Upload
others
View
53
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
31. Pemungut PPN
BREVET PAJAK A/B
31. Pemungut PPN
31. Pemungut PPN
Pemungut PPN
31. Pemungut PPN
Skema Umum Pemungutan PPN
31. Pemungut PPN
Skema Pasal 16A UU PPN (Pemungut PPN)
31. Pemungut PPN
DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP KEPADA PEMUNGUT PPN MAKA :
31. Pemungut PPN
PEMUNGUT BENDAHARA
31. Pemungut PPN
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
31. Pemungut PPN
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
31. Pemungut PPN
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
31. Pemungut PPN
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
31. Pemungut PPN
PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
31. Pemungut PPN
PEMUNGUT LAINNYA
31. Pemungut PPN
13
PEMUNGUT PPN LAINNYAKONTRAKTOR PERJANJIAN PERTAMBANGAN MIGAS, BUMN, DAN BADAN USAHA TERTENTU
setiap pembayaran yang dilakukan atas penyerahan BKP dan/atau JKP
Obyek Pemungutan
kecualiPembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10 juta dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak dipungut / dibebaskan dari pengenaan PPNPembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PertaminaPembayaran atas rekening teleponPembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbanganPembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang PPN
31. Pemungut PPN
Mekanisme Pemungutan
Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP.FP dibuat saat :Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
Penerimaan pembayaran termin dalam hal ppenyerahan sebagian tahap pekerjaan
0 3 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0Kode Transaksi
Kode Status
Tahun Penerbitan
Nomor Seri FPKode FP
Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat oleh Rekanan mengacu pada ketentuan yang berlaku (kode transaksi “03”)
31. Pemungut PPN
Tata cara pemungutan :
Jumlah PPN dan PPnBM yang harus dipungut adalah : • PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan • PPnBM sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (dalam hal selain
terutang PPN juga terutang PPnBM).
Jika dalam kontrak tidak disebutkan nilai kontrak tersebut termasuk PPN dan PPnBM, maka kewajiban PPN 10% dan PPnBM dihitung dari nilai kontrak.
31. Pemungut PPN
Penyetoran :
Penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut dilakukan paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh KKS Migas dan Panas Bumi sebagai penyetor atas nama Rekanan.
31. Pemungut PPN
31. Pemungut PPN
PELAPORAN
31. Pemungut PPN
SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN 1107 PUT (1)
• Induk SPT - Formulir 1107 PUT
• Lampiran 1 Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 1
• Lampiran 2 Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2
31. Pemungut PPN
SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN 1107 PUT (2)
31. Pemungut PPN
31. Pemungut PPN
Pengisian SPT 1107 PUT (1)
31. Pemungut PPN
Pengisian SPT 1107 PUT (2)