Upload
moh-subhan
View
13
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
paparan
Citation preview
4/16/2013
1
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
Oleh:Oleh:
D i P l P blikD i P l P blik
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Deputi Pelayanan PublikDeputi Pelayanan PublikKementerianKementerian PAN PAN dandan RBRB
11
Disampaikan pada AcaraKunjungan dan Diskusi Mahasiswa FISIP UI Program Sarjana Ekstensi
Kementerian PAN dan RB, 15 April 2013
1. Birokrasi masihgemuk,lambandanbelumprofesional;
Ada3masalahbesardalampembangunan:KondisiIndonesiaKondisiIndonesiaKondisiIndonesiaKondisiIndonesia
2. Korupsi banyakditemukanpenyelewengandanpenyalahgunaankeuangannegaradiberbagai
instansipemerintah; korupsimerupakanbahayalaten(terselubung)yangsangatmembahayakanbagi
kehidupanbernegara.
g , p ; belummampumemberikanpelayananprimapadamasyarakatdaninvestasi.
3. Infrastruktur belummemadai; anggarannegarauntukpembangunandanpemeliharaanmasihkecil.
p g
2
4/16/2013
2
PROGRAMPRIORITASTAHUN2010 2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal Terdepan Terluar & Pasca Konflik
33
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
12 Prioritas lain Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
13 Prioritas lain Bidang Perekonomian
14 Prioritas lain Bidang Kesejahteraan Rakyat
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasidimaknai sebagai proses perubahan dan
pembaharuan secara bertahap, kongkrit, dan p p, g ,mendasar untuk mewujudkan birokrasi yang
bersih, kompeten, dan melayani.
Bersih dari KKN dan politisasi; Kompeten yaitu profesional dan berkinerja tinggi;p y p j gg ; Melayani terhadap masyarakat umum dan dunia
usaha.
44
4/16/2013
3
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan Publik
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan Publik
SasaranSasaran IndikatorIndikator 20092009 20142014 KeteranganKeterangan
IPK*) 2.8 5.0 Persepsi masy, 80%terkait dengan YANLIKPemerintahan yang bersih
terkait dengan YANLIK
OPINI WTP
Pusat 42,17% 100%Pengelolaan keuangan
Daerah 2.73% 60%
Peningkatan kualitas yanlik
Integritas Yanlik
Pusat 6,64 8,0 Pelayanan Publik dari sudut Pemberantasan
KorupsiDaerah
6,46 8,0
D i B i
55
Doing Business 122 75 Pelayanan bid. investasi
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Indeks Efektivitas Pem - 0,29 0,5 Pelayanan Publik
merupakan bagian penting dari kinerjaInstansi akuntabel 24% 80%
*)Skala0 10**)Skala 2.5s/d +2.5Sumber:DiolahdariRPJMN20102014 55
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKAPROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKAPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
survey
IPK: 2011 = 3,0
IFC-Doing Business: 2011 = 121
Indeks Integritas KPK = 6
PELAYANAN PUBLIK PRIMA
(Sesuai UU No. 25/2009)
INVESTASI(pro-growth)
KESEMPATAN KERJA(pro-job)
PENDAPATAN NAIK(pro-poor)
66
(p p )
KELESTARIAN LINGKUNGAN (pro-environment)
4/16/2013
4
9ProgramPercepatanReformasiBirokrasi9ProgramPercepatanReformasiBirokrasi
RENCANAAKSI
a. PeningkatanPelayananPerizinan:a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan.
Program
PeningkatanPelayananPublik;
a.1. KejelasanBiayadanPersyaratanPerizinan.a.2. PenyederhanaanDeregulasiPerizinan: PenguatanPelayananTerpaduSatuPintu; Pembatasanwaktu pengurusanizin.
b.PenguatanBudayaPelayananPrimamelalui: PenetapandanPenerapanStandarPelayananPublikdanMaklumat Pelayanan (melaluiimplementasiUUtentang Pelayanan Publik dengan pembentukan
6
Publik; tentangPelayananPublikdenganpembentukanperwakilanKomisiOmbudsmandidaerahdaerah); Pemeringkatan PelayananPublikseluruhK/LdanPemda; SurveiIKM(IndeksKepuasanMasyarakat); PengelolaanPengaduanMasyarakat.
7
UNDANGUNDANG--UNDANG NO. 25 / 2009 TENTANGUNDANG NO. 25 / 2009 TENTANGPELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK
Dasar
Kewajiban Negara melayani hak dasar masyarakat; Membangun Kepercayaan Masyarakat kepada Negara;
N /D h k h b M k t d NDasar Pemikiran Norma/Dasar hukum hubungan Masyarakat dengan Negara.
Karakter
Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penguatan dan Menjembatani Undang-Undang Sektor.
Maksud & Tujuan
Kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara Batas yang jelas antara hak, kewajiban, wewenang, larangan. Sistem yang layak; dan Perlindungan masyarakat.
88
4/16/2013
5
Pelayanan Publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap
d d d k i UU
PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIKPENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK
warga negara dan penduduk sesuai per-UU atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif oleh penyelenggara pelayanan publik.
99
SIAPASIAPAPENYELENGGARAPELAYANANPUBLIKPENYELENGGARAPELAYANANPUBLIK ??
Yangselanjutnya disebut Penyelenggara adalah :1. Setiap institusi penyelenggara negara,
2 Koorporasi;2. Koorporasi;
3. Lembaga Independen yangdibentuk berdasarkanundangundang untuk kegiatan Pelayanan Publik;
4. Danbadan hukum lainyangdibentuk sematamatauntuk kegiatan Pelayanan Publik.
1010
4/16/2013
6
Menteri PAN :- Melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar
instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja. Pembina: (Menteri/Pimpinan Lembaga)
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pembina: (Menteri/Pimpinan Lembaga)- Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota;- Melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
Penanggung Jawab: (Sekjen dan/atau Unsur Pelaksana Tugas Pokok)- Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian (atau yang ditunjuk sesuai tugas
dan fungsinya) dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan, evaluasi dan laporan Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit Pelayanan) Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit Pelayanan)
- Melaksanakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan internal dan penyuluhan, pelayanan konsultasi
1111
Standar Pelayanan. Maklumat Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Publik
ASPEKASPEK--ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
y Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Pelayanan Publik. Pelayanan Khusus. Biaya/Tarif Pelayanan. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengelolaan Pengaduan . Penilaian Kinerja.
1212
4/16/2013
7
wassalamualaikumwassalamualaikum wr wbwr wbwassalamu alaikumwassalamu alaikum wr.wbwr.wb
1313
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PAN DAN RBKEMENTERIAN PAN DAN RB