16

DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Download PDF Report

Upload
others
View
8
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 2: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 3: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 4: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 5: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 6: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 7: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 8: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 9: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 10: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 11: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 12: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 13: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 14: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 15: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

Page 16: DPR · 2019. 10. 15. · hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemerintah clan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6366/PP0401996.pdf · HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK ... tersebut harus karena hukuman dan tanahnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6366/PP0401996.pdf · HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK ... tersebut harus karena hukuman dan tanahnya

Documents

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PERTANAHAN PEMERINTAH MILIK ATAS ... · Setelah berlakunya UUPA, hak atas tanah nasional berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PERTANAHAN PEMERINTAH MILIK ATAS ... · Setelah berlakunya UUPA, hak atas tanah nasional berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … HAK GUNA USAHA... · HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN ... dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … HAK GUNA USAHA... · HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN ... dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · Pasal 18 (1) Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · Pasal 18 (1) Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak

Documents

unnes.ac.id · 7. 8. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil karya dan pengetahuan manusia yang diberikan oleh pemerintah

unnes.ac.id · 7. 8. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil karya dan pengetahuan manusia yang diberikan oleh pemerintah

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …jdih.bpk.go.id/.../04/2010_PP-Nomor-13-Tahun-2010_BPN.pdfKeputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …jdih.bpk.go.id/.../04/2010_PP-Nomor-13-Tahun-2010_BPN.pdfKeputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai

Documents

UPAYA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM MENJAGA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43008/1/AHMAD... · bergama di Kota Tangerang adalah memfasilitasi ... Sosialisai

UPAYA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM MENJAGA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43008/1/AHMAD... · bergama di Kota Tangerang adalah memfasilitasi ... Sosialisai

Documents

bnpb.go.id · Unit Manajemen Koordinasi Proyek (PCMU), ... Memfasilitasi Pemerintah Australia dalam mendapatkan ijin yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar ... Barang, Jasa

bnpb.go.id · Unit Manajemen Koordinasi Proyek (PCMU), ... Memfasilitasi Pemerintah Australia dalam mendapatkan ijin yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar ... Barang, Jasa

Documents

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL · PDF filePasar ASEAN a. Melakukan pembinaan ... Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memfasilitasi pembiayaan melalui bank-bank Devisa

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL · PDF filePasar ASEAN a. Melakukan pembinaan ... Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memfasilitasi pembiayaan melalui bank-bank Devisa

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - komnasham.go.id · penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk ... Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - komnasham.go.id · penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk ... Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN … Nomor_8_tahun_2016... · berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah ... Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN … Nomor_8_tahun_2016... · berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah ... Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

Documents

mmsconsulting.files.wordpress.com · Web viewPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH Presiden

mmsconsulting.files.wordpress.com · Web viewPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH Presiden

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · 3. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · 3. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu

Documents

COnnecting REpositories · 2013. 7. 12. · dan hak-hak poJitik, ... keputusan publ.ik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan penumpukan tanggungjawab sehingga sulit

COnnecting REpositories · 2013. 7. 12. · dan hak-hak poJitik, ... keputusan publ.ik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan penumpukan tanggungjawab sehingga sulit

Documents

Perspektif Mendatang Pengembangan Peternakan …pb-ispi.org/pdf/1. Prof Suyadi_Perspektif Pengembangan...4. Peran Pemerintah •Memfasilitasi (fasilitas yang mencukupi untuk pembangunan

Perspektif Mendatang Pengembangan Peternakan …pb-ispi.org/pdf/1. Prof Suyadi_Perspektif Pengembangan...4. Peran Pemerintah •Memfasilitasi (fasilitas yang mencukupi untuk pembangunan

Documents

Hak Cipta © Pada : Lembaga Administrasi Negara ... · standar kualitas Diklat, khususnya untuk memfasilitasi dan mengatasi kesulitan para CPNS dalam mengikuti Diklat Prajabatan,

Hak Cipta © Pada : Lembaga Administrasi Negara ... · standar kualitas Diklat, khususnya untuk memfasilitasi dan mengatasi kesulitan para CPNS dalam mengikuti Diklat Prajabatan,

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 …disbunhorti.sultraprov.go.id/upload/report/kebijakan-Report...PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 …disbunhorti.sultraprov.go.id/upload/report/kebijakan-Report...PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN

Documents

Kelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah (ONG) Untuk ... fileKelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah ... khususnya dalam hubungan dengan Bab II ... menghambat hak-hak ini bagi banyak

Kelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah (ONG) Untuk ... fileKelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah ... khususnya dalam hubungan dengan Bab II ... menghambat hak-hak ini bagi banyak

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH … · 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH … · 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara

Documents

DI TIMORMANUSIA HAK-HAK TIMUR AZASI - amnesty.org fileHAK-HAK AZASI MANUSIA DI TIMOR TIMUR. Amnesti Internasional adalah suatu gerakan dunia yang bebas dan segala pemerintah manapun,

DI TIMORMANUSIA HAK-HAK TIMUR AZASI - amnesty.org fileHAK-HAK AZASI MANUSIA DI TIMOR TIMUR. Amnesti Internasional adalah suatu gerakan dunia yang bebas dan segala pemerintah manapun,

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - siwana.ekowisata… fileSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam belum sepenuhnya mampu memfasilitasi perkembangan sebagaimana dimaksud dalam

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - siwana.ekowisata… fileSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam belum sepenuhnya mampu memfasilitasi perkembangan sebagaimana dimaksud dalam

Documents

Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala ...ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_publik/Buku... · Pemerintah (Bansos) dan Mutasi. 3. Hak – Hak Pemilih (Partispasi,

Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala ...ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_publik/Buku... · Pemerintah (Bansos) dan Mutasi. 3. Hak – Hak Pemilih (Partispasi,

Documents

Hak Gugat Pemerintah untuk Penggantian Kerugian dan

Hak Gugat Pemerintah untuk Penggantian Kerugian dan

Documents

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN … SASI Vol... · filosofi Undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN … SASI Vol... · filosofi Undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban ... pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban ... pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 … · 1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 … · 1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/135_kecamatan...dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan bertujuan untuk memfasilitasi Desa dalam melaksanakan

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/135_kecamatan...dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan bertujuan untuk memfasilitasi Desa dalam melaksanakan

Documents

Notulensi SHARING HASIL REKOMENDASI … serta memfasilitasi hak disabilitas, terutama di pemilu, paling dekat adalah pilkada. Desember 2015 di Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Joni

Notulensi SHARING HASIL REKOMENDASI … serta memfasilitasi hak disabilitas, terutama di pemilu, paling dekat adalah pilkada. Desember 2015 di Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Joni

Documents

Dukungan Pemerintah Kanada terhadap Aksi Pelanggaran Hak ...repository.unair.ac.id/79348/3/JURNAL_Fis.HI.100 18 Lar d.pdf · Pelanggaran hak lingkungan hidup dan hak asasi manusia

Dukungan Pemerintah Kanada terhadap Aksi Pelanggaran Hak ...repository.unair.ac.id/79348/3/JURNAL_Fis.HI.100 18 Lar d.pdf · Pelanggaran hak lingkungan hidup dan hak asasi manusia

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN POSO · 2013. 4. 2. · persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Bangunan Pasal 3 ... dan hak pakai, atau status hak atas tanah lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN POSO · 2013. 4. 2. · persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Bangunan Pasal 3 ... dan hak pakai, atau status hak atas tanah lainnya

Documents