215623613-Soal-Jawab-Lomba-Cerdas-Cermat-4-Pilar-Lengkap.docx

8/18/2019 215623613-Soal-Jawab-Lomba-Cerdas-Cermat-4-Pilar-Lengkap.docx

1/37


2/37

daera) dalam perumusan kebiakan nasi(nal berkaitan dengan negara dan daera)= 6/mend(r(ng per,epatan dem(krasi' pembangunan dan kemauan daera) se,ara serasi danseimbang. Sebutkan dan. elaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MP# (m(r ?8I9MP#9122@ tentang P(litikEk(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(mi; Ja!aban% B Pemerinta) berke!aiban mend(r(ngkeberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi) memberikan kesempatan dukungan dan

pengembangan ek(n(mi' usa)a ke,il menenga)' dan k(perasi sebagai pilar ek(n(mi dalammembangkitkan terlaksananya pembangunan nasi(nal dalam rangka dem(krasi ek(n(misesuai dengan )akikat Pasal 66 ++" 1234. B Men,iptakan pengusa)a menenga) yang kuatdan besar umla)nya B Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkanantar pelaku ek(n(mi B Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ek(n(mi padasese(rang' sekel(mp(k' atau perusa)aan B Pengusa)a ek(n(mi lema) diberi pri(ritas dandibantu dalam mengembangkan usa)a B Membuka akses pada sumber dana7. Jelaskan latar belakang dibentuknya Ma)kama) K(nstitusi; Ja!aban% Implikasi daridianutnya pa)am negara )ukum dalam ++" 1234' dimana dalam negara )ukum )arus diagapa)am k(nstitusi(nalisme yaitu tidak b(le) +ntuk menaga ada undang-undang yangbertentangan dengan ++" 1234. prinsip k(nstitusi(nalisme )ukum agar ada lembaga k)ususyang menaga kemurnian ++" sebagai )ukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang

yang bertentangan dengan ++" 1234.@. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 yang menegaskan ba)!a' Ckedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut penabaran langsung pa)am kedaulatan undang-undang dasarD; Ja!aban% rakyat yang se,ara tegas dinyatakan pada Pembukaan +ndang-+ndang "asar menegu)kan ba)!a egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' alineaI8 kedaulatan rakyat dialankan melalui ,ara-,ara dan (le) berbagai lembaga yang ditentukan(le) ++" 1234 sebagai penabaran langsung pa)am Implikasi% Kedaulatan tidak dialankankedaulatan rakyat se,ara tegas. (le) satu lembaga negara' yaitu MP# dan menguba) sistemketatanegaraan dari supremasi MP# kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan inimenegu)kan ba)!a kedaulatan tetap di tangan rakyat' sedangkan lembaga negaramelaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan ++" 1234.

2. Jelaskan kedudukan serta tugas dan !e!enang MP# sebelum peruba)an +ndang-+ndang"asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234; Ja!aban% Kedudukan MP# adala) penelmaanseluru) rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana Tugas dan!e!enang menetapkan dan sepenu)nya kedaulatan rakyat menguba) ++" 1234 menetapkan5F memili) dan mengangkat Presiden dan Gakil Presiden Membuat Putusan yang tidakdapat dibatalkan (le) lembaga negara lainnya Memberikan penelasan9pena&siran ter)adapputusan MP# Melakukan penguian +ndang-+ndang ter)adap +ndang-+ndang "asar danKetetapan MP# Meminta pertanggunga!aban Presiden Meminta lap(ran pelaksanaan tugaslembaga tinggi negara atas pelaksanaan 5F dan Ketetapan MP# lainnya sesuai dengan&ungsinya. Member)entikan Presiden.1:. Jelaskan makna rumusan D meningkatkan keimanan dan ketak!aan serta ak)lak muliadalam rangka men,erdaskan ke)idupan bangsaD sebagai tuuan Mengak(m(dasi

penyelenggaraan sistem pendidikan nasi(nal; Ja!aban% Selain untuk nilai-nilai danpandangan )idup sebagai bangsa religius men,erdaskan ke)idupan bangsa' uga membentukmanusia yang beriman' Menunung tinggi nilai-nilai bertaH!a' dan berak)lakmulia. kemanusiaan dan IPTEK' se)ingga !arga negara mampu menaga )arkat dan martabat'berpi)ak kepada kebenaran untuk men,iptakan kemasla)atan dan kemauan sesuai nilai-nilaiagama dan budaya.11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika p(litik dan pemerinta)an sebagaimanater,antum dalam Ketetapan MP# (m(r 8I9MP#90::1; Ja!aban% #umusan yang memuattentang etika untuk me!uudkan pemerinta)an yang bersi)' e&isien' dan e&ekti&' serta


3/37

menumbu)kan suasana p(litik yang dem(kratis ber,irikan keterbukaan agar penyelenggaranegara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik danmundur apabila merasa tidak mampu se)ingga di)arapkan mampu men,iptakan suasana)arm(nis antarpelaku dan antar kekuatan s(sial p(litik.10. Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MP# (m(r 8I9MP#90::1 tentang EtikaKe)idupan 5erbangsa; Ja!aban% Substansi% Ketetapan ini mengamanatkan untuk

meningkatkan kualitas manusia yang beriman' bertaH!a' dan bera)klak mulia sertaberkepribadian Ind(nesia dalam ke)idupan berbangsa. P(k(k-p(k(k etika ke)idupanberbangsa menga,u pada ,ita-,ita persatuan dan kesatuan' keta)anan' kemandirian'keunggulan dan keayaan' serta kelestarian lingkungan yang dii!ai (le) nilai-nilai agama dannilai-nilai lu)ur budaya bangsa. Amanat TAP MP# (. I9MP#90::6% Perlu ditegakkan EtikaKe)idupan 5erbangsa yang meliputi' etika s(sial dan budaya' etika p(litik dan pemerinta)an'etika ek(n(mi dan bisnis' etika penegakan )ukum yang berkeadilan dan berkesetaraan' etikakeilmuan' dan etika lingkungan untuk diadikan a,uan dasar dalam penyelenggaraan ke)idupanberbangsa dan bernegara sesuai dengan ara) kebiakan dan kaida) pelaksanaannya' sertameni!ai seluru) pembentukan undang-undang.16. Mengapa dalam setiap pemba)asan #++ AP5 (le) Presiden dan "P# )arus untukmengatur dengan memper)atikan pertimbangan "P"$ Ja!aban% mekanisme AP5 yang

menuntut akuntabilitas dan transparansi pengel(laan keuangan negara karena muatan AP5merupakan gambaran utu) tentang pelaksanaan dan tanggung a!ab pengel(laan keuangannegara yang Karena AP5 dituukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakansala) satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasi(nal dan ada bagian-bagianyang berkaitan dengan pembangunan daera).13. Jelaskan mengapa MP# tidak lagi memiliki !e!enang menetapkan Implikasi Peruba)angaris-garis besar daripada )aluan negara$ Ja!aban% pasal 1 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar 1234' MP# tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembagatertinggi negara. Implikasi dari Pemili)an Presiden dan Gakil Presiden yang dilakukan se,aralangsung (le) rakyat. Presiden melaksanakan pr(gram sebagaimana dituangkan dalamkampanye pada pr(ses PILP#ES.14. Jelaskan mengapa lembaga "e!an Pertimbangan Agung di)apus$ apaka) masi) ada

institusi yang melaksanakan &ungsi pertimbangan kepada Alasan% * Meningkatkan e&isiensi dane&ekti>itas Presiden$ Ja!aban% penyelenggaraan negara karena kedudukan "PA yang setaradengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. * Penetapan pertimbangan"PA dilakukan melalui mekanisme dan pr(sedur se)ingga membutu)kan !aktu dan )al inidipandang kurang e&&ekti& apabila Presiden memerlukan ungsi Pertimbangan dapat diberikan(le) pertimbangan yang ,epat. suatu de!an pertimbangan yang berkedudukan di ba!a)Presiden dan dibentuk (le) Presiden.14. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MP#S (m(r ??89MP#S912 tentangPembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru)Gilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan SetiapKegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran K(munis9Mar


4/37

bagian dari upaya dapat berlaku adil dan pr(&esi(nal. penyelenggaraan kekuasaan ke)akimandalam rangka menegakkan negara )ukum' dimana sesuatu yang si&atnya strategis untukmenegakkan keadilan )arus senantiasa dika!al se,ara k)usus.17. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara mempri(ritaskan anggaran pendidikansekurang-kurangnya 0: dua pulu) persen/ dari AP5 dan AP5"; Ja!ab% * Implementasidari penyelenggaraan prinsip dem(krasi pendidikan= * Merupakan sikap bangsa dan negara

untuk mempri(ritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya men,erdaskan ke)idupanbangsa dan memaukan kebudayaan nasi(nal= * "alam rangka upaya pemerinta) untukmembiayai pendidikan dasar dan ke!aiban !arga negara mengikuti pendidikan dasar.1@. Sebutkan indikat(r 5ersatu dalam 8isi Ind(nesia Masa "epan sebagaimana ter,antumdalam Ketetapan MP# (m(r 8II9MP#90::1; Ja!ab% ( meningkatnya semangat persatuan dankerukunan bangsa= ( meningkatnya t(leransi' kepedulian' dan tanggung a!ab s(sial= (berkembangnya budaya dan perilaku sp(rti& serta meng)argai dan menerima perbedaan dalamkemaemukan= ( berkembangnya semangat anti kekerasan= ( berkembangnya dial(g se,ara!aar dan saling meng)(rmati antar kel(mp(k dalam masyarakat.12. Jelaskan makna pemili)an umum dilaksanakan se,ara langsung' umum' bebas' ra)asia'

uur' dan adil; Ja!ab% * Langsung% penyampaian suara dalam pemili)an umum' dilaksanakandengan tanpa di!akilkan. * +mum % menamin kesempatan yang berlaku menyeluru) bagi

semua !arga negara' tanpa diskriminasi berdasarkan suku' agama' ras' g(l(ngan' eniskelamin' kedaera)an' pekeraan' dan status s(sial. * 5ebas % seluru) !arga negara bebasmenentukan pili)an tanpa ada inter>ensi dari pi)ak manapun. * #a)asia % pili)an rakyat diaminkera)asiaannya. * Juur % penyelenggara' peserta' dan rakyat menyelenggarakan pemiludengan uur. * Adil % Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan.0:. Jelaskan pr(ses penyusunan Anggaran Pendapatan dan 5elana egara dan bagaimanaapabila "P# tidak menyetuui #AP5 yang diaukan pemerinta)$ Ja!ab%01. Jelaskan ara) p(litik ek(n(mi nasi(nal untuk me!uudkan dem(krasi ek(n(mi dan e&isiensinasi(nal yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MP# (m(r ?8I9MP#9122@; Ja!aban% Men,iptakan struktur ek(n(mi nasi(nal agar ter!uud pengusa)amenenga) yang kuat dan besar umla)nya' serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yangsaling menguntungkan antar pelaku ek(n(mi yang meliputi usa)a ke,il' menenga) dan

k(perasi' usa)a besar s!asta' dan 5+M yang saling memperkuat.00. Jelaskan pengertian kekuasaan ke)akiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan )ukum dan keadilan; Ja!aban% * Kekuasaanke)akiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya ba)!a lembaga yang memegangkekuasaan ke)akiman' dalam menalankan tugas dan !e!enangnya bebas dari pengaru)pi)ak manapun demi me!uudkan peradilan bebas dari inter>ensi guna menegakkan )ukumdan keadilan' )al ini sealan dengan dianutnya prinsip Ind(nesia sebagai negara )ukum. *Peradilan dalam rangka menegakan )ukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan )ukumyang berlaku.06. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan ab(lisi' dan mengapa dalam memberikanamnesti dan ab(lisi' Presiden )arus memper)atikan Amnesti% Pengampunan pertimbangandari "e!an Per!akilan #akyat; Ja!ab% yang diberikan kepada sese(rang atau sekel(mp(k

(rang yang diduga melakukan pelanggaran )ukum dan kepadanya belum di pr(sesdalam Ab(lisi% Peng)entian pr(ses peradilan kepada sese(rang atau peradilan. sekel(mp(k(rang yang diduga tela) melakukan pelanggaran )ukum' dan kepadanya tela) dipr(ses melaluilembaga peradilan yang kemudian Alasan% karena si&atnya lebi) ,enderung padadi)entikan. pers(alan9pertimbangan p(litik' dimana "P# merupakan lembaga yangmere&resentasikan lembaga per!akilan9lembaga p(litik.= merupakan penabaran dari prinsip,)e,ks and balan,es system03. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan re)abilitasi' dan mengapa dalammemberikan grasi dan re)abilitasi' Presiden )arus memper)atikan rasi% Pengurangan


5/37

)ukuman pertimbangan dari Ma)kama) Agung; Ja!ab% atau pengampunan yang diberikanPresiden kepada sese(rang atau sekel(mp(k (rang dan kepadanya tela) memiliki putusan)ukum tetap dari #e)abilitasi% Pemuli)an nama baik dari Presiden kepadapengadilan. sese(rang atau sekel(mp(k (rang yang melanggar )ukum dan tela) memilikiputusan tetap dari pengadilan' tetapi dikemudian )ari ternyata terbukti Alasan% karena si&atnyalebi) ,enderung pada tidak bersala). pers(alan9pertimbangan )ukum' dimana MA adala)

lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan= merupakan penabaran dari prinsip ,)e,ksand balan,es system04. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MP#S (m(r ??89MP#S912 tentangPembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru)Gilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan SetiapKegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran a)am atau aaranK(munisme dalam K(munis9Mar


6/37

daera)' pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daera)' pengel(laan sumber dayaalam dan sumber daya ek(n(mi lainnya' serta yang berkaitan dengan perimbangan keuanganpusat daera). Ja!ab% Sala)2. "i dalam Ketetapan MP# #I (m(r 8II9MP#90::: yang mengatur tentang Peran Tentaraasi(nal Ind(nesia dan Peran Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia' ditegaskan ba)!a peranTentara asi(nal Ind(nesia sebagai alat perta)anan negara' bertugas p(k(k menegakkan

kedaulatan negara' keutu)an !ilaya) egara Kesatuan #epublik Ind(nesia yang berdasarkanPan,asila dan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' melindungisegenap bangsa dan seluru) tumpa) dara) Ind(nesia dari an,aman dan gangguan ter)adapkeutu)an bangsa dan negara' serta memeli)ara keamanan di dalam negeri. Ja!ab% Sala)1:. Tugas pembantuan adala) penugasan dari Pemerinta) pusat kepada daera) dan9ataudesa' dari pemerinta) pr(>insi kepada kabupaten9k(ta dan9atau desa' serta dari pemerinta)kabupaten9k(ta kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ja!ab% 5enar 11. Sala) satu persyaratan se(rang ,al(n Presiden dan ,al(n Gakil Presiden adala) mendapatdukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan &(t(k(pi Kartu Tanda Penduduk dan tandatangan. Ja!ab% Sala)10. MP# !aib member)entikan Presiden dan9atau Gakil Presiden ika MK suda) memeriksa'memutus' dan mengadili ba)!a memang terbukti Presiden dan9atau Gakil Presiden tela)

melakukan pelanggaran )ukum sebagaimana diatur dalam +ndang-+ndang "asar egara#epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala)16. Jika Peraturan Pemerinta) sebagai Pengganti +ndang-+ndang tidak mendapat persetuuan"P#' sedangkan Presiden menilai keadaan meng)aruskan tetap adanya peraturan tersebut'maka Peraturan Pemerinta) sebagai Pengganti +ndang-+ndang tersebut dinyatakan tetapberlaku. Ja!ab% Sala)13. Sesuai dengan Ketetapan MP# #I (m(r 8II9MP#90::: tentang Peran Tentara asi(nalInd(nesia dan Peran Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia' Tentara asi(nal Ind(nesiadipimpin (le) se(rang Panglima yang diangkat dan diber)entikan (le) Presiden setela)mendapat persetuuan "e!an Per!akilan #akyat. Ja!ab% 5enar 14. Angg(ta Tentara asi(nal Ind(nesia tidak menggunakan )ak memili) dan dipili). "engandemikian' angg(ta Tentara asi(nal Ind(nesia tidak dapat menduduki abatan sipil !alaupun

yang bersangkutan tela) mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Ja!ab% Sala)1. Setela) peruba)an' +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 terdiridari Pembukaan dan Pasal-pasal. Ja!ab% 5enar 17. al(n Presiden dan ,al(n Gakil Presiden tidak mesti se(rang !arga negara Ind(nesiaseak kela)irannya' karena yang paling utama adala) tidak perna) menerima ke!arganegaraanlain karena ke)endaknya sendiri. Ja!ab% Sala)1@. +sa)a perta)anan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem perta)anan dankeamanan rakyat semesta (le) rakyat sebagai kekuatan utama' dan Tentara asi(nalInd(nesia serta Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia sebagai kekuatan pendukung. Ja!ab%Sala)12. Sala) satu tuuan pembentukan Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6 adala) menetapkankeberadaan eksistensi/ dari Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I untuk saat ini dan masa

yang akan datang. Ja!ab% 5enar 0:. Pa)la!an Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MP#S (m(r ??I?9MP#S912 adala) setiap k(rban peruangan menegakkan dan melaksanakan amanatpenderitaan rakyat yang tela) gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Ind(nesia padata)un 1234. Ja!ab% Sala)01. Sala) satu latar belakang dilakukannya peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234 adala)karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum ,ukup didukungketentuan k(nstitusi. Ja!ab% 5enar


7/37

00. Pada saat rapat paripurna MP#' Presiden dan9atau Gakil Presiden tidak mendapatkesempatan untuk memberikan penelasan atas pendapat "P# dan putusan MK ba)!a dirinyatela) melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam +ndang-+ndang "asar egara#epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala)06. Peruba)an +ndang-+ndang "asar men,akup pasal-pasal' (le) sebab itu pasal-pasal yangmengatur mengenai bendera' lagu kebangsaan' dan lambang negara dapat dilakukan

peruba)an. Ja!ab% benar 03. Substansi Pasal 3 Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan MP#S danKetetapan MP# #I yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Ja!ab% Sala)04. Ketetapan MP# #I (m(r ?III9MP#9122@ tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden danGakil Presiden #epublik Ind(nesia adala) ,(nt() Ketetapan MP# #I yang di,abut dandinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MP# #I tersebut tela) berak)ir masa berlakunya.Ja!ab% Sala)0. Pemberlakuan kembali +ndang-+ndang "asar 1234 ditetapkan melalui "ekrit Presidentanggal 4 Juli 1242 serta dikuku)kan se,ara aklamasi pada tanggal 00 Juli 1242 (le) MP#S.Ja!ab% Sala)07. ang ber)ak mengaukan ,al(n Presiden dan ,al(n Gakil Presiden adala) partai p(litik ataugabungan partai p(litik yang ada di Ind(nesia. Ja!ab% Sala)

0@. "alam )al ran,angan undang-undang yang tela) disetuui bersama tidak disa)kan (le)Presiden dalam !aktu tiga pulu) )ari semenak ran,angan undang-undang tersebut disetuui'maka ran,angan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak b(le) diundangkan.Ja!ab% Sala)02. Peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #Idari ta)un 12: sampai dengan ta)un 0::0 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Perali)an+ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala)6:. Pembentukan sebua) pr(>insi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 4 lima/kabupaten9k(ta. Ja!ab% 5enar 61. Kesepakatan dasar MP# untuk tetap memperta)ankan bentuk negara kesatuan yakniegara Kesatuan #epublik Ind(nesia didasari pertimbangan ba)!a negara Ind(nesia suda)lama diaa) (le) 5elanda. Ja!ab% Sala)

60. Ketentuan ba)!a ,al(n Presiden dan Gakil Presiden diusulkan (le) partai p(litik ataugabungan partai p(litik peserta pemili)an umum tidak menutup peluang mun,ulnya ,al(nPresiden dan Gakil Presiden dari kalangan n(n partai sepanang diusulkan (le) partai p(litikatau gabungan partai p(litik peserta pemili)an umum. Ja!ab% 5enar 66. akir miskin dan anak-anak terlantar dipeli)ara (le) pemerinta). Ja!ab% Sala)63. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' MP#masi) dapat mengeluarkan Ketetapan MP# yang bersi&at mengatur regeling/. Ja!ab% Sala)64. Ketetapan MP# #I (m(r ?I9MP#9122@ tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan5ebas KK dikel(mp(kkan ke dalam Pasal 3 Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6' yaituKetetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I yang dinyatakan masi) berlaku sampai denganterbentuknya undang-undang. Karena suda) ada undang-undang tentang PemberantasanTindak Pidana K(rupsi' maka Ketetapan MP# #I (m(r ?I9MP#9122@ dinyatakan suda) tidak

berlaku lagi. Ja!ab% Sala)6. ang dimaksud dengan sistem ,)e,ks and balan,es adala) saling menga!asi danmengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan !e!enangnya sesuaidengan ketentuan +ndang-+ndang "asar 1234. Ja!ab% 5enar 67. #apat MP# dinyatakan sa) !alaupun )anya di)adiri (le) angg(ta MP# yang berasal dariangg(ta "P#' sepanang ku(rum rapat tela) terpenu)i. Ja!ab% 5enar 6@. #e)abilitasi adala) pemuli)an nama baik sese(rang yang tela) menalani )ukuman akibatdugaan pelanggaran )ukum yang dilakukannya tetapi di kemudian )ari ternyata yangbersangkutan dinyatakan tidak bersala). Ja!ab% benar


8/37

62. Substansi Pasal 0 Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan MP#S danKetetapan MP# #I yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Ja!ab% Sala)3:. "i dalam Ketetapan MP# #I (m(r ?89MP#9122@ tentang Penyelenggaraan Ot(n(mi"aera)= Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan=serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik

Ind(nesia' yang ber!enang mengel(la sumber daya nasi(nal dan bertanggung a!abmemeli)ara kelestarian lingkungan adala) Pemerinta) Pusat. Ja!ab% Sala)31. Sebelum peruba)an' +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 terdiridari Pembukaan' 5atang Tubu)' dan Penelasan. Ja!ab% 5enar 30. Amnesti adala) pengampunan yang diberikan (le) Presiden kepada sese(rang atausekel(mp(k (rang yang diduga tela) melakukan pelanggaran )ukum dan kepadanya tela)dilakukan pr(ses peradilan' tetapi belum ada putusan )ukum yang bersi&at tetap. Ja!ab% sala)36. Presiden ber!enang mensa)kan undang-undang yang tela) diba)as dan disetuui bersamaantara "P# dengan Presiden menadi undang-undang. Ja!ab% 5enar 33. Ketetapan MP#S (. ??89MP#S912 tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia'Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Gilaya) egara #epublik Ind(nesia bagiPartai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau

Mengembangkan a)am atau Aaran K(munisme9Mar


9/37

43. Putusan untuk menguba) pasal-pasal +ndang-+ndang "asar dilakukan denganpersetuuan sekurang-kurangnya lima pulu) persen ditamba) satu dari umla) angg(ta MaelisPermusya!aratan #akyat yang )adir dalam Sidang Maelis Permusya!aratan #akyat. Ja!ab%Sala)44. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' MP#)anya dapat mengeluarkan Ketetapan MP# yang bersi&at penetapan bes,)ikking/ Ja!ab%

benar 4. Sala) satu latar belakang dilakukannya peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234 adala)karena Presiden memiliki !e!enang yang sangat terbatas untuk mengatur )al-)al pentingdengan undang-undang. Ja!ab% Sala)47. Presiden menyatakan keadaan ba)aya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan ba)ayaditetapkan dengan Peraturan Pemerinta). Ja!ab% Sala)4@. egara Kesatuan #epublik Ind(nesia TE#"I#I "A#I daera)-daera) pr(>insi dan daera)pr(>insi itu dibagi atas kabupaten dan k(ta' yang tiap-tiap pr(>insi' kabupaten' dan k(ta itumempunyai pemerinta)an daera)' yang diatur dengan undang-undang. Ja!ab% Sala)42. Substansi Pasal Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan MP#S danKetetapan MP# #I yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan )ukum lebi) lanut' baikkarena bersi&at &inal einmalig/' maupun tela) selesai dilaksanakan. Ja!ab% 5enar

:. Sesuai dengan Ketetapan MP# (m(r III9MP#90:::' Keputusan Presiden adala) peraturanperundang-undangan yang bersi&at mengatur yang dibuat (le) Presiden untuk menalankan&ungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasipemerinta)an. Ja!ab% 5enar 1. Pemberlakuan kembali +ndang-+ndang "asar 1234 ditetapkan melalui "ekrit Presidentanggal 4 Juli 1242 serta dikuku)kan se,ara aklamasi pada tanggal 00 Juli 1242 (le) "e!anPer!akilan #akyat. Ja!ab% 5enar 0. al(n Presiden dan ,al(n Gakil Presiden )arus se(rang !arga negara Ind(nesia seakkela)irannya dan tidak perna) menerima ke!arganegaraan lain karena ke)endaknya sendiri.Ja!ab% 5enar 6. Sala) satu urusan yang tidak dilimpa)kan kepada daera) dalam rangka pelaksanaan(t(n(mi daera) adala) urusan agama. Ja!ab% 5enar

3. "engan peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' maka)anya Ketetapan MP#S saa yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Ja!ab% Sala)4. Galaupun masi) ada Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I yang dinyatakan masi)berlaku' tetapi dengan adanya +ndang-+ndang (m(r 1: Ta)un 0::3 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan' Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I tidak dapat lagidiadikan sebagai ruukan se,ara yuridis. Ja!ab% Sala). +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 yang diberlakukan kembalimelalui "ekrit Presiden 4 Juli 1242 di,antumkan dalam Lembaran egara (m(r 74 Ta)un1242. Ja!ab% 5enar 7. Sala) satu sebab Presiden dan9atau Gakil Presiden diber)entikan (le) MP# atas usul "P#adala) apabila Presiden dan9atau Gakil Presiden tela) melakukan pelanggaran )ukum berupapengk)ianatan ter)adap negara. Ja!ab% 5enar

@. Fasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan 5adan Pemeriksa Keuangandisera)kan kepada Maelis Permusya!aratan #akyat' "e!an Per!akilan #akyat' "e!anPer!akilan "aera)' dan "e!an Per!akilan #akyat "aera)' sesuai dengan ke!enangannya.Ja!ab% Sala)2. Penempatan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 dalamLembaran egara #epublik Ind(nesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Ja!ab% 5enar 7:. Ketetapan MP#S (. ??89MP#S912 tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia'Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Gilaya) egara #epublik Ind(nesia bagiPartai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau


10/37

Mengembangkan a)am atau Aaran K(munisme9Mar


11/37

@4. Ketetapan MP# #I (m(r 89MP#90::: tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuanasi(nal menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan >isi Ind(nesia masa depan yangkemudian )arus dis(sialisasikan melalui pr(ses pembudayaan untuk menumbu)kan kesadaranter)adap >isi tersebut. Ja!ab% Sala)@. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234' MP# merupakan lembaga negara yangberkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Ja!ab% 5enar

@7. Pengambilan putusan MP# berdasarkan musya!ara) untuk men,apai mu&akatbertentangan dengan rumusan Pasal 0 ayat 6/ +ndang-+ndang "asar 1234 yang menyatakan'Segala putusan MP# ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Ja!ab% Sala)@@. Se(rang anak yang la)ir dari (rang asing yang suda) menadi !arga negara Ind(nesiadiperb(le)kan menadi ,al(n Presiden dan ,al(n Gakil Presiden sepanang persyaratan yangditentukan +ndang-+ndang "asar 1234 dipenu)inya. Ja!ab% 5enar @2. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar' tanda asa' dan lain-laintanda ke)(rmatan suda) terbentuk' maka Ketetapan MP#S (m(r ??I?9MP#S912 tentangPengangkatan Pa)la!an Ampera menadi tidak berlaku lagi. Ja!ab% 5enar 2:. Sala) satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MP# #I (m(r 8I9MP#90::: adala)Ketetapan MP# yang mengatur tentang Pemisa)an Tentara asi(nal Ind(nesia dan Kep(lisianegara #epublik Ind(nesia adala) ba)!a peran s(sial p(litik dalam d!i&ungsi A5#I

menyebabkan teradinya penyimpangan peran dan &ungsi Tentara asi(nal Ind(nesia danKep(lisian egara #epublik Ind(nesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendidem(krasi dalam ke)idupan berbangsa' bernegara' dan bermasyarakat. Ja!ab% 5enar 21. Sala) satu latar belakang dilakukannya peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234 adala)karena kekuasaan tertinggi di tangan MP#. Ja!ab% 5enar 20. "engan masuknya rumusan (rang asing yang tinggal di Ind(nesia sebagai pendudukInd(nesia' (rang asing yang menetap di !ilaya) Ind(nesia mempunyai status )ukum sebagaipenduduk Ind(nesia. Ja!ab% 5enar 26. Tentara asi(nal Ind(nesia sebagai alat negara yang menaga keamanan dan ketertibanmasyarakat bertugas melindungi' mengay(mi' melayani masyarakat' serta menegakkan )ukum.Ja!ab% Sala)23. Ketetapan MP# #I (m(r ?8I9MP#9122@ tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka

"em(krasi Ek(n(mi' dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. "engan demikian diInd(nesia tidak b(le) ada lagi pengusa)a besar dan 5adan +sa)a Milik egara yang diberikankesempatan untuk berusa)a dan mengel(la sumber daya alam. Ja!ab% Sala)24. Ketetapan MP# #I (m(r ?8II9MP#9122@ tentang Fak Asasi Manusia adala) ,(nt()Ketetapan MP# #I yang di,abut dan dinyatakan tidak berlaku karena tela) diatur di dalam+ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% 5enar 2. Kata PEM5+KAA merupakan penyebutan resmi untuk menunuk Pembukaan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Istila) lain yang dipakai adala)M+KA"IMAF sebagaimana ter,antum dalam naska) asli +ndang-+ndang "asar egara#epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala)27. MP# terdiri dari angg(ta "P# dan angg(ta "P"' serta sebagian angg(ta yang diangkat(le) Presiden. Ja!ab% Sala)

2@. al(n Presiden dan Gakil Presiden dapat diusulkan (le) gabungan partai p(litik pesertapemili)an umum dimaksudkan untuk membangun kesepa)aman' kebersamaan' dan kesatuandi kalangan partai-partai p(litik dalam melakukan peruangan p(litik. Ja!ab% 5enar 22. Ku(rum rapat bagi MP# untuk mengambil keputusan atas usul pember)entian Presidendan9atau Gakil Presiden adala) di)adiri sekurang-kurangnya N dari umla) angg(ta MP#.Ja!ab% 5enar 1::. Ketetapan MP# #I (m(r ?8I9MP#9122@ tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka"em(krasi Ek(n(mi' dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. "engan demikian' pinamanluar negeri (le) pi)ak s!asta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas sepengeta)uan


12/37

pemerinta) karena pemerinta) merupakan penamin atas utang-utang s!asta tersebut. Ja!ab%Sala)1:1. Peserta pemili)an umum untuk memili) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat dan angg(ta"e!an Per!akilan #akyat "aera) adala) partai p(litik. Ja!ab% 5enar 1:0. Menteri Luar egeri' Menteri "alam egeri' dan Menteri Keuangan adala) pelaksanatugas kepresidenan ika Presiden dan Gakil Presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau

tidak dapat melakukan ke!aibannya dalam masa abatannya se,ara bersamaan. Ja!ab% Sala)1:6. Paak dan pungutan lain yang bersi&at memaksa untuk keperluan negara diatur denganPeraturan Pemerinta). Ja!ab% Sala)1:3. Sala) satu substansi Ketetapan MP# #I (m(r ?89MP#9122@ tentang PenyelenggaraanOt(n(mi "aera)= Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang5erkeadilan= serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egaraKesatuan #epublik Ind(nesia adala) pengaturan' pembagian' dan peman&aatan sumber dayanasi(nal antara pusat dan daera) dilaksanakan se,ara adil untuk kemakmuran masyarakatdaera) dan bangsa se,ara keseluru)an. "engan demikian' setiap daera) )arus mendapatkananggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daera). Ja!ab% Sala)1:4. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r 8III9MP#90::1 tentang#ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an KK adala) membentuk

undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasanmendapatkan in&(rmasi. Ja!ab% 5enar 1:. 5agi sese(rang yang menderita sakit' maka yang bersangkutan dapat me!akilkan )akpili)nya kepada sese(rang yang diper,ayainya dalam pemili)an umum.Ja!ab% Sala)1:@. Kata PEM5+KAA merupakan penyebutan resmi untuk menunuk Pembukaan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Istila) lain yang dipakai adala)P#EAM5+LE sebagaimana ter,antum dalam naska) asli +ndang-+ndang "asar egara#epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% 5enar 1:2. Adanya ketentuan usul pember)entian Presiden dan9atau Gakil Presiden dapat diaukan(le) "P# kepada MP# )anya dengan terlebi) da)ulu mengaukan permintaan kepada MKdilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling menga!asi dan saling mengimbangi

antarlembaga negara' serta pa)am mengenai negara )ukum. Ja!ab% 5enar 11:. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r 8III9MP#90::1 tentang#ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an KK adala) membentukundang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman.Ja!ab% 5enar 111. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r I?9MP#90::1 tentang Pembaruan

Agraria dan Pengel(laan Sumber "aya Alam adala) menugaskan kepada "P# bersamaPresiden untuk segera mengatur lebi) lanut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengel(laansumber daya alam serta men,abut' menguba) dan9atau mengganti semua undang-undang danperaturan pelaksanaannya yang tidak sealan dengan Ketetapan MP# #I ini. Ja!ab% 5enar 110. Sala) satu !e!enang Ma)kama) Agung adala) mengui peraturan perundang-undangandi ba!a) undang-undang ter)adap undang-undang. Ja!ab% 5enar

116. al(n )akim agung diusulkan (le) Ketua Ma)kama) Agung kepada "e!an Per!akilan#akyat untuk mendapatkan persetuuan dan selanutnya ditetapkan sebagai )akim agung (le)Presiden. Ja!ab% Sala)113. Angg(ta K(misi udisial diangkat dan diber)entikan (le) Presiden dengan memper)atikanpertimbangan "e!an Per!akilan #akyat. Ja!ab% Sala)114. Sala) satu substansi dari Ketetapan MP# #I (m(r ?I9MP#9122@ tentang Penyelenggaraegara yang 5ersi) dan 5ebas KK adala) untuk meng)indarkan praktek-praktek KK'sese(rang yang diper,aya menabat suatu abatan dalam penyelenggaraan negara )arus


13/37

bersumpa) sesuai dengan agamanya' )arus mengumumkan dan bersedia diperiksakekayaannya sebelum dan setela) menabat. Ja!ab% 5enar 11. Ketetapan MP# #I (m(r ?8I9MP#9122@ tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka"em(krasi Ek(n(mi' dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerinta) berke!aibanmend(r(ng keberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi) memberikan kesempatan dukungan danpengembangan ek(n(mi usa)a besar untuk memper,epat pertumbu)an ek(n(mi dan

karenanya dapat segera meningkatkan kesea)teraan rakyat. Ja!ab% Sala)117. Jika Ma)kama) K(nstitusi dipandang tela) keliru dalam memutus suatu perkara' makamasi) terdapat upaya )ukum agar Ma)kama) K(nstitusi melakukan peninauan kembali atasputusan yang tela) di)asilkannya. Ja!ab% Sala)11@. Keputusan MP# atas usul pember)entian Presiden dan9atau Gakil Presiden )arus diambildalam rapat paripurna MP# yang di)adiri sekurang-kurangnya N dari umla) angg(ta MP# dandisetuui (le) sekurangnya-kurangnya 096 dari umla) angg(ta yang )adir. Ja!ab% 5enar 112. Pemili)an umum diselenggarakan untuk memili) angg(ta Maelis Permusya!aratan#akyat' "e!an Per!akilan #akyat' "e!an Per!akilan "aera)' Presiden dan Gakil Presiden'dan "e!an Per!akilan #akyat "aera). Ja!ab% Sala)10:. Sesuai dengan Ketetapan MP# #I (m(r III9MP#90::: tentang Sumber Fukum dan Tata+rutan Peraturan Perundang-+ndangan' Ma)kama) K(nstitusi ber!enang mengui undang-

undang ter)adap +ndang-+ndang "asar 1234. Ja!ab% Sala)101. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r 8III9MP#90::1 tentang#ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an KK adala) membentukundang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kea)atanter(rganisasi. Ja!ab% 5enar 100. Ketetapan MP# #I (m(r ?III9MP#9122@ tentang Pembatasan Masa Jabatan Presidendan Gakil Presiden #epublik Ind(nesia adala) ,(nt() Ketetapan MP# #I yang di,abut dandinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MP# #I tersebut tela) berak)ir masa berlakunya.Ja!aban% Sala).106. Presiden dan Gakil Presiden memegang abatan selama lima ta)un' dan sesuda)nyadapat dipili) kembali dalam abatan yang sama' )anya untuk satu kali masa abatan. angdimaksud dengan C0 dua/ kali masa abatan dalam abatan yang samaD adala) yang

bersangkutan belum perna) menabat dalam abatan yang sama selama dua kali masa abatan'se,ara berturut-turut. Sedangkan ika tidak berturut-turut' maka yang bersangkutan dapatkembali di,al(nkan sebagai ,al(n Presiden atau Gakil Presiden. Ja!aban% Sala).103. Sala) satu ,iri dari negara )ukum adala) penegakan )ukum dengan ,ara yang tidakbertentangan dengan )ukum atau lebi) dikenal dengan sebutan "ue pr(,ess (& la!. Ini berarti'sese(rang tidak dapat diatu)i )ukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidakterdapat aturan yang mengatur tentang )al tersebut. Ja!aban% 5enar.104. Pasal A ayat 4/ +ndang +ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234menegaskan' tata ,ara pelaksanaan pemili)an Presiden dan Gakil Presiden lebi) lanut diatur dalam undang-undang. "engan demikian' perlu dibuat ketentuan yang k)usus mengatur mengenai tata ,ara pelaksanaan pemili)an Presiden dan Gakil Presiden. Ja!aban% Sala).10. Sebelum dilakukan peruba)an ter)adap +ndang-+ndang "asar egara #epublik

Ind(nesia Ta)un 1234' pr(ses pember)entian Presiden dan9atau Gakil Presiden )anya melaluipr(ses p(litik' tanpa ada pembuktian terlebi) da)ulu (le) pengadilan ba)!a Presiden dan9atauGakil Presiden tela) melakukan pelanggaran )ukum. Ja!aban% 5enar.107. Ketetapan MP# #I (m(r III9MP#9122@ tentang Pemili)an +mum merupakan sala) satuKetetapan yang masuk dalam kateg(ri Pasal 1 Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6 yangdi,abut dan dinyatakan tidak berlaku karena tela) diatur di dalam +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!aban% Sala).10@. Sebelum dilakukan peruba)an ter)adap +ndang-+ndang "asar egara #epublikInd(nesia Ta)un 1234' seluru) lembaga tinggi negara' yaitu Presiden' "e!an Per!akilan


14/37

#akyat' "e!an Pertimbangan Agung' Ma)kama) Agung' dan 5adan Pemeriksa Keuangan'!aib menyampaikan lap(ran setiap ta)un kepada MP# atas pelaksanaan aris-garis 5esar Faluan egara dan Ketetapan MP# lainnya. Ja!aban% 5enar.102. Segala putusan MP# diupayakan seau) mungkin dengan alan musya!ara) untukmen,apai mu&akat. Putusan dengan suara terbanyak ditempu) apabila alan musya!ara) untukmen,apai mu&akat suda) tidak mungkin ditempu) karena adanya perbedaaan pendapat yang

sulit didekatkan atau karena &akt(r !aktu. Ja!aban% 5enar.16:. Sebelum dilakukan peruba)an ter)adap +ndang-+ndang "asar egara #epublikInd(nesia Ta)un 1234' sesuai dengan ketentuan Pasal 0 ayat 0/' Maelis Permusya!aratan#akyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima ta)un di ibuk(ta negara' dan b(le) bersidanglebi) dari sekali dengan mengadakan persidangan istime!a. Sidang Istime!a MP# diadakan)anya untuk member)entikan Presiden dan9atau Gakil Presiden. Ja!aban% Sala).161. +ntuk menalankan undang-undang sebagaimana mestinya' Presiden menetapkanPeraturan Pemerinta). "engan demikian' Presiden )anya b(le) menetapkan PeraturanPemerinta) sepanang diperinta)kan (le) undang-undang. Ja!aban% 5enar.160. Tata urutan peraturan perundang-undangan #epublik Ind(nesia sebagaimana diatur dalamKetetapan MP# #I (m(r III9MP#90::: adala)% +ndang +ndang "asar 1234' Ketetapan MP##I' +ndang-+ndang9Peraturan Pemerinta) Pengganti +ndang-+ndang' Peraturan Pemerinta)'

Keputusan Presiden' Peraturan "aera). Ja!aban% Sala).166. +ntuk menalankan undang-undang sebagaimana mestinya' Presiden menetapkanPeraturan Pemerinta). Selain itu' untuk menalankan undang-undang' Presiden uga dapatmenetapkan Peraturan Presiden. Ja!aban% 5enar.163. Pasangan ,al(n Presiden dan Gakil Presiden diusulkan (le) partai p(litik atau gabunganpartai p(litik peserta pemili)an umum. "engan demikian' sese(rang yang tidak masuk dalamkeangg(taan partai p(litik tidak dapat di,al(nkan sebagai ,al(n Presiden dan9atau ,al(n GakilPresiden. Ja!aban% Sala).164. Pasangan ,al(n Presiden dan Gakil Presiden yang mendapatkan suara lima pulu) persendari umla) suara dalam pemili)an umum dengan sedikitnya dua pulu) persen suara di setiappr(>insi yang tersebar di lebi) dari setenga) umla) pr(>insi di Ind(nesia' dilantik menadiPresiden dan Gakil Presiden. Ja!aban% Sala).

16. Sebelum memangku abatannya' Presiden dan Gakil Presiden bersumpa) menurutagamanya' atau berani dengan sunggu)-sunggu) di )adapan sidang paripurna MaelisPermusya!aratan #akyat. Jika Maelis Permusya!aratan #akyat tidak dapat bersidang'Presiden dan Gakil Presiden bersumpa) menurut agamanya' atau berani dengan sunggu)-sunggu) di )adapan pimpinan Maelis Permusya!aratan #akyat dengan disaksikan (le)pimpinan Ma)kama) Agung. Ja!aban% Sala).

SOAL #E5+TA1. Setela) peruba)an' +ndang-+ndang "asar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumla)5ab' Pasal' dan Ayat dalam +ndang-+ndang "asar setela) diuba) adala) Ja!ab% 01 5ab' 76Pasal' dan 17: Ayat

0. ang dimaksud dengan eHuality be&(re t)e la! adala) Semua !arga negara bersamaankedudukannya di dalam )ukum. Sedangkan yang dimaksud istila) due pr(,ess (& la! adala)Ja!ab% Penegakan )ukum dengan ,ara yang tidak bertentangan dengan )ukum6. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 89MP#90::: adala)tentang Ja!ab% Pemantapan Persatuan dan Kesatuan asi(nal3. 5entuk Pemerinta)an Ind(nesia adala) #epublik' sedangkan sistem pemerinta)annyaadala) Ja!ab% Presidensiil.4. #umusan Pasal 0 ayat 6/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Segala putusan MaelisPermusya!aratan #akyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.


15/37

. Setela) peruba)an ++"' MP# ber!enang mengeluarkan Ketetapan MP# yang bersi&atJa!ab% penetapan bes,)ikking/7. ang ber)ak mengusulkan pasangan ,al(n Presiden dan Gakil Presiden dalam pemili)anPresiden dan Gakil Presiden adala) Ja!ab% Partai P(litik atau abungan Partai P(litikpeserta pemili)an umum.@. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik

Ind(nesia (m(r ?8I9MP#9122@ tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(miadala) Ja!ab% Pemerinta) berke!aiban mend(r(ng keberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi)memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ek(n(mi' usa)a ke,il menenga)' dank(perasi sebagai pilar ek(n(mi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasi(naldalam rangka dem(krasi ek(n(mi sesuai )akikat Pasal 66 +ndang-+ndang "asar egara#epublik Ind(nesia Ta)un 1234. 2. Ku(rum rapat "e!an Per!akilan #akyat untuk mengaukan usul pember)entian Presidendan9atau Gakil Presiden adala) di)adiri (le) sekurang-kurangnya Ja!ab% 096 dari umla)angg(ta "e!an Per!akilan #akyat.1:. #umusan Pasal 7 +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Presiden tidak dapatmembekukan dan9atau membubarkan "e!an Per!akilan #akyat.11. +ntuk menalankan undang-undang' Presiden menetapkan Ja!ab% Peraturan Pemerinta).

10. Presiden memberi grasi dan re)abilitasi dengan memper)atikan pertimbangan Ma)kama) Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan ab(lisi Presiden memper)atikanpertimbangan Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat.16. "P# memiliki )ak interpelasi' )ak angket' dan )ak menyatakan pendapat. Fak interpelasiadala) Ja!ab% Adala) )ak "P# untuk meminta keterangan kepada Pemerinta) mengenaikebiakan Pemerinta) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada ke)idupanbermasyarakat dan bernegara.13. "e!an Per!akilan "aera) ikut memba)as ran,angan undang-undang yang berkaitandengan Ja!ab% (t(n(mi daera)= )ubungan pusat dan daera)= pembentukan' pemekaran' danpenggabungan daera)= pengel(laan sumber daya alam dan sumber daya ek(n(mi lainnya'serta perimbangan keuangan pusat dan daera).14. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 6 Ketetapan

MP# (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublikInd(nesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerinta)an )asil pemili)an umumta)un 0::3. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 3 adala). Ja!ab% Ketetapan MaelisPermusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat#epublik Ind(nesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.1. Pembukaan +ndang-+ndang "asar terdiri dari empat alinea. #umusan Alinea pertamaadala) Ja!ab% 5a)!a sesunggu)nya Kemerdekaan itu iala) )ak segala bangsa dan (le)sebab itu' maka penaa)an di atas dunia )arus di)apuskan' karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.17. 5entuk Pemerinta)an Ind(nesia adala) #epublik' sedangkan bentuk negaranya adala)Ja!ab% Kesatuan. 1@. #umusan Pasal 1 ayat 6/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% egara Ind(nesia

adala) negara )ukum.12. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 89MP#91222adala) tentang Ja!ab% Penentuan Pendapat di Tim(r Timur 0:. Ge!enang MP# sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat ber!enang menguba) dan menetapkan+ndang-+ndang "asar.01. #umusan Pasal A ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Presiden dan GakilPresiden dipili) dalam satu pasangan se,ara langsung (le) rakyat.


16/37

00. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 8I9MP#90::1adala) tentang Ja!ab% Etika Ke)idupan 5erbangsa06. Syarat terpili)nya pasangan ,al(n Presiden dan Gakil Presiden untuk dilantik menadiPresiden dan Gakil Presiden adala) Ja!ab% mendapatkan suara lebi) dari 4: persen dengansedikitnya 0: persen suara di setiap pr(>insi yang tersebar di lebi) dari setenga) umla)pr(>insi di Ind(nesia.

03. Substansi Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r ?I9MP#9122@ tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas K(rupsi' K(lusi' danep(tisme adala) Ja!ab% Perlu ber&ungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggaranegara' meng)indarkan praktek KK' serta upaya pemberantasan KK )arus dilakukan se,arategas ter)adap siapa pun uga. 04. "alam )al menyatakan perang' membuat perdamaian dan peranian dengan negara lain'Presiden )arus mendapatkan persetuuan dari Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat.0. Presiden memberi amnesti dan ab(lisi dengan memper)atikan pertimbangan "P#.Sedangkan dalam memberi grasi dan re)abilitasi Presiden memper)atikan pertimbanganJa!ab% Ma)kama) Agung. 07. "asar )ukum peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan MP#S danKetetapan MP# adala) Ja!ab% Pasal I Aturan Tamba)an +ndang-+ndang "asar egara

#epublik Ind(nesia Ta)un 12340@. Sebelum peruba)an +ndang-+ndang "asar' yang memegang kekuasaan membentukundang-undang adala) Presiden. Sedangkan setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat. 02. Peninauan Ter)adap Materi dan Status Fukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #Idari Ta)un 12: sampai dengan Ta)un 0::0 dituangkan dalam Ketetapan MP# #I (m(rJa!ab% Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6.6:. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r ?8I9MP#9122@adala) tentang Ja!ab% P(litik Ek(n(mi dalam #angka "em(krasi Ek(n(mi.61. Pembukaan +ndang-+ndang "asar terdiri dari empat alinea. #umusan Alinea Ketigaadala) Ja!ab% Atas berkat rak)mat Alla) ang Ma)a Kuasa dan dengan did(r(ngkan (le)keinginan lu)ur' supaya berke)idupan kebangsaan yang bebas' maka rakyat Ind(nesia

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.60. ang dimaksud dengan due pr(,ess (& la! adala) Penegakan )ukum dengan ,ara yangtidak bertentangan dengan )ukum. Sedangkan yang dimaksud istila) eHuality be&(re t)e la!adala) Ja!ab% Semua !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam )ukum66. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara #epublik Ind(nesia (m(r ??I?9MP#S912 adala) tentang Ja!ab% Pengangkatan Pa)la!an Ampera63. ang ber!enang mensa)kan undang-undang adala) Ja!ab% Presiden64. ang dimaksud dengan putusan MP# adala) Ja!ab% pr(duk )ukum MP# yang terdiriatas peruba)an dan penetapan +ndang-+ndang "asar' Ketetapan MP#' dan Keputusan MP#.6. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 8II9MP#90::1adala) tentang Ja!ab% 8isi Ind(nesia Masa "epan 67. MP# ber!enang memili) Presidendan9atau Gakil Presiden ika Ja!ab% Teradi kek(s(ngan abatan Presiden dan9atau Gakil

Presiden' baik karena mangkat' ber)enti' atau diber)entikan.6@. #umusan Pasal 7 +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Presiden dan Gakil Presidenmemegang abatan selama lima ta)un' dan sesuda)nya dapat dipili) kembali dalam abatanyang sama' )anya untuk satu kali masa abatan. 62. #umusan Pasal 1: +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Presiden memegangkekuasaan yang tertinggi atas Angkatan "arat' Angkatan Laut dan Angkatan +dara.3:. Substansi Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r ?89MP#9122@ tentang Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)= Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatanSumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan= serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera)


17/37

dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia adala) Ja!ab% Penyelenggaraan(t(n(mi daera) dengan memberikan ke!enangan yang luas' nyata dan bertanggung a!ab didaera) se,ara pr(p(rsi(nal di!uudkan dengan pengaturan' pembagian' dan peman&aatansumber daya nasi(nal yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daera). 31. #umusan Pasal 17 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Presiden dibantu (le)menteri-menteri negara.

30. Jika ran,angan undang-undang itu tidak mendapat persetuuan bersama' maka ran,anganundang-undang itu Ja!ab% Tidak b(le) diaukan lagi dalam persidangan "e!an Per!akilan#akyat masa itu.36. #umusan Pasal 065 +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Ma,am dan )arga mata uangditetapkan dengan undang-undang.33. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara #epublik Ind(nesia (m(r ??89MP#S912 adala) tentang Ja!ab% Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia' PernyataanSebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Gilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi PartaiK(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkana)am atau Aaran K(munis9Mar


18/37


19/37

untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerinta) bertaliandengan tugas dan !e!enang "P#.73. Pemili)an umum diselenggarakan setiap lima ta)un untuk memili) Ja!ab% angg(ta"e!an Per!akilan #akyat' "e!an Per!akilan "aera)' Presiden dan Gakil Presiden dan"e!an Per!akilan #akyat "aera).74. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 4 Ketetapan

MP# (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublikInd(nesia yang dinyatakan masi) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertibyang baru (le) Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia )asil pemili)an umumta)un 0::3.. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal adala). Ja!ab% Ketetapan MaelisPermusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat#epublik Ind(nesia yang tidak perlu dilakukan tindakan )ukum lebi) lanut' baik karena bersi&ateinmalig &inal/' tela) di,abut' maupun tela) selesai dilaksanakan.7. Sebelum peruba)an' +ndang-+ndang "asar terdiri atas Pembukaan' 5atang Tubu)' danPenelasan. Jumla) 5ab' Pasal' dan Ayat dalam +ndang-+ndang "asar sebelum diuba)adala) Ja!ab% 1 5ab' 67 Pasal' dan 32 Ayat.77. Peruba)an Keempat +ndang-+ndang "asar ditempatkan dalam Lembaran egara#epublik Ind(nesia n(m(r Ja!ab% Lembaran egara (m(r 13 ta)un 0::

7@. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r III9MP#90:::adala) tentang Ja!ab% Sumber Fukum dan Tata +rutan Peraturan Perundang-undangan72. Sesuai dengan ketentuan Pasal 0 ayat 1/ / +ndang-+ndang "asar egara #epublikInd(nesia Ta)un 1234' MP# terdiri dari Ja!ab% Angg(ta "P# dan Angg(ta "P".@:. #umusan Pasal 6 ayat 6/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% MaelisPermusya!aratan #akyat )anya dapat member)entikan Presiden dan9atau Gakil Presidendalam masa abatannya menurut +ndang-+ndang "asar.@1. Amanat Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6 untuk Ketetapan Maelis Permusya!aratan#akyat #epublik Ind(nesia (m(r III9MP#90::: tentang Sumber Fukum dan Tata +rutanPeraturan Perundang-undangan adala) Ja!ab% Memerinta)kan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.@0. #umusan Pasal 4 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Presiden menetapkan

peraturan pemerinta) untuk menalankan undang-undang sebagaimana mestinya@6. Ketetapan MP# adala) putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat ke dalamdan ke luar Maelis serta menggunakan n(m(r putusan Maelis' sedangkan Keputusan MP#adala) Ja!ab% putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat ke dalam Maelisdan menggunakan n(m(r putusan Maelis.@3. Pendapat "e!an Per!akilan #akyat ba)!a Presiden dan9atau Gakil Presiden tela)melakukan pelanggaran )ukum ataupun tela) tidak lagi memenu)i syarat sebagai Presidendan9atau Gakil Presiden adala) dalam rangka pelaksanaan &ungsi Ja!ab% ungsiPenga!asan "e!an Per!akilan #akyat.@4. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara#epublik Ind(nesia (m(r ??89MP#S912 tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia'Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Gilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi

Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atauMengembangkan a)am atau Aaran K(munis9Mar


20/37

@7. "alam )al mengangkat duta' Presiden memper)atikan pertimbangan dari Ja!ab% "e!anPer!akilan #akyat.@@. Setiap ran,angan undang-undang yang diba)as )arus mendapat persetuuan bersamadari Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat dan Presiden.@2. Sesuai dengan ketentuan +ndang-+ndang "asar' asas penyelenggaraan pemili)an umumadala) Ja!ab% Pemili)an umum dilaksanakan se,ara langsung' umum' bebas' ra)asia' uur'

dan adil.2:. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 3 KetetapanMP# (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara danKetetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tetap berlaku sampaidengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 4 adala). Ja!ab%Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang dinyatakan masi) berlakusampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru (le) Maelis Permusya!aratan#akyat #epublik Ind(nesia )asil pemili)an umum ta)un 0::3.21. Pembukaan +ndang-+ndang "asar terdiri dari empat alinea. #umusan Alinea Ketigaadala) Ja!ab% Atas berkat rak)mat Alla) ang Ma)a Kuasa dan dengan did(r(ngkan (le)keinginan lu)ur' supaya berke)idupan kebangsaan yang bebas' maka rakyat Ind(nesiamenyatakan dengan ini kemerdekaannya.

20. Sebelum diuba)' +ndang-+ndang "asar dimuat dalam Lembaran egara #epublikInd(nesia n(m(r Ja!ab% Lembaran egara (m(r 74 ta)un 1242.26. Peruba)an Ketiga +ndang-+ndang "asar ditempatkan dalam Lembaran egara #epublikInd(nesia n(m(r Ja!ab% Lembaran egara (m(r 16 ta)un 0::23. Peruba)an dan penetapan +ndang-+ndang "asar adala) putusan Maelis yang mempunyai,iri-,iri Ja!ab% mempunyai kekuatan )ukum sebagai +ndang-+ndang "asar egara #epublikInd(nesia' serta tidak menggunakan n(m(r putusan Maelis.24. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 3 KetetapanMP# (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara danKetetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tetap berlaku sampaidengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 4 adala). Ja!ab%Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang dinyatakan masi) berlaku

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru (le) Maelis Permusya!aratan#akyat #epublik Ind(nesia )asil pemili)an umum ta)un 0::3.2. Sala) satu kesepakatan dasar dalam peruba)an +ndang-+ndang "asar adala) dengan,ara adendum. ang dimaksud dengan ,ara adendumQ adala) Ja!ab% aska) asli +ndang-+ndang "asar 1234 diperta)ankan' dan naska) peruba)an baru dilekatkan pada naska) asli. 27. Menurut ketentuan +ndang-+ndang "asar' Anggaran pendapatan dan belana negarasebagai !uud dari pengel(laan keuangan negara dilaksanakan se,ara Ja!ab% terbuka danbertanggung a!ab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat2@. Syarat untuk menadi Fakim Agung adala) Ja!ab% )arus memiliki integritas dankepribadian yang tidak ter,ela' adil' pr(&esi(nal' dan berpengalaman di bidang )ukum.22. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r ?8I9MP#9122@adala) tentang Ja!ab% P(litik Ek(n(mi dalam #angka "em(krasi Ek(n(mi.

1::. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r ?89MP#9 122@adala) tentang Ja!ab% Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)= Pengaturan' Pembagian' danPeman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan= serta Perimbangan Keuangan Pusatdan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia1:1. #umusan Pasal 1 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% egara Ind(nesiaiala) egara Kesatuan yang berbentuk #epublik.1:0. #umusan Pasal 6 ayat 6/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% MaelisPermusya!aratan #akyat )anya dapat member)entikan Presiden dan9atau Gakil Presidendalam masa abatannya menurut +ndang-+ndang "asar.


21/37

1:6. Pengauan permintaan "e!an Per!akilan #akyat kepada Ma)kama) K(nstitusi )anyadapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya Ja!ab% 096 dari umla) angg(ta"e!an Per!akilan #akyat yang )adir dalam sidang paripurna yang di)adiri sekurang-kurangnya 096 dari umla) angg(ta.1:3. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 89MP#91222adala) tentang Ja!ab% Penentuan Pendapat di Tim(r Timur

1:4. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 8I9MP#90::1adala) tentang Ja!ab% Etika Ke)idupan 5erbangsa1:. Jika Presiden dan Gakil Presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau tidak dapatmelakukan ke!aibannya dalam masa abatannya se,ara bersamaan' selambat-lambatnyadalam !aktu berapa )arika) MP# menyelenggarakan sidang untuk memili) Presiden dan GakilPresiden Ja!ab% Selambat-lambatnya tiga pulu) )ari.1:7. #umusan Pasal 00 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un1234 adala) Ja!ab% Angg(ta "e!an Per!akilan "aera) dari setiap pr(>insi umla)nya samadan umla) seluru) angg(ta "e!an Per!akilan "aera) itu tidak lebi) dari sepertiga umla)angg(ta "e!an Per!akilan #akyat.1:@. #umusan Pasal 1@5 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un1234 adala) Ja!ab% egara mengakui dan meng)(rmati kesatuan-kesatuan masyarakat

)ukum adat beserta )ak-)ak tradisi(nalnya sepanang masi) )idup dan sesuai denganperkembangan masyarakat dan prinsip egara Kesatuan #epublik Ind(nesia' yang diatur dalam undang-undang.1:2. Peninauan Ter)adap Materi dan Status Fukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #Idari Ta)un 12: sampai dengan Ta)un 0::0 dituangkan dalam Ketetapan MP# #I (m(rJa!ab% Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6.11:. Ketetapan MP# adala) putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat kedalam dan ke luar Maelis serta menggunakan n(m(r putusan Maelis' sedangkan KeputusanMP# adala) Ja!ab% putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat ke dalamMaelis dan menggunakan n(m(r putusan Maelis.111. Peruba)an Pertama +ndang-+ndang "asar ditempatkan dalam Lembaran egara#epublik Ind(nesia n(m(r Ja!ab% Lembaran egara (m(r 11 ta)un 0::

110. ang dimaksud dengan eHuality be&(re t)e la! adala) Semua !arga negara bersamaankedudukannya di dalam )ukum. Sedangkan yang dimaksud istila) due pr(,ess (& la! adala)Ja!ab% Penegakan )ukum dengan ,ara yang tidak bertentangan dengan )ukum116. #umusan Pasal 00" ayat 3/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un1234 adala) Ja!ab% Angg(ta "e!an Per!akilan "aera) dapat diber)entikan dari abatannya'yang syarat-syarat dan tata ,aranya diatur dalam undang-undang.113. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 1 KetetapanMP# (m(r I9MP#90::6 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara danKetetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang di,abut dan dinyatakantidak berlaku. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 0 adala). Ja!ab% Ketetapan MaelisPermusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat#epublik Ind(nesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

114. Pengertian Etika Ke)idupan 5erbangsa menurut Ketetapan MP# #I (. 8I9MP#90::1%Ja!ab % #umusan yang bersumber pada aaran agama' k)ususnya yang bersi&at uni>ersal' dannilai-nilai lu)ur budaya bangsa yang ter,ermin dalam Pan,asila sebagai a,uan dasar dalamberpikir' bersikap dan bertingka) laku dalam ke)idupan berbangsa11. #umusan Pasal 1 ayat 6/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% egara Ind(nesiaadala) negara )ukum. 117. Presiden dan9atau Gakil Presiden dapat diber)entikan dalam masa abatannya (le)Maelis Permusya!aratan #akyat atas usul "P# setela) terlebi) da)ulu ada putusan dariJa!ab% Ma)kama) K(nstitusi


22/37

11@. Ge!enang MP# sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala) Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat ber!enang menguba) dan menetapkan+ndang-+ndang "asar. 112. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublikInd(nesia (m(r ?8I9MP#9122@ tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(miadala) Ja!ab% Pemerinta) berke!aiban mend(r(ng keberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi)

memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ek(n(mi' usa)a ke,il menenga)' dank(perasi sebagai pilar ek(n(mi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasi(naldalam rangka dem(krasi ek(n(mi sesuai )akikat Pasal 66 +ndang-+ndang "asar egara#epublik Ind(nesia Ta)un 1234.10:. Substansi Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r ?I9MP#9122@ tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas K(rupsi' K(lusi' danep(tisme adala) Ja!ab% Perlu ber&ungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggaranegara' meng)indarkan praktek KK' serta upaya pemberantasan KK )arus dilakukan se,arategas ter)adap siapa pun uga. 101. Peninauan Ter)adap Materi dan Status Fukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #Idari Ta)un 12: sampai dengan Ta)un 0::0 dituangkan dalam Ketetapan MP# #I (m(r I9MP#90::6. "asar )ukum peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan MP#S dan

Ketetapan MP# adala) Ja!ab% Pasal I Aturan Tamba)an +ndang-+ndang "asar egara#epublik Ind(nesia Ta)un 1234.100. #umusan Pasal I Aturan Tamba)an adala) Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyatditugasi untuk melakukan peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan MaelisPermusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat untukdiambil putusan pada Sidang Maelis Permusya!aratan #akyat ta)un 0::6.106. Pasal 0 ayat 1/ / +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234'menegaskan MP# terdiri dari Angg(ta "P# dan Angg(ta "P" yang dipili) melalui pemili)anumum dan diatur lebi) lanut dengan undang-undang. Jumla) angg(ta "P# peri(de 0::3-0::2adala) Ja!ab% 44: (rang.103. Sesuai dengan ketentuan +ndang +ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234'

umla) angg(ta "e!an Per!akilan "aera) adala) Ja!ab% Angg(ta "e!an Per!akilan

"aera) dari setiap pr(>insi umla)nya sama dan umla) seluru) angg(ta "e!an Per!akilan"aera) itu tidak lebi) dari sepertiga umla) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat.104. Jumla) angg(ta "e!an Per!akilan "aera) peri(de 0::3-0::2 adala) Ja!ab% 10@(rang. 10. Jumla) angg(ta MP# peri(de 0::3-0::2 adala) Ja!ab% 7@ (rang.107. 5ab I? +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 mengatur tentangKekuasaan Ke)akiman. Kekuasaan ke)akiman dilakukan (le) Ja!ab% sebua) Ma)kama)

Agung dan badan peradilan yang berada di ba!a)nya dalam lingkungan peradilan umum'lingkungan peradilan agama' lingkungan peradilan militer' lingkungan peradilan tata usa)anegara' dan (le) sebua) Ma)kama) K(nstitusi.10@. Ma)kama) Agung ber!enang mengadili pada tingkat Ja!ab% Kasasi.102. Selain ber!enang mengadili pada tingkat kasasi' Ma)kama) Agung ber!enang untukJa!ab% mengui peraturan perundang-undangan di ba!a) undang-undang ter)adap undang-

undang' dan mempunyai !e!enang lainnya yang diberikan (le) undang-undang.16:. Syarat untuk menadi Fakim Agung adala) Ja!ab% )arus memiliki integritas dankepribadian yang tidak ter,ela' adil' pr(&esi(nal' dan berpengalaman di bidang )ukum. 161. Lembaga egara yang ber)ak mengusulkan ,al(n Fakim Agung adala) Ja!ab% K(misiudisial.160. Lembaga egara yang ber)ak memberikan persetuuan untuk ditetapkan sebagai Fakim

Agung adala) Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat.166. Lembaga egara yang ber)ak menetapkan Fakim Agung adala) Ja!ab% Presiden.


23/37

163. Selain ber!enang mengusulkan pengangkatan )akim agung' K(misi udisial mempunyai!e!enang lain dalam rangka Ja!ab% menaga dan menegakkan ke)(rmatan' kelu)uranmartabat' serta perilaku )akim.164. Selain memiliki !e!enang' Ma)kama) K(nstitusi memiliki ke!aiban untuk Ja!ab%memberikan putusan atas pendapat "e!an Per!akilan #akyat mengenai dugaan pelanggaran(le) Presiden dan9atau Gakil Presiden menurut +ndang-+ndang "asar.

+Tambahan+

KUNCI SUKSES LCC 4 PIL! KE"I#UPN $E!$N%S #N $E!NE%! T"UN &'(&

L 3 PILA# KEFI"+PA 5E#5ASA "A 5E#EA#A

SOAL PILIFA A"A

1./ Pada a!al era re&(rmasi' berkembang dan p(puler dimasyarakat banyaknya tuntutan

re&(rmasi yang didesak (le) berbagai k(mp(nen bangsa' termasuk ma)asis!a dan pemuda.

Tuntutan tersebut antara lain adala)' ke,uali

a./ Penegakkan supremasi )ukum

b./ Peng)apusan "(ktrin "!i&ungsi A5#I

,./ Penurunan )arga barang kebutu)an p(k(k

d./ "esentralisasi "n )ubungan yang aadil antara pusat dan daera) (t(n(mi daera)/

0./ Ketetapan MP# tentang re&erendum' yang berisi ke)endak untuk tidak melakukan peruba)an

++" #I ta)un 1234' adala)

a./ Ketetapan MP# (m(r I89MP#912@6

b./ Ketetapan MP# (m(r 8I9MP#912@6

,./ Ketetapan MP# (m(r I89MP#91226

d./ Ketetapan MP# (m(r 8I9MP#91226

6./ Ketetapan MP# yang berisi tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Gakil Presiden

#epublik Ind(nesia' adala)

a./ Ketetapan MP# (m(r 8III9MP#9122@

b./ Ketetapan MP# (m(r ?III9MP#9122@

,./ Ketetapan MP# (m(r ?II9MP#9122@


24/37

d./ Ketetapan MP# (m(r ?I9MP#9122@

3./ Angg(ta panitia Ad F(, III adala) berumla)dan panitia Ad F(, I berumla).

a./ 44 dan 44

b./ 34 dan 44

,./ 44 dan 34

d./ 34 dan 34

4./ Ketetapan MP# yang berisi tentang penugasan badan pekera MP# #I untuk mempersiapkan

ran,angan peruba)an ++" #I ta)un 1234

a./ Ketetapan MP# (m(r 8II9MP#90:::

b./ Ketetapan MP# (m(r 8III9MP#90:::

,./ Ketetapan MP# (m(r I?9MP#90:::

d./ Ketetapan MP# (m(r ?I9MP#90:::

./ "i ba!a) ini adala) !e!enang MP# berdasarkan ++" 1234 pasal 6 adala)' ke,uali

a./ Menguba) dan menetapkan ++"

b./ Melantik Presiden dan9atau Gakil Presiden

,./ Member)entiakan Presiden dan9atau Gakil Presiden dalam masa abatannya menurut ++"

d./ Memili) !akil Presiden dari dua ,al(n yang diusulkan (le) Gakil Presiden apabila teradi

kek(s(nngan abatan Gakil Presiden dalam masa abatannya.

7./ "iba!a) ini merupakan pasal yang termasuk dalam peruba)an ++" yang pertama ta)un

1222/ dala)' ke,uali.

a./ Pasal 4 ayat 1

b./ Pasal 7

,./ Pasal 2 ayat 1 dan ayat 0

d./ Pasal 1

@./ Maksud dari kalimat C(rang Ind(nesia Asli D dalm pasal ayat 1 adala)..

a./ Agar sesuai dengan ke)endak presiden dan berdasarkan rule of law


25/37

b./ Agar sesuai dengan keinginan rakyat dan berdasarkan rule of law

,./ Agar sesuai dengan para peabat egara dan berdasarkan rule of law

d./ Agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin dem(kratis' egilater' dan

berdasarkan rule of law

2./ Presiden dan Gakil presiden dipili) dalam satu pasangan se,ara langsung (le) rakyat' adala)

bunyi pasal..

a./ Pasal ayat 1

b./ Pasal A ayat 1

,./ Pasal ayat 0

d./ Pasal a ayat 0

1:./ Presiden dan "P# tidak dapat saling menatu)kan karena

a./ Adanya rasa saling meng)(rmati antara Presiden dan "P#

b./ Presiden dan "P# berasal dari parp(l yang sama

,./ Kedudukan Presiden dan "P# adala) seaar

d./ Mempunyai >isi dan misi yang sama dalm menalankan r(da pemerinta)an

11./ Keputusan MP# atas pemer)entian Presiden dan9atau !akil persaiden )arus diambil

dalam rapat paripurna MP# yang di)adiri (le) sekurang * kurangnya.. dari umla) angg(ta

dan dan disetuui (le) sekurang * kurangnya. "ari umla) angg(ta yang )adir.

a./ 693 dan 096

b./ 096 dan 4: R 1

,./ 693 dan 693

d./ 096 dn 096

10./ Jika presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau tidak dapat melakukan

ke!aibannya dalam masa abatannya' ia digantikan !akil presiden sampai )abis masa

abatannya. Adala) bunyi pasal @ ayat 1 amandemen ke

a./ 1

b./ 0

,./ 6

d./ 3


26/37

16./ Jika presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau tidak dapat melakukan

ke!aibannya dalam masa abatannya se,ara bersamaan' palaksanaan tugas kepresidenan

adala) Menlu' Mendagri' dan Men)ankam se,ara bersama *sama. Setela) itu' MP#

menyelenggarakan sidang selambat lambatnya. Setela) itu.

a./ 6: )ari

b./ 2: )ari

,./ 4: )ari

d./ : )ari

13./ ++" 1234 yang mengatur tentang pemerinta)an daera) adala) 5A5 8I. "alam 5A5

tersebut terdapat..pasal dan..ayat.

a./ 6 pasal dan 1: ayat

b./ 6 pasal dan 2 ayat

,./ 0 pasal dan 7 ayat

d./ 6 pasal dan 11 ayat

14./ ebernur' 5upati' dam Galik(ta masing * masing sebagai kepala pemerinta) daera)

pr(>insi' kabupaten dan k(ta dipili) se,ara dem(kratis. Fal tersebut sesuai dengan bunyi

pasal

a./ Pasal 1@ ayat 3' amandemen ke 3

b./ Pasal 1@ ayat 3' amandemen ke 0

,./ Pasal 1@ ayat 3' amandemen ke 6

d./ Pasal 1@ ayat 6' amandemen ke 3

1./ "e!n per!akilan #akyat memiliki &ungsi sebagai berikut' ke,uali

a./ legislasi

b./ anggaran

,./ penga!asan

d./ interpelasi

17./ I. Menteri-menteri )anya bertanggung a!ab kepada kekuasaan legislati>e.

II. Kekuasaan eksekuti& bertanggung a!ab kepada kekuasaan legislati>e


27/37

III. Kekuasaan eksekuti& tidak dapat diatu)kan (le) legislati>e

I8.Presiden memiliki )ak prer(grati& )ak istime!a/ untuk mengangkat dan

member)entikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan n(n-departemen

"ari pernyataan diatas' yang termasuk ,iri ,iri dari system pemerinta)an parlementer adala)

pernyataan n(m(r..

a./ I dan III

b./ II dan III

,./ I dan II

d./ II dan I8

1@./ Apabila #++ diba)as (le) "P# dan Presiden untuk mendapat persetuuan bersama'

tetapi tidak mendapat persetuuan bersama'maka..

a./ #++ tersebut sa) menadi ++ dan !aib diundangkan

b./ #++ tersebut sa) menadi ++ dan tidak !aib diundangkan

,./ 5(le) diaukan lagi dalam persidangan masa itu.

d./ Tidak b(le) diaukan lagi dalam persidangan masa itu.

12./ I. "apat mengaukan #++ yang berkaitan dengan Ot(n(mi daera) dan ikut

memba)asnya

II. "apat mengaukan #++ yang berkaitan dengan Ot(n(mi daera) dan tidak ber)ak ikut

memba)asnya.

III. "apat melakukan penga!asan ter)adap #++ yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daera).

I8. "apat memberi pertimbangan ter)adap #++ yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daera)

Pernyataan diatas yang termasuk dalam ke!enangan "P" adala)

a./ I dan II

b./ I dan I8

,./ II dan I8

d./ I dan III

0:./ Kekuasaan "P# dalam membentuk undang * undang ditur dalam

a./ Pasal 0: ayat 1 dan 0

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_prerogratif&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_prerogratif&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Menterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Menterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemenhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_prerogratif&action=edit&redlink=1


28/37

b./ Pasal 0: ayat 1 - 4

,./ Ketetapan MP# (m(r ?I9MP#90:::

d./ Ketetapan MP# (m(r ?II9MP#90:::

01./ Kelema)an dari suatu egara yang menganut system pemerinta)an Parlementer

adala)..

a./ Kedudukan badan eksekuti&9kabinet sangat tergantung pada may(ritas dukungan parlemen

se)ingga se!aktu-!aktu kabinet dapat diatu)kan (le) parlemen

b./ Pembuat kebiakan dapat ditangani se,ara ,epat karena muda) teradi penyesuaian pendapat

antara eksekuti& dan legislati&. Fal ini karena kekuasaan eksekuti& dan legislati& berada pada

satu partai atau k(alisi partai

,./ Kekuasaan eksekuti& diluar penga!asan langsung legislati& se)ingga dapat men,iptakan

kekuasaan mutlak

d./ Penyusun pr(gram kera kabinet muda) disesuaikan dengan angka !aktu masa abatannya

00./ Ke!enangan ma)kama) Agung ter,antum dalam ++" 1234 pasal..

a./ Pasal 03 ayat 1 - 4

b./ Pasal 03A ayat 1 - 4

,./ Pasal 03A ayat 1 dan 0

d./ Pasal 035 ayat 1 - 3

06./ Presiden dan Gakil Presiden dipili) dalam satu pasangan se,ara langsung (le) rakyat.

Fal tersebut merupakan bunyi pasal..

a./ Pasal A ayat 1

b./ Pasal A ayat 0

,./ Pasal A ayat 6

d./ Pasal ayat 1

03./ Alasan pember)entian presiden dan9atau Gakil Presiden dalam masa abatannya diatur

dalam..

a./ Pasal 7A

b./ Pasal 75 ayat 1

,./ Pasal 75 ayat 6


29/37

d./ Pasal 7

04./ Per)atikan pernyataan diba!a) ini.

I. 5er!enang member)entikan Presiden

II. 5er!enang mengadili pada tingkat kasasi

III. 5er!enang mengui peraturan perundang * undangan di ba!a) undang * undang' ter)adap

undang * undang

I8. 5er!enang memutus peraturan perundang * undangan di ba!a) undang * undang' ter)adap

undang * undang

ang termasuk !e!enang Ma)kama) k(nstitusi adala) pernyataan n(m(r..

a./ I dan II

b./ I dan III

,./ II dan III

d./ II dan I8

0./ Fal diba!a) ini yang bukan merupakan isi dari ++" 1234 sebelum peruba)an adala)..

a./ Terdapat penelasan

b./ Terdapat 0 pasal aturan tamba)an

,./ Terdapat 0 ayat aturan tamba)an

d./ Terdapat 67 pasal

07./ Ind(nesia tela) menyelenggarakan pemili)an presiden se,ara langsung (le) rakyat

sebanyak..

a./ 3 kali

b./ 6 kali

,./ 0 kali

d./ 1 kali

0@./ 5erke!aiban meng)argai )ak (rang dan pi)ak lain serta tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan +ndang +ndang. Fal tersebut merupakan inti dari pasal

a./ Pasal 0@A

b./ Pasal 0@5

,./ Pasal 0@


30/37

d./ Pasal 0@J

02./ Setiap (rang ber)ak untuk bekera serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalm )ubungan kera. Fal tersebut merupakan bunyi pasal

a./ Pasal 0@"

b./ Pasal 0@" ayat 6

,./ Pasal 0@" ayat 0

d./ Pasal 0@" ayat 1

6:./ "alam kasus k(rupsi !isma atlet di Palembang' banyak terlibat para peabat egara.

Sese(rang yang tela) ditetapkan bersala) dalm kasus tersebut adala)..

a./ Angelina s(nd)ak

b./ ayus Tambunan

,./ Antasari As)ar

d./ ")ana Gidyatmika

SOAL PILAFA 5EA# "A SALAF

1./ ./ Pasal 065' ”macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang Undang”

0./ ./ Pasal 0 ayat 1 “yang menjadi warga Negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli

serta orang orang dari bangsa lain yang ditetapkan dengan Undang Undang”

6./ ./ iri egara )ukum C Administratief rechtsspraak D biasanya dianut (le) egara )ukum

dengan latar belakang tradisi er(pa K(ntinental.

3./ ./ Pengangkatan duta dan k(nsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam ++"

1234 pasal 16

4./ ./ "alam system pemerinta)an presidensiil' Presiden memiliki )ak prer(grati& )ak

istime!a/ untuk mengangkat dan member)entikan menteri-menteri yang

memimpindepartemen dan n(n-departemen.

SOAL ESA

1./ Apa maksud dari penggunaan kata Cdibagi atasD dalam pasal 1@ ayat 1$ Jelaskan;

"ip(skan (le) atmil "!i Pambudi di ::%:6

soal LCC 4 Pilar

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_prerogratif&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Menterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemenhttp://dfatmil.blogspot.com/2012/03/kunci-sukses-lcc-4-pilar-kehidupan.htmlhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_prerogratif&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Menterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemenhttp://dfatmil.blogspot.com/2012/03/kunci-sukses-lcc-4-pilar-kehidupan.html


31/37

TEU!"A# $E"AI #IN%%A EN%&AU 'EAI#N(A)))

1. 5erapaka) umla) panitia Ad F(, I$

a. 43 ,. 64

b. 34 d. 46

0. Kapanka) dilakukan peruba)an kedua ++" #I 124$

a. 7-1@ Agustus 0::: ,. 1-2 (>ember 0:::

b. 13-01 Okt(ber 0::: d. 1-11 Agustus 0::0

6. 5erikut ini adala) ke!enangan MP#' ke,uali ....

a. Menguba) dan menetapkan +ndang-+ndang "asar

b. Melantik Presiden dan9 atau !akil presiden

,. Member)entikan Presiden dan9 atau Gakil Presiden dalam masa abatannya menurut

undang-undang

d. Memili) !akil presiden dari tiga ,al(n yang diusulkan presiden apabila teradi kek(s(ngan

abatan !akil presiden dalam masa abatannya.

3. Presiden memberikan grasi dan re)abilitasi dengan memper)atikan pertimbangan ... .

a. "P# ,. "P"

b. MK d. MA

4. Siapaka) yang memiliki !e!enang mengangkat dan member)entikan menteri-menteri$

a. "P# ,. MA

b. MK d. Presiden

. Siapaka) yang ber!e!enang mengusulkan ,al(n )akim agung$

a. K ,. "P#

b. Presiden d. MK

*+ Negara &esatuan epublik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri

Nusantara dengan wilayah yang batas,batas dan hak,haknya ditetapkan dengan undang,

undang+


32/37

Merupakan bunyi pasal ....

a. 04 ,. 01/

b. 04A d. 00/

@. 5atang tubu) ++" egara #epublik Ind(nesia ta)un 1234 sebelum peruba)an adala) ...

a. 1 bab' 67 pasal' 23 ayat' 3 pasal aturan perali)an' 0 ayat aturan tamba)an

b. 1@ bab' 67 pasal' 32 ayat' 3 pasal aturan perali)an' 0 ayat aturan tamba)an

,. 1 bab' 67 pasal' 32 ayat' 3 pasal aturan perali)an' 0 ayat aturan tamba)an

d. 1 bab' 67 pasal' 32 ayat' 0 pasal aturan perali)an' 3 ayat aturan tamba)an

2. Setiap !arga negara ber)ak mendapat pendidikan. Tertera pada ... .

a. Pasal 611/ ,. Pasal 601/

b. Pasal 610/ d. Pasal 600/

-.+ &husus mengenai bentuk Negara &esatuan epublik Indonesia tidak dapat dilakukan

perubahan+


b. Pasal 673/ d. Pasal 670/

11. Angg(ta k(misi yudisial diangkat dan diber)entikan (le) ... dengan ... "P#.

a. Ma)kama) Agung' usul ,. Ma)kama) Agung' persetuuan

b. Presiden' saran d. Presiden' persetuuan

-/+ !etiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya+

a. Pasal 0@A ,. Pasal 0@5

b. Pasal 0@ d. Pasal 0@

16. Fak dan ke!aiban !arga negara Ind(nesia dalam usa)a perta)anan dan keamanan negara

diatur dalam ... .

a. Pasal 6:1/ ,. Pasal 6:6/

b. Pasal 6:0/ d. Pasal 6:3/

13. 5unyi pasal 60 0/ yaitu ... .


33/37

a. Perek(n(mian disusun sebagai usa)a bersama atas asas kekeluargaan.

b. Lagu kebangsaan iala) Ind(nesia raya

,. egara meng)(rmati dan memeli)ara ba)asa daera) sebagai kekayaan budaya nasi(nal.

d. Setiap !arga negara !aib mengikuti pendidikan dasar dan pemerinta) !aib membiayainya.

14. egara berdasar atas Ketu)anan yang Ma)a Esa. Tertera pada pasal ... .

a. 021/ ,. 6:1/

b. 020/ d. 6:0/

1. 5erikut ini adala) dasar yuridis Amandemen ++" egara #epublik Ind(nesia ta)un 1234'

ke,uali ... .

a. Pasal 67 ++" 1234 ,. TAP MP# (. I?9MP#90:::

b. TAP MP# (. ?I9MP#91222 d. TAP MP# (. ?I9MP#90::1

-*+ 0residen memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 1arat2 Angkatan "aut2 dan

Angkatan Udara+ Tertera pada ... .


b. Pasal 1: d. Pasal 10

1@. Kesepakatan dasar mengenai pr(ses peruba)an ++" egara #epublik Ind(nesia ta)un 1234'

ke,uali ... .

a. Tidak menguba) pembukaan ++" 1234

b. Peruba)an dilakukan dengan ,ara Cre&erendumD

,. Penelasan ++" 1234 yang memuat )al-)al n(rmati& akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal

d. Mempertegas sistem presidensiil

12. Ge!enang presiden sebagai kepala negera yang mendapat pertimbangan dari "P#' ke,uali ...

.

a. Mengangkat duta ,. Memberi grasi dan re)abilitasi

b. Menerima duta d. Memberi amnesti dan ab(lisi

0:. Maelis Permusya!aratan #akyat bersidang sedikitnya ... dalam lima ta)un di ibuk(ta negara.

a. Sekali ,. Tiga kali

b. "ua kali d. Empat kali


34/37

Isian singkat%

1. Peruba)an ketiga +ndang-undang "asar 1234 dilakukan dari tanggal .... sampai .... (>ember

0::1

0. 5agaimanaka) sistematika +ndang-undang "asar 1234 setela) peruba)an$

6. Alat negara yang bertugas mempertga)ankan' melindungi' memeli)ara keutu)an dan

kedaulatan negara adala) ... .

3. #e&erendum diatur dalam Tap MP# (....

4. 5a)asa Ind(nesia iala) ba)asa Ind(nesia' pernyataan ini terdapat pada pasal ... .

Apaka) perbedaan antara Cdiatur denganD dan Cdiatur dalamD undang-undang$

C)NT)" S)L LCC UU# 4* 4 PIL! KE"I#UPN $E!$N%S #N $E!NE%!

S)L LCC UU# N!I (4* , TP -P! !I

Fi generasi ,erdas ind(nesia.. senang sekali bisa berumpa dalam bl(g ku ini. L ++" #I

yang terus dilaksanakan tiap ta)unnya membutu)kan persiapan yang matang' antara lain

)a&alan yang banyak ' kuat' persiapan &isik dan mental yang &it dll. Tak terke,uali dengan

bentuk-bentuk s(al yang biasa mun,ul dalam setiap sesinya. berikut ini adala) beberapa

,(nt() bentuk s(al yang biasanya mun,ul dalam L ini. angan diadikan pat(kan' tetapi

adikanla) sebagai bentuk persiapan tamba)an bagi kamu dalam mempersiapkan l(mba ini.

(ke langsung aa.kita ke teekaape

(nt() s(al dalam L ++" 1234 dan TAP MP# #I

5abak tematik %

1. Mengapa TAP MP#S n(04912 Tetap diperta)ankan$

Ja!ab %

a/ TAP MP#S 04912 berisi tentang pernyataan ter)adap PKI sebagai (rganisasi terlarang

di Ind(nesia . "an larangan menyebarkan dan atau mengembangkan aaran mar


35/37

b/ mengenai peng)araman PKI tumbu) diind(nesia ' Fal ini disebabkan ba)!a ide(l(gy

dalam PKI tidak sesuai dengan ide(l(gy yang dianut (le) bangsa Ind(nesia' yakni ide(l(gy

pan,asila yang mengenal adanya tu)an. Ole) sebab itu ide(l(gy ini dilarang.

,/ TAP MP#S ini tetap diperta)ankan ' seba b ika TAP ini di,abut maka akan menimbulkan

k)a!atir akan tumbu)nya PKI-PKI baru atau (rganisasi beraliran mar


36/37

0/ F(st % #umusan pasal 66 ayat 3 adala)..

6/ F(st % )ak angg(ta "P# adala)..

3/ F(st %DTA0 '0 nomer /67'0!7-899 adalah tentang444+”

Ja!aban % pembubaran PKI dan pernyataan sebagai (rganisasi terlarang diseluru)

Ind(nesia..

4/ F(st %D(ang dimaksud e:uality before the law adalah

Ja!aban % kemungkinan 1% kesetaraan didalam )ukum

Kemungkinan 0% penegakan )ukum yang tidak bertentangan

"engan )ukum karena s(al mungkin saa adala) due pr(ses (& t)e la!/

9; F(st % “


37/37

bersamaan( pelaksana tugas kepresidenan adalah).(Menteri luar negeri,

Menteri dalam negeri, menteri pertahanan secara ersama!sama)

11. Apa yang dimaksud dengan amnesti (Amnesti adalah Pengampunan

yang dierikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga

melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya elum di proses dalam

peradilan)12. Apa yang dimaksud dengan Abolisi (Aolisi adalah Penghentian proses

peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah

melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui

lemaga peradilan yang kemudian dihentikan")

13. Apa yang dimaksud dengan rasi (#rasi adalah pengurangan hukuman

atau pengampunan yang dierikan Presiden kepada seseorang atau

sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap

dari pengadilan)

14. Apa yang dimaksud dengan $ehabilitasi (Rehailitasi adalah pemulihan

nama aik dari presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang

melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan,

tetapi kemudian hari ternyata terukti tidak ersalah")1!. 5stilah lain dari e6uality be+ore the law adalah (Kesetaraan dihadapan

hukum)

1#. %residen dan akil %residen bersumpah menurut agama( atau berjanji

dengan sungguh/sungguh di hadapan pimpinan M%$ dengan disaksikan oleh

pimpinan MA dalam hal (MPR atau $PR tidak dapat melakukan sidang)

1*. Sebelum memangku jabatannya( %residen dan wakil presiden bersumpah

menurut agama( atau berjanji dengan sungguh/sungguh di hadapan (MPR atau

$PR)

Documents

215623613-Soal-Jawab-Lomba-Cerdas-Cermat-4-Pilar-Lengkap.docx