8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

1/29

 

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah dari Badan Pemeriksa Keuangan RI sejak

berdiri, hingga saat ini. Bahasan diawali dengan Informasi yang terkait dengan BPK RI,

dimulai dari sejarah BPK RI, visi dan misi, rencara strategis, struktur organisasi dan

tanggung jawab, serta sistem yang berjalan. Bahasan selanjutnya adalah gambaran

aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem monitoring yang ada di BPK

RI. Kebutuhan jaringan akan didapatkan dari gambaran aplikasi dan data yang ada,

dengan kata lain penggambaran topologi  jaringan didasarkan kepada gambaran aplikasi

dan data. Jadi terbentuknya jaringan berdasarkan hasil analisis ini bisa diartikan sebagai

bentuk solusi untuk proses sistem monitoring yang telah dianalisa.

3.1 Informasi Badan Pemerika Keuangan RI

3.1.1 Sejarah BPK RI

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa

tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemerika

Keuangan yang peraturanya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil

pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat

Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang

pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

2/29

Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu

Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai

tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947

No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik

Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab

tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan

perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene

Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948

tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke

Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap

mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun

1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK

Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus

1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS)

berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk

Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah

satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai

tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan

Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

3/29

di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah

Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS

yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan

Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor

menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan

Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di

Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang

menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan

Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa

Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan

Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas

Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa

Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan

kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg

Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi

MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk

menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

4/29

kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober

1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti

dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun

1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar

Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas

penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI

berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan

BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi

Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya

baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang

Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah

mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan

Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa

eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR

No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan

Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

5/29

keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang

independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI

dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI

hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga

UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga

pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

3.1.2 Visi dan Misi BPK RI

3.1.2.1 Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam

mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan

transparan.

3.1.2.2 Misi

1.  Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

2. 

Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara; dan

3. 

Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk

penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

6/29

3.1.2.3 TUJUAN STRATEGIS

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai

tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. 

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan;

2.  Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan

laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan

kebutuhan pemangku kepentingan; dan

3.  Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

3.1.2.4 NILAI-NILAI DASAR

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar

sebagai berikut:

1.  Independensi 

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan,

organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan

dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental

dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau

organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

7/29

2.  Integritas 

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif,

dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. 

Profesionalisme 

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan

prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta

berpedoman kepada standar yang berlaku.

3.1.3 Rencana Strategis BPK RI

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan

mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa

Indonesia.

Perubahan kepemimpinan di BPK pada saat ini terjadi bersamaan dengan

perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat

untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam

mengelola keuangan negara.

Perubahan lingkungan eksternal yang kedua adalah kewajiban

Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK

mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan

keuangan tersebut.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

8/29

Perubahan lingkungan eksternal yang terakhir berkaitan dengan

pemberian otonomi kepada daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan

daerah dan juga keuangan Pemerintah Pusat. Pengelolaan keuangan negara yang

sebelumnya terpusat di ibu kota negara menjadi tersebar di masing-masing

provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan negara di atas sangat

mempengaruh posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung

 jawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara.

3.1.4 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan RI

Adapun struktur organisasi dari BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA yang berlokasi di Jakarta:

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

9/29

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

10/29

3.1.5 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi yang ada di atas, uraian singkat tentang

tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari Badan Pemerika Keuangan

RI adalah sebagai berikut :

1.  Ketua merangkap Anggota - Drs. Hadi Poernomo, Ak. 

- 

Kelembagaan BPK

-  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara

umum

- 

Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri

2. 

Wakil Ketua merangkap Anggota – Hasan Bisri, S.E., M.M. 

-  Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Sekretaris Jenderal

-  Penanganan Kerugian Negara

3.  Anggota I –

 Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., AK., M.M. 

-  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang

Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

4.  Anggota II –   Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H. 

- 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidan

Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional

- 

Pemeriksaan Investigatif

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

11/29

5. 

 Anggota III – Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. 

-  Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang

Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur

Negara, Riset dan Teknologi 

6. 

 Anggota IV – Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. 

-  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang

Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.  

7.  Anggota V – Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A. 

- 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa) 

8. 

 Anggota VI – Dr. H. Rizal Djalil  

-  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

9. 

 Anggota VII – Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. 

-  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang

Keuangan negara yang Dipisahkan.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

12/29

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

13/29

3.2.1.2 NMS ( Network Monitoring System) Cacti

Cacti adalah aplikasi  frontend   dari RRDTool yang menyimpan

informasi kedalam suatu database MySQL dan membuat grafik berdasarkan

informasi tersebut. Proses pengambilan data melalui SNMP sampai kepada

pembuatan grafik dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP.

Fitur-fitur Utama dari Cacti meliputi :

-  Grafik item yang tidak terbatas

- 

Auto-padding untuk dukungan grafik

- 

Grafik manipulasi data

-  Pengumpulan data pada rentang waktu tertentu

- 

Pengumpulan data script

-  Mendukung SNMP

-  Host template

- 

Daftar, tree, dan petinjau tampilan data pada grafik

-  Pengguna berbasis manajemen dan keamanan

3.2.1.3 Firewall

Firewall merupakan suatu cara yang diterapkan baik terhadap

hardware, software  ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk

melindungi, baik dengan menyaring, membatasi atau bahkan menolak suatu

atau semua hubungan segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar

yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan

sebuah workstation, server , router , atau local area network  (LAN).

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

14/29

Firewall secara umum di peruntukkan untuk melayani :

1.  Mesin/Komputer

Setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau

internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputer

terlindungi.

2. 

Jaringan

Jaringan komputer yang terdiri dari satu buah komputer dan

berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang

dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dsb.

Karakteristik Firewall

1.  Seluruh hubungan/kegiatan dari dalam ke luar, harus melewati

firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok/membatasi

baik secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal, kecuali

melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang

memungkinkan.

2.  Hanya kegiatan yang terdaftar/dikenal yang dapat

melewati/melakukan hubungan, hal ini dapat dilakukan dengan

mengatur  policy  pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali

 jenis firewall yang dapat dipilih sekaligus berbagai jenis  policy 

yang ditawarkan.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

15/29

3.  Firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat terhadap

serangan/kelemahan. Hal ini berarti penggunaan sistem yang dapat

dipercaya dan dengan Operating System yang relatif aman.

3.2.1.4 Splunk

Splunk adalah software untuk mencari, memonitor, dan menganalisa

data yang dihasilkan oleh suatu aplikasi, sistem, dan infrastruktur IT pada

skala tertentu melalui konsep antarmuka dalam web. Splunk menganalisa

indeks dan menghubungkan data real time. Dimana data tersebut dapat

menghasilkan suatu grafik, laporan, peringatan, dashboard , dan visualisasi.

Splunk bertujuan untuk membuat data mesin dapat diakses di seluruh

organisasi dan mengidentifikasi pola data, menyediakan matriks, masalah

diagnosis dan memberikan intelijen untuk operasi bisnis. Splunk adalah

teknologi horisontal digunakan untuk manajemen aplikasi, keamanan dan

kepatuhan, serta analisis bisnis dan web. Splunk memiliki lebih dari 3.700

pelanggan berlisensi di 74 negara, termasuk hampir setengah dari Fortune

100.

Splunk menawarkan perangkat lunak dalam dua jenis lisensi. Lisensi

perusahaan dirancang untuk perusahaan dan organisasi besar, dan Lisensi

Gratis yang dirancang untuk penggunaan pribadi. Versi  freeware  terbatas

pada 500 MB data setiap hari, dan tidak memiliki beberapa fitur dari edisi

lisensi  Enterprise. Fitur produktif meliputi : mengindeks semua jenis data

yang dihasilkan, pelaporan dan analisis statistik dan dashboard.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

16/29

3.2.1.5 Squid

Squid adalah sebuah daemon  yang digunakan sebagai  proxy server  

dan web cache. Squid memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari

mempercepat server   web  dengan melakukan caching permintaan yang

berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, dan caching pencarian

komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan

sumber daya jaringan yang sama, hingga membantu keamanan dengan cara

melakukan penyaringan lalu lintas.

Meskipun seringnya digunakan untuk protokol HTTP dan FTP.

Squid juga menawarkan dukungan terbatas untuk protokol lainya termasuk

Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), Internet

Gopher, dan HTTPS. Versi squid 3.1 mencakup dukungan protokol Ipv6 dan

 Internet Content Adaptation Protocol (ICAP).

Squid dapat berjalan diatas sistem-sistem operasi berikut :

- 

AIX

-  BSDI

- 

Digital Unix

- 

FreeBSD

-  HP-UX

- 

IRIX

-  Linux

- 

Mac OS X

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

17/29

-  NetBSD

- 

NeXTStep

-  OpenBSD

- 

SCO Open Server  

- 

Solaris

-  UnixWare

- 

Windows

3.2.1.6 Web Proxy

Web proxy merupakan sebuah cara untuk menyimpan objek-objek

internet yang diminta (seperti halnya data halaman web) yang bisa diakses

melalui HTTP, FTP, dan Gopher di dalam sebuah sistem yang lebih dekat

denga situs yang memintanya. Beberapa penjelajah web dapat menggunakan

cache Squid lokal untuk sebagai server proxy HTTP, sehingga dapat

mengurangi waktu akses dan juga tentu saja konsumsi bandwith.  Hal ini

sering berguna bagi para penyedia layanan internet untuk meningkatkan

kecepatan kepada para pelangganya, dan LAN yang membagi saluran

internet.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

18/29

3.2.1.7 VPN (Virtual Private Network)

VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu jaringan

pribadi (bukan untuk akses umum) yang menggunakan medium nonpribadi

(misalnya internet) untuk menghubungkan antar remote-site  secara aman.

Perlu penerapan teknologi tertentu agar menggunakan medium yang umum,

tetapi traffic  (lalu lintas) antar remote-site  tidak dapat disadap dengan

mudah, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan traffic 

yang tidak semestinya ke dalam remote-site.

Gambar 3.2 Cara Kerja VPN

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

19/29

Konsep kerja VPN pada dasarnya VPN membutuhkan sebuah server  

yang berfungsi sebagai penghubung antar PC. Jika dapat digambarkan kira-

kira seperti ini :

 Internet  < --- > VPN Server  < --- > VPN Client  < --- > Client  

Bila digunakan untuk menghubungkan 2 komputer secara private dengan

 jaringan internet maka seperti ini :

Komputer A < --- > VPN Client  < --- > Internet  < --- > VPN Server  <

--- > VPN Client  < --- >Komputer B

Jadi semua koneksi diatur oleh VPN Server   sehingga dibutuhkan

kemampuan VPN Server   yang memadai agar koneksi tersebut berjalan

dengan lancar.

3.2.1.8 Juniper

Juniper Network Inc, adalah perusahaan Teknologi Informasi yang

bermarkas di Sunnyvale, California. Perusahaan ini mendesain dan menjual

layanan dan perangkat-perangkat jaringan IP. Juniper juga mengembangkan

OS mereka sendiri seperti CISCO dengan IOSnya, maka Juniper membuat

OS yang berbasis CLI juga, yang di beri nama JUNOS dimana memiliki

kepanjangan Juniper Operating System.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

20/29

Sudah banyak perusahaan-perusahaan ISP, Operator Telephone

Celuler , dan perusahaan lainya, menggunakan jasa Juniper, dan Juniper pun

mengklasifikasikan produk-produk mereka seperti berikut.

Beberapa jenis seri device yang diproduksi oleh Juniper yaitu : T-

Series, M-Series, E-Series, MX-Series, J-Series routers, EX-Series Ethernet

Switches  and SRX-Series Security. Junos lebih bagus berjalan pada

perangkat yang di produksi oleh Juniper.

Klasifikasi model Router Juniper termasuk dalam : M-Series, J-

Series, T-Series, E-Series, dan MX-Series.

Dibawah ini beberapa model yang populer sekarang :

-  M-Series : M7i, M10i, M40e, M120, M320

Gambar 3.3 Router M-Series

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

21/29

-  J-Series : J2320, J2350, J4350, J6350

Gambar 3.4 Router J-Series

- 

T-Series : T320, T640, T1600, TX Matrix, TX Matrix Plus

Gambar 3.5 Router T-Series

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

22/29

-  E-Series : E120, E320, ERX310, ERX705, ERX710, ERX1410,

ERX1440

Gambar 3.6 Router E-Series

- 

MX-Series : MX80, MX240, MX480, MX960

Gambar 3.7 Router MX-Series

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

23/29

3.2.1.9 SSO (Single Sign On)

Single Sign On adalah sebuah sistem authentifikasi terhadap user  

dengan sekali login akan bisa mengakses beberapa aplikasi tanpa

harus login  di masing-masing aplikasi. Memiliki 2 bagian yaitu

Single Sign On  (login satu aplikasi, dimana aplikasi lain yang

didefinisikan ikut dalam SSO otomatis akan dapat diakses) dan

Single Sign Out   (log out di satu aplikasi, maka semua aplikasi yang

didefinisikan ikut dalam SSO akan ikut logout secara otomatis).

Adapun sistem dimana implementasi sistem login dan logout  yang

terpusat. Terpusat disini dalam pengertian :

1.   Login  satu aplikasi, otomatis aplikasi lain sudah login, logout  

dari satu aplikasi, otomatis aplikasi lain ikut logout . Di Badan

Pemeriksa Keuangan RI, banyak memiliki banyak aplikasi

berbasis web yang saat ini memiliki sistem authentifikasi user  

sendiri-sendiri.

2.  Dari banyak aplikasi, diharapkan hanya memiliki satu sistem

user  management . Jika biasanya satu sistem aplikasi memiliki

satu sistem user management  tersendiri, sekarang diminta agar

banyak aplikasi tetapi sistem user  terpusat atau satu saja.

3. 

Apapun bahasa pemrogramannya, dapat mengenali sistem

user management  yang dibuat, baik JAVA, PHP, .NET.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

24/29

3.3. Tata Laksana/Prosedur yang berjalan.

Untuk memantau sistem yang sedang berjalan dalam mengawasi

keuangan yang berjalan, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA mengimplementasikan topologi  jaringan yang mengutamakan

NMS ( Network Monitoring System). Berikut ini adalah gambar topologi jaringan

yang dipakai :

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

25/29

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

26/29

Diatas merupakan gambar sederhana dari topologi  jaringan di BADAN

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang memperlihatkan jalur

komunikasi selular sehingga user  dapat berkomunikasi dengan user  yang lainnya secara

lancar. Seperti yang dapat dilihat diatas, topologi jaringan yang digunakan adalah

topologi  star . Hal ini bisa dilihat dari penggunaan core  sebagai central  dari topologi 

 jarinngan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Dijelaskan secara singkat topologi jaringan BPK RI, tetapi kami hanya berfokus

pada Core Switch, IPS, dan WAN Optimizer   dikarenakan kebutuhan yang belum

memadai oleh BPK RI dalam melakukan monitoring trafik jaringan yang sedang

berjalan.

Fungsi dari Core Switch  disini adalah sebagai network switch  yang

menggabungkan beberapa device network switch  menjadi satu kesatuan ( Integrated

 Network ). Dikarenakan BPK RI mempunyai host/client  yang sangat banyak yang ada di

Indonesia. Maka dari itu Core Switch dipilih karena kebutuhan dari BPK RI sendiri.

IPS ( Intrusion Prevention System) yaitu merupakan suatu kombinasi antara

fasilitas blocking capabilities dari suatu Firewall dan kedalaman inspeksi paket data dari

intrusion detection system. Tugas dari IPS di BPK RI sendiri ialah membuat akses

kontrol dengan cara melihat konten aplikasi dari pada melihat IP address atau ports yang

biasanya dilakukan oleh Firewall.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

27/29

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

28/29

3.5.  Pemecahan Masalah

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA dalam hal memonitoring jaringan, maka kelompok kami

menyimpulkan dua alternatif pemecahan masalah; yaitu pertama sistem monitoring 

 jaringan observium yang bisa memantau keadaan jaringan. Alternatif kedua adalah

melakukan implementasi sistem monitoring jaringan Nagios dengan ditambahkan

software berbasis console, Gammu.

Dari kedua solusi tersebut, kami memilih untuk menerapkan solusi kedua. Alasan

yang pertama adalah pada solusi pertama sistem monitoring yang digunakan bersifat

komersial, sedangkan pada solusi kedua sistem monitoring yang digunakan bersifat GPL

(General Public License). Sehingga pada solusi kedua sistem monitoring gratis serta

bisa didistribusikan kepada siapa saja dan dimodifikasi secara bebas. Alasan kedua

adalah pada solusi pertama tidak memiliki fasilitas alert , sedangkan pada solusi kedua

terdapat fasilitas alert . Hal ini mendukung sistem monitoring jaringan selama 24 jam.

Dengan tidak didukungnya fasilitas alert , maka memonitoring jaringan harus dilakukan

di tempat. Hal ini menyita waktu dan tenaga admin, sedangkan solusi kedua dengan

fasilitas alert  dapat mempermudah pekerjaan admin dan lebih efisien.

Alasan penggunaan Gammu pada solusi kedua adalah jika jaringan BADAN

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA putus total, maka Nagios tidak

bisa mengirimkan e-mail dan fasilitas alert  Nagios tidak bisa mengirimkan sms.

8/15/2019 2012-1-01062-IF Bab3001

29/29

3.6.  Perancangan Sistem Monitoring

Aplikasi monitoring Nagios bisa di download   secara gratis melalui situs

resminya yaitu http://www.nagios.org/ . Versi Nagios yang digunakan dalam skripsi ini

adalah versi 3.2.3. Meski bukan versi terbaru yaitu 3.4.1, versi yang digunakan cukup

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3.6.1 Spesifikasi Kebutuhan Software dan Hardware 

Setiap aplikasi komputer memiliki spesifikasi kebutuhan yang diperlukan

untuk menjalankan aplikasi tersebut. Berikut sistem requirement   yang

dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi monitoring Nagios:

3.6.1.1 Spesifikasi Software 

Berikut adalah spesifikasi software  yang merupakan persyaratan

yang harus dipenuhi agar dapat mengimplementasi Nagios pada sebuah

server :

•  Operation System  berbasis Linux (UNIX variant ) yang memilik

network access dan C compiler

•  Web server  (Apache)

•  Thomas Boutell’s gd library

3.6.1.2 Spesifikasi Hardware 

Tidak ada persyaratan resmi terhadap spesifikasi hardware  yang

diperlukan untuk menjalankan Nagios, yang terpentinghardware

  yang

digunakan bisa menjalankan software diatas.