2008

TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

IKATAN SENAT MAHASISWA KEDOKTERAN INDONESIA

Berdasarkan keputusan bersama dalam menyikapi bidang internal pada

pembahasan Presiden Meeting, Musyawarah Nasional-Musyawarah Kerja

Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia XIV , dalam

menganalisis tiap-tiap organisasi kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran

sebagai wadah bagi mahasiswa dalam menumbuhkembangkan Tri Dharma

Perguruan Tinggi : visi intelektual, sikap ilmiah, dan komitmen yang progresif

dalam mengabdi sebagai penyuara kebenaran dan keadilan dan motor

perubahan sehingga terbentuk insan akademis yang memiliki kemandirian,

kepemimpinan dan kepedulian sosial maka diambil keputusan bersama untuk

pelaksanaan Revitalisasi Organisasi ISMKI. Revitalisasi Organisasi ISMKI

ini menjadi salah satu aktivitas intelektual dalam menetapkan keputusan serta

komitmen bersama setelah menganalisis refleksi fungsi dan peran dari tiap-tiap

komponen lembaga eksekutif . Revitalisasi Organisasi ISMKI menggambarkan

beberapa komponen secara instruksional maupun koordinasi antara Badan

Eksekutif Mahasiswa termasuk kepengurusannya, Himpunan Mahasiswa

Jurusan, Badan Semi Otonom atau Badan Kelengkapan , serta kedudukan

ISMKI sebagai refleksi serta perwakilan BEM. Melalui Revitalisasi Organisasi

ISMKI ini diharapkan refleksi struktural dan fungsional setiap komponen

menggambarkan pola koordinasi serta regulasi untuk upaya memaksimalkan

wadah BEM bagi aplikasi Tri DharmaPerguruan Tinggi.

BAB I

PENGERTIAN, BENTUK, DAN STATUS

Pasal 1. Pengertian

Organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran adalah wadah bagi mahasiswa

dalam menumbuh kembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi : visi intelektual,

sikap ilmiah, dan komitmen yang progresif dalam mengabdi sebagai penyuara

kebenaran dan keadilan dan motor perubahan sehingga terbentuk insan

akademis yang memiliki kemandirian, kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Pasal 2. Bentuk Organisasi

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yang melaksanakan

berbagai aktivitas mahasiswa di fakultas sebagai lembaga eksekutif

disebut Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM.

2. Organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan berdasarkan

spesifikasi minat, bakat, kesejahteraan mahasiswa, penalaran dan

keilmuan serta pengabdian masyarakat berada di bawah bidang-bidang

eksekutif disebut Badan Kelengkapan yang selanjutnya disingkat BK.

3. Lembaga non departemen BEM Fakultas yang berkoordinasi kepada

bidang eksternal atau hubungan luar dan bertanggung jawab kepada

Gubernur BEM sebagai pemegang mandat dan perwakilan BEM terhadap

ISMKI disebut Biro ISMKI.

4. Organisasi mahasiswa di tingkat jurusan sebagai lembaga non

departemen BEM Fakultas disebut Himpunan Mahasiswa Jurusan yang

selanjutnya disingkat HMJ.

5. Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yang merupakan

perwakilan mahasiswa tertinggi di fakultas sebagai lembaga legislatif.

Pasal 3. Status

Organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran adalah organisasi mahasiswa.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4. Tujuan

1. Terbinanya mahasiswa kedokteran sebagai insan akademis menuju

terwujudnya dokter yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

2. Mempererat persatuan dan kesatuan mahasiswa.

3. Terwujudnya kader-kader pemimpin yang memiliki intergritas dan

idealisme yang tinggi sebagai penerus perjuangan bangsa dalam

mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pasal 5. Sifat

Organisasi kemahasiswaan bersifat independen, non politik, dan demokratis.

BAB III

FUNGSI DAN PERAN

Pasal 6. Fungsi

Organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran berfungsi sebagai wadah bagi

mahasiswa dan civitas akademika.

Pasal 7. Peran

Organisasi kemahasiswaan sebagai pemersatu mahasiswa di tingkat fakultas,

pelaku advokasi kebijakan pendidikan, keilmiahan, kemahasiswaan, dan

profesionalisme, serta berkontribusi dalam pengabdian masyarakat sebagai

pelaku perubahan.

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 8. Kedudukan

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berkedudukan di tingkat fakultas dan

merupakan satu-satunya lembaga eksekutif yang otonom di fakultas.

Pasal 9. Fungsi

1. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk menjabarkan serta

melaksanakan TLO.

2. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat kerakyatan,

keilmuan, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 10. Tugas dan Wewenang

1. Sebagai regulator aktivitas kemahasiswaan.

2. Melaksanakan dan menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang

berhubungan dengan regulasi aktivitas kemahasiswaan di tingkat fakultas

kepada seluruh mahasiswa.

3. Memberikan laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban selama

periode kepengurusan kepada seluruh mahasiswa.

4. Melaksanakan rapat internal dan rapat pleno.

5. Mengawasi dan memfasilitasi aktivitas Biro ISMKI.

6. Mengawasi dan memfasilitasi aktivitas BK.

7. Mengawasi dan memfasilitasi aktivitas HMJ.

8. Memfasilitasi aktivitas lembaga legislatif.

9. Mengesahkan pengurus BK dan personil Biro ISMKI.

Pasal 11. Struktur Kepengurusan

1. Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuansatuan

organisasi atau bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pimpinan,

wewenang dan tanggungjawab serta pada masing-masing personel dalam

totalitas organisasi. Lazimnya struktur organisasi akan kelihatan semakin

jelas dan tegas apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi.

Ditinjau dari struktur organisasi maka bentuk organisasi yang

dipergunakan dalam kepengurus BEM adalah bentuk organisasi

fungsional.

2. Kepengurusan BEM terbagi atas gubernur, sekretaris umum, bendahara

umum dan terbagi atas departemen komunikasi, informasi, administrasi,

dan kesekretariatan, departemen dana usaha, departemen kerohanian,

departemen pendidikan, profesi dan penilitian, departemen minat bakat,

departemen advokasi, komunikasi, dan hubungan masyarakat,

departemen pengabdian masyarakat, departemen pengembangan sumber

daya mahasiswa, departemen eksternal, departemen kajian strategis, dan

departemen-departemen lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan

organisasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kinerja

kepengurusan.

3. Dalam organisasi yang berbentuk fungsional, wewenang dari gubernur

didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau departemen-

departemen kerja. Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang

kerja itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan

tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional

tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan oleh pimpinan masingmasing

kepada gubernur BEM.

Bagian I

Gubernur

Pasal 12. Status

Merupakan struktural yang bertanggung jawab penuh dalam pengkoordinasian

setiap struktur di BEM dan bertanggungjawab terhadap kinerja kepengurusan.


1. Gubernur menentukan ketua-ketua departemen.

2. Dapat me-reshuffle setiap struktur di BEM dalam perode kepengurusan.

3. Memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan BK, Biro

ISMKI, dan HMJ derdasarkan TLO.

4. Mengesahkan ketua BK dan menerima laporan kerja pengurus BK.

5. Mengesahkan personel Biro ISMKI dan menerima laporan kerja Biro

ISMKI.

6. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa.

Bagian II

Wakil Gubernur

Pasal 14. Status

Merupakan struktur tertinggi setelah Gubernur di lingkungan BEM yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur BEM.


1. Bertugas membantu Gubernur BEM dalam mengkoordinasikan ketetapan

periode kepengurusan BEM.

2. Menyelenggarakan pembinaan unit organisasi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi di lingkungan BEM melalui

setiap departemen-departemen.

Bagian III

Sekretaris Umum

Pasal 16. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan bidang data

pustaka, administrasi ketatausahaan dan penerangan serta hubungan internal

organisasi serta mahasiswa di fakultas dengan berkoordinasi dengan departemen

komunikasi, informasi, administrasi, dan kesekretariatan.


Membuat tertib administrasi yang relevan sesuai dengan tuntutan dan

perkembangan internal dan eksternal organisasi serta berkoordnasi dengan

departemen komunikasi, informasi, administrasi, dan kesekretariatan.

Bagian IV

Bendahara Umum

Pasal 18. Status

Merupakan sturuktur yang bertanggung jawab penuh serta mengkoordinasikan

kegiatan di bidang keuangan di tingkat fakultas.


1. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan

pengeluaran kepengurusan BEM berdasarkan pedoman administrasi

keuangan yang disusun untuk keperluan ini.

2. Mengelola keuangan BEM serta perkembangannya.

3. Memberikan pertimbangan kepada gubernur/ wakil gubernur untuk

pengambilan keputusan menyangkut keuangan.

4. Mengevaluasi dan menerima laporan keuangan setiap departemen, BK,

serta aktivitas kemahasiswaan lain di tingkat fakultas.

5. Mengkoordinasi pelaksanaan program kerja departemen dana usaha.

Bagian V

Departemen Komunikasi, Informasi, Administrasi, dan Kesekretariatan

Pasal 20. Status

Merupakan sturuktur yang bertanggung jawab penuh dalam operasional

komunikasi, informasi, administrasi, dan kesekretariatan lintas departemen

dalam aktivitas internal BEM.


1. Membuat tertib administrasi yang relevan sesuai dengan tuntutan dan

perkembangan internal dan eksternal organisasi.

2. Melaksanakan aktivitas yang mendorong terwujudnya kesekretariatan

sebagai pusat dokumentasi dan informasi organisasi.

3. Melengkapi sarana dan prasarana kesekretariatan dalam rangka

modernisasi organisasi.

4. Menyusun data base dan memanfaatkannya sebagai pertimbangan

internal organisasi.

5. Menyelenggarakan aktivitas yang dapat menambah pengetahuan dan

keterampilan personil bidang kesekretariatan guna meningkatkan

kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan.

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha

perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan

kesekretariatan.

Bagian VI

Departemen Dana Usaha

Pasal 22. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan dalam bidang

kewirausahaan dan pengembangan profesi di tingkat fakultas.


1. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan

ketentuan organisasi yang berlaku.

2. Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi

yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi.

Bagian VII

Departemen Kerohanian

Pasal 24. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada pembinaan kerohanian

mahasiswa serta operasional aktivitas kerohanian di tingkat fakultas untuk

peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.


1. Menyelenggarakan pembinaan kerohanian mahasiswa dengan melakukan

aktivitas berkala serta berkesinambungan.

2. Menyelenggarakan proyek-poyek kerja yang memberikan dampak positif

bagi peningkatan kualitas dan kuantitas aktivitas pembinaan kerohanian

mahasiswa tingkat fakultas seperti diskusi, kurikulum aktivitas dan

metode training dan sebagainya.

3. Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan

kerohanian mahasiswa tingkat fakultas.

Bagian VIII

Departemen Pendidikan, Profesi, dan Penelitian

Pasal 26. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada operasional

pencapaian iklim kampus yang kondusif menanggapi kebutuhan serta

perkembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pendidikan tinggi,

profesionalisme, serta keilmiahan di tingkat fakultas.


1. Memprakarsai kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kapasitas

pendidikan, profesi, dan penelitian di lingkungan fakultas.

2. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan kapasitas pendidikan,

profesi, dan penelitian di lingkungan fakultas.

3. Menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium dan sebagainya yang

berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem

pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya yang

berkaitan dengan peningkatan profesionalisme mahasiswa di tingkat

fakultas.

4. Memprakarsai kegiatan-kegiatan menciptakan iklim keilmiahan yang

kondusif menuju “research doctor”.

Bagian IX

Departemen Minat Bakat

Pasal 28. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan serta

operasional yang menumbuhkembangkan minat dan bakat mahasiswa di tingkat

fakultas.


Menyelenggarakan proyek-poyek kerja yang memberikan dampak positif bagi

peningkatan minat dan bakat mahasiswa tingkat fakultas .

Bagian X

Departemen Advokasi, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 30. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada operasional dalam

mengakomodir aspirasi dari mahasiswa tingkat fakultas sebagai media jembatan

mahasiswa-pihak dekanat dalam upaya memenuhi kebutuhan serta memberi

solusi atas aspirasi mahasiswa tingkat fakultas dalam menanggapi aktivitas

kemahasiswaan, pendidikan tinggi, serta profesionalisme.


1. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap aspirasi mahasiswa tingkat

fakultas yang berkaitan dengan aspek pendidikan tinggi, aktivitas

kemahasiswaan, ruang lingkup kesehatan, serta peningkatan

profesionalisme mahasiswa tingkat fakultas.

2. Berperan aktif dalam usaha advokasi mengakomodir aspirasi dari

mahasiswa tingkat fakultas yang berkaitan dengan aspek pendidikan

tinggi, aktivitas kemahasiswaan, ruang lingkup kesehatan, serta

peningkatan profesionalisme mahasiswa tingkat fakultas.

3. Menjalankan fungsi BEM sebagai wadah pusat informasi kebutuhan

mahasiswa tingkat fakultas melalui berbagai media.

4. Menjalankan fungsi BEM sebagai wadah pusat informasi aktivitas

kemahasiswaan melalui berbagai media.

5.

Bagian XI

Departemen Pengabdian Masyarakat

Pasal 32. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan dan

operasional mahasiswa tingkat fakultas demi terbinanya aplikasi Tri Dharma

Perguruan Tinggi khususnya Pengabdian Masyarakat.


1. Advokasi kebijakan strategis sebagai perwujudan peran aktif mahasiswa

tingkat fakultas dalam mendukung sinergitas gerak mahasiswa dalam

memperkenalkan fungsi diri sebagai agent of health sejak mahasiswa.

2. Alur dan pola pencitraan yang sistematis sebagai perangkat internalisasi

dalam mewujudkan aktivitas mahasiswa di tingkat fakultas terhadap

lingkungan kesehatan sebagai salah satu wujud pengabdian terhadap

masyarakat.

3. Membangun budaya mahasiswa tingkat fakultas yang memiliki

paradigma pengabdian masyarakat sebagai kerangka utama dalam

mendukung aktivitas dan kerja nyata aktivitas BEM kepada masyarakat.

4. Mengoptimalisasikan aktivitas mahasiswa serta civitas akademika dalam

membangun iklim kondusif fakultas penuh jiwa pengabdian.

Bagian XII

Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

Pasal 34. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan pembinaan

mahasiswa di tingkat fakultas.


1. Melakukan kegiatan dan koordinasi pengembangan sumber daya

mahasiswa sebagai insan organisatoris yang dapat menunjang kulitas

kerja BEM.

2. Menyempurnakan dan merealisasikan sistem kaderisasi yang sistematis,

integral dan terarah.

3. Mengkoordinasikan secara operasional dari kerja dan proyek bidang dan

pengembangan sistem kaderisasi mahasiswa dengan melakukan kerja

sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan mahasiswa untuk

meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa di tingkat fakultas,

wilayah, maupun nasional.

Bagian XIII

Departemen Eksternal

Pasal 36. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada eksistensi BEM serta

operasional koordinasi BEM dengan eksternal BEM.


1. Menjalin silaturahmi dan kerjasama yang harmonis dengan institusi lain.

2. Melakukan usaha-usaha pengokohan eksistensiBEM di tatanan lokal,

wilayah, nasional dan internasional

3. Mengirimkan delegasi ke semua kegiatan kemahasiswaan sebagai upaya

pengembangan BEM serta aktivitas kemahasiswaan, pendidikan tinggi,

serta profesionalisme di tingkat fakultas bagi seluruh civitas akademika

baik tingkat wilayah, nasional dan internasional.

4. Berkoordinasi dengan departemen lain dalam pengiriman delegasi serta

pola serta follow up pendelegasian.

5.

Bagian XIV

Departemen Kajian Strategis

Pasal 38. Status

Merupakan struktur yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan dalam bidang

perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan ditingkat fakultas sebagai

wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam beraktivitas dan

berpartisipasi dalam pengkajian serta menyikapi poin-poin strategis dalam

ruang lingkup kebijakan kemahasiswaan, pendidikan tinggi, profesionalisme,

serta kesehatan.


1. Berperan aktif dalam usaha pengkajian kebijakan strategis yang berkaitan

dengan aspek pendidikan tinggi, aktivitas kemahasiswaan, ruang lingkup

kesehatan, serta peningkatan profesionalisme mahasiswa tingkat fakultas

baik isu lokal maupun nasional.

2. Menjadi poros pemersatu pergerakan mahasiswa tingkat fakultas dalam

menyikapi isu-isu kebijakan baik dalam aspek pendidikan tinggi, aktivitas

kemahasiswaan, ruang lingkup kesehatan, serta peningkatan

profesionalisme mahasiswa tingkat fakultas.

BAB V

BADAN KELENGKAPAN

Pasal 40. Kedudukan

BK adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai

wahana beraktivitas di bidang tertentu secara profesional di

bawah koordinasi departemen yang spesifik dalam struktur pimpinan setingkat

dan bersifat semi-otonom terhadap struktur pimpinan.

Pasal 41. Fungsi

BK berfungsi sebagai penyalur minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa dan

pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis sebagai wujud aktivitas

kegiatan kemahasiswaan.


1. BK memiliki pedoman Anggaran Dasar sendiri sebagai pengarah

konstitusional yang tidak bertentangan dengan TLO.

2. BK hanya mengadakan kegiatan internal kampus dengan sasaran anggota

BK serta mahasiswa kedokteran umumnya.


1. Struktur kepengurusan BK diberikan sepenuhnya kepada BK berdasarkan

kebutuhan dan aturan yang berlaku pada BK tersebut.

2. Ketua BK dipilih melalui rapat tertinggi BK.

3. Ketua BK dilantik oleh gubernur BEM.

Pasal 44. Tahapan Pembentukan

1. Telah melaksanakan kegiatan mandiri yang terbuka untuk seluruh

mahasiswa yang berkesinambungan dan mendukung usaha BEM serta

berkoordinasi dengan departemen spesifik dalam struktur pimpinan

setingkat BEM.

2. Pengesahan Anggaran Dasar.

3. Pengajuan legalisasi dibahas dan disahkan di rapat tertinggi BEM.

Pasal 45. Aturan Kerja

1. Kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kegiatan BK tanpa melibatkan

BEM adalah kegiatan internal pengurus BK, anggota BK, maupun

kegiatan rutin internal organisasi BK.

2. Jika kegiatan BK melibatkan kegiatan vital aktivitas nyata Tri Dharma

Perguruan Tinggi serta mengikutsertakan seluruh mahasiswa maupun

civitas akademika fakultas maka kegiatan tersebut mengatasnamakan

kegiatan BEM.

3. Jika aktivitas BK sejalan dengan beberapa aktivitas vital yang

merefleksikan jiwa pengabdian masyarakat dan kebutuhan pendidikan

serta profesionalisme serta melibatkan civitas akademika secara

keseluruhan sebagai sasaran dan target aktivitas maka kegiatan tersebut

mengatasnamakan kegiatan BEM.

4. Jika aktivitas BK melibatkan eksternal fakultas, maka kegiatan tersebut


5. BK memiliki tertib administrasi dan keuangan sendiri pada aktivitas

internal organisasi BK.

6. Ketua BK langsung bertanggungjawab terhadap Gubernur BEM.

7. Pengawasan BK dilaksanakan oleh BEM melalui evaluasi berkala serta

adanya koordinasi BK dengan departemen yang spesifik dalam struktur

BEM demi tertibnya regulasi aktivitas kemahasiswaan dalam lingkungan

fakultas serta upaya saling mengisi serta membangun antar-BK demi

sinergisme pemberdayaan sumber daya setiap mahasiswa dalam

menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas dan pengembangan aktivitas

kemahasiswaan dalam lingkup fakultas.

BAB VI

BIRO ISMKI

Pasal 46. Kedudukan

Biro ISMKI berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan lembaga

nondepartemen yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur BEM serta

berkoordinasi kepada BEM melalui departemen eksternal BEM.

Pasal 47. Fungsi

Biro ISMKI berfungsi sebagai wadah koordinasi BEM-ISMKI.


1. Biro ISMKI menjadi wadah distribusi BEM dalam berkoordinasi ke

ISMKI dalam berkarya dan memberi kesempatan kepada mahasiswa

kedokteran Indonesia dalam realisasi program ISMKI dengan pengerahan

bersama setiap individu mahasiswa sebagai bagian dari rantai aktivitas

yang memiliki persamaan fungsi dan kepemilikan aktivitas sebagai

pelaku dalam tatanan lokal, nasional, dan internasional.

2. Membangun iklim kelembagaan antarorganisasi dalam wadah

kebersamaan paradigma dan rasa kepemilikan dalam aktivitas yang

terencana, terealisasi, dan ter-follow up, sehingga secara real terasa

menfaatnya sebagai satuan aktivitas dari mahasiswa kedokteran

Indonesia, oleh mahasiswa kedokteran Indonesia, dan untuk mahasiswa

kedokteran Indonesia demi pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi dan

nilai-nilai Pengabdian Masyarakat sebagai ruh orientasi sebuah motor

organisasi.

3. Biro ISMKI memiliki tanggung jawab atas internal BEM dan

perkembangan aktivitas kemahasiswaan di institusinya dan peranan dan

fungsi dalam pendistribusian terkait struktural setiap personilnya.


1. Telah mendapat legalisasi dari Gubernur BEM sebagai individu yang

secara sah didistribusikan oleh BEM untuk berkoordinasi dengan ISMKI

melalui proses standard fit and proper test serta berkoordinasi dengan

departemen eksternal dalam struktur pimpinan setingkat BEM untuk

kemudian disosialisasikan sesuai kebutuhan dan wilayah kerja per

departemen BEM.

2. Pengajuan legalisasi komponen Biro ISMKI dibahas dan disahkan di

rapat tertinggi BEM.


1. Biro ISMKI terdiri dari orang-orang pilihan yang telah melalui proses

legalisasi dalam tatanan BEM oleh Ggubernur BEM.

2. Biro ISMKI memiliki fungsional dari peranannya sebagai perwakilan

BEM di ISMKI.

3. Personil Biro ISMKI nantinya akan didistribusikan oleh BEM menjadi

bagian dari struktural ke-ISMKI-an baik di tatanan nasional maupun

wilayah, menjadi perwakilan koordinasi dari tiap departemen dalam BEM

dalam setiap aktivitas komunikasi dalam diskusi aktivitas tatanan wilayah

dan nasional, maupun sebagai BK yang berkoordinasi dan beraktivitas

dalam wilayah kerja tertentu yang berkoordinasi dan memiliki persamaan

aktivitas di tatanan wilayah dan nasional.

BAB VII

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 51. Kedudukan

HMJ berkedudukan di tingkat jurusan/program studi dan merupakan lembaga

nondepartemen di bawah BEM.

Pasal 52. Fungsi

1. HMJ mewadahi forum silaturahmi di tingkat jurusan/program studi.

2. HMJ merupakan sarana aspirasi mahasiswa di tingkat jurusan/program

studi.

3. HMJ melaksanakan kegiatan-kegiatan yang spesifik untuk di tingkat

jurusan/program studi.


1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan silaturahmi.

2. Memberikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban

kepengurusan kepada Gubernur BEM.


1. Kepengurusan HMJ terdiri atas presidium inti serta departemen-

departemen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kinerja kepengurusan yang

disesuaikan dengan fungsi dan tugas HMJ serta koordinasi dengan

struktur BEM.

2. Pengurus HMJ adalah perwakilan mahasiswa tingkat jurusan/program

studi.

3. Masa kepengurusan HMJ berlangsung sinergis dengan BEM.


1. HMJ dibentuk apabila terdapat dua atau lebih jurusan/program studi di

dalam fakultas.

2. Ketua HMJ langsung bertanggung jawab kepada Gubernur BEM.

3. HMJ mengajukan legalisasi aktivitas sejalan dengan masa kepengurusan

BEM.


1. Kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kegiatan HMJ tanpa

melibatkan BEM adalah kegiatan internal yang spesifik untuk mahasiswa

di tingkat jurusan/program studi maupun kegiatan rutin internal

organisasi HMJ.

2. Jika aktivitas HMJ melibatkan eksternal fakultas, maka kegiatan tersebut


3. HMJ memiliki tertib administrasi dan keuangan sendiri pada aktivitas

internal organisasi BK.

4. Ketua BK langsung bertanggungjawab terhadap Gubernur BEM.

BAB VIII

LEMBAGA LEGISLATIF

Pasal 57. Kedudukan

Lembaga legislatif berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan lembaga

legislatif yang otonom di fakultas.

Pasal 58. Fungsi

Lembaga legislatif berfungsi sebagai wadah pengawas dan konsultasi di tingkat

fakultas.


1. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepengurusan dalam

pelaksanaan TLO dan aturan di bawahnya dan memberikan pengarahan

konstitusional di tingkat fakultas.

2. Menjaga sinergisme aktivitas serta aplikasi TLO dan aturan di bawahnya

di semua tingkatan BEM serta dalam koordinasi dengan BK dan Biro

ISMKI.

3. Memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan keputusan serta

ketetapan pengurus ketika diminta maupun tidak diminta.

4. Menampung aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.

5. Menyampaikan hasil pengawasannya pada musyawarah pengambil

keputusan tertinggi organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran.


1. Kepengurusan lembaga legislatif terdiri atas presidium inti serta komisi-

komisi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kinerja yang disesuaikan

dengan fungsi dan tugas lembaga legislatif.

2. Pengurus lembaga legislatif adalah perwakilan mahasiswa tingkat

fakultas dengan distribusi merata pada setiap angkatan.

3. Masa kepengurusan lembaga legislatif berlangsung sinergis dengan BEM.


Koordinasi lembaga legislatif melalui mekanisme persidangan berkala terhadap

aktivitas kemahasiswaan dan progress BEM secara konstitusional dalam satu

periode kepengurusan.

ANGGARAN DASAR IKATAN SENAT MAHASISWA KEDOKTERAN INDONESIA

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah berhasil

merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga Negara berkewajiban

mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur. Mahasiswa

kedokteran sebagai warga Negara yang berperan aktif dalam perjuangan dan

pergerakan kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajiban serta peran&tanggung

jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, sebagai insan akademis yang

profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan persatuan mahasiswa untuk bergerak

mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani Perjuangan pergerakan

kemahasiswaan akan selalu ada sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal

masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu

diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan mahasiswa

profesi kedokteran, yang bertujuan mempersatukan mahasiswa kedokteran di

Indonesia untuk membina mahasiswa kedokteran menuju terwujudnya dokter yang

beriman dan bertakwa, mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas tinggi,

memadukan segenap kompetensi mahasiswa kedokteran serta memperjuangkan

aspirasi bersama dalam kebijakan kesehatan. Wadah ini adalah Ikatan Senat

Mahasiswa Kedokteran Indonesia Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita mahasiswa

kedokteran hanya didapat atas petunjuk Allah Yang Maha Pemberi Petunjuk disertai

usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, kami mahasiswa

kedokteran bersatu, menghimpun diri dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran

Indonesia yang digerakan dengan pedoman berbentuk Anggaran Dasar sebagai

berikut

ANGGARAN DASAR IKATAN SENAT MAHASISWA KEDOKTERAN

INDONESIA

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia,

disingkat ISMKI. Dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Medical Students

Executive Board Association (IMSEBA).

Pasal 2

ISMKI didirikan pada deklarasi Cimacan tahun 1969 dalam bentuk IMKI dan

diubah nama menjadi ISMKI pada 20 September 1981 dalam jangka waktu

yang tidak ditentukan.

Pasal 3

ISMKI berkedudukan di institusi tempat sekjen menimba ilmu.

BAB II

BENTUK, SIFAT, dan STATUS

Pasal 4

ISMKI berbentuk ikatan organisasi mahasiswa sejenis

Pasal 5

ISMKI bersifat independen dan non politik

Pasal 6

ISMKI berstatus sebagai satu-satunya organisasi antar Lembaga Eksekutif

Mahasiswa Kedokteran di Indonesia

BAB III

DASAR DAN ASAS Dasar

Pasal 7

ISMKI berdasarkan pancasila

Pasal 8

Asas

(1) Asas Ketaqwaan

Asas ketaqwaan ialah bahwa setiap pengembangan ISMKI harus

berlandaskan pada Ketuhanan YME

(2) Asas Bhineka Tunggal Ika

Asas Bhineka Tunggal Ika ialah bahwa keberadaan ISMKI harus

mencerminkan Bhineka Tunggal Ika yaitu keberadaan ISMKI yang

dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat tetapi merupakan satu

persatuan yang bulat di tingkat nasional

(3) Asas Kesetaran

Asas kesetaraan ialah adanya kesetaraan sesuai dengan hak dan

kewajibannya

(4) Asas Adil dan Merata

Asas adil dan merata ialah bahwa keberadaan ISMKI harus dapat

dinikmati secara merata oleh semua anggota sesuai dengan peran sertanya

(5) Asas Pendidikan

Asas pendidikan ialah bahwa keberadaan ISMKI harus mencerminkan fungsi ISMKI sebagai wadah Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk ikut menciptakan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah

(6) Asas manfaat Asas manfaat ialah segala usaha dan kegiatan ISMKI harus sesuai dengan tujuan yang telah disepakati

(7) Asas Usaha Bersama Asas usaha bersama ialah usaha untuk mencapai tujuan ISMKI yang merupakan usaha bersama antarcivitas akademika perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan dengan itikad baik secara gotong royong dan dijiwai semangat kekeluargaan.

(8) Asas Kesadaran Hukum Asas kesadaran hukum ialah bahwa setiap kegiatan ISMKI berdasarkan pada AD/ ART.

(9) Asas Investasi Asas investasi ialah bahwa segala usaha Usaha pengembangan ISMKI

mengandung peranan investasi kemampuan intelektual professional,

sikap dan tingkah laku yang merupakan bagian kegiatan pengembangan

ilmiah dan alih teknologi serta pengabdian pada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, USAHA, PERAN

Pasal 9

Tujuan

(1) Terbinanya Mahasiswa Kedokteran sebagai insan Akademis menuju

terwujudnya dokter yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa

(2) Mempererat persatuan dan kesatuan mahasiswa kedokteran Indonesia

(3) Terwujudnya kader-kader pemimpin yang memiliki intergritas dan idealisme

yang tinggi sebagai penerus perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat

adil dan makmur.

Pasal 10

Usaha

Usaha : Semua usaha yang tidak bertentangan dengan landasan dan asas

organisasi

Pasal 11

Peran

ISMKI sebagai pemersatu mahasiswa kedokteran indonesia, pelaku advokasi

kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran, serta berkontribusi dalam

pembangunan kesehatan masyarakat

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

ISMKI beranggotakan lembaga-lembaga eksekutif mahasiswa kedokteran

perguruan tinggi di Indonesia

Pasal 13

Keanggotaan ISMKI terdiri dari:

(1) Anggota muda

(2) Anggota Utama

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah

Wilayah

Pasal 14

Struktur Kepemimpinan

1) Pengurus Harian Nasional adalah pengurus harian di tingkat nasional yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal

2) Pengurus Harian Wilayah adalah pengurus harian di tingkat wilayah yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris Wilayah

Pasal 15

Majelis Pertimbangan Agung

Majelis Pertimbangan Agung adalah badan yang mengawasi PHN dan PHW

serta badan kelengkapan ISMKI lainnya

Pasal 16

Badan Kelengkapan

Badan kelengkapan adalah badan yang menjalankan, mengkoordinasi, dan

mendukung aktivitas ISMKI

Pasal 17

Badan Khusus

Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh Pengurus Harian Nasional atau

Pengurus Harian Wilayah untuk menjalankan amanah musyawarah nasional

atau musyawarah wilayah

BAB VII

LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 18

Lambang dan atribut ISMKI ditetapkan oleh Musyawarah Nasional

BAB VIII

PERBENDAHARAAN

Pasal 19 Kekayaan ISMKI diperoleh dari iuran anggota, dan usaha-usaha lain

yang sah dan tidak mengikat, serta donasi

BAB IX

PERUBAHAN AD/ ART

Pasal 20

Perubahan AD/ ART hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 21

Pembubaran ISMKI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dengan

persetujuan 2/3 anggota utama

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran

rumah tangga atau peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan lain sepanjang

tidak bertentangan dengan anggaran dasar

Pasal 23

pengesahan anggaran dasar ditetapkan pada Musyawarah Nasional

ANGGARAN RUMAH TANGGA


BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Yang dimaksud “Senat” mahasiswa kedokteran Indonesia adalah

lembaga eksekutif mahasiswa kedokteran pada institusi pendidikan kedokteran

di Indonesia.

Pasal 2

Kedudukan

Sekretariat ISMKI berkedudukan di tempat Sekjen menimba ilmu

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota Muda

(1) Anggota Muda adalah lembaga eksekutif mahasiswa kedokteran yang telah

disahkan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Majelis Pertimbangan

Agung.

(2) Syarat Anggota Muda

a. Menyetujui hasil keputusan Musyawarah Nasional.

b. Telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Kewajiban Anggota Muda

a. Menaati dan melaksanakan AD/ART dan segala ketentuan / peraturan ISMKI

b. Menaati dan melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasional dan

Musyawarah Wilayah ISMKI.

c. Mengkoordinasikan hasil-hasil Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah

Kerja Wilayah di institusinya.

d. Berperan aktif dalam kegiatan ISMKI.

e. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik ISMKI.

(4) Hak Anggota Muda

a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau

tertulis kepada pengurus harian di tingkat nasional dan wilayah.

b. Mengikuti seluruh kegiatan ISMKI.

c. Membela diri.

d. Memperoleh perlakuan yang sama dalam organisasi.

Pasal 3 Anggota Utama

(1) Anggota Utama adalah anggota muda yang telah disahkan oleh Musyawarah

Nasional.

(2) Syarat Anggota Utama telah mengikuti dua kegiatan ISMKI wilayah dan

atau nasional.

(3) Kewajiban Anggota Utama

a. Menaati dan melaksanakan AD/ART dan segala ketentuan / peraturan ISMKI

b. Menaati dan melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasional dan

Musyawarah Wilayah.

c. Mengkoordinasikan hasil-hasil Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah

Kerja Wilayah di institusinya.

d. Berperan aktif dalam kegiatan ISMKI.

e. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik ISMKI.

f. Membayar iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh Musyawarah

Nasional dan Musyawarah Wilayah.

(4) Hak Anggota Utama

a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau

tertulis kepada pengurus harian di tingkat nasional dan wilayah.

b. Memilih dan dipilih.

c. Mengikuti seluruh kegiatan ISMKI.

d. Mendapatkan fasilitas keorganisasian Mendapatkan manfaat dari upaya

organisasi profesi untuk mensejahterakan anggotanya

f. Membela diri.

g. Memperoleh perlakuan yang sama dalam organisasi.

Pasal 4

Sanksi Anggota

(1) Anggota dapat dikenai sanksi bila melanggar AD/ART

(2) Anggota dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian Nasional

atas Rekomendasi dari Pengurus Harian Wilayah atas pertimbangan


b. Pembekuan hak anggota. sampai dengan musyawarah nasional

berikutnya. Pembekuan dijatuhkan satu bulan setelah dikeluarkan

tiga kali peringatan atas kesalahan yang sama. Jangka waktu antara

peringatan pertama dan kedua adalah tiga bulan dan peringatan

kedua dan ketiga adalah dua bulan.

c. Dikeluarkan dari keanggotaan oleh Musyawarah Nasional atas

rekomendasi Musyawarah Wilayah.

(3) Tata cara sanksi akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri

Pasal 5

Kehilangan Keanggotaan

Anggota Utama dan muda kehilangan keanggotaan apabila :

(1) Institusi dibubarkan.

(2) Dikeluarkan oleh Musyawarah Nasional.

(3) Mengundurkan diri dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 6

Pembelaan Diri

(1) Anggota yang dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis berhak

mengajukan pembelaan diri melalui Majelis Pertimbangan Agung.

(2) Anggota yang dikenakan sanksi berupa pembekuan hak anggota berhak

mengajukan pembelaan diri melalui Majelis Pertimbangan Agung

(3) Anggota yang dikenakan sanksi dikeluarkan, dapat mengadakan pembelaan

diri pada Musyawarah Nasional.

(4) Tata cara pembelaan akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Musyawarah Nasional

Pasal 12

(1) Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi ISMKI.

(2) Tata tertib Musyawarah Nasional ditetapkan dalam sidang Musyawarah

Nasional.

(3) Musyawarah Nasional diadakan satu tahun sekali, yaitu bulan Desember

(4) Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional

a. Melantik Sekretaris Jenderal

b. Melantik Sekretaris Wilayah

c. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal terpilih

d. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART

e. Menetapkan dan mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi.

f. Menetapkan dan mengesahkan rekomendasi.

g. Memilih dan menetapkan Majelis Pertimbangan Agung.

h. Mengevaluasi untuk kemudian menetapkan menerima atau menola

pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal periode sebelumnya

i. Mengevaluasi untuk kemudian menetapkan menerima atau menolak

pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Agung.

j. Mendengarkan Laporan kegiatan Badan Kelengkapan

k. Mengesahkan anggota muda yang sudah memenuhi syarat menjadi

anggota utama.

l. Menyelesaikan masalah-masalah yang diamanahkan kepada Musyawarah

Nasional.

m. Menetapkan besar dan waktu pembayaran iuran anggota ISMKI.

n. Menetapkan dan mengesahkan rekomendasi

o. Menetapkan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya

(5) Quorum

Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh

setengah

ditambah satu dari jumlah anggota utama Musyawarah Nasional Luar Biasa

dapat diadakan atas persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu

anggota dengan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Agung.

BAB IV MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 13

(1) Musyawarah wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi

tingkat wilayah.

(2) Tata tertib musyawarah wilayah ditetapkan dalam sidang Musyawarah

Wilayah.

(3) Tugas dan wewenang:

1. Memilih dan melantik Sekretaris Wilayah.

2. Mengevaluasi untuk kemudian menetapkan menerima atau menolak

pertanggungjawaban Sekretaris Wilayah.

3. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Wilayah

berikutnya

4. Menetapkan dan mengesahkan rekomendasi

5. Menyelesaikan masalah-masalah yang diamanahkan kepada Musyawarah

Wilayah.

6. Menetapkan besar dan waktu pembayaran iuran anggota wilayah.

(4) Quorum

a. Musyawarah Wilayah dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya setengah ditambah satu jumlah anggota wilayah.

b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan atas persetujuan sekurang-

kurangnya setengah ditambah satu anggota wilayah dengan pertimbangan


(5) Pertemuan Musyawarah Wilayah

a. Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam setahun

b. Dalam keadaan tertentu dapat diadakan Musyawarah Wilayah Luar

Biasa.

Pasal 15.


(1) Terdiri dari satu orang perwakilan masing-masing wilayah dengan salah satu

orang sebagai koordinator.

(2) Majelis Pertimbangan Agung dilantik pada Musyawarah Nasional

(3) Majelis Pertimbangan Agung bertanggung jawab kepada Musyawarah

Nasional.

(4) Hak dan wewenang Majelis Pertimbangan Agung

a. Mengevaluasi dan memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris

Jenderal apabila tidak melaksanakan atau terjadi penyimpangan ketetapan

Musyawarah Nasional.

b. Mengusulkan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa

minimal satu bulan setelah mengeluarkan tiga kali peringatan kepada

Sekretaris Jenderal atas kesalahan yang sama. Jangka waktu antara

peringatan pertama dan kedua adalah tiga bulan dan peringatan kedua dan

ketiga adalah dua bulan.

c. Mengajukan usul dan pertimbangan secara tertulis kepada Sekretaris

Jenderal baik diminta maupun tidak.

(5) Pertemuan Majelis Pertimbangan Agung dilaksanakan minimal tiga kali

dalam satu periode kepengurusan.

(6) Keanggotaan dan keputusan Majelis Pertimbangan Agung bersifat kolektif.

Pasal 16. Pengurus Harian Nasional

(1) Pengurus Harian Nasional adalah pengurus harian di tingkat nasional yang

dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Pengurus Harian Nasional terdiri dari Sekretaris Jenderal, Sekretaris

Jenderal terpilih, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Sekretaris

Bidang dan tambahan jika diperlukan

(3) Sekretaris Jenderal

a. Sekretaris Jenderal adalah pengurus harian tertinggi tingkat nasional yang

dilantik oleh Musyawarah Nasional

b. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

c. Sekretaris Jenderal wajib melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional

paling lambat 3 bulan setelah ia terpilih dalam Musyawarah Nasional

d. Sekretaris Jenderal berhak mengangkat perangkat pembantu sesuai

dengan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/

Anggaran Rumah Tangga, dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi.

e. Sekretaris Jenderal berkewajiban melaksanakan rekomendasi

Musyawarah Nasional

f. Sekretaris Jenderal bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan hasil

ketetapan Musyawarah Kerja Nasional.

g. Sekretaris Jenderal wajib melaporkan hasil kerjanya setiap enam bulan

sekali kepada Majelis Pertimbangan Agung.

h. Sekretaris Jenderal wajib melaporkan hasil-hasil pelaksanaan

Musyawarah Kerja Nasional pada Musyawarah Nasional di akhir masa

jabatannya.

(4) Sekretaris Jenderal Terpilih

a. Sekretaris Jenderal Terpilih adalah Pengurus Harian Nasional yang

dipilih dan ditetapkan pada Musyawarah Nasional

b. Sekretaris Jenderal Terpilih membantu kerja Sekretaris Jenderal

c. Sekretaris Jenderal Terpilih adalah kader Sekretaris Jenderal periode

selanjutnya.

d. Sekretaris Jenderal Terpilih bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal

(5) Wakil Sekretaris Jenderal

Bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinasikan

ketetapan Musyawarah Kerja Nasional. Dipilih oleh Sekretaris Jenderal

jika diperlukan

(6) Bendahara Umum

a. Bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam mengelola keuangan

ISMKI.

b. Dipilih oleh Sekretaris Jenderal.

c. Bertanggung jawab pada Sekretaris Jenderal.

(7) Sekretaris Bidang

a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam hal rencana dan kegiatan

operasional di bidangnya.

b. Melaksanakan koordinasi kerja dengan Sekretaris Jenderal dan Sekretaris

Bidang Wilayah.

c. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(8) Pertemuan pengurus harian nasional ditentukan oleh Sekretaris Jenderal

sesuai dengan kebutuhan.

(9) Pelimpahan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal

a. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, maka tugas dan

wewenang dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Terpilih yang

berkoordinasi dengan wakil Sekretaris Jenderal sampai dengan Sekretaris

Jenderal yang bersangkutan dapat kembali bertugas.

b. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka tugas dan wewenang

Sekretaris Jenderal dilimpahkan pada Sekretaris Jenderal Terpilih sampai

Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 17.

Pengurus Harian Wilayah

(1) Pengurus Harian Wilayah adalah pengurus harian di tingkat wilayah yang

dipimpin oleh Sekretaris Wilayah

(2) Pengurus Harian Wilayah terdiri dari Sekretaris Jenderal Wilayah, Wakil

Sekretaris Wilayah, Bendahara Wilayah, dan Sekretaris Bidang Wilayah.

(3) Struktur dan fungsi Pengurus Harian Wilayah merupakan perwujudan dari

struktur dan fungsi Pengurus Harian Nasional.

(4) Sekretaris Wilayah

Sekretaris Wilayah adalah pengurus harian tertinggi tingkat wilayah yang

ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

Sekretaris Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.

(7) Sekretaris Bidang

o Membantu Sekretaris Jenderal dalam hal rencana dan kegiatan

operasional di bidangnya.

o Melaksanakan koordinasi kerja dengan Sekretaris Jenderal dan Sekretaris

Bidang Wilayah.

o Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(8) Pertemuan pengurus harian nasional ditentukan oleh Sekretaris Jenderal

sesuai dengan kebutuhan.

(9) Pelimpahan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal

Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, maka tugas dan

wewenang dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Terpilih yang

berkoordinasi dengan wakil Sekretaris Jenderal sampai dengan Sekretaris

Jenderal yang bersangkutan dapat kembali bertugas.

Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka tugas dan wewenang

Sekretaris Jenderal dilimpahkan pada Sekretaris Jenderal Terpilih sampai

Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 18

Badan Kelengkapan

(1) Badan kelengkapan adalah badan yang dibentuk berlandaskan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga ISMKI yang berhak mengelola rumah

tangganya sendiri.

(2) Syarat-syarat pembentukan

a. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

b. Mempunyai spesifik program kerja yang berkesinambungan dan

mendukung Usaha ISMKI.

c. Mampu mendanai program kerjanya secara mandiri.

d. Mempunyai jaringan kerja di seperlima anggota ISMKI.

(3) Disetujui dan disahkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal ISMKI.

(4) Badan kelengkapan bertanggungjawab pada anggotanya masing-masing dan

melaporkan hasil kerjanya pada saat Musyawarah Nasional.

(5) Setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran anggota ISMKI berhak menjadi

anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan

kelengkapan tersebut.

(6) Kegiatan Badan kelengkapan harus dapat dirasakan manfaatnya bagi

anggota ISMKI.

BAB V PERBENDAHARAAN

Pasal 19

(1) Perbendaharaan ISMKI meliputi uang tunai, surat-surat berharga, dan

barang-barang yang dimiliki secara sah.

(2) Segala sesuatu yang menyangkut keuangan, baik pemasukan maupun

pengeluaran, harus dibukukan sebagai tanda bukti yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Setiap permohonan pengeluaran untuk kegiatan harus sepengetahuan

Sekretaris Jenderal untuk tugas nasional dan Sekretaris Wilayah untuk tugas

Wilayah

(4) Sistem pembagian keuangan dilaksanakan antara Pengurus Harian Nasional,

Majelis Pertimbangan Agung, dan Pengurus Harian Wilayah yang

ditentukan dalam sidang pleno Musyawarah Nasional dan Musyawarah

Wilayah

BAB VI

LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 20.

Lambang dan atribut ISMKI sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah

Nasional VIII tanggal 14 sampai dengan 20 September 1997 di Medan.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

(1) Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ISMKI hanya dapat

dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ISMKI

disampaikan kepada anggota Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional

Luar Biasa.

(3) Keputusan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ISMKI

sekurang-kurangnya harus disetujui oleh duapertiga anggota yang hadir di

Musyawarah Nasional

Pasal 22

Setiap anggota ISMKI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/

Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan.

Pasal 23

Setiap anggota ISMKI harus mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah

Tangga ini dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi organisasi

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai anggota.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam

peraturan lain

LAMPIRAN IV

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI


PERIODE 2008-2009

I. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) adalah garis-garis besar sebagai

pernyataan kehendak ISMKI yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional yang

pada hakekatnya merupakan program pengembangan yang menyeluruh, terarah,

terpadu serta berkesinambungan dengan memuat rumusan arah dan strategi

pengembangan ISMKI secara bertahap untuk mewujudkan tujuan ISMKI.

2. Hubungan AD/ART dengan GBHO

AD/ART ISMKI adalah landasan organisasi yang memuat aturan-aturan pokok

untuk mencapai tujuan ISMKI, sedang GBHO adalah landasan operasional

untuk menyusun program kerja yang memuat rangkaian program-program

pengembangan yang pokok dan mendasar untuk mencapai tujuan ISMKI.

Dengan demikian GBHO harus sesuai dengan AD/ART.

3. Maksud dan Tujuan GBHO

a. Maksud GBHO adalah untuk memberikan arah bagi ISMKI yang

sedang melakukan pengembangan organisasi untuk mencapai

tujuannya.

b. Tujuan GBHO adalah agar dapat mewujudkan program kerja yang

diinginkan dalam waktu satu periode kepengurusan berikutnya.

4. Pola GBHO

Untuk memberikan gambaran masa depan yang diinginkan, baik dalam satu

periode kepengurusan yang akan datang maupun jangka panjang maka GBHO

terpola dalam sistematika :

a. Pola Dasar Pengembangan ISMKI secara nasional yang memuat

hal-hal yang mendasar serta tidak dibatasi oleh waktu, yang

merupakan dasar bagi pengembangan ISMKI dalam mewujudkan

tujuan bersama.

b. Pola Umum Pengembangan Jangka Panjang yang menunjukkan

arah dan strategi pengembangan ISMKI jangka panjang yang

meliputi waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pola dasar

pengambangan ISMKI

c. Pola Umum Pengembangan Jangka Pendek yang disusun

berdasarkan pola umum pengembangan jangka panjang yang

merupakan kelanjutan dan peningkatan ISMKI setiap 1 (satu)

periode kepengurun dan dan mencapai sasaran/tujuan yang

ditetapkan dalam pola umum pengembangan jangka panjang.

II. ISI

1. Pola Dasar Pengembangan ISMKI

a. Tujuan Pengembangan ISMKI

Tujuan pengembangan ISMKI bermaksud agar setiap mahasiswa

kedokteran dalam rangka menempuh pendidikan harus mendapatkan

lingkungan yang memadai untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan itu

sendiri, sehingga mahasiswa kedokteran mampu mengembangkan :

1) Peran dan fungsi mahasiswa sebagai generasi penerus perjuangan

bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Intelektualitas dan profesionalisme yang sesuai dengan disiplin

ilmunya

b. Hakikat Pengembangan ISMKI

Hakikat pengembangan ISMKI adalah pengembangan mahasiswa

kedokteran seutuhnya sebagai intelektual muda yang professional serta

sebagai komponen masyarakat yang berwawasan kemanusiaan sehingga

mampu memberi manfaat bagi lingkungannya

c. Potensi Dasar Pengembangan Potensi dasar yang dimiliki ISMKI dalam

rangka pengembangan sebagai berikut :

1) Potensi rohaniah dan mental yaitu ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa

2) Persatuan dan kesatuan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam

wadah ISMKI

3) Letak geografis fakultas kedokteran yang tersebar di seluruh tanah air

sehingga memberikan kondisi yang baik terhadap pengembangan

ilmiah

4) Sumber dana dan fasilitas yang dimiliki setiap anggota ISMKI

5) Jumlah Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang menjadi anggota

ISMKI

6) Potensi efektif ISMKI yakni segala sesuatu yang telah dicapai oleh

ISMKI di sepanjang sejarah

7) Penguasaan ilmu pengetahuan dan tegnologi

2. Pola Umum Pengembangan Jangka Panjang

Arti Jangka Panjang

Pola pengembangan jangka panjang pada dasarnya merupakan program umum

ISMKI yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun, guna memberi arah bagi pola

pengembangan jangka pendek secara berkesinambungan , bertahap, dan terarah

yang dijiawai oleh moral intelektual.

Arah pengembangan jangka panjang

a. Mempertahankan eksistensi ISMKI baik dalam kancah organisasi

nasional dan internasional.

b. Mengusahakan stabilitas internal organisasi

Sasaran Pembangunan jangka panjang.

A. Bidang Internal

1) Sumber Daya Manusia

Manusia Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia sebagai energi

penggerak yang memiliki kepahaman organisasi yang baik serta dapat

merumuskan langkah perjuangan berikutnya serta memantapkan pengelolaan

sumber daya lain sebagai pendukung.

2) Aktivitas Nyata

Penyusunan dan pelaksanaan program yang selalu berpedoman pada arah dan

pergerakan ISMKI yang mengacu pada studi kelayakan program, kontroling dan

system evaluasi berkala yang jelas dalam rangka mewujudkan aktivitas nyata.

3) Berkontribusi dalam kebijakan

Memiliki posisi tawar yang baik di birokrasi kesehatan Indonesia sehingga bisa

berkontribusi memberikan ide terbaik bagi arah kebijakkan di bidang kesehatan.

4) Membentuk sistem kultur yang baik

Mampu membuat sebuah gerakan nasional secara bersama dalam terbentuknya

kultur di bidang kesehatan yang memiliki manfaat nyata.

5) Keorganisasian

Mewujudkan karakteristik ISMKI dalam suatu pola organisasi mapan dan

berkontribusi nyata bagi masyarakat kesehatan secara Umum dan Mahasiswa

Kedokteran Indonesia secara khusus.

B. Bidang Eksternal.

Menjalin hubungan dengan pihak luar yang dapat mendatangkan kemanfaatan

bagi mahasiswa kedokteran Indonesia dan menjadi representasi mahasiswa

kedokteran secara umum.

3. Pola Umum Pengembangan Jangka Pendek

Arti Jangka Pendek

Pengembangan jangka pendek pada dasarnya adalah program umum ISMKI

yang disusun setiap satu tahun sekali, guna mencapai sasaran satu tujuan yang

ditetapkan dalam pola umum pengembangan jangka panjang.

Arah Perkembangan Jangka Pendek

a. Melakukan proses regenerasi secara integral

b. Adanya tertib administrasi dan dokumentasi

c. Menjaga hubungan baik dengan organisasi lain

d. Adanya arahan issue bersama

e. Optimalisasi pemanfaatan jaringan

f. Meningkatkan eksistensi ISMKI

Sasaran Pembangunan jangka panjang.

A. Bidang Internal

Sasaran Pergerakan Jangka Pendek Satu tahun kedepan adalah saatnya ISMKI

mengokohkan aktivitas nyata setelah sebelumnya dihasilkan Sumber Daya

Manusia yang semakin paham dan tau ke mana arah organisasi ini akan dibawa.

Juga Sumber Daya lain yang sudah lebih baik dengan sistem yang lebih matang.

ISMKI akan terus menciptakan aktivitas-aktivitas yang nyata sehingga

eksistensinya semakin terlihat. Tetapi bukan berarti meninggalkan aspek yang

lainnya. Semua berjalan beriringan tetapi ada penekanan pada satu titik tertentu.

Yaitu Aktivitas Nyata.

B. Bidang Eksterna

Menyelesaikan usaha rekonsiliasi yang sempat tertunda, tetapi dalam waktu

yang dibatasi agar tidak berlarut-larut. Minimal ISMKI dalam tahun ini sejajar

secara de jure (adanya kesepakatan baru yang lebih konkret yang menggantikan

LoA) dan de facto (aktivitas nyata yang berorientasi internasional) dengan

organisasi tetangga di IFMSA.

ISMKI akan berkompetisi secara sehat dengan organisasi sejawat untuk

bersama-sama memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa

kedokteran Indonesia seluruhnya.

Strategi dan Indikator Keberhasilan

Strategi

A.Bidang Internal

1 Sumber Daya Manusia

a. Optimalisasi peran dan fungsi pengkaderan dalam

peningkatan kualitas berbasis manajerial, kepemimpinan dan

teknologi.

b. Intensifikasi pemberdayaan SDM di tingkat lokal.

2 Komitmen

a. Membuat mekanisme sanksi dan penghargaan yang jelas

b. Meningkatkan peran serta anggota dalam kegiatan ISMKI.

3 Manajerial

a. Pembakuan pola manajerial dan administrasi organisasi.

b. Meningkatkan kinerja pengurus dan anggota.

c. Adanya sistem pengawasan terpadu.

4. Program

a. Studi kelayakan program

b. Optimalisasi sistem kontrol dan evaluasi.

c. Merangsang inisiatif dan kreatifitas dari anggota untuk

merealisasikan program yang telah direncanakan.

5. Koordinasi dan komunikasi

a. Optimalisasi kontak person

b. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi yang efektif dan

efisien antar komponen ISMKI (pusat, wilayah, lokal).

6 Finansial

a. Mengoptimalkan fungsi badan khusus pencari dana

b. Mengoptimalkan iuran anggota sesuai dengan mekanisme

yang telah ditetapkan.

7. Keorganisasian

a. Sistem keorganisasian yang profesional, akomodatif, dan

mantap.

b. Sosialisasi karakteristik ISMKI pada anggota.

c. Penyelenggaraan aktifitas yang bersumber pada karakteristik

ISMKI.

d. Sinergitas struktur ISMKI di tingkat wilayah dan institusi.

B Bidang Eksterna

1. Revitalisasi peran bidang eksternal dalam upaya meningkatkan bargaining

power dan bargaining position ISMKI baik di kancah nasional maupun

internasional.

2. Mempertajam bargaining power di eksternal dengan pembentukan pos

nasional.

3. Meningkatkan intensitas kerja sama dengan pihak terkait.

Indikator

A. Bidang Internal

1. Keorganisasian

a. Terciptanya system pengakaran yang bagus ke tingkat local

institusi

b. Seluruh anggota dapat mengetahui seluruh seluk beluk ISMKI.

2. Manajerial

a. Adanya transparansi kerja yang bisa diakses oleh setiap

komponen.

b. Adanya deskripsi tugas tiap komponen yang jelas.

c. Adanya efektifitas dan efisiensi kinerja pengurus.

d. Adanya tata baku administrasi organisasi.

3. Sumberdaya Manusia

a. Adanya pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi

anggota dan upgradding pengurus yang menghasilkan kader-

kader yang kompeten bagi ISMKI.

b. Adanya skrining pendelegasian dengan follow up pasca

pendelegasian.

c. Terciptanya standarisasi pemberdayaan SDM di tingkat lokal.

4. Program

Terlaksananya program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. Finansial

a Seluruh anggota membayar iuran anggota.

b Adanya sumber dana selain iuran anggota.

c Adanya transparansi anggaran ISMKI.

6. Koordinasi dan Komunikasi

a Net-meeting dihadiri oleh semua atau sebagian besar institusi.

b Seluruh informasi tersampaikan sebagaimana mestinya antar

komponen ISMKI.

7. Keorganisasian

Komitmen Keikutsertaan anggota dalam kegiatan-kegiatan ISMKI.

B . Bidang Eksternal

1. Terbentuknya pos nasional pada satu tahun awal periode kepengurusan

dan optimalnya pelaksanaan peran dan fungsi pos nasional tersebut.

2. Adanya bukti nyata kerjasama ISMKI dengan instansi-instansi terkait.

III. PENUTUP

Demikian Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) disusun sebagai

pedoman atau arah pengembangan ISMKI dengan karakteristiknya di masa

mendatang. Disadari sepenuhnya bahwa segala usaha dan gerak langkah kita

dalam rangka pengembangan ISMKI tersebut hanya dapat berjalan optimal jika

seluruh komponen ISMKI berperan aktif di dalamnya.

Partisipasi seluruh lapisan mahasiswa kedokteran Indonesia secara luas

dan merata dalam memikul pengembangan organisasi, bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengembangan program yang diiringi sikap mental, tekad,

semangat, dan ketaatan serta disiplin seluruh komponen ISMKI seiring dengan

perkembangan zaman. Untuk itu perlu diciptakan suasana kekeluargaan dan

rasa saling memiliki (Sense of belonging) terhadap ISMKI yang mendukung

peningkatan daya kreasi di lingkungan mahasiswa sehingga tujuan bersama

dapat tercapai.

Semoga dimasa datang ISMKI semakin besar, semakin mengakar di

tatanan lokal, terpercaya di tatanan nasional, dan dapat bersuara di tatanan

internasional.

Documents

2008