PANDUAN KEGIATAN PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN TELADAN

TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyuluhan Perikanan merupakan suatu proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan dan mengubah perilaku, sikap dan keterampilan pelaku utama perikanan sehingga meningkat pula kesejahteraannya sebagaimana amanah visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya dalam rangkaian proses tersebut, peran serta Penyuluh Perikanan menjadi key factor dan sangat menentukan, sehingga secara tidak langsung kinerja Penyuluh Perikanan berbanding lurus atau linier dengan meningkatnya taraf hidup kesejahteraan masyarakat pelaku utama perikanan. Kinerja penyuluhan perikanan mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berbasis minapolitan kedepannya berorientasi kepada penyuluhan selalu berusaha mencapai outcome yang ideal, sesuai dengan kondisi nyata, dimana berbagai program dan kegiatan penyuluhan yang berguna bagi kehidupan masyarakat pelaku utama perikanan dilakukan secara terus menerus, dan didasarkan pada kebutuhan pelaku utama perikanan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satker Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina memiliki tanggungjawab terhadap peningkatan kinerja Penyuluh Perikanan PNS. Bersama-sama dengan unit instansi yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan di daerah, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melakukan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Perikanan melalui motivasi kerja dan mengapresiasi kinerjanya atas dasar dedikasi, loyalitas bekerja dan lebih penting lagi atas peranannya dalam mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan guna mewujudkan tercapainya ketahanan pangan khususnya terkait perikanan, dan kesejahteraan pelaku utama perikanan.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka pemberian penghargaan terhadap para Penyuluh Perikanan PNS sangat penting untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan penyuluhan untuk meningkatkan motivasi pelaku utama perikanan meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam mengelola usaha perikanan serta meningkatkan peran kelembagaan pelaku utama perikanan. Pemberian penghargaan ini adalah bentuk penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan melalui Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Nasional Tahun 2012.

I.2. Tujuan

Tujuan dari panduan ini adalah sebagai acuan teknis pelaksanaan penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 guna tercapainya penyamaan dan harmonisasi persepsi pelaksanaan baik di tingkat Propinsi dan Pusat.

1

I.3. Keluaran (Outputs)

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012.

I.4. Sasaran

Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 adalah Badan/Instansi yang Menangani Penyuluhan di Provinsi.

2

II. II. RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan 2012 meliputi :

1. Perencanaan kegiatan;

2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Distribusi;

3. Penentuan lokasi dan SK pelaksana kegiatan;

4. Penentuan Mekanisme, Indikator, Parameter dan Bobot Penilaian;

5. Pelaksanaan kegiatan;

6. Pemberian penghargaan;

7. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi;

8. Pelaporan.

3

III. METODOLOGI

3.1 3.1 Dasar Pemikiran

Dasar pelaksanaan Kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Tahun 2012 adalah

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

c.c. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan,

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya,

f. Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.75/BPSDMKP/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan; dan

g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0104/032-12.1.01/00/2011 tanggal 9 Desember 2011 pada Anggaran Pusat Penyuluhan KP BPSDM KP untuk kegiatan tahun 2012.

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 dilaksanakan di 30 Propinsi sebagaimana SK Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pusat Penyuluhan KP (terlampir) sedangkan waktu pelaksanaan mulai minggu pertama bulan Juni hingga minggu ke tiga bulan Juli tahun 2012 dan disesuaikan dengan Renacana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

3.3 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional di daerah adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan atau unit instansi yang menangani penyuluhan perikanan di propinsi. Adapun Tim Penilai adalah Pelaksana yang melakukan penilaian pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Lembaga/Instansi yang menangani Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tingkat propinsi yang terdiri dari unsur pejabat struktural dan memungkinkan melibatkan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan PNS yang sudah berpengalaman, pada Badan atau unit instansi yang menangani penyuluhan KP di Propinsi/Kabupten/Kota.

3.4. Nominasi Peserta

Nominasi peserta penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 adalah Penyuluh Perikanan PNS yang memenuhi standar dan kriteria penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan di 30 Propinsi yang diusulkan dari perwakilan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau unit instansi yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota yang karena loyalitas dan

4

dedikasi kerjanya terpilih dari masing-masing kabupaten/kota sebagai calon/nominasi Penyuluh Perikanan PNS Teladan.

3.5. Tim Penilai

Tim Penilai kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Nasional berasal dari:

1. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,2. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, dan3. Penyuluh Perikanan yang kapabel dan kompeten.

3.6. Materi Penilaian

Materi Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 sebagaimana terlampir terdiri dari indikator penilaian, parameter dan metode penilaian dan bukti fisik yang dibutuhkan.

3.7. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian Penyuluh Perikanan Teladan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.75/BPSDMKP/2011.

3.8. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0104/032-12.1.01/00/2011 tanggal 9 Desember 2011 pada Anggaran Pusat Penyuluhan KP BPSDM KP untuk kegiatan tahun 2012.

 Rencana Anggaran Biaya Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh unit instansi penyuluhan di Propinsi

No Uraian Kegiatan Volume Biaya Per Satuan (Rp.)

Jumlah Biaya (Rp.)

Pajak (PPN+PPH)

Jumlah Pajak (Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

1 ATK 1 Pkt 500.000 500.000 - - 500.000

2 Bahan Komputer 1 Pkt 500.000 500.000 - - 500.000

3 Fotokopi,Penggandaan, Penjilidan Dll 1 Pkt 500.000 500.000 - - 500.000

4 Dokumentasi 1 Pkt 300.000 300.000 - - 300.000

5 Paket Meeting Fullboard (5 Org x 3 hari) 15 OH 500.000 7.500.000 2 150.000 7.350.000

6 Honor Tim Penilai (2 Org) 2 OJ 775.000 1.550.000 15 232.500 1.317.500

7 Transport Lokal Panitia 3 OT 110.000 330.000 - - 330.000

8 Perjalanan Supervisi dan Uji Petik Daerah 1 OT 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000

TOTAL 13.180.000 382.500 12.797.500

5

Timetable Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Nasional Tahun 2012 dapat dilihat dari tabel berikut :

No Uraian Mei Juni Juli Agust Sept Des

1 Perencanaan Mgu IV

2. Koordinasi Pusat – Daerah

Mgu IV Mgu I

3. Pengajuan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penilaian di Propinsi ke Pusat

Mgu I

4. Pelaksanaan Kegiatan Mgu I s.d Mgu IV

Mgu I

5. Pengusulan nominasi Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi Ke Pusat Penyuluhan KP

Mgu I

6. Verifikasi kelengkapan berkas dan portofolio nominasi Penyuluh Perikanan Teladan Nasional

Mgu IV

7. Pelaksanaan seleksi nominasi Penyuluh Perikanan Teladan Nasional

Mgu I

8. Penetapan Penyuluh Perikanan Teladan Nasional

Mgu I

9. Pertanggungjawaban Mgu II s.d Mgu IV

Mgu I s.d Mgu II

Mgu I

10. Pelaporan Mgu II s.d Mgu IV

Mgu I s.d Mgu II

Mgu I

11. Supervisi Mgu II s.d Mgu IV

Mgu I s.d Mgu II

Mgu I

12. Pengusulan Penyuluh Perikanan Teladan Nasional mengikuti rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan RI di Istana Negara

Mgu I

13. Penyerahan Penghargaan Penyuluh Perikanan Teladan Nasional pada Hari Nusantara di NTB

Mgu II s.d Mgu III

6

IV. PENUTUP

Sebagai ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan, Penyuluh Perikanan memiliki peran strategis dalam keberhasilannya. Oleh karena itu Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melalui Satker Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selain memfasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan, pembiayaan penyuluhan, serta pembinaan melalui peningkatan kapasitas Penyuluh Perikanan, maka apresiasi kepada Penyuluh Perikanan PNS berprestasi melalui Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan menjadi tolok ukur penting guna memotivasi dan meningkatkan kinerja Penyuluh Perikanan. Keteladanan diharapkan mampu menciptakan ketokohan Penyuluh Perikanan sebagai panutan masyarakat pelaku utama perikanan.

Oleh karena itu Pusat Penyuluhan KP pada Tahun 2012 memfasilitasi anggaran

Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012 dan diharapkan dapat memicu Penyuluh Perikanan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga memacu motivasi pelaku utama perikanan mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Semoga Panduan ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak terkait dalam penyelenggaran kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Nasional Tahun 2012.

Jakarta, Mei 2012

Pusat Penyuluhan KP

7