Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Peraturan
Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus
1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
11 LEMBARAN DAERAH Oktober KABUPATEN LAMONGAN 6/E
2006 SERI E
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4593).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN dan
BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan ;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ;
16. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Desa. BAB II
TUJUAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2
(1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disusun
dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
(2) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin
terlaksananya otonomi desa di dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan wewenang
yang dimiliki.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Pemerintahan Desa
Pasal 3
(1) Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD ;
(2) Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1),
adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang
mempunyai kedudukan yang sama di dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bagian Kedua
BPD
Pasal 4
(1) BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah yang dilaksanakan dengan
cara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Pemerintah Desa
Pasal 5
(1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa ;
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pemerintah desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa, yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Pasal 6
(1) Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pimpinan Sekretariat Desa yang merupakan unsur staf di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pemerintah desa yang terdiri atas : a. Sekretariat Desa, merupakan unsur staf di dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri atas : 1. Urusan Umum ; 2. Urusan Keuangan.
b. Pelaksana Teknis Lapangan, merupakan unsur pelaksana teknis di dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas : 1. Seksi Pemerintahan ; 2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ; 3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; 5. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
c. Unsur Kewilayahan, merupakan unsur yang membantu
Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa di setiap bagian dari wilayah kerja desa, yang
terdiri atas Kepala Dusun-Kepala Dusun.
Pasal 7
Jumlah perangkat desa yang merupakan unsur pelaksana teknis
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa serta
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pasal 8
(1) Susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Daerah ini.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA FUNGSI
PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Kepala Desa
Pasal 9
Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat desa
dan pimpinan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Pasal 10
(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ; c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat
persetujuan bersama dengan BPD ; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa
mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD ;
e. Membina kehidupan Masyarakat Desa; f. Membina perekonomian Desa; g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara
Partisipatif; h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
i. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja
pemerintah desa ;
g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan
perundang-undangan ;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa
yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan desa ;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial
budaya dan adat-istiadat ;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa ;
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala
Daerah, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat.
Pasal 12
(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun ;
(2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam
musyawarah BPD ;
(3) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan
pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio
komunitas atau media lainnya ;
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut.
Pasal 13
Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, selambat-
lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya,
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan akhir masa
jabatan kepada Kepala Daerah melalui Camat dan kepada BPD.
Pasal 14
Kepala Desa dilarang :
a. Menjadi pengurus partai politik ;
b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,
dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan
presiden dan pemilihan kepala daerah ;
e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lain ; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,
barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;
g. Penyalahgunaan wewenang; h. Melanggar sumpah/janji jabatan.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Kewajiban serta Fungsi Perangkat Desa
Paragraf 1
Sekretaris Desa
Pasal 15
Sekretaris Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Pasal 16
(1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kepustakaan, kehumasan, protokol dan rumahtangga ;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, analisis dan penyajian data dalam
rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengendalian teknis dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kepustakaan, kehumasan, protokol dan rumah tangga;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Paragraf 2
Urusan-Urusan
Pasal 17
(1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dibantu oleh Sekretariat Desa yang terdiri atas urusan-
urusan, yaitu :
a. Urusan Umum;
b. Urusan Keuangan.
(2) Setiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.
Pasal 18
(1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian,
kepustakaan, kehumasan, protokol dan rumah tangga ;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan kepustakaan;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan kehumasan dan protokol;
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan rumah tangga;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Desa.
Pasal 19
(1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan dan penyusunan program kegiatan pemerintahan desa ;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan keuangan desa; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan urusan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Desa ;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dalam penyusunan program kegiatan ;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
Paragraf 3 Seksi-Seksi
Pasal 20
(1) Seksi merupakan unsur pelaksana teknis lapangan di dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Seksi Pemerintahan ; b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ; c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; e. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
Pasal 21
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan rumah tangga desa di bidang Pemerintahan ;
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pengurusan : 1. Produk-produk hukum Pemerintahan Desa, 2. Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. Tenaga kerja dan transmigrasi; 4. Pertanahan; 5. Pemilu, ideologi Negara, Kesatuan Bangsa,
Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
6. Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Desa; 7. Penerangan, informasi dan komunikasi. 8. Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang
pemerintahan. b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
Pasal 22
(1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan rumah tangga Desa di bidang Perekonomian dan Pembangunan ;
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pengurusan di bidang : 1. Industri dan perdagangan; 2. Perbankan dan perkreditan Rakyat; 3. Koperasi, usaha kecil dan menengah; 4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan; 5. Perikanan, kelautan dan peternakan; 6. Pekerjaan umum, pertambangan, energi serta
lingkungan hidup; 7. Perhubungan, pariwisata, pos dan
telekomunikasi; 8. Perijinan dan pelayanan umum bidang
perekonomian dan pembangunan; 9. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan,
pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan desa.
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Pasal 23
(1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan rumah tangga Desa di bidang Kesejarteraan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pengurusan di bidang : 1. Pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan dan
adat istiadat; 2. Kesehatan dan Keluarga Berencana; 3. Sosial, keagamaan, partisipasi dan swadaya
masyarakat. 4. Perijinan dan pelayanan umum bidang
kesejahteraan masyarakat. b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
Pasal 24
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan rumah tangga Desa di bidang ketentraman dan ketertiban.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pengurusan di bidang :
1. Pembinaan dan penertiban perijinan;
2. Penegakan peraturan Desa dan peraturan
Perundang- Undangan lainnya;
3. Kegiatan perlindungan masyarakat dan
penyelamatan, penanggulangan serta rehabilitasi
bencana alam ;
4. Kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban.
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
Pasal 25
(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan rumah
tangga Desa dibidang pemberdayaan perempuan ;
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pengurusan dibidang :
1. Pemberdayaan perempuan ;
2. Keluarga Berencana ;
3. Kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan
gender, hak asasi dan kelembagaan yang
mendukung kemajuan perempuan.
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
Paragraf 4
Dusun
Pasal 26
(1) Dusun merupakan unsur wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga Desa di dusun ;
(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi : a. Pengurusan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di masing-masing dusun;
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
BAB V
HUBUNGAN KERJA PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu Pemerintah Desa dan BPD
Pasal 27
Pemerintah Desa dan BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pasal 28
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD Desa menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa.
Pasal 29
(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Daerah melalui Camat.
Bagian Kedua
Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 30
(1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan ; (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa ; (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
Bagian Ketiga
Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat
Pasal 31
(1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, harus dapat mengakomodasi aspirasi warga masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa ;
(2) Penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan warga masyarakat.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32
(1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di laksanakan oleh Kepala Daerah dan Camat ;
(2) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pasal 33
(1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi : a. Menetapkan pengaturan kewenangan daerah yang
diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari daerah ke desa ;
c. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ;
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa ; h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan
untuk desa ; i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aseet desa ; j. Melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan ;
k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat-istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa ;
l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan ;
m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
(2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi : a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa ; b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan asset desa ; d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah yang
diserahkan kepada desa ;
e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
j. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga ;
k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;
l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ;
m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan ;
n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 14 Agustus 2006
BUPATI LAMONGAN
Ttd, MASFUK
UNSUR STAF
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tanggal : 14 Agustus 2006
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA
UNSUR WILAYAH
BUPATI LAMONGAN Ttd,
MASFUK
BPD
UNSUR PELAKSANA
Keterangan : garis fungsi koordinasi garis fungsi komando
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA
I. PENJELASAN UMUM.
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
34 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa yang
pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan peninjauan
kembali.
Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka guna penyelenggaraan
pemerintahan desa dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian
atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa
istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah
ini.
Pasal 2 s/d 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan : a. Urusan pemerintahan antara lain pengaturan
kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan
desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa ;
b. Urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.
c. Urusan kemasyarakatan antara lain pedmberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat melalui budaya masyarakat setempat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.
ayat (2) huruf a s/d f : Cukup jelas. ayat (2) huruf g : Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan
pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan desa.
ayat (2) huruf h s/d o : Cukup jelas Pasal 11 ayat (1) huruf k : Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat
dibantu oleh lembaga adat setempat. ayat (2) : Yang dimaksud dengan :
a. Memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.
b. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis
atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepada desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa sanksi dan/atau penghargaan.
Pasal 13 s/d 25 : Cukup jelas. Pasal 26 ayat (1) : Bagi desa yang memiliki 1 (satu) dusun sebagai
unsur wilayah tetap harus ada Kepala Dusun. ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
Pasal 27 s/d 30 : Cukup jelas. Pasal 31 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kalimat yang diartikulasikan
dan diagregasi adalah aspirasi warga masyarakat yang disampaikan dan dipadukan/disampaikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan.
ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 32 : Cukup jelas. Pasal 33 ayat (1) huruf p : Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau
akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, pengembangan sosial budaya perdesaan pada skala daerah.
ayat (2) huruf i : Yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.
Pasal 34 s/d 36 : Cukup jelas.
