Kantor LPJK NasionalJl. Wijaya 1 No. 35

Kebayoran Baru – Jakarta SelatanP. +6221-7201476F. +6221-7201472E. lpjkn@lpjk.net

LPJK Nasional

Periode 2016-2020

3 September 2020

Infrastruktur Berkelanjutan

• Infrastruktur berkelanjutan adalah infrastrukturbidang pekerjaan umum dan permukimanyang diselenggarakan dengan menggunakanpendekatan konstruksi berkelanjutan (PermenPUPR No. 05/PRT/M/2015 tentang PedomanUmum Implementasi Konstruksi BerkelanjutanPada Penyelenggaraan Infrastruktur BidangPekerjaan Umum dan Permukiman)

PenerapanKonstruksi Berkelanjutan padaPenyelenggaraan Infrastruktur

Kerangka Pikir KonstruksiBerkelanjutan Council for

Research and Innovation in Building and Construction (CIB )

Kontribusi kepadaPembangunan Berkelanjutan

(sustainable development)

Terciptanya InfrastrukturBerkelanjutan (sustainable

infrastructure)

Prasyarat ImplementasiAgenda 21 Konstruksi

Berkelanjutan di Negara Berkembang

Sumber: Lampiran Permen PUPR No.05/PRT/M/2015 Bagian II Poin 2

Permen PUPR No. 05/PRT/M/20153 Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi

GREEN ROAD/GREEN HIGHWAY

• Green road construction atau konstruksi jalan hijau adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya konstruksi jalan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah (PUPR, 2011)

• Jalan hijau adalah Jalan yang dirancang dan dibangun denganmengikuti persyaratan dan berupaya menerapkan kriteria jalan hijausesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum ImplementasiKonstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan InfrastrukturBidang Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR).

Berbagai Definisi Green Highway (after Fatin Najwa Mohd Nusa et al., 2015)

Kriteria Jalan Hijau (SE Menteri PUPR No.04/SE/M/2018 Pedoman Pemeringkatan Jalan Hijau)

• diterapkan pada proyek jalan dalam proses perancangan dan pelaksanaankonstruksi jalan yang berbasis pada prinsip atau aspek berkelanjutan

• Kaidah : ekonomi, sosial, dan lingkungan.• 5 kategori kriteria :

(1) Konservasi lingkungan, air, udara dan alam. (2) Penyediaan Transportasi dan Masyarakat, (3) Pelaksanaan Konstruksi, (4) Penggunaan Material Dan Sumber Daya Alam, (5) Teknologi Perkerasan Jalan.

• 35 subkategori dan 84 kriteria

Kriteria Pemeringkatan Jalan Hijau Indonesia(Pedoman Pemeringkatan Jalan Hijau Indonesia)

Sumber: Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, 2015

Sistem ManajemenLingkungan, Drainase, Debu, Kebisingan, Habitat

Fasilitas: pejalan kaki, pesepeda, angkutanumum, geometrik, keselamatan jalan, peran masyarakat, landscape jalan

Sistem Manajemen Mutu, daurulang, penekanan emisi, pengendalian air, jaminan mutu, Sistem Manajemen K3

Reuse, recycling, material lokal, keseimbangan galian-timbunan, material berlebih, penerangan jalan

Perancangan berumurpanjang, campuran hangat, campuran dingin, perkerasanporus

Bintang Kriteria Peringkat Jalan Hijau

Jalan mencapai nilai 45 poin

Jalan mencapai nilai 30 poin

Jalan mencapai nilai 20 poin

Jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis jalan, memiliki analisa Life Cicle Cost dan izin lingkungan

Penerapan Konstruksi Berkelanjutan4 Sistem dan Pelaksanaan Pemeringkatan (Rating Tools) Green Road

Telah diterapkanpada:• Jalan Tol Bali

Mandara• Jalan Tol

Semarang –Solo Tahap 1 Ruas Semarang - Bawen

Kriteria Jalan Hijau untuk Jalan Tol (BPJT)

Penerapan Konstruksi Berkelanjutan4 Inovasi Teknologi Recycling Asphalt dan Aspal Plastik

• Penggunaan "Recycling Asphalt" dalam proyek pemeliharaan jalan untuk mengurangi konsumsimaterial baru.

• Penggunaan Aspal Plastik yang berasal dari limbah plastik untuk mengurangi konsumsi aspal.• DJBK Bersama Balitbang memberikan Penghargaan untuk Green Road pada KI 2018

12

13

Contoh penerapan di Australia

TUGAS LPJK dalam PenyiapanSDM untuk Jalan Hijau

Peran SDM dalam Penerapan Strategi Jalan Hijau

Ahli Konservasilingkungan

Ahli Transportasi

& sosial

Ahli pelaksanaan

konstruksi

Ahli Teknologi

Perkerasan

Ahli Material & SDA

Tugas LPJK dalam Pengembangan SDM untuk Penerapan

Jalan Hijau

• Penyiapan Standar Kompetensi/SKKNI untuk Tenga Ahli kompeten dalamPenerapan Jalan Hijau , mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan

• Kompetensi tenaga ahli yang harus disiapkan adalah untuk kompetensi :– Ahli konservasi lingkungan– Ahli transportasi dengan penekanan aspek social– Ahli pelaksanaan konstruksi– Ahli material dan Sumberdaya Alam– Ahli Teknologi Perkerasan

• Kesemua standar kompetensi tersebut dalam konteks jalan hijau (Green Road/Green Highway)

Tugas LPJK dalam Pengembangan SDM untuk Penerapan

Jalan Hijau

• LPJKN meregistrasi semua Tenaga Ahli tersebut melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh LSP-LSP yang relevan

• LPJK membina dan mengakreditasi asosiasi yang relevan mewadahi kesemuabidang keahlian tersebut

• LPJK meningkatkan kompetensi para tenaga ahli melalui proses PPKB (Program Peningakatan Komptenesi Berkelanjutan) bekerja sama dengan berbagai asiosiasiterkait

• PPKB dalam bidang Jalan Hijau dapat digunakan untuk Sertifikasi Tenaga Ahli dalam meningkatkan kompetensi dalam bidang Jalan Hijau

MANDAT UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANGJ AS A KONS TRUKS I TERKAIT TENAG A KERJ A KONS TRUKS I

Pasal 70 Ayat 1“Setiap Tenaga Kerja yang berkerja di Bidang

Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja”

Pasal 70 Ayat 2Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang

memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 99 Ayat 2“Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidakmemiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasar 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

“Fondasi-fondasi untuk meningkatkan daya saing

bangsa itu kuncinya ada di Sumber Daya Manusia”

“Presiden Jokowi”

Tugas dan Peran LPJ K

TUGAS LPJK:UU Jasa Konstruksi No. 18

Tahun 1999Pasal 33

TUGAS LPJK:Ketentuan Peralihan UU JasaKonstruksi No. 2 Tahun 2017

Pasal 103

*Ketentuan Peralihan UUJK 2/2017, Ps 103

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha

dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; registrasi tenaga kerja konstruksi, registrasi badan usaha jasa konstruksi; peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

TUGAS

20

1. melaksanakan registrasi,

dan akreditasi;

2. penetapan penilai ahli;

3. pembentukan LSP;

4. pemberian lisensi; dan

5. penyetaraan di bidang

Jasa Konstruksi.

FUNGSIa. pelaksanaan REGISTRASI terhadap BUJK, pengalaman

BUJK, Tenaga Kerja Konstruksi, pengalaman profesionalTenaga Kerja Konstruksi, lembaga pendidikan danpelatihan kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;

b. pelaksanaan AKREDITASI terhadap Asosiasi BUJK, AsosiasiProfesi Jakon, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;

c. pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, & sertifikasi penilaiahli;

d. pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasidalam hal terjadi kegagalan bangunan;

e. pelaksanaan pemberian REKOMENDASI dalam rangkaLisensi LSP;

f. pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasikompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSPyang dibentuk Asosiasi Profesi Jakon atau lembaga diklat;

g. pelaksanaan pemberian LISENSI LSBU;

h. pelaksanaan penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing;dan

i. pengelolaan aplikasi program pengembangankeprofesian berkelanjutan.

PERMEN 9 TAHUN 2020

Pasal 7-8

LPJK PERIODE SELANJUTNYA

Tenaga Kerja Konstruksi

1) KEBUTUHAN 2) EKSISTING1 Triliun = 14.000 TKK*Anggaran Kontraktual Konstruksi dan Jasa Konsultasi Kementerian PUPR 2020 =

63,43 Triliun**Kebutuhan TKK pada Proyek PUPR=

888.020TKK Bersertifikat

*) Hasil kajian Pustra PUPR**) Anggaran Kontraktual Konstruksi dan Konsultan dari Emonitoring PUPR per 5 Juni 2020

TKK bersertifikat : 622.330

*) Sumber: LPJKN, Juni 2020**) Konstruksi dalam angka (BPS, 2019)

UU No 2/2017 JK Psl 70 :

TKK harusbersertifikat:

• Ahli• Teknisi/analist

• Operator

3) GAP (PUPR) :265.690

KONDISI PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI INDONESIA

Sumber : Https://www.lpjk.net

Sumber : Https://www.lpjk.net

25

Data Konversi SBU/SKA/SKTK

Sumber : Https://www.lpjk.net

LPJK GO DIGITAL

Inovasi dan Perubahan terhadap Model Bisnis yang Lebih Efisien dan Efektif yang merupakan Bagian Hasil

Penerapan Industri 4.0 diimplementasikan baik oleh LPJ K terutama selama Masa C ovid-19

Penerapan S ertifikat Digital untuk S BU/S KA/S KTK sesuai dengan S urat Edaran Menteri PUPRNo. 06/S E/M/2019

Keunggulan Sertifikasi Online

27

No Keunggulan Parameter

1 Efisein Peserta menginput data pada sistem secara langsung, tidak perlu tenaga input data

2 Akurat a. Data peserta valid dan terverifikasi di Dukcapil Nasional

b. Data peserta akurat tercatat dalam SIKI karena diisi oleh Peserta secaramandiri

c. Proses dilakukan secara terstruktur sehingga setiap Langkah dapat dilihatsecara online

d. Berita Acara dan Invoice otomatis dari sistem, tidak dibuat secara manual

3 Cepat Seluruh proses dapat dimonitor dan dievaluasi secara cepat

4 Tertelusur a. Data dari seluruh proses tersimpan di SIKI

b. Rekaman Wawancara tersimpan di software Bluejans

c. Dengan point a dan b maka seluruh proses sertifikasi dapat tertelusurdengan baik

PELAYANAN ONLINE LPJK

• Pelayanan LPJK selama masa Pandemic Covid-19 dilakukan dengancara MEMAKSIMALKAN PELAYANAN ONLINE sesuai dengan SuratEdaran LPJK Nasional Nomor 014/SE/LPJK-N/VI/2020 tentangPelayanan Online LPJK Nasional dalam Masa Transisi MenujuMasyarakat Sehat, Aman, Produktif.

• Surat Edaran LPJK Nasional Nomor : 002 dan 003 tahun 2020dimana program ini diperuntukkan bagi vokasi SMK/Politeknik

Semua unit/bagian dapat dijangkau melalui Telepon dan EmailPelayanan Online LPJK- Sertifikasi Badan Usaha online- Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (SKA – SKT) online- Rapat-rapat koordinasi dan pelayanan online.- Membantu Transisi UU 18 tahun 1999 ke UU 2 tahun 2017 online,

Akreditasi

Dalam persiapan era UU no 2 tahun 2017

- Membantu Program Penguatan Regristrasi Pengalaman Perusahaan dan PengalamanTenaga Ahli sesuai Amanah UU 2 th 2017 secara online

- Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) online sesuai amanahPP no 22 tahun 2020 pasal 29 ayat 3 : Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerjasebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Kualisifikasi Ahli harus memenuhi persyaratanpengembangan keprofesian berkelanjutan.

- Mempersiapkan Kelengkapan Asosiasi dalam antisipasi UU no 2 tahun 2017, tenagaAsesor Badan Usaha untuk LSBU, Asesor Profesi untuk LSP.

- Penyiapan pemahaman cara ber Kontrak, dan cara memecahkan sengketa dalam berkontrak al. Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan, Arbitrasi (UU No 2 tahun 2017-pasal 88, UU No 30 tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

PELAYANAN ONLINE LPJK

30

Untuk informasi lebih lanjut, laporan lembaga, artikel, dan publikasi lainnya, dapat mengunjungi situs resmiLPJK Nasional.

http://www.lpjk.net

Kantor LPJK NasionalJl. Wijaya 1 No. 35Kebayoran Baru –Jakarta SelatanP. +6221-7201476F. +6221-7201472E. lpjkn@lpjk.net

TERIMA KASIH