Upload
dinhduong
View
234
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
10. DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
10. DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
I . GAMBARAN UMUM
1. Keadaan daerah
Luas wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sekitar
44.176 km2, terdiri dari 24 Daerah Tingkat II, yaitu 4 ko-
tamadya dan 20 kabupaten. Di samping itu masih terdapat 5 bu-
ah kota administratif yaitu Tasikmalaya, Bekasi, Tangerang,
Depok dan Cimahi. Jumlah seluruh kecamatan adalah 429 buah
yang meliputi 6.290 buah kelurahan/desa.
Propinsi Jawa Barat mempunyai iklim tropis dengan curah
hujan yang tinggi serta hari hujan yang banyak. Iklimnya yang
demikian itu bersama lahan subur yang berasal dari endapan
vulkanis sangat baik bagi usaha pertanian. Karena itu sebaha-
gian besar wilayah Jawa Barat telah dipergunakan untuk usaha
pertanian yaitu sawah 22 %, perkebunan 10 %, kebun campuran
13 %, ladang 15 %. Sisanya terdiri dari hutan 22 %, pemukiman
6 %, lain-lain 12 %.
Di Jawa Barat terdapat banyak aliran sungai yang dapat
dikelompokkan dalam 5 daerah aliran sungai (DAS) besar, yaitu
DAS Ciujung, DAS Cisadane, DAS Citarum, DAS Cimanuk dan DAS
Citanduy. Di samping itu masih terdapat beberapa DAS yang le-
bih kecil antara lain DAS Cisanggarung dan DAS Teluk Lada.
Pada umumnya sungai-sungai itu telah dimanfaatkan bagi keper-
luan pengairan persawahan melalui pembangunan waduk, dam dan
bendungan irigasi secara modern dan besar-besaran oleh Peme-
289
rintah maupun secara tradisional dan kecil-kecilan oleh ma-
syarakat petani sendiri.
Perhubungan di Jawa Barat dilakukan melalui darat, laut
dan udara. Pada tahun 1983, panjang jaringan jalan raya nega-
ra dan propinsi yang mantap adalah 623,75 km dan yang tidak
mantap adalah 1.921,65 km. Di samping itu terdapat pula jalan
kereta api sepanjang 1.198 km termasuk beberapa ruas yang ku-
rang/tidak berfungsi. Di Jawa Barat terdapat banyak pelabuhan
baik yang berstatus pelabuhan nusantara maupun yang hanya
berstatus pelabuhan nelayan dan pelabuhan rakyat antara lain
Labuan, Karanghantu, Dadap, Cilamaya, Kanci dan Kalipucang.
Yang paling potensial untuk dikembangkan adalah pelabuhan Ci-
wadan/ Cigading di kabupaten Serang. Seperti halnya pelabuhan
laut, pelabuhan udara banyak juga terdapat di propinsi Jawa
Barat diantaranya ada yang berfungsi komersial seperti Husein
Sastranegara dan Penggung, sedangkan lainnya dapat dikembang-
kan untuk mendukung pembangunan wilayah Jawa Barat, misalnya
Gorda, Semplak, Pondok Cabe, Pelabuhan Ratu dan Cibeureum.
Pada sensus tahun 1980, jumlah penduduk Jawa Barat ter-
catat sebanyak 27.449.840 orang. Dibandingkan dengan jumlah
penduduk dalam sensus 1961 dan 1971 laju pertumbuhan penduduk
meningkat dari 2,09 % dalam periode 1961-1971 menjadi 2,66 % dalam periode 1971-1980. Demikian juga terdapat kecenderungan
perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkota-
an. Tahun 1961 penduduk perkotaan tercatat 11,28 % dari jum-
lah penduduk Jawa Barat. Tahun 1971 meningkat menjadi 12,41%
dan tahun 1980 meningkat lagi menjadi 12,82 %.
Penyebaran kota-kota di Jawa Barat secara geografis te-
lah cukup baik. Beberapa kota tumbuh dengan cepat terutama di
290
sekitar Jakarta yaitu kota-kota Tangerang, Bekasi, Bogor dan
Depok, demikian juga kota-kota yang agak jauh dari Jakarta
seperti Bandung, Cirebon dan Tasikmalaya. Beberapa kota kecil
lain yang letaknya strategis seperti Cilegon, Cikampek, Jati-
barang, Kadipaten dan Banjar juga berkembang dengan pesat.
Kepadatan penduduk Jawa Barat pada tahun 1980 adalah se-
kitar 621 orang per km2. Kepadatan yang terbesar terdapat di kotamadya-kotamadya antara lain kotamadya Bandung 18.047 orang per km2. Kabupaten yang terpadat adalah Majalengka 1.511 orang per km2, Cirebon 1.359 orang per km2 dan Tangerang 1.193 orang per km2. Sebaliknya yang paling tipis
penduduknya adalah kabupaten Lebak dan Cianjur masing-masing 211 dan 284 orang per km2.
Sampai tahun 1982, Jawa Barat telah mempunyai SD negeri/swasta sebanyak 21.436 buah dengan jumlah ruangan kelas seba-
nyak 117.499 buah. Ratio guru terhadap murid adalah 40. Dalam tahun yang sama terdapat SMTP umum sebanyak 1914 buah dengan jumlah ruang kelas 10.295 buah dan ratio guru terhadap murid adalah 20, SMTP kejuruan sebanyak 72 buah dengan jumlah ruang kelas 440 dan ratio guru terhadap murid adalah 18, SMTA umum
sebanyak 543 buah dengan ruang kelas 3.719 buah dan ratio gu- ru terhadap murid 19, dan SMTA kejuruan sebanyak 328 buah de- ngan ruang kelas 2.660 buah dan ratio guru terhadap murid
adalah 14.
Di bidang kesehatan, pada tahun 1982, Jawa Barat telah
mempunyai 1 buah rumah sakit type B, 7 buah rumah sakit type
C dan 10 buah rumah sakit type D dengan jumlah tempat tidur
sebanyak 3.916 buah, tenaga dokter umum 270 orang, dokter
spesialis 242 orang, perawat 2.343 orang dan bidan 193 orang.
291
Di samping itu terdapat juga 322 Puskesmas, 491 Puskesmas
pembantu dan 273 apotik.
Kelompok umur usia kerja yang tercatat pada tahun 1980
adalah sekitar 70 % dari jumlah penduduk. Tingkat partisipasi
angkatan kerja diperkirakan 45,4 %. Kelompok usia kerja di
daerah perkotaan relatif lebih besar dibandingkan dengan pe-
desaan. Sebaliknya tingkat partisipasi angkatan kerja di per-
kotaan lebih kecil dari pada di pedesaan. Dari tingkat parti-
sipasi angkatan kerja tersebut 98 % adalah pekerja dan 2 %
pencari kerja.
Menurut lapangan usaha, orang yang bekerja di sektor
pertanian adalah 48,2 %, sektor industri 10,2 %, sektor per-
dagangan 16 %, konstruksi 4,2 %, angkutan dan komunikasi
3,6%, dan sisanya bekerja dalam sektor jasa-jasa. Dibanding-
kan dengan tahun 1971, kecuali dalam sektor pertanian persen-
tase yang bekerja dalam sektor-sektor yang lain umumnya me-
ningkat. Ini berarti bahwa terdapat pergeseran penduduk dari
sektor pertanian ke sektor-sektor lain.
Selama periode 1975-1980, laju pertumbuhan ekonomi Jawa
Barat cukup menggembirakan, yaitu 8,9 % per tahun. Kecuali
sektor pertanian dan pertambangan, laju pertumbuhan sektor
ekonomi lainnya mengalami kenaikan. Namun demikian sektor
pertanian masih tetap memegang peranan utama dalam produk do-
mestik bruto Jawa Barat karena 30 % produk domestik itu ber-
asal dari sektor pertanian. Sisanya berasal dari industri
10%, perdagangan 22,5 %, pertambangan dan bahan galian 9 %,
bangunan 6 %, angkutan dan komunikasi 5 %, pemerintahan &
hankam 8,5 % dan lain-lain 9 %.
Produksi utama Jawa Barat adalah bahan pangan terutama
292
beras. Dalam produksi beras nasional, kedudukan Jawa Barat
sangat penting karena hampir 20 % produksi beras nasional
berasal dari daerah ini. Produksi lain di bidang pertanian
adalah karet, kopra, kopi, teh, coklat, buah-buahan dan sa- yur-
sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran semakin penting artinya
setelah adanya larangan impor bagi komoditi yang su- dah
dapat menjadi subsitusinya. Hasil perikanan yang menonjol adalah
udang dan hasil perindustrian yang sangat penting an- tara
lain adalah tekstil, semen, bahan bangunan dan hasil in-dustri
kerajinan.
Jumlah biaya pembangunan/investasi di daerah Jawa Barat
selama Repelita III adalah sebesar Rp. 12.384,41 milyar. Dari
jumlah tersebut Rp. 2.266,28 milyar (18 %) berasal dari sek-
tor pemerintah dan Rp. 10.568,13 milyar (82 %) berasal dari
sektor swasta. Pembiayaan sektor pemerintah bersumber dari
APBN sektoral 63,8 %, Inpres 27,8 % dan APBD murni Dati I dan
Dati II 8,4 %. Pembiayaan sektor swasta bersumber dari kredit
perbankan 54,4 %, P M D N 29,2 %, P M A 1 6 , 1 % dan swadaya masya-
rakat 0,3 %.
2. Masalah-masalah yang dihadapi
Pelaksanaan pembangunan selama Repelita III secara kese-
luruhan telah menunjukkan hasil-hasil yang positif dan telah
dapat dirasakan oleh masyarakat baik berupa peningkatan pela-
yanan pendidikan, kesehatan, air minum, listrik, transportasi
dan komunikasi maupun peningkatan pendapatan. Walaupun demi-
kian masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat dita-
ngani secara tuntas dalam Repelita III dan masalah baru yang
timbul kemudian sebagai akibat pelaksanaan pembangunan. Bebe-
293
rapa masalah strategis yang perlu mendapat perhatian dalam Repelita IV di Jawa Barat adalah sebagai berikut :
Masalah peningkatan mutu sumber. daya manusia berkaitan dengan masih terdapatnya sikap budaya tradisional yang belum mendukung pembangunan antara lain: (i) pandangan mengenai pe-nanaman modal yang tidak produktif dengan membeli perhiasan, rumah mewah dan barang-barang konsumtif lainnya dan merubah- nya menjadi penanaman modal yang produktif; (ii) pandangan mengenai jumlah anak banyak dalam keluarga dan merubahnya de-ngan jumlah anak terbatas; (iii) pandangan tentang kerja dan prestasi; (iv) pandangan tentang kehidupan yaitu tentang na- sib manusia yang sudah ditentukan dirubah dengan pandangan bahwa nasib kita ditentukan oleh usaha kita; (v) pandangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang bersifat ke dalam dirubah menjadi berorientasi keluar.
Sikap budaya tradisional tersebut berkaitan erat pula dengan pendidikan baik pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan melalui sistem persekolahan, pendidikan non formal, pendidikan di luar sis- ter persekolahan misalnya latihan-latihan keterampilan, la-tihan kesenian, kursus-kursus sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan di dalam keluarga. Selain itu adanya sikap bebas yang tidak bertanggungjawab yang berkaitan dengan ter- tib hukum dan tertib sosial nampaknya masih menjadi masalah yang dirasakan menghambat laju pembangunan di daerah.
Dalam hal perluasan lapangan kerja yang dirasakan seba- gai masalah pokok adalah tingkat keterampilan angkatan kerja yang relatif belum sesuai dengan kesempatan kerja yang terse-dia. Selain keterampilan juga yang menyangkut sikap mental-
294
nya. Perkembangan kesempatan kerja yang diakibatkan oleh per-kembangan ekonomi membuka lapangan kerja baru yang membutuh- kan keterampilan dan sikap mental yang berbeda. Di pihak la- in, angkatan kerja yang masuk pasar kerja hanya memiliki ke-terampilan dan berlatar belakang sikap mental petani. Oleh karenanya walaupun kesempatan kerja tersedia di masyarakat namun belum bisa diisi oleh angkatan kerja yang ada karena tidak sesuainya permintaan dengan penawaran. Keadaan yang demikian menyebabkan masuknya angkatan kerja dari luar daerah Jawa Barat untuk mengisi kesempatan kerja tersebut.
Selama Repelita III telah dilakukan berbagai latihan ke-trampilan oleh berbagai lembaga/badan/dinas/instansi, namun dirasakan masih belum efektif. Hal ini berkaitan dengan belum tersusunnya suatu perencanaan tenaga kerja di daerah yang bersifat terpadu dan operasional yang mampu mengkoordinasikan latihan-latihan yang dilakukan oleh berbagai lembaga/badan/ dinas/instansi.
Selain itu, fasilitas perkreditan yang belum menyebar ke pedesaan berpengaruh pula terhadap penyebaran aktivitas eko-nomi, karena peningkatan ekonomi di pedesaan akan memancing terbukanya kesempatan kerja baik secara vertikal maupun seca- ra horisontal. Oleh karenanya keterbatasan perkreditan di pe-desaan nampaknya menjadi masalah pula di dalam usaha perluas- an kesempatan kerja di Jawa Barat.
Perkembangan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan para wiraswastanya. Pemerintah selama Repelita III telah cu- kup banyak membangun prasarana dan sarana ekonomi serta kebi-jakan untuk mendukungnya, namun pemanfaatannya belum efisien
295
dan efektif. Hal ini berkaitan dengan belum berkembangnya se-
mangat wiraswasta dikalangan para pelaku ekonomi di daerah.
Hal ini terutama dirasakan oleh koperasi, perusahaan daerah
dan para pengusaha golongan ekonomi lemah.
Dalam hal koperasi, sebagai sarana dan wahana untuk me-
ningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat yang berpenda-
patan rendah, nampaknya masih belum bisa berfungsi bagi tuju-
an tersebut walaupun dilihat perkembangannya secara kuantita-
tif selama Repelita III sudah cukup pesat. Oleh sebab itu
nampaknya permasalahan fungsi ini harus lebih mendapat perha-
tian di masa yang akan datang. Untuk itu dua masalah yang
perlu ditangani didalam perkoperasian yaitu : (i) meningkat-
kan kemampuan wirausaha dan wiraswasta para pelaku koperasi
sehingga koperasi bisa lebih mandiri; (ii) memberikan protek-
si kepada usaha koperasi agar mampu berkembang menghadapi pa-
ra pengusaha yang sudah maju sebelum koperasi bisa mandiri.
Seandainya koperasi bisa berfungsi bagi peningkatan pendapat-
an anggotanya maka daya beli mereka akan meningkat. Ini ber-
arti peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Dengan
demikian maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja
akan meningkat.Masalah kelestarian lingkungan terlihat adanya kecende-
rungan semakin merosotnya daya dukung sumber daya alam dan
lingkungan hidup terhadap penghidupan dan kehidupan manusia.
Keadaan tersebut nampaknya berkaitan erat dengan perkembangan
kota yang tidak terencana dan kurang terarah, serta penggu-
naan lahan yang kurang terkendali.
Oleh karena kegiatan pengamatan/pengawasan pencemaran
lingkungan, baik yang menyangkut pencemaran udara maupun pen-
296
cemaran air, masih belum berjalan sebagaimana mestinya, maka
tindakan dini untuk pencegahannya belum berjalan. Dilihat da-
ri pencegahan, maka masalah pengendalian perijinan dan pe-
nelaahan ketat teknis persyaratan pemberian ijin, misalnya
untuk industri, pemukiman, dan sebagainya sangat perlu untuk
ditingkatkan.
II. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Arah pembangunan daerah dalam rangka pembangunan na-sional.
Pada dasarnya arah pembangunan daerah Jawa Barat adalah
penjabaran dari arah pembangunan nasional yang tercantum da-
lam GBHN secara lebih terperinci. Dalam pelaksanaannya akan
diutamakan peranan Daerah Jawa Barat dalam rangka pembangunan
nasional dan disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah
dan seluruh hasil pelaksanaan Repelita III dan Repelita-Repe-
lita sebelumnya. Dengan demikian berbagai kegiatan pembangun-
an yang telah dirintis dan dirasakan dampak positifnya untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan diteruskan dan
ditingkatkan.
Dalam Repelita IV kegiatan pembangunan Jawa Barat akan
diarahkan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia, perlu-
asan kesempatan kerja terutama di daerah pedesaan, peningkat-
an pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, pengembangan
kelembagaan ekonomi, terutama koperasi, peningkatan kelesta-
rian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran tersebut
akan dicapai secara bertahap dengan berbagai kebijaksanaan
pembangunan wilayah dan pembangunan sektoral.
297
Dengan memperhatikan perkembangan daerah Jawa Barat se-
lama ini diperkirakan laju pertumbuhan selama Repelita IV
akan mencapai rata-rata 5% setahun.
2. Kebijaksanaan pembangunan daerah
Dalam Repelita IV, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemba-
ngunan wilayah yang telah dirintis dalam Repelita II dan III, akan lebih dimantapkan dan disesuaikan dengan perkembangan
sebagai hasil pembangunan dalam Repelita II dan Repelita III,
maka kebijaksanaan pembangunan wilayah dalam Repelita IV ada-
lah sebagai berikut :
a. Wilayah Pembangunan Banten
Bagian utara wilayah ini diarahkan untuk pengembangan
pertanian lahan basah dan perikanan. Untuk itu perbaikan dan
penyempurnaan jaringan irigasi serta usaha penyuluhan akan
terus digiatkan. Di daerah Bojonegara akan dikembangkan per-tanian lahan kering dengan bobot konservasi sumber daya alam.
Daerah Cilegon akan diusahakan menjadi kawasan industri yang
berkaitan dengan industri baja. Wilayah bagian tengah diarah-
kan untuk daerah pertanian lahan kering, lahan basah dan per-
ikanan darat yang berorientasi kepada konservasi. Di beberapa
daerah akan dikembangkan industri kecil, kerajinan rakyat dan
industri pariwisata. Di wilayah selatan akan dikembangkan
perkebunan, pertanian campuran dan peternakan. Di daerah iri-
gasi Teluk Lada akan dilakukan pencetakan sawah. Di beberapa
daerah tertentu akan dikembangkan pula irigasi sederhana dan
sedang kecil. Di daerah pantai selat Sunda dan Samudera Indo-
nesia masih dimungkinkan dikembangkan perikanan laut dengan
tempat pendaratannya di Labuan, Penimbeng, Sumur, Muarabinu-
298
angeun, Pangarengan dan Bayah. Sedangkan daerah Cagar Alam
Ujung Kulon dapat dikembangkan sebagai daerah wisata.
b. Wilayah Pembangunan Jabotabek
Pengembangan kota diarahkan ke barat dan timur, sedang
daerah selatan dipertahankan sebagai daerah penyangga baik
untuk konservasi sumber daya air maupun untuk daerah pertani-
an hortikultura. Usaha tani yang tidak banyak menggunakan la-
han seperti peternakan unggas dan ternak perah akan dikem-
bangkan di sekitar Jakarta. Kawasan industri diarahkan ke lo-
kasi yang lahannya kurang produktif. Penertiban tata ruang
jalur Bogor Puncak akan lebih diperhatikan.
c. Wilayah Pembangunan Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang).
Diversifikasi pertanian akan diusahakan di wilayah ini
untuk menanggulangi kejenuhan monokultur padi. Walaupun de-
mikian pertanian padi sawah tetap dipertahankan sebagai ke-
giatan pertanian yang utama. Untuk optimalisasi irigasi akan
diusahakan pula perikanan. Di daerah pantai akan diusahakan
intensifikasi tambak dan reboisasi dengan pohon bakau diting-
katkan untuk menahan intrusi air laut. Di wilayah selatan di-
arahkan untuk pertanian lahan kering dan peternakan. Industri
yang mengolah hasil pertanian dan industri yang menyediakan
masukan bagi pertanian akan dikembangkan di beberapa daerah.
d. Wilayah Pembangunan Sukabumi
Bagian utara dikembangkan sebagai daerah wisata dan per-
kebunan. Bagian selatan dengan pusat pengembangan Pelabuhan
Ratu diarahkan kepada pengembangan perikanan laut dan perta-
299
nian padi. Usaha peternakan besar akan dicoba dikembangkan di
daerah Jampang Kulon.
e. Wilayah Pembangunan Bandung Raya
Wilayah ini dikembangkan sebagai pusat pemerintahan,
perdagangan, dan kebudayaan. Beberapa kegiatan seperti Indus-
tri dan pendidikan tinggi disebarkan di sekitar Bandung. Wi-
layah bagian selatan Bandung, Garut, Cianjur akan dikembang-
kan kearah pertanian lahan kering dan peternakan. Wilayah
bagian tengah diarahkan untuk padi, sayuran dan peternakan.
Sedangkan wilayah bagian utara di beberapa daerah pegunungan
yang menjadi sumber air diusahakan untuk dihutankan atau di-
kembangkan menjadi daerah konservasi.
f. Wilayah Pembangunan Cirebon
Cirebon sebagai pusat pembangunan diarahkan menjadi pu-
sat industri, pusat perdagangan dan pelabuhan samudera. Dae-
rah di bagian utara yang berpengairan teknis dikembangkan se-
bagai lumbung padi, sedang daerah pantainya dijadikan perem-
pangan dan pengembangan perikanan laut. Untuk mendukung pe-
ngembangan pelabuhan samudera Cirebon, wilayah bagian selatan
dikembangkan kearah pertanian tanaman ekspor dan industri pe-
ngolahan hasil pertanian. Daerah Gunung Ciremay diarahkan se-
bagai daerah konservasi.
Beberapa kota akan dikembangkan menjadi sub pusat pem-
bangunan misalnya Jatibarang dan Kadipaten. Untuk itu penata-
an beberapa kota akan diprioritaskan.
g. Wilayah Pembangunan Priatim (Priangan Timur)
Pengembangan Wilayah Pembangunan Priatim akan diarahkan
300
untuk mendukung pusat Pembangunan Cilacap yang sedang berkem-
bang sebagai pelabuhan samudera. Wilayah ini termasuk daerah
aliran sungai Citanduy, karena itu pengembangannya diarahkan
menjadi daerah konservasi daerah aliran sungai. Di bagian se-
latan akan dikembangkan pertanian padi sawah dan perkebunan,
sedangkan di bagian utara untuk pertanian lahan kering dan
kehutanan. Daerah Pangandaran akan dikembangkan sebagai cagar
alam dan daerah tujuan wisata. Rajapolah dan daerah potensi
kerajinan rakyat yang lain akan dikembangkan sebagai pusat
pengembangan kerajinan rakyat.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan sektor dan bidang yang di-
tempuh dalam Repelita II dan III tetap dilanjutkan dalam Re-
pelita IV dengan memperhatikan dan menyesuaikannya dengan hasil-
hasil yang dicapai dalam Repelita III dan Repelita sebe-
lumnya. Dengan demikian kebijaksanaan sektor dan bidang dalam
Repelita IV adalah sebagai berikut :1. Peningkatan produksi dalam rangka menuju swasembada pa-
ngan, sandang dan papan;
2. Peningkatan keterpaduan antara pendidikan formal, non
formal dan informal untuk mendorong kreativitas dan dina-
mika masyarakat;3. Pengembangan sikap mental yang menunjang pembangunan;
4. Peningkatan kesadaran hukum dan kesadaran nasional; .
5. Peningkatan keterpaduan pendidikan dan latihan keteram- pilan angkatan kerja;
6. Pemanfaatan dan perluasan badan/lembaga/organisasi pendi-
dikan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan pasar
kerja di setiap wilayah pembangunan;
301
7. Peningkatan perputaran modal dan pelayanan perkreditan
serta penambahan dana kredit di pedesaan;8. Pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang man-
diri;9. Pemantapan peranan koperasi sebagai sokoguru ekonomi pe-
desaan;10. Pengembangan kewiraswastaan di lembaga-lembaga ekonomi
termasuk koperasi;
11. Pengembangan tata-niaga yang lebih menguntungkan
produsen;12. Pemantapan persepsi tentang perencanaan tata ruang;
13. Pemantapan hubungan fungsional antar organisasi
pemerin-
tah di daerah;14. Penataan kembali organisasi pemerintah di tingkat
propinsi/kabupaten/kotamadya/kotip/kecamatan/desa serta
pemekarannya;
15. Pemantapan carier planning pegawai;
16. Pengembangan kota yang lebih terarah dan terencana dalam
rangka pembangunan wilayah;
17. Penanggulangan masalah daerah tanah kritis;
18. Peningkatan persediaan air bersih dan air baku di daerah
rawan air;
19. Peningkatan usaha penanggulangan pencemaran lingkungan.
III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN SELAMA REPELITA IV
Di bidang pertanian, usaha peningkatan produksi pertanian
terutama melalui intensifikasi akan terus dilanjutkan. Usaha
itu dilakukan antara lain dengan memanfaatkan pusat-pusat
302
pengembangan pertanian terutama yang berkaitan dengan sistem
penyuluhan pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian. Di
samping itu penyusunan rencana pengembangan pertanian terpadu akan dirintis.
Usaha perluasan areal pertanian melalui pencetakan sawah haru akan dilaksanakan pada lahan irigasi sederhana di daerah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Ban- dung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sume-dang, Bekasi dan Tangerang, lahan irigasi sedang kecil di da-erah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang dan Tangerang, dan lahan irigasi khusus di daerah Kabupaten Pandeglang, Sukabumi dan Tasikmalaya.
Pembangunan peternakan akan ditingkatkan melalui usaha pokok intensifikasi yang mencakup semua jenis ternak, diver-sifikasi yakni menambah kegiatan petani agar dapat meningkat- kan produktifitas kerjanya, serta melalui rehabilitasi yakni dilakukan terhadap wilayah, yang terkena wabah penyakit me- nular. Di samping itu akan ditingkatkan pula penyediaan hijau- an makanan ternak, penyuluhan, peningkatan mutu ternak mela- lui kawin suntik. Usaha-usaha tersebut dan harus ditunjang oleh pemasaran koperasi dan penyediaan bibit unggul.
Juga pengembangan pembibitan domba Garut di Margawati dan sekitar PLTA Saguling, pembinaan pusat Inseminasi Buatan di Lembang, pembibitan ternak unggas dan kelinci di Cisarua.
Dalam rangka peningkatan produksi perikanan akan dikem-bangkan pelabuhan ikan di Pelabuhan Ratu dan Kejawanan, se-dangkan pelabuhan ikan Karangantu, Labuhan dan Muarabinu- angeun akan ditingkatkan. Upaya lain yang akan dilakukan da- lam Repelita IV antara lain adalah pengembangan pertambakan udang di pantai utara dan barat, rehabilitasi BBI Singaparna,
303
dan pengembangan usaha budidaya air tawar di daerah dataran
rendah serta pengembangan program aneka ikan.
Dalam rangka peningkatan produksi perkebunan, akan dilak-
sanakan melalui usaha-usaha pokok peremajaan/perluasan tanam-
an karet, kelapa, kelapa sawit, teh, cengkeh, panili, dan
jambu mete yang akan mencakup areal 44.186 ha, serta intensi-
fikasi dan rehabilitasi tanaman kelapa, teh, cengkeh, temba-
kau, tebu dan jambu mete seluas 44.927 ha. Selain usaha pe-
ningkatan produksi, juga akan diikuti dengan usaha peningkat -
an mutu serta perbaikan tataniaga dengan pengikutsertaan
PNP/PTP, perkebunan besar dan lembaga swasta lainnya dengan
meningkatkan peran serta koperasi. Pelaksanaannya akan dila-
kukan dengan pola UPP, pola PIR dan secara parsial. Di sam-
ping itu akan diusahakan pengembangan tanaman yang potensial
non tradisional seperti linum, abaca, stevia, kenaf, melinjo,
jarak, tanaman obat-obatan dan lain-lain.
Di bidang kehutanan akan dibangun pelabuhan kayu di Kan-
ci. Di samping itu akan dilakukan penghijauan dengan tanaman
buah-buahan terutama di Wilayah Pembangunan BOTABEK, reboisa-
si di kawasan hutan BOTABEK, perbukitan Bandung Utara, Bandung
Selatan, lereng Gunung Ciremay, hulu Cimanuk dan Cilutung.
Di bidang pengairan akan dilanjutkan perbaikan dan pe-
ningkatan irigasi Ciujung, Cisadane, Rentang, Cirebon, pem-
bangunan irigasi Teluk Lada, Padawaras, serta irigasi kecil
dan sedang yang tersebar di Jawa Barat. Di samping itu juga
akan ditingkatkan fungsi irigasi Jatiluhur untuk kepentingan
kegiatan diluar pengairan tanaman padi di sawah seperti per-
tambakan udang, bandeng dan ikan tawar, serta peningkatan
penyediaan air baku untuk Jakarta.
304
Usaha pengendalian banjir di wilayah sungai Citanduy dan
Cimanuk dilanjutkan yang dikaitkan pula dengan usaha pemanfa-
atan potensi sumber airnya, serta perbaikan sungai-sungai ke-
cil tersebar, juga dilanjutkan usaha pengendalian banjir la-
har gunung Galunggung, serta pembangunan waduk serbaguna Jati-
gede.
Di bidang industri akan dikembangkan industri kecil dan
kerajinan rakyat. Dalam hubungan ini akan dibangun unit pela-
yanan teknis untuk bordir di Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.
Di bidang pertambangan akan ditingkatkan dan dikembangkan
tambang timbal (timah hitam) dan sang yang terdapat di Ciko-
tok agar dapat menunjang peningkatan produksi industri dan
juga untuk ekspor. Di samping itu akan dilanjutkan survai ba-
han-bahan mineral lainnya.
Di bidang kelistrikan akan dikembangkan penyediaan tenaga
listrik. Untuk mengembangkan kelistrikan tersebut akan dilan-
jutkan pembangunan PLTA Saguling serta pembangunan fisik PLTA
Cirata. Selain itu dilanjutkan pula pelaksanaan pembangunan
PLTU Suralaya Unit I dan II, serta dimulai dengan pembangunan
Unit III dan IV yang kesemuanya akan memanfaatkan batubara
Bukit Asam sebagai bahan bakarnya. Dalam rangka diversifikasi
energi, juga akan dibangun pusat listrik tenaga panas bumi
(PLTP) Kamojang. Mengingat kebutuhan masyarakat desa akan
listrik dan dalam rangka peningkatan dan pengembangan indus-
tri di pedesaan akan diusahakan peningkatan pengadaan listrik
untuk pedesaan.
Di bidang jalan akan dilakukan peningkatan jalan : Cile-
gon - Serang - Tanggerang, DKI -Bekasi - Karawang, Karang Am-
305
pel - Cirebon - Losari, Ciawi - Cianjur - Padalarang - Ban-
dung - Cileunyi - Sumedang - Cijelek, Serang - Pandeglang -
Rangkasbitung - Bogor, Simpang - Muarabinuangeun, Bayah -
Gunung Madur, Babagan - Ujung Gandeng, Sukabumi - Cibadak -
Ciawi, Segaranten - Sukabumi - Cianjur - Sindang Barang, Pe-
ngalengan - Bandung - Ranca Bali, Nagreg - Garut - Tasikmalaya,
Cikajang - Kamempep, Ancol - Tasikmalaya - Sipatuyah,
Ciamis - Cikajang - Kuningan, Cirebon - Kuningan - Losari,
Cikijing - Majalengka - Kadipaten, Bogor - Ciputat, Loh Bener
- Indramayu, Cijulak - Cikamurang, Bandung - Subang - Pamanu-
kan, Padalarang - Purwakarta, Rangkasbitung - Cikande, Ganda-
ria - Bogor, Subang - Sadang, Losari - Pajagan. Di samping itu
juga akan dilaksanakan pemeliharaan jalan sepanjang 8.715 km
dan penunjangan jalan 7.520 km.
Program angkutan kereta api akan dititik beratkan kepada
peningkatan rel kereta api Cirebon - Cikampek, Bandung - Ci-wedey, Bandung - Banjar dan Bogor - Sukabumi serta pembangun-
an Depo antara lain di Cirebon.
Di bidang perhubungan laut akan dibangun dermaga di Cire-
bon dan Cigading, pembangunan gudang dan lapangan penumpukan
di Cirebon.
Pengembangan fasilitas dan pengawasan lalu-lintas jalan
terus dilanjutkan antara lain pemasangan rambu jalan, marka
jalan dan pagar pengaman jalan serta pembangunan pusat pengu-
jian kendaraan bermotor di Bekasi.
Di bidang perhubungan udara landasan pelabuhan udara
Penggung di Cirebon akan ditingkatkan kemampuannya.
Di bidang pos dan telekomunikasi, pengembangan jasa te-
306
lekomunikasi akan dilanjutkan antara lain penambahan telepon
71.000 ss dan sambungan langsung internasional ke 55 negara.
Demikian pula pengembangan jasa pos dan giro terus dilanjut-
kan terutama pembangunan kantor pos pembantu/kantor pos-kan-
tor pos tambahan di ibukota kecamatan.
Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan akan dilak-
sanakan melalui penyempurnaan sistem administrasi termasuk
penyempurnaan perundang-undangan dan peraturannya, penyeder-
hanaan sistem perizinan, serta usaha-usaha penyempurnaan lem-
baga perdagangan dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyaluran sarana produksi serta pemasaran
hasil-hasil produksi. Demikian pula akan dilanjutkan usaha-
usaha perluasan pasaran barang-barang produksi dalam negeri
melalui pameran - pameran dagang dan penyebar luasan infor-
masi pasar, perlindungan konsumen serta peningkatan dan pe-
ngembangan peranan pedagang golongan ekonomi lemah melalui
penataran, penyuluhan dan pusat-pusat pembinaan/pelayanan pe-
ngusaha golongan ekonomi lemah. Usaha-usaha untuk meningkatkan
ekspor non migas akan terus dilanjutkan dalam rangka pe-
ngembangan perdagangan luar negeri melalui pengendalian peng-
garapan komoditi potensial peningkatan koordinasi yang lebih
terpadu antar instansi dan penyuluhan eksportir.Dalam bidang perkoperasian, upaya peningkatan kemampuan
organisasi, tata laksana, dan usaha akan dilanjutkan. Upaya
peningkatan itu tetap akan diprioritaskan pada koperasi pri-
mer, khususnya koperasi unit desa (KUD) yang melaksanakan
usaha dalam bidang pertanian pangan, peternakan rakyat, per-
ikanan rakyat, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, industri
kecil, perkreditan/simpan pinjam, kelistrikan desa, jasa ang-
307
kutan pedesaan, dan berbagai jenis komoditi ekspor yang di-
produksi masyarakat pedesaan Jawa Barat. Lain dari pada itu,
mutu dan intensifitas pelayanan koperasi kepada anggotanya
juga akan ditingkatkan.Untuk mendukung upaya peningkatan diatas, akan diusahakan
adanya penyempurnaan dalam metoda, materi dan penyelenggara-
an pendidikan, penataran dan latihan keterampilan pengurus,
badan pemeriksa, manejer, dan karyawan koperasi serta penyem-
purnaan cars pemberian bantuan tenaga manajemen yang terdi-
dik/terlatih kepada KUD yang dianggap masih memerlukan Bantu-
an yang dimaksud. Untuk menciptakan iklim masyarakat yang
mendukung pengembangan kehidupan koperasi yang sehat, pene-
rangan dan penyuluhan perkoperasian akan dilanjutkan dan di-
tingkatkan.
Di bidang tenaga kerja dilanjutkan kegiatan latihan, dan
keterampilan serta kewiraswastaan di lembaga-lembaga latihan
yang ada, baik milik pemerintah maupun lembaga latihan swasta
dan perusahaan. Kegiatan latihan disesuaikan dengan kebutuhan
pasar kerja dan kesempatan kerja daerah setempat. Selain itu
lebih ditingkatkan perencanaan tenaga kerja yang menyeluruh,
terkoordinasi dan terpadu mencakup semua sektor pembangunan
pemerintah dan swasta baik di Daerah Tingkat I maupun di Dae-
rah Tingkat II. Penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja muda
terdidik ke daerah pedesaan sebagai Tenaga Kerja Sukarela Pe-
lopor Pembaharuan dan Pembangunan terus dilanjutkan dan di-
sempurnakan.
Proyek Padat Karya Gaya Baru (PKGB) yang ditujukan untuk
mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan padat penduduk dan miskin baik di daerah
308
perkotaan maupun pedesaan dengan mengutamakan wilayah-wilayah yang sering dilanda bencana alam dan kegiatan ekonomi yang menurun. Sejauh mungkin pelaksanaan kegiatan PKGB dipadukan dengan pembangunan wilayah kecamatan UDKP.
Selama Repelita IV selain transmigrasi umum usaha untuk mendorong lebih ditingkatkannya transmigrasi swakarsa (spon-
tan) akan lebih digalakkan. Diperkirakan selama Repelita IV akan dapat dipindahkan sejumlah + 132.000 kepala keluarga atau sekitar + 660.000 jiwa, ke daerah-daerah luar Jawa.
Dalam Repelita IV di bidang pembinaan kehidupan beragama
direncanakan antara lain akan disediakan kitab suci berbagai
agama, diberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembangun-
an/rehabilitasi 2.000 tempat beribadah berbagai agama dan
pembangunan 190 balai nikah dan penasehat perkawinan, serta
perluasan sejumlah balai sidang pengadilan agama dan kantor-
kantor urusan agama tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya
dan wilayah.
Sebagai usaha peningkatan mutu perguruan agama, akan di-
tingkatkan dan disempurnakan prasarana dan sarana
pendidikan .pada madrasah ibtidaiyah negeri, madrasah
tsanawiyah negeri dan madrasah aliyah negeri serta pendidikan
guru agama negeri.
Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi (terma-
suk madrasah ibtidaiyah swasta)/penambahan ruang kelas, pe-
nyediaan antara lain alat peraga, buku pelajaran dan buku
perpustakaan serta penataran guru berbagai bidang studi.
Selanjutnya IAIN Sunan Gunungjati akan ditingkatkan sesu-
ai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara itu penerang-
an dan bimbingan hidup beragama akan ditingkatkan terutama
bagi masyarakat khusus.
309
Dalam rangka pembangunan di bidang hukum akan dilakukan antara lain 3 pembangunan gedung pengadilan negeri, perluas-an/rehabilitasi sejumlah pengadilan negeri dan pembangunan sejumlah tempat sidang di kota-kota kecil sehingga dapat mem-percepat proses penyelesaian perkara di tempat kasus/sengketa terjadi. Sementara itu akan dilanjutkan pula pembangunan 3 lembaga pemasyarakatan serta sebuah pembangunan balai bim- bingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Dalam pada itu akan dilanjutkan pula pembangunan 1 asrama tahanan imigrasi dan sebuah kantor imigrasi. Sementara itu akan dibangun pula pembangunan 1 kantor kejaksaan negeri di Kabupaten Bogor; pembangunan kantor cabang kejaksaan negeri di Depok; serta rehabilitasi/perluasan sejumlah kantor kejaksaan negeri. Se-lanjutnya dalam rangka pengembangan yurisprudensi termasuk kasus-kasus hukum adat, akan lebih ditingkatkan kerjasama dengan Universitas Pajajaran.
Demikian pula dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum akan lebih ditingkat- kan. Sementara itu untuk memberikan kesempatan memperoleh ke-adilan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan pemberian ban-tuan hukum dan konsultasi hukum akan lebih dimantapkan. Pelak-sanaan operasi yustisi dalam rangka penegakan hukum akan terus ditingkatkan.
Dalam rangka peningkatan daya tampung di bidang pendidik- an untuk tingkat sekolah dasar akan dibangun tambahan sekitar 3.800 ruang kelas baru, perbaikan sekitar 2.690 gedung seko- lah. Pada tingkat SMTP, untuk SMP akan dibangun sekitar 475 unit sekolah baru, penambahan sekitar 3.000 ruang kelas ba- ru, rehabilitasi 168 sekolah, serta pengembangan sejumlah
310
SMTP Kejuruan dan Teknologi. Pada tingkat SMTA akan dibangun
sekitar 90 unit SMA barn, 5 STM dan 4 SMEA, penambahan 1.286
ruang kelas baru untuk SMA dan pengembangan 22 SPG, serta re-
habilitasi 47 gedung SMA, sekolah kejuruan dan teknologi ne-
geri, 5 SGO serta 11 sekolah kejuruan dan teknologi swasta.
Untuk pelaksanaan dan pemantapan wajib belajar akan dibangun
kantor pengelolaan pembinaan pendidikan dasar pada 108 keca-
matan.
Untuk meningkatkan mutu pada TK, SD, SMTP dan SMTA akan
diadakan penataran guru, kepala sekolah, dan pembina. Khusus
pada tingkat SMTP dan SMTA akan dibangun 124 ruang laborato-
rium ilmu-ilmu alam untuk SMP, dan 58 untuk SMA, ruang ke-
trampilan 305 ruang untuk SMP, dan 37 ruang untuk SMA. Dalam
hal ini, penelusuran bakat dan kemampuan siswa akan terus di-
tingkatkan.
Dalam meningkatkan pendidikan tinggi, Universitas Paja-
jaran akan ditingkatkan dan dikembangkan khususnya bidang-bi- dang pertanian, ekonomi dan hukum; Institut Teknologi Bandung di bidang teknologi dan sains serta program Diploma Politek-
nik; Institut Pertanian Bogor di bidang pertanian dan akan didirikan pusat pengembangan politek pertanian; sedangkan
IKIP Bandung akan ditingkatkan program pengadaan guru; ASTI Bandung akan ditingkatkan dan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah. Di samping itu pembinaan terhadap perguru-
an tinggi swasta akan ditingkatkan.Melalui peningkatan pendidikan masyarakat akan diajar se-
kitar 2,1 juta orang usia 7 - 44 tahun yang masih buta huruf
dan sekitar 1 juta orang usia 13 - 29 tahun yang sudah dapat
membaca, menulis, dan berhitung, serta akan dilatih sekitar
311
41.000 orang tutor/monitor dan tenaga teknis pendidikan ma-
syarakat. Kegiatan tersebut di atas akan ditunjang dengan
pengadaan sekitar 15,6 juta buku paket A beserta kelengkap-
annya, pembangunan renovasi sanggar kegiatan belajar. Melalui
pembinaan generasi muda akan dilatih sekitar 48 ribu pemuda
usia 15 - 30 tahun dan dibina 3.000 Pramuka serta 1.900 tena-
ga teknis dan pelatih/pembina kepramukaan. Melalui pembinaan
keolahragaan akan dibina 6,7 juta warga masyarakat termasuk
penyandang cacat dan 4,2 juta pelajar dan mahasiswa. Di sam-
ping itu akan dibina 680 orang olahragawan berbakat dan akan
dipersiapkan guru, pelatih, pembina, penggerak olahraga, ser-
ta pengadaan sarana dan buku olahraga.
Di bidang kebudayaan akan terus ditingkatkan antara lain
dalam bidang kepurbakalaan, kesejarahan dan permuseuman. Di
samping itu dikembangkan kesenian meliputi kegiatan pembina-
an, pemeliharaan, penyebarluasan dan pemanfaatan kesenian da-
erah termasuk kesenian daerah yang hampir punah, dan fungsio-
nalisasi Taman Budaya; sedangkan pengembangan bahasa dan sas-
tra akan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan bahasa dae-
rah dan pembinaan pengembangan Bahasa Indonesia. Kecuali itu
akan dikembangkan perbukuan dan perpustakaan, inventarisasi
dan dokumentasi kebudayaan daerah, penelitian bahasa dan sas-
tra Indonesia dan daerah, penerbitan serta penyebarluasan ba-
sil penelitian.
Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
melalui Puskesmas akan dilakukan pembangunan 60 Puskesmas dan
770 Puskesmas pembantu terutama di daerah padat penduduk dan
daerah terpencil, serta mengadakan 10 Puskesmas rawat ting-
gal. Untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan jangkauan
312
pelayanan kesehatan kepada' masyarakat akan ditingkatkan pula penyuluhan kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD). Selain itu akan ditingkatkan berbagai kegiatan yang ditujukan kepada kelompok ibu dan anak serta usaha kesehatan sekolah.
Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, akan dibangun sebuah rumah sakit baru, diusahakan peningkatan dan pembangunan RSU dr. Hasan Sadikin, RS mata Cicendo, peningkatan 1 buah RS kelas C menjadi kelas C+, 9 buah RS kelas D menjadi kelas C dan 5 buah kelas D menjadi kelas D+, peningkatan rumah sakit umum lainnya yang ada, pembangunan serta peningkatan pe-layanan kesehatan jiwa terutama melalui pelayanan rawat jalan dan peningkatan pelayanan laboratorium.
Untuk menjamin tercapainya sistem pengadaan dan distribu- si obat pada unit-unit pelayanan kesehatan akan dibangun 15 buah sarana penyimpanan obat, alat dan perbekalan kesehatan.
Peningkatan upaya kesehatan lainnya adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, peningkatan pengendalian, pengadaan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kese-hatan dan bahan berbahaya. Selain itu juga dilakukan pening-katan perbaikan gizi melalui perbaikan gizi keluarga (UPGK), peningkatan pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A dan anemia gizi serta pencegahan gondok endemik. Untuk me-ningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan program gi- zi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKG) akan dikembang-kan. Pengembangan SKG juga menunjang upaya pencegahan timbul-nya masalah gizi dan daerah-daerah rawan pangan. Di samping itu pula akan ditingkatkan usaha kesehatan lingkungan untuk semua penduduk dan diusahakan penambahan jumlah sarana air
313
bersih. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana air ber-
sih, terutama untuk penduduk pedesaan, akan dibangun 65 buah
penampungan air dengan perpipaan, 30 buah sumur artesis, 174
buah perlindungan mata air, 4.000 buah penampungan air hujan,
40.563 buah sumur pompa tangan dangkal dan dalam serta sejum-
lah sarana air bersih jenis lainnya.
Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan khususnya te-
naga paramedis dilakukan usaha memperbesar jumlah lulusan
dengan melipatgandakan jumlah penerimaan melalui kelas para-
lel dan pendidikan cepat pekarya kesehatan. Sejalan dengan
itu sarana pendidikan bagi sekolah/akademi yang ada akan di-
bangun berbagai sekolah/akademi kesehatan sesuai keperluannya.
Di bidang kesejahteraan sosial akan dilakukan kegiatan
antara lain: memberikan bimbingan, latihan dan fasilitas un-
tuk menunjang usaha pemugaran perumahan dan lingkungan, me-
ningkatkan pembinaan organisasi dan yayasan yang bergerak di
bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan partisipasi
sosial masyarakat. Untuk menjangkau sasaran pelayanan dan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah pedesaan
akan dikembangkan dan dibina tenaga-tenaga pekerja sosial ma-
syarakat; meningkatkan penyantunan dan pengentasan kepada ge-
landangan, korban, narkotika, tuna susila, bekas narapidana
dan anak nakal, pemberian pelayanan kepada lanjut usia, yatim
piatu, anak terlantar, para cacat dan fakir miskin; mening-
katkan fungsi wanita di berbagai kegiatan sosial. Pembinaan
karang taruna akan ditingkatkan dan kegiatannya akan dipadu-
kan dengan program pembinaan generasi muda. Di samping itu
akan ditingkatkan jumlah karang taruna bare, di desa yang
belum mempunyai karang taruna.
314
Pembangunan di bidang perumahan rakyat akan dilakukan de-
ngan pembangunan rumah sederhana dan rumah inti serta per-
baikan lingkungan perumahan kota yang akan dilakukan antara
lain di kota-kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Serang,
sedangkan perintisan pemugaran perumahan desa akan dilakukan
pada sekitar 500 desa.Kegiatan dalam program air bersih akan ditekankan pada
penyelesaian kegiatan yang telah dimulai dalam Repelita III
serta perluasan/pemanfaatan dan peningkatan penyediaan air
bersih dibeberapa kota antara lain Bandung, Bogor, Sukabumi,
Cirebon, serta pelayanan air bersih pada beberapa IKK. Pe-
nanganan drainase kota dan persampahan akan dilakukan antara
lain di Bandung, Cirebon, Bogor.
Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan meningkat-
kan kesejahteraan keluarga, kegiatan keluarga berencana di
lanjutkan. Diharapkan dapat dicapai sejumlah kurang lebih
5.822.000 peserta baru dan sekitar 3.537.000 peserta lestari.
Di samping itu dilanjutkan pembinaan untuk menjaga kelang-
sungan peserta keluarga berencana yang sudah ada.Kegiatan di bidang penelitian akan ditingkatkan. Dalam
rangka ini akan dilakukan penelitian potensi sumber air di
daerah Rangkasbitung - Cikande - Serang, penelitian pengaruh
irigasi terhadap pola konsumsi, kesempatan kerja dan penda-
patan masyarakat. Di samping itu juga akan dibangun stasiun
lapangan percobaan dan pengembangan lahan kering di Banten
Selatan dan WP Sukabumi yang berfungsi sebagai pusat uji co-
ba, pusat latihan, pusat percontohan, pusat pembibitan dan
pusat penyuluhan.
315
Di bidang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup
serta guna mempertahankan keseimbangan ekologi, terutama da-
lam rangka rehabilitasi tanah kritis, akan dilanjutkan kegiat-
an penghijauan dan reboisasi. Pelaksanaannya akan diutamakan
pada daerah-daerah kritis terutama pada DAS Ciujung/Teluk La-
da, Ciliwung/Cisadane/Cimandiri, Citarum, Cimanuk dan Citan-
duy/Cisanggarung. Demikian pula pencegahan pencemaran ling-
kungan, baik di desa maupun di perkotaan, pembinaan suaka
alam dan hutan-hutan lindung, akan dilanjutkan.
Dalam rangka mengkoordinasikan dan menyerasikan pelaksa- naan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sektoral da- lam berbagai program, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat, penyusunan rencana tata ruang kota dan wilayah akan dilanjutkan. Kualitas rencana ko- ta dan rencana wilayah akan ditingkatkan dan disempurnakan hingga dapat dipergunakan secara efektif baik sebagai landas- an pelaksanaan pembangunan kota dan wilayah maupun pembinaan tertib tata ruang kota dan tata ruang wilayah. Prioritas akan diberikan kepada kota-kota pusat pembangunan dan wilayah-wi- layah yang berkembang dengan cepat.
Untuk mengusahakan keserasian dan pemerataan pembangunan
di seluruh daerah, maka pembangunan sektoral ditunjang dengan
program-program bantuan kepada daerah. Program-program dimak-
sud adalah Bantuan Pembangunan Des a, Bantuan Pembangunan Dae-
rah Tingkat II, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Bantuan
Pembangunan Sekolah Dasar, Bantuan Pembangunan Sarana Kese-
hatan, Bantuan Pembangunan Reboisasi dan Penghijauan, Bantuan
Penunjangan Jalan Kabupaten dan Bantuan Kredit Pembangunan/
Pemugaran Pasar.
316
TABELLUAS WILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,TAHUN 1980
No. Kabupaten/KotamadyaLuasWilayah
JumlahKecama-
Jumlahdesa/Ke-
JumlahPenduduk Kepadata
n(km2) tan lurahan per km2
1. Kodya Bogor 21,56 5 20 249.409 11.4752. Kodya Bandung 80,96 16 69 1.462.637 18.066
3. Kodya Sukabumi 12,15 2 15 109.994 9.052
4. Kodya Cirebon 36,09 4 20 223.776 6.200
5. Kab. Pandeglang 2.193,58 16 294 694.834 317
6. Kab. Serang 1.340,72 26 381 1.109.321 827
7. Kab. Lebak 3.237,12 15 250 682.887 2118. Kab. Bekasi 1.599,96 20 237 1.143.611 7159. Kab. Karawang 1.727,83 14 279 1.236.747 716
10. Kab. Purwakarta 971,75 7 169 458.026 471
11. Kab. Tangerang 1.282,23 20 335 1.529.072 1.192
12. Kab. Bogor 2.864,13 29 419 2.493.919 871
13. Kab. Sukabumi 3.360,34 27 317 1.517.657 452
14. Kab. Cianjur 4.884,93 17 279 1.387.659 284
15. Kab. Bandung 3.172,67 36 365 2.669.240 841
16. Kab. Sumedang 1.597,64 15 237 723.647 453
17. Kab. Garut 2.378,75 23 349 1.483.057 623
18. Kab. Tasikmalaya 2.751,00 28 365 1.593.303 579
19. Kab. Ciamis 3.079,42 25 314 1.367.606 444
20. Kab. Cirebon 981,03 21 388 1.331.896 1.35821. Kab. Kuningan 1.091,10 15 344 786.449 72122. Kab. Indramayu 2.006,04 19 300 1.237.521 61723. Kab. Majalengka 954,14 17 309 897.850 941
24. Kab. Subang 2.051,71 12 235 1.065.417 519
DAERAH TINGKAT I: 44.176,71 429 6.290 27.453.525 621
317
PROPINSI JAWA BARAT