Upload
lykhue
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Kata Pengantar
engan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga laporan
pelaksanaan tugas tahunan Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2012 dapat
kami susun dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Sholawat dan salam semoga tercurah buat junjungan penegak kebenaran dan
keadilan Nabi besar Muhammad SAW.
Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan
tugas Pengadilan Agama Muara Bulian selama 1 (satu) tahun. Laporan ini menguraikan
secara deskriptif tentang Pelaksanaan Tugas yang meliputi bidang Teknis Yustisial,
Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta
Pembangunan disamping evaluasi pelaksanaan tugas menyangkut kendala dan
pemecahannya. Mudah-mudahan Laporan Tahunan ini dapat dijadikan pijakan untuk
mewujudkan Peradilan Agama yang mandiri dan berwibawa.
Kami telah berusaha untuk menyajikan data yang akurat dan valid, namun kami
mengakui masih banyak yang perlu dibenahi, melalui Laporan Tahunan ini diharapkan
semua pihak dapat menilai secara jernih dan obyektif kinerja Pengadian Agama Muara
Bulian selama tahun 2012. Laporan Tahunan ini juga diharapkan bisa menjadi baseline untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, demi kesempurnaan kepada
semua pihak diharapkan kritikan dan sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif.
Atas nama pimpinan, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
segenap Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian dan tim penyusun khususnya dalam
menyelesaikan penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk
serta semua pihak atas bantuan dan kerja sama yang baik selama ini.
D
i
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Semoga semua kerja keras kita selama ini tercatat sebagai salah satu bentuk
pengabdian demi tegaknya keadilan dan terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.
Amin Ya Robbal „Alamin.
Wassalam,
Muara Bulian, 28 Desember 2012
Ketua,
Drs. H. Yefferson, SH. MA
ii
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Daftar Isi
Sekapur Sirih ........................................................................................................................ i
Daftar Isi .............................................................................................................................. iii
BAB. I Pendahuluan ................................................................................................... 1
Kebijakan Umum Pengadilan Agama Muara Bulian .................................. 1
A. Visi dan Misi ............................................................................................... 2
B. Rencana dan Strategi ................................................................................ 2
BAB. II Struktur Organisasi (Tupoksi) ....................................................................... 5
A. Penyusunan Alur Tupoksi ....................................................................... 5
B. Standart Operasional Prosedur (SOP) ................................................. 12
I. Standart Operasional Prosedur Bidang Kepaniteraan ................. 13
II. Standart Operasional Prosedur Bidang Kesekretariatan ............ .43
BAB. III Keadaan Perkara .......................................................................................... 57
BAB. IV Pengawasan Internal ........................................................................................ 62
A. Pengawasan Melekat ............................................................................... 63
B. Pengawasan Fungsional .......................................................................... 63
BAB. V Pembinaan dan Pengelolaan ........................................................................ 66
A. Sumber daya manusia ............................................................................ 66
1. Sumber daya manusia teknis yudisial ............................................. 67
2. Sumber daya manusia non teknis yudisial ...................................... 68
3. Promosi dan Mutasi ......................................................................... 71
4. Pengisian jabatan struktural ........................................................... 72
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...................................................... 72
1. Sarana dan Prasarana Gedung ....................................................... 73
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ........................................ 73
3. Pengelolaan Teknologi Informasi ................................................... 75
C. Pengelolaan Keuangan ............................................................................ 76
A. Pengelolaan DIPA .............................................................................. 76
1. Belanja Pegawai ................................................................................ 76
2. Belanja Barang ................................................................................. 77
iii
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
3. Belanja Modal ................................................................................... 77
B. Pendapatan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak .............................. 78
D. Pengelolaan Administrasi ........................................................................ 78
1. Administrasi Perkara ...................................................................... 78
2. Administrasi Umum ......................................................................... 80
E. Kegiatan Penunjang ................................................................................. 84
BAB. VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................ 89
Lampiran - Lampiran
1. Data Kepaniteraan / Perkara
2. Keuangan
iv
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
BAB I PendahuLuan
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN AGAMA MUARA BULIAN
ahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman
tertinggi telah dan terus meneguhkan tekad melakukan pembaruan peradilan demi
menjawab tuntutan kebutuhan para pencari keadilan (justice seekers). Untuk
menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan perencanaan jangka panjang
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang dijadikan sebagai bahan acuan
bagi Badan-Badan peradilan dalam mengemban visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan
Badan Peradilan yang agung.
Sejalan dengan misi Mahkamah Agung untuk (1) Menjaga kemandirian badan
peradilan, (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3)
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan (4) Meningkatkan kredibilitas
dan transparansi badan peradilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG)
sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terhadap Peradilan
Agama telah mencanangkan kebijakan reformasi dan menetapkan 7 program prioritas
pembaruan bagi Pengadilan Agama yaitu:
1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu;
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik;
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik;
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan;
5. Pelayanan Publik yang prima;
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin;
7. Justice for All yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan
Hukum (Posbakum);
Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama untuk melakukan reformasi Peradilan, Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman berkomitmen untuk mengimplementasikan
program-program pembaruan dengan menjadikan peningkatan kinerja, pelayanan prima,
M
1
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
transparansi dan akuntabilitas, pengembangan Tekhnologi-informasi dan pengawasan
sebagai titik tekan dalam menyusun arah kebijakan;
B. VISI DAN MISI
Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, visi dan
misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum mengacu kepada visi dan misi
Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dan misi
Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut :
VISI :
Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Agung.
MISI :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan ;
3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan ;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan yang Profesional ;
C. RENCANA DAN STRATEGI
Perencanaan merupakan salah satu bagian dari manajemen yang harus dibuat dengan
seksama, jelas dan berdasarkan fakta dan data. Penyusunan Rencana kerja Pengadilan Agama
Muara Bulian tahun 2012 berpedoman kepada Instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Buku Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia tahun 2006, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Indonesia serta aturan-aturan lain
yang berkaitan dengan itu.
Tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah menyusun program kerja
tahunan yang mengacu pada perencanaan strategis dengan memperhatikan anggaran biaya
yang termuat dalam DIPA 2012. Dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Muara Bulian
telah menetapkan arah kebijakan dan program kerja secara umum sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan profesional kepada masyarakat pencari
keadilan dengan menerapkan aplikasi program SAI, SIMPEG, SABMN, SIADPA Plus
dan lain-lain;
2
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. Mengadakan Sidang Keliling sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan
membantu masyarakat tidak mampu berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menyediakan pelayanan meja informasi, TV Plasma dan sarana informasi melalui situs
website www.pa-bulian.net untuk melayani masyarakat sebagai tindak lanjut dari
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi dan SK KMA
Nomor : 144//KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal secara berkala dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kepaniteraan melalui aplikasi program SIADPA
Plus dan Pola Bindalmin untuk menjamin terciptanya tertib administrasi, kearsipan dan
pelaporan perkara dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan agar lebih cepat dan
tepat kepada masyarakat.
6. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kesekretariatan menyangkut Bidang Kepegawaian,
Bidang Keuangan, Bidang Umum.
7. Pembinaan organisasi IKAHI, IPASPI, Dharma Yukti Karini untuk menunjang tugas
kedinasan.
8. Memelihara dan pengadaan sarana-prasarana kantor serta melaksanakan pembangunan
kantor baru.
9. Terus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah
seperti rapat koordinasi setiap bulan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil.
10. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan
maupun Instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Daerah.
Rencana kerja tersebut disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung
yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Bulian serta kendala-kendala yang mungkin
timbul karena faktor kondisi wilayah yang masih memiliki daerah sulit dijangkau dan
keadaan masyarakat yang masih tertinggal dari segi ekonomi maupun pendidikan;.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan
tingkat pendidikan yang relatif sudah sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing, sarana
dan prasarana serta anggaran yang cukup memadai merupakan faktor-faktor pendukung
terhadap keberhasilan rencana kerja tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
keterbatasan jumlah pegawai terutama dibidang administrasi baik di Kepaniteraan maupun di
Kesekretariatan, tenaga ahli Tekhnologi informasi dan SIADPA Plus dan banyaknya pejabat
struktural yang merangkap jabatan kejurusitaan menjadi kendala tersendiri disamping
3
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
keterbatasan prasarana dan sarana seperti masih kurangnya ruangan yang representatif yang
dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.
Strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menghadapi
kendala-kendala tersebut, antara lain dengan memaksimalkan potensi yang ada. Jabatan
rangkap bagi pegawai yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan
dan administrasi perkara. Tindakan lain yang dilakukan adalah mengusulkan kembali
pengangkatan pejabat Jurusita kepada Pengadilan tinggi Agama, mengangkat tenaga honorer
yang ahli computer dan memanfaatkan ruangan kantor dengan semaksimal mungkin untuk
mengatasi prasarana yang belum memadai di samping menerapkan strategi dan langkah-
langkah lainnya sepanjang masih memungkinkan dan tidak menyalahi aturan yang ada.
------------ ooo ------------
4
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI.
ntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan baik itu pelaksana
fungsi teknis maupun fungsi pendukung diperlukan sumberdaya manusia yang
tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Stuktur tersebut menggambarkan
alur tupoksi dan garis komando dari organisasi seperti Pengadilan Agama Struktur
Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-
undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : KMA /004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai sumber daya yang sangat penting
berjumlah 22 orang, terdiri dari 7 orang hakim termasuk pimpinan, 1 orang
Panitera/Sekretaris, 6 Pejabat Kepaniteraan, 1 orang Jurusita Penganti yang merangkap
sebagai bendahara pengeluaran, 4 Pejabat Kesekretariatan, 3 orang yang ditunjuk sebagai
Kasir, Staf Panitera Muda gugatan dan pegawai Perpustakaan. Di samping itu di Pengadilan
Agama Muara Bulian terdapat 7 orang pegawai honorer yaitu 2 orang sebagai Satpam, 2
orang membantu administrasi, 1 orang membantu di bidang Tehnologi Informasi, 1 orang
sopir dan 1 orang cleaning service. Adapun tugas kejurusitaan dirangkap oleh Wakil
sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Bendaharawan
Pengeluaran. Keseluruhan pegawai tersebut telah menempati jabatan/tugas sesuai Struktur
Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagaimana berikut ini :
U
5
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian
Klas II
Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara
Bulian adalah sebagai berikut :
1. Ketua :
Dijabat oleh Drs. H. Yefferson, SH, MA terhitung mulai tanggal 28 Nopember
2012 sampai sekarang. Bertugas memimpin Pengadilan Agama Muara Bulian dan
seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian. Mengambil kebijakan untuk
6
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian. Disamping itu juga
memimpin persidangan sebagai Ketua Majelis.
2. Wakil Ketua :
Dijabat oleh Dra. Erlis, SH dari 02 Nopember 2010 sampai sekarang. Bertugas
membantu Ketua dalam memimpin Pengadilan Agama Muara Bulian. Menggantikan
Ketua secara penuh apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat. Wakil Ketua
juga bertugas sebagai koordinator pengawasan, untuk mengkoordinasi Hakim-Hakim
Pengawas Bidang dalam melakukan pengawasan. Disamping itu Wakil Ketua bertugas
memimpin sidang sebagai Ketua Majelis.
3. H a k i m :
Pada awal tahun 2012, Hakim Anggota Pengadilan Agama Muara Bulian
berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu :
1. Syarifah Aini, S.Ag. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang
2. Masalan Bainon, S.Ag. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang
3. Siti Alosh Farchati, SHI. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan
sekarang
4. Drs. Siti Patimah, M. Sy Mejabat dari tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan
sekarang.
5. Drs. Muchidin, MA, menjabat dari tanggal 21 Oktober 2012 sampai sekarang
6. Andi Mia Ahmad `Zaky, SH, MA menjabat dari 21 Oktober 2010 sampai sekarang
7. Roni fahmi, S.Ag, MA menjabat dari tanggal 27 Oktober 2011 sampai sekarang
Selanjutnya pada tahun 2012 Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Dra.
Lisdar mutasi ke Pengadilan Agama Klas I B Bangkinang dan digantikan oleh Drs. H.
Yefferson, SH, MA dari Pengadilan Agama Lubuk Basung yang dilantik tannggal 28
Nopember 2012 di PTA Jambi.
Dan pada tahun 2012 Hakim yang di mutasikan/Promosikan sebanyak 2 (dua) orang
yaitu :
1. Syarifah Aini, S.Ag, MHI, dimutasikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Kayu
Agung.
2. Siti Alosh Farchaty, SHI, dimutasikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Kayu
Agung
7
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Dengan demikian sekarang Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berjumlah 7
orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Para Hakim tersebut bertugas mendampingi
Ketua Majelis dalam melakukan persidangan dan memimpin persidangan apabila ia
bertindak sebagai Ketua Majelis. Disamping tugas pokoknya, Hakim-Hakim tersebut
juga ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan SK Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/048/ Kp.04.6/I/2012 tanggal 02 Januari 2012.
4. Panitera/Sekretaris :
Panitera/Sekretaris dijabat oleh Baharuddin Djalil, SH. sampai bulan September
2012 dan di gantikan oleh Faizal, SH dari Pengadilan Agama Jambi terhitung mulai
bulan Oktober 2012 sampai sekarang. Panitera/Sekretaris bertugas memimpin
kepaniteraan dan kesekretariatan agar terlaksana fungsi administrasi yang baik, baik
dibidang kepaniteraan maupun dibidang kesekretariatan. Panitera/Sekretaris juga
berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memimpin pelaksanaan
anggaran yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian. Disamping
bertugas memimpin administrasi pengadilan baik perkara maupun kesekretariatan, juga
bertugas mendampingi ketua majelis untuk melaksanakan persidangan sebagai panitera
sidang.
5. Wakil Panitera
Wakil Panitera dijabat oleh Izzami Thaufiq, SH. Mulai dari 29 Maret 2012 sampai
sekarang.
Wakil Panitera bertugas membantu Panitera dibidang Administrasi kepaniteraan
perkara. Mengkoordinir semua perkara yang masuk dan putus dan juga mengkoordinir
semua laporan perkara dan penataan arsip. Disamping itu juga bertugas membantu
majelis hakim sebagai panitera sidang.
Wakil Panitera membawahi tiga panitera muda yaitu Panitera Muda Gugatan,
Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum.
6. Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris dijabat oleh Zainal Abidin, S.Ag. mulai dari tanggal 02 Juli 2012
sampai sekarang.
8
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Wakil Sekretaris bertugas membantu Panitera/Sekretaris untuk terlaksananya
administrasi dibidang kesekretariatan dengan baik. Disamping itu Wakil Sekretaris
adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk terlaksana DIPA Pengadilan Agama
Muara Bulian. Wakil Sekretaris membawahi tiga kepala urusan yaitu : Kepala Urusan
Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala dan Kepala Urusan Perencanaan dan
Keuangan.
7. Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Gugatan dijabat oleh Nurismar Muis BA. mulai dari tanggal 20
Oktober 2009 sampai sekarang. Panitera Muda Gugatan bertugas melaksanakan
administrasi kepaniteraan sesuai dengan pola Bindalmin. Mengkoordinir Meja I dalam
menerima perkara gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali, permohonan eksekusi,
menaksir biaya, mengeluarkan SKUM kemudian mengatur tugas Meja II sebagai
petugas Register. Selanjutnya menaikkan perkara yang diterima kepada Ketua menurut
hierarchy. Disamping itu Panitera Muda Gugatan juga bertugas untuk mendampingi
majelis hakim sebagai panitera sidang.
8. Panitera Muda Permohonan
Panitera Muda Permohonan dijabat oleh Musdarni, BA. mulai dari tanggal 05
April 2012 sampai sekarang. Panitera Muda Permohonan bertugas, mengkoordinir Meja
I dalam menerima perkara-perkara permohonan dan mengkoordinir meja II dalam
mencatat perkara permohonan dalam buku register perkara permohonan selanjutnya
menaikkan berkas perkara permohonan yang diterimanya kepada Ketua melalui
hierarchy. Disamping itu Panitera Muda Permohonan juga bertugas mendampingi
majelis hakim sebagai panitera sidang.
9. Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum dijabat oleh Sri Wahyuni, S.HI. mulai dari tanggal 05
April 2012 sampai sekarang. Panitera Muda Hukum bertugas membuat laporan bulanan,
tahunan, laporan kegiatan hakim, mengarsipkan berkas perkara yang telah diminutasi
dan dijahit. Menyerahkan Akta Cerai, mengirim Salinan putusan kepada KUA-KUA dan
mendampingi hakim dalam persidangan sebagai panitera sidang.Panitera Muda Hukum
juga ditunjuk sebagai petugas meja informasi dan petugas penerima pengaduan
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-
9
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
A2/052/HM.00/I/2012 tentang Pembentukan Pengola Meja Informasi Pengadilan
Agama Muara Bulian Tahun 2012.
10. Kepala Urusan Umum
Kepala Urusan Umum dijabat oleh Yulizar.SY, S.Pd. mulai dari tanggal 24
Pebruari 2005 sampai sekarang. Kepala Urusan Umum bertugas memimpin pelaksanaan
tugas urusan umum, menyiapkan konsep-kosep surat yang berkaitan dengan urusan
umum, mencatat surat keluar dan surat masuk, pengadaan barang, menyiapkan
pelengkapan alat-alat tulis kantor, mencatat barang-barang milik negara dalam buku
inventaris, membuat daftar inventaris ruangan setiap tahun, melaksanakan penghapusan
barang yang sudah rusak serta membuat laporan semesteran dan laporan tahunan BMN,
mengatur tugas staf dibawah pimpinannya.
11. Kepala Urusan Keuangan Dan Perencanaan
Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan dijabat oleh Budi Berliansyah, SE.
mulai dari tanggal 20 April 2009 sampai sekarang. Kepala Urusan Keuangan bertugas
membuat perencanaan keuangan, menyusun rencana kerja anggaran
kementrian/lembaga (RKAKL), melakukan pengelolaan yang berhubungan dengan
APBN/DIPA, memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP dan ketersediaan pagu
dalam DIPA serta menandatangani SPM, membuat laporan realisasi anggaran bulanan,
triwulan dan semesteran dengan sistem akuntasi instansi (SAI) yang dikirim ke
Pengadilan Tinggi (korwil), Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Republik
Indonesia serta melaksanakan urusan surat yang berhubungan dengan tugas
kesekretariatan dibidang keuangan.
12. Kepala Urusan Kepegawaian Dan Ortala
Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala dijabat oleh Syafrianto, S.Ag mulai dari
tanggal 20 April 2009 sampai sekarang. Kepala Urusan Kepagawaian dan Ortala
bertugas melaksanakan tugas dibidang kepegawaian, melengkapi data SIMPEG, SIKEP,
menyusun daftar Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan pangkat, DP3, KP4 seluruh pegawai.
Menata/menyusun file kepegawaian, membuat daftar cuti tahunan pegawai, absen
pegawai dan merekapnya setiap bulan untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama.
Mengonsep surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian.
10
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
13. Bendaharawan Pengeluaran
Bendaharawan rutin dijabat oleh Sri Maryenti. Bertugas melakukan pembukuan
keuangan rutin dalam buku kas, membayarkan gaji pegawai, mempertanggung
jawabkan belanja kantor dalam bentuk kwitansi.
14. Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Bendaharawan PNBP. Dijabat oleh Sri Wahyuni S.HI. Bertugas menerima dan
membukukan keuangan PNBP dan menyetorkannya ke Kas Negara.
15. Kasir
Kasir dijabat oleh Panca Indriatari, A.Md Bertugas menerima uang perkara dan
membukukannya dalam buku jurnal, dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas bantu setiap hari, memberi nomor perkara pada SKUM, Mengeluarkan biaya
panggilan kepada Juru Sita. Meterai dan lain-lain. Menyetor uang PNBP kepada
bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap minggu.
16. Panitera Pengganti
Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini bejumlah 2 (dua)
orang yaitu, M. Razali yang dilantik pada tanggal 05 April 2012 dan Akhmad Fauzi,
SHI. yang dilantik pada tanggal 03 Januari 2011. Panitera Pengganti bertugas
mendampingi majelis hakim dalam persidangan untuk mencatat peristiwa-peristiwa
yang terjadi yang berkaitan dengan proses perkara, membuat berita acara persidangan
dengan rapi dan menanda tanganinya bersama-sama dengan ketua mejelis,
melaksanakan minutasi berkas atas pengawasan ketua majelis. Mengetik putusan yang
telah putus. Melaporkan kepada petugas register tentang pengunduran sidang, minutasi
dan perkara yang telah putus.
17. Jurusita / Jurusita Pengganti
Jurusita/Jurusita Pengganti dijabat oleh Zainal Abidin, S.Ag, Yulizar.SY,S.Pd,
Syafrianto, S.Ag, dan Sri Maryenti. Juru Sita Pengganti bertugas melaksanakan
perintah ketua/ketua mejelis untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan putusan,
serta penyitaan dan eksekusi.
11
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
18. Pramubakti
Satu orang, Ahkmad Syarbaini, Bertugas menjaga kebersihan dalam kantor,
menyiapkan air minum untuk pegawai. Disamping tugas tersebut Ahmad Syarbaini juga
ditugaskan membantu tugas Umum dan Administrator Website.
19. Sopir
Satu orang, Amin Hadori, SH bertugas mengantar, menjemput Ketua dalam dinas
dan kelancaran transportasi lainnya.
20. Satpam
Satpam terdiri dari 4 orang, Hakimin, Badaruddin, Al Imamusi Sahid Hasan
Albana dan Nur Alamsyah, SHI. Bertugas menjaga keamanan persidangan, dan
keamanan lingkungan kantor dan
21. Clearning Cervice
Satu orang, Syofian Adi. Bertugas menjaga kebersihan lingkungan kantor,
B. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).
Menyusun pedoman prosedur operasional standar ( SOP ) yang efektif pada dasarnya
menunjukan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkah-langkah kegiatan
serta pengambilan keputusan dan memperbaruinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang
dialami.
Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi
untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang
sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk
mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Semua itu hanya bisa terwujud apabila
organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.
I. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG KEPANITERAAN
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka
penyelesaian perkara pengadilan Agama Muara Bulian merumuskan standar langkah-
langkah atau prosedur yang harus dilakukan/ ditempuh oleh pencari keadilan maupun pihak
pengadilan itu sendiri.
12
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Standar Operasional Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Muara Bulian terbagi
kepada 15 item sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :
1. SOP Tentang Penerimaan dan Biaya perkara
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka pengajuan Permohonan / Gugatan.
A.
PELAYANAN MASYARAKAT
PENGAJUAN GUGATAN / PERMOHONAN
1. Penggugat / Pemohon atau
Kuasanya mengajukan gugatan / permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Petugas penerima gugatan / permohonan.
2. Surat gugatan / permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat di-tambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip. Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diter-jemahkan kedalam bahasa indonesia oleh penterjemah tersumpah dan disahkan oleh kedu-taan/perwakilan Indonesia di negara tersebut
3. Menaksir biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM rangkap tiga dan Slip Setoran Ke Bank sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama tentang Radius dan Panjar Biaya Perkara, selanjutnya bersama dengan surat gugat / permohonan diserahkan kepada Penggugat / Pemohon atau Kuasanya.
4. Penggugat / Pemohon atau
Kuasanya menyetor uang ke Bank yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, sejumlah yang tertera pada SKUM / Slip storan Bank.
Petugas Meja 1 Petugas Meja I Petugas Meja I
5 menit 5 menit
B. PENGADMINISTRASIAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN BUKU REGISTER PERKARA.
1. Pemegang kas / Kasir menerima berkas gugatan /
Kasir
15 Menit
13
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
permohonan serta bukti Setoran Bank dan SKUM yang dibuat petugas Meja I kemudian menanda - tangani, memberi nomor perkara serta membubuh kan cap lunas pada SKUM.
2. Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku bantu selanjutnya dicatat dalam Jurnal Keuangan Perkara (gugatan/ permoho nan) tingkat pertama.
3. Menyerahkan bundel berkas
gugatan/permohonan kepada Penggugat/ permohonan atau Kuasanya beserta bukti Setor Bank dan SKUM rangkap II dan memberitahukan kepada Penggugat/permohonan atau Kuasanya agar menyerahkan berkas tersebut kepada Petugas Meja II.
Kasir Kasir
5 Menit 2 menit
Pendaftaran Selesai
2. SOP Register PMH PHS
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI: Prosedur tentang Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang
A.
PENCATATAN PADA BUKU REGISTER PERKARA
1. Menerima, memeriksa
kelengkapan bundel berkas perkara dari Penggugat / Pemohon atau Kuasanya setelah dilunasi panjar biaya Perkara
2. Membubuhkan Nomor perkara pada Map dan surat Gugat / Permohonan sesuai yang tercantum pada SKUM.
3. Menyerahkan sehelai salinan
surat Gugatan / Permohonan, SKUM dan bukti stor Bank kepada Penggugat / Pemohon atau Kuasanya.
4. Mencatat tentang tanggal
pendaftaran, Identitas para Pihak, Petitum gugatan / permohonan pada buku Register Perkara, selanjutnya melengkapinya
Petugas Meja II Petugas Meja II Petugas Meja II Petugas Meja II
5 menit 5 menit 5 menit 10 menit
14
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
dengan blanko PMH, Penunjukan PP dan JS/JSP serta PHS.
5. Menyerahkan bundel berkas
perkara kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
6. Memeriksa / meneliti
kelengkapan berkas perkara selanjutnya menyerahkan kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama.
7. Memeriksa / meneliti
kelengkapan berkas perkara, selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama
Petugas Meja II Wakil Panitera Panitera
5 menit 10 menit 10 menit.
B. PEMBUATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)
1. Ketua Pengadilan Agama
memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan mempertimbangkan dengan penuh tanggung jawab selanjutnya menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memngadili perkara tersebut.
2. Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.
3. Menyerahkan berkas
perkara kepada Ketua Majelis Hakim melalui petugas / Panitera Pengganti.
Ketua Pengadilan Agama Panitera Panitera.
Paling lama 7 hari kerja. 10 menit 5 menit
C. PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (PHS)
1. Ketua Majelis hakim
bersama dengan anggota Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara, selanjutnya menetapkan hari sidang (PHS).
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk
Ketua Majelis Ketua Majelis melalui petugas /
Selambat-lambatnya 7 hari.
15
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan hari dan tanggalnya (dengan menggunakan instru men)
PP
D.
PENGGUNAAN INSTRUMEN
1. Setiap proses yang terjadi
dalam tahapan dari penerimaan, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan PP dan JSP, Penetapan Hari Sidang harus dicatat dalam buku Register Perkara, dan untuk ketepatan serta keakuratan data tersebut harus dimuat dalam bentuk instrumen.
2. Menyerahkan instrumen kepada petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara, instrumen yang berisikan tanggal PMH, nama Ketua dan Anggota Majelis Hakim, nama Panitera Pengganti, tanggal PHS dan Tanggal persidangan pertama untuk perkara tersebut
Petugas Meja II Panitera Pengganti
3. SOP Pemangilan Para Pihak oleh JS JSP
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan para Pihak oleh Jurusiota / Jurusita Pengganti
A.
PENGELUARAN DAN PENCATATAN ONGKOS / BIAYA PEMANGGILAN PARA PIHAK
1. Jurusita Pengganti me
minta ongkos / biaya pemanggilan para pihak kepada Kasir dengan menunjukkan perintah Ketua Majelis Hakim melalui instrumen yang dibuat untuk itu.
Jurusita Pengganti
5 menit
16
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. Kasir menerima instru
men dari Jurusita Pengganti kemudian Kasir menyerahkan uang ongkos / biaya pemanggilan para pihak kepada Jurusita Peng ganti.
3. Kasir mencatat semua pengeluaran dalam Buku Bantu untuk selanjutnya mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara.
Kasir. Kasir
10 menit 5 menit
B.
PEMANGGILAN PARA PIHAK / SAKSI / SAKSI AHLI
1. Memanggil para pihak
secara resmi dan patut. (disampaikan kepada yang bersangkutan langsung dialamat / tempat tinggalnya,jika tidak bertemu yang bersangkutan maka relass panggilan disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa setempat oleh Jurusita /JSP, untuk panggilan pertama kepada Tergu gat dilampiri salinan surat gugat. (Dalam hal yang di panggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, jika ahli warisnya tidak dikenal maka panggilan dilaksa nakan melalui Lurah / Kepala Desa)
2. Menyerahkan relass panggilan para pihak kepada Majelis Hakim melalui Panitera Peng ganti.
Jurusita Pengganti Jurusita/JSP
Selambat-lam batnya tiga hari kerja se belum tang gal / hari si dang.
C.
PROSES PERSIDANGAN
DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Pihak Tergugat yang tidak dekitahui tempat tinggal, atau tinggal di luar negeri atau diluar yurisdiksi.
A.
PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT YANG ALAMAT / TEMPAT TINGGALNYA TIDAK DIKETAHUI SECARA PASTI DI INDONESIA
17
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
1. Untuk sengketa selain dalam perkara perkawinan, atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita / Jsp menyampaikan pemanggilan terhadap Tergugat melalui Bupati / Walikota, selanjutnya Bupati / Walikota memerintahkan untuk mengumumkan pemanggilan tersebut dengan menempelkan surat panggilan pada papan Pengumuman Pengadil an Agama.
2. Untuk perkara dibidang perkawinan, prosedur pemanggilan Tergugat dilakukan : a. Pemanggilan dilaku
kan dengan diumum kan melalui surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ke tua Pengadilan Aga ma.
b. Pengumuman pe manggilan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu an tara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama satu bulan, dan tenggang waktu antara pemanggilan kedua dengan persi- dangan sekurang-kurangnya 3 bulan.
Jurusita / Jsp. Jurusita / Jsp.
B.
PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI
1. Dibuat surat permohon
an untuk memanggil Tergugat yang ditujukan kepada Departemen Luar Negari cq dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri, dengan tembusan disampaikan kepada Kedubes Indonesia di negara yang bersangkutan.
2. Surat permohonan ter sebut dibuat sekali gus berfungsi sebagai surat panggilan (relass), dengan demikian tidak perlu dilampiri surat panggilan.
Panitera.
18
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
3. Pemanggilan seperti ter sebut sudah dianggap sah / resmi, meskipun relass itu tidak dikem balikan oleh direktorat jenderal protokol dan konsuler departemen luar negeri.
4. Pemanggilan dianggap patut, jika tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak surat permohonan di kirimkan.
C.
PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR YURISDIKSI
1. Dibuat surat permohon
an / meminta bantuan pemanggilan pihak yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Agama dimana pihak yang ber sangkutan berdomisili.
2. Surat permohonan ter sebut dikirim via Pos bersama dengan biaya pemanggilan yang ber sangkutan.
3. Ketua Pengadilan Agama
yang diminta bantuan segera memerintahkan kepada Jurusita / Jsp untuk memanggil pihak yang dimaksud dan kepada Jurusita / Jsp yang melakukan pe manggilan tersebut di beri ongkos / biaya pemanggilan.
4. Prosedur pemanggilan
sesuai dengan SOP pemanggilan.
5. Relass panggilan segera
dikirim kepada Peng adilan Agama yang meminta bantuan.
Panitera Petugas Ketua Pengadilan Agama / Panitera Jurusita / Jsp. Petugas Via Pos
4. SOP Perkara Prodeo
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang pengajuan dan pemeriksaan perkara prodeo
A.
PELAYANAN MASYARAKAT
19
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
PENGAJUAN GUGATAN / PER MOHONAN SECARA PRODEO
1. Penggugat / Pemohon
mengajukan gugatan / permohonan sekaligus permohonan untuk ber acara secara prodeo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Petugas penerima gugatan / permo honan
2. Surat gugatan /
permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah ter gugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip. (Penggugat / Pemohon harus melampiri Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan / Desa yang diketahui oleh Camat setempat dan copy Kartu Askeskim / Jamkesda, dll ).
3. Membuatkan SKUM
rangkap tiga dengan diisi sejumlah Rp 0,- selanjut nya bersama dengan surat gugat / permohonan diserahkan kepada Penggugat / Pemohon untuk diserahkan kepada kasir.
4. Penggugat / Pemohon
menyerahkan SKUM kepada Kasir.
Petugas Meja I Petugas Meja I Petugas Meja I
5 menit 5 menit 3 menit
B.
PENGADMINISTRASIAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN PROSES PEMANG GILAN AWAL KEPADA PARA PIHAK
1. PENGADMINISTRASI
AN PANJAR BIAYA PERKARTA
1. Pemegang kas / Kasir
menerima berkas gugat an / permohonan serta SKUM yang dibuat petugas Meja I kemudian menanda-tangani, memberikan nomor perkara serta membubuhkan cap lunas pada SKUM.
2. Pemegang kas mencatat / membukukan uang panjar biaya perkara sebesar Rp 0,- sebagai mana tercantum dalam SKUM pada buku bantu selanjutnya dicatat dalam Jurnal Keuangan Perkara (gugatan / permohonan) tingkat pertama.
3. Prosedur Registrasi dan
Kasir Kasir Petugas Meja II
5 menit 5 menit 5 menit
20
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. BIAYA PEMANGGILAN
AWAL PARA PIHAK.
tahapan hingga Pene tapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim berlaku SOP terkait.
1. Jurusita / JSP me nyerahkan instrumen perintah untuk me manggil dengan biaya Rp 0,- kepada Kasir.
2. Kasir menerima instru men dari Jurusita Pengganti kemudian mencatat dalam buku jurnal biaya perkara sebesar Rp 0,-
3. Jurusita / Jsp
melaksanakan pemang gilan para pihak dengan prosedur sesuai SOP pemanggilan para pihak tanpa biaya.
Jurusita / Jsp Kasir Jurusita / Jsp
5 menit Selambat-lam batnya tiga hari kerja sebe lum tanggal / hari sidang.
C.
PROSEDUR PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN
1. PERSIDANGAN
INSIDENTIL
1. Persidangan dibuka dan
dinyatakan terbuka untuk umum, dengan diawali dengan meng ucapkan Basmalah
2. Memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang
3. Memeriksa tentang ke patutan dan keresmian relass pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti.
4. Memeriksa tentang legal
standing para pihak yang hadir dipersidang an.
5. Pembacaan permohon an
Penggugat / Pemo hon untuk beracara secara prodeo.
6. Memberikan kesempat an
kepada pihak Ter mohon untuk menang gapi alasan dan keinginan pemohon untuk beracara secara prodeo tersebut.
7. Pemeriksaan alat bukti
Pemohon tentang ketidak mampuannya untuk membayar biaya perkara
Ketua Majelis Hakim Petugas Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Majelis Hakim
5 menit 2 menit 5 menit 3 menit 10 menit. 10 menit Sesuai kebutuhan
Jika permo honan dika bulkan, ma ka
21
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. PEMBIAYAAN
PROSES PEME RIKSAAN PERKARA PRODEO.
8. Musyawarah majelis
hakim, dilanjutkan dengan membacakan putusan sela, mengabul kan atau menolak permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo.
1. Berdasarkan putusan sela tersebut Panitera selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan tentang perintah kepada Bendahara untuk mengeluarkan uang sejumlah sesuai ketentuan dan menyerahkannya kepa da Kasir.
2. Kasir menerima uang dari
Bendahara untuk biaya proses dan biaya materai perkara ter sebut dan mencatat / membukukan dalam buku jurnal keuangan perkara. Proses selan jutnya sesuai SOP terkait.
Keta Majelis Hakim Panitera / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara & Kasir
30 menit 10 menit 10 menit
dalam amar putusan sela disebut kan dengan tegas tentang biaya perkara dibe bankan pada DIPA Pengadi lan Agama Jika biaya tersebut telah habis maka proses selanjut nya dilaksa nakan seba gaimana perkara prodeo murni.
5. SOP Proses Persidangan
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DESKRIPSI : Proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama
A.
JADWAL PERSIDANGAN
Membuat jadwal per
sidangan kemudian ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau tempat yang telah disediakan untuk itu.
Panitera Pengganti
3 menit
B. PROSES PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN DAN UPAYA PERDAMAIAN
1. Persidangan dibuka dan
dinyatakan terbuka untuk umum, dengan diawali dengan meng ucapkan Basmalah
Ketua Majelis Hakim
5 menit
22
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. Memanggil para pihak
untuk memasuki ruang sidang
3. Memeriksa tentang ke patutan dan keresmian relass pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti.
4. Memeriksa tentang legal
standing para pihak yang hadir dipersidang an.
5. Jika para pihak telah hadir
dipersidangan, maka majelis hakim mengupayakan per damaian dengan menempuh proses mediasi.
6. Memberikan kesempat an
kepada para pihak untuk memilih mediator yang disepakati oleh para pihak.
7. Upaya perdamaian melalui
proses mediasi.
8. Memberikan laporan tentang hasil mediasi.
Petugas
Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim
Mediator. Mediator.
2 menit 5 menit 3 menit 5 menit Paling lama 2 hari Maksimal 40 hari + 14 hari kerja.
C.
PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA
1. Memeriksa dan mem baca
laporan mediator tentang hasil mediasi
2. Pembacaan Gugatan / Permohonan, sekaligus jika ada perbaikan / perubahan gugatan / permohonan oleh Peng gugat / Pemohon atau kuasanya.
3. Memberikan kesempatan
kepada Tergugat untuk menggunakan haknya, mengajukan (eksepsi, jawaban terhadap pokok perkara dan atau mengajukan gugatan rekonpensi (secara lisan atau tertulis).
4. Proses jawab menjawab. 5. Pemeriksaan bukti surat,
saksi dari Penggugat. 6. Pemeriksaan bukti surat,
saksi dari Tergugat
Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim. Majelis hakim
3 s/d 15 menit 10 s/d 30 menit 10 s/d 30 menit dalam persidangan lanjutan. Disesuaikan dengan kebu tuhan.
Jika mediator berhasil men damai kan para pihak, maka proses selanjut nya dilaksa nakan sebagaimana mestinya (per kara percerai an dengan pencabutan gugatan sedang kan selain nya diterbitkan akta perda maian)
23
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
7. Musyawarah Majelis Hakim.
8. Pembacaan putusan.
Ketua Majelis Hakim
6. SOP Pemeriksaan Setempat
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang Sidang Pemeriksaan setempat / Decente
A.
PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK YANG TERLETAK DIWILAYAH YURISDIKSI.
1. Pemeriksaan setempat dilakukan atas permin taan Pemohon, dapat pula atas inisiatif / kewenangan (ex officio) majelis hakim jika hakim memandang perlu untuk itu (SEMA No. 7 tahun 2001).
2. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat, majelis hakim melalui Panitera Pengganti meminta biaya / ongkos transportasi kepada Kasir. Jika dana tidak mencukupi, maka kepada Pemohon / Penggugat diminta untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua majelis hakim
membuka persidangan dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum diawali dengan mengucapkan Basmalah. (persidangan dibuka diruang sidang Pengadilan Agama, atau di Kantor Lurah / Kepala Desa yang layak untuk itu).
4. Ketua Majelis Hakim
menyatakan; acara per sidangan dilanjutkan dengan acara pemerik saan setempat (semua dituangkan dalam Berita Acara Persidangan).
5. Majelis Hakim dan Panitera
/ Panieta Peng ganti, bersama-sama dengan para pihak, saksi batas dan pejabat terkait (Lurah / Kepala Desa, juru ukur,
Kasir Ketua Majelis Hakim Panitera / Panitera Pengganti
Tanpa memakai Toga.
24
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
aparat ke amanan) menuju lokasi objek yang akan di periksa. (Biaya trans por tasi dibebankan kepada Pemohon atau atas per timbangan majelis hakim dapat dibebankan secara tanggung renteng) (Ps 187 R.Bg).
6. Majelis hakim melaku kan
pemeriksaan dengan seksama tentang: letak, luas (panjang dan lebar) serta batas-batas objek sengketa yang dibenar kan oleh saksi batas / Lurah / Kepala Desa.
7. Setelah selesai proses
pemeriksaan setempat, ketua majelis hakim menyatakan sidang ditutup, dan segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan peme riksaan setempat dicatat dan dimasukkan dalam Berita Acara Persidang an).
Majelis Hakim Panitera / Panitera Pengganti
B. PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK YANG TERLETAK DILUAR YURISDIKSI
1. Ketua Majelis Hakim,
melalui Ketua Pengadil an Agama memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama di mana objek sengketa berada untuk melaku kan pemeriksaan setem pat atas objek tersebut.
2. Dalam surat permohon an tersebut diuraikan secara rinci (letak, Luas yaitu panjang dan lebar serta batas - batas) tentang objek yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut
3. Surat permintaan bantu an dan semua biaya dalam pelaksanaan peme riksaan setempat dikirim via Pos.
4. Ketua Pengadilan Agama
yang diminta bantuan menunjuk satu / dua orang hakim dibantu oleh Panitera Pengganti nya untuk melakukan pemeriksaan setempat.
Ketua Pengadilan Agama Petugas. Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan
25
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
5. Hakim yang ditugaskan
tersebut menetapkan tanggal dan hari pelaksanaan pemeriksa an setempat tersebut, dan melalui Pengadilan Agama yang meminta bantuan memanggil para pihak agar hadir dilokasi pada saat dilakukan pemeriksan objek seng keta tersebut sekaligus mengajak saksi - saksi batas.
6. Hakim dan Panitera
Pengganti yang ditugas kan, bersama - sama dengan para pihak, saksi batas serta aparat terkait berangkat kelokasi objek sengketa untuk melaku kan pemeriksaan atas objek tersebut.
7. Hakim dibantu oleh
Panitera Pengganti me lakukan pemeriksaan dengan seksama tentang: letak, luas (panjang dan lebar) serta batas-batas objek sengketa yang dibenar kan oleh saksi batas / Lurah / Kepala Desa.
8. Segala proses yang terjadi
pada saat dilaksanakan peme riksaan setempat dan semua data dicatat dan dimasukkan dalam Beri ta Acara ).
9. Berita Acara Pemerik saan
setempat tersebut oleh Pengadilan Agama yang diminta bantuan segera dikirimkan ke Pengadilan Agama yang meminta bantuan).
10. Berita Acara pemeriksa an
setempat tersebut dimasukkan dan dijadi kan satu kesatuan dengan berkas perkara yang bersangkutan.
7. SOP Proses Pengajuan Permohonan CB
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DESKRIPSI : Proses pengajuan permohonan dan pelaksanaan sita jaminan ( Conservatoir beslaag)
26
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
A.
PENGAJUAN PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)
1.
2.
PENGAJUAN PELETAKAN CB YANG DIAJUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT GUGAT. PENGAJUAN PERMOHONAN CB YANG DIAJUKAN TERSENDIRI / TERPISAH DARI GUGATAN
Proses pengajuan per
mohonan peletakan CB yang diajukan bersama-sama dengan gugatan, SOP-nya sama dengan pengajuan Gugatan / Permohonan.
Pemohon atau kuasanya mengajukan permohon an peletakan sita jaminan ditujukan ke pada Ketua Pengadilan Agama.
SOP mengenai pem
bayaran panjar biaya peletakan CB dan pengadministrasiannya sama dengan SOP terkait.
Petugas Meja I
5 menit
B. PROSES PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN.
PERSIDANGAN INSIDENTIL
1. Persidangan dibuka dan
dinyatakan terbuka untuk umum, diawali dengan pengucapan Basmalah
2. Membacakan surat permohonan peletakan sita jaminan (CB).
3. Memberikan kesem patan
kepada pihak termohon untuk memberikan jawaban / tanggapannya atas permohonan tersebut.
4. Memeriksa alat bukti dari Pemohon.
5. Membuat penetapan tentang menerima atau menolak permohonan peletakan sita jaminan tersebut.
Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim
3 menit 5 menit Disesuaikan Disesuaikan 10 menit
C.
PROSES PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)
1. Panitera menunjuk Js / Jsp
untuk melaksanakan sita jaminan
2. Memberitahukan kepada para pihak tentang hari H
Panitera Jurusita / Jurusita
10 menit 3 hari kerja sebelum hari
27
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
pelaksanaan sita jaminan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sekaligus memerintah kan kepada mereka untuk hadir di lokasi objek yang akan diletakkan sita jaminan, pemberitahuan tersebut juga disampaikan kepada instansi / pihak terkait.
3. Pelaksanaan peletakkan sita jaminan dilaksana kan dilokasi objek yang akan disita dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan pelaksanaan sita jaminan dituangkan dalam Berita Acara
4. Melaporkan tentang telah
diletakkannya sita atas objek tersebut kepada BPN jika objeknya benda tetap yang telah bersertifikat, jika belum bersertifikat maka dilaporkan kepada Kelurahan untuk dicatat dalam register untuk itu serta diumumkan.
5. Menyerahkan berita acara pelaksanaan sita jaminan kepada majelis hakim.
Pengganti Jurusita / Jurusita Pengganti Jurusita / Jurusita Pengganti
H. Selesai dalam satu hari
8. SOP Pengembalian Sisa Panjar Dan Penyampaian Putusan
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DESKRIPSI : Proses pengembalian sisa panjar dan penyampaian saloinan putusan.
A
PENGEMBALIAN SISA PANJAR
1. Jika sisa panjar masih
ada dan Penggugat / Pemohon hadir dipersidangan saat dibacakan putusan.
1. Dibuatkan instrumen
pengembalian sisa pan jar rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Penggugat / Pemohon.
2. Penggugat / Pemohon menyerahkan instrumen pengembalian sisa panjar tersebut dan meminta pengembalian sisa panjar kepada kasir.
3. Kasir menyerahkan pengembalian sisa pan jar kepada Penggugat /
Panitera Pengganti Kasir
2 menit 3 menit
Rangkap 1 untuk Peng gugat, rangkap kedua dipegang oleh PP.
28
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. Jika Penggugat /
Pemohon tidak hadir dipersidangan saat dibacakan putusan.
3. Penyerahan sisa
panjar biaya perkara ke Kas Negara.
Pemohon dan menutup buku jurnal keuangan perkara.
1. Disampaikan pemberi tahuan secara tertulis kepada Penggugat / Pemohon agar meng ambil sisa panjar biaya perkara dalam tenggang waktu paling lama 180 hari, jika tenggang waktu tersebut dilampaui, maka sisa panjar tersebut akan distor ke Kas Nagara.
2. Penggugat / Pemohon dengan menyerahkan surat pemberitahuan tersebut datang ke Pengadilan Agama dan dapat mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut kepada Kasir.
1. Kasir menyerahkan sisa panjar kepada Peng gugat / Pemohon dan menutup buku jurnal keuangan perkara.
2. Sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil Penggugat / Pemohon setelah lewat 180 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan, harus diserahkan oleh Kasir kepada Bendahara pengeluaran, dan uang tersebut distorkan ke Kas Negara.
Jurusita Pengganti Kasir Bendahara Penerima.
Satu hari setelah dibacakan putusan. 3 menit Paling lama satu minggu setelah mene rima dari kasir.
Surat pem beritahuan di tanda tangani oleh Panitera.
B
PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN.
1. Pembertahuan amar
putusan 2. Penyampaian salinan
putusan.
Jika pada saat dibacakan
putusan, ada para pihak yang tidak hadir dipersidangan maka kepadanya disampaikan pemberitahuan isi / amar putusan.
Pemberitahuan isi putusan (PBT) bagi pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan melalui penempelan pada papan Pengumum an Pengadilan Agama selama 14 hari.
Paling lambat 14 hari setelah dibacakan putus
Jurusita Pengganti. Pengantar surat dengan di
Satu hari sete lah dibacakan putusan
Dalam perkara
29
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
an, maka salinan putusan tersebut harus sudah siap untuk diberikan kepada para pihak apabila mereka meminta, dengan di pungut biaya PNBP sesuai dengan ketentuan dalam PP NO. 53 tahun 2008.
sampaikan via Pos.
per ceraian, salinan putusan juga harus disampaikan kepada PPN.
9. SOP Permohonan Eksekusi
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama.
A. PELAYANAN MASYARAKAT
1.
2.
3.
PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI. PEMERIKSAAN BERKAS PERHITUNGAN / PENETAPAN PANJAR BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI
1. Pemohon / Kuasanya
mengajukan permohon an eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama secara lisan / tertulis.
2. Petugas Meja I (Panmud Gugatan) memeriksa ke lengkapan berkas per mohonan dengan meng cros chek kepada petugas Meja II atau petugas yang ditunjuk untuk mengelola arsip jalan (aktif) menyangkut tentang waktu BHT nya putusan tersebut.
3. Menghitung panjar biaya
sebatas untuk pelaksanaan aanmaning (berdasar kan SK KPA tentang panjar biaya perkara)dan dituangkan dalam SKUM rangkap 3 (tiga) serta slip storan ke Bank dan diserahkan kepada Pemohon / kuasanya.
Petugas Meja I Petugas Meja I Petugas Meja I
5 menit 15 menit 5 menit
B. PEMBAYARAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI.
1.
2.
PEMBAYARAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI VIA BANK PEMBUKUAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI.
Pemohon / kuasanya
membayar panjar biaya ekseusi ke Bank yang telah ditentukan sejum lah yang tertuang dalam SKUM / slip storan Bank.
Pemohon / kuasanya menyerahkan SKUM dan bukti stor Bank kepada petugas Kasir.
Petugas Bank Kasir
2 menit
30
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
3.
PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERKARA DAN PENGISIAN REGISTER C1 DAN K1-PA7
Petugas Kasir Menanda tangani SKUM panjar biaya Eksekusi (rangkap 3), satu lembar diserahkan kepada Pemohon, satu lembar untuk arsip petugas kasir dan satu lembar dilampirkan pada berkas permohonan eksekusi.
Penyelesaian / pencatatan admnistrasi keuangan perkara dan register eksekusi dilaksanakan sebagaimana SOP yang berkaitan dengan hal tersebut.
Kasir, dan petugas Meja II serta pe tugas terkait.
3 menit
10. SOP Aanmaning
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang Aanmaning (Teguran) pada Pengadilan Tingkat Pertama.
1.
2.
AANMANING / PENEGURAN PROSES PERSIDANGAN AANMANING
1. Wakil Panitera setelah
menerima berkas permohonan
eksekusi dari petugas Meja II,
melalui Panitera me nyerahkan
berkas permohonan tersebut
kepada Ketua Pengadilan
Agama.
2. Ketua Pengadilan Agama
memeriksa dan mempelajari
berkas permohonan eksekusi
tersebut, selanjutnya membuat
PHS untuk pelaksanaan
aanmaning.
3. Panitera menunjuk JSP untuk
memanggil Ter mohon
eksekusi agar hadir dalam
persidangan insidentil yang
telah ditetapkan oleh KPA hari
dan tanggal pelaksanaan nya
1. Ketua Pengadilan Agama
dengan didampingi oleh
Panitera melaksanakan
persidangan insidentil untuk
memberikan aan maning /
teguran ke pada Termohon
eksekusi agar melaksanakan
Wakil Panitera Ketua Pengadilan Agama Jurusita Pengganti Ketua Pengadilan Agama dengan di dampingi oleh Panitera
Selambat - lambatnya 3 hari setelah permohonan diajukan oleh Pemohon / kuasanya Selambat – lambatnya 7 hari setelah berkas per mohonan ter sebut diterima oleh KPA. 3 hari kerja sebelum hari H pelaksanaan sidang aanmaning.
31
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
isi putusan Pengadilan Agama
secara sukarela (berdasarkan
permo honan Pemohon ekse
kusi / kuasanya) dengan
memberikan batas waktu
maksimum 8 hari kepada
Termohon eksekusi)
2. Panitera mencatat dan
membuat berita acara
pemeriksaan pelaksana an
aanming tersebut.
Panitera.
11. SOP Eksekutorial Beslaag
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Eksekusi Lelang (Eksekutorial Verkop) pada Pengadilan Tingkat Pertama.
1.
2.
SITA EKSEKUSI PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERKARA DAN PENGISIAN
1. Pemohon / kuasanya
memberitahukan secara lisan / tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama bahwa setelah lewat tenggang waktu yang diberikan kepada Tergugat agar melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama secara sukarela, ternyata Termohon eksekusi tidak memenuhinya, dan Pe mohon / kuasanya me mohon agar proses eksekusi dilanjutkan
2. Petugas Meja I meng hitung panjar biaya sita dan eksekusi (termasuk biaya pengumuman via medya massa sebanyak 2 kali) dan menuangkan nya dalam SKUM rangkap 3 serta slip storan ke Bank.
3. Petugas Kasir menanda tangani
SKUM panjar biaya Eksekusi (rangkap 3), satu lembar diserahkan kepada Pemohon, satu lembar untuk arsip petugas kasir dan satu lembar dilampirkan pada berkas permohonan eksekusi.
Penyelesaian/pencatatan admnistrasi keuangan perkara dan register eksekusi
Petugas Meja I Petugas Meja I Kasir Kasir, dan petugas Meja II serta pe tugas
2 menit 3 menit 2 menit
32
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
3.
REGISTER C1 DAN K1-PA7 PROSES / TAHAPAN PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI
dilaksanakan sebagai mana SOP yang berkaitan dengan hal tersebut.
1. Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera / Jsp dengan “Surat Penetapan” untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang yang akan dieksekusi / dilelang.
2. Panitera menunjuk Js / Jsp
untuk melaksanakan sita eksekusi
3. Memberitahukan kepada para
pihak tentang hari H pelaksanaan sita eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sekaligus memerintah kan kepada mereka untuk hadir di lokasi objek yang akan diletakkan sita eksekusi, pemberitahuan tersebut juga disampaikan ke pada instansi / pihak terkait.
4. Pelaksanaan peletakkan sita
eksekusi dilaksana kan dilokasi objek yang akan disita dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan pelaksanaan sita ekse kusi dituangkan dalam Berita Acara
5. Melaporkan tentang telah
diletakkannya sita atas objek tersebut kepada BPN jika objeknya benda tetap yang telah bersertifikat, jika belum bersertifikat maka dilaporkan kepada Kelurahan untuk dicatat dalam register untuk itu serta diumumkan.
terkait. Ketua PA Panitera Jurusita / Jurusita Pengganti Jurusita / Jurusita Pengganti Jurusita / Jurusita Pengganti
10 menit 3 menit Dilakukan sejak 3 hari kerja sebelum hari H sita eksekusi dilaksanakan 1 hari
Sita ekse kusi dilaku kan jika sebelum nya tidak pernah diletakkan CB dan eksekusi nya untuk membayar sejumlah uang dan atau ekse kusi lelang
12. SOP Eksekutorial Verkop
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Eksekusi Lelang (Eksekutorial Verkop) pada Pengadilan Tingkat Pertama.
A EKSEKUSI LELANG (EKSEKUTORIAL VERKOP)
1.
2.
SURAT PERINTAH EKSEKUSI PROSES / TAHAPAN
1. Ketua Pengadilan Agama membuat Surat Penetap an Eksekusi.
2. Surat Penetapan ter sebut berisikan tentang perintah untuk men jalankan eksekusi.
3. Perintah ditujukan ke pada Panitera / Jurusita Pengadilan Agama.
1. Panitera / Jurusita
Ketua Pengadilan Agama Panitera /
10 menit
33
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
3.
DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG. PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG.
berdasarkan Surat Penetapan KPA melaksanakan eksekusi lelang dengan tahapan sebagai berikut: o Berkoordinasi de- ngan
Kantor Lelang Negara, dan instansi / pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan lelang dimaksud.
o Membentuk Tim kecil untuk memperoleh informasi harga untuk mene tapkan standard harga limit.
o Menetapkan harga limit objek yang akan dilelang
o Mengumumkan pe laksanaan lelang melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara peng umuman pertama dengan kedua selama 15 hari. Dalam pengumum an tersebut harus mencantumkan hari tanggal dan tempat pelaksanaanLelangserta objek yang akan dilelang dan persyaratan bagi peserta lelang.
2. Eksekusi lelang dilak sanakan di Kantor Pengadilan Agama atau tempat lain yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Pembukaan amplop
Penawaran dari semua peserta lelang (penawaran diserahkan dalam anplop dalam keadaan tertutup)
1. Bagi peserta lelang yang penawarannya tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang, jika ditemukan penawaran tertinggi dua orang atau lebih dalam nominal yang sama, maka diadakam penawaran naik-naik diantara peserta yang memberikan penawaran dalam nominal yang sama tersebut.
2. Bagi pemenang lelang dibuatkan Akta Lelang.
Jurusita Panitera Panitera KPA dan Panitera Panitera dan pejabat Kantor Lelang Negara, dibawah Pim pinan Ketua Pengadilan Agama Kantor Lelang Negara
Instansi / pihak terkait antara lain BPN, Mass Media dll.
13. SOP Eksekusi Pengosongan
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat Terkait
Waktu Penyelesaian
Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang pelaksanaan eksekusi pengosongan
34
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
A. PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIEL / PENGOSONGAN
1. Pemohon / Kuasanya
mengajukan permohon an eksekusi riel / pengosongan kepada Ketua Pengadilan Agama secara lisan / tertulis.
2. Petugas Meja I (Panmud
Gugatan) memeriksa ke lengkapan berkas per mohonan dengan meng cros chek kepada petugas Meja II atau petugas yang ditunjuk untuk mengelola arsip jalan (aktif) menyangkut tentang hubungan permohonan tersebut dengan putusan.
3. Menghitung / menaksir panjar
biaya eksekusi meliputi biaya aan maning, biaya trans portasi petugas, saksi, dan lain-lain, (berdasar kan SK KPA tentang panjar biaya perkara) dan dituangkan dalam SKUM rangkap 3 (tiga) serta slip storan ke Bank dan diserahkan kepada Pemohon / kuasanya.
4. Pembayaran panjar biaya
eksekusi sesuai dengan SOP terkait.
Petugas Meja I Petugas Meja I Petugas Meja I
5 menit 15 menit 5 menit
B.
PELAKSANAAN EKSEKUSI RIEL / PENGOSONGAN
1. Diawali dengan dilaksa
nakannya aanmaning kepada Termohon, sesuai SOP pelaksanaan aanmaning.
2. Jika lewat tenggang waktu 8 hari ternyata Termohon tidak melak sanakannya secara suka rela, maka proses eksekusi dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut : o Ketua Pengadilan Agama
memerintahkan kepada Panitera / Jsp dengan “Surat Penetapan” untuk melaksanakan eksekusi riel / pengosongan sesuai dengan permohonan Pemohon.
o Panitera menunjuk Jurusita / Jurusita peng ganti untuk melaksanakan eksekusi riel.
o Jurusita / Jurusita Peng ganti melakukan persiapan
Ketua dan Panitera Pengadilan Agama. Panitera. Jurusita / JSP.
35
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
untuk pelaksanaan eksekusi tersebut.
o Memberitahukan kepada para pihak tentang hari H pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sekaligus memerintah kan kepada mereka untuk hadir di lokasi objek yang akan dieksekusi tersebut, pemberitahuan tersebut juga disampaikan ke pada instansi / pihak terkait.
o Jika yang dilakukan eksekusi pengosongan tersebut adalah bangun an / rumah, maka orang dan atau barang yang berada didalam rumah tersebut mencakup Termohon dan keluarganya (tidak ter masuk pihak ketiga) dikeluarkan dengan paksa dari bangunan / rumah tersebut.
o Semua barang milik termohon dan keluarga nya tersebut dikeluarkan dari rumah / bangunan, kemudian diletakan di tempat yang aman sesuai dengan permintaan Ter mohon atau pertimbang an petugas (Jurusita / Jurusita Pengganti)
o Setelah Termohon dan keluarganya serta ba rang – barangnya dikeluarkan dari bangunan / rumah ter sebut. Kemudian dibuat dan dibacakan Berita Acara pelaksanaan eksekusi diiringi penye rahan objek tersebut secara riel kepada Pemohon eksekusi.
Jurusita / Jsp dibawah pim pinan dan tanggung ja wab Ketua Pengadilan Agama Petugas pe laksana eksekusi dibawah pimpinan Ju rusita / Jsp. Jurusita / Jsp.
C. EKSEKUSI SELESAI
14. SOP Pelaporan Perkara
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pejabat tarkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI: Prosedur tatacara pembuatan laporan perkara pada
Pengadilan Agama.
PENGADILAN
AGAMA
1.Pembuatan laporan
1. Petugas membuat laporan bulanan sebagai berikut :
1) Laporan Keadaan Perkara
(LI-PA1) 2) Laporan Keuangan Perkara
(LI-PA7)
3) Laporan Jenis Perkara (LI-PA8)
Petugas meja 3 bersama Panmud
Hukum
2 hari kerja
36
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
4) Laporan Hasil Mediasi (LI-
PA9)
5) Laporan Penggunaan For mulir Akta Cerai (LI-PA10)
6) Laporan Pertanggung jawab
an Uang Iwadl (LI-PA11) 7) Laporan Sebab-sebab
terjadinya Perceraian (LI-
PA12). 8) Laporan Keuangan Hak-Hak
Kepaniteraan.
9) Laporan Sidang Keliling. 10) Laporan Perkara Prodeo.
11) Laporan Perkara yang putus lebih dari enam bulan.
12) Laporan Perkara yang putus
kurang dari enam bulan. 13) Laporan Perkara Khusus PP
NO:10 Tahun l983. (B5 )
14) Laporan Uang Tidak Bertuan.
15) Laporan Perkara yang belum
selesai selama enam bulan.
2. Petugas membuat laporan empat bulanan ( catur wulan )
sebagai berikut:
1) Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding
(LI-PA2)
2) Laporan Perkara yang di mohonkan Kasasi(LI-
PA3)
3) Laporan Perkara yang di mohonkan PK
(LIPA4)
4) Laporan Perkara yang dimohonkan
Eksekusi (LI-PA5)
3. Petugas membuat laporan enam
bulanan ( smester )yaitu :
Laporan Kegiatan Hakim (LI-PA6)
4. Petugas membuat laporan Tahunan (LI-PA13) yang
mencakup semua jenis laporan.
Petugas meja 3
bersama Panmud
Hukum
1 hari kerja
2. Pengiriman laporan
1. Petugas mengirim Laporan
Bulanan yang telah siap dijilid rapi ke Pengadilan Tinggi
Agama, dengan tembusan ke
Dirjend Badilag Mahkamah Agung, paling lambat setiap
tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Petugas mengirim Laporan
empat bulanan setiap bulan
April, Agustus, dan Desember, yang dijilid rapi disatukan
dengan Laporan bulanan.
3. Petugas mengirim Laporan
enam bulanan, yang dililid rapi
disatukan dengan laporan bulanan.
Panmud Hukum
30 menit
30 menit
30 menit.
37
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
4. Petugas Mengirim Laporan
Tahunan yang telah dijilid rapi paling lambat tanggal 5 bulan
Januari tahun berikutnya.
5. Laporan-laporan tersebut diatas
juga dikirim secara elektronik
melalui website/email, dan sms gateway.
15. SOP Pelayanan Pemberian Informasi
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pejabat tarkait Waktu
Pelayanan Ket
DISKRIPSI: Prosedur tatacara Pelayanan Permintaan Informasi kepada
masyarakat yang membutuhkan.
A
PROSEDUR BIASA
1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang
disediakan Pengadilan dan
memberikan salinannya kepada Pemohon (format
model A lampiran III).
2. Petugas Informasi mencatat dalam Register Permohonan
(format lampiran IV).
3. Petugas Informasi
meneruskan permohonan
Pemohon kepada Penanggung Jawab
Informasi, apabila informasi
yang diminta tidak termasuk informasi yang mebutuhkan
izin Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumen (PPID).
4. Petugas Informasi
meneruskan permohonan informasi kepada PPID
apabila informasi yang
diminta termasuk informasi yang membutuhkan Izin dari
PPID guna dilakukan uji
konsekwensi.
5. PPID melakukan uji konsek
wensi berdasarkan pasal 17
UU Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan
yang disam paikan.
6. PPID menyampaikan pem beritahuan tertulis kepada
Petugas Informasi, dalam hal
permohonan ditolak (format lamp. V)
7. PPID meminta Penanggung
Jawab Informasi untuk mencari dan memperkirakan
biaya penggandaan dan
waktu yang diperlukan untuk menggan dakan informasi
yang diminta. Penanggung
Jawab Informa si
Petugas Informasi (PI), PPID,
Penanggung
Jawab Informasi
Petugas Informasi (PI), PPID,
Penggung Jawab
Informasi
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
Paling lam bat 5
(lima) hari kerja
sejak mene rima per mohonan.
38
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
menuliskannya dalam pem
beritahuan Tertulis PPID
Moddel B serta menyerahkan nya kembali kepada PPID
untuk ditanda tangani, dalam
hal permohonan diterima (untuk memberi izin : format
lampiran VI)
8. Petugas Informasi menyampai kan
pemberitahuan tertulis
sebagaimana dimaksud butir butir 6 atau butir 7 Pemohon
Informasi yang diminta, sebe lum memutuskan untuk meng
gandakan atau tidak
informasi tersebut. 9. Petugas Informasi memberi
kan kesempatan kepada Pe
mohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi
yang diminta, sebelum
memutuskan untuk menggandakan atau tidak
informasi tersebut.
10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk mempe
roleh fotocopy informasi
tersebut, Pemohon membayar biaya biaya perolehan infor
masi kepada Petugas Informa
si dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
(format dalam lampiran VII).
11. Dalam hal Informasi yang diminta tersedia dalam
dokumen elektronik (Soft
copy), Petugas Informa si pada hari yang sama me
ngirimkan informasi tersebut
ke e-mail Pemohon atau menyimpan informasi
tersebut ke alat penyimpanan
dokument elek tronik yang disediakan oleh Pemohon
tanpa memungut biaya.
12. Petugas Informasi meng gandakan (fotocopi)
informasi yang diminta dan
memberikan informasi tersebut kepada Pemohon
sesuai dengan waktu yang
termuat dalam Pemberitahu an Tertulis.
13. Pengadilan dapat memper
panjang waktu sebagaikana dimaksud butir 12 selama 1
(satu) hari kerja apabila
diperlukan proses pengabur an informasi, dan selama 3
(tiga) hari kerja jika informa
si yang diminta bervolume besar.
14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keter
batasan untuk meng akses
sarana fotocopi, jangka wak tu sebagaimana dimak sud
dalam butir 12, dapat
39
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
memperpanjang selama
paling lama 3 (tiga) hari
kerja. 15. Setelah memberikan fotocopi
informasi, Petugas Informasi
meminta Pemohon menanda tangani kolom penerimaan
informasi dalam Register
Permohonan.
16. SOP Pengaduan Masyarakat
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pejabat tarkait Waktu
Pelayanan Ket
DISKRIPSI: Prosedur tatacara Pelayanan Pengaduan
Masyarakat/Publik
A
Penanganan Laporan
Pengaduan Masyarakat
1. Petugas Pelayanan
menerima pengaduan
masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, tetepon,
faksimili, sms, dll.
2. Petugas pelayanan harus segera merespon pengaduan
yang berkaitan dengan
penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera
dengan memberikan
jawaban langsung atau
mengkomfirmasikannya
kepada pejabat terkait
pengadilan secepatnya. 3. Petugas Pelayanan
melaporkan tentang
pengaduan masyarakat/ publik tersebut kepada
pejabat terkait atau pejabat
yang diberi kewenangan untuk menangani
pengaduan dimaksud.
4. Pejabat terkait atau Pejabat yang diberi kewenangan
untuk menangani
pengaduan tersebut mempelajari dan manelaah
hal-hal yang dilaporkan
masyarakat / publik tersebut, untuk selanjutnya
dilaporkan kepada pimpinan
untuk ditindaklanjuti. 5. Pimpinan menindak lanjuti
bila perlu dengan
melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait
yang berhubungan dengan pengaduan
masyarakat/publik.
6. Pimpinan memberikan jawaban terhadap
pengaduan masyarakat /
publik tersebut baik secara langsung, surat, e-mail,
faksimili, telepon, sms, dll.
Petugas
Pelayanan
Masyarakat
30 menit
1 hari kerja
30 menit
30 menit
30 menit
40
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
B
Publikasi terhadap Laporan
Pengaduan Masyarakat
1. Petugas melakukan
inventarisasi laporan pengaduan masyarakat /
publik dan
penanganannya/tindak lanjut terhadap
peengaduan tersebut.
2. Ketua Pengadilan melakukan publikasi
terhadap penanganan
laporan pengaduan masyarakat/publik melalui
website, lapoaran tahunan, papan pengumuman, TV,
media massa lainnya, atau
alat informasi yang tersedia di kantor
pengadilan.
3. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam
bentuk lapoaran yang
memuat tahap penanganan, hasil yang
dicapai, jumlah pengaduan
yang diterima serta serta ditembuskan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi
Agama oleh Pengadilan Agama, dan kepada
Dirjend Badilag Badan
Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
30 menit
30 menit
30 menit
17. SOP Publikasi Putusan
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pejabat tarkait Waktu Penyelesaian Ket
DISKRIPSI: Prosedur Tata cara publikasi salinan putusan
Pengadilan Agama
Publikasi Putusann
1. Panitera Pengganti menyerah kan softcopy
salinan putusan kepada
Petugas IT untuk dipublikasikan.
2. Petugas IT melakukan ano- nimasi terhadap salinan
putusan yang akan di
publikasikan.
3. Petugas IT melakukan
check and receck terhadap hasil anonimasi salinan
putusan.
4. Petugas IT menyerah kan
salinan putusan yang telah
di anonimasi dalam bentuk softcopy atau print kepada
PPID untuk mendapatkan
izin publikasi.
5. Petugas IT setelah mendapat
izin publikasi salinan putusan tersebut
memasukkan kedalam
website Pengadilan.
Petugas IT, panitera pengganti,
PPID.
3 (tiga) hari kerja setelah putusan diba
cakan.
1 (satu) hari setelah diteri ma Petugas IT.
1 (satu) hari kerja.
2 (dua) hari kerja
Selesai
41
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
6. Salinan Putusan yang
dipublikasikan harus sesuai dengan ketentuan SK KMA
No.1-144/ KMA/SK/I/2011
18. SOP Statistik Perkara
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pejabat tarkait Waktu Penyelesaian Ket
DISKRIPSI: Prosedur Tatacara Statistik Perkara pada Pengadilan Agama
Pembuatan statistik perkara pada Pengadilan Agama
1. Petugas mengupdate data perkara yang diterima,
diputus, faktor-faktor
penyebab perceraian, perkara yang diputus
kurang dan lebih 6 bulan,
mediasi, ekonomi syari‟ah, prodeo, sidang keliling,
kedalam aplikasi statistik.
Panmud Hukum
16 jam
2. Petugas memverifikasi data perkara yang
diterima, diputus, faktor-
faktor penyebab perceraian, perkara yang
diputus kurang dan lebih 6
bulan, mediasi, ekonomi syari‟ah, prodeo, sidang
keliling
Panmud Hukum
16 jam
3. Petugas memvalidasi data
perkara yang diterima,
diputus, faktor-faktor penyebab perceraian,
perkara yang diputus
kurang dan lebih 6 bulan, mediasi, ekonomi syari‟ah,
prodeo, sidang keliling
Panmud Hukum
16 jam
4. Petugas membuat statistik data perkara yang
diterima, diputus, faktor-
faktor penyebab
perceraian, perkara yang
diputus kurang dan lebih 6
bulan, mediasi, ekonomi syari‟ah, prodeo, sidang
keliling, yang dibuat diatas
kertas atau papan statistik.
Panmud Hukum
8 jam
5. Petugas memasukkan statistik data perkara
tersebut diatas kedalam
Website masing-masing Pengadilan Agama
Petugas IT dan Panmud Hukum
8 jam
42
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
II. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG
KESEKRETARIATAN
1. SOP Di Bidang Kepegawaian
No Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat Terkait Waktu
Penyusunan Ket
A. SOP Surat Masuk / Surat
Keluar
1. Merima surat/berkas yang sudah disposisi dan memaraf
serta mengembalikan lembar
disposisi warna kuning ke bagian
Umum.
2. Menelaah surat/berkas yang
diterima sesuai dengan disposisi. 3. Mengarsipkan ke dalam file surat
masuk yang tidak ditindak
lanjuti. 4. Jika surat/ berkas memerlukan
balasan maka dibuat surat
balasan. 5. Mengetik surat yang perlu
ditindak lanjuti.
6. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat
oleh bagian kepegawaian yang
akan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris melalui
Wasek.
7. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat
oleh bagian Kepegawaian yang
kemudian akan diserahkan kepada Wakil/Ketua untuk
ditandatangani.
8. Menandatangani surat/berkas yang telah di paraf oleh Panitera/
Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
9. Mendaftarkan dan memberi nomor surat.
10. Mengirim surat/berkas.
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Wakil Sekretaris
Panitera/ Sekretaris
Ketua
Umum
Umum
5 Menit
10 Menit
30 Menit
15 Menit
10 Menit
10 Menit
10 Menit
3 Menit
1 Menit
B. SOP Usul Kenaikan Pangkat
1. Mengkonsep kenaikan pangkat
pegawai yang mengalami kenaikan pangkat.
2. Menerima kelengkapan berkas
kenaikan pangkat
3. Meneliti kembali berkas usulan.
4. Melegalisir persyaratan kenaikan
pangkat untuk ditandatangani. 5. Menaikkan usulan pangkat ke
Wakil Sekretaris dan di paraf
oleh Wakil Sekretaris. 6. Menaikkan usulan berkas
kenaikan pangkat ke Panitera/
Sekretaris dan di paraf oleh Panitera/Sekretaris.
7. Mengajukan berkas usulan
kenaikan pangkat ke Ketua. 8. Menandatangani pengantar
berkas usulan kenaikan pangkat.
9. Menyerahkan berkas usulan pangkat ke bagian umum untuk
dikirim ke Instansi yang
berwenang untuk proses
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/ Umum
30 Menit
15 Menit
30 Menit
15 Menit
5 Menit
5 Menit
5 Menit
5 Menit
5 Menit
43
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
selanjutnya.
C. SOP Kenaikan Gaji Berkala
1. Menyiapkan blanko KGB, SK
pangkat terakhir, SK
Penyesuaian gaji atau SK KGB terakhir.
2. Membuat konsep dan
menaikan ke Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris.
3. Meneliti dan memberi paraf.
4. Menaikkan ke Ketua untuk
disetujui/di ACC
5. Menandatangani SK dan
diturunkan kebagian Kepegawaian
6. Menyerahkan ke Pegawai yang
bersangkutan. 7. Menyerahkan ke bagian
Keuangan untuk proses
selanjutnya.
Kepegawaian
Kepegawaian
Wakil Sekretaris,
Panitera/ Sekretaris
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian
Kepegawaian
15 Menit
30 Menit
10 Menit
2 Menit
15 Menit
5 Menit
5 Menit
D. SOP Pengajuan Cuti
1. Menyerahkan blanko cuti kepada
pegawai yang mengajukan cuti dan menerima kembali blangko
yang telah terisi.
2. Meneliti sisa cuti pegawai yang mengajukan cuti dan
mengoreksi lama cuti yang
diambil 3. Memerintahkan pegawai untuk
mengajukan kepada atasan
langsung. 4. Memeriksa formulir cuti yang
telah diajukan pegawai kepada
atasan langsung. 5. Mengembalikan formulir cuti
kepada pegawai yang
bersangkutan apabila tidak disetujui/ditunda.
6. Meneruskan formulir cuti kepada
pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila cuti
yang bersangkutan disetujui
atasan langsung. 7. Pegawai membuat laporan
kemajuan pelaksanaan pekerjaan
sebelum cuti. 8. Pegawai melaksanakan cuti
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Pegawai yang
bersangkutan
5 Menit
10 Menit
30 Menit
30 Menit
10 Menit
10 Menit
30 Menit
E. SOP Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu
1. Membuat konsep usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu.
2. Menerima kelengkapan berkas
usulan. 3. Melegalisir persyaratan usulan
untuk ditandatangani
Panitera/Sekretaris 4. Menaikkan usulan ke Wakil
Sekretaris.
5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui.
6. Menaikkan usulan ke
Panitera/Sekretaris.
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Wakil Sekretaris
Kepegawaian
30 Menit
5 Menit
15 Menit
5 Menit
5 Menit
5 Menit
44
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
7. Panitera/Sekretaris memaraf
usulan yang telah disetujui.
8. Menaikkan usulan ke Ketua. 9. Menandatangani usulan.
10. Menerima kembali usulan dan
menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Instansi
yang berwenang untuk di proses
selanjutnya.
Panitera/Sekretaris
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/ Umum
5 Menit
5 Menit
5 Menit 5 Menit
F. SOP Usul Mutasi
1. Pegawai mengajukan usulan pindah/mutasi ke instansi melalui
bagian kepegawaian.
2. Menyerahkan berkas usulan mutasi kebagian umum untuk
proses disposisi dan persetujuan.
3. Panitera/Sekretaris meneliti dan menelaah usulan.
4. Ketua Pengadilan Agama meneliti
dan menelaah usulan. 5. Berkas usulan kembali kebagian
kepegawaian.
6. Berkas usulan didaftarkan untuk dibahas dalam rapat TPM
7. Melaporkan hasil rapat ke KPA 8. Membuat usulan pindah/ mutasi
apabila berkas usulan yang di
ajukan disetujui oleh TPM, Panitera/Sekretaris dan Ketua
Pengadilan Agama.
9. Memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila berkas tidak
disetujui oleh TPM,
Panitera/Sekretaris dan Ketua PA. 10. Menaikkan usulan ke Wakil
Sekretaris untuk di paraf.
11. Menaikkan usulan ke Panitera/Sekretaris untuk di
paraf.
12. Menaikkan usulan ke Ketua. 13. Ketua menandatangani usulan.
14. Berkas usulan diterima kembali
bagian kepegawaian dan diteruskan ke bagian umum
untuk di kirim ke Instansi yang
berwenang untuk proses lebih lanjut.
Pegawai yang bersangkutan
Kepegawaian
Panitera/
Sekretaris Ketua
Kepegawaian
Kepegawaian Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian Ketua
Kepegawaian/
Umum
2 Menit
2 Menit
30 Menit
30 Menit
5 Menit
10 Menit 10 Menit
30 Menit
30 Menit
10 Menit
10 Menit 10 Menit
15 Menit
G. SOP Surat Pernyataan
Masih Menduduki Jabatan
1. Menyiapkan SK Pangkat dan SK
Jabatan terakhir 2. Membuat konsep dan menaikkan
ke Wakil Sekretaris dan Panitera
/ Sekretaris 3. Meneliti dan memberi paraf
4. Menaikkan ke Ketua PA untuk di
setujui/ di ACC 5. Menandatangani SPMJ dan
diturunkan ke bagian
kepegawaian 6. Menyerahkan ke Pegawai yang
bersangkutan dan
ke bagian keuangan untuk proses
Kepegawaian
Kepegawaian
Wakil Sekretaris
dan Panitera/
Sekretaris
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/
Keuangan
30 Menit
30 Menit
10 Menit
5 Menit
15 Menit
10 Menit
45
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
selanjutnya.
H. SOP Pembuatan DUK,
DUS, dan Bezzeting
Formasi
1. Menyiapkan SK Pangkat dan SK
Jabatan terakhir
2. Membuat konsep dan menaikkan ke Wakil Sekretaris dan Panitera
/ Sekretaris
3. Meneliti dan memberi paraf
4. Menaikkan ke Ketua PA untuk di
setujui/ di ACC 5. Menandatangani DUK, DUS dan
Bezetting Formasi dan
diturunkan ke bagian kepegawaian
6. Mengumumkan DUK, DUS dan
Bezetting Formasi pada papan pengumuman.
7. Menerima konsep yang sudah
diACC Ketua dan dibuat dalam bentuk jadi
8. Meneliti kembali dan memberi
paraf 9. Menaikkan ke Ketua PA untuk di
setujui/ di ACC
10. Menandatangani DUK, DUS dan Bezetting Formasi dan
diturunkan ke bagian
kepegawaian 11. DUK, DUS dan Bezetting
Formasi diberi Stempel dan
dikirim dan di arsipkan
Kepegawaian
Kepegawaian
Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/
Umum
Kepegawaian
Wakil Sekretaris dan
Panitera/ Sekretaris Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/
Umum
30 Menit
30 Menit
30 Menit
5 Menit
15 Menit
10 Menit
30 Menit
30 Menit
10 Menit
10 Menit
15 Menit
I. SOP Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3)
1. Menyiapkan DP3 tahun
sebelumnya, SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan
Terakhir
2. Menyiapkan blanko DP3 3. Menaikkan blanko DP3 dan
disertai DP3 tahun sebelumnya
ke Pejabat Penilai pada tiap-tiap bagian
4. Mengambil kembali blanko
konsep DP3 yang telah diisi oleh pejabat penilai dan atasan pejabat
penilai
5. Menyerahkan blanko konsep
DP3 kepada masing-masing
pegawai untuk di paraf dan membuat catatan keberatan dari
pegawai yang bersangkutan jika
ada. 6. Menghitung nilai dan mengetik
blanko DP3
7. Menandatangani DP3 oleh Pegawai yang bersangkutan,
Pejabat Penilai dan atasan
Pejabat Penilai 8. Mengirimkan DP-3 KPTA,untuk
ditandatangani sebagai atasan pejabat penilai
9. Menyerahkan DP3 kepada
Pegawai yang bersangkutan 10. Mengarsipkan
Kepegawaian
Kepegawaian Kepegawaian
Kepegawaian
Keuangan, Umum, Panitera Muda,
Wasek dan Pansek
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian Keuangan, Umum,
Panitera Muda,
Wasek dan Pansek Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
15 Menit
15 Menit 10 Menit
10 Menit
15 Menit
30 Menit
30 Menit
20 Menit
10 Menit
10 Menit
46
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
J. SOP Inpassing 1. Menyiapkan SK Inpassing tahun
sebelumnya SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir
2. Menyiapkan Surat Edaran
Menteri Keuangan 3. Membuat konsep SK In Passing
dan menaikkan ke Wakil
Sekretaris dan Panitera / Sekretaris
4. Meneliti dan memberi paraf
5. Menaikkan ke Ketua PA untuk di
setujui/ di ACC
6. Menandatangani SK In Passing
dan diturunkan ke bagian
kepegawaian 7. Menyerahkan ke Pegawai yang
bersangkutan
8. Menyerahkan ke bagian keuangan untuk proses
selanjutnya.
9. Mengarsipkan.
Kepegawaian
Kepegawaian/ Keuangan
Kepegawaian
Wakil Sekretaris dan
Panitera/ Sekretaris
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
30 Menit
5 Menit
30 Menit
15 Menit
10 Menit
15 Menit
10 Menit
5 Menit
5 Menit
K. SOP Surat Pernyataan
Pembayaran Tunjangan Keluarga ( KP4)
1. Menyiapkan KP4 tahun
sebelumnya, Data Keluarga Pegawai, SK Pangkat dan SK
Jabatan terakhir
2. Membuat konsep SK In Passing dan menaikkan ke Wakil
Sekretaris dan Panitera /
Sekretaris 3. Meneliti dan memberi paraf
4. Memberikan konsep KP4 kepada
Pegawai yang bersangkutan untuk dikoreksi jika ada
kesalahan dan di tandatangani
oleh pegawai yang bersangkutan 5. Mengetik kembali KP4 yang
telah dikoreksi oleh Pegawai
yang bersangkutan. 6. Menandatangani KP4 dan
diturunkan ke bagian
kepegawaian 7. Menyerahkan ke Pegawai yang
bersangkutan dan
ke bagian keuangan untuk proses selanjutnya.
8. Mengarsipkan.
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/
Kepegawaian
30 Menit
30 Menit
10 Menit
15 Menit
30 Menit
15 Menit
10 Menit
5 Menit
L. SOP Hukuman Disiplin
Ringan
1. Mempersiapkan berkas/ data atas
pelanggaran yang telah dilakukan
oleh PNS 2. Melaksanakan pemanggilan
kepada PNS yang di duga
melakukan pelanggaran. 3. Melaksanakan pemeriksaan
terhadap PNS yang bersangkutan
bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk.
4. Jika PNS yang bersangkutan
ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai
dengan hasil pemeriksaan maka
dibuat konsep surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
30 Menit
15 Menit
60 Menit
15 Menit
5 Menit
47
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
5. Meneruskan konsep tersebut ke
Wakil Sekretaris, Panitera/
Sekretaris dan KPA 6. Menjadikan konsep yang
disetujui oleh Ketua, jadi Surat
Keputusan 7. Meneruskan SK tersebut ke
Wakil Sekretaris, Panitera /
Sekretaris dan Ketua 8. SK yang sudah ditanda tangani
oleh Ketua , diberi nomor dan di
stempel 9. SK tersebut disampaikan kepada
yang bersangkutan dan isntansi terkait melalui bagian umum
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian/
Umum
10 Menit
15 Menit
5 Menit
15 Menit
M SOP Hukuman Disiplin
Sedang
1. Mempersiapkan berkas/data atas
pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS
2. Melaksanakan pemanggilan
kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran.
3. Melaksanakan pemeriksaan
terhadap PNS yang bersangkutan bersama dengan Tim pemeriksa
yang di tunjuk.
4. Jika PNS yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan
pelanggaran disiplin sesuai
dengan hasil pemeriksaan maka dibuat konsep surat keputusan
penjatuhan hukuman disiplin.
5. Meneruskan konsep tersebut ke
Wakil Sekretaris, Panitera/
Sekretaris dan KPA
6. Menjadikan konsep yang disetujui oleh Ketua, menjadi
Surat Keputusan
7. Meneruskan SK tersebut ke Wakil Sekretaris, Panitera /
Sekretaris dan Ketua
8. Setelah ditandatangani oleh Ketua , SK tersebut diberi nomor
dan di stempel
9. SK tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan melalui
bagian umum
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian/ Umum
30 Menit
15 Menit
60 Menit
10 Menit
5 Menit
10 Menit
15 Menit
10 Menit
15 Menit
N SOP Hukuman Disiplin
Berat
1. Mempersiapkan berkas/ data atas
pelanggaran yang telah dilakukan
oleh PNS
2. Melaksanakan pemanggilan
kepada PNS yang di duga
melakukan pelanggaran. 3. Melaksanakan pemeriksaan
terhadap PNS yang bersangkutan
bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk.
4. Jika PNS yang bersangkutan
ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
maka hasil pemeriksaan
dilaporkan ke Ketua. 5. Setelah menerima hasil disposisi
dari Ketua selanjutnya
mengonsep surat untuk diteruskan ke jenjang yang lebih
tinggi.
6. Konsep diteruskan ke Wakil
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
30 Menit
15 Menit
60 Menit
10 Menit
10 Menit
15 Menit
48
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Sekretaris, Panitera/ Sekretaris
dan KPA
7. Konsep di ACC Ketua, selanjutnya di buat dalam bentuk
jadi.
8. Surat dinaikkan ke Wakil Sekretaris, Panitera / Sekretaris
dan Ketua PA.
9. Selanjutnya surat tersebut dikirim ke jenjang yang menjadi
kewenangannya melalui bagian
umum.
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian/ Umum
10 Menit
15 Menit
10 Menit
O. SOP Tanda Kehormatan
Satya Lencana Karya
Satya
1. Menerima kelengkapan berkas
usulan.
2. Membuat konsep usulan Tanda
Kehormatan Satya Lencana
Karya Satya. 3. Melegalisir persyaratan usulan
untuk ditandatangani
Panitera/Sekretaris 4. Menaikkan usulan ke Wakil
Sekretaris.
5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui.
6. Menaikkan usulan ke Panitera
/Sekretaris. 7. Panitera/Sekretaris memaraf
usulan yang telah disetujui.
8. Menaikan berkas usulan ke Ketua untuk ditandatangani
9. Menandatangani usulan.
10. Menerima kembali usulan dan
menyerahkan kebagian umum
untuk dikirimkan ke jenjang yang
lebih tinggi untuk di proses selanjutnya.
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Wakil Sekretaris
Kepegawaian
Panitera/
Sekretaris
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/
Umum
30 Menit
5 Menit
15 Menit
2 Menit
2 menit
2 Menit
2 Menit
2 Menit
2 Menit
5 Menit
Q. SOP Surat Izin Belajar
1. Menerima kelengkapan berkas usulan Surat Izin Belajar.
2. Membuat konsep usulan Surat
Izin Belajar. 3. Melegalisir persyaratan usulan
untuk ditandatangani
Panitera/Sekretaris 4. Menaikkan usulan ke Wakil
Sekretaris.
5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui.
6. Menaikkan usulan ke Panitera/
Sekretaris.
7. Panitera/Sekretaris memaraf
usulan yang telah disetujui.
8. Menaikkan berkas usulan ke Ketua.
9. Ketua Menandatangani
Pengantar usulan. 10. Menerima kembali usulan dan
menyerahkan kebagian umum
untuk dikirimkan ke Jenjang yang lebih tinggi untuk proses
selanjutnya.
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Wakil Sekretaris
Kepegawaian
Panitera/
Sekretaris
Kepegawaian
Ketua
Kepegawaian/
Umum
30 Menit
5 Menit
15 Menit
2 Menit
2 Menit
2 Menit
2 Menit
2 Menit
5 Menit
5 Menit
R. SOP Pelantikan Hakim, Panitera dan Pegawai
1. Menyiapkan SK Jabatan terakhir 2. Membuat konsep Naskah
Sumpah, Naskah Pelantikan,
Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Naskah
serah terima jabatan jika yang
Kepegawaian Kepegawaian
5 Menit 30 Menit
49
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
akan dilantik memegang jabatan
/kewenangan yang harus
diserahterimakan
3. Meneliti dan memberi paraf
konsep naskah-naskah 4. Menaikkan konsep naskah ke
Wakil Sekretaris, Panitera
Sekretaris dan Ketua untuk dikoreksi
5. Mengetik kembali naskah naskah
yang telah dikoreksi untuk digandakan
6. Mempersiapkan acara pelantikan berkoordinasi dengan bagian
Umum dan Keuangan
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian/ Umum
10 Menit
2 Menit
15 Menit
30 Menit
2. SOP Bidang Umum
No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelaksanaan Unit/ Pejabat
Terkait Waktu Pelaksana Ket
I SOP Administrasi Tata Persuratan
a. Surat Masuk
1. Penerimaan surat masuk
- Menerima dan meneliti kebenaran surat dan
mengembalikan surat yang salah
alamat
- Mensortir dan memisah-misahkan
surat kedalam kelompok surat
dinas dan surat pribadi, apakah rahasia, penting atau biasa.
2. Pencatatan Surat Masuk - Mencatat surat masuk ke dalam
kartu kendali surat masuk, dan
jika surat bersifat penting dan butuh tindak lanjut segera maka
ditambahkan lembar disposisinya.
- Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk.
3. Pengelolaan surat masuk - Setelah surat dicatat dan
diklasifikasikan menurut sifatnya,
selanjutnya surat tersebut disampaikan kepada Ketua
melalui Wasek dan Pansek untuk
ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan lembar disposisi.
- Pimpinan menerima, kemudian
membaca dan meneliti kelengkapan surat masuk yang
diterima. - Pimpinan memberikan disposisi
kemana surat tersebut akan
diserahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi.
- Setelah surat didisposisikan oleh
pimpinan Pansek / Wasek / Wapan selanjutnya disampaikan
kepada masing-masing unit
pengolah untuk ditindaklanjuti. - Melaksanakan pengelolaan surat
masuk berdasarkan isi disposisi.
Petugas Surat Masuk
Petugas
Surat Masuk
Petugas
Surat masuk
Petugas Surat Masuk
Petugas
Surat Masuk
Ketua
Ketua
Petugas
Surat Masuk
Unit Pengolah
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
10 menit
20 menit
15 menit
15 menit
50
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
- Menyimpan/mengarsipkan surat masuk yang telah selesai
pemrosesannya menurut tata cara
yang telah ditetapkan.
Petugas Surat Masuk
15 menit
3. SOP Bidang Keuangan
No Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
A.
SOP Surat Masuk / Surat Keluar
1. Menerima Surat masuk yang telah di
disposisi, memaraf lembar disposisi
dan mengembalikan lembar disposisi warna kuning ke bagian
umum
2. - Menelaah Surat yang diterima
sesuai dengan disposisi.
- Mengarsipkankan kedalam file surat masuk yang tidak ditindak
lanjuti.
3. Mengonsep surat yang memerlukan
telaahan.
4. Mengetik surat yang perlu ditindak
lanjuti.
5. Meneliti dan memeriksa surat yang
telah diproses bagian keuangan
kemudian dinaikan ke Panitera/Sekretaris untuk dikoreksi.
6. Meneliti dan memeriksa surat yang telah diproses bagian keuangan akan
diserahkan kepada Ketua/Wakil
Ketua untuk ditandatangani.
7. Ketua/ Wakil Ketua
menandatangani surat yang telah diparaf oleh Wakil Sekretaris dan
Panitera Sekretaris.
8. Memberi nomor dan tanggal surat.
9. Mencatat kedalam agenda surat Keluar
10. Mengirim surat melalui sub bagian
umum
Umum
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Wakil Sekretaris
Panitera/Sekretaris
Ketua
Umum
Keuangan
Umum
1 Menit
5 Menit
5 menit
15 Menit
5 Menit
5 Menit
2 Menit
1 Menit
1 Menit
10Menit
B SOP USULAN RKAKL
1. Pada tanggal 20 s.d 21 Januari
rapat di PTA Jambi Ketua,
Pansek dan Operator RKAKL PA Sewilayah dengan Ketua PTA
Jambi.
Pimpinan PTA
4 Jam
51
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. PA Muara Bulian menyusun
usulan anggaran 2012, dalam bentuk RKAKL dan
menyerahkannya kepada Bagian
Keuangan PTA Jambi
3. Bulan Juni berdasarkan Pagu
Sementara PA Muara Bulian menyusun Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Lembaga
(RKAKL) di PT Jambi.
4. Bulan Agustus berdasarkan Pagu Sementara Pansek dan Operator
RKAKL PA Muara Bulian
menyusun RKAKL di PTA Jambi.
5. Bulan September mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama
Jambi Data Pendukung RKAKL.
6. Bulan Oktober PA. Muara Bulian
mengirimkan Data Pendukung
berupa RAB dan TOR ke PTA Jambi.
7. Validasi data SRAA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jambi sebagai dasar Pembuatan
DIPA.
Keuangan
Keuangan
Pansek dan Operator
Keuangan
Wasek
Keuangan
Umum
Pansek dan Operator
2 Hari
2 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
C. SOP. Penyusunan
DIPA
1. Bulan Desember mengundang
Panitera Sekretaris dan Operator
Komputer Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi untuk
melaksanakan penelaahan SRAA dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharan.
2. Berdasarkan SRAA yang ada di Kanwil Ditjen Perbendahraan,
PTA dan PA membuat konsep
DIPA.
3. Setelah Konsep DIPA disetujui
oleh Ditjen Perbendaharaan maka PTA dan PA mencetak DIPA
sebanyak 14 rangkap dan
dsierahkan kepada Kanwil Ditejn
Perbendaharaan untuk dijadikan
DIPA tahun berikutnya
Wasek
Pansek dan Operator
Pansek dan Operator
1 Hari
1 hari
1 Hari
D. SOP Pengajuan
REVISI
1. Usul perubahan revisi atau pergeseran mata anggaran antar
belanja diajukan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran ke Sekretaris Mahkamah Agung RI Cq. Biro
Perencanaan dan Organisasi.
2. Biro Perencanaan mengajukan
kepada Kepala Biro Urusan Administrasi mohon persetujuan
dan bila disetujui maka usul
Revisi tersebut diajukan ke Direktorat jendral Anggaran
Jakarta.
Wasek
Biro Perencanaan
1 Hari
1 hari
52
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
3. Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta menyetujui pergeseran mata anggaran usul revisi tersebut
dikirimkan ke Kanwil Dirjen
Perbendaharaan.
4. Revisi DIPA disetujui maka
penyesuaian DIPA dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.
5. Usul Perubahan Revisi atau
pergeseran/ penambahan Mata Anggaran dalam satu kegiatan
belanja maka diajukan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
6. Setelah mendapat persetujuan dari Kanwil Dirjen
Perbendaharaan maka usulan
tersebut dapat direalisasikan, dan dibuat perubahan pada RKAKL
sesuai revisi DIPA.
DJA
Pansek
Operator
Operator
1 Minggu
1 hari
3 hari
1 Jam
E Perencanaan DIPA
1. Bulan Januari DIPA diterima dari
Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
2. DIPA diterima maka bagian
keuangan membuat Rencana Penggunaan DIPA dirinci
permata Anggaran dengan nilai
yang ada diketahui oleh Ketua Pengadilan.
3. Membuat SK penunjukan Paniter/Sekretaris sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran setelah terbitnya SK dari Ketua PTA
Jambi.
4. Membuat SK Penunjukan
Pengelola Anggaran dari
Panitera/sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Pansek
Pansek
Ketua PA / Kepegawaian
Pansek /
Kepegawaian
1 hari
2 hari
1 hari
30 menit
F Pengajuan Belanja
Pegawai
1. Rencana Pengajuan Belanja
Pegawai Gaji, Uang Makan dan lembur.
2. Pengajuan Gaji dibuat Daftar Gaji dan Pajak PPH sedangkan
Pengajuan untuk uang makan
dibuat berdasarkan rekap absen kehadiran dari kepegawaian dan
pengajuan lembur dibuat
berdasarkan daftar hadir lembur Pegawai.
3. Daftar Permintaan Belanja
Pegawai, uang lembur dan uang makan dibuat oleh PPABP dan
dikoreksi oleh kaur Keuangan, ditandatangani oleh petugas.
4. Kaur Keuangan mengeluarkan SPM diajukan ke KKPN untuk
menerbitkan Surat Permintaan
Keuangan
Keuangan dan kepegawaian
Keuangan
Keuangan
1 hari
30 menit
30 menit
10 menit
53
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Pencairan Dana (SP2D)
5. (SP2D) dari KPPN selesai Bendahara Melakukan Pencairan
Dana di Bank.
6. Bendahara mencatat dan
Membukukan ke dalam Buku Kas
Umum, Buku Kas Bank,Buku Bantu.
Bendahara
Bank
1 jam
30 menit
G SOP Pengajuan Belanja Rutin
1. Membuat aplikasi forecasting
untuk Bulanan pada tiap akhir
bulan sebelumnya, Mingguan dan Harian untuk minggu kedepan
setiap minggunya dalam hal
rencana pengeluaran belanja Gaji, Barang dan Modal. Kemudian
mengirimkan Alat data Komputer
(ADK) ke KPPN.
2. Bukti dokumen belanja rutin,
oleh Bendahara apabila ada belanja yang dikenakan pajak
maka dibuat SSP dan
membayarkannya ke kantor POS/Bank Persepsi dan
mengirimkan SSP tersebut ke
KPPN untuk di validasi.
3. Bendahara membuat Surat
Pertanggung Jawaban Belanja Rutin, diserahkan ke wakil
sekretaris selaku Pejabat
Penanggung Jawab kegiatan (PPK) untuk dikoreksi.
4. Wakil Sekretaris menyerahkan
surat tersebut ke Panitera
Sekretaris untuk ditandatangani.
5. Keuangan menerbitkan Surat
Perintah Membayar.dan ditandatangani oleh kaur
keuangan
6. SPM dan SPTB diajukan ke
KPPN Setempat untuk
menerbitkan Surat Permintaan
Pencairan Dana (SP2D)
7. KPPN setempat menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana
(SP2D) dan bendahara
mencairkan dana di Bank
8. Bendahara mencatat,
membukukan serta mempertanggung jawabkan
penggunaan dana.
Bendahara
Bendahara
Pajak/Bank
Wasek
Pansek
Kaur Keuangan
Bendahara KPPN
KPPN
Bendahara dan Bank
1 jam
2 Hari
1 Jam
10 menit
5 menit
1 Hari
2 hari
25 menit
H. SOP Belanja Modal
1. Bulan Januari KPA menunjuk Pejabat Pengadaan/ Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Pejabat / Panitia Pengadaan
menyiapkan Dokumen yang
Pansek
Pejabat Pengadaan
15 Menit
3 Hari
54
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
berhubungan dengan kegiatan
Belanja Modal.
3. Perusahaan pengadaan barang,
menyerahkan barang tersebut
kepada Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang.
4. Perusahaan pengadan barang mengajukan permintaan
Pembayaran ke Pejabat Pembuat
Komitmen.
5. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Bagian
Keuangan untuk memproses
pembayaran.
6. Kaur Keuangan meneliti
kelengkapan berkas yang diberikan oleh Pejabat Pembuat
komitmen.
7. Bendahara membuat Surat
Permintaan Tanggung jawab
Belanja untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar.yang
ditandatangani oleh Kaur
Keuangan.
9. SPM, SPTB, SSP, dan Rekening
Koran perusahaan ybs di diajukan ke KPPN Setempat untuk
menerbitkan Surat Permintaan
Pencairan Dana (SP2D). 10. Surat Permintaan Pencairan Dana
(SP2D) selesai dari KPPN maka
Perusahaan dapat Melakukan Pencairan Dana ke Bank.
11. Perusahaan melakukan pencaiaran dana di Bank, Maka
Bendahara dapat mencatat dan
membukukan Pengeluaran Dana.
Pejabat Penerima
Barang
Perusahaan
PPK
Keuangan
Bendahara
Kaur Keuangan
Bendahara
Perusahaan
Bendahara
30 Menit
10 menit
5 menit
10 menit
15 menit
15 menit
1 Hari
10 Menit
10 Menit
I. SOP. Pelaporan Keuangan
1. Laporan SAKPA Operator Unit
Akuntansi Pengguna Anggaran
mengumpulkan SPM dan SP2D.
2. Operator Unit Akuntansi Pengguna Anggaran memproses
SPM dan SP2D dan menginput
ke dalam aplikasi, untuk menghasilkan laporan Keuangan
yang berupa :
a. Laporan SAI (bulanan dan semesteran)
b. Realisasi Anggaran (bulanan )
c. Penyerapan Anggaran (bulanan)
d. PP 39 KL (triwulan)
e. Semesteran f. Tahunan
3. Laporan SAI di rekonsoiliasi ke
Keuangan
Keuangan
Keuangan/KPPN/Kor
10 menit
1 Hari
1 Hari
55
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
KPPN dan Korwil
4. Operator UAKPA membuat laporan realisiasi anggaran manual,
Penyerapan Anggaran dan laporan
PP 39 KL yang dikirim ke Biro Perencanaan MARI.
5. Operator SAI dan Operator SIMAK-BMN menginput data
untuk dijadikan laporan semesteran
dan dikirmkan ke KPKNL
6. Pembuatan Laporan Tahunan dan CALK Semester Satker dikirim ke
KPPN dan Korwil.
wil
Operator
Operator
Operator/KPPN/ Korwil
3 jam
1 Jam
1 Hari
J. SOP. Permintaan
Remunerasi
1. Bagian keuangan membuat usulan
pengajuan permintaan remuneasi berdasarkan absensi dari Bag.
Kepegawaian.
2. Usulan remunerasi di tanda- tangani
oleh seluruh pegawai sebagai
pertanggung jawaban dimuka.
3. Usulan tersebut diserahkan ke
Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama untuk disetujui
dan ditanda-tangani oleh Ketua
kemudian dikirim ke Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi
Agama Jambi.
4. Dana remunerasi ditransfer ke Bank,
bendahara pengeluaran melakukan overbooking dan pencairan dana.
Kepegawaian
Kepegawaian
Keuangan
Keuangan
1 hari
1 jam
10 menit
15 menit
K. SOP Laporan Lakip
1. Gambaran umum tentang keadaan
kantor.
2. Inventarisasi program perbagian
3. Mengevaluasi program yang ada
4. Pembobotan nilai capaian tiap program
5. Kesimpulan
Umum
Perbagian
Perbagian
Perbagian
Umum
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
------------ ooo -------------
56
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
BAB III
KEADAAN PERKARA
engadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara- perkara tertentu (
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf zakat,infaq sadaqah dan ekonomi
syariah ) . Sesuai dengan misi dari Pengadilan Aagama Muara Bulian itu sendiri yaitu untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang hukum dan keadilan di Kabupaten
Batang Hari. telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang
diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-
undang.
Untuk tahun 2012, penerimaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara
Bulian secara umum dapat dilihat gambarannya sebagai berikut:
A. Penerimaan Perkara
- Sisa perkara tahun 2011 : 28 perkara
- Perkara yang diterima tahun 2012 : 288 perkara
- Perkara yang diputus tahun 2012 : 267 perkara
- Sisa perkara tahun 2012 : 49 perkara
B. Jenis-jenis perkara yang diterima pada tahun 2012 :
1. Perceraian :……………………………………….. 273 perkara
2. Penetapan Waris : ……………………………. 1 perkara
3. Gugatan Waris : ……………………………… 1 perkara
4. Itsbat Nikah : ……………………………………. 13 perkara
_________________________________________
JUMLAH : 288 perkara
P
57
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
C. Penyelesaian Perkara:
Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Agama Muara Bulian telah dapat menyelesaikan
267 perkara ( 89,5 % ), sedangkan sisa di tahun 2012 sebanyak 49 perkara (10,5 % ) akan
diselesaikan pada tahun 2013.
Adapun keadaan perkara pada tahun 2012 sebagaimana gambarannya dapat dilihat
dibawah ini
1). Perkara yang diputus dengan putusan:
Dikabulkan : 236 perkara
Dinyatakan gugur : 7 perkara
Dicoret dari Register : 4 perkara
Tidak diterima : 1 perkara
Dicabut : 19 Perkara
Jumlah : 267 perkara
2). Sisa perkara : 49 perkara
Diantara sisa perkara diakhir tahun 2012 sebanyak 49 perkara tersebut, diantaranya :
Sisa perkara bulan sebelumnya dan sisa perkara yang diterima pada bulan Desember 2012
sehingga pada bulan Desember 2012 belum dapat diselesaikan.
C. Mediasi
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 tahun 2008
Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan mediasi secara maksimal terhadap
58
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
perkara yang seharusnya dimediasi. Untuk tahun 2012 perkara yang dimediasi sebanyak 44
buah perkara dan telah berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara sebanyak 1 (satu )
buah perkara, yakni perkara perceraian.
D. Sidang Keliling
Sidang keliling adalah salah satu salah program unggulan Pengadlan Agama yang
sangat menyentuh dan membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan
Agama Muara Bulian telah melaksanakan sidang keliling semenjak bulan Maret tahun 2008.
Pada tahun 2008 sidang keliling dilaksanakan pada 3 tempat yaitu di Kecamantan Mersam,
Batin XXIV dan Pemayung namun mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2010 sidang
keliling hanya dilaksanakan di 2 (dua) tempat yakni di Kecamatan Mersam dan Pemayung,
dikarenakan dengan keterbatasan dana pendukung untuk sidang keliling tersebut tetapi pada
tahun 2012 sidang keliling kembali dilaksanakan pada 3 (tiga) tempat yaitu di Kecamatan
Mersam, Batin XXIV dan Muaro Sebo Ilir.
Sejak dilaksanakan sidang keliling di tempat – tempat tersebut di atas telah
meningkatkan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian dari tahun
ke tahun, sebagaimana gambarannya terlihat pada Tahun 2009 perkara yang masuk sebanyak
155 perkara dan Tahun 2010 telah masuk sebanyak 181 perkara tahun 2011 sebanyak 240
perkara, demikian juga pada untuk tahun 2012 meningkat menjadi 288 perkara.
Dengan adanya sidang keliling di 3 ( tiga ) tempat pada kecamatan tersebut diatas,
telah banyak membantu masyarakat pencari keadilan yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Adapun pelaksanaan sidang keliling bukan hanya dinikmati oleh masyarakat di tempat
kecamatan sidang keliling itu dilaksanakan tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat
kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan tempat sidang keliling dilaksanakan seperti
Kecamatan Maro Sebo Ulu yang persidangannya dilaksaksanakan di tempat sidang keliling
Kecamatan Mersam.
Pada tahun 2012 perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 17
perkara sesuai dengan dana yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2012.
F. Perkara Prodeo
Terhadap masyarakat yang tidak mampu, Pengadilan Agama Muara Bulian juga
memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma
(prodeo).
59
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Pengadilan Agama Muara Bulian telah menerima perkara prodeo sesuai dengan dana
yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2012 sebanyak 10 perkara .
G. WILAYAH HUKUM :
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Buliah adalah wilayah dari Kabupaten
Batang Hari, yang terdiri dari 8 kecamatan dan 116 desa / kelurahan. Daerah ini sebagian
besar terdiri dari dataran rendah dengan ketingggiannya 11- 100 meter di atas permukaan
laut ( 92,67 % ) sedangkan 7, 33 % lainnya berada pada ketinggian 101 – 500 meter diatas
permukaan laut. Wilayah ini juga dilalului dua sungai besar yaitu sungai Batang Hari dan
Sungai Tembesi .
Keadaan geografis dari wilayah Kabupaten Batang Hari ada dari desa- desa tersebut
yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu dengan jarak tempuh selain melalui darat juga
ditempuh melalaui sungai bahkan ada yang ditempuh selama 3 jam perjalanan sungai.
Adapun kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut :
1. Kecamatan Muara Bulian terdiri dari : …………….. 22 Desa
2. Kecamatan Muara Tembesi terdiri dari : …………….. 13 Desa
3. Kecamatan Batin XXIV terdiri dari : ………………… 16 Desa
4. Kecamatan Pemayung terdiri dari : …………… …… 18 Desa
5. Kecamatan Mersam terdiri dari : …………………… 16 Desa
6. Kecamatan Maro Sebo Ulu terdiri dari : ……………… 14 Desa
7. Kecamatan Bajubang , terdiri dari : …………………… 10 Desa
8. Kecamatan Maro Sebo Ilir terdiri dari : …………… 7 Desa
H. Kesimpulan:
Dari gambaran yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari jenis perkara yang diterima, terlihat masih didominasi perkara
perceraian dari jumlah perkara yang lainnya
2. Perkara yang diterima selama tahun 2012 sebanyak 288 perkara, meningkat
0.83% (48 perkara) dari tahun 2011 sebanyak 240 perkara
3. Sidang keliling masih dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Mersam,
Batin XXIV dan Maro Sebo Ilir
4. Sidang Keliling dan perkara Prodeo telah dilaksanakan sesuai DIPA 2012. .
5. Sisa perkara untuk akhir tahun 2012 berjumlah sebanyak 49 perkara
60
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Tentang keadaan perkara tahun 2012 pada pengadilan Agama Muara Bulian secara
rinci dapat dilihat pada daftar lampiran.
0
100
200
300
tahun 2009 Tahun2010
Tahun2011 tahun 2012
155 181 240
288
grafik : Peneriman Perkara PA Muara Bulian
dari tahun 2009 s/d 2012
------------------- oOo -------------------
61
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
engawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian dilaksanakan
dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lembaga Peradilan, dan Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang
Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama
dalam melaksanakan tugas pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan Keputusan tersebut di atas, pengawasan internal (pengawasan yang
dilakukan dari dalam lingkungan peradilan sendiri), meliputi 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Mengingat luasnya lingkup pengawasan
dan banyaknya beban tugas Ketua, maka pelaksanaan tugas pengawasan di Pengadilan
Agama Muara Bulian dilimpahkan kepada Wakil Ketua dengan surat keputusan Nomor :
W5-A2/043/KP.04.6/I/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Sesuai dengan tujuan pengawasan secara umum, yaitu untuk menjaga dan
mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
rencana dan aturan yang berlaku, maka pengawasan dilingkungan Pengadilan Agama Muara
Bulian bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang telah
disusun di dalam program kerja tahun 2012 dapat terlaksana dengan baik. Selain itu
pengawasan tersebut dimaksudkan pula untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai
masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan
yang diperlukan, baik menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan, tingkah laku aparat
pengadilan maupun kinerja pelayanan publik.
Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan sebagaimana
tersebut di atas, maka pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian dapat
dijelaskan sebagai berikut :
P
62
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
A. Pengawasan Melekat :
Pengawasan melekat di Pengadilan Agama Muara Bulian dilaksanakan sesuai dengan
aturan dan pedoman yang berlaku. Setiap pejabat, baik pejabat struktural maupun pejabat
fungsional telah melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing secara terus
menerus. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maka
sanksi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pelanggaran yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian selama tahun 2012
hanya pelanggaran dalam kategori ringan, seperti tidak mematuhi jam kerja dan tidak
menyelesaikan tugas tepat waktu.
Terhadap pelanggaran tersebut, masing-masing atasan langsung dari yang
bersangkutan sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan melekat, telah
melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pengawasan melekat di Pengadilan Agama Muara Bulian juga dilakukan dalam bentuk
mengadakan Apel Pagi dan Sore pada hari kerja, hal ini sangat berguna melatih kedisiplinan
datang dan pulang kerja setiap hari,diharapkan dengan dipenuhinya jam kerja tersebut maka
seluruh warga Pengadilan Agama Muara Bulian dapat memberikan pelayanan yang
maksimal kepada para pencari keadilan.
B. PENGAWASAN FUNGSIONAL
Pengawasan Fungsional ini lebih bersifat formal karena dilakukan oleh Pejabat yang
telah ditunjuk dan dalam rangka memperkuat dan mengefektifkan fungsi pengawasan di
Pengadilan Agama Muara Bulian, Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian telah menunjuk
Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dengan surat keputusan Nomor : W5-
A2/048/KP.04.6/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim Pengawas
Bidang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkanlah 8 (delapan) orang hakim
Anggota yang ada sebagai Hakim Pengawas Bidang dengan Wakil ketua Pengadilan Agama
Muara Bulian sebagai Koordinator Pengawasan.
Pengawasan tersebut dibagi kepada dua kelompok bagian, Bagian
Kepaniteraan/Administrasi Perkara dan Persidangan dan Bagian
Kesekretariatan/Administrasi Umum.
A. Untuk Pengawasan Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan tersebut dibagi
kepada tiga bagian yaitu :
63
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
1. Bidang Administrasi Persidangan dan Register Perkara dengan Hakim Pengawas :
Drs. Muchidin. MA.
2. Bidang Keuangan Perkara dengan Hakim Pengawas : Siti Alosh Farchaty, SHI
3. Bidang Pelaporan Perkara, Minutasi dan Arsip dengan Hakim Pengawas : Masalan
Bainon, S. Ag.
B. Untuk Pengawasan Bagian Kesekretariatan/Adminitrasi Umum dibagi pula kepada
empat bagian yaitu :
1. Bagian Kepegawaian dengan Hakim Pengawas : Dra. Siti Patimah.
2. Bagian Perencanaan, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan dengan Hakim Pengawas :
Andi Mia Ahmad Zaky, SHI
3. Bagian Surat Menyurat, Inventaris Barang Milik Negara dan Perpustakaan dengan
Hakim Pengawas : Syarifah Aini, S. Ag.
4. Bagian Kinerja Pelayanan Publik dan Pelaporan dengan Hakim Pengawas : Roni
Fahmi, S. Ag. MA
Pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian oleh Hakim Pengawas
Bidang tersebut berpedoman kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan dari Mahkamah Agung,maka untuk menyesuaikan antara jumlah Hakim
Pengawas Bidang yang ada dengan lingkup tugas pengawasan sebagaimana buku Pedoman
pengawasan tersebut, maka disusunlah tugas-tugas Hakim Pengawas Bidang tersebut
sebagai berikut :
1. Hakim Pengawas bidang Administrasi Kepaniteraan (pola Bindalmin), meliputi tugas -
tugas kepaniteraan, yaitu administrasi persidangan dan administrasi perkara ;
2. Hakim pengawas Bidang gugatan dan permohonan, meliputi tugas-tugas evaluasi atas
penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan
kualitas pelayanan publik ;
3. Hakim Pengawas Bidang Umum, meliputi tugas-tugas dilingkungan kesekretariatan yang
mencakup, administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris dan administrasi umum
lainnya serta tekhnologi informasi.
Pelaksanaan pengawasan fungsional di Pengadilan Agama Muara Bulian oleh Hakim
Pengawas Bidang pada tahun 2012 berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari laporan
berkala yang dibuat oleh masing-masing Hakim Pengawas bidang kepada Ketua Pengadilan
64
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Agama Muara Bulian melalui Wakil ketua sebagai koordinator Pengawasan, dengan
tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang pada
Pengadilan Agama Muara Bulian, Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
selama tahun 2012 telah pula melaksanakan tugas pengawasan pada Pengadilan Agama
Muara Bulian, yaitu pada tanggal 22 s/d 23 Mei 2012 dan hasil temuan-temuan dari
pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. Kemudian
hasil pengawasan tersebut sudah dievaluasi oleh Hakim Pengawas Daerah PTA Jambi pada
tanggal 17 Oktober s/d 18 Oktober 2012, pengawasan ini memiliki dua peran besar yakni
sebagai pemantau kerja dan sebagai agen perubahan.
Selain pengawasan melekat dan pengawasan fungsional tersebut,di Pengadilan Agama
Muara Bulian juga menyediakan sarana pengawasan dari masyarakat yaitu dengan
menyediakan media pelayanan pengaduan melalui webset Pengadilan Agama Muara Bulian
Email : [email protected] Home Page : www.pa-bulian.net dan Kotak Saran.
-------- ooo --------
65
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
alam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Muara Bulian didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai baik sumber daya manusia
teknis yustisial maupun sumber daya manusia non teknis yustisial, mereka
mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan serta loyalitas
terhadap instansi dimana mereka bekerja.
Pengadilan Agama Muara Bulian sampai dengan Desember 2012 pegawai yang
dimutasi sebanyak 6 (enam) orang 3 orang dari Hakim dan 3 orang dari Kepaniteraan dan
yang masuk sebanyak sebanyak 3 (tiga) orang. Dan sampai akhir Desember 2012 jumlah
sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak 22 orang.
Berikut gambaran keadaan sumber daya manusia baik sumberdaya manusia teknis
yustisial maupun sumber daya manusia non teknis yustisial.dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan sumber daya tersebut.
1. Sumber daya Manusia Bidang Teknis Yustisial
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Muara Bulian
mempunyai sumberdaya manusia teknis yustisial, yang di kelompokkan kepada :
a. Hakim
Sebagai pelaksana langsung Tupoksi di Pengadilan Agama Muara Bulian Hakim
mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda peradilan di Pengadilan Agama
Muara Bulian.
Sampai akhir Desember 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai 7
(tujuh) orang hakim yang terdiri dari :
Ketua
Wakil Ketua
5 Orang Hakim
Untuk standar Klas II, jumlah Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian sudah
memenuhi standar dan katogori cukup.
D
66
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
b. Panitera / Panitera Pengganti
Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian berjumlah
enam orang, yang terdiri dari :
Panitera/Sekretaris
Wakil Panitera
Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Permohonan
Panitera Muda Hukum
Dua orang Panitera Pengganti
Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya sumberdaya manusia
teknis yustisial, Pengadilan Agama Muara Bulian secara internal telah mengadakan
pengawasan dengan ditunjuknya Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) melalui SK Ketua
Pengadilan Agama Muara Bulian dan masing-masing Hakim mempunyai tugas sendiri
dalam menjalankan pengawasannya. Pengawasan ini dilakukan setiap triwulan.
Selain itu peningkatan Sumberdaya manusia juga dilakukan dengan diadakannya
rapat pegawai setiap bulan guna untuk memberikan pengarahan dan informasi baru.
Secara eksternal Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengutus sumberdaya
manusia bidang teknis yustisialnya untuk menambah ilmu dan wawasan melalui
pelatihan dan kegiatan lainnya antara lain :
No Nama Kegitan Peserta Tempat
Pelaksanaan
1.
2.
3.
Bimtek Teknis dan simulasi Pola
Bindalmin
Pembinaan Jurusita Pengganti
Pembinaan Bimbingan SIADPA
PLUS
Wapan dan Panitera
Muda Gugatan dan
Hukum
Pengganti/Sekretaris
dan Jurusita
Pengganti
Wakil Ketua dan
Pegawai
Hotel Wiltop
Jambi
Hotel Wiltop
Jambi
Hotel Wiltop
Jambi
Namun pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan
sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia bidang teknis yustisial masih
sangat dibutuhkan mengingat semakin luas dan bertambahnya Tupoksi Peradilan Agama
khusunya tentang wewenang dari Pengadilan Agama itu sendiri.
67
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial
Untuk menghasilkan tatanan administrasi peradilan yang tepat dan dinamis sudah
tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan dedikasi
yang tinggi terhadap tugasnya. Pengadilan Agama Muara Bulian dalam memberdayakan
sumber daya manusianya khususnya sumberdaya manusia non teknis yustisial tidak
terlepas dari Tupoksi yang dijalankan terutama dibidang kesekretariatan dan
kepaniteraan, sumber daya manusia non teknis yustisialnya sampai akhir Desember 2012
berjumlah 6 orang yang terdiri dari :
Wakil Sekretaris
Kepala Urusan Kepegawaian
Kepala Urusan Umum
Kepala Urusan Keuangan
Dibidang Kepaniteraan mempunyai staf/PJNS yaitu :
Satu orang staf Panitera Gugatan
Dibidang Kesekretariatan mempunyai staf/PJNS yaitu :
Satu orang staf kepala Urusan Umum
Satu orang staf kepala Urusan Keuangan/Kasir
Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia non teknis yustisial, selain
dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang membidangi Administrasi
Kesekretariatan, Pengadilan Agama Muara Bulian juga mengutus sumber daya
manusianya untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh badan-
badan peradilan maupun isntansi lain diantaranya adalah :
No Nama Kegiatan Peserta Tempat
Pelaksanaan
1.
2.
Pembinaan tentang IT
Pelatihan Jurnalistik Peradilan
Agama
Hakim/Pegawai
Pegawai
Hotel Wiltop
Jambi
PTA Jambi
Dari gambaran Diklat, Pelatihan dan lainnya seperti tersebut di atas terlihat bahwa
peningkatan sumber daya manusia non teknis yustisial masih sangat kurang terutama bagi
pejabat yang belum mengikuti Adum dan Diklatpim.
68
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Dari jumlah keseluruhan sumber daya manusia baik sumber daya manusia teknis
yustisial maupun non teknis yustisial, maka mereka dikelompokkan dalam pangkat dan
golongan sebagaimana terdapat pada daftar dibawah ini :
NO JABATAN
PANGKAT/GOL.RUANG KET
IV III II I
A B C D E A B C D A B C D A B C D P
embi
na
Pem
bian
TK
.I
Pem
bina
Uta
ma
Mud
a
Pem
bina
Uta
ma
Mad
ya
Pem
bina
Mad
ya M
uda
Piñ
ata
Mud
a
Pen
ata
Mud
a T
k.I
Pen
ata
Pen
ata
Tk.
I
Pen
gatu
r M
uda
Pen
gatu
r M
uda
Tk.
I
Pen
gatu
r
Pen
gary
us T
k.I
Juru
Mud
a
Juru
Mud
a T
k. I
Juru
Juru
Tk.
I
1.
2.
3.
Hakim Panitera/Panitera Pengganti Pejabat Struktural/Pejabat Non Struktural
2
2
1
2 2 1
1 3 2
2 1
3
JUMLAH 2 2 1 5 6 3 3
Grafik : Pegawai Menurut Golongan
69
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Selain dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari segi pendidikan, sumber daya
manusia di Pengadilan Agama Muara Bulian dibagi atas :
NO JABATAN PENDIDIKAN
KET S3 S2 S1 SM SLTA SLTP SD
1 Hakim 5 2
2 Panitera/Panitera
Pengganti 3 3 1
3
Pejabat
Struktural/Non
Struktural
5 1 2
JUMLAH 5 10 4 3 22
Grafik : Tingkat Pendidikan Pegawai
Pengadilan Agama Muara Bulian juga memberikan kesempatan kepada sumber
daya manusianya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu :
Masalan Bainon, S.Ag menyelesaikan S2 (Magister Hukum) di UNBARI Jambi
M. YUSUF, SHI menyelesaikan S2 (Magister Hukum) di IAIN Imam Bonjol Padang
Sri Maryenti sedang menyelesaikan S1 di STIE Muara Bulian
Dengan harapan agar setelah menyelesaikan perkuliahan, mereka dapat
mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk kemajuan instansi tempat mereka.
70
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Promosi dan Mutasi
a. Mutasi
1. Mutasi Tempat
Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian yang dimutasikan/promosikan ke
Pengadilan Agama lain yaitu sebanyak 6 orang yaitu :
1. Dra Nur‟aini, SHI di mutasikan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhitung
Bulan Juli 2012.
2. Widarli, S.Ag di mutasikan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal terhitung
mulai Bulan April 2012.
3. Baharuddin Dhalil, SH di promosikan menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan
Agama Kelas IA Jambi terhitung bulan Oktober 2012
4. Siti Alosh Farchaty, S.HI di mutasikan ke Pengadilan Agama Kayu Agung
bulan September 2012
5. Syarifah Aini, S.Ag, MHI di mutasikan ke Pengadilan Agama Kayu Agung
Bulan Nopember 2012
6. Dra. Lisdar di promosikan menjadi Ketua PA Kls IB Bangkinang bulan
September 2012
Pegawai yang dimutasikan/promosikan ke Pengadilan Agama Muara Bulian
pada tahun 2012 sebayak 4 (empat) orang yaitu :
1. Izzami Thaufiq dipromosikan menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian terhitung mulai Maret 2012
2. Zainal Abidin, S.Ag dimutasikan menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama
Muara Bulian terhitung bulan Juni 2012
3. Faizal, SH dipromosikan menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara
Bulian terhitung mulai tanggal bulan Oktober 2012
4. Drs. H. Yefferson, SH, MA dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama
Muara Bulian terhitung mulai Bulan Desember 2012
71
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. Mutasi Pangkat
Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengusulkan kenaikan
pangkat 9 (Sembilan) orang yaitu :
NO NAMA TMT Pangkat
Lama
Pangkat
Baru
1 Sri Wahyuni, S.HI 1 April 2012 III/b III/c
2 Nurismar Muis, BA 1 April 2012 III/b III/c
3 Musdarni, BA 1 April 2012 III/b III/c
4 Syarifah Aini, SHI, MHI 1 April 2012 III/c III/d
5 Ahkmad Fauzi, SHI 1 April 2012 III/a III/b
6 Sri Maryenti 1 April 2012 II/b II/c
7 Yusri 1 April 2012 II/b II/c
8 Yulizar, SY, S.Pd 1 Oktober 2012 III/b III/c
9 Andi Mia Ahmad
`Zaky, SHI, MH
1 Oktober 2012 III/a III/b
3. Pengisian Jabatan Struktural
Jabatan Struktural di Pengadilan Agama Muara Bulian sampai akhir Desember
2012 yaitu :
a. Sekretaris merangkap Panitera dijabat oleh Faizal, SH
b. Wakil Sekretaris dijabat oleh Zaizal Abidin, S.Ag
c. Kepala Urusan Kepegawaian di Jabat oleh Syafrianto, S.Ag
d. Kepala Urusan Umum dijabat oleh Yulizar. SY, S. Pd
e. Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh Budi Barliansyah, SE
B. Pengelolaan Sarana Dan Srasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung :
a. Pengadaan
Dengan bertambahnya jumlah pengawai dan bertambahnya belanja barang
inventaris kantor, bangunan gedung Pengadilan Agama Muara Bulian sudah tidak
memadai lagi untuk menampung pegawai yang berjumlah 22 orang dan ditambah
dengan tenaga honorer 7 orang. Di DIPA tahun 2012 Pengadilan Agama Muara
Bulian mendapatkan anggaran Pembangunan Gedung Baru tahap II dari Mahkamah
Agung yang tanahnya didapatkan dari Pemda Batang Hari. Mudah-mudahan di
72
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Tahun 2014 gedung baru tersebut sudah bisa digunakan agar pelaksanaan VISI dan
MISI Pengadilan Agama Muara Bulian bisa mencapai sasaran yang diharapkan.
dengan rincian sebagai berikut :
Pagu Tersedia Rp. 1.704.800.000,-
Realisasi
4. Pembangunan Gedung Rp. 1.600.000.000,-
5. Biaya Perencanaan Rp. 49.900.000,-
6. Biaya Pengawasan Rp. 44.900.000,-
7. Biaya Pengelolaan Rp. 9.450.000,-
Sisa Anggaran Rp. 550.000,-
b. Pemeliharaan
Pemeliharaan Gedung Pengadilan Agama Muara Bulian berdiri di atas
sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Pramuka No.10 Muara Bulian, Kabupaten
Batang Hari. Telah mengadakan perbaikan/pemeliharaan sesuai dengan alokasi dana
yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian berupa :
a. Pagu tersedia Rp. 19.200.000,-
b. Realisasi :
Perawatan Rp. 19.200.000,-
c. Sisa Anggaran Rp. 0,-
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a. Pengadaan
Di tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengadakan penambahan
barang inventaris baru yang dananya bersumber dari DIPA Pengadilan Agama
Muara Bulian dengan rincian sebagai berikut :
i. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (1 unit)
Pagu Tersedia Rp. 163.900.000,-
Realisasi Rp. 163.900.000,-
Sisa Anggaran Rp. 0,-
ii. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (1 unit)
Pagu Tersedia Rp. 10.400.000,-
Realisasi Rp. 10.229.000,-
Sisa Anggaran Rp. 171.000,-
73
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
iii. Pengadaan Laptop (5 unit)
Pagu Tersedia Rp. 55.500.000,-
Realisasi Rp. 55.500.000,-
Sisa Anggaran Rp. 0
iv. Pengadaan Printer (4 Unit)
Pagu Tersedia Rp. 24.700.000,-
Realisasi Rp. 24.700.000,-
Sisa Anggaran Rp. 0
v. Pengadaan Personal Computer (1 Unit)
Pagu Tersedia Rp. 9.000.000,-
Realisasi Rp. 9.000.000,-
Sisa Anggaran Rp. 0,-
vi. Pengadaan Meubelair (3 Unit)
Pagu Tersedia Rp. 57.500.000,-
Realisasi Rp. 57.500.000,-
Sisa Anggaran Rp. 0,-
vii. Pengadaan Peralatan Kantor (TV Plasma, Kamera Digital dan CCTV)
Pagu Tersedia Rp. 24.700.000,-
Realisasi Rp. 24.700.000,-
Sisa Anggaran Rp. 0,-
b. Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik Negara berupa alat transportasi dan barang
inventaris lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada
DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian berupa :
Pagu Tersedia Rp. 42.600.000,-
Realisasi :
Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 6.600.000,-
2. Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 35.997.864,-
Jumlah Rp. 42.597.864,-
Sisa Anggaran Rp. 2.136,-
74
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
c. Penghapusan
Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan
pengecekan pisik terhadap barang inventaris kantor dan mengajukan permohonan
penghapusan Barang Milik Negara (BMN) kepada PTA Jambi. Berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor :
33/Bua/SK/III/2012 maka pada tanggal 11 April 2012 Penghapusan Barang Milik
Negara tersebut telah terealisasi. Adapun barang inventaris yang dihapus berupa :
1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat : Rp. 4.141.000,-
1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua : Rp. 111.100,-
1 (satu) Paket Barang Inventaris Kantor
Sebanyak 133 Item sebagaimana tercantum
Dalam salinan risalah lelang No. 62/2012 : Rp. 500.000,-
Jumlah : Rp. 4.710.000,-
3. Pengelolaan Teknologi Informasi
Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan di
lingkungan Peradilan Agama telah melakukan beberapa agenda reformasi di bidang
Tekhnologi Informasi. Langkah ini sebenarnya menindaklanjuti kebijakan yang
dicanangkan Badilag tentang kebijakan reformasi dan program prioritas pembaruan
Peradilan Agama.
Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian
telah memiliki dan memamfaatkan secara maksimal website sebagai sarana untuk
mewujudkan judicial transparancy, aplikasi Siadpa Plus untuk mempercepat proses
kerja dan modernisasi administrasi perkara, aplikasi Sistim Informasi Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk membantu pengelolaan Barang
Milik Negara, Sistim Akuntasi Pengguna Anggaran (SAKPA) untuk membantu
mengelola keuangan dan masalah data dan dokumen keuangan, aplikasi SIMPEG dan
SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) untuk membantu manajemen kepegawaian
dalam masalah data dan dokumen kepegawaian serta aplikasi perpustakaan online untuk
membantu menata sistim perpustakaan secara moderen.
75
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
a. Perangkat Keras
Untuk menunjang penerapan tekhnologi informasi tersebut, Pengadilan Agama
Muara Bulian memiliki 1 Unit Komputer Server, 10 Unit Personal Komputer, 12 unit
Note Book, 6 unit Printer dan 1 unit TV Monitor
b. Perangkat Lunak
Perangkat lunak merupakan suatu program yang dirancang untuk menjalankan
perangkat keras. Pengadilan Agama Muara Bulian telah memiliki SIADPA Plus
sebagai automasi pengelolaan Administrasi perkara yang terkoneksi dengan website
yang dapat dilihat langsung melalui TV Plasma atau melalui website www.pa-
bulian.net / www.infoperkara.badilag.net yang memuat informasi data perkara baik
menyangkut keadaan perkara, keuangan perkara, jadwal persidangan dan publikasi
putusan. Disamping itu aplikasi perpustakaan online dapat diakses secara umum
yang menampilkan katalog buku-buku yang tersedia di Pengadilan Agama Muara
Bulian dengan Alamat www.pustaka.pa-bulian.net.
Sementara itu aplikasi Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN), Sistim Akuntasi Pengguna Anggaran (SAKPA), Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG dan SIKEP) dipakai untuk menunjang sistem kerja agar
diperoleh data yang lebih akurat dan transparan.
C. PENGELOLAAN KEUANGAN
I. Pengelolaan DIPA
Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai
2 (dua) DIPA yang dananya bersumber dari Badan Urusan Administrasi dan
Badan Peradilan Agama MA - RI. DIPA yang bersumber dari Badan urusan
Administrasi Pengadilan Agama MA – RI pada tahun 2012 menerima sebesar
Rp. 3.800.270.000,-. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang bersumber
dari Badan Urusan Administrasi MA-RI tersebut di kelompokkan dalam tiga
jenis kegiatan yang terdiri dari :
1. Belanja Pegawai
- Pagu : Rp. 1.387.749.000,-
- Realisasi : Rp. 1.372.100.121,-
- Sisa : Rp. 15.648.879,-
75
76
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
2. Belanja Barang
- Pagu : Rp. 362.521.000,-
- Realisasi : Rp. 351.716.811,-
- Sisa : Rp. 10.804.189,-
3. Belanja Modal
- Pagu : Rp. 2.050.000.000,-
- Realisasi : Rp. 2.049.279.000,-
- Sisa : Rp. 721.000,-
Sedangkan DIPA 2012 yang bersumber dari Badan Peradilan Agama MA-RI
hanya terdiri dari satu jenis kegiatan yaitu :
a. Belanja Barang
- Pagu : Rp. 39.935.000,-
- Realisasi : Rp. 35.432.000,-
- Sisa : Rp. 4.503.000,-
Grafik : Keuangan
- 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000
1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000
Pagu
Realisasi
Sisa
II.
77
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sejak ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2008 Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun
2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pada tahun 2012
Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut dan
telah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ke Kas Negara melalui Bank BRI
Cabang Muara Bulian sebesar Rp. 12.449.800,- (Dua belas juta empar ratus empat puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Pendaftaran Gugatan/Permohonan Rp. 8.560.000,-
Redaksi Rp. 1.310.000,-
Pencatatan Suatu Penyerahan Akta di Kepaniteraaan Rp. 820.000,-
Penyerahan Akta Tersebut diatas Oleh panitera Rp. 820.000,-
Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Rp. 391.400,-
Leges Rp. 339.000,-
Legelasi Tanda Tangan Rp. 20.000,-
Surat Kuasa Rp. 30.000,-
Jasa Giro Rp. 59.100,-
Uang Tidak Bertuan Rp. 100.000,-
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Administrasi Perkara
Pengelolaan administrasi Peradilan di Pengadilan Agama Muara Bulian
berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 yang menetapkan pola-pola pembinaan
dan pengendalian administrasi perkara ( pola bindalmin ) yang meliputi 5 bidang yaitu
:
1. Pola Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali;
2. Pola tentang Register Perkara ;
3. Pola tentang Keuangan perkara ;
4. Pola tentang Laporan Perkara ;
5. Pola tentang Kearsipan perkara ;
78
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Sesuai dengan pola bindalmin tersebut, prosedur penerimaan perkara
dilaksanakan oleh Kepaniteraan Perkara melalui Meja I, Meja II dan Meja III, di
bawah pengawasan Wakil panitera, dengan tugas-tugas secara umum sebagai berikut
:
a. Meja I :
Menerima permohonan,gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan
kembali dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
Menentukan besarnya biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.
Pembayaran panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian dilakukan
melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan
nomor rekening : 05-01-01-15-09 an. Pengadilan Agama Muara Bulian.
Penarikan uang untuk proses persidangan dari Bank tersebut dilakukan oleh
Kasir sesuai dengan keperluan atas persetujuan panitera.
Sampai akhir Desember 2012, biaya perkara yang diterima dan dikeluarkan
oleh Bendaharawan perkara Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai
berikut :
a. Saldo tahun 2011 Rp. 14.728.000,-
b. Penerimaan tahun 2012 Rp. 185.194.000,-
Jumlah Rp. 199.922.000,-
c. Pengeluaran tahun 2012 Rp. 180.328.000,-
d. Saldo per 28 Desember 2012 Rp. 19.519.000,-,-
(sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)
b. Meja II
Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara dan
mencatat segala hal ikhwal tentang perkara tersebut ke dalam kolom-kolom
register sesuai perjalanan perkara tersebut.
c.Meja III
Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila diminta oleh
para pihak, menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi,
kontra memori kasasi dan jawaban atas alasan Peninjauan kembali.
Mengatur urutan dan giliran petugas kejurusitaan.
79
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Tahapan akhir dari perjalanan perkara, yaitu pengarsipan perkara yang
dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum. Perkara-perkara yang telah diputus,
diminutasi dan telah berkekuatan hukum selanjutnya akan disimpan di dalam box
arsip perkara.
2. Administrasi Umum
Pengelolaan administrasi umum dilaksanakan oleh kesekretariatan di bawah
pengawasan Wakil Sekretaris, yang membawahi tiga bidang, yaitu Kepegawaian,
Keuangan dan Umum, dengan tugas –tugas antara lain sebagai berikut :
a.Bidang Kepegawaian
- Mengisi Buku Induk pegawai /Buku Register Pegawai ;
- Membuat file Pegawai ;
- Membuat Buku Kendali ( Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan pensiun
pegawai );
- Membuat Kartu Data pegawai ;
- Membuat Statik Pegawai ( DUK, Bezetting Formasi, dll)
Pengisian buku induk pegawai berpedoman kepada Surat Edaran BAKN Nomor
08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. Kemudian Pembuatan
Daftar Urut kepangkatan (DUK) berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor 15
tahun 1979 jo Surat Edaran BAKN Nomor 03/SE/1980, dengan urutan berdasarkan
senioritas dalam kepangkatan, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan
usia. Agar mudah diketahui, DUK tersebut dibuat dalam bentuk papan statistik dan
ditempatkan di ruang Kesekretariatan.
b. Bidang Keuangan
Pengelolaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan oleh Tim Pengelola anggaran. Tim
tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama, yang
terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, dan
Bendaharawan Pengeluaran. Pengelolaan Anggaran tersebut berpedoman kepada
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SEK/SK/I/2010 tanggal 4
Januari 2010.
Bendaharawan Pengeluaran membukukan keuangan DIPA ke dalam Buku Kas
Umum (BKU) melalui buku kas bantu, di tutup setiap bulan yang ditanda tangani oleh
Bendaharawan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Buku tersebut diperiksa oleh Ketua
80
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
pengadilan Agama Muara Bulian tiga bulan sekali dengan membuat berita acara
pemeriksaan.
Laporan pengelolaan keuangan DIPA dikirim setiap bulan ke Pengadilan Tinggi
Jambi sebagai koordinator Wilayah, dalam bentuk ADK (CD), yang meliputi Realisasi
anggaran, penyerapan dana dan sisa dana dengan tembusan kepada Pengadilan Tinggi
Agama jambi.
c. Bidang Umum
a. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar
Pengadilan Agama Muara Bulian dalam melaksanakan tata persuratan mengacu
kepada sistem arsip dinamis, baik pada surat masuk maupun surat keluar. Berdasarkan
hal tersebut, maka dari bulan Januari sampai bulan Desember 2012 pelaksanaan tata
persuratan sistem arsip dinamis pada Pengadilan Agama Muara Bulian, telah
berpedoman pada petunjuk dan peraturan yang berlaku tentang tata persuratan dan
pengarsipan. Surat-surat yang berkenan dengan Kepeniteraan dikelola oleh bidang
Kepeniteraan dengan disotir terlebih dahulu pada kesekretariatan bagian umum.
Pada tahun 2013, dalam tata kelola persuratan baik surat masuk maupun surat
keluar serta pengarsipan, PA Muara Bulian akan menggunakan system komputerasi,
sehingga akan tertata lebih rapi.
Pada tahun 2012 sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2012, surat masuk
dan surat keluar pada Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut :
o Surat masuk sebanyak : 777
o Surat keluar sebanyak : 1049
Dengan rincian sbb :
1. Surat masuk
No
Asal Surat
Bulan MARI PTA PA
Lainnya KPPN
Lain-
lain
Bagian
Kepaniteraan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Januari 2 8 21 - 20 17 68
2 Pebruari 6 9 12 3 20 18 68
3 Maret 5 13 13 2 25 22 80
4 April 8 11 25 2 13 29 88
5 Mei 4 4 16 2 25 13 64
6 Juni 7 6 2 3 26 17 61
7 Juli 4 12 7 1 25 23 72
81
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
8 Agustus 2 3 1 - 19 10 35
9 September 5 5 2 1 20 21 54
10 Oktober 4 6 7 1 17 21 56
11 November 34 5 1 1 21 14 76
12 Desember 5 7 15 5 10 13` 55
Jumlah Surat Masuk Th. 2012
2. Surat Keluar
No
Asal Surat
Bulan MARI PTA PA
Lainnya KPPN Lain-lain Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Januari 1 11 22 45 66 135
2 Pebruari 1 5 5 4 58 93
3 Maret 4 7 32 7 57 107
4 April 3 10 27 4 50 94
5 Mei 1 6 22 2 48 81
6 Juni 1 4 23 9 44 81
7 Juli 3 12 26 10 34 85
8 Agustus 2 6 19 7 29 63
9 September - 7 27 8 34 76
10 Oktober 4 4 21 5 70 106
11 November 1 3 23 8 31 66
12 Desember 2 4 16 5 35 62
Jumlah Surat Keluar Th. 2012
b. Perpustakaan
1. Buku-buku
Jumlah buku Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2011 yang
telah diterima dari Mahkamah Agung RI Sejumlah 126 Eksemplar dengan 86 judul buku.
Pada tahun 2012 Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian menerima buku dari
Mahkamah Agung RI Sejumlah 8 Eksemplar dengan 8 Judul Buku dan 4 judul buku dari
Pemerintah daerah Batang Hari dengan 4 buah judul buku.
Jadi, jumlah buku yang ada di Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian yang
berasal dari Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 sebanyak 126 eksemplar dan tahun
2012 bertambah sebanyak 12 eksemplar, maka buku yang ada pada Perpustakaan
82
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini yang berasal dari Mahkamah Agung RI dan
Pemda Batang Hari telah berjumlah 138 eksemplar.
2. Petugas dan Ruang Pustaka
Perpustakaan di Pengadilan Agama Muara Bulian sejak awal tahun 2012 telah
mulai melakukan penataan ulang, penomoran serta pengklasifikasian, dengan sistem
komputerisasi dan terintegrasi online melalui internet sehingga bisa diakses oleh
semua pihak.
Pengelolaan Perpustakaan sejak agustus 2012 sudah mulai dengan sistem
komputerasasi online via internet, sehingga data-data dan buku-buku yang terdapat di
PA Muara Bulian sudah bisa diakses oleh pihak luar. Namun demikian, keanggotaan
di perpustakaan PA Muara Bulian sifat nya terbatas khusus untuk pegawai dan para
hakim PA Muara Bulian Saja.
Namun demikian, sarana dan prasarana fasilitas untuk dikatakan sebagai
perpustakaan yang layak belum lah bisa terwujud di PA Muara Bulian, karena
Perpustakaan Muara Bulian belum mempunyai ruangan khusus, sehingga buku-buku
perpustakaan ditempatkan di beberapa ruangan yang bisa digunakan seperti ruang
mediasi dan sebagian nya di ruang hakim.
Oleh sebab itu, pengelolaan perpustakaan pada tahun 2012 masih belum
maksimal. Walaupun demikian, perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian selalu
berusaha berbenah menjadi lebih baik di tengah-tengah kekurangannya.
Adapun pengelola perpustakaan sejak agustus 2011 sampai saat sekarang ini
masih diemban oleh saudara M. Yusuf, yang diberikan tanggung jawab untuk
mengintegrasikan segala data buku-buku diperpustakaan ke sistem komputerasi dan
dapat diakses secara online lewat internet. Adapun link website perpustakaan
Pengadilan Agama Muara dapat diakses di : http://pustaka.pa-bulian.net.
Untuk menghasilkan pengelolaan perpustakaan yang lebih baik lagi disetiap
Pengadilan-Pengadilan Agama se-wilayah Propinsi Jambi, kami harapkan kepada
Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan lanjutan
tentang Pengelolaan perpustakaan pada tahun 2013 mendatang.
Semoga harapan kita bersama untuk menambah wawasan dan intelektualitas para
hakim dan pejabat struktural dan fungsional beserta jajarannya di setiap Pengadilan
Agama se-wilayah propinsi Jambi melalui pengelolaan perpustakaan yang baik akan
dapat terwujud di tahun 2013 mendatang.
83
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
c. Transportasi dan Komunikasi
1. Transportasi
Untuk membantu kelancaran tugas kedinasan, Pengadilan Agama Muara Bulian
memiliki 4 (empat) unit kendaraan roda 2(dua) serta 3 (tiga) unit kendaraan roda 4
(empat).
2. Komunikasi
Pengadilan Muara Bulian saat ini telah memiliki sarana komunikasi dengan nomor
0743-21073.
E. KEGIATAN PENUNJANG
a. Dharma Yukti Karini
Dalam tahun 2012 Dharma Yukti Karini telah melakukan kegiatan sesuai
dengan Musda Dharma Yukti Karini seperti melaksanakan kegiatan arisan,
mengadakan ceramah santapan rohani setiap hari besar Islam, mengikuti acara
yang diadakan oleh Dharma Wanita Kabupaten Batang Hari, kunjungan orang
sakit dan takziyah yang meninggal dunia dan mengunjungi panti asuhan. Dharma
Yukti Karini juga melaksanakan pembinaan organisasi pada anggota Dharma
Yukti Karini dan rapat pemantapan pelaksanaan program kerja Dharma Yukti
Karini.
Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengikuti
acara arisan gabungan( Arisan Daerah ) yang dilaksanakan enam bulan sekali
yang bertempat di Kota Jambi.
Adapun Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Kabupaten Batang Hari
adalah sebagai berikut :
Ketua : Dra. Murdaita M.Fahzal Hendri
Wakil Ketua : Dra.Erlis,SH
Sekretaris : Rahmina Rindani,S.IP
Wakil Sekretaris : Musdarni, BA
Bendahara : Sri Maryenti
Wakil Bendahara : Dian Anggraini Yogi Dulhadi,SE
84
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Anggota : Seluruh Karyawati dan Isteri Hakim/Pegawai pada
Pengadilan Agama Muara Bulian dan Pengadilan Negeri
Muara Bulian.
b. PTWP/ PORPA
PTWP Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2012 tetap
melaksanakan kegiatan latihan Tenis Meja dan Tenis Lapangan satu kali
seminggu yaitu pada hari Jum‟at. Dalam kegiatan ini PTWP Pengadilan Agama
Muara Bulian bergabung dengan PTWP Pengadilan Negeri dan Pemda
Batanghari.
Dalam pembinaan kualitas pemain dan pengalaman atlit tenis lapangan,
Pengadilan Agama Muara Bulian berusaha mengikutsertakan atlit-atlitnya
dalam berbagai pertandingan.
Adapun pengurus PTWP adalah :
Ketua : Drs. Muchiddin. MA
Sekretaris : Budi Barliansyah, SE
Bendahara : Syafrianto, S. Ag
c. Koperasi Pegawai Negeri “Cipta Raharja”
Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Muara Bulian bernama “KPN
Cipta Raharja” yang berdiri pada tahun 1988 dan berbadan hukum dengan
Nomor : 39/BH/KWK.5/X/1997 dan telah disahkan oleh Kepala Perindagkop
Kab. Batang Hari pada tanggal 9 Oktober 1997
Dengan adanya KPN Cipta Raharja Pengadilan Agama Muara Bulian para
anggota/Pegawai dapat merasakan manfaatnya dan merasa terbantu dalam
memenuhi kebutuhan yang mendesak meskipun dengan mendapat pinjaman
secukupnya.
Adapun pengurus KPN Cipta Raharja sebagai berikut :
Ketua : Masalan Bainon S.Ag
Sekretaris : Andi Mia Ahmad Zaky, SHI
Bendahara : Syafrianto, S. Ag
d. I K A H I
85
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
Kegiatan IKAHI antara lain memusyawarahkan tentang pemantapan
pelaksanaan tugas – tugas Hakim di Pengadilan Agama hal ini disepakati oleh
anggota IKAHI.
Kemudian Pengurus IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian juga telah
mengadakan pengumpulan dana – dana seperti untuk MUNAS, YPPHIM,
YDSH, dan aktif dalam kepengawasan IKAHI Cabang Batang Hari dan lain –
lainnya, yang dana tersebut dikirimkan sekali dalam satu tahun yakni uang
YDSH dan uang MUNAS, sedangkan uang YPPHIM diserahkan paling lambat
1 kali dalam sebulan kepada ketua YPPHIM tersebut.
Anggota IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian sekarang ini sebanyak 9
orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian.
Adapun pengurus IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut :
Pembina : Drs. H. Yefferson, SH. MA
Ketua : Dra. Erlis, SH
Sekretaris : Masalan Bainon, S. Ag
Bendahara : Dra. Siti Patimah, M. Sy
e. I P A S P I
Pengurus IPASPI Cabang PA Muara Bulian yang sekarang ini periode 2011
s/d 2012 Sesuai dengan AD/ART selama 1 tahun ini telah melaksanakan
kegiatan yang sifatnya pembinaan para anggota, mengaktifkan iuran anggota
dan menyetor iuran tersebut baik ke IPASPI Pusat maupun IPASPI Daerah,
anggota IPASPI Cabang PA Muara Bulian berjumlah 14 orang.
Adapun pengurus IPASPI adalah sebgai berikut :
Ketua : Faizal, SH
Wakil Ketua : Widarli, S. Ag
Sekretaris : Syafrianto, S. Ag
Bendahara : M. Razali
86
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
f. Mushalla
Mushalla Al Mizan Pengadilan Agama Muara Bulian yang di bangun tahun
1995 secara swadaya oleh Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian dengan
ukuran 6 x 6 meter persegi
Rincian keuangan Mushalla Al Mizan sampai saat ini adalah sebagai berikut :
Saldo tahun 2011 sebesar Rp. 7.910.000,-
Penerimaan tahun 2012 sebesar Rp. 587.000,-
Jumlah Rp. 8.497.000,-
Pengeluaran Rp. 2.805.000,-
Saldo akhir tahun 2012 sebesar Rp. 5.692.000,-
Pengurus Mushalla Al Mizan Pengadilan Agama Muara Bulian :
Ketua : Masalan Bainon, S.Ag
Sekretaris : Yusri
Bendahara : Nurismar Muis,BA
g. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Kegiatan UPZ Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2012 ini antara
lain mengikuti rapat Bazda di Kantor Bupati Batang Hari, dan tetap membayar
setoran zakat dan infaq pegawai setiap bulan melalui Bank Jambi untuk setoran
zakat dan Bank BRI untuk setoran
h. HUMAS/PELAYANAN MASYARAKAT
Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien
merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Muara Bulian dalam
melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI,
selanjutnya agar pelayan informasi yang berhubungan dengan masyarakat dapat
terlaksana dengan baik, maka untuk itu Pengadilan Agama Muara Bulian
menunjuk seorang Hakim Humas yaitu Sdr. Masalan Bainon, S. Ag (Hakim
Pratama Madya) berdasarkan surat keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama
Muara Bulian Nomor : W5-A2/767/HM.00/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2012 ini telah melaksanakan
Sidang Keliling bagi daerah yang jauh dan sulit dijangkau yaitu : Kecamatan
Mersam, Kecamatan Bathin XXIV dan Kecamatan Maro Sebo Ilir. Kegiatan
87
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
tersebut dibiayai melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun
anggaran 2012
Berdasarkan gambaran keadaan secara keseluruhan di atas, dengan jumlah
dan keadaan sarana dan prasarana yang dikelola Pengadilan Agama Muara
Bulian tersebut, masih sangat kurang namun sudah sangat membantu
pelaksanaan tugas, baik dibidang kepaniteraan maupun dibidang
kesekretariatan.
Demikian beberapa gambaran keadaan pengelolaan sarana dan prasarana
serta pengelolaan administrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam
bidang umum.
------------ ooo ------------
88
Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Muara Bulian sudah berjalan sesuai dengan
harapan meskipun ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki untuk masa
yang akan datang.
2. Pembinaan dan Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama Muara Bulian terhadap
jajarannya baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan
perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan
berjalan secara efektif.
3. Pengadilan Agama Muara Bulian telah dan terus melakukan koordinasi dengan pihak
atasan dan instansi lain dalam mewujudkan visi dan misinya.
B. Rekomendasi
1. Pembinaan Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu
terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan
sumber daya manusia yang handal.
2. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri, efisien, bermartabat dan
dihormati perlu ditingkatkan jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kinerja
pelayananan kepada para pencari keadilan, perlu adanya penambahan pegawai
terutama tenaga untuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti, Panitera Pengganti, operator
Tekhnologi Informasi dan SIADPA dan staf, Penambahan tenaga ini diperlukan agar
koordinasi lebih sinergis dan dapat mencapai hasil kerja yang optimal.
------------ ooo -------------
89