Upload
pengairan
View
218
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015
TAHUN 2014
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENJA
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua
ribu empat belas telah dilaksanakan verifikasi RENJA Dinas Pengairan
Kabupaten Malang tahun dua ribu lima belas yang dihadiri tim penyusun
Renja sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten
Malang yang bersangkutan, terlampir.
Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati
bahwa:
Kesatu; Sistematika Renja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun
2015 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010;
Kedua; Program / kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai
target dan kebutuhan pendanaan, telah diselaraskan dengan
usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD;
Ketiga; Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun 2011-
2015 yang selaras dengan program RKPD Kabupaten Malang
Tahun 2014;
Keempat; Indikator serta kinerja program dan kegiatan telah sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD;
Kelima; Telah memuat program dan kegiatan tahun 2015 yang disertai
indikator keluaran, target capaian kinerja kegiatan serta pagu
indikatif.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui;
KEPALA DINAS PENGAIRAN
KABUPATEN MALANG
Ir. AGUS PRIYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19580630 198508 1 002
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
H.EDI SUHARTONO
Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198601 1 001
CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD) TAHUN 2015
Dinas Pengairan Kabupaten Malang
NO. URAIAN YA TIDAK KETERANGAN
1. Apakah sudah ada Tim Penyusunan Renja SKPD
Sudah
2. Apakah sistematika Renja SKPD Tahun 2014 sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:
a) Pendahuluan b) Evaluasi Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun Lalu c) Tujuan dan Sasaran Renja
SKPD
d) Program dan Kegiatan e) Penutup
- Sub bab disesuaikan dengan kebutuhan
- Program / kegiatan prioritas diselaraskan
dengan usulan kegiatan prioritas
Musrenbang RKPD - Penajaman Indikator serta kinerja program
dan kegiatan disesuaikan dengan
tugas dan fungsi SKPD.
3. Apakah Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun 2011-
2015
- Uraian outcome disesuaikan dengan
program - Target indikator
berpedoman pada Renstra SKPD Tahun
2011-2015 dengan mengacu RKPD Kabupaten Malang
Tahun 2014.
4. Apakah program sudah selaras dengan program RKPD Kab. Malang
Tahun 2015
Sudah
5. Apakah Kegiatan sudah menjabarkan program Renja SKPD tahun 2015 dalam rangka mencapai indikator
keberhasilan program
- Uraian output disesuaikan dengan kegiatan
- Memuat program dan kegiatan prioritas
tahun 2015
Mengetahui,
KEPALA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG
Ir. AGUS PRIYANTO
Pembina Utama Muda NIP. 19580630 198508 1 002
Tim Verifikasi:
1. ............
M.Yekti Pracoyo, ST
2. ............ Tri Setyoprambudi, ST
3. ............
Roy Surya Rahardian, ST.,MT
KATA PENGANTAR
Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
penyusunan “Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Kabupaten
Malang Tahun 2015 dapat terwujud.
Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015
pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam
rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana
yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Dinas Pengairan. Penyusunan Renja 2015 ini berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun
2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan dan mengacu pada Renja SKPD tahun sebelum dan Renstra
SKPD tahun 2011-2015.
Penyusunan Renja 2015 ini tidak terlepas dari peran serta
seluruh pegawai Dinas Pengairan dalam suatu kerjasama yang
sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan buku ini tentu
saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua
pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.
Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten
Malang Tahun 2015 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda
kerja tahunan pembangunan Pengairan di Kabupaten Malang.
Kepanjen, 2014
KEPALA DINAS PENGAIRAN
KABUPATEN MALANG
Ir. AGUS PRIYANTO Pembina Utama Muda
NIP 19580630 198508 1 002
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tentang
Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang ......................... i
Keputusan Bupati Malang Tentang Pengesahan Rancangan Rencana
Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 ...................................... ii
Kata Pengantar .................................................................................................... iii
Daftar Isi......................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................
1.1. Latar Belakang ........................................................................................
1.2. Landasan Hukum.....................................................................................
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................
1.4. Sistematika Penyusunan .........................................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2013 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah....................................................................................
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah ...................
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah....................................................................................
2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah .........................
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah .....................................................................................................
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................
BAB V PENUTUP ................................................................................................
Berita Acara Hasil Verifikasi Rencana Kerja .................................................
Checklist Konsultasi dan Verifikasi Rencana Kerja SKPD............................
Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten
Malang Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pengairan Kabupaten Malang.............................................................
.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\5.penetapan Renja DINAS PENGAIRAN.doc
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
D I N A S P E N G A I R A N Jl. Kawi No. 1 Kepanjen Telp. (0341) 395025, 393944 Fax. (0341) 395025
Website : http://pengairan.malangkab.go.id e – mail : [email protected]
KEPANJEN – 65163
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 180/ /KEP/421.110/2014
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA DINAS PENGAIRAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PENGAIRAN
Menimbang : Bahwa untuk Tertib Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Derah yang dibiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2014, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
maka perlu ditetapkan Penunjukan Tim Penyusun Rencana
Kerja (Renja) pada Dinas Pengairan Kabupaten Malang
Tahun 2015 dengan Keputusan Dinas Pengairan Kabupaten
Malang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengairan Kabupaten
Malang;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran.
KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA bertugas menyusun Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Pengairan Kabupaten Malang.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 2014.
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2014
KEPALA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG
Ir. AGUS PRIYANTO
Pembina Utama Muda NIP. 19580630 198508 1 002
TEMBUSAN:
Yth. Sdr.1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Derah Kabupaten
Malang;
2. Yang bersangkutan.
KATA PENGANTAR
Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
penyusunan “Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Kabupaten
Malang Tahun 2015 dapat terwujud.
Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015
pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam
rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana
yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Dinas Pengairan. Penyusunan Renja 2015 ini berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun
2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan dan mengacu pada Renja SKPD tahun sebelum dan Renstra
SKPD tahun 2011-2015.
Penyusunan Renja 2015 ini tidak terlepas dari peran serta
seluruh pegawai Dinas Pengairan dalam suatu kerjasama yang
sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan buku ini tentu
saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua
pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.
Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten
Malang Tahun 2015 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda
kerja tahunan pembangunan Pengairan di Kabupaten Malang.
Kepanjen, 2014
KEPALA DINAS PENGAIRAN
KABUPATEN MALANG
Ir. AGUS PRIYANTO Pembina Utama Muda
NIP 19580630 198508 1 002
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tentang
Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang ......................... i
Keputusan Bupati Malang Tentang Pengesahan Rancangan Rencana
Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 ...................................... ii
Kata Pengantar .................................................................................................... iii
Daftar Isi......................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................
1.1. Latar Belakang ........................................................................................
1.2. Landasan Hukum.....................................................................................
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................
1.4. Sistematika Penyusunan .........................................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2013 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah....................................................................................
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah ...................
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah....................................................................................
2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah .........................
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah .....................................................................................................
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................
BAB V PENUTUP ................................................................................................
Berita Acara Hasil Verifikasi Rencana Kerja .................................................
Checklist Konsultasi dan Verifikasi Rencana Kerja SKPD............................
Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten
Malang Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pengairan Kabupaten Malang.............................................................
.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGAIRAN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 180/ /KEP/421.110/2014
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN RENCANA
KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2015.
RENCANA KERJA
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2015, bahwa Tema Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2015 adalah “Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung
Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Rangka
Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing”.
Untuk itu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang harus menindaklanjuti
dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Rencana Kerja SKPD) dengan menjadikan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebagai panduan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten
Malang tahun 2015.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja
SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman kepada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, bahwa
prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2015 adalah
peningkatan infrastruktur (termasuk didalamnya bidang pengairan),
guna mendukung perekonomian dan pariwisata, maka yang menjadi
sasaran pembangunan bidang pengairan dalam Rencana Kerja Dinas
Pengairan tahun 2015 adalah ‘Meningkatnya pembangunan sarana
prasarana pengairan sebagai upaya untuk menunjang ketahanan
pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku’. Adapun target
capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 diantaranya adalah panjang
irigasi baik 364.050,44 M (72,36%).
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
2
Selain mengacu Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang tahun 2015, dalam menyusun Rencana Kerja
Tahun 2015, Dinas Pengairan juga harus berpedoman pada Rencana
Strategis Dinas Pengairan Tahun 2011-2015. Rencana Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan periode 5 tahun, dengan demikian dapat diukur capaian
dari target kinerja setiap tahun selama periode Rencana Strategis
berjalan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah amanat Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2010 mengenai Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
mengingat kinerja Dinas Pengairan tidak lepas dari pelayanan kepada
masyarakat. Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pengairan tahun 2015
akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Dinas Pengairan tahun 2015 yang diuraikan dalam tiap program
dan kegiatan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pengairan Kabupaten Malang 2015 meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pelayanan di Bidang Pengairan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengairan;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor …. Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/589/KEP/ 421.013/2011
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah:
a. Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Tahun 2011-2015
dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang
diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan tahun 2015;
b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi
prioritas capaian kinerja;
c. Melakukan identifikasi terhadap perkiraan ketersediaan sumber
daya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai tolok
ukur pemenuhan kebutuhan masyarakat;
d. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan
pembangunan;
e. Sebagai panduan bagi Dinas Pengairan dan seluruh stakeholders
untuk mendukung rencana yang telah disepakati dan
mengakomodasikan dalam pembangunan berkelanjutan.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
4
Adapun Tujuannya adalah:
a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pengairan 1 (satu) tahun
kedepan;
b. Mendorong dan menciptakan dan sinergisitas baik aspek
perencanaan program dan kegiatan pembangunan antara wilayah,
antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan
Sumber Daya Air;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap
alokasi sumber daya dalam pembangunan Sumber Daya Air (SDA);
d. Menjadi acuan bagi Dinas Pengairan, seluruh stakesholder dan
masyarakat dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan
Sumber Daya Air.
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Tahun
2015 sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah
2.2. Analisis kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan masyarakat
III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah:
3.2.1. Tujuan Umum
3.2.2. Tujuan Khusus
3.2.3. Sasaran
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
V. PENUTUP
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENCANA
STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1.1. Program/kegiatan yang memenuhi target capaian Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas
Pengairan, dapat diuraikan realisasi program / kegiatan yang
memenuhi target capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan:
1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
V. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Pengairan Lainnya:
1. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun;
2. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan;
3. Pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan
pengairan lainnya;
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
6
4. Verifikasi Teknis dan pengendalian Mutu Bidang pengairan;
5. Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan
Pemeliharaan;
6. Pengendalian Aset Tanah Negara yang Dikelola Dinas
Pengairan.
VI. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku:
1. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran
Pembawa;
2. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran
Pembawa.
VIII.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau, dan Sumber daya Air Lainnya:
1. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
IX. Program Pengendalian Banjir:
1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan
banjir;
2. Mengendalikan banjir pada daerah Tangkapan Air dan
badan-badan Sungai;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
X. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh:
1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;
2. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
2.1.2. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target capaian Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Adapun realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut:
I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah
anggaran Dinas Pengairan pada tahun anggaran 2011-2013
lebih diprioritaskan untuk kegiatan lain yang secara langsung
mendukung peningkatan kualitas infrastruktur irigasi sehingga
hanya dapat mengalokasikan pemeliharaan gedung kantor
Dinas. Namun pada tahun 2014, telah dialokasikan
pemeliharaan rutin/berkala untuk gedung kantor 9 UPTD
sehingga diharapkan target kinerja kegiatan dapat tercapai
pada tahun anggaran 2015
II. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Pengairan Lainnya
1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja adalah
tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi dimana Kabupaten
Malang memiliki wilayah dengan luas baku sawah mencapai
45.885,5 Ha, sehingga penanganannya memerlukan dukungan
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
7
anggaran yang memadai. Untuk itu dilakukan pengajuan
Bantuan Keuangan Provinsi sehingga diharapkan s/d bulan
Desember 2014 target kinerja sesuai Rencana Strategis Dinas
Pengairan dapat terealisasi.
III. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja adalah
pengalokasian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih
diprioritaskan untuk kegiatan yang secara langsung
mendukung peningkatan kualitas infrastruktur.
IV. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
dalam Pengelolan Sungai, Danau dan Sumber daya air lainnya.
Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja adalah
pengalokasian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih
diprioritaskan untuk kegiatan yang secara langsung
mendukung peningkatan kualitas infrastruktur.
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target capaian Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Adapun program / kegiatan yang realisasinya melebihi target
capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :
1. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun, karena
kegiatan ini sangat berperan dalam mendukung pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengairan termasuk
didalamnya kegiatan perbaikan pintu air, bangunan ukur serta
normalisasi saluran / galian waled sehingga mendapatkan
prioritas dalam penganggarannya.
2. Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan
Pengairan lainnya, karena pembenahan/perbaikan terhadap
database jaringan irigasi Kabupaten Malang merupakan salah
satu penunjang utama dalam pencapaian target kinerja untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang
pengairan di Kabupaten Malang.
2.1.4. Penambahan / penghapusan kegiatan pada Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Guna mencapai tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis 2011-2015
Dinas Pengairan, terdapat penambahan / penghapusan kegiatan
sebagai berikut :
1. Penambahan kegiatan (pada periode Rencana Kerja 2011 – 2014) :
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
8
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeler
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- Pemeliharaan peralatan dan perbekalan penunjang optimalisasi
sumber daya air.
- Pelayanan, pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah negara
- Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan
penampung air lainnya.
2. Penghapusan kegiatan (pada periode Rencana Kerja 2011 – 2014) :
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, pada program
Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Pengairan Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,
Pengendalian Banjir, dan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh.
2.1.5. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang secara
general menghambat pencapaian target kinerja Dinas Pengairan antara
lain:
1. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan, peningkatan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan irigasi.
Hal ini tidak sebanding dengan jumlah jaringan irigasi yang
mengalami kerusakan;
2. Belum adanya data base identifikasi jaringan irigasi secara
menyeluruh untuk menunjang kegiatan pengembangan dan
pengelolaan sumberdaya air;
3. Masih banyaknya Kekayaan Daerah berupa Tanah-tanah Yang
Dikelola Dinas Pengairan Kabupaten Malang yang sampai saat ini
belum jelas status kepemilikannya sehingga secara tidak langsung
berpengaruh terhadap PAD pada Dinas Pengairan;
4. Belum optimalnya pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air
( HIPPA ) dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi;
5. Kurangnya kendaraan untuk Operasional Dinas khususnya untuk
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Juru Pengairan, termasuk
alat-alat berat penunjang optimalisasi sumber daya air;
6. Banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang pensiun namun
tidak ada penambahan tenaga baru baik Pegawai Negeri Sipil
maupun Kontrak, sehingga sangat mempengaruhi Kinerja Dinas.
Untuk itu kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Malang, khususnya yang dialokasikan untuk Dinas
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
9
Pengairan harus disiasati dengan mengoptimalkan penganggaran
pada kegiatan-kegiatan non konstruksi pendukung peningkatan
infrastruktur, diantaranya:
- pembenahan dan pemutakhiran database bidang sumber daya
air Kabupaten Malang;
- pengadaan kendaraan operasional (sepeda motor) untuk Juru
Pengairan;
- pembinaan dan legalisasi kelembagaan Himpunan Petani
Pemakai Air (HIPPA), diikuti dengan pemberdayaan HIPPA
dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi utama;
- legalisasi status kepemilikan Kekayaan Daerah berupa Tanah-
tanah Yang Dikelola Dinas Pengairan Kabupaten Malang;
- penyediaan bahan-bahan pengendali banjir/bencana alam
antara lain bronjong dan karung plastik.
2. Untuk kegiatan konstruksi/sarana prasarana sebagai tolok ukur
pencapaian sasaran pembangunan bidang pengairan, perlu
diupayakan pengajuan anggaran pada Pemerintah Pusat melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pemerintah Provinsi melalui
Bantuan Keuangan Provinsi (BK-Prov).
3. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Malang untuk Dinas Pengairan mencukupi, sesuai dengan prioritas
pembangunan Kabupaten Malang tahun 2015 yakni peningkatan
infrastruktur, maka alokasi penganggaran diprioritaskan untuk
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana
prasarana jaringan irigasi.
Selengkapnya, rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2014
pada Dinas Pengairan Kabupaten Malang disajikan dalam Tabel 2.1.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
10
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
11
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
12
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
13
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
14
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
15
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
16
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
17
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH
Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki berbagai program dan
kegiatan khususnya di bidang sumber daya air, tentunya Dinas
Pengairan tidak bisa lepas dari pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2010
mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, telah ditetapkan indikator Standar Pelayanan
Minimal untuk jenis pelayanan dasar Sumber Daya Air yakni
“Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada”. Nilai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
(Standar Nasional) adalah 70%, dengan rumus : jumlah air yang
tersedia pada tiap musim tanam, dibagi dengan jumlah air irigasi yang
dibutuhkan sesuai dengan rencana tata tanam.
Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal sesuai
Standar Nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target
indikator kinerja utama Dinas Pengairan yang dijabarkan lebih detil
pada indikator kinerja masing-masing bidang yakni Bidang
Pengembangan Konservasi Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan,
Bidang Operasi & Pemeliharaan serta Bidang Bina Manfaat. Adapun
pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pengairan pada tahun
2012 adalah 62,18% dan tahun 2013 adalah 69,25%. Sedangkan
proyeksi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pengairan pada
tahun 2014 adalah 70% dan tahun 2015 diharapkan mencapai 70%
sesuai Standar Nasional.
Kinerja pelayanan Dinas Pengairan juga dapat diukur dari
pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci
sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
18
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
19
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, tingkat kinerja
pelayanan Dinas Pengairan diukur dari pencapaian target indikator kinerja
utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian
kinerja pelayanan Dinas Pengairan Kabupaten Malang pada tahun 2013
adalah 69,25% dari Standar Nasional yang ditetapkan sebesar 70%.
Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan diantaranya:
keterbatasan anggaran untuk pembangunan, peningkatan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan irigasi. Hal ini
tidak sebanding dengan jumlah jaringan irigasi yang mengalami
kerusakan;
minimnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya
petugas Operasi & Pemeliharaan jaringan irigasi, tidak sebanding
dengan luasan baku sawah Kabupaten Malang yang mencapai 45.885,5
Ha;
Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
jaringan irigasi (banyaknya pelanggaran penyadapan liar pada saluran
irigasi, membuang sampah pada saluran irigasi, mendirikan bangunan
di atas saluran irigasi, dll).
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Pengairan sebagaimana disebutkan di atas tentunya
akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang 2010-
2015, MADEP MANTEB, diantaranya adalah pencapaian ketersediaan dan
kualitas infrastruktur daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah yang
berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Namun
demikian, terdapat beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan
Dinas Pengairan khususnya untuk mewujudkan visi-misi di atas, yakni:
- potensi sumber air yang masih sangat banyak di wilayah Kabupaten
Malang, yang apabila dieksplorasi menjadi suatu sistem irigasi baru
akan sangat mendukung program Nasional di bidang Ketahanan
Pangan sekaligus sebagai solusi dari permasalahan alih fungsi lahan.
Namun hal tersebut tentunya perlu mendapat dukungan anggaran yang
mencukupi, karena pembangunan suatu sistem irigasi baru harus
melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sekaligus
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sinergis dan
berkesinambungan.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan
Kabupaten Malang, antara lain:
1. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber
daya air, baik air permukaan maupun air tanah;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang beririgasi;
3. Meningkatnya sedimentasi;
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
20
4. Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
5. Meningkatnya daya rusak air;
6. Terjadinya konflik pemanfaatan air baku dan air irigasi;
7. Kurangnya partisipasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) /
Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) / Induk Himpunan
Petani Pemakai Air (IHIPPA) terhadap pemeliharaan jaringan irigasi dan
bangunan pelengkapnya;
8. Ancaman kinerja Dinas akibat semakin berkurangnya sumber daya
manusia terutama di wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pengaruh perubahan iklim global.
2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang
Tahun 2015, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten
Malang untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil analisis kebutuhan
program dan kegiatan merupakan penjabaran Program dan Kegiatan Dinas
Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015, yang telah ditetapkan pada
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Tahun 2011 – 2015 ditambah
dengan usulan program kegiatan masyarakat yang dapat diakomodasi pada
usulan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015.
Dari hasil review Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap
analisis kebutuhan kegiatan dan anggaran Dinas Pengairan tahun 2015,
diperoleh besaran pagu indikatif yang sama. Dengan kata lain, analisis
kebutuhan kegiatan dan anggaran Dinas Pengairan telah sesuai dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Review analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2014 selengkapnya disajikan
pada Tabel 2.4.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
21
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
22
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
23
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
24
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
25
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
26
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, yang berasal dari kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait yang terkoordinasi dalam satu usulan
program dan kegiatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Malang Tahun 2014. Hasil Musrenbang tahun
2014 sebanyak 207 usulan. Usulan program dan kegiatan ditampilkan
dalam Tabel 2.5. Adapun pemeringkatan prioritas program dan kegiatan
usulan masyarakat ditentukan berdasarkan luas baku sawah,
selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.6. Selanjutnya, akan dilakukan
survey identifikasi guna menentukan prioritas penanganan pada tahun
2015.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
27
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
28
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
29
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
30
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
31
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
32
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
33
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
34
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
35
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
36
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
37
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
38
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
39
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
40
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor
17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
Visi Pembangunan Nasional jangka panjang adalah terwujudnya Indonesia
yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.
Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara
Indonesia baik dewasa ini maupun dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka
arah kebijakan umum pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi
pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya,
secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai
Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk
percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu
pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan
infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup
secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan
penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya
ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan
dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung
jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua
bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan
kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan
kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem
hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu.
Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten
diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
Adapun prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-
2014 (11 prioritas) yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut:
1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur;
2. Prioritas Bidang Kesehatan;
3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;
4. Prioritas Ketahanan Pangan;
5. Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca
Konflik;
6. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
41
7. Prioritas di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
8. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha.
Arah kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 adalah sebagai
berikut:
1. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air
baku diprioritaskan pada pemenuhan pokok rumah tangga penduduk
miskin, terutama di wilayah rawan defisit air;
2. Pemulihan awal pelayanan sumber daya air rusak akibat bencana alam
dilakukan secara darurat, terutama penyediaan air baku bagi
masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber-sumber air
permukaan, dan pengendalian banjir dengan pendekatan Flood
Managemet;
3. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat
yang dihuni masyarakat miskin, dan wilayah strategis;
4. Penanggulangan banjir berulang pada wilayah tertentu dilakukan
melalui perbaikan manajemen air daerah aliran sungai (DAS);
5. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara
konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara
pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand
dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka
pendek dan kepentingan jangka panjang untuk menciptakan pola
pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan;
6. Konservasi sumber-sumber air menggunakan pendekatan vegetatif,
diimbangi upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih
bersifat quick yielding;
7. Mengedepankan pembangunan tanpungan air berskala kecil.
Pembangunan tampungan air berskala besar perlu pertimbangan lebih
hati-hati, karena menghadapi masalah lebih kompleks, terutama isu
sosial dan lingkungan;
8. Meningkatkan konservasi sumber-sumber air ditujukan untuk
melestarikan kuantitas air, dan juga memeihara kualitas air;
9. Meningkatkan upaya konservasi air tanah melalui pengisian kembali
(recharging), pembuatan sumur resapan, atau aplikasi teknologi lain
yang tersedia dan layak;
10. Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan, embung dan ranu
(telaga), serta pengamanan daerah aliran sungai untuk melindungi
sumber daya air dan bencana banjir;
11. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan
kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan
irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal
irigasi berfungsi rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan
pemeliharaan;
12. Rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan diprioritaskan pada areal
yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapannya sudah
siap, terutama di daerah lumbung padi;
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
42
13. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan dalam seluruh
proses kegiatannya dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dan
petani;
14. Mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan melalui
pengembangan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia
mempertahankan lahan sawahnya;
15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara
pemangku kepentingan tidak hanya pada saat kejadiaan banjir, tapi
juga pada tahap pencegahan, serta pemulihan pasca bencana;
16. Mengamankan pantai-pantai dari abrasi, terutama pada pulau-pulau
kecil, serta pusat kegiatan ekonomi, terutama yang terkait/terpengaruh
oleh muara sungai;
17. Mengendalikan pemanfaatan air tanah untuk menjaga kelestarian
lingkungan;
18. Mengembangkan modal sosial pengelolaan sumber daya air melalui
pendekatan budaya, dengan menggali dan merevitalisasi kearifan lokal
(local wisdom);
19. Menata kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui pengaturan
kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku
kepentingan;
20. Mendorong keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam satu
wilayah sungai antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH
3.2.1. Tujuan Umum
a. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah
pada pemanfaatan sumber daya air untuk
membangun/mendukung sektor pertanian yang berdaya saing
dan berkelanjutan;
b. Meningkatkan ketersediaan air baku untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga, terutama masyarakat miskin di
pedesaan dan perkotaan, industri serta pertanian.
3.2.2. Tujuan Khusus
a. Mewujudkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan jaringan
irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya untuk
meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pertanian, dan
pengendalian pemanfaatan air tanah untu irigasi;
b. Meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber
daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan, serta menjamin
kemampuan keterbaharuan dan berkelanjutannya sehingga
dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan
berkelanjutan serta mengendalikan eksploitasi air tanah;
c. Mengurangi tingkat resiko dan lama genangan banjir, serta
menanggulangi akibat banjir dan abrasi air laut yang menimpa
daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya,
sehingga dampak bencana banjir dan kekeringan dapat dikurangi,
serta terlindungnya daerah pantai dari abrasi laut, terutama pada
pulau-pulau kecil, dan wilayah strategis serta yang
terkait/terpengaruh oleh muara sungai.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
43
3.2.3. Sasaran
a. Operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi saluran pembawa
dan pembuang serta prasarana air baku lainnya;
b. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air
baku terutama;
c. Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan
kegiatan pengelolaan dan distribusi;
d. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola
dan memanfaatkan sumber daya air melalui swakelola;
e. Peningkatan pembangunan prasarana pengendali banjir dan
pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan
bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah
tertinggal;
f. Mendukung peningkatan pembangunan embung-embung untuk
penampungan air hujan diwilayah rawan banjir sekaligus
berfungsi untuk kegiatan perikanan, irigasi dan sumber air baku;
g. Pemberdayaan dan pengembangan budaya masyarakat setempat
dalam mengendalikan banjir;
h. Peningkatan kinerja jaringan irigasi yang belum berfungsi;
i. Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan
lainnya diwilayah kabupaten Malang;
j. Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah
dikembangkan;
k. Rehabilitasi bangunan waduk, embung dan bangunan
penampung air lainnya dalam skala kecil diwilayah rawan
kekeringan;
l. Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan air waduk, danau,
embung dan bangunan penampungan air lainnya, termasuk
untuk pengembangan wisata tirta;
m. Pembangunan sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat
memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, actual
dan mudah diakses;
n. Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan
Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam hal teknis,
organisasi dan administrasi pengembangan dan pengelolaan
irigasi dan sumber daya air lainnya;
o. Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan
sumber daya air.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
44
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan pada Dinas Pengairan Kabupaten Malang
Tahun 2015, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pengairan Tahun 2011 – 2015,
adalah:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
1) Penyediaan jasa surat menyurat;
2) Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik;
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional;
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas;
6) Penyediaan alat tulis kantor;
7) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9) Penyediaan makanan dan minuman;
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan:
1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
3) Pengadaan peralatan gedung kantor
4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
8) Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler;
9) Pengadaan mebeleur.
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan pengadaan
pakaian khusus hari-hari tertentu;
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2) Penyusunan laporan keuangan semesteran;
F. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan:
1) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi;
2) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
45
3) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun;
4) Pemberdayaan petani pemakai air;
5) Pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan pengairan
lainnya;
6) Verifikasi teknis dan pengendalian mutu bidang Pengairan;
7) Perencanaan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan;
8) Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan;
9) Pemeliharaan peralatan dan perbekalan penunjang optimalisasi
sumber daya air;
10) Pelayanan, pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah negara.
G. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan kegiatan:
1) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
2) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air;
H. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan:
1) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung
air lainnya;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai,
danau, rawa dan sumber daya air;
I. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan:
1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir;
2) Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai;
J. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
dengan kegiatan:
1) Perencanaan pengembangan infrastruktur;
Terkait dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender,
hal ini dilekatkan pada kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air.
Indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan Petani
Pemakai Air (pembentukan Gabungan Petani Pemakai Air, legalisasi
Gabungan Petani Pemakai Air dan pembinaan/perkuatan kelembagaan),
diharapkan keterlibatan wanita dalam mengikuti pelatihan/pembinaan
adalah 30% dari peserta dan keterlibatan dalam kelembagaan Gabungan
Petani Pemakai Air sebesar 15% dari anggota dan pengurus.
Penjabaran tentang indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja,
serta pagu indikatif program/kegiatan tahun 2015 lebih lengkap disajikan
dalam tabel 4.1.
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
46
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
47
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
48
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
49
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
50
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
51
D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc
52
BAB V
PENUTUP
Sebagaimana telah diuraikan di depan (Bab I sampai dengan
Bab IV), dimana Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 ini merupakan penjabaran
yang lebih detail dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan
2011 – 2015. Beberapa Program dan Kegiatan yang tidak dapat
terealisasi dalam Tahun Anggaran 2011-2014, akan diusulkan dalam
Tahun Anggaran 2015. Dengan demikian visi dan misi MADEP MANTEB
yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Malang
sampai dengan Tahun 2015 dapat terealisasi, dan kinerja pelayanan
Dinas Pengairan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 dapat dicapai.
Selanjutnya, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pengairan Tahun 2015 yang telah disusun ini akan digunakan
sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015.
Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten
Malang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengairan
Kabupaten Malang berharap agar dalam pelaksanaan program/
kegiatan selama kurun waktu 2011-2015 dapat memberikan dampak
positif terhadap pembangunan sumber daya air di Kabupaten Malang.
Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA DINAS PENGAIRAN
KABUPATEN MALANG
Ir. AGUS PRIYANTO Pembina Utama Muda
NIP. 19580630 198508 1 002