Upload others
View 6
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.305, 2017 PEMERINTAH DAERAH. Badan Usaha Milik Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/pp54-2017pjl.pdf · TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No.6173 PEMERINTAH DAERAH. Badan Usaha Milik Daerah.
masluqman.files.wordpress.com · 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK … Nomor 12...Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845); 4. Peraturan Pemerintah
LEMBARAN DAERAH · 2013. 10. 7. · Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG - Portal Resmi · Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
LEMBARAN DAERAH - jdih.jatengprov.go.id › downloads › produk...(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
bpka.acehprov.go.id · 26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG … · Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 6. Peraturan Pemerintah
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/ps71-2017.pdf · LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.173, 2017 PENGESAHAN. Agreement. RI-Pemerintah
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. 4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia
A PEMERINTAH KABUPATEN BIM 2005 · Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 106
pdkclp.files.wordpress.com · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); Peraturan Pemerintah Nor-nor 17 Tahun
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH … Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 11. Keputusan Presiden
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.224, 2018 ADMINISTRASI. Kepegawaian. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manajemen. (Penjelasan dalam
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAHtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/perda/lainnya/prov_jateng/P... · Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6359/PP0331996.pdfTata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2018/pp28-2018bt.pdf · LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.97, 2018 PEMERINTAH DAERAH. Daerah. Kerja Sama
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Peraturan
jdih.pekanbaru.go.id...Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah
PERDA NO 2 TAHUN 2009...Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ... Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2016. 12. 19. · Indonesia. Statuta. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA...Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN … Status Akreditasi Satuan... · Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
