation to the transfer of the management of BPHTB from Central Government toDistrict/City Government in accordance with Law No.28/2009 on Local Tax andRetribution, the City Government of Medan issued a number of regulations such asMedan Local Regulation No.1/2011, Regulation of Mayor of Medan No. 24/2011 andthe Circular Letter of Head of Medan Local Revenue Service No. 973.SE/706.3/2011.In Law No.29/2009 on Local Tax and Retribution, it is stated that the system ofpayable BPHTB payment uses self assessment system, and so do the Medan LocalRegulation No.1/2011 on BPHTB (Land and Building Acquisition Duty) and theRegulation of Mayor of Medan No. 24/2011. The verification done by the MedanLocal Revenue Service raised several issues interfering the traffic of depositingBPHTB into the treasury of the City Government of Medan.

The issues discussed in this study were that the transfer of the Rights to Landand/or Building can only be implemented after the Tax Payer submitted the proof oftax payment to the Land Certificate Issuing Officer/Notary. Yet, in practice, the easypayment of taxes was made complicated by the regulation saying that before payingBPHTB (Land and Building Acquisition Duty), it must be verified by the Medan LocalRevenue Service. Several problems raised were due to the abuse of power committedby the Medan Local Revenue Service through its Circular Letter requiring the taxpayers to first make the verification (examination) to the Office of Medan LocalRevenue Service whereas the verification is not regulated in the Law, LocalRegulation and Regulation of Mayor, that is why, self assessment system cannot beexecuted anymore.

The data for this study were obtained through documentation study (libraryresearch) by analyzing the literatures and articles in accordance with the existingregulations. Based on the result of the existing data analysis, a conclusion was drawnto facilitate the provision of inputs and suggestions to be used in coping with theproblems resulting from the topic discussed.

The result of this study showed that many regulations issued by governmentagencies but not all of them are subject to the regulations of higher hierarchy. TheCircular Letter issued by the Medan Local Revenue Service does not comply withLawNo.28/2009 that it has resulted in the violations such as the implementation ofvalidation which is no longer in accordance with the Self Assessment System.

Keywords: BPHTB (Land and Building Acquisition Duty), Verification, SelfAssessment System


iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Sanghyang Adi Buddha, Tuhan

Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kesempatan yang telah diberikan oleh-Nya

mulai dari masa perkuliahan sampai dengan tahapan penyelesaian tesis seperti

sekarang ini di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara.

Tesis ini diberi judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN

PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA

MEDAN”.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Penulis tidak lupa ingin mengucapkan

terima kasih atas jasa-jasa dari nama-nama yang disebut di bawah ini. Beliau-beliau

tersebut merupakan panutan dan juga motivasi yang mendukung Penulis dari awal

masa perkuliahan hingga sekarang sampai selesainya tesis ini. Penulis menghaturkan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan sayangi SINWAR WIDJONO, SH

dan LYNA BUDILY, serta juga kepada adik-adik yang tersayang, WILLA

DESNATALIA WIDJONO, LL.B (Hons) dan WILLIAM AUGUSSTO

WIDJONO.

2. Pacar tercinta yang memberikan dukungan tiada henti kepada saya selama ini,

JUNARITA SIHOIS. S.Kom


iv

3. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), Sp.A(K), selaku

Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan berharga yang telah

diberikan untuk dapat menyelesaikan studi Strata-II Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara atas kesempatan berharga yang telah diberikan untuk

dapat menyelesaikan studi Strata-II Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum., selaku Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan berharga yang telah

diberikan untuk dapat menyelesaikan studi Strata-II Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga

selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini yang telah

banyak memberikan masukan dan arahan yang berarti serta dengan sabar

memberikan petunjuk dalam penulisan ini.

7. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Seketaris Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas

kesempatan berharga yang telah diberikan untuk dapat menyelesaikan Studi

Strata-II Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara.


v

8. Bapak Dr. Bastari M, SE, MM. BKP selaku Komisi Pembimbing penulis dalam

penulisan tesis ini yang telah dengan sabar memberikan masukan yang berarti

untuk penulisan ini, serta informasi dan cara penulisan tesis yang benar.

9. Bapak Dr. Syahril Sofyan, SH. MKn selaku Komisi Pembimbing penulis dalam

penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang

berarti serta dengan sabar memberikan petunjuk dalam penulisan ini.

10. Bapak dan Ibu Guru Besar juga segenap Dosen dan staf pengajar Magister

Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, tanpa bisa disebutkan satu per satu

namanya, atas jasa-jasanya dalam memberikan ilmu dan bimbingan selama masa

perkuliahan.

11. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

stambuk 2010 Group B, yang telah berjuang bersama-sama selama ini serta telah

memberikan banyak dukungan dan kerjasamanya selama penulis menjalankan

pendidikan. Semoga sukses untuk kita semua.

12. Dan tidak lupa juga seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum, Program Pasca

Sarjana Magister Kenotariatan, Perpustakaan Pusat USU, dan juga Pusat

Dokumen dan Informasi Hukum atas segala bantuannya.

Tesis yang telah diselesaikan dengan segenap hati dan pemikiran ini tentunya

masih perlu untuk diperbaiki karena sendiri juga yakin apa yang telah ditulis dalam

tesis ini hanya sebagian kecil daripada ruang lingkup Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Di Kota Medan, yang tentunya di dalamnya masih terdapat kekurangan-


vi

kekurangan. Untuk itu, dengan tangan terbuka akan menerima segala kritik maupun

saran yang sifatnya membangun demi kemajuan kita bersama.

Akhir kata, atas segala perhatian yang telah diberikan untuk tesis ini, sekali

lagi mengucapkan terima kasih. Semoga tesis ini sedikit banyak juga dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2013Hormat Penulis,

(WILSON SAKTISILA WIDJONO )


vii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Wilson Saktisila Widjono

Tempat/Tanggal lahir : Medan, 01Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Belum menikah

Agama : Buddha

Alamat : Jalan Padang Sidempuan Nomor 20, Medan.

No. Handphone : 081-962-8406

II. KELUARGA

Nama Ayah : Sinwar Widjono,SH

Nama Ibu : Lyna Budily

Nama Adik : Willa Desnatalia Widjono, LL.B (Hons)

Nama Adik : William Augustto Widjono

III. PENDIDIKAN

SD : SD SUTOMO-I, Medan (1993-1999)

SMP : SMP SUTOMO-I, Medan (1999-2002)

SMA : SMA SUTOMO-I, Medan (2002-2005)

Strata I : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara(2005-2010)

Strata II : Magister Kenotariatan Universitas SumateraUtara (2010-2013)


viii

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ...................................................................................................... i

ABSTRACT ....................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................ vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii

DAFTAR ISTILAH ASING ............................................................................ x

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar belakang ............................................................................. 1

B. Perumusan Masalah..................................................................... 12

C. Tujuan Penelitian......................................................................... 12

D. Manfaat Penulisan ....................................................................... 13

E. Keaslian Penelitian ...................................................................... 13

F. Teori dan Konsepsi ................................................................. 16

1. Teori ..................................................................................... 16

2. Konsepsi ............................................................................... 20

G. Metode Penelitian ................................................................... 22

BAB II PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN OLEHPPAT/NOTARIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBANPEMBAYARAN BPHTB ATAS PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN.......................... 28

A. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadappembayaran BPHTB atas pengalihan hak atas tanah danbangunan di Kota Medan............................................................. 28

B. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas PejabatPembuat Akta Tanah Kota Medan ................................................ 34

C. Fungsi dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah antaraCamat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ................ 41


ix

D. Verifikasi Dispenda Kota Medan Munculkan Berbagai Masalah ... 46

BAB III SISTEM PEMUNGUTAN BPHTB DI KOTA MEDAN .............. 57

A. Jenis-jenis Sistem pemungutan Perpajakan................................. 57

B. Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB di Kota Medan ........... 62

C. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan di Kota Medan............................................................ 67

E. Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (BPHTB) di Kota Medan............................................. 70

F. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam PelaksanaanPemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (BPHTB)...................................................................... 73

BAB IV KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBAYARAN BPHTBTERUTANG YANG AKTA PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNANNYA TERLEBIH DAHULU

DIBUAT OLEH PPAT/NOTARIS DI KOTA MEDAN............... 78

A. Fungsi Pembuatan Akta Tanah/ Notaris dalam Peralihan HakAtas Tanah dan Bangunan........................................................... 78

B. Kepastian Hukum tentang BPHTB Terutang atas JumlahPembayaran Pajak yang Tidak Sesuai Dengan PBB TahunBerjalan........................................................................................ 90

C. Cara Menyelesaikan Pembayaran BPHTB Terutang Yang AktaPeralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunannya Terlebih Dahulu

Dibuat oleh PPAT/Notaris di Kota Medan ................................. 95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 102

A. Kesimpulan ................................................................................. 102

B. Saran ........................................................................................... 103

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 105


x

DAFTAR ISTILAH ASING

Budgetair : Fungsi PenerimaanCertainly : KepastianContinental : KontinentalConvenience of payment : Kenyamanan dalam pembayaranDubius : Dua pengertianDocumentary study : Penelitian DokumenEquality : KeseimbanganFrame of Thingking : Kerangka berpikirGerechtigheid : KeadilanLegal positivism : Hukum positivismeLegal opinion : Pendapat HukumLibrary research : Studi KepustakaanNotary public : NotarisNormative legal research : Penelitian hukum normatifOnrechtmatigedaad : Perbuatan melawan hukumOperational definition : Definisi operasionalPay as you earn : Bayarlah pajak sebelum menerima gajiPay as you go : Bayarlah pajak sebelum pergiRechtsutiliteit : KemanfaatanRechtszekerheid : Kepastian hukumStatute approach : Pendekatan statutaTaatbestand : keadaan yang nyataThe end of justice is to secure from injury : Tujuan keadilan adalah melindungi diri

dari kerugianThe hierarchy of norms : Aturan hukum sesuai dengan susunanyang teraturTitle insurance : Pertanggungan asuransi


xi

DAFTAR SINGKATAN

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanBUMD : Badan Umum Milik DaerahBUMN : Badan Umum Milik NegaraBPN : Badan Pertanahan NegaraDirjen Pajak : Direktorat Jenderal PajakDispenda : Dinas Pendapatan DaerahDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat DaerahIPPAT : Ikatan Pejabat Pembuat Akta TanahKPPBB : Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan BangunanKPP : Kantor Pajak PratamaKUHP : Kitab Undang-Undang Hukum PerdataNJOP : Nilai Jual Objek PajakNPOP : Nilai Pokok Objek PajakNPOPTKP : Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena PajakNPWP : Nomor Pokok Wajib PajakPBB : Pajak Bumi dan BangunanPD IPPAT : Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta TanahPerda : Peraturan DaerahPemko : Pemerintah KotaPPAT : Pejabat Pembuat Akta TanahPPh : Pajak PenghasilanSE : Surat EdaranSE Dispenda : Surat Edaran Dinas Pendapatan DaerahSK : Surat KeputusanSK NJOP : Surat Keputusan Nilai Jual Objek PajakSKBKB : Surat Keterangan BPHTB Kurang BayarSPPT : Surat Pemberitahuan Pajak TahunanSPPT-BB : Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bumi dan BangunanSSP : Surat Setoran PajakSSPD : Surat Setoran Pajak DaerahSTTS : Surat Tanda Terima SetoranUUD : Undang-Undang DasarUUJN : Undang-Undang Jabatan NotarisWP : Wajib Pajak


Documents

(1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan