Upload
alekyudie
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan
1/5
INSTRUKSI
ERSAMA
MENTERI
ESEHATAN
EPUBLIK
NDONESIA
DAN
KEPAI.AKEPOLTSIANEPUBLIKNDONESIA
NOMOF;
7slMEN.KES.n
ST.B/I
/1984
NOMOR
POL:
NS/03/lll/1
84
TENTANG
PENTNGIGTAN
UBUNGAN
ERJA
SAMA
DALAM
RANGKA
PENGAWASAN
DAN PENYIDIKAN
TNDAK
IDANA
DI
BIDANG
OBAT,OBAT
TRADISIONAL'
MAKANAN,
MINUMAN,
KOSMETIKA,
ALAT
KESEHATAN'
NARKOTIKA
Menimbang
Mengingat
DAN BAHAN
BERBAHAYA
BAGI KESEHATAN
MENTERIKESEHATAN EPUBLIKNDONESIA
DAN
KEPAI.A
KEPOLTSIAN
EPUBLIK
NDONESIA
: a.
bahwa erdapat
petunjuk
makin
meningkatnya
enyimpangan/
penyalahgunaanan atau
pelanggaran
eraturan
erundang-
undingan
di bidang
obat,
obat radisional,
akanan,
minuman,
kosmeiika,
lat
kesehatan,
arkotika an
bahan
berbahaya
agi
kesehatan
ang
erjadi
i beberapa
ilayah
ndonesia;
b. bahwa dalam
rangka
meningkatkan
ubungan
erja sama
pengawasandan
peny id i kan
indak
p idana
_pe r lu
ada
keseragaman
ahasa,
gerak
dan
langkah
antara
Departemen
Kesehalan
epublik
ndonesia
an
Kepolisian
epublik
ndonesia
sesuai
dengan
eraturan
erundang-undangan
ang
berlaku;
c. bahwa
pelaksanaan
engawasan
an
penyidikan
indak
pidana
yang
dimaksud
alam
hurufb,
perlu
dituangkan
alam
bentuk
lnstruksi
ersama.
:
1. Ordonansi
oodwit,
tbl.
1931
Nomor 09;
2 . Ordonans i
Pengu j ian
Bahan -bahan
a rmas i ,
S tb l .
1936
Nomor
660:
3.
Ordonansi
ahan
Berbahaya,
tbl.
1949
Nomor 77;
4. Ordonansi
bat
Keras,
Stbl.
1949
Nomor
19;
5.
Undang-Undang
omor
1 Tahun
1946 entang
Hukum
Pidana
(Lembaran
egara
ahun
1958Nomor
127);
8/16/2019 1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan
2/5
6 . Undang -Undangomor9
Tahun
1960 en tang okok -pokok
Kesehatan
Lembaran
egara
ahun1960
Nomor131,Tambahan
Lembaran
egara
Nomor 068);
7 . Undang -Undangomor10 Tahun1961 en tangPene tapan
Peraturan emerintah
engganti ndang-Undang
omorI Tahun
1961 entang arangmenjadi ndang-Undang
Lembaran
egara
Tahun
1961 Nomor
215 ,
Tambahan
LembaranNegara
Nomor2210);
8.
Undang-Undang
omor
1
3
Tahun 1961
entang
Ketentuan-
ketentuanPokok
Kepolisian
Negara
Lembaran
Negara
Tahun
1961Nomor 45,Tambahan embaran
egaraNomor 289);
9. Undang-Undangomor11 Tahun1962 entangHygiene ntuk
Usaha -usaha
ag i
Umum
(Lembaran
NegaraTahun
1962
Nomor48, Tambahan embaranNegara
Nomor2475);
10 .
Undang -Undang omor 7
Tahun
' l
963 ten tang
Farmas i
(Lembaran
egaraTahun
1963Nomor81,
Tambahan embaran
NegaraNomor2580);
11 .Undang -Undang omor 9 Tahun
1976 en tangNarko t i ka
(Lembaran
egaraTahun1976Nomor
37, Tambahan embaran
Negara
Nomor
3086);
12.
Undang-Undangomor8
Tahun1981 entang
HukumAcara
Pidana
Lembaran
Negara
Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan
LembaranNegaraNomor3209);
13.
Undang-Undang omor20
Tahun 1982 entang
Ketentuan-
ke ten tuan okok
Per tahanan
eamanan
NegaraRepub l i k
Indonesia
Lembaran
egaraTahun
1982Nomor51, Tambahan
LembaranNegaraNomor3234);
14 .Pe ra tu ranPemer in tahNomor 27 .
Tahun 1983 ten tang
Pe laksanaan i tab Undang -Undang ukumAcara P idana
(Lembaran
egara
Tahun
1983Nomor36,
Tambahan embaran
NegaraNomor3258);
15.Keputusan
residen
Republikndonesia
omor372
Tahun1962
tentang
lat-alat epolisian husus;
'16.
Keputusan
residen epublik
ndonesia omor
44
dan
45 Tahun
1974
entang
Pokok-pokok
an Susunan
Organisasi
epartemen;
8/16/2019 1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan
3/5
6 . Undang -Undang
omor9 Tahun
1960 en tang
okok -poko
Kesehatan
Lembaran
egara ahun
1960Nomor131,Tambahan
Lembaran egaraNomor2068);
7 .
Undang -Undang
omor10 Tahun
1961 en tangP ene tapan
Peraturan emerintah engganti ndang-Undang
omor
1 Tahun
1961
entang arang
menjadi ndang-Undang
Lembaran
egara
T a h u n 1 9 6 1 N o m o r 2 1 5 , T a m b a h a n
e m b a r a n
N e g a r a
Nomor2210);
8. Undang-Undang omor
13 Tahun 1961 entang
Ketentuan-
ketentuanPokok KepolisianNegara
Lembaran
NegaraTahun
1961Nomor 45,Tambahan embaran
egaraNomor 289);
9. Undang-Undangomor11Tahun
1962 entang
Hygiene ntuk
Usaha -usaha
ag i Umum
(LembaranNega ra
Tahun
1962
Nomor48, Tambahan embaranNegaraNomor2475);
1 0 . U n d a n g - U n d a n go m o r 7 T a h u n
1 9 6 3 t e n t a n g
F a r m a s i
(Lembaran
egaraTahun1963Nomor
81, Tambahan embaran
NegaraNomor2580);
1 1 .U n d a n g - U n d a n go m o r9
T a h u n1 9 7 6 e n t a n g
N a r k o t i k a
(Lembaran
egaraTahun1976
Nomor37,
Tambahan embaran
NegaraNomor3086);
12.Undang-Undangomor8 Tahun
1981 entangHukum
Acara
Pidana
Lembaran
NegaraTahun 1981
Nomor76, Tambahan
LembaranNegaraNomor
3209);
13.
Undang-Undang
omor20 Tahun 1982
tentangKetentuan-
ke ten tuan okok P e r tahanan
eamananNega ra
Repub l i k
Indonesia
Lembaran
egara
Tahun1982Nomor51
Tambahan
LembaranNegaraNomor3234);
14 .P e ra tu ranP emer in tahNomor
27 . T ahun
1983
ten tang
P e laksanaan i t ab
Undang -Undang
ukumAcara
P idana
(Lembaran
egaraTahun1983
Nomor36, Tambahan
embaran
NegaraNomor
3258);
15.
Keputusan
residenRepublik
ndonesia
omor
372
Tahun1962
tentang lat-alat epolisian husus;
8/16/2019 1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan
4/5
Kepada
PERTAMA
KEDUA
' 1
Bersenjata
epublikndonesia;
19.
Peraturan
Menter i
Kesehatan
epubl ik
ndonesia omor86
Men.Kes./Per/lV
1977 entang
Minuman
eras;
20.Peraturan
Menter iKesehatan
epubl ik
ndonesia
omor
45
Men.Kes./PerD(l/1983
entang
Bahan
Berbahaya.
M E N G I N S T R U K S I K A N
Semua
Kepala
KantorWilayah
Departemen
esehatan
epub
Indonesia;
Semua
KepalaKepolisian
aerah
Republik
ndonesia.
.
U N T U K
Meningkatkan
ubungan
erjasama
dalam
angkamelaksanak
pengawasan
an
penyidikan
indak
pidana
di bidang
obat, ob
tradis ional ,
makanan,
minuman,
osmet ika,
la t kesehata
narkotika
dan bahan
berbahaya
bagi
kesehatan
erdasark
peraturan
erundang-undangan
ang
menjadi asar
hukumn
masing-masing
una
keseragaman
ahasa,
gerak
dan
langkah
Melaksanakan
engawasan
an
penyidikan
ebagai
dimaks
pada
diktum
PEBTAMA
engan
memperhatikan
ata
kerjasebag
berikut
1. Pejabat
ertentu
Departemen
esehatan
ang
mengeta
atau mener ima aporan e lah ter iadinya enyimpang
penyalahgunaan
tau
pelanggaran
ukum,
wai ib sege
melakukan
saha-usaha
encegahan
an atau
penindak
administratif
esuai
dengan
wewenang
ang
diatur dala
pe ra tu ran
pe rundang -undangan
ang
men jad i
das
hukumnya
an
ika
dalam
pelaksanaan endapat ambat
dapat
meminta antuan
OLRI.
2.
Apabila
penyimpangan/penyalahgunaan
tau
pelanggar
hukum ersebut
angka
1 di atas
diduga
dan atau
patut
didu
sebagai indakpidana,makapelabat ertentuDepartem
Kesehatan
member i tahukan
al
i tu kepada
POLFII
un
be rsama-sama
menen tukan
indak
peny id i kanyan
diperlukan.
3.
Pejabat
POLRI
mengetahui
tau
mener ima
aporan e la
terjadinya
enyimpangan/penyalahgunaantau
pelangga
hukumdi
bidang ebagaiamana
imaksud
iktum
PERTAM
maka
Kepa la Kepo l i s i an
Daerah
yang
be rsangku
menghubungi
impinan
Departemen
esehatan etingka
wilayahnyantuk ecara ersama-samaenentukanangka
encegahan
an
atau
penindakan
ang
diperluka
z .
8/16/2019 1984 Intruksi Bersama Menkes Dan Kapolri Ttg Tindak Pidana Kesehatan
5/5
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
4.
Per iy id ikan
erhadap
indak
pidana
ebagaimana
imaks
diktum
PERTAMA
i lakukan
leh
Penyid ik
OLRI
an
at
Penyidik
egawai
egeri
Sipil
ertentu
epartemen
eseha
sesdai
deng?n
peratJran
erundang-un-dangan
ang menj
dasar
hukuirnyi
Oan
pelaksanaannya
ilakukan
enurut
a
cara
yang
diaiur
dalam
Kitab
Undang-Undang
ukum
Aca
Pidana.
Permasalahan
tau
kasus-kasus
ang
meliputi
ebih
dari
sa
*if VinlO tah atau kasusyang rumitdan
b,ersifat
asion
In te rnas iona l
apa t
d i tangan i
o leh
Di rek to ra t
ende
e ngi* t n
Obai
dan
Makanan
Departemen
esehatan
atau
Reserse
epolisian
ingkat
usat.
Masing-masing
epala
Kantor
Wilayah
Departemen
eseha
Jan
f 'epata
iepol is ian
Daerah
menunjuk.
e jabat /Petu
tungsionatnya
intuk
sela lu
mengikut i
e laksanaan
nstru
Bersama
ni.
Permasalahan
tau
kasus
yang
penting itangani
alam
ang
p i x i n n InstruksiBersama ni waj ibdi laporkan epa
bir ftrt
Jenderal
Pengawasan
bat
dan
Makanan
Departe
Kesehatan
an
Kepala-Reserse
epolisian
ingkat
usat'
lnstruksi
ersama
ni
mulai
berlaku
ada
anggal
itetapkan'
D i t e t a p k a n d i
J A K A R T
Pada
anggal
7
Maret
19
KEPALA
KEPOLISIAN
I
ttd'
ANTON
SUDJARWO
JENDERAL
OLISI
MENTERI
KESEHATAN
I
ttd'
dr. SUWARDJONO
URJANINGRA
Tembusan
1.
Menleri
Koordiantor
esejahteraan
akyat
Rl'
2.
Menteri
oordinator
olit ik
an
Keamanan
l'
3.
Menteri
Dalam
Negeri
Rl.
4.
Menteri
ertahanan
an
Keamanan
l'
5.
Menteri
ehakiman
l.
6.
Menteri
euangan
l.
7.
Menteri
enerangan
l.
8.
Panglima
ngkatan
erseniata
.l '