2022 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA KUPANG

2020-2022

PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2020


KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas perkenaan-Nya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2022 dapat

diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

acuan dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang serta upaya membangun system

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan

berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas

pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat

diharapkan sebagai acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Kupang, 15 Januari 2020

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang,

ARIANTJE M. BAUN, SE., M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19700427 199703 2 004


DAFTAR ISI

JUDUL ………………………………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR………………………………………………………………… ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………. 1

1.1. Latar Belakang……………………….……………………………….. 1

1.2. Maksud dan Tujuan…………………………………………………. 2

BAB II VISI, MISI, SASARAN DAN IKU………………………………………… 3

2.1. Visi dan Misi.………………………………………………………….

2.2. Tujuan dan Sasaran………………………………………………… 5

2.3. Indikator Kinerja Utama……………………………………………. 5

BAB III PENUTUP……………………………………………………………………. 7

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Kupang dalam rangka Otonomi Daerah dan sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta untuk

mewujudkan Good Governance.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang disusun bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran

keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) atau disebut juga

Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintah yang

transparansi, partisi[atif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan

masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah dari tingkat Kementerian/Lembaga, Unit

Eselon I sampai Eselon II dan Pemerintah Daerah yang mandiri dalam pengelolaan anggarannya,

wajib menyusun dokumen SAKIP, dimana salah satunya adalah dokumen Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang dapat dijadikan alat ukur dalam mengukur keberhasilan atau kekurang berhasilan

dalam mencapai sasaran strategis.

Pemerintah yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan

dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang

lebih baik, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang

tepat, jelas dan terukur yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan


dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Dengan diterapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan akan diperoleh suatu informasi

kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik serta

diperolehnya ukuran keberhasilan dari suatu pencapaian suatu sasaran strategis suatu organisasi

yang digunakan dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan reformasi birokrasi diseluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah

pada umumnya dan di Pemerintah Kota Kupang khususnya dipandang perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU), dengan tujuan dapat memperoleh gambaran untuk mengetahui tingkat

capaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi

instansi pemerintah yang menghasilkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun tujuan ditetapkannya Indilkator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang

baik.

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

digunakan untuk perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Visi dan Misi

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020-2022, dalam Renstra yakni “Terwujudnya

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel.”

Penjelasan Visi :

Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah saat

ini, yakni menjadikan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sebagai lembaga yang profesional

dalam mengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah, yaitu dalam arti :

1. Berkualitas

- Dapat memberikan pelayanan yang bersifat responsive dimana menerima berbagai

masukkan dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama SPKD untuk dijadikan bahan

pertimbangan dalam perencanaan, pengawasan serta pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

- Berpartisipatif untuk memberikan kesempatan kepada pihak berkepentingan, terutama SKPD

turut serta dalam proses perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

- Transparan/terbuka dalam proses penyusunan rencana maupun pelaksanaan pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2. Akuntabel

Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan

aset daerah.

Untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2022 maka

dilaksnakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan

sarana prasarana;

.

Penjelasan Misi :

Misi I: Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;


Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

berkualitas dengan terus mengefektivitaskan APBD serta mewujudkan pengelolaan dan

penatausahaan aset daerah yang komprehensif.

Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya

akuntabilitas keuangan daerah Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah

dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah

MISI II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia

dan sarana prasarana;

Upaya peningkatan pelayanan terus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme,

transparansi, efisensi, efektifitas dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah dalam

mengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah yang merupakan gerbang menuju peningkatan

pembangunan daerah. Mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik diperlukan sumber daya

aparatur yang terlatih dan berkualitas melalui diklat, pelatihan, kunjungan kerja/studi banding dan

bimtek. Disamping peningakatan SDM, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang terus

melakukan inovasi untuk ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkat

kinerja dengan mamadusertakan teknologi yang tersistem/terkomputerisasi setiap tahun sebagai

wujud pelayanan yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai tujuan Visi dan Misi di atas maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Kupang bertekad untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam upaya pencapaian

visi dan misi tersebut, telah ditetapkan Motto, Janji Layanan dan maklumat Pelayanan, antara lain:

1. MOTTO

“ Kami Belum Sempurna Tapi Kami BISA.”

(Brilliant, Inovatif, Speed, Accountable)

2. JANJI LAYANAN

“Pelayanan yang Efektif, Efisien, Tidak Diskriminatif, Transparan dan Akuntabel”

3. MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah dan

terjamin sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku dan siap menerima koreksi/sanksi

sesuai Peraturan Perundang-undangann yang berlaku.


Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam upaya pencapaian visi dan misi serta

dengan mengemban motto, janji layanan dan maklumat pelayanan tidak terlepas dari nilai-nilai

suatu organisasi. Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan mengenai keyakinan

dan perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan,visi dan misi organisasi.

Nilai-nilai yang dianut oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam

melaksanakan misi untuk mencapai visi sebagai berikut :

1. Togetherness : bekerjasama dengan meningkatkan koordinasi yang sinergis dengan berbagai

pihak terkait.

2. Organizational : berperilaku secara organisasional yakni saling berinteraksi dalam

memecahkan masalah ataupun krisis.

3. Inovatif : menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi, dengan tekad serta kesungguhan untuk

melakukan pembaharuan sesuai tantangan .

4. Wisdom : kearifan dalam menetapkan pajak terhitung dengan memperhitungkan berbagai

aspek dan kondisi wajib pajak.

5. Beretika : menyelenggarakan kegiatan dengan jujur dan tulus, menjamin perlakuan yang adil

dan sama terhadap aparat terkait maupun wajib pajak, dan menyediakan informasi yang lengkap

dan tepat.

6. Responsive : mengenali harapan masyarakat dan memenuhi janji secara tepat waktu,

menunjukkan rasa hormat kepada semua aparat terkait, memberikan komitmen, dan mendorong

partisipasi aparat terkait dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

7. Kerajinan : Aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang terus menerus

memonitoring, mengevaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

8. Kejujuran : Aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tidak menerima apapun

dalam proses kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

9. Keuletan : kemampuan untuk terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dan aset

daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang mempunyai tujuan yang harus dicapai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis tentang kinerja di masa lalu dan

yang akan dicapai di masa mendatang. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kota jangka menengah yang ingin diwujudkan, yaitu :


Tujuan

“ Optimalisasi Anggaran Daerah ”

Sasaran

1. Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan

akuntabel; dan

2. Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran tepat waktu.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerj Utama

(IKU) hal ini dikarenakan dalam perencanaan kinerja tahunan dilaksanakan pada suatu tahun

tertentu. Dengan demikian setiap tahun, instansi harus merencanakan program dan kegiatan

sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerj Utama (IKU) Badan

Keuangan dan Aset Daerah Koa Kupang dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

lampiran.


BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) maka diharapkan menjadi acuan sebagai

alat ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan

kontrak kerja/perjanjian kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab.

Dengan demikian keberhasilan/kekurang berhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Kupang mampu menunjukkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerjanya kepada

masyarakat.

Kupang, 15 Januari 2020 Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Kupang,

ARIANTJE M. BAUN, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700427 199703 2 004

Documents

2022 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)