212012277293_2089-6859.pdf

Hj. Saribulan tambunan(277 - 293)

Jurnal Implementasi Ekonomi dan BisnisFE-UNIVA MEDAN

277

ANALISA PEMERIKSAAN PAJAK INTERNAL PPh PASAL 23DALAM MEMINIMALISASI KESALAHAN PEMBAYARAN

PADA PT. ADI SARANA ARMADAHj. SARIBULAN TAMBUNAN *)

*) Dosen Fakultas Ekonomi UMA MEDAN.NIDN : 0127026001

Email : [email protected]

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yangpada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh wajib pajak yangmenerima penghasilan dalam bentuk modal atau uang, pengguna harta berwujudatau tidak berwujud dan penggunaan jasa-jasa tertentu. Penelitian ini bertujuanuntuk melihat seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak internal perusahaandalam meminimalisasi kesalahan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 23pada PT. Adi Sarana Armada. Jenis penelitian ini adalah asosiatif, jenis data yangdigunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data kualitatif, sedangkansumber data terdiri dari primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi.Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan teknikregresi sederhana. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, makapenulis membuat kesimpulan bahwa dengan diadakannya pemeriksaan pajakinternal dalam suatu perusahaan, dapat membawa pengaruh positif terhadapperusahaan. Koefisien variabel pendapatan bersifat elastis yakni diperoleh nilai5.593 dimana nilai t tabel pada 5% yakni 2,571 sehingga koefisien variabelpendapatan dapat dipercaya pada uji 95% dan variabel pendapatan memberi artiyang begitu menentukan terhadap PPh pasal 23 dalam mengikuti perubahanpendapatan.Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak Internal, PPh Pasal 23, Pendapatan.

1. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sangat penting terutama untuk pembiayaan pembangunan. Hal initidak lain karena Warga Negara sebagai manusia biasa, salin mempunyaikebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan juga membutuhkan sarana danprasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk liburan atau rekreasibahkan keinginan merasa aman dan terlindungi.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dalam Bentuk usaha Tetap



278

(BUT) yang berasal dari moral, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatanselain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atauterutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggarakegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan Luar Negerilainnya.

Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu darijumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium,diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalty,hadiah dan dari perkiraan penghasilan netto untuk penghasilan berupa sewa danpenghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungandengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainyang dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2. Rumusan MasalahRumusan masalah merupakan kalimat tanya yang muncul dari masalah-

masalah yang diteliti. Dalam peneletian ini kalimat Tanya yang muncul adalahsebagai berikut : Apakah pemeriksaan pajak internal PPh pasal 23 sudah efisiendalam meminimalisasi kesalahan pembayaran di PT. Adi Sarana ArmadaMedan?.

1.3. Tujuan PenelitianTujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pemeriksaan

pajak Internal PPh Pasal 23 sudah efisien dalam meminimalisasi kesalahanpembayaran di PT. Adi Sarana Armada Medan.

1.4. Manfaat PenelitianManfaat atau kegunaan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1) Bagi Penelitian



279

Sebagi acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentangpemeriksaan pajak internal PPh Pasal 23 dalam meminimalisasi kesalahanpembayaran.2) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberi input kepada pimpinan perusahaan yangterkait dalam pemeriksaan pajak internal PPh pasal 23 dalam meminimalisasikesalahan pembayaran.3) Bagi Penelitian Lain

Sebagai acuan bagi akademis yang akan melakukan penelitian pada topikyang sama.

2. TINJAUAN PUSTAKA2.1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi pajak2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluanNegara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemaharmidjaja dalam Marsyahrul (2006 : 7) mendefinisikanpajak adalah Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasaberdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barangdan jasa-jasa koletif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sementara menurut Soemitro dalam buku Resmi (2008:1) menjelaskanbahwa Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yangdapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yanglangsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Dapat dipaksakan karena artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itudapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa sita.

Sedangkan menurut Djajadiningrat dan Rasmi (2008:1), menjelaskan jugabahwa Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yangmemberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut



280

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasatimbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secaraumum.

Devano, Sony dan Siti Rahayu (2006:23), menyebutkan ada beberapa ciri-ciri pajak yang dapat dikemukakan adalah :a. Pajak peralihan kekayaan dari orang badan ke Pemerintah.b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.c. Sistem pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.d. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaranpemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus,dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.

e. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu daripemerintah.

f. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.2. Tujuan dan Fungsi PajakFungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak

terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskandengan tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuanpemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan Negara semuanya berakar padatujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dannegara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan danfungsi negara yang mendasarinya.

Menurut Mardiasmo (2009:2), adapun fungsi pajak terdiri dari fungsibudgetair dan fungsi regulerend.a. Fungsi Budgetair

Menurut Wirawan B. Ilyas (2007:10) fungsi budgetair adalah fungsi yangletaknya disektor publik yaitu fungsi yang mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang pada waktunya



281

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaranpembangunan dan bila ada sisanya (surplus) akan digunakan sebagai tabunganpemerintah untuk investasi pemerintah.b. Fungsi Regulerend

Menurut Wirawan B. Ilyas (2007:1) fungsi regulerend adalah fungsibahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi regulerend iniumumnya dapat kita lihat dalam sektor swasta. Contohnya : pajak yang tinggiterhadap minuman keras untuk mengurangi minuman keras.

2.2. Jenis-Jenis dan Pengelompokan Pajak1) Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis pajak. MenurutWaluyo (2007:13), dalam bukunya Perpajakan Indonesia, jenis-jenis pajak terdiridari :a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yangbersangkutan, Contoh : PPh.

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapatdilimpahkan ke pihak lain, Contoh: PPN.Menurut Resmi (2008 : 44), dalam bukunya Perpajakan konsep, Toeri dan

Isu menyatakan bahwa :a. Pajak langsung, adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul

seorang atau badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax shifting)kepada pihak lain, Contoh PPh.

b. Pajak tidak langsung, adalah beban pajak yang dipikul seseorang (taxburden) dapat dilimpahkan (tax shifting) baik seluruhnya maupun sebagiankepada pihak lain, Contoh : Pajak Penjualan dan PPN.

2) Pengelompokan PajakCara pengelompokan pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang

terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu padasetiap pajak. Adapun yang menjadi pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:



282

a. Menurut golongannya Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Pajak langsung mempunyai kohir (kohir adalah surat keteranganyang memuat nama dan alamat wajib pajak, besarnya angsuran pajak dannomor ketetapan). Adapun pajak yang termasuk jenis pajak langsungadalah: pajak kenderaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga, Pajakbumi dan bangunan, dan lain-lain.

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankanatau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Jenis pajak ini mempunyaikohir dan penggunaannya tidak secara periodik tetapi dikenakan jikaterjadi hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak adapunpajak yang termasuk jenis ini adalah: pajak Penjualan, pajak bea materi,pajak bea balik nama, pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifat pajak dapat dibedakan menjadi : Pajak Subjektif yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal atau

berdasarkan pada subjeknya dan keadaaan diri wajib pajak dapatmempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Pajak objektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal padaobjeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, misalnya cukairokok tidak dipandang subjeknya apakah kaya atau orang miskin,bujangan atau yang berkeluarga.

c. Menurut lembaga pemungutan Pajak negara (pusat)

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan hasilnya akandigunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.1. Pajak yang dipungut oleh dirjen pajak

Pajak Penghasilan (PPh 1) Pajak pertambahan nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)



283

2. Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Moneter Pajak minyak bumi Bea masuk dan keluar Pajak ekspor

3. Pajak yang dipungut oleh bea cukai (Dirjen Bea Cukai) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi,

kabupaten, maupun kotamdya berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Yang termasuk pajak-pajak provinsi yaitu pajak kenderaanbermotor dan bea balik nama kenderaan bermotor. Sedangkan pajak-pajaktingkat Kabupaten dan kotamadya yaitu pajak atas pertunjukan dankeramaian umum serta pajak reklame.

2.3. Subjek dan Objek Pajak1). Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang ditunjuk oleh Undang-undanguntuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak menurut Waluyo (2007:57)sebagai berikut:a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada diIndonesia maupun diluar Indonesia.b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksudmerupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak sebagaiahli waris.c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yag merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV,Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadiyang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183



284

hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang tidak didirikan dan tidak bertempatdari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa subjek pajakmerupakan sebuah satuan dari masyarakat yang terdiri dari orang pribadi, warisanyang belum terbagi, badan, serta bentuk usaha tetap yang ada.2). Objek Pajak

Pada dasarnya, sistem perpajakan Indonesia merupakan Self AsesmentSystem. Pengaplikasian sistem ini ke lapangan diantaranya adalah denganmemberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagaiwajib pajak (WP) sesuai dengan KUP diatur dengan UU Nomor 28 tahun 2007bagi orang pribadi atau badan.

Wajib pajak diberikan pengurangan pajak dalam bentuk penghasilan kenapajak (PKP) pasal ayat 3 UU PPh besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP)saat ini (pasal 7 ayat 1 UU PPh) adalah sebagai berikut:a. Untuk diri wajib pajak orang pribadi Rp. 13.200.000 pertahun.b. Untuk wajib pajak yang menikah diberi tambahan Rp. 1.200.000 pertahun.c. Untuk seorang istri yang berpenghasilannya digabung dengan suami diberi

tambahan Rp. 13.200.000 pertahun.d. Untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga dengan garis keturunan

lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan seluruhnya diberitambahan Rp.1.200.000 pertahun untuk setiap anggota keluarga danmaksimum 3 orang.

2.4. Perencanaan, Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 231). Perencanaan PPh pasal 23

Perencanaan PPh pasal 23 menurut Muljono (2009 : 43) adalah Prosesmengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupasehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnyaberada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan olehketentuan per Undang-undangan perpajakan maupuna secara komersial.



285

2). Perhitungan PPh Pasal 23Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) Dalam Negeri dan Bentuk UsahaTetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraankegiatan selain yang telah dipotng PPh 21 yang dibayar atau terutang oleh badanpemerintah atau subjek pajak dalam negeri, dan perusahaan luar negeri lainnya.Perhitungan PPh pasal 23 terdiri dari:a. PPh pasal 23 atas Deviden PPh Pasal 23 = 15% x Bruto. PPh pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan

sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Atas penghasilan berupa tabungan dikenakan pemotongan PPh 23 sebesar

15% dari jumlah.b. PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang jumlahnyamelebihi Rp. 240.000,- dikenakan pemotongan PPh pasal 23 Bersifat Finalsebesar 15% dari jumlah bruto.

c. PPh pasal 23 (final) = 15% x BrutoCara penghitungan PPh pasal 23 atas RoyaltiPPh pasal 23 = 15% x BrutoCara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaanPPh pasal 23 = 15% x BrutoCara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungandengan penggunaan harta. Sewa dan Penghasilan lain atas penggunaan harta khusus angkutan

darat sebesar 15 % dan perkiraan penghasilan neto adalah 20% darijumlah bruto tidak termasuk PPN.

PPh Pasal 23 =15% 20% x Bruto.d. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah danbangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final



286

berdasarkan PP No. 29 Tahu 1995 dan sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalahsebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya penghasilan nettoadalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.PPH Pasal 23 = 15% x 40% x Bruto.

3). Pelaporan PPh Pasal 23Menurut ketentuan Undang Undang nomor 16 tahun 2000 KUP diatur

mengenai pelaporan pajak sebagai berikut: Ketentuan pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat

pemberitahuan adalah: Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 20 hari setelah

masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 bulan setelah

akhir tahun pajak. Ketentuan pasal 3 ayat (4) adalah direktur Jenderal Pajak atas permohonan

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaianpemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b paling lama 6bulan.

Ketentuan pasal 4 ayat (1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikansurat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, danmenandatanganinya.

Ketentuan pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang disampaikanlangsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat jenderal pajak harus diberitanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkansyarat pemberitahuan tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

Ketentuan pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan dapatdikirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yangdiatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.



287

3. METODE PENELITIAN3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, menurut Sugiyono (2008:11)Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahuipengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat danseberapa eratnya pengaruh atau hubungan atau pengaruh tersebut.2). Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Adi Sarana Armada yang beralamat di Jl.Gatot Subroto No. 198 Medan. No. Telp : 061 8453636.

3.2. Populasi Dan Sampel Penelitian1). Populasi

Menurut Sugiono (2008 : 115), Populasi adalah wilayah generalisasi yagterdiri dari: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yangditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pajak internal di PT. Adisarana Armada.2). Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116), sampel merupakan bagian dari jumlahdan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalampenelitian ini adalah laporan keuangan pajak internal PPh pasal 23 PT. Adi SaranaArmada Tahun 2008 s/d 2011.

3.3. Defenisi Operasional PenelitianTujuan utama pemberian defenisi adalah suatu definisi yang diberikan

pada suatu variabel arti untuk menspesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatuoperasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapaun defenisioperasional dari penelitian ini adalah:1). Pemeriksaan pajak internal, meliputi peninjauan kembali prosedur

kegiatan, prosedur akuntansi dan mengadakan evaluasi hasil usaha.



288

2). Laporan pajak meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak danpemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.4. Jenis PenelitianData yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data

kualitatif, sedangkan sumber data yaitu :1). Data primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui wawancara

langsung dengan bagian pemeriksaan pajak di PT. Adi Sarana Armada.2). Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang didapat dari

buku-buku referensi, majalah, internet, serta literatur ilmiah yang lain yangberkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan DataMenurut Rochaety (2007: 93), teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian adalah:1). Wawancara (interview)

Peneliti memperoleh keterangan dengan cara melakukan Tanya jawabdengan pihak-pihak terkait seperti bagian pemeriksaan untuk mendapatkandata yang diperlukan

2). Studi DokumentasiPengumpulan data dengan cara menyalin laporan, data maupun catatanyang berkaitan dengan data pemeriksaan pajak di PT. Adi Sarana Armadadan data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data1). Regresi Linier Sederhana

Analisa regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan untukmenyajikan data dalam bentuk angka dengan memakai program software SPSS17.00 for windows yaitu :

Y = a + bxDimana : Y = Pendapatan, X = PPh Pasal 23, a = Konstanta



289

2). Koefisien Determinasi (R2)Pengujian kontribusi pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel tidak bebas dapat dilihat dari koefisien determinasiberganda (R2) dimana 0



290

Tabel 1. PPh Pasal 23PT. Adi Armada Medan Tahun 2008 - 2011

Tahun PPh Badan Terutang Selisih Turun /Naik2007 Rp. 2.380.000 - -2008 Rp. 8.286.000 Rp. 5.858.000 248,15 %2009 Rp. 4.352.000 (Rp. 3.934.000) (47,48 %)2010 RP. 2.622.000 (Rp. 1.730.000) (39,75 %)2011 Rp. 7.091.000 Rp. 4.469.000 170,44%

Sumber: PT. Adi Armada Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 23 setiap tahunnyamengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 PPh pasal 23 mengalami kenaikan yaitusebesar 248,15% atau Rp.5.858.000 dari PPh Pasal 23 Rp.2.380.000 menjadiRp.8.286.000. Namun pada tahun 2009 mengalami penurunan yaitu sebesar47,48% atau Rp.3.934.000 dari PPh Pasal 23 Rp.8.286.000 menjadi Rp.4.352.000.Pada tahun 2010 mengalami penurunan lagi sebesar 39,75% atau Rp.1.730.000dari PPh Pasal 23 Rp.4.352.000 menjadi Rp.2.622.000 dan pada tahun 2011mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 170.44% atau Rp. 4.469.000 dari PPhPasal 23 Rp.2.622.000 menjadi Rp.7.091.000.

Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 248,15%sedangkan penurunan yang paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2010 sebesar47,48%.

4.2. Pengendalian dan Pemeriksaan PPh Pasal 23Berdasarkan bukti pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Adi Sarana

Armada Medan, maka pelaksanaan penyetoran PPh pasal 23 sudah sesuai denganketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pelaporan PPhPasal 23 di PT. Adi Sarana Medan sarana yang digunakan adalah suratpemberitahuan. SPT ada dua macam yaitu :1). SPT Masa, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.2). SPT Tahunan, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk

melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatutahun pajak.Dalam ini PT. Adi Sarana Armada Medan telah memiliki NPWP yaitu No.

01.219.303.3-101.000 dan terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP). Adapun



291

Prosedur Pengisian SPT yang dilakukan oleh PT. Adi Sarana Armada Medansebagai WP setelah mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP),yaitu mengisi formulir SPT masa dengan benar, jelas dan lengkap sesuai denganpetunjuk yang diberikan, karena pengisian yang tidak benar yang mengakibatkankurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

4.3. Hasil Penelitian1). Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan terhadap PPh pasal23 PT. Adi Sarana Armada Medan dalam penelitian ini digunakan analisis regresisederhana dengan model persamaan sebagai berikut :

Y = + X + Dimana :Y = PPh 23X = Pendapatan = konstanta = Koefisien regresi variabel X = error (kekeliruan pengukuran dan pengaruh faktor lain)

Data yang digunakan diolah berdasarkan laporan keuangan PT. Adi SaranaArmada Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 5tahun. Berdasarkan total skor variabel X dan Y dari data pendapatan dan PPhBadan selanjutnya dapat dihitung persamaan regresi menggunakan metodekuadrat terkecil sebagai berikut :

Tabel 2.Data Perhitungan

Tahun

X Y X2 Y2 XY2007 307,325,265 2,380,000 94,448,818,507,320,200 5,664,400,000,000 731,434,130,700,0002008 1,162,534,726 8,286,000 1,351,486,989,155,900,000 68,657,796,000,000 9,632,762,739,636,0002009 402,978,332 4,352,000 162,391,536,061,502,000 18,939,904,000,000 1,753,761,700,864,0002010 305,060,050 2,622,000 93,061,634,106,002,500 6,874,884,000,000 799,867,451,100,0002011 748,765,298 7,091,000 560,649,471,489,029,000 50,282,281,000,000 5,309,494,728,118,000Total 2,926,663,671 24,731,000 2,262,038,449,319,750,000 150,419,265,000,000 18,227,320,750,418,000

Analisis regresi sederhana dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0 dengantujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (pendapatan),terhadap variabel terikat (PPh 23) pada PT. Adi Sarana Armada Medan.



292

2). Koefisien Determinasi (R2)Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur proporsi

atau persentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat, Koefisiendeterminasi berkisar antara nol sampai satu (0R21). Jika R2 semakin besar(mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X)adalah besar terhadap variabel terikat (Y). hal ini berarti model yang digunakansemakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabelterikat dan demikian sebaliknya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulismembuat kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak internal PPh pasal 23 sudahefisien dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran hal ini dapat dilihat dari :1). Laporan PPh pasal 23 perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang

No. 17 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,prinsipnya wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan untukmencatat keseluruhan penghasilan dan biaya dalam satu tahun pajak sesuaikeadaan yang sebenarnya, serta membuat laporan keuangan berupalaporan laba rugi dan neraca tahun yang bersangkutan.

2). Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuanperundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pelaporan PPh pasal23 di PT. Adi Sarana Armada Medan sarana yang digunakan adalah suratpemberitahuan SPT.

3). Koefisien Variabel Pendapatan bersifat elastis yakni diperoleh nilai 5.593dimana nilai t tabel pada 5% yani 2,571 sehingga koefisien variabelpendapatan dapat dipercaya pada uji 95% dan variabel pendapatanmemberi arti yang begitu menentukan terhadap PPh pasal 23 dalammengikuti perubahan pendapatan.

5.2. Saran1). Sebaiknya dilakukan penginputan data masukan dan data keluaran secara

komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih



293

dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatanyang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

2). Mengingatkan pentingnya pengendalian internal PPh pasal 23 dalammeminimalisasikan kesalahan pembayaran, maka disarankan agarpenelitian sejenis dapat lebih dikembangkan dengan skala penelitian yanglebih luas.

DAFTAR PUSTAKADjiko Muljono. 2009. Tax Planning. Yogyakarta : Penerbit CV Andi Offset.Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty. Analisis Laporan Keuangan. Edisi kedua.

Cetakan Kedua. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN.Erly Suandy. 2004. Perpajakan. Edisi Empat. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.Pardiat. 2008. Pemeriksaan Pajak. Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana

Media.Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi

Yogyakarta.Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan. Edisi Ketujuh. Cetakan

keempat. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.Tony Maryahrul. 2006. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Penerbit PT. Grasindo.Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008.

2009. Tata Cara Perpajakan. Bandung : Penerbit Citra Umbara.

Documents

212012277293_2089-6859.pdf