2 - Not Printed

| 105 |

Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 1 Januari 2011, hlm. 105–118Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010

Korespondensi dengan Penulis:

Djok o Su hard jan t o : Telp./Fax.+62 271 669 090

E-mai l: suhardjant [email protected]

PENGUNGKAPAN RISIKO FINANSIAL DAN TATA KELOLAPERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS PERBANKAN INDONESIA

Djoko SuhardjantoAryane Dewi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, SurakartaJl. Ir. Sutami 36A Surakarta, 57126

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance to financial risk disclosures ofIndonesian banks. Corporate governance was identified as the board size, the number of board meetings, theproportion of independent commissioners, the proportion of independent audit committee members and num-ber of audit committee meetings. This study also used leverage and profitability as control variable. The levelof financial risk disclosure was measured based on identified items of a circular enclosure of Bank IndonesiaNo.5/21/DPNP/2003. Under purposive sampling, secondary data of 60 annual reports year 2007-2009 ofbanks in Indonesian Stock Exchange were selected. The average level of financial risk disclosures was at46.50%. It indicated that Indonesian’s banks were not fully compliance to regulations since financial riskdisclosures were as mandatory matters. The result of multiple regression showed that corporate governanceaffected the level of financial risk disclosure through the variable board size and the number of board meetings.The important role in implementing tata kelola perusahaan(company management) was at the board of com-missioners who served as supervisors of activities and performance of banks as well as advisory directors inensuring that companies implemented good corporate governance, including financial risk disclosures (KomiteNasional Kebijakan Governance, 2006).

Key words: corporate governance, financial risk disclosures, banking

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran tatakelola perusahaan dalam pengungkapan risikofinansial (financial risk disclosure) pada perbankanIndonesia. Tata kelola perusahaan (corporate gover-nance) direpresentasikan dengan ukuran dewankomisaris, jumlah rapat dewan komisaris, kom-posisi komisaris independen, komposisi komiteaudit independen dan jumlah rapat komite audit.

Diskusi tentang pengungkapan risiko dantata kelola perusahaan terus meningkat sejak awalabad dua puluh satu karena skandal perusahaanbesar seperti Ahold, Enron dan Worldcom(Oorschot, 2009). Situasi lingkungan eksternal daninternal perbankan yang mengalami perkembanganpesat diikuti dengan semakin kompleksnya risikoyang dihadapi. Untuk mengimbangi hal tersebut

Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKANVol. 15, No.1, Januari 2011: 105–118

| 106 |

dibutuhkan praktik tata kelola perusahaan yangsehat dan fungsi identifikasi, pengukuran,pemantauan dan pengendalian risiko bank yangbaik.

Di Indonesia, kasus bank bermasalah karenapraktik perbankan yang tidak sehat yang menge-sampingkan penerapan prinsip tata kelola per-usahaan telah banyak terjadi (http://grundelan-bankcentury.wordpress.com, 2010). Kasus kreditmacet yang menyebabkan likuidasi Bank Summapada tahun 1992 menjadi salah satu potret kelamindustri perbankan di Indonesia. Kurangnya trans-paransi yang dilakukan pihak manajemen bankkepada stakeholder, merupakan salah satu penyebabutama maraknya kasus bank bermasalah yangterjadi di Indonesia. Penyebab lainnya, yaitu tugasdan tanggung jawab dewan komisaris selakupengawas pelaksanaan tata kelola perusahaan padaperbankan belum dilaksanakan dengan baik (http://www.tempointeraktif.com, 2009). Beberapa ka-sus lain dengan penyebab yang serupa yaitu likui-dasi 16 bank pada tahun 1997 (seperti BankPinaesaan, Bank Amrico, Bank Andromeda, BankGuna Internasional, Bank Umum Majapahit, danBank Kosagraha Semesta), skandal laporan ke-uangan ganda Bank Lippo pada tahun 2002, kasusL/C (letter of credit) fiktif Bank BNI tahun 2003,kasus pembekuan usaha Bank Global pada tahun2004, kasus Bank Century tahun 2008, dan masihbanyak deretan kasus bank bermasalah lainnyayang membuktikan kurangnya penerapan prinsiptata kelola perusahaan pada perbankan di Indo-nesia.

Bank merupakan lembaga yang dikenal se-bagai risk taking entities (Oorschot, 2009). Usahabank selalu dihadapkan pada pengambilan risikoyang besar, seperti dalam aktifitas pendanaan, per-kreditan dan treasury. Pengungkapan risiko dalamlaporan keuangan menjadi penting karena dapatmengurangi asimetri informasi yang menyebabkankerugian bagi stakeholder, terutama investor danpenabung. Laporan keuangan dan pengungkapan-

nya penting dan berarti bagi manajemen sebagaisarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dankinerja perusahaan kepada stakeholder (Healy &Palepu, 2001).

Menurut Oorschot (2009), beberapa tahunlalu pengungkapan risiko masih bersifat sukarela,khususnya yang berkaitan dengan instrumenfinansial. Di Indonesia, pengungkapan risiko olehperbankan merupakan salah satu pengungkapanwajib (mandatory disclosure) yang secara eksplisitdiatur dalam PSAK No. 31 (revisi 2000) tentangAkuntansi Perbankan yang secara efektif mulaiditerapkan tahun 2001.

Sejak tahun 2001 studi empiris mengenaipengungkapan dan hubungannya dengan karak-teristik spesifik perusahaan telah banyak dilakukanoleh peneliti diantaranya Amran, et al. (2009).Linsley, Shrives, & Crumpton (2006). Amran, et al.(2009) mengungkapkan ada asosiasi positif antarasize dan tingkat pengungkapan risiko. Lebih spe-sifik, Helbok & Wagner (2006) meneliti luas peng-ungkapan risiko operasional dalam laporan ke-uangan 59 bank komersial di North-America, Asiadan Eropa pada tahun 1999-2001. Penelitian terse-but menunjukkan bahwa lembaga keuangan de-ngan profitabilitas yang lebih rendah mengung-kapkan penilaian dan pengelolaan risiko opera-sional dengan lebih luas. Penelitian lainnya dila-kukan oleh Hossain (2008) pada perbankan di In-dia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwaboard compositions yang diukur dengan komposisikomisaris independen secara signifikan berpenga-ruh positif terhadap tingkat pengungkapan.Selanjutnya, Oorschot (2009) melakukan penelitianmengenai tingkat pengungkapan risiko pada per-bankan di Jerman. Di Indonesia, penelitian terkaitpengungkapan risiko finansial pada perbankan be-lum pernah dilakukan.

Risiko finansial berkaitan dengan suatu ke-mungkinan perubahan yang terkait dengan instru-men finansial seperti suku bunga, financial instru-ment price, commodity price, nilai tukar, indeks harga

Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan IndonesiaDjoko Suhardjanto & Aryane Dewi

| 107 |

dan tingkat kredit yang akan terjadi di masa depan.Pengungkapan risiko finansial berkaitan denganpengungkapan mengenai keberadaan risiko, ma-najemen risiko dan arah kebijakan risiko finansial.Klasifikasi risiko finansial menurut PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006), P3LKEPPBANK(2008) dan IFRS 7 (2008) pada Tabel 1.

Penelitian ini menggunakan klasifikasi risikofinansial berdasarkan Tabel 1. Menurut LampiranSurat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003, penerapan risiko keuangan sekurang-kurangnya mencakup: (1) definisi; (2) pengawasanaktif dewan komisaris dan direksi; (3) kecukupankebijakan, prosedur, dan penetapan limit manaje-men risiko; (4) kecukupan proses identifikasi,pengukuran, pemantauan dan pengendalian risikoserta sistem informasi manajemen risiko; dan (5)sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Agar risiko finansial dalam laporan tahunandiungkapkan sesuai dengan regulasi yang berlakudan mencukupi kebutuhan informasi para stakehold-ers, maka diperlukan adanya praktik tata kelolaperusahaan yang sehat. Hal tersebut sesuai denganpendapat Solomon, Norton, & Joseph (2000) yangmenyatakan bahwa pengungkapan risiko merepre-sentasikan perbaikan praktik tata kelola perusahaan.

Ho & Wong (2001) mendefinisikan tata kelo-la perusahaan sebagai cara yang efektif untukmenggambarkan hak dan tanggungjawab masing-masing kelompok stakeholder dalam sebuah per-usahaan dimana transparansi merupakan indika-

tor utama standar tata kelola perusahaan dalamsebuah ekonomi. Penerapan tata kelola perusahaanmemiliki pengaruh terhadap luas pengungkapaninformasi perusahaan (Ho & Wong, 2001; Kho-msiyah, 2003). Ettredge, et al. (2010) dalam peneli-tiannya menemukan bukti bahwa kualitas tata kelo-la perusahaan memiliki hubungan positif dengankualitas kepatuhan pengungkapan wajib.

Peran penting dalam melaksanakan tata ke-lola perusahaan berada pada dewan komisarisyang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dankinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalammemastikan bahwa perusahaan melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik (Komite NasionalKebijakan Governance, 2006). Jumlah anggota de-wan komisaris sangat mempengaruhi aktivitaspengendalian dan pengawasan (Andres, et al.,2005). Jumlah dewan komisaris yang besardiharapkan memunculkan perpaduan skill antaranggotanya sehingga berpengaruh terhadapkualitas informasi yang disampaikan perusahaantermasuk juga berkaitan dengan risiko finansial.

Menurut PBI Nomor: 8/14/PBI/2006, dewankomisaris wajib menyelenggarakan rapat seku-rang-kurangnya empat kali dalam setahun. Kinerjadan tugas dewan komisaris untuk mengawasijalannya perusahaan akan efektif apabila masing-masing anggota dewan secara aktif hadir dalampertemuan dewan komisaris (PBI Nomor: 8/14/PBI/2006). Variabel lain yang digunakan dalampenelitian ini yaitu komposisi komisaris indepen-

PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 PSAK 50 (revisi 2006) P3LKEPPBANK (2008) IFRS 7 (2008)

Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko pasar: - Risiko suku bunga - Risiko nilai tukar

Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko pasar: - Risiko suku bunga - Risiko mata uang

Risiko khusus: Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko pasar: - Risiko suku bunga - Risiko nilai tukar rupiah

Credit risk Liquidity risk Market risk: - Interest rate risk - Currency risk

Tabel 1. Klasifikasi Risiko Finansial

Sumber: PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006), P3LKEPPBANK (2008) dan IFRS 7 (2008)Catatan: PSAK 50 (revisi 2006) telah diperbaharui menjadi PSAK 60 (revisi 2010) yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 2011

tetapi belum dipublikasikan, oleh karena saat itu penelitian sudah dalam proses akhir maka penelitian ini mengacu padaPSAK 50 (revisi 2006).


| 108 |

den karena keefektifan peran pengawasan olehdewan komisaris didukung oleh keberadaankomisaris independen dalam komposisi dewankomisaris (Permatasari, 2009). Menurut Ettredge,et al. (2010) komisaris independen berpengaruhpositif secara signifikan dalam kepatuhanpengungkapan wajib.

Herwidayatmo (2000) menyatakan bahwaperan pengawasan sekaligus akuntabilitas dewankomisaris pada perusahaan di Indonesia padaumumnya belum memadai. Keanggotaan dewankomisaris selama ini dipilih lebih berdasarkankedudukan dan kekerabatan sehingga menyebab-kan mekanisme check and balance terhadap direksitidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. PBINomor: 8/4/PBI/2006, mewajibkan dewan komi-saris membentuk sekurang-kurangnya komite au-dit, komite pemantau risiko dan komite remunerasidan nominasi untuk mendukung efektivitas pelak-sanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai de-ngan keputusan ketua BAPEPAM No: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang diben-tuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugaspengawasan pengelolaan perusahaan. Dengandibentuknya komite audit diharapkan dapatmeningkatkan akuntabilitas dewan komisaris.Menurut FCGI (2001), komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota. Salah satudari anggota tersebut merupakan komisaris inde-penden yang sekaligus merangkap sebagai ketua,sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eks-ternal yang independen. Komite audit independentidak terafiliasi dengan perusahaan dan terlepasdari kegiatan manajemen sehari-hari (FCGI, 2001),sehingga kinerjanya dalam membantu dewankomisaris dapat dipercaya. Menurut Ho & Wong(2001) komite audit independen berpengaruh posi-tif terhadap luasnya pengungkapan. Menurut Li,et al. (2008) dan Ettredge, et al. (2010), frekuensirapat komite audit berpengaruh positif terhadappengungkapan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karenabeberapa hal, pertama fokus penelitian pada per-

bankan yang merupakan highly regulated entities.Penelitian mengenai peran tata kelola perusahaandalam pengungkapan risiko finansial untuk per-bankan di Indonesia belum pernah dilakukan. Stu-di empiris diperlukan untuk membangun pende-katan dalam mengukur kualitas dari pengungkap-an risiko (Oorschot, 2009). Kedua, sejak terjadinyakrisis keuangan tahun 2007, perhatian terhadappengungkapan risiko sebagai bentuk pengawasandan transparansi informasi dalam industri per-bankan mengalami peningkatan sehingga pene-litian ini menjadi relevan untuk dilakukan karenadapat memberikan kontribusi sebagai sound basisliterature untuk penelitian selanjutnya terkait de-ngan pengungkapan risiko finansial di Indonesia.

HIPOTESIS

Dewan komisaris merupakan inti dari tatakelola perusahaan (FCGI, 2001). Menurut Sem-biring (2005), jumlah anggota dewan komisaris ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap pengung-kapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukurandewan komisaris yang besar lebih efektif jika di-bandingkan dengan ukuran dewan komisaris yangkecil (Dalton, et al, 1999; Nasution & Setiawan,2007; dan Abeysekera, 2008). Jumlah dewan ko-misaris yang besar diharapkan dapat meningkat-kan kualitas pengungkapan informasi, termasukpengungkapan risiko finansial. Berdasarkan uraiantersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis 1:H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif

terhadap tingkat pengungkapan risikofinansial.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komi-saris biasanya mengadakan pertemuan rutin me-lalui rapat dewan komisaris. Menurut PeraturanBank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 de-wan komisaris wajib menyelenggarakan rapat seca-ra berkala sekurang-kurangnya empat kali dalamsetahun. Semakin banyak frekuensi rapat yang


| 109 |

diselenggarakan dewan komisaris maka akan me-ningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 2003; Brick& Chidambaran, 2007; dan Ettredge, et al, 2010).Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikem-bangkan hipotesis 2:H2: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh

positif terhadap tingkat pengungkapan risikofinansial.

Keefektifan peran pengawasan oleh dewankomisaris didukung dengan keberadaan komisarisindependen (Permatasari, 2009). Komisaris inde-penden dapat meningkatkan reputasi berkaitandengan pengendalian yang lebih efektif sehinggaberpengaruh secara signifikan terhadap tingkatkepatuhan pengungkapan informasi perusahaan(Cerbioni & Parbonetti, 2007; Abeysekera, 2008;Hossain, 2008; Nurkhin, 2009; dan Ettredge, et al,2010). Semakin independen dewan komisaris diha-rapkan dapat meningkatkan pengungkapan risikofinansial. Maka dapat dikembangkan hipotesis 3:H3: Komposisi komisaris independen berpenga-

ruh positif terhadap tingkat pengungkapanrisiko finansial.

Sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAMNomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah ko-mite yang dibentuk oleh dewan komisaris untukmelakukan tugas pengawasan dan pengelolaanperusahaan. Nasution & Setiawan (2007), Li, et al.(2008), dan Cety & Suhardjanto (2010) mengung-kapkan bahwa anggota komite audit yang inde-penden berpengaruh positif terhadap kinerja per-usahaan, termasuk dalam pengungkapan infor-masi. Semakin independen komite audit, diha-rapkan dapat meningkatkan pengungkapan risikofinansial. Berdasarkan uraian tersebut maka dapatdikembangkan hipotesis 4:H4: Komposisi komite audit independen berpenga-

ruh positif terhadap tingkat pengungkapan ri-siko finansial.

Komite audit memiliki fungsi pengawasanterhadap operasi perusahaan termasuk kaitannyadengan praktik kinerja perusahaan (Cety &Suhardjanto, 2010). Dalam melaksanakan kewa-jiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistempelaporan keuangan, komite audit perlu meng-adakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun(FCGI, 2001). Frekuensi rapat komite audit ber-pengaruh positif terhadap pengungkapan (Li, etal, 2008 dan Ettredge, et al, 2010). Semakin seringdilakukan rapat komite audit diharapkan dapatmeningkatkan pengungkapan risiko finansial.Maka dapat dikembangkan hipotesis 5:H5: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif

terhadap tingkat pengungkapan risiko fina-nsial.

Selain menguji pengaruh variabel indepen-den terhadap variabel dependen, penelitian ini jugamenyertakan leverage dan profitabilitas sebagaivariabel kontrol.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian pengujianhipotesis. Menurut Sekaran (2006), pengujian hipo-tesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungantertentu, memahami perbedaan antar kelompokatau independensi dua variabel atau lebih.

Populasi dalam penelitian ini adalah per-usahaan perbankan yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia (BEI) selama tahun 2007-2009 (berturut-turut 29 bank, 28 bank dan 29 bank). Penelitian inimenggunakan teknik purposive sampling. Kriteriasampel yang digunakan dalam penelitian ini yaituperusahaan perbankan yang listing di BEI danmenerbitkan laporan keuangan selama tiga tahunberturut-turut untuk tahun 2007-2009 dan dipubli-kasikan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperolehjumlah sampel sebesar 75 annual reports.

Metode pengumpulan data pada penelitianini menggunakan data sekunder yang diambil dari


| 110 |

laporan tahunan perusahaan perbankan yangterdaftar di BEI pada tahun 2007-2009. Selain itu,data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dariIndonesia Capital Market Directory (ICMD), situswww.idx.co.id dan situs masing-masing perusaha-an sampel.

Penelitian ini terdiri dari variabel indepen-den, dependen dan kontrol dengan definisi danpengukuran sebagai berikut:

Variabel IndependenUkuran dewan komisaris

Indikator yang digunakan sesuai denganpenelitian Dalton (1999), Nasution dan Setiawan(2007) dan Abeysekera (2008) yaitu jumlah kese-luruhan anggota dewan komisaris yang dimilikiperusahaan baik yang berasal dari internal maupuneksternal perusahaan.

Jumlah rapat dewan komisarisIndikator yang digunakan sesuai dengan

penelitian Brick & Chidambaran (2007) danEttredge, et al. (2010) yaitu jumlah rapat yang dila-kukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu ta-hun.

Komposisi komisaris independenKomisaris independen diukur dengan per-

sentase anggota dewan komisaris yang berasaldari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggotadewan komisaris perusahaan. Indikator yangdigunakan sesuai dengan penelitian Abeysekera(2008), Permatasari (2009) dan Ettredge, et al.(2010).

Komposisi komite audit independenIndikator yang digunakan adalah persentase

anggota komite audit yang berasal dari luar perusa-haan dari seluruh ukuran komite audit perusahaansesuai dengan penelitian Nasution & Setiawan(2007), Li, et al. (2008), dan Cety & Suhardjanto(2010).

Jumlah rapat komite auditIndikator yang digunakan dalam penelitian

ini sesuai dengan penelitian Li, et al. (2008), Perma-tasari (2009) dan Ettredge, et al. (2010), yaitu jum-lah rapat komite audit yang dilaksanakan dalamsatu tahun.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini ada-lah pengungkapan risiko finansial dalam annual reportperusahaan perbankan. PBI Nomor: 5/8/PBI/2003membagi financial risk menjadi tiga jenis risiko,yaitu: (1) risiko kredit; (2) risiko pasar: risiko sukubunga dan risiko nilai tukar; dan (3) risiko likuidi-tas. Untuk masing-masing risiko terdapat delapan(8) item yang wajib diungkapkan, sehingga totalitem dalam penelitian ini sebanyak 32 item.

Pengungkapan risiko finansial diukur de-ngan menggunakan teknik scoring, jika item-itemtersebut diungkapkan dalam annual report maka di-berikan skor 1 dan skor 0 diberikan jika item terse-but tidak diungkapkan dalam annual report. Peng-ungkapan risiko finansial dapat diukur denganmenjumlahkan skor pengungkapan untuk setiapannual report. Persamaan yang digunakan untukmenghitung tingkat kuantitas pengungkapan risikofinansial dalam penelitian ini:

n

iiBY

BYBY SCORE

MAXDSCORE

1

1

Keterangan:DSCOREBY: Skor pengungkapan bank B pada tahun

YMAXBY : Nilai maksimum yang mungkin dicapai

bank B pada tahun Yi : Item dalam frameworkSCORE iBY : Skor untuk item bank B pada tahun Y

Proses pemberian skor dalam penelitianmelibatkan dua peneliti lain sehingga ketelitian da-ta terjamin.


| 111 |

Variabel KontrolLeverage

RPTDK : jumlah rapat dewan komisarisKI : komposisi komisaris independenKKAI : komposisi komite audit independenRPTKAI : jumlah rapat komite auditLEV : leverageProf : profitabilitas

β : koefisien regresie : error

HASILDeskriptif Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhperbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indone-sia tahun 2007-2009 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Populasi dan Sampel Perbankan

Ekuitas Total UtangTotal

Leverage

Indikator yang digunakan dalam penelitianini sesuai dengan Haniffa & Cooke (2005), Hertanti(2005) dan Suhardjanto & Miranti (2009) yaitu meng-gunakan rasio utang terhadap modal sendiri.

ProfitabilitasIndikator yang digunakan dalam penelitian

sesuai dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005)dan Nurkhin (2009) yang dihitung dengan mem-bandingkan pendapatan setelah pajak dengan to-tal ekuitas.

Ekuitas TotalPajakSetelah PendapatanROE

Analisis data dalam penelitian ini dilakukandengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantu-an program SPSS release 16. Sebagai persyaratanpengujian regresi berganda dilakukan uji asumsiklasik untuk memastikan bahwa data penelitianvalid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran ko-efisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asum-si klasik meliputi uji normalitas, uji multikoli-nieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasti-sitas. Persamaan regresi berganda untuk pengujianhipotesis dalam penelitian ini adalah:

FRD = β0 + β1BSIZE + β2RPTDK + β3KI + β4KKAI +β5RPTKAI + β6LEV + β7PROF + e

Keterangan:FRD : pengungkapan risiko financialBSIZE : ukuran dewan komisaris

Tahun Populasi Sampel sesuai kriteria

Sampel digunakan

2007 29 25 20 2008 28 25 20 2009 29 25 20 Total 86 75 60

Populasi dalam penelitian ini adalah perusa-

haan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indo-nesia (BEI) selama tahun 2007-2009 yang berjumlah86 perusahaan. Berdasarkan teknik purposive sam-pling jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 75perusahaan, namun hanya 60 annual report per-usahaan yang menyediakan data dan informasi se-cara lengkap. Bank yang dihapus dari sampel yaituBank Agroniaga, Bank Artha Graha Internasional,Bank Eksekutif Internasional, Bank NusantaraParahyangan dan Bank Windu Kentjana Internasi-onal (Bank Multicor).

Tabel 3 menjelaskan statistik deskriptif darivariabel dependen penelitian. Informasi mengenaistatistik deskriptif tersebut meliputi: nilai mini-mum, maksimum, rerata (mean) dan standar deviasi.


| 112 |

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Dependen Bukopin dan Bank Negara Indonesia untuk tahun2009. Hal itu menunjukkan bahwa bank tersebutmengungkapkan risiko finansial lebih tinggi diban-dingkan dengan bank sampel lainnya. Beberapaitem risiko finansial telah diungkapkan secara spe-sifik, tetapi tingkat pengungkapan yang dilakukanbelum sesuai dengan PBI Nomor: 5/8/PBI/2003dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003. Oleh karena itu, dapat disim-pulkan bahwa pengungkapan risiko finansial olehperusahaan perbankan Indonesia belum mencer-minkan tingkat kepatuhan yang baik dan memadaikarena tidak diungkapkan secara keseluruhan(pada tingkat pengungkapan sebesar 100,00%)mengingat pengungkapan risiko finansial merupa-kan salah satu pengungkapan wajib yang harus di-lakukan oleh bank.

Bank dengan tingkat kepatuhan terendah un-tuk tahun 2007 yaitu Bank Kesawan, tahun 2008Bank OCB NISP dan Bank Himpunan Saudara un-tuk tahun 2009. Secara keseluruhan, rendahnyatingkat pengungkapan yang dilakukan oleh ketigabank tersebut dikarenakan pengungkapan terha-dap risiko pasar dalam annual report tidak dilakukansecara spesifik untuk risiko suku bunga maupunrisiko nilai tukar.

Statistik deskriptif dari variabel independenpenelitian dijelaskan pada Tabel 4. Rerata jumlahanggota dewan komisaris adalah 5 orang; reratafrekuensi rapat dewan komisaris sebanyak 16 kali;rerata komposisi komisaris independen sebesar59,42%; rerata komposisi komite audit independensebesar 60,31%; rerata frekuensi rapat komite au-dit sebesar 13,55; rerata leverage sebesar 9,12%; danrerata profitabilitas sebesar 11,07%.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian inidilakukan dengan menggunakan analisis regresiberganda dengan metode backward. Metode back-ward adalah salah satu metode pengolahan datadengan cara memasukan semua variabel indepen-

Tahun Minimum Maximum Mean Std. Deviation 2007 0,188 0,781 0,459 0,162 2008 0,250 0,844 0,469 0,149 2009 0,188 0,844 0,466 0,183 Total 0,208 0,823 0,465 0,165

Rendahnya tingkat pengungkapan risiko fi-

nansial sebesar 46,50% mengindikasikan pengung-kapan risiko finansial belum sepenuhnya dipatuhioleh bank. Pihak manajemen bank sebagai penye-dia informasi enggan untuk memperluas pengung-kapan risiko serta pengaruhnya di masa depan da-lam annual report. Maraknya pemberitaan skandallaporan keuangan ganda Bank Century beberapatahun lalu merupakan bukti lemahnya penerapanprinsip tata kelola perusahaan khususnya transpa-ransi. Dewan direksi belum melaksanakan kewa-jibannya sesuai pasal 32, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006untuk menyediakan data dan informasi yang aku-rat, relevan dan tepat waktu. Dewan komisarisyang merupakan inti dari tata kelola perusahaanseharusnya dapat menjamin pelaksanaan strategiperusahaan, mengawasi manajemen dalam menge-lola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananyaakuntabilitas (FCGI, 2001). Dalam kasus Bank Cen-tury dewan komisaris belum berfungsi secara efek-tif, terbukti dengan pemecatan dan penjatuhanhukuman kepada komisaris utama Bank Century(http://www.tempointeraktif.com, 2009). BankIndonesia selaku regulator belum membuat regu-lasi yang memadai dan spesifik mengenai apa sajayang harus diungkapkan dalam annual report jugamenjadi salah satu penyebab rendahnya tingkatpengungkapan termasuk pengungkapan risikofinansial pada perbankan di Indonesia.

Berdasarkan data selama tiga tahun tersebut,dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kepa-tuhan pengungkapan risiko finansial dari tahun2007 ke tahun 2008 sebesar 1,00%. Tingkat peng-ungkapan risiko finansial tidak mengalami per-ubahan untuk tahun 2008 ke tahun 2009, tetap bera-da pada skor 46,60%. Bank dengan tingkat kepa-tuhan pengungkapan tertinggi untuk tahun 2007yaitu Bank CIMB Niaga, untuk tahun 2008 Bank


| 113 |

den secara keseluruhan dan secara otomatis SPSSakan menghilangkan satu persatu variabel indepen-den yang dianggap kurang signifikan dalam mem-prediksi model persamaan regresi sampai didapat-kan model persamaan regresi yang paling signifi-kan (Mauliano, 2009). Hasil regresi berganda sete-lah pengujian asumsi klasik dapat dilihat padaTabel 5.

Tabel 5. Hasil Regresi Berganda

digunakan untuk memprediksi pengungkapan risi-ko finansial atau dapat dikatakan bahwa ukurandewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris,komposisi komisaris independen, komposisi ko-mite audit independen, jumlah rapat komite auditleverage dan profitabilitas secara bersama-sama ber-pengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial(Ghozali, 2006).

PEMBAHASAN

Tabel 5 menunjukkan ukuran dewan komisa-ris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruhterhadap pengungkapan risiko finansial, sedangkankomposisi komisaris independen, komposisikomite audit independen, jumlah rapat komiteaudit leverage dan profitabilitas tidak berpengaruhterhadap pengungkapan risiko finansial.

Ukuran dewan komisaris (board size) (β=0,027 dan ρ-value = 0,010) memiliki ρ-value sebe-sar 1,00% pada tingkat signifikansi 5,00%menunjukkan bahwa board size berpengaruhpositif signifikan terhadap tingkat pengungkapanrisiko finansial. Hal ini menunjukkan bahwasemakin besar jumlah anggota dewan komisarissebuah bank, pengawasan akan lebih efektif danoptimal terhadap proses pengungkapan risikofinansial dengan lebih baik, lengkap, daninformatif.

Jumlah dewan komisaris yang besar akanmemunculkan perpaduan skill antar anggotanyasehingga akan meningkatkan ketelitian pengawas-an dan pengendalian terhadap manajemen perusa-haan. Semakin besar ukuran dewan komisaris ber-

Minimum Maximum Mean Std. Deviation BSIZE 1,00 8,00 5,07 1,95 RPTDK (kali/tahun) 3,00 51,00 15,78 13,80 KKI (%) 42,86 100,00 59,42 10,95 KKAI (%) 33,33 100,00 60,31 10,89 RPTKA (kali/tahun) 1,00 50,00 13,55 10,90 LEV (%) 3,75 16,53 9,12 2,97 Profitabilitas (ROE) -0,78 26,81 11,07 7,11

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Independen

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai adjustedR2 sebesar 18,80%. Berdasarkan nilai adjusted R2

tersebut, dapat diartikan bahwa sebanyak 18,80%variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabelindependen dan variabel kontrol dan sisanyasebanyak 81,20% dijelaskan oleh faktor lain di luarmodel.

Tabel tersebut menunjukkan nilai F hitungsebesar 7,829 dengan probabilitas 1,00% (p–value< 5,00%). Karena nilai F lebih besar dari 4,000 danprobabilitas jauh lebih kecil dari 5,00% maka modelregresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (goodoverall model fit) sehingga model regresi dapat

Variabel Koefisien t p-value (Constant) 0,279 5,128 0,000 BSIZE 0,027 2,660 0,010* RPTDK 0,003 2,304 0,025* KKI 0,088 0,595 0,554 KKAI -0,184 -1,213 0,230 RPTKA 0,104 0,591 0,557 Leverage 0,102 0,823 0,414 Profitabilitas -0,006 -0,042 0,966 R Square 0,215 Adjusted R Square

0,188

F 7,829 Sig 0,001

Adjusted R 2


| 114 |

arti semakin banyak yang memikirkan risiko per-usahaan, maka akan semakin besar pula kemampu-an perusahaan untuk mengatasi ancaman dari risi-ko tersebut. Coller & Gregory (1999) menyatakanbahwa semakin besar jumlah anggota dewan komi-saris, maka akan semakin mudah untuk mengenda-likan Chief Executif Officer (CEO) dan monitoringyang dilakukan akan semakin efektif. Jika dikait-kan dengan pengungkapan, maka dewan komisarisdengan ukuran yang besar akan memiliki poweryang lebih besar untuk menekan manajemen agarmengungkapkan informasi lebih banyak, termasukpengungkapan risiko finansial (Coller & Gregory,1999).

Koefisien positif yang dimiliki dewan komi-saris menunjukkan pengaruh positif dewan komi-saris terhadap tingkat pengungkapan risiko finan-sial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitianyang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Abey-sekera (2008) yang menemukan bahwa dewan ko-misaris berpengaruh positif terhadap luas peng-ungkapan yang dilakukan perusahaan. Serta men-dukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusu-mawati & Riyanto (2005).

Rapat dewan komisaris merupakan mediakomunikasi dan koordinasi diantara anggota de-wan komisaris dalam menjalankan tugasnya seba-gai pengawas manajemen. Jumlah rapat dewankomisaris (β = 0,003 dan ρ-value= 0,025) memilikiρ-value sebesar 2,50% pada tingkat signifikansi5,00% menunjukkan bahwa jumlah rapat dewankomisaris berpengaruh positif signifikan terhadaptingkat pengungkapan risiko finansial. Hasil pene-litian Vafeas (2003) dan Brick & Chidambaran(2007) juga menunjukkan hasil yang sama bahwajumlah rapat yang diselenggarakan dewan komi-saris akan meningkatkan kinerja perusahaan terma-suk pengungkapan. Semakin banyak rapat dilaku-kan oleh dewan komisaris akan semakin banyakwaktu untuk membahas masalah transparansi ter-masuk pengungkapan risiko finansial.

Menurut Muntoro (2006), proses rapat yangbaik akan memberikan kesempatan kepada semua

pihak untuk mengemukakan pendapat dan berdi-kusi secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pi-hak lain. Rapat dewan komisaris merupakan salahsatu ruang yang intensif untuk mengarahkan, me-mantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakanstrategis bank sesuai pasal 9, PBI Nomor: 8/14/PBI/2006. Rapat dewan komisaris yang diadakansecara berkala dan berbobot mampu memberikannilai tambah bagi perusahaan, termasuk meningkat-kan pengungkapan risiko finansial.

Koefisien jumlah rapat dewan komisaris po-sitif memperlihatkan adanya pengaruh positif jum-lah rapat dewan komisaris terhadap tingkat peng-ungkapan risiko finansial. Konsisten dengan pene-litian yang dilakukan oleh Ettredge, et al. (2010),ketika semakin banyak rapat dewan komisarisyang diselenggarakan maka semakin mendorongkepatuhan terhadap pengungkapan risiko finansial.

Hipotesis ketiga adalah komposisi komisarisindependen berpengaruh positif terhadap tingkatpengungkapan risiko finansial . Komposisikomisaris independen (independent director) (β =0,088 dan ρ-value= 0,554) memiliki ρ-value sebesar55,40% jauh di atas 5,00%. Nilai ini menunjukkanbahwa komposisi komisaris independen tidak ber-pengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan tidak ber-jalan dengan baik karena komisaris tidak mema-hami dan melaksanakan tugasnya selaku pihakindependen dalam mengawasi, mengarahkan danmengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaandan kebijakan strategis bank. Peran dan tanggungjawab dewan komisaris independen pada per-bankan di Indonesia belum berfungsi sebagaimanamestinya. Hasil ini konsisten dengan penelitianyang dilakukan oleh Dalton, et al. (1999), Ho &Wong (2001), Suhardjanto & Afni (2009), danSuhardjanto & Miranti (2009).

Komposisi komite audit independen (β = -0,184 dan ρ-value = 0,230) terhadap total komiteaudit menunjukkan p-value sebesar 23,00%, lebihbesar dari 5,00%. Berarti nilai komposisi komite


| 115 |

audit independen tidak berpengaruh terhadappengungkapan risiko finansial. Penelitian ini me-nunjukkan bahwa dalam membantu dewan komi-saris untuk memantau pelaksanaan tata kelola per-usahaan dan kebijakan strategis bank, komite au-dit independen belum melaksanakan tugasnya de-ngan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.Berapapun jumlah komite audit independen yangdimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruhterhadap pengungkapan risiko finansial yang dila-kukan perusahaan. Dari nilai koefisien yang nega-tif, dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasiperan komite audit independen pada perbankanIndonesia masih kurang dan belum berfungsi se-cara optimal.

Variabel kelima, jumlah rapat komite auditmerupakan variabel independen terakhir dalampenelitian ini. Hasil uji regresi berganda menunjuk-kan bahwa jumlah rapat komite audit (β = 0,104dan ρ-value = 0,557) bukan variabel yang memilikipengaruh terhadap pengungkapan risiko finansial.Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung ja-wab komite audit dalam memantau dan meng-evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit sertapemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalamrangka menilai kecukupan pengendalian internaltermasuk kecukupan proses pelaporan keuanganperbankan belum dilaksanakan dengan baik sesuaipasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006. Jumlah rapatkomite audit memiliki ρ-value sebesar 55,70%,lebih besar dari 5,00%. Berapapun jumlah rapatyang dilaksanakan oleh komite audit tidak ber-pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risikofinansial perusahaan. Koefisien jumlah rapat komiteaudit positif memperlihatkan adanya pengaruh po-sitif jumlah rapat dewan komisaris terhadap ting-kat pengungkapan risiko finansial.

Leverage sebagai variabel kontrol memilikiρ-value 41,40% pada tingkat signifikansi 5,00%membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruhterhadap tingkat pengungkapan risiko finansialperusahaan. Bank dengan tingkat ketergantunganutang tinggi tidak berpengaruh terhadap pengung-

kapan risiko finansial meskipun pengungkapandapat membantu stakeholder untuk memahami risi-ko finansial yang dialami oleh bank. Penelitian inisejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sem-biring (2005) yang mengemukakan tingkat leverageperusahaan tidak mempengaruhi luas pengung-kapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Variabel kontrol lain yang digunakan dalampenelitian ini adalah profitabilitas yang diukurmenggunakan return on equity (ROE). Mekanismetata kelola perusahaan dan profitabilitas yang men-cukupi menjadikan perusahaan mendapatkan ke-untungan positif, yaitu mendapatkan kepercayaandari masyarakat yang pada akhirnya akan berdam-pak meningkatnya keuntungan perusahaan di masayang akan datang. Profitabilitas (β = -0,006 dan ρ-value = 0,966) memiliki ρ-value sebesar 96,60%pada tingkat signifikan 5,00% menunjukkan bahwaprofitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkatpengungkapan risiko finansial. Penelitian ini kon-sisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sem-biring (2005) yang menyatakan besar kecilnya pro-fitabilitas tidak akan mempengaruhi tingkat peng-ungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARANKesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perantata kelola perusahaan dalam pengungkapan risikofinansial pada perbankan Indonesia. Sesuai dengantujuan penelitian, hasil dari pengujian hipotesis me-nunjukkan tata kelola perusahaan mempengaruhitingkat pengungkapan risiko finansial. Variabeltata kelola perusahaan yang mempengaruhi ting-kat pengungkapan risiko finansial berupa ukurandewan komisaris dan jumlah rapat dewan komi-saris. Variabel lainnya yaitu komposisi komisarisindependen, komposisi komite audit independendan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruhterhadap pengungkapan risiko finansial.

Tingkat pengungkapan risiko finansial sebesar46,50%. Rendahnya tingkat pengungkapan risiko


| 116 |

finansial menunjukkan kurangnya penerapan prin-sip tata kelola perusahaan oleh perbankan Indo-nesia. Pihak manajemen bank sebagai penyediainformasi enggan untuk memperluas pengungkap-an risiko dalam annual report. Penyebab lainnya di-karenakan Bank Indonesia selaku regulator belummembuat regulasi yang jelas, memadai dan spesifikmengenai item apa yang harus diungkapkan dalamannual report mengingat pengungkapan risiko finan-sial adalah salah satu pengungkapan wajib (man-datory disclosure) sesuai dengan PSAK No. 31 (revisi2000), PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi2006) dan P3LKEPPBANK (2008).

Saran

Diharapkan adanya peningkatan perandewan komisaris sehingga dapat meningkatkanpengungkapan risiko finansial pada perbankanIndonesia. Sebagai komponen penting yang men-dukung terlaksananya tata kelola perusahaan un-tuk dapat lebih diefektifkan dalam melaksanakantugas dan tanggung jawabnya.

Bank Indonesia perlu membuat regulasi yangjelas mengenai item risiko wajib karena pengung-kapan risiko finansial merupakan salah satu peng-ungkapan wajib yang harus dilakukan oleh bank.

Perlu diadakan sosialisasi mengenai pene-rapan PSAK No. 50 (revisi 2006) yang sudah di-perbarui menjadi menjadi PSAK No. 60 (revisi 2010)agar di tahun 2012 dapat efektif diterapkan olehbank. PSAK No.60 (revisi 2010) dapat dijadikanacuan utama dalam penerapan dan pengungkapanrisiko finansial oleh perbankan berdampingandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakankarakteristik item pengungkapan risiko finansialyang lebih spesifik untuk masing-masing jenisrisiko finansial. Bisa juga membandingkan tingkatpengungkapan risiko finansial antara industri diIndonesia dengan negara lain (studi komparatif).

DAFTAR PUSTAKAAbeysekera, I. 2008. The Role of Corporate Governace in

Intellectual Capital Disclosure in Kenyan Listedfirms. www.ssrn.com. (Diakses tanggal 30 Agustus2010).

Amran, A., Bin, A.M.R., & Hassan, B.C.H.M. 2009. RiskReporting an Exploratory Study on Risk Manage-ment Disclosure in Malaysian Annual Reports.Managerial Auditing Journal, 24 (1): 39-57.

Andres, P., Azofra, V., & Lopez, F. 2005. Corporate Boardsin OECD Countries: Size, Composition, Function-ing and Effectiveness. Journal of Corporate Gover-nance, 13 (2): 197-210.

Brick, E.I. & Chidambaran, N.K. 2007. Board Meetings,Committee Structure and Firm Performance. http://papers.ssrn.com. (Diakses tanggal 11 November2010).

Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. Exploring The Effectsof Corporate Governance on Intellectual CapitalDisclosure: An Analysis of European Biotechnol-ogy Companies. European Accounting Review, 16(4): 791-826.

Cety, T. & Suhardjanto, D. 2010. Pengaruh CorporateGovernance terhadap Environmental Performancedi Indonesia. Makalah. Dipresentasikan pada Callfor Paper FE UNS tanggal 3 November 2010.

Coller, P. & Gregory, A. 1999. Audit Committee Activityand Agency Cost. Journal of Accounting and Pub-lic Policy, 18(4-5): 311-332.

Dalton D., Daily C., Johnson J. & Ellstrad, A. 1999. Num-ber of Director and Financial Performance: MetaAnalisys. Academy of Management Journal, 42 (6):674-686.

Devilin, A.P. 2009. Analisis Karakteristik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan RisikoPerusahaan. Tesis. Universitas Diponegoro. Tidakdipublikasi.

Ettredge, Johnstone, Stone, & Wang. 2010. The Effects ofCompany Size, Corporate Governance Quality,and Bad News on Disclosure Compliance. Reviewof Accounting Studies, Forthcoming.

Forum for Corporate Governace in Indonesia. 2001.Peranan Dewan Komisaris dan Komite Auditdalam Pelaksanaan Corporate Governance. Seri Tata


| 117 |

Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Jilid II.Edisi ke–2. Jakarta. http://fcgi.org.id. 14 agustus2010.

Ghozali, I. 2006. Analisis Multivariate dengan ProgramSPSS. Semarang: BP UNDIP.

Gujarati, D. N. 2003. Basic Econometrics. Forth Edition.New York: Mc. Graw-Hill.

Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. 2005. The Impact of Cultureand Governance on Corporate Social Reporting.Journal of Accounting and Public Policy. 24: 391–430.

Healy, P.M. & Palepu, K.G. 2001. Information Asymme-try, Corporate Disclosure and The Capital Mar-kets: A Review of The Empirical Disclosure Litera-ture. Journal of Accounting and Economics, 31:405-440.

Helbok, G. & Wagner, C. 2006. Determinants of Opera-tional Risk Reporting in The Banking Industry.Available on line at www.ssrn.com.

Hertanti, D. 2005. Pengaruh Faktor-faktor Fundamentalterhadap Kelengkapan Pengungkapan LaporanKeuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftardi Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Semarang.

Herwidayatmo. 2000. Implementasi Good CorporateGovernance untuk Perusahaan Publik Indonesia.Majalah Usahawan, No. 10 Th XXIX, Oktober 2000.

Ho, Simon, S.M., & Wong, K.S. 2001. A Study of Relation-ship between Corporate Governance Structure andExtent of Voluntary Disclosure. Journal of Interna-tional Accounting Auditing and Taxation, 10: 139-156.

Hossain, M. 2008. The Extent of Disclosure in AnnualReports of Banking Companies: The Case of India.European Journal of Scientific Research, 23, (4): 659-680.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. Pedoman StandarAkuntansi Keuangan Per 1 September 2007.Cetakan 2. Jakarta: Salemba Empat.

International Financial Reporting Standart (IFRS) ForInsurance Contracts. http://www.WorldGAAPInfo.com. (Diakses Tanggal 8November 2010).

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: SE-02/PM/2002

Tentang Pedoman Penyajian dan PengungkapanLaporan Keuangan Emiten atau PerusahaanPublik. http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Des2002/SE02.pdf. (Diakses Tanggal 9 No-vember 2010).

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan danPedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/IX/IX.I.5.pdf. (Diakses Tanggal 9 November 2010).

Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance danPengungkapan Informasi: Pengujian SecaraSimultan. Simposium Nasional Akuntansi VI.Surabaya. Ikatan Akuntan Indonesia.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. PedomanUmum Good Corporate Governance Indonesia.http://governance-indonesia.com. (DiaksesTanggal 9 November 2010).

Kusumawati, D.N. & Riyanto, B. 2005. Corporate Gover-nance dan Kinerja: Analisis Pengaruh ComplianceReporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja.Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. IkatanAkuntan Indonesia.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/21/DPN/2003 Tentang Pedoman Standar PenerapanManajemen Risiko bagi Bank Umum.

Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. 2008. Intellectual CapitalDisclosure and Corporate Governance Structurein UK Firms. Accounting and Business Research,38 (2): 137-159.

Linsley, P.M., Shrives, P.J. & Crumpton, M. 2006. RiskDisclosure: An Exploratory Study of UK and Ca-nadian banks. Journal of Banking Regulation, 7(3/4): 268-282.

Mauliano, D.A. 2009. Analisis Faktor-faktor yangMempengaruhi Pergerakan Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. ArtikelFakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/gradu-ate/ economy/2009/Artikel_10205276.pdf.(Diakses Tanggal 4 Februari 2011).

Muntoro, R. K. 2006. Membangun Dewan Komisaris yangEfektif. Artikel Lembaga Management FakultasEkonomi Universitas Indonesia. http://www.lmfeui.com/data/mui_Membangun% 2 0D e w an % 2 0K o m i s a r i s % 2 0% 2 0 ya n g


| 118 |

%20Efektif_Ronny%20K%20Muntoro.pdf.(Diakses Tanggal 10 Februari 2011).

Nasution, M. & Setiawan, D. 2007. Pengaruh CorporateGovernance terhadap Manajemen Laba di IndustriPerbankan. Simposium Nasional Akuntansi X.Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia.

Nurkhin, A. 2009. Corporate Governance danProfitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengung-kapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (StudiEmpiris pada Perusahaan yang Tercatat di BursaEfek Indonesia). Tesis. Program Studi MagisterAkuntansi Program Pascasarjana FakultasEkonomi Universitas Diponegoro.

Oorschot, L. Van. 2009. Risk Reporting: An Analysis ofGerman Banking Industry. http://oaithesis.eur.nl.(Diakses Tanggal 30 Agustus 2010).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003.Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BankUmum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006.Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governancebagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indone-sia Nomor: 8/4/PBI/2006 Tentang PelaksanaanGood Corporate Governance bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BankUmum.

Sekaran, U. 2006. Research Methods for Business. FourthEdition. John Wiley and Sons Inc.

Sembiring, E.R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: StudiEmpiris pada Perusahaan yang Tercatat di BursaEfek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII.Solo. Ikatan Akuntan Indonesia.

Solomon, J.F., A. Solomon, D.N., Simon & Nathan, L.J.2000. A Conceptual Framework for Corporate RiskDisclosure Emerging from The Agenda from Cor-porate Governance Reform. British Accounting Re-view, 32: 447-478.

Suhardjanto, D. & Afni, A.N. 2009. Praktik CorporateDisclosure di Indonesia, Studi Empiris di BursaEfek Indoneisa. Jurnal Akuntansi, 3: 243-364.

Suhardjanto, D. & Permatasari, D. N. 2010. PengaruhCorporate Governance, Etnis, dan Latar BelakangPendidikan terhadap Environmental Disclosure:Studi Empiris pada Perusahaan Listing di BursaEfek Indonesia. Kinerja, Jurnal Bisnis dan Ekonomi,14 (2): 131-150.

Surat Edaran Ketua Bapepam dengan Nomor: SE-02/BL/2008 Tentang Pedoman Penyajian danPengungkapan Laporan Keuangan Emiten atauPerusahaan Publik Industri Perbankan. 2008.www.bapepam.go.id/pasar.../publikasi_pm/.../P3LKEPPBANK.pdf. (Diakses Tanggal 8 Novem-ber 2010).

Departemen Keuangan Republik Indonesia BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.2006. Studi penerapan prinsip-prinsip OECD 2004dalam peraturan Bapepam mengenai tata kelolaperusahaan. Tahun http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi-2006/Studi-Penerapan-OECD.pdf. (DiaksesTanggal 9 November 2010).

Vafeas, N. 2003. Futher Evidence on Compensation Com-mittee Composition as A Determinant of CEO Com-pensation. Financial Management, 32: 53-77.

Documents

2 - Not Printed