1pedoman Komite Rsublora-1

RSU DR.R.SOETIJONO BLORA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan, secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat

jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit di Indonesia terus berkembang baik jumlah ( saat ini

1516 ), jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan

masyarakat, letak geografis, perkembangan IPTEK, peraturan serta kebijakan yang ada.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan

medik, keperawatan dan penunjang medik yang diberikan kepada pasien dalam bentuk upaya

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Keperawatan sebagai profesi mempunyai ciri antara lain memiliki tubuh ilmu (body

of knowledge), pelayanan diberikan oleh perawat professional dan memiliki kode etika

profesi. Dalam UU RI No.39/2009 tentang Kesehatan Pasal 63 dinyatakan bahwa

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian,

pengobatan dan/atau perawatan serta dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu

keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan

keamanannya. Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran

atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu. Pernyataan ini memperkuat bahwa keperawatan sebagai

profesi dan harus diwujudkan dalam memberikan pelayanan keperawatan di fasilitas

kesehatan diantaranya rumah sakit.

Sumber daya manusia perawat di RSU DR.R.Soetijono Blora merupakan tenaga

kesehatan terbesar, memiliki jam kerja 24 jam melalui penugasan shift serta merupakan

tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien melalui hubungan professional pasien –

perawat (nurse – client relationship). Perawat memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat

sesuai kewenangan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarganya.

Untuk itu diperlukan perawat yang kompeten, mampu berpikir kritis, selalu berkembang

serta memilki etika profesi sehingga pelayanan keperawatan dapat diberikan dengan baik,

berkualitas dan aman bagi pasien dan keluarganya.

P E D O M A N P E N Y E L E N G A R A A N K O M I T E K E P E R A W A T A N Page 7


Manajemen pelayanan keperawatan di RSU DR.R.Soetijono Blora mencakup fungsi

perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, pengawasan dalam mengelola

pelayanan keperawatan sehingga diperoleh hasil secara efektif dan efisien. Agar manajemen

pelayanan keperawatan ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan manajer

keperawatan yang kompeten dan sumber - sumber lain seperti pembiayaan, fasilitas sarana,

metode dan sistem pemasaran yang baik.

Agar kompetensi dan pertumbuhan profesi perawat di RSU DR.R.Soetijono Blora

dapat terus berkembang, maka diperlukan suatu mekanisme dan wadah yang terencana dan

terarah sehingga dapat menjamin bahwa sistem pemberian pelayanan – asuhan keperawatan

yang diterima oleh pasien, diberikan oleh perawat dari berbagai jenjang kemampuan atau

kompetensi dengan benar (scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh etika profesi

keperawatan, wadah tersebut adalah k RSU DR.R.Soetijono Blora komite keperawatan.

Komite keperawatan merupakan wadah non struktural yang merupakan perwakilan

kelompok profesi perawat, bertugas membantu direksi rumah sakit dalam melakukan

kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi keperawatan serta pengembangan

professional berkelanjutan (continuing professional development/CPD) termasuk didalamnya

menentukan standar asuhan keperawatan.

Saat ini pemahaman tentang komite keperawatan juga berbeda - beda, peran, fungsi

dan tugas komite terkadang duplikasi dengan bidang keperawatan. Untuk itu diperlukan

adanya : Pedoman Komite Keperawatan RSU DR.R.Soetijono Blora. Adapun secara umum

tujuannya adalah sebagai pedoman bagi komunitas keperawatan di RSU DR.R.Soetijono

Blora dalam melakukan peran, fungsi dan tugas komite keperawatan.

B. DASAR HUKUM

1. UU RI No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

2. UU RI No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Keppres No 40 tahun 2001, tentang kelembagaan dan pengelolaan RS daerah

4. Keppres No 87 tahun 1999, tentang rumpun jabatan funsional PNS.



5. Keppres No 5 tahun 2004, tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan.

6. Kepmenpan NO 94/Kep/M.Pan/II/2001 Tentang jabatan fungsional perawat dan angka

keditnya.

7. Kepmendagri No 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

RSD.

8. Permenkes No 1045 / Menkes / PER / XI / 2006 Tentang Pedoman organisasi RS

dilingkungan Depkes.

9. Keputusan bersama Menkes dan Kepala BKN No 733/Menkes/SKB/VI/2002 tentang

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat.

10. Keputusan Menkes No 1280/Menkes/SK/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Perawat.

11. Keputusan Menkes No 558/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pola Karir PNS dijajaran

Kesehatan.

C. TUJUAN

Adapun secara umum tujuan dari buku Pedoman Komite Keperawatan RSU

DR.R.Soetijono Blora adalah sebagai pedoman bagi komite keperawatan dalam melakukan

peran, fungsi dan tugas komite keperawatan untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam

memberikan pelayanan – asuhan keperawatan kepada pasien di RSU DR.R.Soetijono Blora.



BAB II

KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

A. PENGERTIAN

Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang

dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam

rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan ( PERMENKES No 1045 /

MENKES / PER / XI / 2006 )

Komite keperawatan merupakan wadah non struktural yang berkembang dan

struktur organisasi formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan dan

mengkomunikasikan pendapat dan ide-ide perawat/bidan sehingga memungkinkan

penggunaan gabungan pengetahuan, keterampilan dan ide dari staf professional

keperawatan. Komite keperawatan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wahana

bagi tenaga keperawatan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan tentang hal - hal

yang terkait masalah profesi dan teknis keperawatan. (Diponegoro Nurses Association,

2008).

Komite keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya

terdiri dari perawat/bidan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur,

mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan

keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan (Kepmendagri Nomor 1 ,

2002).

Komite keperawatan merupakan wadah non struktural rumah sakit yang

mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme keperawatan

sehingga pelayanan – asuhan keperawatan kepada pasien diberikan secara benar (ilmiah)

sesuai standard dan baik (etis) sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh perawat

yang kompeten dengan kewenangan yang jelas.

B. TUJUAN.

1. Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan.



2. Memebri masukan kepada pimpinan rumah sakit berkaitan dengan kompetensi perawat

dalam memberikan pelayanan keperawatan.

3. Menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan penerapan disiplin – etik keperawatan.

4. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang hanya diberikan oleh perawat yang

kompeten dan etis sesuai kewenangannya.

C. PERAN KOMITE

Peran komite keperawatan dalam fungsi rumah sakit sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesi keperawatan melalui kegiatan

terorganisasi.

2. Mempertahankan pelayanan keperawatan berkualitas dan aman bagi pasien.

3. Menjamin tersedianya perawat kompeten, etis sesuai kewenangannya.

4. Menyelesaikan masalah keperawatan yang terkait dengan disiplin, etik dan moral

perawat.

5. Melakukan kajian berbagai aspek keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

6. Menjamin diterapkannya standar praktik, asuhan dan prosedur keperawatan.

7. Membangun dan membina hubungan kerja tim di dalam rumah sakit.

8. Merancang, mengimplementasikan serta memantau dan menilai ide-ide baru.

9. Mengkomunikasikan, mendidik, negosiasi dan merekomendasikan hasil kinerja perawat

untuk pengembangan karirnya.

D. PERATURAN INTERNAL KEPERAWATAN

Peraturan internal staf keperawatan / statuta keperawatan (nursing staff by laws) di

rumah sakit disusun oleh komite keperawatan dan disahkan oleh direktur rumah sakit.

Peraturan internal staf keperawatan adalah peraturan dasar tentang tata cara staf

keperawatan menyelenggarakan pelayanan – asuhan keperawatan di rumah sakit. Dalam



peraturan ini akan diatur tentang staf keperawatan, peran, fungsi, kewajiban dan haknya, tata

cara penerimaan dan penempatan, kewenangan dalam memberikan asuhan, pembinaan,

karir, pendidikan berkelanjutan serta komite keperawatan dan fungsi-fungsinya.

RSU DR.R.Soetijono Blora menyusun peraturan internal keperawatan sesuai

dengan jenis, kelas rumah sakit serta sumber-sumber yang tersedia. Peraturan ini akan

ditinjau kembali paling lama 3 ( tiga ) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan profesi

keperawatan dan kondisi RSU DR.R.Soetijono Blora.

Peran peraturan internal keperawatan RSU DR.R.Soetijono Blora adalah:

1. Sebagai regulasi bagi perawat yang melakukan tindakan keperawatan di rumah sakit.

2. Sebagai pedoman tata laksana komite keperawatan, acuan mekanisme pengambilan

keputusan dalam komite keperawatan.

3. Sebagai dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diambil pimpinan rumah

sakit sesuai dengan lingkup tujuannya yang terkait dengan staf keperawatan.

4. Sebagai pengaturan utama untuk menegakkan profesionalisme perawat dengan mengatur

pemberian izin melakukan tindakan keperawatan, mempertahankan profesionalisme dan

mekanisme pendisiplinan profesi.

E. HUBUNGAN KOMITE KEPERAWATAN DENGAN DIREKTUR

Komite keperawatan dibentuk oleh Direktur melalui mekanisme yang telah

disepakati. Komite keperawatan bertanggungjawab kepada Direktur dengan memberikan

laporan tahunan dan berkala serta sewaktu-waktu jika diperlukan tentang kegiatan

keprofesian yang dilakukannya.

Lingkup area hubungan Direktur dengan komite keperawatan adalah fokus pada

profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan – asuhan keperawatan dan

pengembangannya. Direktur berkewajiban menyediakan segala sumber daya agar komite

keperawatan dapat berfungsi dengan baik sesuai ketentuan.



BAB III

PENGORGANISASIAN KOMITE KEPERAWATAN

Pengorganisasian komite keperawatan RSU DR.R.Soetijono Blora terdiri dari ketua

komite dan sub komite-komite yang tergambar pada struktur komite sebagai berikut.

A. STRUKTUR KOMITE KEPERAWATAN

Komite keperawatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (jika ada), Sekertaris dan

anggota. Dalam melaksanakan tugasnya ketua komite dibantu oleh sub komite yang terdiri


DIREKTUR

KABID PELAYANAN

KASIE YAN KEPERAWATAN

SEKERTARIS

SUB KOMITE KREDENSIAL

SUB KOMITE DISIPLIN PROFESI

KETUA KOMITE KEPERAWATAN

SUB KOMITE MUTU PROFESI

KFK ANAK KFK MEDIKAL BEDAH

KFK MATERNITAS KFK KRITIKAL


dari sub komite kredensial, mutu profesi dan disiplin profesi. Ketua komite dipilih langsung

oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan oleh Direktur, Wakil Ketua (jika ada), Sekertaris,

anggota serta sub komite diusulkan oleh Ketua Komite dan ditetapkan oleh Direktur.

Pengorganisasian staf keperawatan di rumah sakit dikelompokkan dalam kelompok

fungsional keperawatan / kelompok perawat klinik berdasarkan disiplin / spesialisasi,

peminatan sesuai kebutuhan rumah sakit.

B. FUNGSI KOMITE KEPERAWATAN

1. Menjamin tersedianya norma-norma: standar praktek/asuhan/prosedur keperawatan

sesuai lingkup asuhan dan pelayanan serta aspek penting asuhan area keperawatan

2. Menetapkan lingkup praktek, kompetensi dan kewenangan fungsional tenaga

keperawatan, merumuskan norma-norma: harapan dan pedoman perilaku serta

menyediakan alat ukur pantau kinerja tenaga keperawatan

3. Menjamin kompetensi tenaga keperawatan dengan melaksanakan asesmen,

mempertahankan dan mengembangkan kompetensinya.

4. Menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu keperawatan

tingkat rumah sakit: menetapkan alat-alat pemantauan, besar sampel, nilai batas,

metodologi pengumpulan data, tabulasi serta analisis data.

5. Mengkoordinasi semua kegiatan pemantauan mutu dan evaluasi keperawatan: jenis

kegiatan, jadwal pemantauan dan evaluasi, penanggung jawab pelaksana.

6. Mengintegrasikan proses peningkatan mutu keperawatan dengan rencana rumah sakit

untuk menemukan kecenderungan dan pola kinerja yang berdampak pada lebih dari satu

departemen atau pelayanan.

7. Mengkomunikasikan informasi hasil telaah mutu keperawatan kepada semua yang

terkait, misalnya komite mutu rumah sakit.

8. Mengusulkan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan

keprofesionalan tenaga dan asuhan dalam sistem pemberian asuhan, misalnya sistem

pelaporan pasien, penugasan staf.

9. Memprakarsai perubahan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

10. Mempertahankan keterkaitan antara teori, riset dan praktek.



C. GARIS BESAR TUGAS KOMITE KEPERAWATAN

1. Menyusun dan menetapkan Standar Asuhan Keperawatan di rumah sakit.

2. Memantau pelaksanaan asuhan keperawatan.

3. Menyusun model Praktek Keperawatan Profesional.

4. Memantau dan membina perilaku etik dan professional tenaga keperawatan.

5. Meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui peningkatan pengetahuan dan

keterampilan seiring kemajuan IPTEK yang terintegrasi dengan perilaku yang baik.

6. Bekerjasama dengan Direktur/bidang keperawatan dalam merencanakan program untuk

mengatur kewenangan profesi tenaga keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan

sejalan dengan rencana strategis rumah sakit.

7. Memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi bagi tenaga

keperawatan yang akan melakukan tindakan asuhan keperawatan.

8. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan tenaga keperawatan, menyampaikan laporan kegiatan

Komite Keperawatan secara berkala (setahun sekali) kepada seluruh tenaga keperawatan

rumah sakit.

D. KETUA KOMITE KEPERAWATAN

1. Ketua Komite Keperawatan dipilih pada pemilihan langsung oleh anggota secara periodik

yang diselenggarakan setiap 5 tahun yang selanjutnya diajukan dan disetujui oleh

Direktur.

2. Ketua Komite Keperawatan adalah seorang Staf keperawatan tetap / Pegawai Negeri

Sipil ( PNS ).

3. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua sebelum masa jabatannya berakhir, masa

kekosongan tesebut di isi oleh sekretaris.

4. Tugas Ketua Komite Keperawatan adalah :

a. Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat kebijakan,

laporan, kebutuhan, dan kelurahan Staf keperawatan serta bertanggung jawab kepada

seluruh Staf keperawatan.

b. Menyelenggarkan dan bertanggung jawab atas semua risalah rapat yang

diselenggarakan ketua Komite Keperawatan.

c. Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh direktur dan Sub Komite lainnya.



d. Menentukan agenda setiap rapat Komite Keperawatan.

E. SEKRETARIS KOMITE KEPERAWATAN

1. Sekretaris Komite Keperawatan ditetapkan oleh Ketua Komite Keperawatan.

2. Sekretaris Komite Keperawatan adalah seorang Staf Keperawatan tetap/ Pegawai Negeri

Sipil ( PNS ).

3. Sekretaris Komite Keperawatan bertanggungjawab untuk mengkordinasikan tugas - tugas

kesekretariatan Komite Keperawatan.

4. Mewakili Komite Keperawatan dalam hal Ketua Komite Keperawatan berhalangan.

5. Pada sekretaris Komite Keperawatan diperbantukan petugas sekretariat dan segala

prasarana lain yang di sediakan oleh rumah sakit.

6. Tugas Skretaris Komite Keperawatan adalah :

a. Melakukan pemberitahuan kepada semua anggota yang berhak untuk menghadiri

rapat-rapat Komite Keperawatan.

b. Mempersiapkan dan mengedarkan risalah rapat yang lengkap kepada hadirin yang

berhak menghadiri rapat.

c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite Keperawatan.

F. SUB KOMITE KEPERAWATAN

1. SUB KOMITE KREDENSIAL

Kredensial adalah proses verifikasi kompetensi seorang perawat yang selanjutnya

ditetepkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan keperawatan

sesuai dengan lingkup prakteknya. Rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis

tenaga kesehatan yang memperoleh izin praktek dalam rangka melaksanakan tata kelola

klinis yang baik (good clinical governance). Kewenangan klinins harus dirumuskan

dalam peraturan internal keperawatan (Nursing staff by law).

a. Tujuan

Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan

yang memberikan asuhan keperawatan benar kompeten dan etis.

b. Tugas dan wewenang



Tugas sub komite kredensial adalah :

1. Menyusun dan membuat daftar kewenangan klinis sesuai jenjang karir,

berdasarkan masukan dari kelompok staf keperawatan.

2. Melakukan assesmen dan pemeriksaan :

Kompetensi

Status kesehatan

Perilaku

Etika profesi

3. Melaporkan hasil assesmen dan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi

kewenangan klinik kepada komite keperawatan.

4. Melakukan proses kredensial masa berlaku surat penugasan klinik dan adanya

permintaan khusus dari komite keperawatan.

Sub komite kredensial mempunyai kewenangan menilai dan memutuskan

kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap perawat sesuai

jenjang karir.

c. Keanggotaan

Keanggotaan sub komite kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,

sekertaris dan anggota serta dibantu oleh kelompok staf fungsional keperawatan.

d. Mekanisme

1. Mempersiapkan kewenangan klinis mencakup kompetensi sesuai area praktik (12

kompetensi kunci)

2. Menyusun kewenangan klinis dengan kriteria : pendidikan, lisensi, prestasi

penjagaan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan, status personal, status

kesehatan serta tidak pernah terlihat dalam tindak kriminal dan kekerasan jika

melakukan praktik mandiri, jelaskan pola praktik dan implementasinya.

3. Melakukan assesmen kewenangan klinik dengan berbagai metode yang disepakati



4. Membuat keputusan untuk pemberian kewenangan klinik dengan memberikan

rekomendasi kepada komite keperawatan

5. Melakukan pembinaan dan pemulihan kewenangan klinik secara berkala

6. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang di tetapkan.

2. SUB KOMITE MUTU PROFESI

Dalam rangka menjamin pasien memperoleh pelayanan asuhan keperawatan

berkualitas, maka perawat sebagai pemberi pelayanan harus bermutu, kompeten, etis dan

profesional. Perlu dilakukan upaya-upaya yang terencana dan terarah agar kompetensi

perawat dipertahankan dan dikembangkan. Perawat harus memberikan pelayanan-asuhan

keperawatan sesuai dengan standar praktik, standar pelayanan dan standar prosedur

operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit. Mutu pelayanan keperawatan harus selalu

dipantau dievaluasi serta diperbaharui dan ditingkatkan agar pasien dan keluarga

memperoleh kepuasan

a. Tujuan

Memastikan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh tenaga

keperawatan, benar-benar sesuai standar melalui penggunaan sumber-sumber dan

evaluasi yang berkesinambungan.

b. Tugas dan Kewenangan

Tugas sub komite mutu profesi adalah :

1. Mempersiapkan bahan standar pelayanan keperawatan dan standar prosedur

operasional yang telah disusun oleh rumah sakit.

2. Menyususun data dasar profile perawat sesuai area praktik.

3. Pendataan kompetensi perawat sesuai jenjang karir pada setiap area praktik

keperawatan.

4. Mengidentifikasikan dan mengevaluasi data tenaga keperawatan.

5. Melakukan audit keperawatan.



6. Melakukan koordinasi dengan unit mutu RS, untuk telaah temuan kualitas

sehingga dapat dilakukan tindak lanjut perubahan mutu.

7. Mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah, pelatihan internal RS, untuk

berdasarkan hasil assesmen kompetensi dan kemajuan IPTEK.

8. Mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah, pelatihan di luar RS bagi perawat sesuai

area praktik pada setiap level jenjang karir.

9. Memfasilitasi proses pendampingan “couch” (preceptorship/ mentorship) selama

melaksanankan praktik keperawatan.

10. Mengidentifikasi perubahan-perubahan kompetensi berdasarkan fakta melalui kaji

ulang.

Kewenangan sub komite mutu profesi adalah; assesmen, mempertahankan

dan mengembangkan mutu profesi setiap tenaga keperawatan.

c. Keanggotaan

Sub komite mutu profesi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, sebagai ketua,

sekertaris dan anggota. Dibantu oleh perawat-perawat yang di beri wewenang untuk

melakukan assesmen.

d. Kompetensi dan Kelompok Fungsional Keperawatan

Mekanisme Kerja

Untuk melaksanakan tugas sub komite mutu profesi, makan ditetapkan mekanisme

sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan bidang keperawatan untuk memperoleh data dasar tentang

profil tenaga keperawatan di RS sesuai jenjang karirnya

2. Berdasarkan hasil assesmen kompetensi dan perkembangan IPTEK,

diidentifikasikan gap, kompetensi atau kompetensi baru sebagai materi pertemuan

ilmiah, dan pelatihan baik dilakukan di dalam maupun luar RS



3. Koordinasi dengan supervisor, instruktur klinik dan kelompok fungsional

keperawatan melakukan “couch”, bimbingan (presseptor/ mentorship) selama

melaksanankan praktik

4. Melakukan audit keperawatan dan pembahasan kasus bersama unit mutu

5. Mengidentifikasikan fenomena klinik, telaah kompetensi perawat sebagai bahan

mengadakan perubahan/ motivasi pelayanan keperawatan, standar pelayanan dan

kompetensi yang ada saat ini

6. Memberi masukan kepada kepala bidang keperawatan, bagaimana pengembangan

sumber daya manusia tentang prestasi atau kegagalan tenaga keperawatan sebagai

bahan penilaian kinerja perawat atau perubahan kewenangan klinik.

3. SUB KOMITE DISIPLIN PROFESI

Setiap perawat harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan

asuha keperawatan dengan menerapkan standar pelayanan, prosedur operasional serta

menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesialisme tenaga keperawatan dapat

ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta

penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi.

Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara

terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan keperawatan

yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan.

a. Tujuan

Sub komite disiplin profesi bertujuan :

1. Melindungi pasien dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan yang

tidak layak.

2. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan.

b. Tugas dan Kewenangan

1. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan.

2. Melakukan pembinaan etika keperawatan.



3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-

masalah etik dalam pelayanan asuha keperawatan.

4. Memberikan nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan

keperawatan.

c. Keanggotaan

Sub komite disiplin profesi keperawatan terdiri dari 3 (tiga) orang perawat

sebagai ketua, sekertaris dan anggota.

Dalam penegakan disiplin profesi dilakukan oleh panel yang dibentuk oleh

ketua sub komite disiplin profesi. Panel terdiri dari 3 (tiga) orang perawat atau lebih

dengan jumlah yang ganjil, komposisinya disesuaikan dengan jenis penegakan

disiplinnya.

Mekanisme kerja :

1. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan:

Identifikasi sumber laporan dari manajemen rumah sakti, perawat lain, dokter

atau tenaga kesehatan lain serta pasien dan keluarganya, juga dapat berasal

dari laporan hasil konferensi klinis dan kematian.

Pemeriksaan didahulukan oleh panel disiplin profesi melalui proses

pembuktian. Tim panel dapat menggunakan keterangan saksi ahli sesuai

kebutuhan. Seluruh pemeriksaan dilakukan tertutup dan rahasia.

2. Membuat keputusan

Keputusan panel dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bila perawat merasa

keberatan terhadap keputusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan bukti-

bukti baru yang kemudian sub komite disiplin membetuk panel baru. Akhirnya

keputusan di laporkan kepada direksi rumah sakit melalui komite keperawatan.

3. Memberikan tindakan disiplin profesi keperawatan berupa teguran, penugasan

peringatan tertulis, pembatasan sampai pencabutan wewenang klinis, sementara



atau selamanya, serta bekerja dibawah supervisi dari perawat yang memiliki

kewenangan.

4. Memberi keputusan tindakan disiplin untuk di laksanakan. Keputusan sub komite

disiplin profesi diserahkan kepada pemimpin rumah sakit dalam bentuk

rekomendasi komite keperawatan untuk selanjutnya disampaikan kepada perawat

oleh pemimpin RS untuk dilaksanakan.

5. Melakukan pembinaan profesionalisme keperawatan.

Pembinaan profesionalisme merupakan bagian penting dari tahapan sosialisasi

profesionalisme tenaga keperawatan untuk mencapai profesionalisme.

Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan

praktik keperawatan sehari-hari.

Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/topic dan metode

serta evaluasi.

Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, symposium,

“bedside teaching”, refleksi diskusi kasus dan lain-lain disesuaikan dengan

lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia.

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang keperawatan, diklat dan

kelompok fungsional keperawatan untuk melakukan pembinaan.

G. KELOMPOK PERAWAT KLINIK

1. Pengertian

Kelompok Perawat Klinik (KPK) adalah kelompok perawat klinik yang

mempunyai area peminatan yang sama dan memiliki komitmen untuk memajukan

kelompoknya dengan meningkatkan pengetahuan, mendesiminasikan kepada koleganya

sehingga akhirnya dapat meningkatkan pelayanan terhadap klien dengan membuat

keputusan secara otonomi dan penuh percaya diri serta mengadvokasi klienya bila

dibutuhkan.



2. Jenis Keanggotaan

a. Keanggotaan KPK Tetap

Yaitu Perawat Klinik yang merupakan Tim inti dari kelompok kelimuannya dengan

ketentuan

Seorang Perawat Spesialis (Magister ataupun Doktor) dalam kelompok

keilmuannya yang dapat dipilih menjadi Ketua KPK.

Seorang Perawat Klinik sesuai peminatan yang telah melalui penempatan pada

keempat area pelayanan Dasar ( Anak, Bedah, Medikal dan Maternitas). Minimal

Perawat Klinik II dan hanya dapat dimutasi pada area pelayanan sesuai kelompok

keilmuan.

b. Keanggotaan KPK tidak tetap

Yaitu Perawat Klinik Pemula dan PK I yang masih melalui proses adaptasi dan

mutasi pada keempat area pelayanan dasar.

c. Keanggotaan KPK Kehormatan

Yaitu Perawat Manajer yang menyatakan diri bergabung / seminat dalam kelompok

keilmuan, yang dibuktikan dengan mengisi formulir keanggotaan, dan memiliki

kewajiban untuk melakukan kunjungan / visitasi pada area pelayanan keperawatan

sesuai kelompok keilmuan.

H. RAPAT KOMITE

1. Rapat Komite Keperawatan

Rapat Komite Keperawatan terdiri atas :

a. Rapat rutin,



b. Rapat khusus,

c. Rapat pleno.

2. Rapat Rutin Komite Keperawatan

a. Komite Keperawatan menyelenggarakan rapat rutin satu bulan sekali pada waktu dan

tempat yang ditempatkan oleh Komite Keperawatan.

b. Sekretaris Komite Keperawatan menyampaikan pemberitahuan rapat rutin beserta

agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling lambat lima hari kerja

sebelum rapat tersebut dilaksanakan.

c. Rapat rutin dihadiri oleh pengurus Komite Keperawatan.

d. Ketua dapat mengundang pihak lain bila dianggap perlu.

e. Setiap undangan rapat disampaikan oleh sekretaris Komite Keperawatan sebagaimana

diatur dalam ayat (2) harus disampaikan :

1) Satu salinan agenda rapat.

2) Satu salinan risalah rapat rutin yang lalu.

3) Satu salinan risalah rapat khusus yang lalu.

3. Rapat Khusus Komite Keperawatan

a. Rapat khusus Komite Keperawatan diselenggarakan dalam hal :

1) Diperintahkan oleh ketua; atau

2) Permintaan yang diajukan oleh secara tertulis oleh paling sedikit tiga pengurus

Komite Keperawatan dalam waktu empat puluh delapan jam sebelumnya; atau

3) Permintaan Ketua Komite Keperawatan untuk hal-hal yang memerlukan penetapan

kebijakan Komite Keperawatan dengan segera.

b. Sekretaris Komite Keperawatan menyelengggarakan rapat khusus dalam waktu empat

puluh delapan jam setelah diterimanya permintan tertulis rapat yang ditandatangani

oleh seperempat dari jumlah anggota Komite Keperawatan yang berhak komite untuk

hadir dan memberikan suara dalam rapat tersebut.



c. Sekretaris Komite Keperawatan menyampaikan pemberitahuan rapat khusus beserta

agenda rapat kepada para pengurus yang berhak hadir paling lambat dua puluh empat

jam sebelum rapat tersebut dilaksankan.

d. Pemberitahuan rapat khusus akan menyebutkan secara spesifik hal-hal yang akan

dibicarkan dalam rapat tersebut, dan rapat hanya akan membicarakan hal-hal yang

tercantum dalam pemberitahuan tersebut.

4. Rapat Pleno Komite Keperawatan

a. Rapat pleno Komite Keperawatan diselenggarakan satu kali setahun.

b. Rapat pleno dihadiri oleh Staf Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo

Semarang.

c. Agenda rapat pleno paling tidak memuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan

Komite Keperawatan, dan agenda lainnya yang telah ditetapkan Komite Keperawatan

lainnya.

d. Sekretaris Komite Keperawatan menyampaikan pemberitahuan rapat tahunan secara

tertulis beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling lambat

empat belas hari sebelum rapat tersebut dilaksanakannya.

5. K u o r u m

a. Kuorum tercapai bila rapat dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah pengurus

Komite Keperawatan di tambah satu yang berhak untuk hadir dan memberikan suara.

b. Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorum telah tercapai.

6. Pengambilan Putusan Rapat

a. Pengambilan putusan Rapat diupayakan melalui musyawarah mufakat.

b. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil melalui pemungutan suara

berdasarkan suara terbanyak dari pemungutan lainnya.

c. Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua berwenang membuat

keputusan hasil rapat.



7. Tata Tertib Rapat

a. Setiap rapat Komite Keperawatan berhak dihadiri oleh pengurus Komite

Keperawatan

b. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Keperawatan atau yang ditunjuk oleh ketua

Komite Keperawatan .

c. Sebelum rapat dimulai agenda rapat dan notulen dibacakan oleh ketua.

d. Setiap peserta rapat wajib mengikuti rapat sampai selesai.

e. Setiap peserta rapat hanya dapat meninggalkan rapat dengan seijin pimpinan rapat.

f. Setiap peserta wajib menjaga menjaga ketertiban selama rapat berlangsung.

g. hal-hal lain yang menyangkut tehnis tatatertb rapat akan ditetpkan oleh ketua sebelum

rapat dimulai.

8. Notulen Rapat

a. Setiap rapat harus di buat notulenya.

b. Semua notulen rapat Komite Keperawatan dicatat oleh sekretaris atau penggantinya

yang ditunjuk.

c. Notulen akan diedarkan kepada semua peserta rapat satu minggu setelah rapat

diselenggarakan untuk dapat tindak lanjut sebagaimana mestinya.

d. Notulen rapat tidak boleh di ubah kecuali untuk hal – hal yang berkaitan dengan

keakuratan notulen tersebut.

e. Notulen rapat ditandatangani oleh Ketua Komite Keperawatan dan sekretaris Komite

Keperawatan pada rapat berikutnya dan notulen tersebut diberlakukan dokumen yang

sah.

f. Sekretaris memberikan salinan notulen kepad direktur paling lambat satu minggu

setelah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Komite Keperawatan.



BAB IV

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

A. PEMBINAAN ETIK

1. Dasar Pembinaan Etik Keperawatan

Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin

Keperawatan dan tata tertib oleh seorang Staf keperawatan adalah hal-hal yang

menyangkut :

a. Dugaan pelanggaran statuta dan tata tertib Staf Keperawatan.

b. Dugaan pelanggaran tata tertib dan etika profesi.

c. Dugaan pelanggaran tata tertib dan kebijakan rumah sakit.

d. Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.

e. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi

sesuai dengan ketetapan Komite Keperawatan.

f. Ketidakmampuan untuk bekerjasama dengan Staf rumah sakit yang dapat

menimbulkan inefisiensi operasional rumah sakit.

g. Hal-hal lain yang oleh Komite Keperawatan sepatutnya dianggap menyangkut

disiplin Keperawatan.

2. Tatacara pelaporan dugaan pelanggaran etik

Setiap Staf keperawatan rumah sakit yang terkait dengan Pelayanan Keperawatan

wajib memberitahukan adanya dugaan pelanggaran kepada ketua Komite Keperawatan

secara tertulis dalam suatu formulir yang disediakan untuk itu dengan tatacara sebagai

berikut :

a. Staf keperawatan menyampaikan formulir pemberitahuan tersebut kepada ketua

Komite Keperawatan melalui kordinator Staf keperawatan fungsional / Kelompok

perawat klinik yang tekait.

b. Staf rumah sakit menyampaikan formulir pemberitahuan tersebut kepada atasan

yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua komite

Keperawatan melalui Direktur.



3. Penanganan masalah etik

a. Ketua Komite Keperawatan wajib meneliti, menindaklanjuti dan memberikan

kesimpulan serta putusan setiap laporan yang disampaikan oleh Staf keperawatan dan

Staf rumah sakit yang terkait dengan Pelayanan Keperawatan.

b. Ketua Komite Keperawatan dapat menugaskan Sub Komite terkait dibawah Komite

Keperawatan untuk meneliti menindak lanjuti setiap laporan.

c. Ketua Komite Keperawatan memberikan kesimpulan dan putusan sebagimana yang

dimaksud dalam poin (b) berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi sub komite

terkait yang dapat berbentuk :

1) Saran kepada Staf keperawatan terkait dan manajemen rumah sakit.

2) Putusan untuk melakukan penelitian lanjutan guna menentukan adanya

pelanggaran disiplin Keperawatan, tata tertib dan etik.

d. Semua putusan sebagaimana dimaksud dalam poin (c) didokumentasikan secara

lengkap oleh Sekretaris Komite Keperawatan dan diperlakukan secara konfidensial.

e. Pengungkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (c) kepada pihak

manapun hanya dapat ditentukan oleh direktur setelah memperoleh persetujuan dari

ketua Komite Keperawatan.

4. Penelitian masalah etik

a. Penelitian dugaan pelanggaran disiplin profesi Keperawatan, etika Keperawatan, dan

tata tertib dimulai berdasarkan putusan ketua Komite Keperawatan untuk melakukan

penelitian lanjutan dan dilaksanakan oleh Sub Komite Disiplin Profesi.

b. Sub Komite Disiplin Profesi melaksanakan penelitian berdasarkan tata cara yang telah

ditetapkan dalam statuta ini.

c. Ketua Sub Komite Disiplin Profesi menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi

kepada ketua Komite Keperawatan untuk ditetapkan sebagai putusan Komite

Keperawatan yang memuat :

1) Ringkasan kasus atau kejadian.

2) Kesimpulan tentang ada atau tidak adanyanya pelanggaran.

3) Rekomendasi Asuhan korektif.



d. Ketua Komite Keperawatan wajib menetapkan putusan dengan memperhatikan

masukan dari sub Komite lain dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah

diterimanya putusan Sub Komite Disiplin Profesi.

e. Putusan Komite Keperawatan sebagaimana disampaikan kepada direktur dengan

tembusan kepada yang bersangkutan.

B. PEMANTAU MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

1. Untuk menjaga mutu Pelayanan Keperawatan dilakuakan audit Keperawatan secara

berkala dan pendidikan Keperawatan yang berkelanjutan dengan tatacara yang lazim

yang ditentukan Komite Keperawatan.

2. Topik, jangka waktu, dan tatacra audit Keperawatan ditetapkan oleh Sub Komite

mutu profesi .

3. Sub Komite mutu profesi melaporkan hasil udit Keperawatan dan analisisnya secara

berkala kepada Komite Keperawatan untuk ditindaklanjuti.

4. Komite Keperawatan wajib melakukan korektif yang dianggap perlu untuk

menindaklanjuti hasil audit Keperawatan sebagaimana diatur dalam ayat (3).

5. Setiap anggota Staf keperawatan wajib menjalani pendidikan Keperawatan

berkelanjutan yang substansi dan tatacaranya diatur oleh sub komite Mutu Profesi.

6. Sub Komite mutu profesi memberikan laporan kepada Komite Keperawatan

mengenai efektifitas, dan kewajaran Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh

seluruh Staf keperawatan yang bekerja di rumah sakit.

C. PENILAIAN

1. Setiap Staf keperawatan yang akan bekerja dirumah sakit umum daerah tugurejo

harus telah memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana sebagaimana dipersyaratkan

dalam statuta ini.

2. Syarat tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di nilai oleh Komite

Keperawatan melalui Sub Komite Kredensial dengan suatu tata cara yang ditetapkan

dalam statuta ini.



3. Hanya Staf keperawatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam poin (1) dan (2) yang dapat diusulkan untuk diberi kewenangan menangani

pasien di RSU DR.R.Soetijono Blora sesuai dengan kompetensi dan persyaratan lain

yang ditentukan oleh Komite Keperawatan.

4. Staf keperawatan yang telah memperoleh kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

poin (3) setuju untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan dalam batas-batas standar

profesi.

5. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam poin (3) akan dinilai kembali oleh

Komite Keperawatan melalui Sub Komite kredensial dengan tata cara yang telah

ditentukan dalam statuta ini.

6. Bagi Staf keperawatan baru, evaluasi dilakukan dalam tiga (3) bulan pertama dan

bagi perawat lainnya dalam satu tahun.

7. Evaluasi terhadap Staf keperawatan sebagaimana dimaksud dalam poin (5) dilakukan

oleh panitia kredensial bersama Kelompok Perawat Klinik yang terkait.

8. Pada akhir masa evaluasi calon Staf keperawatan sebagaimana dimaksud dalam poin

(6) maka ketua Sub Komite kredensial memberikan laporan perilaku Keperawatan

professional yang berkaitan dengan Komite Keperawatan.



BAB V

PENUTUP

Pengembangan Komite keperawatan dapat membantu kelompok profesi

perawat/bidan agar kompetensi dan pertumbuhan profesi perawat di RSU DR.R.Soetijono

Blora dapat terus berkembang. Pelayanan asuhan keperawatan paripurna dapat terlaksana

jika asuhan keperawatan dilakukan secara terencana dan terarah sehingga dapat menjamin

bahwa sistem pemberian pelayanan – asuhan keperawatan yang diterima oleh pasien,

diberikan oleh perawat dari berbagai jenjang kemampuan atau kompetensi dengan benar

(scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh etika profesi keperawatan, wadah tersebut

adalah komite keperawatan.

Dengan adanya Pedoman Komite Keperawatan, diharapakan dapat digunakan sebagai

acuan komite keperawatan dalam menyusun program kerja, sehingga program kerja komite

keperawatan dapat terarah sesuai dengan visi dan misi RSU DR.R.Soetijono Blora.

Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini diperlukan beberapa hal untuk dikembangkan

komite keperawatan yang meliputi : 1) Nursing Staff by Laws 2) Standar Kompetensi

internal perawat 3)Mekanisme jenjang karier perawat 4) Kelompok Perawat Klinik 5) system

uji kompetensi internal 6) System renumerasi perawat.


Documents

1pedoman Komite Rsublora-1