Upload
martha-hadiani-anggraita
View
290
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
BANTEN
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Tinjauan Ekonomi &
Keuangan Daerah
Provinsi
Banten
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN2
Peta Banten
Daftar is i 3
Daftar Isi
Peta Banten ................................................................................ 2
Daftar isi ..................................................................................... 3
Kata Pengantar ........................................................................... 4
selayang Pandang ..................................................................... 5
Geografis dan Demografis ......................................................... 6
Kondisi Pelayanan Publik ........................................................... 7
Kondisi Perekonomian .............................................................. 16
Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 24
Gambaran Umum Keuangan Daerah ...................................... 29
Kondisi Keuangan Daerah ........................................................ 42
Ucapan Terima Kasih ................................................................ 48
sumber Data ............................................................................ 49
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN4
Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.
Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Banten ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Banten. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Dr. Marwanto Harjowiryono.
Kata Pengantar
selayang Pandang 5
Selayang Pandang
Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002
tantang Pembentukam Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten
Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten serang, Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, Kota Cilegon dan beribukotakan serang.
sebagai provinsi yang relatif masih sangat muda, Provinsi Banten akan menghadapi
berbagai tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan. namun demikian, Provinsi
Banten mempunyai potensi yang dapat di daya gunakan dan di manpaatkan
secara optimal untuk dijadikan modal dalam mengatasi berbagai tantangan,
ketertinggalan dan setiap permasalahan yang timbul.Provinsi Banten dengan
luas daratan 8.800,83 km2 menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumber
daya alam, antara lain keberadaan hutan produksi mengalami peningkatan dari
53.533,60 ha pada tahun 2003 menjadi 72.295,47 ha hingga tahun 2004, yang
terdiri dari 42.537,55 ha hutan produksi tetap dan 29.757,92 ha hutan produksi
terbatas. Disamping itu, sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian
yang telah dikembangkan terdiri dari 84.315,40 ha lahan persawahan teririgasi,
90.423,50 ha sawah tadah hujan, serta 181.247,60 ha area perkebunan, dan
belum termasuk lahan-lahan pertanian yang diusahakan untuk budidaya palawija,
hortikultura, sayuran dan buah-buahan.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN6
Geografis dan Demografis
No DaerahLuas daerah
(km)
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
kepadatan
penduduk
(jiwa/km)
1 Kab. Pandeglang 2.746,89 229.495 83,55
2 Kab. Lebak 3.426,56 333.206 97,24
3 Kab. Tangerang 1.011,86 246.245 243,36
4 Kab. Serang 1.734,28 241.334 139,16
5 Kota Tangerang 153,93 342.952 2.227,97
6 Kota Cilegon 175,50 205.272 1.169,64
7 Kota Serang 266,71 278.741 1.045,11
8 Kota Tangerang Selatan 147,19 297.735 2.022,79
Prov. Banten 9.662,92 2.174.980 225,09
tingkat Kepadatan Penduduk
Provinsi Banten, 2010
Provinsi Banten mempunyai luas wilayah
sebesar 9,7 ribu kilometer persegi yang terbagi
menjadi delapan wilayah, yaitu empat kota
dan empat kabupaten. Wilayah terluas adalah
Kabupaten Pandeglang dengan luas sebesar
28,4% luas Provinsi Banten. Kota Tangerang
merupakan wilayah dengan jumlah penduduk
terbanyak dan terpadat dibanding tujuh wilayah
lainnya, kepadatan penduduk Kota Tangerang
mencapai 2.227 jiwa/km. sebaliknya di wilayah
Kab. Pandeglang kepadatan penduduk hanya
83 jiwa/km dan merupakan wilayah dengan
kepadatan penduduk terendah. secara
keseluruhan Provinsi Banten mempunyai
kepadatan penduduk sebesar 225 jiwa/km
Pelayanan Publ ik 7
Kondisi Pelayanan Publik1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Perusahaan Air Minum
5. Sumber Daya Listrik
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN8
No. Kab/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid /
Guru
Rasio Murid /
Sekolah
1 Kab. Pandeglang 875 7.786 171.818 22,07 196,36
2 Kab. Lebak 765 8.275 168.118 20,32 219,76
3 Kab. Tangerang 760 8.956 275.539 30,77 362,55
4 Kab. Serang 706 7.705 183.191 23,78 259,48
5 Kota Tangerang 390 4.999 143.346 28,67 367,55
6 Kota Cilegon 159 2.201 39.998 18,17 251,56
7 Kota Serang 227 6.843 74.595 10,90 328,61
8 Kota Tangerang Selatan 209 2.550 76.399 29,96 365,55
276,95Prov. Banten 4.091 49.315 1.133.004 22,97
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
Sekolah Dasar (SD) se-Prov.
Banten tahun 2010
Jumlah sekolah dasar terbanyak berada di Kabupaten
Pandeglang. Hal tersebut seiring dengan luas wilayah Pandeglang
yang paling luas. sedangkan jumlah sekolah dasar terendah
adalah Kota Cilegon. Dengan melihat rasio murid persekolah
dapat dilihat tingkat kepadatan murid persekolahnya.
Kota Tangerang merupakan daerah dengan kepadatan murid
persekolah tertinggi, mencapai 367 murid /sekolah. selain Kota
Tangerang, tiga wilayah lain mempunyai tingkat kepadatan murid
yang hampir sama, yaitu Kota Tangerang selatan, Kabupaten
Tangerang dan Kota serang.
rasio murid/guru menunjukkan jumlah murid yang ditangani oleh
satu guru. Kota Cilegon merupakan daerah yang mempunyai
perbandingan murid dan guru paling baik di Provinsi Banten,
rasio tersebut adalah 10,9 yang menunjukkan rata-rata di
Kota Cilegon satu guru menangani sepuluh murid. sebaliknya
Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang mempunyai
perbandingan murid dan guru paling besar dengan nilai 30,77,
dengan kata lain secara rata-rata satu guru di Kab. Tangerang
menangani 30 murid.
Pelayanan Publ ik 9
No. Kabupaten/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid
/ Guru
Rasio Murid
/ Sekolah
1 Kab. Pandeglang 120 2.310 43.446 18,81 362,05
2 Kab. Lebak 156 2.398 45.349 18,91 290,70
3 Kab. Tangerang 75 1.439 41.795 29,04 557,27
4 Kab. Serang 90 1.976 38.386 19,43 426,51
5 Kota Tangerang 28 1.512 24.781 16,39 885,04
6 Kota Cilegon 13 558 7.143 12,80 549,46
7 Kota Serang 34 1.475 18.505 12,55 544,26
8 Kota Tangerang Selatan 18 725 14.919 20,58 828,83
Prov. Banten 534 12.393 234.324 18,91 438,81
Jumlah Sekolah, Guru dan
Murid Sekolah Lanjutan
tingkat Pertama (SLtP) se-
Prov. Banten tahun 2010
Dari 8 wilayah di Provinsi Banten sebanyak 51% sLTP berada
di wilayah Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak. Dan Kota
Cilegon merupakan daerah dengan jumlah sLTP terkecil. Kota
Tangerang dan Tangerang selatan merupakan wilayah dengan
perbandingan murid dan sekolah terpadat, hal tersbut tampak
pada rasio murid/sekolah yang mencapai 885 murid per sekolah
untuk Kota Tangerang dan 828 murid per sekolah untuk Kota
Tangerang selatan.
rasio murid sLTP per guru di Prov. Banten lebih rendah dari rasio
murid sD per guru, rasio murid sLTP Prov. Banten adalah 19
murid/guru, sehingga diartikan 19 murid ditangani oleh 1 guru.
Kab. Tangerang merupakan wilayah yang mempunyai rasio
murid/ guru tertinggi di Prov. Banten, yaitu 29,04. sedangakan
yang terendah adalah Kota serang dengan rasio sebesar 12,55.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN10
2009 2010
1 Kab. Pandeglang 96,30 96,35
2 Kab. Lebak 94,55 94,60
3 Kab. Tangerang 95,66 95,78
4 Kab. Serang 94,93 95,23
5 Kota Tangerang 98,35 98,39
6 Kota Cilegon 98,71 98,72
7 Kota Serang 96,27 96,47
8 Kota Tangerang Selatan 98,14 98,15
No. DaerahAngka Melek huruf (%)
Prov. Banten 95,95 96,20
angka Melek Huruf (aMH)
se-Prov. Banten
tahun 2009-2010
salah satu indikator dasar yang menggambarkan
tingkat kemajuan di bidang pendidikan adalah
angka melek huruf. Di Provinsi Banten, secara
rata-rata angka melek hurufnya relatif cukup
tinggi yaitu di atas 96%. Angka melek huruf
tertinggi berada di Kota Cilegon yang mencapai
98,72%. sementara, Kab. Lebak merupakan
daerah dengan angka melek huruf yang paling
rendah di Prov.Banten, yaitu 94,6.
Pelayanan Publ ik 11
No. Kabupaten / KotaAngka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Partisipasi
Murni (APM)No. Kabupaten / Kota
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Partisipasi
Murni (APM)
1 Kab. Lebak 115,23 93,99 1 Kab. Lebak 86,04 65,74
2 Kab. Pandeglang 120,79 98,71 2 Kab. Pandeglang 79,71 58,35
3 Kab. Serang 121,90 99,36 3 Kab. Serang 93,68 73,28
4 Kab. Tangerang 114,91 93,74 4 Kab. Tangerang 92,01 71,31
5 Kota Cilegon 121,45 98,69 5 Kota Cilegon 135,78 97,15
6 Kota Serang 116,09 94,70 6 Kota Serang 95,53 72,49
7 Kota Tangerang 121,54 99,14 7 Kota Tangerang 119,34 90,89
8 Kota Tangerang Selatan 118,60 96,74 8 Kota Tangerang Selatan 97,33 74,96
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD
se-Prov. Banten Tahun 2009/2010
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
se-Prov. Banten Tahun 2009/2010
Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sD
menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun yang
bersekolah di sD. APK bisa lebih dari 100% karena termasuk
anak yang diluar usia 7-12 yang sekolah di sD, namun APM
maksimal 100% karena hanya menghitung anak usia 7-12 tahun
yang bersekolah sD pada cakupan wilayah tertentu. Di Provinsi
Banten, APK dan APM tertinggi adalah Kab. serang. sementara
yang terendah adalah Kab. Tangerang.
Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sMP
menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-15 tahun
yang bersekolah di sMP. Di Provinsi Banten, APK dan APM untuk
tingkat sMP yang tertinggi adalah Kota Cilegon. sementara
yang terendah adalah Kab. Padeglang.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN12
Kab/Kota
Ru
ma
h S
ak
it
Pu
ske
sma
s
Pu
ske
sma
s
Pe
mb
an
tu
Pu
ske
sma
s
Ke
lili
ng
Ap
oti
k
To
ko
Ob
at
Be
riji
n
Ind
ust
ri K
eci
l
Ob
at
Tra
dis
ion
al
Pa
bri
k
Farm
asi
Pe
da
ga
ng
Be
sar
Farm
asi
Kab. Pandeglang 1 36 58 63 35 11 2 0 0
Kab. Lebak 3 40 73 38 27 17 0 0 1
Kab. Tangerang 11 42 34 40 183 54 54 15 21
Kab. Serang 3 30 45 32 28 17 3 4 10
Kota Tangerang 23 30 13 21 230 60 82 10 22
Kota Cilegon 5 8 13 0 50 6 3 0 1
Kota Serang 5 10 13 3 45 21 4 0 8
Kota Tangerang Selatan 18 12 14 10 215 60 36 1 18
Prov. Banten 69 208 263 207 813 246 184 30 81
Jumlah Sarana Kesehatan (unit), 2010
Prov. Banten mempunyai 69 rumah sakit dan 471 puskesmas dan puskesmas pembantu. Untuk saran
kesehatan berupa rumah sakit sebagian besar terdapat di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang selatan
dan Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk Kab. Pandeglang hanya mempunyai satu rumah sakit. Walaupun
jumlah rumah sakit di wilayah Pandeglang hanya satu, namun terdapat 36 puskesmas guna memberikan
pelayan kesehatan.
Pelayanan Publ ik 13
2009 2010
1 Kab. Pandeglang 63,52 63,77
2 Kab. Lebak 63,21 63,28
3 Kab. Tangerang 65,61 65,79
4 Kab. Serang 63,08 63,51
5 Kota Tangerang 68,33 68,37
6 Kota Cilegon 68,53 68,58
7 Kota Serang 64,62 65,13
8 Kota Tangerang Selatan 68,43 68,54
No DaerahAngka Harapan Hidup (tahun)
Provinsi Banten 64,75 64,90
angka Harapan Hidup (aHH)
se-Prov. Banten
tahun 2009-2010
Angka harapan hidup pada dasarnya
menunjukkan tingkat pencapaian derajat
kesehatan masyarakat. semakin tinggi
derajat kesehatan tersebut, maka hasil
akhirnya adalah angka harapan hidup yang
lebih tinggi. secara nasional, pada tahun
2011 angka harapan hidup masyarakat
indonesia adalah 70,76 tahun dan pada
tahun 2025 diharapkan mencapai 73,7
tahun. Dengan demikian, angka harapan
hidup Provinsi Banten masih dibawah rata-
rata secara nasional, bahkan angka harapan
hidup tertinggi di Banten baru berisar 68,54
tahun.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN14
2009
490,40
1 Baik/Good 350,07
2 Sedang/Moderate 98,03
3 Rusak/Damaged 42,30
4 Tidak Terinci/No Cover -
490,40
1 Kelas I -
2 Kelas II 113,53
3 Kelas III -
4 Kelas III A 64,13
5 Kelas III B 277,89
6 Kelas III C -
7 Kelas Tidak Dirinci 34,85
Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Provinsi Banten
Kelas Jalan/Class of Road
Keadaan Jalan
Kondisi Jalan/Quality of Road
Panjang Jalan negara Menurut
Keadaan Jalan (km)
Panjang Jalan negara Menurut
Keadaan Jalan (km)
Terdapat 490 km jalan negara yang berada
di wilayah Provinsi Banten, dimana 350 km
atau 71% dalam kondisi baik. sedangkan
untuk jalan dengan kondisi jelek adalah
sepanjang 42 km untuk kelas jalan negara
di wilayah Prov. Banten, sebagian besar
merupakan jalan dengan klas iii B.
Pelayanan Publ ik 15
2008 2009 2010
Jumlah Perusahaan menurut status Perusahaan 6 6 6
Kapasitas Produksi (liter/detik)
1 Potensial/Potential 7.865 8.337 8.367
2 Efektif/Effective 6.878 6.438 6.500
Sumber Air/Water Source (m³) 170.753.603 197.494.137 210.943.113
1 Sungai/River 160.405.257 188.616.542 195.700.114
2 artesis/artesian 435.054 113.033 332.463
3 Mata air/Spring 7.823.884 6.115.898 7.970.046
4 Air tanah & lainnya/ Ground Water & other 2.089.408 2.648.664 6.940.490
Tenaga Kerja/Workers Engaged 814 787 766
1 Pekerja Teknis 605 615 507
2 Pekerja Administrasi 630 589 660
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
TahunUraian
Jumlah Perusahaan air Minum,
Kapasitas Produksi, Sumber
air Baku dan tenaga Kerja
Perusahaan air Minum di
Provinsi Banten
Dalam kurun waktu 2008-2010 tidak ada perubahan jumlah perusahaan air minum di Prov.
Banten, stabil di enam perusahaan. sumber air utama yang digunakan di Prov. Banten
berasal dari air sungai (93% total sumber air), dengan debit yang semakin meningkat dari
tahun 2008 hingga tahun 2010. Disisi lain jumlah tenaga kerja di perusahaan air minum
mengalami penurunan menjadi 94% jumlah tenaga kerja ditahun 2008
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN16
Kondisi Perekonomian1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Perhotelan
3. Produksi Tanaman Pangan
4. Produksi Perkebunan
5. Produksi Ternak
6. Produksi Perikanan
7. Industri
8. Tingkat Inflasi
Perekonomian 17
Produk Domestik Regional Bruto atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha (2010)
Industri Pengolahan
43%
Perdagangan, Hotel dan Restoran
21%
Pengangkutan dan Komunikasi
10%Pertanian
9%
Jasa-Jasa6%
Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan4%
Listrik, Gas dan Air Minum
4%
Bangunan dan Konstruksi
3%
Pertambangan0%
Other17%
sebagaimana diketahui, perekonomian Prov. Banten sangat ditopang oleh sektor industri
pengolahan yang kontribusinya terhadap PDrB mencapai 43%, yaitu mencapai rp63 triliun dari
total PDrB Banten sebesar rp148,9 triliun. Perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi
yang cukup besar juga, yaitu di kisaran 21%. Pengangkutan dan komunikasi (10%) serta pertanian
(9%) menempati urutan ke 3 dan 4 dalam hal kontribusi terhdap PDrB Prov. Banten.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN18
Kab/KotaPadi
SawahPalawija Jagung Kedelai
Kacang
Tanah
Kacang
HijauUbi Kayu Ubi Jalar
Kab. Pandeglang 128.721 12.634 2.694 5.769 908 458 1.858 947
Kab. Lebak 97.295 8.527 1.968 2.367 935 133 2.290 834
Kab. Tangerang 78.960 2.046 1.170 - 284 - 486 106
Kab. Serang 81.837 11.900 1.367 214 5.645 806 2.733 1.135
Kota Tangerang 1.351 20 1 - - - 16 3
Kota Cilegon 2.866 3.500 47 - 3.170 64 162 57
Kota Serang 15.113 3.737 1.092 - 1.999 191 321 134
Kota Tangerang Selatan 268 1.305 358 8 381 - 371 187
Prov. Banten 406.411 43.669 8.697 8.358 13.322 1.652 8.237 3.403
Luas Panen tanaman Bahan Makanan (ha), 2010
Tanaman padi secara keseluruhan masih merupakan tanaman pangan yang paling dominan di wilayah Banten,
utamanya di daerah Kabupaten Pandeglang. sementara palawija juga banyak ditanam, utamanya adalah di wilayah
Kab. Pandeglang dan Kab. serang.
Perekonomian 19
Kab/Kota Kuda Sapi Sapi
PerahKerbau Kambing Domba Babi
Kab. Pandeglang - 571 - 44.102 176.024 158.526 -
Kab. Lebak - 4.611 - 57.313 208.039 177.323 -
Kab. Tangerang 17 54.662 15 24.972 151.394 134.337 6.461
Kab. Serang 11 7.021 11 21.634 197.411 129.573 -
Kota Tangerang 49 1.126 - 248 4.670 1.515 397
Kota Cilegon 5 142 - 184 7.087 250 -
Kota Serang - 10 2 4.487 45.215 26.670 -
Kota Tangerang Selatan 99 1.584 - 264 684 732 88
Prov. Banten 181 69.727 28 153.204 790.524 628.926 6.946
Jumlah ternak menurut
Jenisnya (ekor), 2010
Dari segi jumlah, kambing dan domba merupakan hewan ternak yang paling dominan,
berikutnya adalah kerbau. Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang mempunyai hewan ternak
kambing,domba dan kerbau tertinggi di Banten. sedangkan untuk sapi, Kabupaten Tangerang
merupakan wilayah dengan jumlah terbesar.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN20
Pandeglang Lebak Tangerang SerangKota
Tangerang
Kota
CilegonKota Serang
Kota
Tangerang
Selatan
Ikan Tangkap 24.088 3.408 20.580 9.448 - 188 2.507 -
Ikan Kolam 3.654 2.861 3.901 656 392 227 275 219
Ikan keramba - 38 - - - - - -
Budidaya laut 598 - 2.625 15.310 - - 275 -
Jaring terapung 14 497 329 - 22 - - -
Ikan sawah 2.172 43 - 112 - - - -
Ikan Tambak 1.470 12 9.785 42.669 - - 688 -
Ikan Tangkap 244.408.070 39.351.857 293.982.425 102.612.272 - 9.491.361 31.389.960 -
Ikan Kolam 59.896.660 38.571.065 26.056.920 8.488.200 4.988.125 2.876.170 3.862.285 4.130.860
Ikan keramba - 615.917 - - - - - -
Budidaya laut 1.804.660 - 22.761.500 26.950.560 - - 2.199.200 -
Jaring terapung 254.830 7.307.164 11.776.800 - 326.870 - - -
Ikan sawah 43.428.800 549.710 - 1.680.000 - - - -
Ikan Tambak 11.943.040 327.242 82.457.760 95.141.100 - - 11.609.730 -
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten
Kabupaten/Kota
Nilai Produksi/Production Value
Jumlah Produksi/Production
(000 Rp.)
(ton/ton )
Uraian Produksi dan nilai Produksi
Ikan tangkap, di Kolam,
Keramba, budidaya laut, jaring
terapung, Sawah dan tambak,
2010
Kab. Padeglang dan Kab. Tangerang
merupakan wilayah yang mempunyai
produksi ikan tangkap terbesar di Prov.
Banten, namun walau Kab. Pandeglang
mempunyai produksi ikan tangkap lebih
besar dari Kab. Tangerang secara nilai
produksi Kab. Tangerang mempunyai nilai
yang lebih tinggi dari Kab. Padeglang.
sedangkan untuk ikan tambak, sentra
produksi terdapat di Kab. serang dengan
nilai 42 ribu ton, namun jika dilihat dari
besar nilai produksi perikanan tambak Kab.
Tangerang mempunyai nilai yang hampir
sama dengan Kab. serang walaupun
secara jumlah produksi jauh dibawah Kab.
serang
Perekonomian 21
Golongan Pokok Industri 2007 2008 2009 2010
15 Makanan dan Minuman 210 207 195 192
17 Tekstil 133 130 126 123
18 Pakaian jadi 99 96 81 89
19 Kulit, barang dari kulit alas kaki kulit 106 98 98 100
20 Kayu, barang dari kayu dan Barang-barang dari Anyaman 75 71 61 66
21 Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya 89 81 76 75
22 Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 22 29 28 31
23 Batu bara,pengilangan minyak, gas bumi dan nuklir 16 13 10 10
24 Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia 182 185 180 176
25 Karet dan Barang dari Karet 256 243 225 215
26 Barang Galian Bukan Logam 94 92 84 88
27 Logam Dasar 36 37 30 30
28 Barang dari logam kecuali mesin dan perlengkapannya 154 158 150 150
29 mesin dan perlengkapannya 54 65 69 72
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 52 52 47 47
32 Radio, tv dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya 17 18 14 15
33 Peralatan kedokteran, alat cukur, navigasi, optik, jam lonceng 8 8 8 8
34 Kendaraan Bermotor 30 27 24 22
35 Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 51 43 42 44
36 Furniture dan Industri Pengolahan Lainnya/ 149 141 136 130
37 Daur Ulang 13 10 11 10
Jumlah 1.846 1.804 1.695 1.693
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Jumlah Perusahaan
Industri Besar dan Sedang
Jumlah perusahaan dalam
bidang karet dan barang dari
karet merupakan perusahaan
terbanyak di Prov. Banten,
kemudian baru perusahaan
bidang makanan dan minuman.
secara total perusahaan
dari tahun 2007 hingga 2010
jumlah perusahaan tersbut
semakin menurun, hal
tersebut menunjukkan gejala
yang kurang baik karena
dapat berimbas pada jumlah
pengangguran dan PDrB.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN22
2007 2008 2009
15 Makanan dan Minuman 11.471,48 16.282,80 16.050,06
17 Tekstil 16.488,35 13.322,97 14.757,90
18 Pakaian jadi 10.169,45 10.101,86 9.385,00
19 kulit, barang dari kulit alas kaki kulit 11.180,06 20.078,53 15.236,38
20 kayu, barang dari kayu dan Barang-barang dari Anyaman 2.021,43 1.866,11 1.687,94
21 kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya 11.291,06 7.912,89 16.571,42
22 Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 309,96 260,27 884,52
23 Batu bara,pengilangan minyak, gas bumi dan nuklir 929,48 1.185,65 813,93
24 Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia 45.999,73 41.473,26 34.087,88
25 Karet dan Barang dari Karet 10.894,53 20.389,44 17.926,71
26 Barang Galian Bukan Logam 4.011,13 5.383,99 5.879,68
27 Logam Dasar 34.259,67 34.227,70 38.194,55
28 Barang dari logam kecuali mesin dan perlengkapannya 7.914,67 9.266,10 12.418,65
29 mesin dan perlengkapannya 2.364,53 3.655,72 7.138,93
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 6.360,85 9.325,06 8.754,61
32 radio, tv dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya 925,60 1.105,74 419,69
33 Peralatan kedokteran, alat cukur, navigasi, optik, jam lonceng 962,24 973,76 923,15
34 Kendaraan Bermotor 1.135,06 929,01 1.072,86
35 Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 3.528,15 8.186,14 11.409,80
36 Furniture dan Industri Pengolahan Lainnya 2.056,89 1.976,01 2.292,60
37 Daur Ulang 313,95 219,50 66,90
184.588,27 208.122,51 215.973,16
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Jumlah
Golongan Pokok IndustriNilai Output
nilai Output Perusahaan Industri
Besar dan Sedang menurut
Golongan Pokok Industri di
Provinsi Banten
seraca jumlah perusahaan tahun
2010 lebih kecil dari tahun-tahun
sebelumnya, namun secara nilai
output tahun 2010 mempunyai nilai
yang lebih tinggi dari tahun-tahun
sebelumnya. Perusahaan bidang
logam dasar merupakan perusahaan
dengan nilai output terbesar, dimana
pada tahun sebelumnya perusahaan
bidang kimia dan barang dari bahan
kimia merupakan bidang dengan nilai
produksi terbesar.
Perekonomian 23
Jumlah Hotel, Kamar, tempat
tidur dan tingkat Penghunian
Kamar (tPK)
Tahun 2010 terdapat penambangan
jumlah hotel bintang sebanyak 2 hotel,
namun secara total penambahan
jumlah hotel tidak seiring dengan
jumlah kamar yang justru mengalami
penurunan di tahun 2010 jika
dibanding dengan tahun 2009.
Untuk hotel non bintang tahun 2010
jumlahnya kembali meningkat menjadi
sama dengan tahun 2008 dengan
jumlah kamar yang meningkat pula.
Uraian 2008 2009 2010
Hotel Bintang
1. Akomodasi 37 37 39
2. Kamar 2.641 2.775 2.765
3. Tempat tidur 4.248 4.184 4.208
4. TPK 47 42 42
Hotel non bintang
1. Akomodasi 189 178 189
2. Kamar 3.219 3.014 3.402
3. Tempat tidur 5.722 4.828 5.593
4. TPK 33 31 26
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi banten
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN24
Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan
Kesejahteraan Masyarakat 25
2009 2010
1 Kab. Pandeglang 67,99 68,29
2 Kab. Lebak 67,45 67,67
3 Kab. Tangerang 71,45 71,76
4 Kab. Serang 68,27 68,67
5 Kota Tangerang 74,89 75,17
6 Kota Cilegon 74,99 75,29
7 Kota Serang 69,99 70,61
8 Kota Tangerang Selatan 75,01 75,38
Provinsi Banten 70,06 70,48
No. DaerahIPM
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) se-Prov. Banten
tahun 2009-2010
iPM provinsi Banten mencapai 70,48
pada tahun 2010, dimana nilai tersebut
meningkat jika dibandingkan dengan
tahun 2009. iPM tertinggi di Provinsi
Banten adalah Kota Tangerang selatan
dengan iPM mencapai 75,38, sedangkan
yang terendah adalah Kab. Lebak dengan
iPM sebesar 67,67. Dari delapan wilayah
terdapat tiga wilayah yang mempunyai iPM
dibawah 70, yaitu Kab. Pandeglang, Kab.
Lebak dan Kab. serang
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN26
Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan
1 KOTA BANDA ACEH -0,23 3,49 1,18 4,58 0,91 3,33
2 KOTA MEDAN 0,74 2,67 1,48 7,45 0,46 3,55
3 KOTA PADANG -0,65 2,06 2 7,61 0,48 5,38
4 KOTA PEKANBARU -0,1 1,93 1,33 6,8 0,69 5
5 KOTA JAMBI -0,31 2,5 1,83 10,12 0,66 2,79
6 KOTA PALEMBANG 0,03 1,83 0,54 5,88 0,35 3,74
7 DKI JAKARTA 0,51 2,32 0,76 6,06 0,49 3,91
8 KOTA SERANG -0,12 4,49 1,19 6,01 0,32 2,4
9 KOTA CILEGON -0,1 3,08 0,7 5,96 0,73 3,12
10 KOTA TANGERANG -0,3 2,49 0,51 5,92 0,38 3,31
11 KOTA SURABAYA 0,52 3,34 0,85 7,12 0,59 4,65
12 KOTA MADIUN 0,25 3,37 0,89 6,36 0,52 3,47
13 KOTA PROBOLINGGO 0,46 3,5 0,46 6,52 0,4 3,73
14 KOTA MALANG 0,48 3,33 0,88 6,52 0,67 3,98
15 SUMENEP 0,43 2,71 1,06 6,58 1,19 4,13
No DAERAH2009 2010 2011
Inflasi Kota-Kota tahun 2007-
2011 (Desember & tahunan)
Tiga kota di Prov. Banten digunakan
sebgai acuan dalam perhitungan
inflasi, kota tersebut adalah
Tangerang, Cilegon dan serang. Pada
tahun 2009 dan 2010 Kota serang
merupakan kota di Prov. Banten
yang mempunyai nilai inflasi terbesar
banding dua kota lainnya, namun di
tahun 2010 serang mempunyai inflasi
yang terkecil banding Kota Cilegon
dan Kota Tangerang
Kesejahteraan Masyarakat 27
Pengangguran
(Orang)TPT (%)
Pengangguran
(Orang)TPT (%)
Pengangguran
(Orang)TPT (%)
1 Kab. Pandeglang 50.480 10,98 60.706 11,34 58.108 11,32
2 Kab. Lebak 73.207 13,42 75.729 13,35 66.471 12,10
3 Kab. Tangerang 256.372 15,86 201.956 14,01 204.358 14,42
4 Kab. Serang 78.010 14,45 111.389 16,19 87.433 13,29
5 Kota Tangerang 130.122 15,57 139.306 14,09 121.818 12,89
6 Kota Cilegon 29.224 18,26 37.397 19,84 24.426 13,14
7 Kota Serang 35.047 17,55 49.762 17,11 38.015 13,84
8 Kota Tangerang Selatan - - 50.132 8,22 79.935 11,98
No. Kabupaten/Kota
Agustus 2009 Agustus 2010 Agustus 2011
13,06Prov. Banten 652.462 14,97 726.377 13,68 680.564
Jumlah Pengangguran dan tingkat Pengangguran
terbuka (tPt), tahun 2009-201
Pengangguran Prov. Banten mengalami penurunan dalam kurun waktu 2009-2011, dengan penurunan
sebesar 1,91%. Di Prov. Banten, Kab. Tangerang merupakan wilayah yang mempunyai tingkat pengangguran
tertinggi dam terendah adalah Kab. Pandeglang. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota
Cilegon (5,12%) sedangkan Kota Tangerang selatan justru mengalami peningkatan tingkat pengangguran
ditahun 2011.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN28
2009 2010 2009 2010
1 Kab. Lebak 142,23 125,20 10,63 10,38
2 Kab. Pandeglang 140,28 127,80 12,01 11,14
3 Kab. Serang 82,90 89,20 5,80 6,34
4 Kab. Tangerang 256,15 205,10 6,55 7,18
5 Kota Cilegon 15,37 16,80 4,14 4,46
6 Kota Tangerang 106,10 124,30 6,42 6,88
7 Kota Serang 32,76 40,70 6,19 7,03
8 Kota Tangerang Selatan - 21,90 - 1,67
Prov. Banten 775,79 750,90 7,46 7,02
No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
se-Prov. Banten tahun 2007-2009
Tingkat kemiskinan Prov. Banten adalah sebesar 7,02% di tahun 2010, dimana angka tersebut
menurun sebesar 0,44% dari tahun sebelumnya. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah
Kab. Padeglang dengan tingkat kemiskinan 11,14% dan wilyah dengan tingkat kemiskinan terendah
adalah Kota Tangerang selatan.
Keuangan Daerah 29
Gambaran Umum Keuangan Daerah
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN30
Komposisi APBD Prov. Banten Agregat Prov., Kab., dan Kota
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
2008 2009 2010 2011 2012Pendapatan 7.984,44 8.508,84 10.230,29 13.605,23 13.277,64Belanja 7.536,82 8.356,92 9.862,08 12.922,93 14.418,45Surplus/Defisit 447,62 151,92 368,21 682,30 (1.140,81)Pembiayaan 792,66 1.071,60 1.229,46 1.613,69 232,00
(2.000,00) -
2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00
10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00
Mili
ar R
upia
h
Keuangan Daerah 31
Komposisi Pendapatan APBD Prov. Banten Agregat Prov., Kab.,dan Kota
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
2008 2009 2010 2011 2012PAD 2.532,71 2.616,16 3.338,32 5.142,39 4.871,41Daper 5.225,34 5.705,56 6.489,66 6.665,70 7.835,20L2PyS 226,39 187,12 402,32 1.797,13 571,03
- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
Mili
ar R
upia
h
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN32
Komposisi Belanja APBD Prov. Banten Agregat Prov., Kab.,dan Kota
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
2008 2009 2010 2011 2012B. Pegawai 3.445,61 3.826,51 4.865,75 5.659,70 6.267,81B. Barang Jasa 1.303,06 1.551,19 1.824,39 3.045,45 3.183,33B. Modal 1.963,89 2.218,79 2.332,53 2.862,79 4.058,90B. Lain2 824,26 760,42 839,41 1.354,99 908,40
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00M
iliar
Rup
iah
Keuangan Daerah 33
Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Kabupaten/Kota 1.265.836 719.889 265.873 54.674 225.401
Provinsi 2.141.559 2.049.350 3.270 30.075 58.864
Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Banten Agregat Prov., Kab., dan Kota (rata-rata realisasi APBD 2008-2011)
Komposisi PAD Kab/Kota Komposisi PAD Prov.
(Dalam Juta Rupiah)
56,9%21,0%
4,3%17,8%
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan
Lain-lain PAD yangsah
95,7%
0,2%1,4% 2,7%
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN34
Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Banten (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Air Bawah Tanah
Bea Balik Nama Kendaraan di atas air
rata-rata 2008-2010 59,979 22,318 16,646 0,544 0,512 0,000
2011 48,926 32,984 17,391 0,700 0,000 0,000
(Dalam Juta Rupiah)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Bea Balik NamaKendaraanBermotor
Pajak KendaraanBermotor
Pajak BahanBakar Kendaraan
Bermotor
Pajak AirPermukaan
Pajak Air BawahTanah
Bea Balik NamaKendaraan di
atas air
%
rata-rata 2008-2010 2011
Keuangan Daerah 35
(Dalam Juta Rupiah)
Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Banten (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BPHTBPajak
Penerangan Jalan
Pajak Restoran
Pajak Hotel
Pajak Reklame
Pajak Parkir
lain-lain
Pajak Pengambilan
dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C
Pajak Air
Bawah Tanah
Pajak Hiburan
Pajak Sarang Burung Walet
Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
rata-rata 2008-2010 0,00 55,12 10,05 3,47 2,73 1,92 22,92 2,52 0,00 1,23 0,04 0,00
2011 41,63 31,69 12,15 3,60 3,22 2,91 1,38 1,24 1,11 1,07 0,02 0,00
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%
rata-rata 2008-2010 2011
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN36
Tren simpanan Pemda se-Provinsi Banten di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt sep Okt Nov Des
Mili
ar R
upia
h
2009 2010 2011 2012
Keuangan Daerah 37
Potret Dana simpanan Pemda di Perbankan Prov. Banten Dalam bentuk Tabungan, simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota
2008 2009 2010 2011
BANTEN 1.435.354 1.445.187 1.743.657 2.345.315
Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
2008 2009 2010 2011
BANTEN Nasional
10.000.000
30.000.000
50.000.000
70.000.000
90.000.000
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN38
Trend Persentase Dana idle Terhadap realisasi Belanja Daerah Prov. Banten
Agregat Prov., Kab., dan Kota
2009 2010 2011
NAS BANTEN NAS BANTEN NAS BANTEN
Belanja 389,7 8,36 424 9,86 498,1 12,92
Idle 59,8 1,45 62,1 1,74 80,5 2,35
% Idle/Blj 15,35% 17,29% 14,65% 17,68% 16,16% 18,15%
+ Trend persentase dana idle
terhadap realisasi belanja daerah
di wilayah Provinsi Banten
mengalami tren kenaikan pada
tahun anggaran 2010 dan 2011
+ Hal ini menunjukkan bahwa
penyerapan belanja semakin
rendah di wilayah Provinsi Banten
17,29% 17,68% 18,15%
15,35% 14,64%
16,15%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
2009 2010 2011
BANTEN Nasional
Keuangan Daerah 39
Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota sampai Dengan Bulan september 2012
(Persentase)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des2011 4.766 8.450 14.016 20.283 26.774 33.085 42.448 54.399 58.753 67.065 76.116 98.8402012 4.890 8.247 13.265 20.141 26.240 34.541 42.777 50.794 57.773
4.766 8.45014.016 20.283
26.77433.085
42.448
54.39958.753
67.06576.116
98.840
4.8908.247
13.26520.141
26.24034.541
42.77750.794
57.773
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
2011 2012
secara persentase, estimasi realisasi belanja daerah sampai
dengan bulan september 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah
dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN40
Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Banten
sampai Dengan Bulan september 2012 (Persentase)
+ rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan september 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%.
+ Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai
realisasi belanja di atas rata-rata.
+ realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah
Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.
57,8
00
10
20
30
40
50
60
70
80
Kalti
m
Riau DK
I
Babe
l
Papu
a
Papb
ar
Kalse
l
Bali
Bant
en
Beng
kulu
Kalb
ar
Sum
ut
Jam
bi
Sum
bar
Jaba
r
DIY
Kalte
ng
Sum
sel
Kepr
i
Aceh
Jate
ng
Sultr
a
NTT
Sulb
ar
NTB
Sulte
ng
Mal
uku
Jatim
Lam
pung
Goro
ntal
o
Sulse
l
Sulu
t
Mal
ut
Keuangan Daerah 41
opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi Banten
Nama DaerahOPINI BPK
2008 2009 2010
Prov. Banten WDP WDP WDP
Kab. Lebak WDP WDP WDP
Kab. Pandeglang WDP TMP TMP
Kab. Serang WDP WDP WDP
Kab. Tangerang WTP WTP WTP
KotaCilegon WDP WDP TMP
Kota Serang WDP WDP WDP
Kota Tangerang WTP WTP WTP
Kota Tangerang Selatan WDP WTP
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN42
Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah
1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk
2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah
3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah
4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB
5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah
6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah
7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah
8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah
9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah
Kondis i Keuangan Daerah 43
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Banten Agregat Prov., Kab., dan Kota
Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PAD / Total Pendapatan Daerah
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani
per satu orang penduduknya
+ rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Banten memiliki
tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita nasional.
namun demikian, pendapatan per kapita Provinsi Banten lebih
rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional
+ rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan
daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli
daerah (PAD)
+ rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Banten
memiliki tren yang meningkat seperti tren secara nasional.
namun demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah
Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan rasio secara nasional
1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58
2.217,44
655,26 831,50 869,78 962,20
1.279,63
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2007 2008 2009 2010 2011
Ribu
an
Nasional prov. Banten
0,16 0,18 0,18 0,19 0,21
0,33 0,32 0,31 0,33 0,38
-
0,10
0,20
0,30
0,40
2007 2008 2009 2010 2011Nasional prov. Banten
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN44
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Banten Agregat Prov., Kab., dan Kota
Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB
+ rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai
+ Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Banten memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara nasional. rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Banten sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam
menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya
+ Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB
Provinsi Banten memiliki tren yang meningkat seperti
halnya tren nasional. Pada tahun 2011, rasio pajak
daerah dan retribusi daerah per PDrB Provinsi Banten
memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rasio
secara nasional
0,55
0,49 0,44 0,41 0,40
0,53
0,52 0,50 0,44 0,44
-
0,20
0,40
0,60
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
1,34% 1,42% 1,27%
1,33%1,58%
1,75% 1,83% 1,70%2,02% 2,80%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
Kondis i Keuangan Daerah 45
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Banten Agregat Prov., Kab., dan Kota
Belanja Modal / Total Belanja
+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya
+ Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Banten cenderung menurun seperti tren rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio belanja modal per total belanja Provinsi Banten memiliki nilai lebih tinggi daripada rasio secara nasional
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah
+ Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Banten memiliki tren meningkat seperti tren secara nasional. Pada tahun 2011, rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Banten memiliki nilai yang relatif sama dengan rasio secara nasional.
Rasio Total Pendapatan Daerah /
Total Belanja Daerah
28,95%
27,46%
26,19% 22,17% 21,67%
29,62%
26,06%
26,55%23,65% 22,15%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
28,95%
27,46%
26,19% 22,17% 21,67%
29,62%
26,06%
26,55%23,65% 22,15%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
103,64%
102,66% 97,04% 102,22%
105,70%
87,98%
105,94% 101,82% 103,73%
105,28%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN46
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Banten Agregat Prov., Kab., dan Kota
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung /
Total Belanja DaerahRasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah
+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja
pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya
+ rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi
Banten cenderung meningkat pada tahun 2009 dan 2010 kemudian
menurun pada tahun 2011. Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai
tidak langsung per total belanja daerah Provinsi Banten lebih rendah
dibandingkan dengan rasio secara nasional.
+ rasio ini mengukur proporsi siLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan
+ rasio siLPA terhadap belanja daerah Provinsi Banten cenderung menurun sama dengan rasio secara nasional yang juga cenderung turun, meskipun pada 2011 ada sedikit kenaikan. namun demikian, pada tahun 2011 rasio siLPA terhadap belanja Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan rasio secara nasional.
28,4%
35,9%39,4% 40,6% 40,2%
29,1%
27,1% 32,3% 34,9%30,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
20,06%
17,07%
17,56%
12,29% 11,47%
12,32% 12,85%14,87%
12,41% 12,46%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
Kondis i Keuangan Daerah 47
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Banten Agregat Prov., Kab., dan Kota
Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /
Total Pendapatan Daerah
+ rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga
yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.
+ rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan
daerah di Provinsi Banten memiliki tren yang fluktuatif. Pada
tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total
pendapatan daerah Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan
rasio secara nasional. 0,59%
0,45% 0,68%
0,78% 0,70%
3,37%
1,24% 1,08%
0,10%0,14%0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Banten
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN48
Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”
dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat
terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. oleh karena itu
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
dalam rangkaian kata berikut ini:
+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono – dan
Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah
Drs. Yusrizal ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan
bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.
+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada subdirektorat
Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan
informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data
ringkasan APBD 2012 dan realisasi APBD 2011 melalui
sistem informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian
Umum, sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan
yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan
memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.
+ selanjutnya terima kasih kepada tim dari subdirektorat
Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah
yang terdiri dari Putut Hari satyaka, sE. MPP; Krisnandar,
sE; Prasetyo indro s.,sE, ME; Aris soedjatmiko, s.sos,
MM; Wahyu Widjayanto, sE, MM; Edi soeprijono, s.sos;
Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, sH;
Chrisliana Tri Ferayanti, sE, ME; Lukman Adi santoso, sE.,
ME.; Mauliate H. silitonga, sE; nanag Garendra Timur, s.si;
rizki Anggunani, s.si; shinta Theresia Purba; virgin Marthalia
yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus
mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.
Terima kasih atas kerja kerasnya.
Ucapan Terima Kasih
sumber Data 49
siKD, Kementerian Keuangan
Prov. Banten Dalam Angka 2007 – 2010, BPs
www.Bantenprov.go.id
Sumber Data
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi BANTEN50