Upload
maria-puri-nurani
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
1/23
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019
Jakarta, 16 Februari 2016
Disampaikan pada acara:Rapat Kerja Kementerian Perindustrian
Di Hotel Bidakara
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
2/23
2
I. TUJUAN KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
3/23
3
I. TUJUAN KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL 2015 - 2019
Arah kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana IndukPembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk periode 2015 – 2019
Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencanapembangunan industri
Acuan bagi pelaku usaha / industri dalam membangun dan mengembangkanindustri
Pedoman bagi pemangku kepentingan lain dan masyarakat luas dalam rangka
menunjang pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan tugas dan peranmasing – masing
Tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam 5 (lima)tahun
2
1
3
4
5
Kebijakan Industri Nasional 2015 – 2019 disusun untuk melaksanakan amanat UU No. 3 Tahun2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana IndukPembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 Pasal 3. KIN merupakan arah dan tindakan untuk
melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
4/23
4
II. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
5/23
5
1. Meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan tanpa migas hingga
mencapai 8,4% pada tahun 2019.
2. Meningkatkan peran industri pengolahan tanpa migas dalam perekonomian
menjadi 19,4% pada tahun 2019.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor.
4. Meningkatkan ekspor produk industri.5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri.
6. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
9. Memperkuat struktur industri.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.
A. Sasaran Pembangunan Industri
1.
9.
8.
7.
6.
5.4.
3.
2.
10.
11.
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
6/23
6
B. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri 2015 - 2019
No Indikator Pembangunan Industri SatuanCapaian
2015
2016 2017 2018 2019
1Pertumbuhan industri pengolahan tanpamigas
% 5,04 5,7 6,5 7,4 8,4
2Kontribusi industri pengolahan tanpamigas terhadap PDB
% 18,18 18,5 18,7 19,1 19,4
3Kontribusi ekspor produk industriterhadap total ekspor
% 70,98 67,8 68,3 68,8 69,3
4 Jumlah tenaga kerja di sektor industriJuta
orangn.a 16,0 16,6 17,2 17,8
5Persentase tenaga kerja di sektor industri
terhadap total pekerja% n.a 14,4 14,7 15,0 15,4
6Rasio impor bahan baku sektor industriterhadap PDB sektor industri
% na 39,4 36,1 32,8 29,8
7 Nilai Investasi sektor industri Rp Trilyun 236,04 305 346 393 448
8Persentase nilai tambah sektor industriyang diciptakan di luar Pulau Jawa
% 27,73 28,1 28,4 28,8 29,4
Catatan: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri mengacu kepada perhitungan PDB tahun dasar 2010
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
7/237
1. Landasan hukum terkait pembagian kewenangan lintaskementerian/lembaga tentang pembinaan, pengembangan dan pengaturan
industri;
2. Terbangunnya infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi
dan kelancaran distribusi;
3. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program
hilirisasi industri secara optimal; dan
4. Terbentuknya lembaga pembiayaan pembangunan industri
C. Prasyarat Pencapaian Sasaran Kuantitatif
1.
4.
3.
2.
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
8/238
III. FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TAHAPANCAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
9/239
A. FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI 2015 - 2019
Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakanperindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015 -
2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong
pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan
pengembangan industri nasional difokuskan pada:
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
10/2310
B. TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RIPIN 2015-2035 menetapkan bahwa arah rencana pembangunan industri selama periode2015-2019 adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pelaksanaanpembangunan industri dalam bentuk pembangunan sumber daya industri,pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayahan
industri dan kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah selama periode2015-2019 sebagai berikut:
1. Pembangunan Sumber Daya Industri, dilakukan melalui:
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
11/23
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
12/2312
3. Pemberdayaan Industri, dilakukan melalui:
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
13/2313
4. Perwilayahan Industri, dilakukan melalui:
5. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil Dan Industri Menengah
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
14/2314
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
15/23
15
A. Kebijakan Lintas Sektoral
1. Pengembangan Sumber Daya Industri, dilakukan melalui:
Program pembangunan industri dilakukan melalui, 2 (dua) langkah:A. Kebijakan Yang Bersifat Lintas SektoralB. Program Pembangunan Industri Prioritas
Kebijakan lintas sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhandan peningkatan daya saing industri. Kebijakan lintas sektoral meliputi:
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Pengembangan SDM Industri mencakup wirausaha industri, tenaga kerja industri,pembina industri, dan konsultan Industri, dengan fokus utama pada peningkatankompetensi dan produktivitas pekerja industri serta penyediaan infrastrukturketenagakerjaan berbasis kompetensi dalam rangka menyiapkan tenaga kerjaindustri yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri, dan meningkatkanpenyerapan tenaga kerja di sektor industri.
a.
b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam b.
Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA mencakup pemetaanpotensi dan kebutuhan SDA, serta penyusunan aturan perundangandengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran SDA untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air bakubagi industri nasional.
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
16/23
16
c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri c.
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untukmeningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan
kemandirian industri nasional. Perusahaan industri didorong dan diarahkanuntuk melakukan pemetaan, evaluasi, uji coba, adopsi, dan adaptasiteknologi industri yang diperlukannya sesuai dengan kebutuhan dankemampuannya.
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana, dilakukan melalui:
a. Standardisasi Industri Pengembangan standarisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya
saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan ataspenggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup,pengembangan industri hijau, dan mewujudkan persaingan sehat.
a.
b. Infrastruktur Industri b.
Dua komponen utama infrastruktur industri yang perlu disediakan dalamrangka pembangunan industri nasional adalah energi dan lahan industri.Penyediaan energi dan lahan industri dilakukan bagi industri yang beradadi dalam dan/atau di luar kawasan industri.
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
17/23
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
18/23
18
6. Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal
Dalam rangka mempercepat pembangunan Industri, pemerintah dapat memberikan fasilitas
industri berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal. Beberapa penyediaan fasilitas fiskal dan
non fiskal antara lain:
1) Meningkatkannya penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah
sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman
struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;2) Meningkatnya ekspor produk – produk industri; dan
3) Meningkatnya penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses
produksi.
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
19/23
19
Industri Pangan
Industri Farmasi, Kosmetik danAlat Kesehatan
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kakidan Aneka
Industri Alat Transportasi
Industri Elektronika danTelematika (ICT)
Industri Pembangkit Energi
Industri Barang Modal,Komponen, Bahan Penolong dan
Jasa Industri
Industri Hulu Agro
Industri Logam Dasar dan BahanGalian Bukan Logam
Industri Kimia Dasar BerbasisMigas dan Batubara
Pengembangan Industri Prioritas melalui kebijakan dan program operasional disajikan
dalam bentuk matriks sebagaimana dalam buku Rancangan Perpres KIN 2015 - 2019
B. Program Pengembangan Industri Prioritas
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
20/23
20
Jenis Industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan pada tahun
2015 – 2035 meliputi :
NO.
INDUSTRI PRIORITAS
JENIS INDUSTRI
1. Industri Pangan Industri Pengolahan Ikan, Pengolahan Susu, Bahan
Penyegar, Pengolahan Minyak Nabati, Pengolahan Buah-
Buahan dan Sayuran, Tepung dan Gula Berbasis Tebu
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan
Alat Kesehatan
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,dan Aneka
Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Furnitur dan Barang
Lainnya Dari Kayu, Plastik, Pengolahan Karet, dan barang
dari karet
4. Industri Alat Transportasi Industri Kendaraan Bermotor, Kereta Api, Perkapalan
dan Kedirgantaraan
5. Industri Elektronika dan
Telematika/ICT
Industri Elektronika, Komputer dan Peralatan
Komunikasi
6. Industri Pembangkit Energi Industri Alat Kelistrikan
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
21/23
21
NO. INDUSTRI PRIORITAS JENIS INDUSTRI 6. Industri Pembangkit Energi Industri Alat Kelistrikan
7. Industri Barang Modal,
Komponen, Bahan Penolong
dan Jasa Industri
Industri Mesin dan Perlengkapan, Komponen,
Bahan Penolong dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro Industri Oleofood, Oleokimia, Kemurgi, Pakan,Barang dari Kayu, Pulp dan Kertas
9. Industri Logam Dasar dan
Bahan Galian Bukan Logam
Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja
dasar, pengolahan dan pemurnian Logam dasar
bukan besi, logam mulia, tanah jarang (rare
earth), dan bahan bakar nuklir, bahan galian non
logam10. Industri Kimia Dasar Berbasis
Migas dan Batubara
Industri Petrokimia Hulu, Kimia Organik, Pupuk,
Resin Sintetik dan Bahan Plastik, Karet Alam dan
Sintetik dan Barang Kimia Lainnya
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
22/23
22
Contoh Matriks: Penumbuhan dan Kebijakan Industri Pangan:
NoSasaran Pertumbuhan / Kebijakan dan
Program
Tahun PelaksanaanInstansi Terkait
2016 2017 2018 2019
Sasaran Pertumbuhan Industri (%) 8,5 9,1 9,9 10,9
a. Kebijakan Pembangunan SDM Industri
Penyediaan SDM ahli dan berkompeten melalui penerapan SKKNI dan diklat industri
1. Pelatihan SDM industri pangan √ √ √ √ Kemenperin, Asosiasi
Industri
2. Penyusunan, penerapan dan revisi SKKNI,
pembentukan Tempat Uji Kompetensi
(TUK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
untuk SKKNI industri pangan prioritas
√ √ √ √
Kemenperin, BNSP,
LSP, Asosiasi Industri
3. Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM
industri pangan √ √
Kemenperin, Asosiasi
Industri, Perguruan
Tinggi4. Meningkatkan keterampilan melalui
bantuan mesin dan peralatan pengolahan
industri pangan prioritas√ √ √ √
Kemenperin, BPPT,
LIPI
Asosiasi Industri,
Perguruan Tinggi
5. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM
industri pangan prioritas√ √ √
Kemenperin, BNSP,
Asosiasi Industri, LSP
8/16/2019 2. Menteri Perindustrian - Kebijakan Industri Nasional Bahan Presentasi Raker 2016 Net2
23/23
Kementerian PerindustrianGedung Kementerian PerindustrianJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta SelatanTelp/Fax : (021) 5255509
Website : http://kemenperin.go.id
TERIMA KASIH