4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1. Profil Perusahaan …...Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga

38 Universitas Kristen Petra

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Gambaran Umum Sasaran Penelitian

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN adalah Lembaga

Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN

pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja.

Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN memiliki slogan dua

anak lebih baik. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan dua anak cukup. ( Arsip

BKKBN, 2016)

Tugas dari BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang

keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dan memiliki fungsi untuk pengkajian dan

penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera, mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN,

memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSM

dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

menyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. ( Arsip

BKKBN, 2016)

Selain itu BKKBN juga memiliki kewenangan diantaranya yaitu,

menyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya, merumusan kebijakan

dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, merumusan

kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian , bayi dan

anak, menetakan sistem informasi dibidangnya, dan Kewenangan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu, merumusan

dan pelaksanaan kegiatan tertentu di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera dan merumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga (Arsip

BKKBN, 2016).

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Departemen

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Departemen

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_berencana

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

http://www.petra.ac.id

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id/help.html


Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) pusat memiliki visi dan

misi yaitu “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas” dengan cara melakukan

Mengutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan, Menyelenggarakan

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Memfasilitasi Pembangunan

Keluarga, Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Membangun dan menerapkan

daya kerja organisasi secara konsisten. (Arsip BKKBN, 2016)

Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota

Pasuruan merupakan bagian dari BKKBN yang berada di daerah, semenjak ada

peraturan otonomi daerah Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dimana setiap kota besar dan kota kecil memiliki keterbatasan dalam

membawahi dinas, maka Dinas Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencara

tergang menjadi satu kesatuan. Maka dari itu visi dan misi yang ada di BPPKB

Kota Pasuruan juga mengikuti dan menyesuaikan. Dimana visi dan misinya

berfokus pada mewujudkan masyarakat kota Pasuruan yang perduli perempuan

dan anak serta berkeluarga berencana. ( Arsip BKKBN, 2016)

Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) dengan Badan

Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) merupakan sebuah

instansi yang membantu pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan

penduduk yang semakin hari semakin meningkat. Pada mulanya BKKBN menjadi

pusat instansi pemerintah yang menangani persoalan kependudukan. Seiring

berjalannya waktu pada tahun 2015 ada perubahan peraturan daerah UU

Pemerintah Daerah no.9 tahun 2015 mengenai Otonomi Daerah. Dimana

berdasarkan UU No 9 tahun 2015 memberikan definisi Otonomi daerah adalah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No

no.9 tahun 2015, maka unsur otonomi daerah adalah Hak, Wewenang dan

Kewajiban Daerah Otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan

mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU NO no.9 tahun 2015


yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang

dijabarkan sebagaiberikut bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah

mempunyai hak: a. bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi,

kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa

jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat; b. bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan

rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan

undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ( Arsip

BKKBN, 2016)

Bedasarkan peraturan itulah pemerintah Kota Pasuruan melakukan

pengelolahan peraturan daerahnya, dengan memberikan kebijakan antara dinas

Pemberdaya Perempuan dan BKKBN daerah sehingga di Kota Pasuruan di kenal

dengan nama Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Hal ini memang terlihat seperti ada perbedaan visi dan misi antara BKKBN Pusat

dan BPPKB daerah, namun pada dasarnya BPPKB juga menjalankan program

yang diusung dari BKKBN namun dengan penyesuaian sesuai dengan daerah

masing-masing, serta fokus yang kedua lembaga ini bawa tetap sama yaitu

mewujudkan masyarakat yang berkeluarga berencana. ( Arsip BKKBN, 2016)

4.1.2. Sejarah BKKBN – Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana

Periode Perintisan (1950-an – 1966)

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan

Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter

Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood

Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang

sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau

menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat

perkawinan. ( Arsip BKKBN, 2016)

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen

Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan


pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air. Dengan

lahirnya Orde Baru pada lan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus

perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan

politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan

keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada

l Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari

1967. ( Arsip BKKBN, 2016)

Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional

Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan

sebagai berikut:

1. PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga

berencana yang akan dijadikan program pemerintah

2. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program

Pemerintah segera dilaksanakan.

3. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program

KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh

lapisan masyarakat. ( Arsip BKKBN, 2016)

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi

Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan

atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga

sebagai hak asasi manusia. Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang

DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh

perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan

konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral

Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra

membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program

KB dijadikan Program Nasional. ( Arsip BKKBN, 2016)


Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan

Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang

isinya antara lain:

1. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di

dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.

2. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat

menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri

atas unsur Pemerintah dan masyarakat. (Arsip BKKBN, 2016)

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober

1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang

Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga

Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan

beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha

KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana

Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968.

Lembanga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Periode Pelita I (1969-1974)

Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN

adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar

Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja

BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.Untuk melaksanakan

program keluarga berencana di masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan

yang disesuaikan dengan ketuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat.

Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical Approach) karena

pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) masih sangat

kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang paling tepat.


Periode Pelita II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai

lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan

umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan

kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi

pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya,

yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam

kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan

sebagai pilot project. ( Arsip BKKBN, 2016)

Periode Pelita III (1979-1984)

Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang

didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi

masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan

mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta

KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang

baru yang diset Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan

mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan

fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan

pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang

dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”. ( Arsip BKKBN, 2016)

Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono

Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat

yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini juga muncul pendekatan

baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh

pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi


aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu

selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator. Disamping itu, dikembangkan

pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program.

Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada

tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta

KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan

dengan kampanye LIngkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan

tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB. ( Arsip BKKBN,

2016)

Periode Pelita V (1988-1993)

Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono

Suyono. Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas

petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian

diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis

kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk

pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu

ada 16 jenis kontrepsi. ( Arsip BKKBN, 2016)

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan

Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan

untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia

perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan

peningkatan kesejahteraan keluarga. ( Arsip BKKBN, 2016)

Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga”

yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB

nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai


dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri

Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN

setingkat Kementerian. ( Arsip BKKBN, 2016)

Pada tangal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua lan berselang dengan terjadinya gerakan

reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi

Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono

Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan

Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus

Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan. ( Arsip BKKBN, 2016)

Periode Pasca Reformasi

Dari tir-tir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah

ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk

meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan

kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran,

pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan

keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program

Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2000. ( Arsip BKKBN, 2016)

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan

keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai

dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres

Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan

bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada

pemerintah kapaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan

dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang

Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama

Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi. ( Arsip BKKBN, 2016)


Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29

Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi

BKKBN. Undang-Undang tersebutt mengamanatkan perubahan kelembagaan

BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN

adalah “Penduduk Tumh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan

pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil

bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai

tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56

Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat

BKKBD di tingkat provinsi dan kapaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya memiliki hungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan

2). ( Arsip BKKBN, 2016)

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor

92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan

perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi

penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya. ( Arsip

BKKBN, 2016)


Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian:

Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap

oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar

Parawansa. Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada

tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang

kemudian terjadi kekosongan. Pada tanggal 10 November 2003, Kepala

Litbangkes Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi

Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki

masa pensiun pada tahun 2006. Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief,

MPA yang dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006. (

Arsip BKKBN, 2016)

Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarha Sejahtera, di mana BKKBN

kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, kan lagi badan

koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri

Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana (BKKBN). ( Arsip BKKBN, 2016)

Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli

Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN). ( Arsip BKKBN, 2016)

4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dengan Visi “Seluruh

keluarga ikut KB serta Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan

Perlindungan Anak” Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Keluarga yang

sejahtera, sehat, rajin, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan


kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

Misi

1. Meningkatkan manajemen, akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM

aparatur, sarana dan prasarana.

2. Membangun setiap keluarga untuk memiliki anak ideal, sehat,

berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak reproduksinya

melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi,

perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan

kelembagan dan jaringan KB.

3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta

kesejahteraan dan perlindungan anak.


4.1. Bagan Struktur Organisasi

Bagan 4.1. Struktur Organisasi

Sumber : Arsip BPPKP Kota Pasuruan, 2016

Kepalah Badan


4.2. Profil Informan

Bidang Advokasi dan KIE di Badan Permberdaya Perempuan dan

Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Pasuruan merupakan divisi yang sangat

kompleks dalam pekerjaannya. Bidang Advokasi dan KIE melakukan aktivitas

Public Relations, hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Aulia selaku

Humas BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan sosialisasi program

Kampung KB, BPPKB Kota Pasuruan memiliki peran masing-masing terutama

bidang Advokasi dan KIE yang ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan

pendekatan dan strategi untuk mewujudkan program Kampung KB. Program

Kampung KB ini diusung untuk menjawab Nawacita Presiden Jokowi dapat

berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan, yaitu mewujudkan

masyarakat pinggiran yang sejaterah.

Wawancara telah dilakukan oleh peneliti terhadap empat orang informan.

Adapaun keempat orang tersebut adalah, Suwaji (Kepala Penyuluh KB Kota

Pasuruan), Nuraini ( Kepala Sub Bidang KIE, Suaibah ( RW ), Maulita (

Advokasi dan KIE BKKBN Provinsi Jawa Timur) Salah satu diantaranya adalah

informan utama dalam penelitian yang akan digunakan sebagai sumber data.

Sedangkan tiga orang lainnya akan dijadikan sebagai informan pendukung.

4.2.1. Suwaji

Pria separuh baya yang bernama Suwaji ini merupakan seorang

Kepala Koordinator Penyuluh KB di Badan Pemberdaya Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Sejak lahir pada 11 Mei 1968 hingga

saat ini beliau tetap tinggal di Kota Pasuruan, beliau mendedikasikan

hidupnya untuk menekuni profesinya dalam mendukung pemerintah dalam

menekan angka kelahiran yang ada di Kota Pasuruan. Setelah

menyelesaikan pendidikannya sampai dengan mendapatkan gelar Sarjana

Hukum, beliau memutuskan untuk masuk dalam dunia pemerintah yaitu

beliau memutuskan untuk mengikuti pendidikan atau training dari

BKKBN pada tahun 1984.

Beliau yang sudah mengabdi pada Kota Pasuruan sejak tahun 1984

ini memulai jelak perjalannya dari tempat yang paling dekat dengan


masyarakat, yaitu sebagai petugas lapangan dimana beliau berinteraksi

secara lansung dengan masyarakat untuk dapat mengenal KB pada saat itu.

Kemudian menjadi penyuluh KB, sebagai seorang penyuluh beliau sering

mengadakan seminar atau sosialisasi agar masyarakat dapat lebih mengerti

pentingnya ber-KB. Lalu beliau menjadi Koordinator Penyuluh KB yang

mana beliau bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh penyuluh

KB dan memastikan bahwa semua penyulu melakukan semua proses

sesuai dengan prosedur yang ada.

Semangat Suwaji tak bertenti disitu saja, saat ini beliau

mengemban tugas yang lebih penting lagi sebagai pegawai negeri

fungsional beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Organisasi Profesi

IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) Cabang Pasuruan. Dengan

menjabat sebagai Ketua Organisasi IPeKB tentunya tanggungjawab yang

diterima juga semakin besar. Beliau sebagai panutan untuk semua

penyuluh yang ada di Kota Pasuruan untuk dapat selalu melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sesuai dengan

prosedur. Beliau selalu mengingatkan agar terus bersemangat, selalu

mencari celah untuk dapat meyakinkan masyarakat untuk menerima

informasi mengenai KB dan dapat membuat masyarakat merubah cara

pikir mengenai KB dan menjadi masyarakat yang ber-KB.

Saat ini beliau mengemban dua tugas yaitu mengajak para

penyuluh untuk tetap berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program

KB dan sebagai ketua koordinator yang memastikan agar penyuluh

lapangan menjalankan prosedur sesuai dengan prosedur. Saat ini beliau

membawahi tiga kecamatan yang ada di Kota Pasuruan, yaitu kecamatan

gul Kidul, Kecamatan Gadingrejo, dan Kecamatan Purworejo. Tempat

yang menjadi fokus dari kampung KB ada di kecamatan gul Kidul,

tepatnya di kelurahan Panggungrejo. Disetiap kecamatan dan kelurahan

ada penyuluh kb dan petugas lapangan yang mengontrol, dan setiap lan

akan melaporkan perkembangan dan kendalah apa saja yang terjadi kepada

Suwaji. Dan sebagai Kepala Koordinator beliau memberikan kritik dan


saran untuk semua sosialisasi atau program yang dijalankan dapat

dijalnkan dengan baik dan harapannya dapat berhasil.

4.2.2. Nurani

Nurani perempuan kelahiran Pasuruan, 28 September 1965 ini

merupakan seorang Kepala Sub Bidang KIE yang berada di bawah bidang

Advokasi dan KIE. yang akrab disapa Nur ini sudah memulai karirnya

sejak tahun 1984 sampai saat ini. Beliau juga telah memulai karirnya dari

posisi paling bawah dalam struktural organisasi, yaitu beliau memulai

dengan menjabat sebagai pegawai administrasi, kemudian beliau menjadi

penyuluh kb dan kemudian pada awal tahun 2015, Nurani dipercaya

sebagai Kepala Sub Bidang KIE Kota Pasuruan.

Sebagai Kepala Sub Bidang KIE, beliau berusaha dengan keras

untuk mencari cara agar KB ini dapat diterima oleh masyarakat Kota

Pasuruan. Beliau mengusahakan agar proses penyampai informasi bisa

mengena pada masyarakat. Maka dari itu beliau aktif mengajak beberapa

penyuluh untuk berdiskusi bagaimana keadaan masyarakat yang ada di

wilayah masing-masing. Dengan mendengarkan masukan tersebut Nur

sering sekali membuat inovasi dalam penyampaian informasi melalui hal-

hal yang menarik, seperti contohnya mengadakan pertemuan di rumah

warga, sehingga mengurangi kesan kaku atau formal. Dengan begitu

masyarakat dapat merasa lebih nyaman. Informasi yang diberikan juga

sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat, jadi Nur menyaring

setiap wilayah memiliki ketuhan yang berbeda-beda, sehigga informasi

yang akan diberikan pun juga berbeda.

Beliau biasanya mengemas semua informasi dengan seah

pertunjukan seni, atau juga cangrukan (mengobrol santai) dan juga

berdiskusi dengan menggunakan alat peraga. Sehingga masyarakat lebih

merasa tertarik dengan informasi yang diberikan oleh penyuluh.

Selain sebagai Kepala Su Bidang KIE, ternyata Nur merupakan

RT di wilayah tempat tinggalnya. Secara tidak langsung beliau juga

bergerak sebagai kader dari Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga

Berencana. Banyak informasi yang beliau bagikan kepada masyarakat


yang ada disekitar rumahnya mengenai KB. Biasanya Nur membagikan

informasinya pada saat arisan lanan dan juga saat ada kegiatan keakraban

lainnya yang diadakan di lingkungan rumahnya.

4.2.3. Suaibah

Suaibah yang biasa dikenal dengan Suh ini merupakan tokoh

masyarakat di kelurahan Panggungrejo. Beliau merupakan seorang RW

04, maka secara tidak langsung beliau juga seorang kader KB dari Badan

Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Latar

belakang pendidikan Suh hanya sampai di Sekolah Dasar (SD) saja,

kemudian beliau melanjukan kesekolah Madrasha (sekolah keagamaan),

dan tak lama diusianya yang masih dini yang sekitar 16 tahun beliau

memutuskan untuk menikah.

Awalnya Suh juga tidak mengenal KB, karena faktor pendidikan

perempuan kelahiran 1 Maret 1964 ini sekarang memiliki empat orang

anak bahkan saat ini beliau juga memiliki tiga ornag cucu. Namun seiring

berjalannya waktu, saat ini Suh sudah mulai memahami bahwa ber-KB ini

sangatlah penting. Selain penting untuk si namun juga untuk kehidupan

anak kedepannya. Maka dari itu suh memutuskan untuk aktif menjadi

Kader Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana. Sehingga

warga RW 04 kelurahan panggung rejo dapat merencanakan kelahiran

anaknya, yang nantinya dapat menyuapkan kehidupan yang sejahterah

untuk anak-anaknya.

Dengan niatan yang mulia itu Suh sering mengadakan rujakan,

arisan, dan kegiatan memasak bersama dengan - yang ada di daerah RW

04 agar mau mendengarkan mengenai keluarga berencana, setelah itu

beliau juga berperan aktif untuk mengajak - agar selalu datang dalam

semua sosialisasi mengenai keluarga berencana. Suh juga menghimbau

masyarakatnya untuk dapat merencanakan kelahiran anak-anak nya, itu

semua Suh lakukan agar dapat membantu Badan Pemberdaya Perempuan

dan Keluarga Berencana menekan angka kelahiran dan juga


menyelamatkan masa depan generasi muda yang nanti dilahirkan agar

mendatkan kehidupan yang lebih layak.

Selain itu setiap kali ada masalah yang terjadi di wilayahnya Suh

selalu menghungi petugas lapangan untuk dapat menjembatani masalah

yang terjadi. Serta pada saat ada warga yang ingin ikut ber-KB beliau juga

menyampaikan ke petugas lapangan agar warga tersebut dapat

mendapatkan KB yang sesuai dengan yang dinginkan.

4.2.4. Maulita Oktavani

Perempuan yang bernama Maulita Oktavani berlatar belakang

pendididikan Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga. Maulitah

lahir pada 14 Oktober 1989 di Sidoarjo. Maulitah termasuk orang baru di

BKKBN Jawa Timur, namun beliau sudah mengemban tugas yang cukup

besar yaitu di bagian Analisis Advokasi dan KIE. Selama kurang lebih dua

tahun beliau mengabdikan diri di BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Maulitah bertugas untuk menghimpun laporan dari setiap daerah

yang ada di Jawa Timur dari segi Advokasi dan KIE. Kemudian

menganalisis apakah yang Advokasi dan KIE yang dilakukan disetiap

daerah sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jika ada daerah

yang kurang sesuai, beliau akan memberikan arahan dan masukan serta tak

jarang beliau turun ke lapangan untuk melihat langsung keadaan

dilapangan. Hal ini dilakukan oleh beliau agar beliau dapat membantu

Advokasi dan KIE yang ada di daerah dalam menentukan strategi

komunikasi yang tepat baik dari cara pendekatan dengan pemerintahan

daerah dan juga media komunikasi yang akan dipakai dalam

menyampaikan informasi kepada masyarakat.


4.3 Setting Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana. Peneliti melakukan pra observasi pada lan April akhir

untuk mengambil data-data yang dtuhkan oleh peneliti. Adapun data-data yang

dtuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan strategi komunikasi Bidang Advokasi dan KIE di Badan Pemberdaya

Perempuan dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program kampung

KB.

Dalam melakukan penelitian, peneliti melibatkan pihak-pihak lain selain

dari divisi Advokasi dan KIE, diantaranya adalah Penyuluh KB di Kota

Pasuruan, RW 04 Kelurahan Panggung Rejo, dan Humas BKKBN Provinsi

Jawa Timur. Peneliti melakukan wawancara yang berlangusng di berbagai lokasi

diantaranya, di kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur, Di kantor Dinas PP&KB

kota Pasuruan, dan juga di area Kelurahan Panggung Rejo Kota Pasuruan.

Proses wawancara pertama kali dimulai pada awal April 2016 di Kantor

BKKBN Provinsi Jawa Timur.

4.3.1. Suwaji

Pada hari Ra, 7 September 2016, sekitar pukul 08.00 peneliti mendatangi

kantor Bandan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana untuk melakukan

proses wawancara yang pertama dengan Suwaji. Ini merupakan pertemuan ke dua

peneliti dengan Suwaji. Setelah mengikuti apel dinas, Suwaji menyamt peneliti

dengan senyum yang lebar, dan sambil membawah beberapa ku yang saat itu

beliau memakai pakaian dinasnya.

Tak menunggu lama beliau bersiap, peneliti dipersilahkan untuk masuk

diruangan kantor Kelapa Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana.

Ruangannya cukup luas ada meja kantor, ada lemari-lemari yang berisikan KIE

KIT, selain itu ada meja tamu dan sofa. Suasana pagi itu sangat asrih karena

terdengar suara rung dan sedikit suara kendaraan yang lintas di depan kantor

Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana yang masuk melalui bilik

jendela. Pada saat akan memulai wawancara suasana masih sedikit kaku, namun


setelah mengetaui bahwa proses dikumentasi hanya menggunakan suara, Suwaji

terlihat lebih santai dan nyaman pada saat akan memulai proses wawancara.

Saat wawancara Suwaji dapat menjawab pertanyaan dengan baik karena

beliau sudah sangat berpengalaman dalam dunia Keluarga Berencana. Sesekali

beliau tertawa terbahak-bahak saat beliau menyadari apa yang telah beliau dan tim

penyuluh lalui, terlihat bernostalgia. Beliau menyikapi bahwa opini masyarakat

dan cara berfikir mereka sangat unik dan sebagai penyuluh yang gigih, beliau

menertawakan usahanya untuk dapat menjadi dekat dengan masyarakat.

Diakhir proses wawancara, ada tamu lain dari luar yang akan memakai

ruangan kantor Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana.

Untuk itu peneliti dan Suwaji sempat menghentikan sementara proses wawancara

dan kembali melanjutkannya di ruang tamu depan kantor. Suasananya

sebenaranya baik hanya ruangan sedikit panas karena tidak ada pendingin ruangan

dan lebih sedikit berisik karena suara kendaraan yang lalu lalang. Meskipun

demikian proses wawancara tetap berjalan dengan baik, dan dapat diakhiri dengan

baik pula. Peneliti sempat berfoto bersama dengan Suwaji dan juga beberapa

petugas lapangan yang saat itu melewati ruang tamu.

4.3.2. Nurani

Dalam proses wawancara ini, sebelumnya peneliti dan Nurani sudah

pernah bertemu kurang lebih 6 kali dari proses observasi sampai hari proses

wawancara ini berlangsung. Dikarenakan kendala waktu dari peneliti dan Nurani,

maka disepakati bahwa proses wawancara dilakukan di rumah Nurani yang berada

di Perumahan Tembok Rejo. Malam itu Nurani menerima peneliti dengan raut

wajah yang bahagia. Proses wawancara ini berlangsung pada hari Ra, 27

September 2016 . Peneliti dipersilahkan masuk kedalam ruang tamu, ruangan

yang cukup luas, terletak seah meja tamu, dan sofa.

Pada saat menyamt peneliti Nurani masih memakai roll ramt, dan

memakai pakaian semi formal. Namun pada saat sudah diruang tamu, roll ramt

tersebut dilepas dan beliau merapikan ramtnya. Nurani memang sangat ramah dan

santai saat diajak berbicara, maka pada saat memulai wawancara tidak ada rasa

canggung diantara peneliti dan juga Nurani. Saat proses wawancara Nurani selalu


menjawab pertanyaan dengan detail dan penuh semangat. Dari pertemuan ini

peneliti mengetahui bahwa beliau juga adalah seorang RT yang ada di daerah

perumahannya.

Suasananya pun sangat asrih karena beliau suka menanam tanaman di

depan halaman rumahnya dan menyebabkan ada udara yang masuk kedalam

ruangannya, sehingga tidak terasa panas pada saat proses wawancara.

Kesederhanan ada dalam dirinya dan keluarganya, saat ditengah-tengah proses

wawancara beliau membuatkan peneliti secangkir teh. Saat proses wawancara

Nurani sempat bercerita dan sedikit kecewa dengan kebijakan yang ada

dipemerintahan. Namun itulah yang membuat Nurani tetap semangat mengemban

tugasnya karena jika dibiarkan, pertumhan penduduk akan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Proses wawancara dilakukan kurang lebih

satu jam dua puluh lima menit. Setelah proses wawancara berakhirpun Nurani

mengantarkan peneliti sampai di depan rumahnya.

4.3.3. Suaibah

Rabu, 27 September 2016 merupakan pertemuan kedua antara peneliti dan

Suaibah selaku RW 04 Kelurahan Panggungrejo, sebelumnya peneliti dan

Suaibah bertemu pada saat sosialisasi kampung KB yang pertama sekitar lan Mei

2016. Proses wawan cara ini berlangsung di Pendopo Kelurahan Panggungrejo,

tidak ada meja dan kursi. Peneliti dan Suaibah duduk di lantai pendopo yang

memang lantainya bersih meskipun sedikit berdeh karena bentuk pelataran.

Suasana sore itu sunyi dengan ada angin yang bertiup sepoi-sepoi,

sehingga tidak terasa terik panasanya matahari. Sesekali ada suara mobil dan

sepeda motor yang lalu lalang, ada suara anak-anak kecil yang bermain di jalanan.

Sore itu Suaibah yang berhiijab memakai kaos lengan panjang berwana coklat tua

dan celana panjang hitam. Awal mula wawancara Suaibah masih terlihat sangat

tegang dan takut menjawab, namun peneliti membuat proses wawancara ini

berlansung sesantai mungkin. Dengan proses wawancara yang menggunakan

bahasa jawa Suaibah merasa lebih nyaman saat mengungkapkan perasaannya dan

jawabannya saat proses wawancara ini berlangsung.

1.3.4. Maulita Oktavia


Senin, 9 Mei 2016 merupakan pertemuan pertama antara peneliti dan

Maulitah selaku perwakilan Advokasi dan KIE Badan Koordinasi Keluarga

Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Dengan sangat ramah beliau

menyambut peneliti untuk masuk kedalam ruang tamu di kantor BKKBN. Ruang

tamu yang menjadi tempat peneliti dan Maulitah berdiskusi merupakan ruang

tamu outdoor. Suasana yang ada cukup hening dengan bertiupkan angin yang

spoi-spoi.

Beliau merupakan perempuan berhijab, setiap pertemuan wawancara

berliau memakai selalu memakai hijabnya. Seperti dengan pertemuan kedua pada

tanggal 7 Oktober 2016, Maulitah memakai hijabnya dengan baju berbahan kain

berlengan panjang berwarna putih dan memakai rok kain panjang berwarna hitam.

Tetap di tempat ruang tamu outdoor wawancara kedua ini dilakukan. Proses

wawancara berjalan lancar tanpa ada gangguan yang berarti karena suasasana di

lingkungan kantor juga cukup hening, karena kebanyakan dari staff kantor sering

berada langsung dilapangan.

4.4. Temuan Data

Berikut adalah hasil temuan data yang berhungan dengan strategi

komunikasi Bidang Advokasi dan KIE Badan Pemberdaya Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam Mensosialisasikan Program Kampung

KB. Perlu diperhatikan bahwa dalam pembahasan kedepan, “Badan Pemberdaya

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan akan ditulis BPPKB Kota

Pasuruan”. Untuk menggambarkan strategi komunikasi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Mensosialisasikan program kampung

kb, peneliti memperhatikan aspek-aspek yang perlu di perhatikan dalam tahapan

strategi komunikasi. Berikut adalah temuan data berdasarkan delapan aspek yaitu

persiapan identifikasi visi dan misi, menentukan program kegiatan, menentukan

tujuan dan hasil, seleksi audience, mengembangkan pesan, komunitator, media

komunikasi, dan persaingan.

4.4.1. Mengidentifikasi Visi dan Misi

Dalam tahapan mengidentifikasi visi dan misi dari BPPKB ini, melalui

hasil observasi dan wawancara peneliti dengan ketiga informan, peneliti

mendapatkan bahwa fokus yang sedang diusung melalui program kampung KB


adalah mewujudkan masyarakat kota Pasuruan yang perduli kepada perempuan

dan anak serta berkeluarga berencana, sehingga dapat selaras dengan proses

pembangunan keluarga. Hal ini dipertegas dengan pernyataan yang di sampaikan

oleh Suwaji bahwa visi dan misi yang dilakukan adalah untuk membangun

masyarakat Kota Pasuruan yang perduli perempuan dan berkeluarga berencana.

Kemudian Nurani juga memiliki pendapat yang sama mengenai visi dan misi

yang ada di BPPKB kota pasuruan.

“Iya visi dan misi program KB itu bagaimana mewujudkan

masyarakat kota pasuruan berkeluarga berencana dan perduli

perempuan dan anak”(Nurani, Kepala Sub Bidang KIE Kota

Pasuruan, 27 September 2016)

Sedikit bebeda dengan yang di ungkapakan Suaibah yang berasal dari luar

BPPKB, dimana beliau sebagai target dari program ini, menurut

sepengatahuan beliau visi dan misi dari BPPKB adalah lebih untuk

membatasi masyarakat agar tidak memiliki banyak anak dan dapat

memajukan kehidupan masyarakat dalam sudut ekonominya.

Selain visi dan misi ada harapan kedepan untuk masyarakat kota Pasuruan

sendiri di harapkan sudah dapat lebih mengenal apa inti dari Keluarga Berencana

(KB), sehingga nanti kedepannya secara perlahan pertumhan pendduk di Kota

Pasuruan dapat terkontrol dengan baik dan masyarakat pinggiran menjadi hidup

lebih sejaterah. Suwaji juga berharap bahwa kedepan harapannya masyarakat

menjadi lebih mengerti apa maksud dari Keluarga Berencana itu sendiri yang pada

kenyataannya kan terus-menerus mengenai membatasi angka kelahiran saja.

Nurani juga berharap agar nantinya masyarakat Kota Pasuruan ini tanpa di paksa-

paksa sudah sadar dengan sendirinya untuk mengatur masa hamilnya. Karena itu

tidak semata-mata untuk menekan angka kelahiran namun juga untuk kebaikan

bersama dalam hal ini yang dimaksudkan adalah menyiapkan mental orang tua

terlebih dahulu dan kesiapan ekonomi agar generasi penerus ini nantinya

mendapatkan hidup yang sejahtera.

Berbicara mengenai strategi komunikasi, setiap lembaga pasti memiliki

rencana jangka panjang maupun jangka pendek sebagai tahapan yang akan

dilakukan. BPPKB Kota Pasuruan dalam rencana jangka pendek ingin menekan


kembali angka kelahiran yang belakangan sempat tak terkontrol. Hal ini diperkuat

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Suwaji.

“Disetiap lembaga manapun ada rencana pembangunan jangka

menengah, jangka panjang, harapannya kita bisa menurunkan TFF

(angka kelahiran kasar), dimanapun program KB dapat menurunkan

angka kelahiran kasar. Karena angka kelahiran kasar ini tanpa

dikendalikan kelahirannya mustahil” (Suwaji, Ketua Penyuluh KB

Kota Pasuruan, 7 September 2016)

Kemudian Nurani juga memiliki pemikiran serupa dimana beliau berharap

angka kelahiran dapat ditekan dengan baik, serta kamum wanita menjadi lebih

mandiri dan melindungi dirinya, dan calon anank-anak generasi penerus dapat

hidup lebih sejaterah kedepannya. Suaibah sebagai kader dan warga yang

menerima sosialisasi dari Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga juga

berpendapat serupah bahwa kedepannya yang diharapkan adalah masyarakat

dapat merencanakan kehamilan terlebih dahulu.

4.4.2. Mengidentifikasi Penentuan Program Kegiatan

Pada tahapan mengidentifikasi dalam menentukan program kegiatan dari

BPPKB ini, melalui hasil observasi dan wawancara peneliti dengan ketiga

informan, peneliti mendapatkan bahwa program kampung KB adalah program

milik BPPKB telah telah lama dijalankan. Program ini pula mendukung salah satu

poin Nawacita Presiden Jokowi yaitu dapat membangun masyarakat pinggiran

yang mana mencerminkan visi dan misi dari BPPKB. Hal ini sesuai dengan

pernyataan dari Nuraini:

“ Kampung KB ini sudah ada sejak lama bentuk kegiatannya, cuman

pas Pak Jokowi jadi Presiden itu kan ada salah satu poin dari

Nawacita atau salah satu harapannya untuk bisa membangun

masyarakat pinggiran. Dari situ kita membrand new kembali

sehingga muncul namanya Kampung KB”

Suwaji menuturkan bahwa program kampung KB terbentuk karena

wilayah-wilayah didaerah kumuh kurang mendapat penyuluhan mengenai

pentingnya KB. Hal lainnya adalah karena ketersediaan KB di beberapa daerah

masih rendah serta sumber daya manusia yang tidak memadai. Oleh karena hal

inilah kampung KB hadir untuk memberikan penyuluhan mengenai KB.

Pada program Kampung KB, masyarakat diberikan binaan dan edukasi

yang benar mengenai pentingnya ber-KB. Hal ini sejalan dengan visi dan misi


dari BPPKB yaitu; mewujudkan masyarakat berkeluarga berencana dan peduli

perempuan dan anak-anak. Hasil dari program kampung KB tidak di evaluasi

secara khusus oleh BPPKB, tetapi hanya melihat pendataan keluarga setiap tahun

yang dilakukan oleh kader di lapangan. Informasi ini peneliti dapatkan dari hasil

wawancara dengan Nuraini, yang mengatakan bahwa:

“Kalau riset khusus tidak ada, kita tidak melakukannya. Tetapi kita

punya data yang setiap tahun kita perbaharui. Dari data yang kita

tarik dari kader-kader di lapangan kan sudah bisa memberikan

gambaran dilapangan seperti apa”

“ Jadi tidak perlu melakukan riset kembali, lagian ini sebenarnya

juga melanjutkan kegiatan yang sudah ada”

Tidak hanya Nuraini, Suwaji juga mengatakan bahwa BPPKB tidak

melakukan riset, tetapi mengambil data dari agenda tahunan yaitu Pendataan

Keluarga (PK) setiap tahun. Bagi BPPKB, program kampung KB merupakan

langkah awal yang baik untuk mengenalkan masyarakat kepada KB. Apabila

masyarakat telah berada pada tahap mengetahui KB, maka melalui edukasi dan

binaan yang rutin diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai

Keluarga Berencana. Menurut Suaibah, selaku RW 04 kelurahan Panggung Rejo

sekaligus kader dari BPPKB, program kampung KB adalah program yang bagus.

Program ini dapat membantu masyarakat untuk membatasi jumlah anak serta

membantu - rumah tangga agar dapat meningkatkan perekonomian.

4.4.3. Mengidentifikasi Penentuan Tujuan dan Hasil

Pada tahapan mengidentifikasi tujuan dan hasil program kampung KB milik

BPPKB ini, melalui hasil observasi dan wawancara peneliti dengan ketiga

informan, peneliti mendapatkan bahwa tujuan dari program kampung KB adalah

untuk membangun masyarakat pinggiran agar dapat hidup sejahtera, dalam hal ini

diwujudkan melalui keikutsertaan ber-KB. Melalui program kampung KB,

BPPKB berharap dapat meningkatkan kesejateraan keluarga dan dapat

menurunkan angka kelahiran di kota Pasuruan. Hal ini selaras dengan tujuan

kampung KB yang diutarakan oleh Suwaji yaitu untuk meningkatkan semua

potensi yang ada di wilayah kampung, agar wilayah didaerah tidak tertinggal

dengan masyarakat yang berada di kota. Nurairi pula menegaskan tujuan dari

kampung KB yaitu;


“Yah membangun masyarakat pinggiran untuk setidaknya bisa hidup

sejahterah. Nah dari situlah ada gagasan untuk membentuk Kampung

KB. Karena di program BKKBN disitu juga ada pembangunan

keluarga. Jadi mulai dari pinggiran kita bangun keluarga. Karena

dari pinggiran itu banyak kekurangan, baik dari segi ekonomi ,

pendidikan, apalagidari capaian kesertaan ber KB”

Melalui program kampung KB diharapkan dapat terjadi peningkatan

ekonomi masyarakat dan angka keikutsertaan KB menjadi meningkat. Harapan

ini merupakan harapan dari tiga informan yang peneliti wawancara. Suaibah

sebagai salah satu target program (masyarakat) juga menambahkan bahwa selain

agar banyak warga RW 04 yang mulai mengikuti KB, RW 04 dapat menjadi

contoh bagi RW lain baik dari segi angka kelahiran hingga ekonomi dan

kebersihan.

Berbagaimacam cara dilakukan oleh BPPKB kota Pasuruan dalam

mewujudkan harapannya, yaitu; dengan sering melakukan edukasi dan sosialisasi

ke masyarakat, berkordinasi dengan kader-kader di lapangan mengenai

penyuluhan ke warga, bahkan BPPKB bekerjasama dengan ulama setempat agar

membantu dalam menyuluhkan program KB. Suwaji menyampaikan cara-cara

untuk mencapai tujuan dari program kampung KB yaitu selalu intensif dan

berkoordinasi dengan kader-kader yang berada di kelurahan, melakukan

pembinaan yang terjadwal sehingga masyarakat dapat memahami secara

keseluruhan mengenai KB, serta mengawasi kendala-kendala yang temui selama

program berlangsung di lapangan. Suaibah sebagai kader di lapangan

menyampaikan cara-caranya sebagai kader dalam mencapai tujuan kampung KB

yaitu;

“yah selalu mengingatkan warga saya mbak, untuk selalu hadir dan

diluar acara sosialisasi itu kalau malam biasa kita mraktekan mbak.

Jadi nggak di denger tok, tapi saya menghimbau untuk dicoba

dilakuno.”(Suaiba, RW 04 – Kelurahan Panggung Rejo, 27

September 2016)

4.4.4. Mengidentifikasi Seleksi Stakeholder

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi stakeholder atau publik dari

program kampung KB milik BPPKB. Hasil observasi dan wawancara peneliti

dengan ketiga informan, peneliti mendapatkan bahwa proses penentuan kelompok

stakeholder adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan program Kampung KB.


Pembagian stakeholder pada program Kampung KB dapat dipetakan sebagai

berikut, stakeholder pemerintah daerah Kota Pasuruan, stakeholder tokoh

masyarakat di Panggungrejo, tokoh agama di Panggungrejo, dan stakeholder yang

utama dalam program Kampung KB ini adalah masyarakat di Panggungrejo.

Semua stakeholder memiliki peranan masing-masing dan proses pendekatan yang

dilakukan dari Bidang Advokasi dan KIE BPPKB Kota Pasuruan kepada masing-

masing stakeholder juga bermacam-macam.

Sebelum melakukan pendekatan kepada mayarakat Bidang Advokasi dan

KIE BPPKB Kota Pasuruan melakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah

dimana dengan adanya kebijakan yang akan ditentukan oleh pemerintah juga akan

berdampak pada program Kampung KB. Selanjutnya setelah mendapatkan ijin

dan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, Bidang advokasi Dan

KIE Kota Pasuruan mulai pendekatan dengan Dinas-Dinas terkait, hal ini

dilakukan untuk mengajak semua Dinas yang ada di Kota Pasuruan untuk

bersama-sama dalam membangun Kota Pasuruan yang dimulai dengan program

Kampung KB. Setelah mendapatkan kata sepakat dari Dinas terkait, dilanjutkan

dengan pendekatan ke arah yang lebih sempit yaitu ke Kecamatan dan Kelurahan.

Setelah mendapatkan persetujuan untuk dapat mengadakan kegiatan atau program

“Kampung KB” maka dilanjutkan untuk pendekatan kepada Tokoh Masyarakat

setempat yaitu RT/RW Panggungrejo.

Setelah diadakan Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES) semakin diketeahui

bahwa RW 04 lah yang keadaan masyarakatnya paling membutuhkan. Hal ini

juga ditegaskan oleh Suwaji bawah daerah yang menjadi sasaran dari program

Kampung Kb adalah daerah yang merupakan pinggiran pesisir yang kumuh,

sumber daya manusia yang tidak memadai, perekonomiannya kurang, dan tingkat

kesertaan ber-KB juga masih sangat rendah. Setelah adanya keputusan mengenai

program Kampung KB akan diadakan di RW 04 Kelurahan Panggungrejo, pihak

BPPKB mulai melakukan pendekatan interpersonal dengan Tokoh Agama. Hal ini

dilakukan karena meliahat karakteristik dari masyarakat yang masih menganggap

KB merupakan hal yang diharamkan oleh agama mereka.

Setelah melakukan pendekatan dengan Tokoh Agama dan mendapatkan

kata kesepakatan, maka secara bertahap mulai memberikan pendekatan dan


informasi kepada masyarakat mengenai program Kampung KB yang akan

diadakan di Kelurahan Panggungrejo.

Cara untuk mendekati masyarakat yang dilakukan oleh BPPKB adalah

memulai dari kelompok binaan yang telah dimiliki, setelah itu dilanjutkan dengan

meminta ijin kepada perangkat desa atau RT/RW (stakeholder tokoh masyarakat).

Setelah mendapatkan ijin barulah BPPKB terjun ke masyarakat kelompok binaan

yang telah dibina dan belum dibina. Pengumpulan partisipan sosialisasi juga

dibantu oleh kader-kader yang mana merupakan pengurus RT atau RW. Oleh

karena hal ini kehadiran partisipan dapat mencapai 75% dari target (Nurani,

Kepala Sub Bidang KIE, 27 September 2016).

Pihak BPPKB berperan sebagai penyuluh dari program kampung KB.

Penyuluh merupakan pihak yang memberikan arahan, dan melakukan kordinasi

dengan pihak-pihak lain yang merupakan pihak terkait (dinas, pemerintah di

daerah, dan warga RW 4 Panggung Rejo) dari program kampung KB. Menurut

informasi yang diberikan oleh Suaiba, kegiatan dari program kampung KB

melibatkan banyak pihak seperti camat lurah hingga Walikota Pasuruan.

Program kampung KB yang menjadi fokus dalam penelitian ini dilakukan di

kelurahan Panggung Rejo. Pada awal proses perencanaan program, pihak BPPKB

mengundang pihak terkait program (RW/RW dan dinas) untuk memberitahu

maksud mereka untuk menjalankan program. Hal ini diperkuat oleh hasil

wawancara dengan Suwaji dan Suaibah yang mengatakan bahwa;

“Jadi kami mengundang RT,RW, dinas-dinas terkait diundang. Kita

sampaikan bahwa di RW 4 Panggung rejo itu akan diadakan kampung

KB, Pak saruwan di RW 4 itu mendukung karena kondisinya memang

memprihatikan. Jadi kita rekrut melalui kader, kader yang mengajak

masyarakat.” (Suwaji, Ketua Penyuluh KB Kota Pasuruan, 7

September 2016)

“kalau matnya ya nggak mbak, Cuma ditanya-tanya aja masalah yang

dirasakan warga itu apa.”(Suaiba, RW 04 – Kelurahan Panggung

Rejo, 27 September 2016)

Pemilihan kelurahan ini didasari oleh data milik BPPKB yang menunjukkan

bahwa daerah ini merupakan daerah yang pinggiran yang kumuh serta kurang


dalam hal pendidikan, ekonomi dan sumber daya manusia. Sehingga wilayah ini

dinilai layak untuk mewakili program Kampung KB.

4.4.5. Mengidentifikasi Pengembangan Pesan

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi pengembangan pesan dalam

program kampung KB. Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan ketiga

informan, peneliti mendapatkan bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh

BPPKB melalui program kampung KB adalah untuk mensejahterakan keluarga,

peduli kepada perempuan dan mengatur angka kelahiran. Pesan-pesan ini diambil

dari berbagai cerminan program yang berada di dalam program kampung KB. Hal

ini senada dengan yang diutarakan oleh Suwaji yaitu;

“banyak pesan , sehingga di kampung KB ini ada banyak cerminan

program, namun dasarnya untuk mengajak masyarakat ini sadar akan

pertingnya ber-KB, minimal dalam mengatur jarak kelahiran anak

yang dikondisikan dengan keadaan ekonomi” (Suwaji, Ketua

Penyuluh KB Kota Pasuruan, 7 September 2016)

Suaibah selaku kader yang terjun langsung mengajak masyarakat untuk

mengikuti sosialisasi menyampaikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dalam

program kampung KB adalah agar seluruh warga aktif dalam mengikuti KB.

Selain hal itu, BPPKB pula memberikan wawasan untuk pengembangan

keteranpilan rumah tangga sehingga perekonomian keluarga dapat dibantu.

Seluruh informasi mengenai keluarga berencana, kewirausahaan dan

sebagainya disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan yang diadakan

dalam penyuluhan program kampung KB. Hal ini merujuk akan hasil wawancara

dengan Suwaji yang mengatakan bahwa;

“Jadi dengan ada pertemuan itu, akan mendapatkan informasi

mengenai program KB sehingga bisa memprakekan sendiri maupun

memberi contoh ke keluarga lain” (Suwaji, Ketua Penyuluh KB Kota

Pasuruan, 7 September 2016)

Nuraini menegaskan bahwa informasi yang disampaikan ketika sosialisasi

adaah informasi-informasi penting dan bermanfaat bagi kebaikan warga. Hal-hal

yang disampaikan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar

wilayah terbebas dari wilayah kumuh.

Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitasan program ini adalah

dengan menghimpun data dari puskesmas-puskesmas atau kader di lapangan


mengenai angka kelahiran di setiap daerahnya. Evaluasi dilakukan setiap akhir

program atau minimal 6 (enam) lan sekali. Keefektifan program dilihat dari angka

keikutsertaan ber-KB dan angka kelahiran di wilayah tersebut. Secara detail

dijabarkan oleh Suwaji sebagai berikut;

“Kita mngukurnya dengan melakukan evalusi. Kita bekerja sama

dengan puskesmas, dimana setiap lan siapa saja penerima KB baru

akan dilaporkan ke kita. Kita juga punya target capaian KB dari

provinsi.Kemudian dengan adanya Kampung Kb, apa reaksinya. Itu

bisa untuk mengukur.selain itu intansi terkait juga akan mengevaluasi

(Suwaji, Ketua Penyuluh KB Kota Pasuruan, 7 September 2016

4.4.6. Mengidentifikasi Komunikator

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi komunikator dalam program

kampung KB. Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan ketiga informan,

peneliti mendapatkan bahwa pihak BPPKB merupakan orang-orang yang berada

dibawah jabatan struktural. Oleh karena inilah, pihak BPPKB jarang untuk turun

langsung ke lapangan dan menemui masyarakat. Pihak BPPKB memiliki kader-

kader di lapangan yang melakukan interaksi langsung dengan warga sehingga

pihak BPPKB lebih sering berinteraksi dengan kader-kadernya untuk

penyampaian informasi, lalu diteruskan oleh kader kepada warga.

Seperti yang dilakukan oleh Suwaji, dimana beliau hanya

mengkoordinasikan saja, sedangkan penyuluh yang berada di lapanganlah yang

bertanggung jawab kepada beliau atas apa yang terjadi di lapangan dan beliau

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Advokasi dan KIE Kota Pasuruan.

Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa sebagai penyuluh sekurang-

kurangnya mengadakan komunikasi atau berdiskusi dengan warga yang berada di

bawah pengawasannya sebanyak dua kali dalam selan. Penyuluh melakukan

kegiatan komunikasi ini tidak selalu dalam kondisi yang formal, namun biasanya

juga dilakukan pada saat ada posyandu lanan, hari keluarga, dan juga setiap ada

kegiatan warga.

Sedikit berbeda dengan Nuranu yang berada dibawah garis struktural yang

kurang berinteraksi dengan lapangan.Beliau lebih sering berada di kantor BPPKB

untuk merencanakan bagaimana arah program ini akan dijalankan, mengawasih

jalannya program dan memastikan bahwa bentuk komunikasi informasi dan

edukasi yang di lakukandi lapangan itu sudah tepat pada sasaran. Beliau lebih


banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan

sesekali setiap program sosialisasi kampung kb ini berjalan, beliau melakukan

pendampingan untuk dapat menjembatani ketuhan warga yang nantinya akan

berusaha di jawab oleh dinas-dinas yang terkait.

Sebagai penerima informasi Suaibah lebih menyukai bentuk komunikasi

yang langsung dan terarah. Beliau juga mengatakan bawaha dengan adanya

inovasi saya menyampaikan informasi akan membuat warga khususnya RW 04

kelurahan panggungrejo menjadi semakin memahami dan mengerti informasi apa

yang sedang disampaikan. Dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada

seperti lembar balik, LCD, dan juga media KIT lainnya.

4.4.7. Mengidentifikasi Media Komunikasi

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi media komunikasi yang

digunakan dalam menyampaikan informasi dalam program kampung KB. Hasil

observasi dan wawancara peneliti dengan ketiga informan, peneliti mengetahui

bahwa media komunikasi yang digunakan adalah media komunikasi yang dapat

membuat masyarakat memahami KB dengan mudah yaitu media kit (media yang

berisi gambar dan panduan lengkap mengenai KB), menggunakan LCD (apabila

memungkinkan), dan melalui komunikasi antar pribadi antara kader dan warga.

Suwaji juga mengatakan banyak media komunikasi yang dapat

dimanfaaatkan oleh penyuluh KB dalam memperlancar proses menyampaian

informasi kepada masyarakat. Media komunikasi yang digunakan diantaranya ada

media KIT, komunikasi interpersonal, dan juga ada pertemuan-pertemuan khusus.

Yang dimaksud dengan media KIT adalah media Komunikasi Informasi

Teknologi, dimana media yang digunakan seperti LCD, ipad, dan juga media

lainnya yang sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi. Selain itu juga ada

semacam brosur yang di dalamnya bersikan informasi mengenai KB yang

dikemas secara menarik dan full dengan gambar, hal ini diharapkan agar

masyarakat merasa lebih tertarik dan berinisiatif untuk membaca.

Nurani juga berpendapat demikian bahwa biasanya media komunikasai

yang digunakan adalah LCD, karena dengan menggunakan LCD, penyuluh dapat

menyiapkan presentasi yang menarik, yang menggunakan gambar dan video

sesuai dengan masalah apa yang dibahas pada saat itu. Hal ini dilakukan untuk


mengurangi rasa jenuh yang kemungkinan ada, dan membuat suasana sosialisasi

kampung KB menjadi lebih menari.

Suaibah pun juga mempertegas bawah beliau dan warga selama ini

mendapatkan informasi melalui berbagai cara dan media. Dari yang memakai

LCD, lembar balik, dan alat peraga yang ada. Beliau merasa lebih nyaman dan

lebih mengerti saat ada media tersebut dibandingkan jika tidak menggunakan apa-

apa, karena terkadang masih sulit untuk membayangkan gambaran informasi yang

disampaikan. Sesuai dengan penyataan yang ditegaskan oleh Suaibah bahwa

“biasanya pakai layar itu mbak, kalau nggak ya pake lembar balik

sama ada alat-alat nya yang warga bisa liat langsung

contohnya.”(Suaiba, RW 04 – Kelurahan Panggung Rejo, 27

September 2016)

4.4.8. Mengidentifikasi Persaingan

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi kendala serta respon dari

masyarakat dalam program kampung KB. Hasil observasi dan wawancara peneliti

dengan ketiga informan, peneliti mengetahui bahwa terdapat berbagai kendala

dari awal program ini dimulai. Kendala yang dijumpai adalah penolakan dari

masyarakat mengenai Keluarga Berencana. Penolakan disebabkan karena adanya

faktor agama dan kepercayaan terhadap daya-daya tertentu (seperti; banyak anak

banyak rejeki, ber-kb itu diharamkan dan sebagainya).

Banyak hal yang menjadi kenadala dalam proses sosialisasi kampung KB,

diantaranya menurut Suwaji adalah pola pikir masyarakat yang masih belum bisa

maju, faktor pendidikan, ada juga faktor keagamaan. Sebagian besar masyarakat

ini menganggap bahwa KB ini haram, atau kb ini merupakan hal yang taboo untuk

dibicarakan, ada juga yang berpendapat bahwa anak merupakan rejeki yang

dititipkan depada manusia sehingga tidak boleh ditolak dan dihindari. Seperti

pernyataan yang ditegaskan kembali oleh Suwaji bahwa,

“Kendalanya kalau KB sampe hari gini masih ada orang-orang yang

gak mau KB. Alasannya macam-macam ada yang berdasarkan agama

,apa itu mereka katanya taboo ka-ka.jadi ada yang katanya KB itu

haram ada juga ehh ada yg beranggapan nduwe anak akeh lhoo

sampean gak melok ngingoni, aku seng ngingoni..(ketawa) kn aku a

seng nginoni pak. Padahal tujuan kita kan itu, dengan sedikit saja

anak tapi di rumat seng gena.supaya apa supaya anak ini


berkualitas”(Suwaji, Ketua Penyuluh KB Kota Pasuruan, 7 September

2016)

Tak banyak berbeda dengan Nurani yang beranggapan bahwa memang

benar faktor kendala utama adalah latar belakang agama dan juga ketakutan-

ketakutan yang tidak beralasan yang dialami oleh warga. Ketakutan yang dialami

oleh warga seperti takut setelah ber-KB tidak akan bisa memiliki keturunan

kembali, ada juga yang takut akan ada perubahan dalam tuhnya. Hal ini ternyata

sesuai dengan yang sidampaikan oleh Suaibah, beliau juga mengatakan bahwa

memang dalam dalam agama yang dianutnya menyatakan bahwa anak itu adalah

rejeki, dan selayaknya rejaki itu tidak boleh dihalangi atau pun ditolak, jika

melakukan perlawanan berarti akan melakukan dosa. Sebagian masyarakat ini

percaya meskipun tidak ada ayat dalam ku agama yang mereka anut menyebutkan

dengan jelas bahwa ber-KB ini haram dan tidak boleh dilakukan. Seperti yang

Suaibah tegaskan dalam wawancara bahwa,

“yah beberapa banyak yang takut awalnya mbak.”

“yah kan kami yang umat muslim beranggapan bahwa anak itu rejeki

mbak, masak rejeki dihalangi,kan dosa kalau gitu mbak. Yah cuman

setelah dijelaskan sama Pak ustad Alhamdullilah sebagian warga mau

mendengarkan, mau mengerti, mangkanya ikut seta sampai

sekarang.”(Suaiba, RW 04 – Kelurahan Panggung Rejo, 27

September 2016)

4.6. Analisis dan Interpretasi Data

Pada analisis dan interpretasi data, peneliti menganalisis dengan

membandingkan temuan data hasil wawancara dan observasi yang di dapatkan

dari ketiga informan yaitu Suwaji, Nurani, dan Suaiba dengan teori-teori yang

digunakan. Kemudian peneliti juga melakukan triangulasi dengan Maulita selaku

Advokasi dan KIE Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.

Aspek-aspek yang akan dianalisi meliputi, riset penentuan program, penentuan

publik sasaran, komunikasi mengenai Kampung KB, dan Evaluasi.

4.6.1. Riset Penentuan Program

Pada saat merancang sebuah program dan kegiatan Public Relations, hal

ini dapat mengacu pada empat tahapan proses Public Relations yang dimulai dari


mendefinisikan problem (peluang), perencanaan dan pemrograman, mengambil

tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program (Cutlip, 2009, p.320).

Konsep tersebut berbicara mengenai tahapan proses Public Relations, dimana

sebelum melakukan implementasi program, perlu adanya tahap mendefinisikan

problem atau peluang, selanjutnya perlu adanya perencanaan program. Pada

proses penentuan program Kampung KB di Kelurahan Panggungrejo, Bidang

Advokasi dan KIE sebelumnya juga melakukan identifikasi mengenai

permasalahan yang ada dilapangan dimana yang menunjukan bahwa masyarakat

di Pangggungrejo memiliki tingkat pendidikan yang kurang, pola berpikir yang

kolot, dan perlunya edukasi mengenai sosialisasi Kampung KB.

Gambar 4.1. Launching Kampung KB

Sumber: (Dokumentasi BPPKB Kota Pasuruan, 27 April 2016)

Sebelum memulai dalam perencanaan program, setelah melakukan riset

BPPKB Kota Pasuruan pemetakan stakeholder. Pemetakan stakeholder pada

program Kampung KB dapat dipetakan sebagai berikut, stakeholder pemerintah

daerah Kota Pasuruan, stakeholder tokoh masyarakat di Panggungrejo, tokoh

agama di Panggungrejo, dan stakeholder yang utama dalam program Kampung

KB ini adalah masyarakat di Panggungrejo. Semua stakeholder memiliki peranan

masing-masing dan proses pendekatan yang dilakukan dari Bidang Advokasi dan

KIE BPPKB Kota Pasuruan kepada masing-masing stakeholder juga bermacam-

macam.


Aspek-aspek pendekatan atau strategi Public Relations (Ruslan; 2002,p.

131- 133 ), yaitu Strategi Operasional Yaitu melaksanakan program Public

Relations dengan melakukan pendekatan kemasyarakatan ( sosiologi approach ),

Strategi Pendekatan Persuasif dan kondusif Strategi Public Relations dalam

menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi,

Strategi Pendekatan Tanggungjawab Sosial Humas Strategi ini menumbuhkan

sikap bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai bukan hanya untuk

memperoleh keuntungan sepihak dari publik sasaranya, Strategi Pendekatan Kerja

Sama Strategi yang berupaya membina hubungan harmonis antara organisasi atau

perusahaan dengan berbagai kalangan, dan Strategi Pendekatan Koordinatif dan

Integratif untuk memperluas peranan Public Relations di masyarakat maka fungsi

Public Relations

Dalam arti sempit hanya mewakili lembaga atau institusinya, tetapi peranan

lebih luas berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional, dan

mewujudkan Ketahanan Nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan

Hankamnas ( Ruslan,2002, p.131-133 )

Sebelum melakukan pendekatan kepada mayarakat Bidang Advokasi dan

KIE BPPKB Kota Pasuruan melakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah

dimana dengan adanya kebijakan yang akan ditentukan oleh pemerintah juga akan

berdampak pada program Kampung KB. Selanjutnya setelah mendapatkan ijin

dan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, Bidang advokasi Dan

KIE Kota Pasuruan mulai pendekatan dengan Dinas-Dinas terkait, hal ini

dilakukan untuk mengajak semua Dinas yang ada di Kota Pasuruan untuk

bersama-sama dalam membangun Kota Pasuruan yang dimulai dengan program

Kampung KB. Setelah mendapatkan kata sepakat dari Dinas terkait, dilanjutkan

dengan pendekatan ke arah yang lebih sempit yaitu ke Kecamatan dan Kelurahan.

Setelah mendapatkan persetujuan untuk dapat mengadakan kegiatan atau program

“Kampung KB” maka dilanjutkan untuk pendekatan kepada Tokoh Masyarakat

setempat yaitu RT/RW Panggungrejo.

Setelah diadakan Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES) semakin diketeahui

bahwa RW 04 lah yang keadaan masyarakatnya paling membutuhkan. Hal ini

juga ditegaskan oleh Suwaji bawah daerah yang menjadi sasaran dari program


Kampung Kb adalah daerah yang merupakan pinggiran pesisir yang kumuh,

sumber daya manusia yang tidak memadai, perekonomiannya kurang, dan tingkat

kesertaan ber-KB juga masih sangat rendah. Setelah adanya keputusan mengenai

program Kampung KB akan diadakan di RW 04 Kelurahan Panggungrejo, pihak

BPPKB mulai melakukan pendekatan interpersonal dengan Tokoh Agama. Hal ini

dilakukan karena meliahat karakteristik dari masyarakat yang masih menganggap

KB merupakan hal yang diharamkan oleh agama mereka.

Setelah melakukan pendekatan dengan Tokoh Agama dan mendapatkan

kata kesepakatan, maka secara bertahap mulai memberikan pendekatan dan

informasi kepada masyarakat mengenai program Kampung KB yang akan

diadakan di Kelurahan Panggungrejo.

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be

affected by, the success or failure of an organization (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin,

Leo, dan Raymond, dalam Nor Hadi. 2011, p.93). Dengan demikian, stakeholder

merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan

pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan

(LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan,

kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi

dan dipengaruhi perusahaan. James E Grunig( dalam Ruslan, 2002, p.130) juga

menjelaskan hal serupa bahwa Stakeholder merupakan kategori umum dan orang

yang terkena aktual atau berpotensi mendapat konsekuensi dari strategi atau

kepentingan dari keputusan organisasi atau dampak dari program yang dibuat oleh

public relations.

4.6.1.1. Sumber Daya Manusia yang Kurang

Masyarakat yang ada di Panggungrejo merupakan masyarakat pinggiran

daerah pesisir Kota Pasuruan. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang masih sangat

lemah dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Suwaji bahwa,

“Karena dari pinggiran itu banyak kekurangan, dari ekonomi ,

pendidikan, apalagi dari capaian kesertaan ber KB”


Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya kualitas hidup manusia

dapat mempengaruhi pola pikirnya dalam memutuskan sesuatu termasuk untuk

berpartisipasi aktif dalam mengikuti program KB.

Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang

didapat juga akan semakin sedikit sehingga akan mempengaruhi pola berpikir.

Definisi kemiskinan dengan menggunakan ketuhan dasar seperti diterapkan oleh

Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam

memenuhi ketuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2003,

p.3). Dimana yang dimaksud dengan ketuhan pokok ini meliputi ketuhan akan

makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Kelurahan Panggungrejo termasuk daerah pinggiran dan masyarakatnya

memiliki tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang lemah dan masih belum

sejaterah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka pengetahuan dan

wawasan yang didapat juga sangat terbatas. Hal itulah yang menyebabkan

masyarakat masih tidak dapat menerima program KB dengan mudah. Ketakutan

akan memakai KB yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan, seperti misalnya

masyarakat takut akan ada perubahan bentuk tuh, takut setelah pemakaian KB

tidak akan dapat memiliki anak lagi, dan ketakutan akan dampak negatif lainnya.

Hal ini ditegaskan oleh Suaibah bahwa

“iya mbak kalau pakai KB nanti badan bisa melar, jerawatan, macem-

macem wes alasane - itu.

Pemikiran atau ketakutan seperti itulah yang menghambat proses

pemberian informasi mengenai KB kepada masyarakat. Dengan gagalnya

pemberian informasi maka membuat masayarakat semakin tidak mengetahui

informasi yang benar, sehingga BPPKB Kota Pasuruan melalui program

Kampung KB berusaha untuk terus melakukan upaya dalam memberitahukan

informasi yang benar kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Panggungrejo.

4.6.1.2. Pola Pikir yang Kolot

Program KB sebenaranya sudah ada sejak lama, namun karena adanya

isue yang diyakini oleh masyarakat ma ka membuat hal ini menjadi terhambat.

Sebagian besar masyarakat yang ada di Panggungrjo merupakan masyarakat yang


beragama Islam. Sebagian besar dari masyarakat itu beranggapan bahwa program

Kb atau seseorang yang ikut ber-KB itu berarti melakukan tindakan yang salah

atau melakukan hal yang diharamkan oleh agamanya (Islam). Selain itu juga

dikarenakan ada mindset bahwa semakin banyak anak akan menambah banyak

rejeki, dimana mindset itu adalah pola berpikir lama yang sudah tidak sesuai lagi

jika di pergunakan.

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi

seseorang dan konteks sosialnya. Menurut Siagian (dalam Hasan, 2002, p.10)

pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat

alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan

merupakan tindakan yang paling tepat.. Anak memang merupakan seah titipan

yang paling berharga dari Yang Maha Kuasa kepada umatnya, namun yang di

harapkan Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

kan melarang pasangan suami istri untuk memiliki anak. Namun lebih bisa

mengatur apakah dari segi ekonomi menyanggupi untuk membiayai ketuhan anak,

apakah sudah mengatur jarak usia anak pertama dan anak selanjutnya. Hal ini jika

tidak di atur atau tidak diperhatikan akan menyebabkan kehidupan keluarga dan

terutama calon anak atau generasi penerus ini menjadi tidak sejaterah.

Hal ini juga dibenarkan oleh Maulitah selaku Bidang Advokasi dan KIE

Provinsi Jawa Timur bahwa

“Iya dek, masyarakat kita khususnya yang di daerah apalagi seperti

Pasuruan yang sudah identik dengan Kota Santri dimana agamanya

kuat sekali, sering kali mereka ini salah menafsirkan. Sehingga

mereka beranggapan bahwa dalam keyakinan yang mereka anut itu

ber-KB ini merupakan hal yang tidak baik atau haram. Untuk

merubah pola berpikir seperti ini sangat sulit sekali, tidak bisa

dalam satu dua kali pendekatan, tetapi pendekatan yang terus

menerus.”

4.6.1.3. Perlunya Edukasi mengenai Sosialisasi Kampung KB

Bidang Advokasi dan KIE Kota Pasuruan perlu untuk melakukan edukasi

mengenai sosialisasi Kampung KB. Alo Liliweri Salah satu dari unsur penting

dalam melakukan sosialisasi menurut Alo Liliweri adalah proses sosialisasi

mengandung maksud cara-cara bagaimana kebudayaan (kepercayaan, tradisi, gaya

hidup, bahasa, aturan kehidupan moral dan variasi ketrampilan) dibagi atau


diperlukan. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat yang ada di Panggungrejo

memiliki kepercayaan yang begitu kuat pada isue yang ada di agama yang mereka

yakini, serta adanya mindset lama yang mereka implementasikan dalam

kehidupannya. Hal inilah yang mendasari perlunya edukasi mengenai sosialisasi

Kampung Kb di Panggungrejo.

Gambar 4.2. Proses Sosialisasi Kampung KB

(Dokumentasi Peneliti , 19 Mei 2016)

Seperti yang Suwaji ungkapkan mengenai respon dari masyarakat

mengenai program Kampung Kb memiliki kendala pada awalnya bahwa,

“Kendalanya kalau KB sampe hari gini masih ada orang-orang yang

gak mau KB. Alasannya macam-macam ada yang berdasarkan

agama ,apa itu mereka katanya taboo ka-ka.jadi ada yang katanya

KB itu haram ada juga ehh ada yg beranggapan nduwe anak akeh

lhoo sampean gak melok ngingoni, aku seng ngingoni..(ketawa) kn

aku a seng nginoni pak. Padahal tujuan kita kan itu, dengan sedikit

saja anak tapi di rumat seng gena.supaya apa supaya anak ini

berkualitas”

Dengan pola berpikir dan adanya pengertian yang kurang tepat akan membuat

masyarakat membuat keputusan yang kurang tepat pula. Dengan menyakini suatu

keyakinan yang tidak memiliki dasar, akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Dalam artian, dengan adanya pertentangan untuk tidak berpartisipasi aktif dalam


ber-KB akan mempengaruhi kesejaterahan keluarga. Hal ini dikarenakan adanya

banyak anak yang tidak direncankan dengan matang dan keadaan ekonomi yang

tidak mendukung, akan membuat kemungkinan-kemungkinan yang ruk dapat

terjadi. Misalnya tidak dapat memberikan kehidupan yang layak untuk anak, hal

ini dalam artian makanan yang bergizi, pendidikan yang berkualitas dan juga

kehidupan keluarga yang harmonis dimana orang tua memiliki waktu untuk

memperhatikan anaknya.

Hal ini dibenarkan oleh Maulitah selaku Advokasi dan KIE Provinsi Jawa

Timur yang mengatakan bahwa,

“ Yah gimana ya dek, Sumber Daya Manusia di Indonesia

khususnya yang di daerah kan tidak bisa dipungkiri bahwa jauh dari

kata sejaterah. Kalau sudah tidak sejaterah dapat dikatakan tingat

pendidikannya rendah, kalau tingkat pendidikannya rendah

berujung pada wawasannya pun juga terbatas. Semua yang masih

dalam keterbatasan ini yang menyebabkan pola berpikirnya sangat

sempit dan apa lagi kalau karakternya sulit untuk mau menerima

masukan dari luar.”

4.6.2. Penentuan Stakeholder

4.6.2.1. Dinas –Dinas Terkait

Program kampung kb merupakan program yang dat untuk menjawab

Nawacita dari Presiden Jokowi, untuk membangun masyarakat pinggiran agar

menjadi hidup sejahterah. Maka dari itu BPPKB Kota Pasuruan, melakukan

koordinasi bersama dengan Pemerintah Kota Pasuruan dan dinas-dinas terkait

yang ada didalamnya. Sebelum memulai program ini, Hermin selaku Kepala

Advokasi dan KIE melakukan pendekatan dan meminta ijin kepada Wali Kota

untuk dapat mendukung program kampung KB ini.Hal ini ternyata disamt baik

oleh Walikota Pasuruan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghungi semua dinas

terkait yang ada di kota Pasuruan, melalui surat itu semua dinas terkait secara

langsung terundang untuk membantu dan mendukung program kb ini secara

penuh. Semua dinas memiliki peran dan fungsinya masing-masing, pada awalnya

dinas-dinas ini hanya melakukan kesepakatan waktu untuk melakukan sosialisasi,

dan menyiapkan meteri yang sekiranya dapat membantu pembangunan untuk


masyrakat yang ada di panggungrejo. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan

oleh Nurani bahwa:

“Dinas - dinas terkait, Pemerintah daerah,dan warga khususnya

RW 4 Panggung Rejo”

“yah seperti yang tadi saya bilang mbak kami mengundang RT,RW,

dinas-dinas terkait diundang. Kita sampaikan bahwa di RW 4

Panggung rejo itu akan diadakan kampung KB, Rw di RW 4 itu

mendukung karena kondisinya memang memprihatikan.

Public Relations adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara

terencanan dan berkesinamngan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat

baik (goodwill) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap

khalayaknya” (Jefkins, 2003, p.9).

Dengan adanya dukungan dari semua pihak terutama dari Pemerintah yang

berwenang dalam hal ini Walikota Pasuruan, program kampung KB ini semakin

menemukan titik terang untuk dapat dilangsungkan. Pada saat menjelang

launching pihak BPPKB pun meminta partisipasi dari pihak pemerintah untuk

ikut serta dalam acara, dan selain itu Walikota sendiri yang meresmikan program

kampung KB yang ada di Panggungrejo. Hal ini mendorong semua dinas-dinas

terkait untuk mau turut serta dalam menyukseskan prorgam kampung KB. Setelah

ada peresmian kampung kb, tak lama dari itu ada sosialisasi yang pertama.

Dimana proses ini adalah mempertemukan warga dengan dinas terkait yang

sebelumnya telah terundang untuk memberikan materi. Dalam proses ini dinas-

dinas terkait memiliki beban moral yang secara tidak langsung mendorong mereka

untuk dpat memberikan yang terbaik untuk warga di Panggungrejo.

4.6.2.2. Tokoh Masyarakat

Opinion leaders lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya,

lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Kemampuan dirinya

memelihara norma menjadi salah satu konsekuensi logis bentuk pelayanan atau

suri teladan yang diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakatnya. Menurut

Homanas,”Seseorang yang memiliki status sosial tinggi (pemimpin pendapat)

akan senantiasa memelihara nilai-nilai serta norma kelompoknya sebagai syarat

minimal dalam mempertahankan statusnya.” (Depari dan Andrew, 2008, p.32 ).

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Opinion leaders merupakan orang-


orang yang berpengaruh, dimana orang-orang tertentu yang mampu memengaruhi

sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial.

BPPKB Kota Pasuruan menyadari bahwa masyarakat kota Pasuruan

memerlukan seorang opinion leader sebagai contoh yang mereka panuti. Tokoh

masyarakat ini merupakan warga yang memiliki jabatan dalam pemerintahan,

seperti Camat, Lurah, RW dan RT yang ada diwilayah setempat. Sangat penting

mendapatkan dukungan dari Tokoh masyarakat ini karena saat oranga yang

dipandang oleh masyarakat memberikan dukungan, secara tidak langsung akan

mempengaruhi masyarakat untuk juga berpartisipasi. Sebelum program kampung

kb berlangsung BPPKB melalui penyuluh lapangan melakukan pendekatan

dengan semua jajaran yang ada. Dimana ada proses menjelaskan dan memberikan

pengertian mengenai program Kampung KB yang akan dilakukan dan

menjelaskan kedepannya apa saja yang akan dilakukan. Setelah mencapai kata

sepakat maka, barulah para Tokoh masyarakat ini mulai untuk menginformasikan

secara garis besar kepada masyarakat mengenai program kampung KB yang akan

dilakukan.

Untuk mencapai kata sepakat harus melalui proses yang cukup panjang,

dimana BPPKB secara ruting dua minggu sekali akan mengadakan Rakordes (

Rapat Koordinasi Desa) dimana didalamnya ada Camat, Lurah, RW dan RT. Dari

diskusi yang dilakukan terus menerus itulah, secara tidak langsung tanpa diminta

lagi pemegang wewenangan yang ada di daerah panggungrejo ini memberikan

informasi kepada warganya secara non-formal dari mulut ke mulut. Dari

pemberitauan awal informasi yang dilakukan dengan non-formal, terlihat respon

dari masyarakat yang bermacam-macam. Disini Suaibah selaku RW 04 kelurahan

berperan aktif untuk menghimbau dan mengajak warganya untuk juga

berpartisipasi dalam program kampung KB ini.

Seperti dengan pernyataan yang dikatakan oleh Suaibah bahwa :

“yah selain jadi RW 4 di Panggung Rejo, saya juga menjadi Kader

dari Badan PP & KB. Jadi saya yang membantu untuk menggerakan

warga di Panggung Rejo yang khususnya yah yang warga RW 4.”


Hal ini menunjukan bahwa secara sadar namun tanpa paksaan aparatur

daerah ini dengan sendirinya menyebarkan informasi kepada warganya untuk

dapat berperan aktif dala membangun keluarga berencana yang sejaterah.

4.6.2.3. Tokoh Agama

Seperti yang dieketahui bersama bahwa mayoritas masyarakat yang ada di

kota Pasuruan khususnya di wilayah Panggungrejo beragama Islam. Dan

masyarakat ini masih merasa bahwa mengguna KB ini merupakan hal yang

berdosa, karena mereka beranggapan bahwa anak merupakan titipan yang

berharga dari Tuhan, dan sudah patunya mereka mensyukuri berkat yang akan di

titipkan Tuhan kepada mereka, kan menghalangi maupun mencegah. Perbedaan

polah berfikir ini terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya yang beragama

Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Suaibah bahwa

“yah kan kami yang umat muslim beranggapan bahwa anak itu

rejeki mbak, masak rejeki dihalangi,kan dosa kalau gitu mbak.

Bidang Advokasi dan KIE BPPKB Kota Pasuruan melakukan komunikasi

atau pendekatan dari aspek strategi oprasional dimana dengan memalui

pendekatan opreasional ini dilakukan pendekatan secara kemasyarakatan.Dengan

sebelumnya BPPKB Kota Pasuruan yang telah mengetahui keadaan masyarakat

mengenai opini dan nilai-nilai apa yang mereka yakini, maka pendekatan dengan

Tokoh Agama merupakan pendekatan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan

isue yang berkembang bahwa masyarakat yang beragama muslim tidak boleh

melakukan ber-KB karena masyarakat meyakini bahwa itu merupakan hal yang

berdosa atau haram. Namun dari kacamata agama setelah adanya pendekatan dari

Bidang Advokasi dan KIE kepada Tokoh Agama yang ada di wilayah

Panggungrejo ternyata konsep “haram” yang dimaksud sangatlah berbeda.

Suwaji mengatakan bahwa yang diharamkan adalah niatannya ber-KB

untuk melepas tanggungan yang lebih besar baik dari segi ekonomi dan non

ekonomi. Hal ini akan halal jika motivasinya untuk mempersiapkan diri sebagai

orang tua yang bertanggung jawab secara maetril dan non materil. Suwaji juga

menjelaskan bahwa memang ada ayat yang menyatakan bahwa kami umat Islam

tidak diijinkan menghalangi proses terjadinya kehidupan, namun jika dilandasi

dengan alasan yang baik dan benar hal ini diperbolehkan. Hal yang dibenarkan

adalah jika menyangkut kesehatan, dan keberlangsungan hidup calon anak


kedepannya apa calon orang tua memiliki kemampuan dalam merawat dan

mendidik.

Setelah terjadi proses komunikasi dan pertukaran informasi serta adanya

kata sepakat dari Tokoh Agama di Kelurahan Panggungrejo mengenai

pemahaman bahwa sosialisasi Kampung KB ini memiliki niatan dan tujuan yang

baik kedepannya maka Tokoh Agama di Panggungrejo menyambut dengan baik

program Kampung KB ini.Dengan suasana yang lebih santai seperti setelah

pengajian atau sekedar duduk bersama Tokoh Agama dalam hal ini adalah Ustad

yang ada di Panggungrejo menghimbau atau istilahnya “melempar bahasa”

kepada masyarakat setempat bahwa ber-KB merupakan hal yang baik dan

menjelaskan letak haram dan hallalnya.

Melalui pendekatan oleh Tokoh Agama kepada masyarakat yang

mayoritas beragama muslim ini mulai perlahan mau mengerti dan merubah cara

berpikir. Dimana Suaibah juga menjelaskan bahwa melalui penjelasan dari Tokoh

agama yang ada di sekitar wilayah, masyarakat perlahan mau menerima

informasi, mau mengerti maksud baiknya, dan perlahan masyarakat yang

mayoristas muslim ini mau merubah pola pikirnya mengenai ber-KB. Hal ini

dipertegas dengan pernyataan Suaibah bahwa

“Yah cuman setelah dijelaskan sama Pak ustad waktu ppengajian,

Alhamdullilah sebagian warga mau mendengarkan, mau mengerti,

mangkanya ikut seta sampai sekarang.”

Sama hal nya seperti yang dikatakan oleh Maulitah selaku Advokasi dan

KIE Provinsi Jawa Timur bahwa,

“ Iya, kita tidak bisa mempungkiri bahwa masyarakat kita ini masih

suka ikut-ikutan, apa lagi yang mereka jadikan contoh adalah orang

yang sudah dianggap memiliki ilmu agama lebih tinggi seperti Ustad

atau tokoh ulama lainnya. Dari situ kami pun menghimbau penyuluh

lapangan untuk menjalin silahturami yang baik dengan toko agama

setempat, supaya mempermudah penyuluh lapangan untuk bisa

berinteraksi dengan masyarakat.”

Proses pendekatan dengan Tokoh Agama ini di lakukan oleh BPPKB

karena dianggap sangat perlu, karena isue yang terjadi dilapangan kan hanya

berlatar belakang mengenai pengetahuan akademis saja, namun sudah masuk

kerana keyakinan yang dianut. Maka dari itu, BPPKB melakukan pendekatan

dengan Tokoh Agama, dengan cara memberikan edukasi, meminta masukan,

berdiskusi, sampai pada di suatu titik kedua belah pihak menyatukan pemikiran,


sehingga Tokoh Agama juga mengerti akan pentingnya ber-KB dan menjelaskan

dari sisi agama mana yang sebenarnya yang diharamkan dan mana yang tidak.

Sehingga setelah tercapai kesepahaman atau kata sepakat, baru mulailah Tokoh

Agama mulai menghimbau masyarakat baik secara langsung saat sedang duduk

santai maupun pada saat melakukan pengajian.

4.6.3. Komunikasi Mengenai Kampung KB

Dalam melakukan proses strategi komunikasi mengenai sosialisasi

Kampung KB banyak strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Advokasi

dan KIE BPPKB Kota Pasuruan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bidang

Advokasi dan KIE dalam mensosialisasikan Kampung KB diantaranya rapat

koordinasi desa, dan masyarakat-word of mouth.

4.6.3.1. Rapat Koordinasi Desa

Sebelum membuat atau meresmikan program Kampung KB Bidang

Advokasi dan KIE melakukan pendekatan dengan pemangku kepentingan dari

Pemerintahan Kota, Kecamatan, Kelurahan, sampai ke RT dan RW. Pendekatan

dimulai dengan melakukan pertemuan untuk meminta persetujuan serta dukungan

dari pemangku kepentingan agar program Kampung KB dapat dijalankan. Setelah

mendapatkan persetujuan Bidang Advokasi dan KIE Kota Pasuruan mengadakan

Rapat Koordinasi Desa atau yang biasa dikenal dengan (RAKORDES).

Cutlip, Center & Brown menyebutkan “public relations is the distinctive

management function which help establish and mutual lines communications,

understanding, acceptance, and cooperation between an organization and its

public.” yang artinya Public Relations atau humas adalah fungsi manajemen

secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam

komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dengan

berbagai publiknya (Soemirat & Ardianto, 2010,p.14)

RAKORDES diadakan setiap dua minggu sekali, dengan tujuan agar

setiap apa yang terjadi dilapangan dapat saling dikomunikasikan dan terjadi

proses saling mengerti dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan.Sehingga

kedepannya akan terbentuk kerjasama yang baik dan berkesinambungan dengan

pihak-pihak yang lain. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Suwaji bahwa

saya harus berkoordinasi dengan kelurahan.kemudian kita

berencana membuat pertemuan rakordes (rapat koordinasi


desa).tentunya saya sebagai penyulu perannya macem-macem,

kadang jadi moderator, kadang jadi narasumber. Jadi kita msuk

kedalamnya disitu kita juga sudah berkoordinsi dan meng hadirkan

tokoh masyarakat dan kader KB

Sehingga jika nanti terjadi hal yang kurang sejalan dapat segera di atasi. Selain itu

dalam Rakordes ini juga membicarakan mengenai pendanaan untuk program yang

dalam artian pendanaan ini untuk diberikan kembali kepada masyarakat berupa

fasilitas KB. Dalam Rakordes juga di bahas mengenai permasalahan apa atau hal

apa yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di kelurahan di Panggungrejo.

Sehingga nantikan akan mendapatkan solusi untuk kendala-kendala yang terjadi

atau hal yang selama ini mengganjal di masyarakat.

Dengan adanya Rakordes ini Penyuluh Lapangan yang mewakili Bidang

Advokasi dan KIE Kota Pasuruan dapat menyampaikan pendapat dari masyarakat

di kelurahan Panggungrejo, dan harapannya dalam setiap Rakordes yang diadakan

akan membuat Tokoh masyarakat dalam hal ini Camat,Lurah, dan RT/RW saling

berkesinamngan dalam mengatasi keluhan masyarakat. Dan dari sisi lain secara

tidak langsung ada partisipasi aktif yang diberikan dari jajaran pemerintahan

untuk menyukseskan program Kampung KB ini.

4.6.3.2. Masyarakat -Word Of mouth

Sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk menggerakan masyarakat,

BPPKB Kota Pasuruan sadar bahwa target utama mereka adalah semua

masyarakat, baik pasutri, tua atau muda, dan sudah menikah atau belum. Semua

lapisan masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam menyukseskan program

pemerintah untuk menekan angka pertumhan penduduk. Pendekatan dengan

masyarakat ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali,namun secara bertahap

dan perlahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tergerak sendiri kan karena unsur

dipaksa. Biasanya penyuluh melakukan pendekatan dengan komunikasi

interpesonal, dalam artian mencoba berbicara sebagai teman kan sebagai orang

yang lebih pintar atau orang yang menghakimi mengenai pola pikir yang di anut

oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Suwaji bahwa beliau melakukan

komunikasi interpersonal, dan beliau meningkatkan intensitas pertemuan dengan

masyarakat setidaknya dua kali dalam sebulan.


Pada saat berkomunikasi dengan masyarakat penyuluh dari BPPKB Kota

Pasuruan selalu menyesuaikan cara mereka berkomunikasi dengan konteks

pembicaraan yang akan mereka bahas. Jika membicarakan mengenai himbauan

untuk mengikuti program KB atau dalam hal ini untuk meghimbau agar

masyarakat ikut dalam program kampung KB penyuluh lebih memilih cara

berkomunikasi yang informal, hal ini dikarenakan untuk membuat suasana lebih

santai, dengan membuat suasana lebih santai dan nyaman akan membuat

penyuluh lebih mudah untuk memberitaukan infomasi mengenai program atau

informasi secara mengalir sehingga masyarakat tidak sadar bahwa yang sedang

dilakukan adalah mempersuasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah

untuk menekan angka kelahiran yang ada serta untuk menjaga kesehatan

reproduksi dan menjamin kesejateahan keluarga. Hal ini ditegaskan oleh Suwaji

mengenai cara pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh bahwa

Supaya lebih cepat dipahami oleh masyarakat,kita ngikut saja sambil

lempar-lempar program. Kalau da prosedural nanti kaku,

masyarakatanya jadi nggak nyaman”

Disisi lain juga ada kekuatan word of mouth yang maksud adalah

komunikasi dari mulut ke mulut. Dimana Menurut Effendy (2003, p. 305)

menyatakan bahwa komunikasi dari mulut kemulut memiliki nilai pemasaran

yang tinggi, dan word of mouth memiliki model hirarki respon yaitu

attention,interest, desire, decision, action. Dari sini dapat dijabarkan lebih luas

lagi bahwa masyarakat yang sudah mau sedikit memka diri untuk nemerima

informasi akan memberikan perhatian (attention). Selanjutnya setelah mereka

mengetahui bahwa sebenarnya program Kampung KB ini bermanfaat bagi

kehidupannya akan muncul rasa tertarik (interest). Kemudian setelah mengetahui

lebih dalam mengenai program Kampung KB atau sesudah mengikuti sosialisasi

awal yang diadakan, mereka baru akan muncul penilaian suka dan tidak suka

(desire). Setelah muncul opini tersebut mereka masuk dalam tahapan memutuskan

untuk mau ikut mencoba mengetahui lebih dalam atau berhenti dan tidak

mengikuti sosialisasi lebih lanjut lagi (dessicion). Dan pada tahapan akhirnya

adalah cerminan tindakan yang mereka lakukan yaitu jita tidak mereka tidak akan


mengikuti kegiatan Kampung KB lagi dan jika iya mereka akan terus mengikuti

kegiatan.

Dari runtutan diatas masyarakat tidak berdiam diri dan bergumul dengan

dirinya namun melakukan pemastian atau mencari pendapat orang lain untuk

meyakinan dirinya. Pada saat melakukan peyakinan diri secara tidak langsung

mereka juga menyebarakan informasi mengenai program Kampung KB. Dari

situlah kekuat word of mouth muncul dan menjadi salah satu media komunikasi

yang sangat efektif di kelurahan Panggungrejo.

Menurut James E.Grunig yang dikutip oleh Ruslan (2010, p. 105) Salah

satu model komunikasi Public relations yaitu model komunikasi simetris dua arah

(Model-Two Way Symmetrical) yang menggambarkan bahwa suatu komunikasi

propaganda (Kampanye) melalui dua arah timbal balik yang berimbang. Melalui

model ini, akan lebih mudah untuk membentuk pemahaman publik dengan

strategi komunikasi yang sudah ditentukan sebelumnya karena model ini dianggap

lebih etis dalam penyampaian pesanpesan (informasi) melalui teknik komunikasi

membujuk (persuasive communication) untuk membentuk saling pengertian,

dukungan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Balance

Two way Communications

Flow

Bagan 4.1. Model Two Way Symmetrical

Sumber : Ruslan, 2010

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa model

komunikasi public relations simetris dua arah (Model-Two Way Symmetrical)

merupakan model komunikasi memiliki komunikasi timbal balik sehingga lebih

dapat dipercaya dalam penyampaian pesannya dan lebih mudah mencapai strategi

komunikasi yang diinginkan. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah Advokasi

dan KIE BPPKB Kota Pasuruan melakukan proses komunikasi dua arah dalam

menyosialisasikan program “Kampung KB”. Dimana dari awal proses pendekatan

Bidang Advokasi dan KIE BPPKB Kota Pasuran sebelumnya telah meminta

pendapat dari semua stakehoder, melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan

Source

(Organization)

Receiver

(Public)


masyarakat melalui perkenalan pertama pada saat di pendopo Kelurahan

Panggungrejo. Sampai pada akhirnya mendapat berbagai macam respond yang

salah satunya adalah penyampaian informasi dari mulut ke mulut.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dilapangan,

peneliti menemukan bahwa peran stakeholder sangat penting bagi berlangsungnya

proses word of mouth ditengah masyarakat. Dimana melalui peran dari

stakeholder yang dalam hal ini stakeholdernya adalah Tokoh Masyarakat dan

Tokoh Agama yang ada di daerah Panggungrejo, yang mana stakeholder

menyampaikan informasi melalui pertemuan informal pada saat selesai pengajian,

PKK, dan juga pada saat duduk santai bersama didepan rumah. Melalui

penyampaian informasi informal yang dilakukan oleh stakeholder dari BPPKB

Kota Pasuruan membuat masayarakat yang ada di sekitar Panggungrejo menjadi

lebih percaya dan membuat masyarakat mau dengan perlahan menerima

informasi.

Hal ini berdampak positif bagi BPPKB Kota Pasuruan dimana jika dilihat

dari sisi masyarakat, yang mungkin tidak sadar bahwa mereka telah melakukan

penyebaran informasi pada saat duduk santai bercerita (cangkrukan), pada saat

ibu-ibu melakukan rujakan atau kegiatan masyarakat lainnya. Proses komunikasi

dan penyebaran dari mulut ke mulut telah terjadi secara spontan karena adanya

rasa kedekatan karena yang menyampaikan informasi adalah orang-orang yang

ada di sekitar mereka seperti Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama. Hal ini secara

tidak langsung menghimbau, mengajak dan membuata masyarakat yang awalnya

tidak perduli mengenai KB sakarang menjadi mau mengetahui, yang tadinya tidak

mau ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Kampung KB sekarang mau ikut serta,

dan harapannya masyarakat yang belum ber-KB perlahan akan melakukan proses

ber-KB.

4.6.4. Evaluasi

Dalam pengadaan sebuah program maka akan ada evaluasi dimana fungsi

utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh ketuhan, nilai dan kesempatan

yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua, evaluasi memberi sumbangan

pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan


dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan

target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan

dan taget dalam hungan dengan masalah yang dituju yang dapat menganalisis

alternative sumber nilai (misalnya kepentingan kelompok) maupun landasan

mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (misalnya teknis, ekonomis, legal,

social, substantif). Dalam Nugroho (2004, p.85) mengatakan bahwa evaluasi akan

memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan

yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui

tindakan public.

Bidang Advokasi dan KIE Kota Pasuruan dalam mengevaluasi program

Kampung KB ini melakukan dua kali proses evaluasi. Proses evaluasi yang

pertama dimana penilaian secara resmi dari BKKBN Pusat yang sudah berupa

lembaran serperti kuisioner yang diisi oleh semua peserta program Kampung KB.

Setelah terisi selanjutnya di scan secara sitematis dan dikirimkan ke BKKBN

Pusat, dan proses penilaian di lakukan secara intern di BKKBN Pusat. Proses

evaluasi yang kedua dilakukan oleh Bidang Advokasi dan KIE Kota Pasuruan

secara manual dengan memakai tolak ukur berupa kenaikan jumlah kesertaan

pasutri untuk ber-KB yang data diterima dari puskesmas, dan turunnya angka

kelahiran (TRF). Seperti yang ditegaskan oleh Suwaji mengenai proses evaluasi

bahwa,

“Kita mengukurnya dengan melakukan evaluasi. Kita bekerja sama

dengan puskesmas, dimana setiap lan siapa saja penerima KB baru

akan dilaporkan ke kita. Kita juga punya target capaian KB dari

provinsi.Kemudian dengan adanya Kampung KB, apa reaksinya. Itu

bisa untuk mengukur.selain itu intansi terkait juga akan

mengevaluasi.

Dari peyataan tersebut dapat dikatakan bahwa proses evaluasi sudah

dilakukan secara menyeluruh dan ada target capaian yang harus dipenuhi oleh

Bidang Advokasi dan KIE Kota Pasuruan memalui program Kampung KB ini.

Dimana kembali kepada tujuan utamanya yaitu untuk membuat masyarakat

menjadi sadar akan pentingnya ber-KB, meningkatkan kesertaan ber-KB dan

menurunkan angka kelahiran (TRF). Hal ini dibenarkan oleh Maulitah selaku

Advokasi dan KIE Provinsi Jawa Timur bahwa,


“Semua evaluasi untuk program Kampung KB ini dibuat sama

seluruh Indonesia dan yang mengakumulasi penilaian juga dari

BKKBN Pusat, ini supaya dapat dilihat apa program Nasional ini

mendapat respon yang positif dimasyarakat dan penilaiannya

langsung secara global. Tapi laporan yang setiap tahun yang secara

rinci dilihat dari angka keberhasilan capaian kesertaan KB dan juga

turunya angka kelahiran yang dilaporkan menyeluruh setiap

semester perjalanan program”

Pada tahapan terakhir yang disebut dengan evaluasi ini, adalah sebuah

teknik pengukuran hasil dari program yang telah dilakukan oleh Public

Relations atau dalam hal ini yang dilakukan oleh Bidang Advokasi dan KIE

BPPKB Kota Pasuruan. Evaluasi dapat dilakukan selama proses program

tersebut masih sedang berjalan (Elvinaro Ardianto, 2011, p.217). Hal ini

menjelaskan bahwa proses evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam sebuah

strategi komunikasi. Pada tahapan ini, perusahaan akan mendapatkan hasil

jawaban dari program yang telah dibuat oleh Public Relations pada sebuah

perusahaan. Dimana hasil ini akan menunjukan tingkat keberhasilan seperti apa

yang di dapat bagi perusahaan melalui program yang telah dibuat. Dalam hal ini

Bidang Advokasi dan KIE melakukan evaluasi atau proses pengukuran tingkat

keberhasilan yang mana dapat dilihat dari naiknya tingkat kesertaan ber-KB,

turunnya angka TRF (kelahiran) yang menunjukan ≤ 2,2 % , dan adanya

keterbukaan dari masyarakat di Panggungrejo dalam menerima informasi

mengenai program Kampung KB.

Hasil runtutan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Advokasi dan KIE

Badan Pemberdaya Perempuan Kota Pasuruan dalam Mensosialisasikan Program

Kampung KB dapat di gambarkan sebagai berikut:


Berikut ini adalah runtutan Strategi Komunikasi Bidang Advokasi dan

KIE Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

dalam Menyosialisasikan Program Kampung KB

Bagan 4.2. Runtutan Stategi Komunikasi

Sumber : Olahan Penulis, 2016

Strategi Komunikasi Bidang Advokasi dan KIE Badan Pemberdaya Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam Mensosialisasikan Program Kampung KB di

Panggungrejo Kota Pasuruan.

Visi dan Misi BPPKB

Mewujudkan masyrakat Kota Pasuruan yang perduli perempuan dan anak serta

berkeluarga berencana

Nawacita Presiden Jokowi

Membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Strategi Komunikasi

Program Kampung KB

Riset:

Identifikasi wilayah (daerah kumuh, SDM rendah, ekonomi lemah,

dan tingkat kesertaan ber-Kb rendah

Pendekatan dengan Stakeholder

Pemerintah Daerah Kota Pasuruan,Dinas-Dinas Kota Pasuruan,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Kelurahan

Panggungrejo

Komunikasi- Word of Mouth

Penyebaran informasi dari BPPKB kepada Stakeholder

Stakeholder menyebarkan ke masyarakat

Masyarakat satu ke masyarakat lain

Evaluasi

Kuisioner

Angka TRF (Kelahiran)≤ 2,2

Documents

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1. Profil Perusahaan …...Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga