4.4.2. ToR Legal Drafting Nagari

Pelatihan Penyusunan Kebijakan (Legal Drafting) Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman, 6-8 April 2014

TERM OF REFERENCE

PENYUSUNAN KEBIJAKAN (LEGAL DRAFTING) PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INFORMASI UMUM

Nama Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kebijakan (Legal Drafting) Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman

Out Put : 40 Aparat Pemerintah Nagari Terlatih Dalam Penyusunan Kebijakan (Legal Drafting) Di Nagarinya

Lokasi : Bunda Hotel

Tanggal Pelaksanaan : Selasa-Kamis /6-8 April 2014

A. LATAR BELAKANG

Rapat paripurna DPR dan pemerintah di Parlemen Senayan, Jakarta,

Rabu (18/12) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa

menjadi Undang-Undang (UU). UU Desa ini telah menjalani proses yang

cukup panjang, setidaknya ‘tertunda’ sekitar tujuh kali masa sidang

pembahasan atau sejak 2005 lalu. Dengan disahkannya UU tentang Desa atau

sebutan lain untuk Desa di Sumatera Barat adalah Nagari diharapkan dapat

menjawab berbagai persoalan bahkan memperkuat nagari sebagai entitas

masyarakat yang ada di Sumatera Barat.

Pasal 69 BAB VII UU Desa mengatur tentang Peraturan Desa, yang

mana Desa/Nagari berhak membuat Peraturan Desa/Nagari yang terdiri dari

Peraturan Desa/Nagari, Peraturan bersama Kepala Desa/Wali Nagari dan

Peraturan Kepala Desa/Wali Nagari. Peraturan-peraturan sebagai mana

diatas sudah pasti dilarang bertentangan dengan kepentingan umum

1 | P a g e


dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

disamping itu juga harus dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa/BAMUS Nagari.

Dalam penyusunan peraturan atau kebijakan di tingkatan Nagari,

karena Sumatera Barat khususnya Kabupaten Padang Pariaman merupakan

daerah rawan bencana, maka perlu memperhatikan amanat pembukaan UUD

1945 alinea VII bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan

perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan

atas bencana. Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana memandatkan Pemerintah termasuk pemerintahan nagari menjadi

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Namun untuk mengimplementasikan pembuatan kebijakan/legal

drafting di tingkatan nagari yang bermainstreaming Pengurangan Risiko

Bencana dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ternyata

tidak gampang karena kemampuan, kapasitas dan minimnya pengetahuaan

aparatur Pemerintahan Nagari.

Menyikapi hal ini, kerjasama JEMARI Sakato-Field Bumi Ceria akan

melakukan pendampingan penguatan untuk penyusunan kebijakan nagari

/legal drafting di 20 nagari dampingan program Field Bumi Ceria di

Kabupaten Padang Pariaman.

B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dilakukan kegiatan penyusunan kebijakan nagari ini adalah :

1. Merumuskan bersama metode penyusunan kebijakan yang sesuai

dengan Peraturan perudangan yang berlaku dan terbaru

2. Memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan Nagari termasuk

BAMUS dalam menyusun kebijakan di nagari.

3. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi

terhadap perubahan iklim dalam penyelenggaraan pembangunan di

nagari

2 | P a g e


C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Beberapa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Terlatihnya Penyelenggara Nagari (Walinagari dan Badan

Musyawarah nagari) nagari dalam menyusun kebijakan nagari yang

sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

2. Terbangunnya kapasitas aparatur pemerintah nagari dalam

menyusun kebijakan nagari

3. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan

iklim dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh nagari

D. PESERTA

Peserta dari kegiatan penyusunan kebijakan pemerintahan nagari ini, terdiri dari Wali Nagari dan BAMUS , seperti yang terlihat dalam tabel berikut

No Unsur Jumlah1 Wali Nagari/Aparatur Pemerintahan Nagari 202 Ketua/Anggota BAMUS 20

Jumlah 40

E. METODOLOGI

Sebagai lembaga pengembang partisipasi, JEMARI Sakato akan

mengembangkan metode riset dan pelatihan yang partisipatif dalam kegiatan

penyusunan kebijakan nagari ini. tahap yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

3 | P a g e


Untuk menganalisis hal tersebut, maka akan dilakukan analisis matrik

Roccipi, dengan komponen sebagai berikut :

Rule Melihat pada 5 (lima) alasan yang membuat peraturan menyebabkan perilaku bermasalah:

1. Kalimatnya kurang jelas dan rancu;2. Peraturan justru memberi peluang terjadinya perilaku

bermasalah;3. Peraturan tidak mengatasi atau penyebab dari perilaku

bermasalah; 4. Peraturan memungkinkan pelaksanaan yang tidak

transparan, akuntabel, dan partisipatif; 5. Peraturan memberi diskresi berlebihan pada Badan

Pelaksana.

Oppurtunity Apakah kondisi lingkungan di sekeliling aktor memungkinkannya untuk melakukan perilaku bermasalah? Dan Lingkungan bisa berupa lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, dll.

Capacity Kondisi apa dalam diri aktor yang menyulitkannya mena’ati peraturan, sehingga perilakunya dikatakan bermasalah? Dan Kapasitas bisa terbagi dalam kapasitas atau kemampuan ekonomi, kapasitas politik, dan kapasitas sosial budaya

Communication Suatu perilaku bermasalah bisa disebabkan oleh ketidaktahuan para aktor.dan apakah pihak-pihak berwenang telah mengkomunikasikan peraturan secara memadai? Apakah media komunikasi yang dipakai sudah efektif?

Interest Manfaat apa yang diperoleh oleh aktor dari setiap perilaku bermasalah yang dilakukannya? dan kepentingan bisa berupa material maupun non-material. Umumnya kepentingan terdiri dari: kepentingan ekonomis, kepentingan politik, kepentingan sosial budaya, dll.

4 | P a g e


Process

Ideology Kategori ini mengacu pada seperangkat nilai, paradigma, cara pandang dalam masyarakat. Ideologi biasanya terbentuk secara kolektif sehingga dianut pula secara kolektif, dan berproses dalam waktu yang cukup lama, bahkan beregenerasi

F. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan ini meliputi :

1. Brainstorming “Isu-isu strategis dalam pembelajaran Program Filed

Bumi Ceria”

2. Urgensi penyusunan kebijakan (Peraturan nagari) dalam tatakelola Pemerintahan Nagari.

3. Pengarusutamaan PRB dalam penyusunan kebijakan Nagari

4. Identifikasi komponen-komponen yang diatur dalam peraturan Nagari

5. Menganalisis komponen peraturan nagari berdasarkan kondisi

empiris Nagari

6. Presentasi dan pembahasan model peraturanan nagari

G. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa-Kamis /6-8 Mei 2014W a k t u : 14.00 wib (Jadwal Terlampir) check inTempat : Bunda Hotel -Jalan Bundo Kanduang

nomor 19 Kota Padang

H. PENUTUP

5 | P a g e


Demikianlah Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penyusunan kebijakan nagari dampingan di Kabupaten Padang Pariaman.

6 | P a g e

AGENDA KEGIATAN

Pelatihan Penyusunan Kebijakan (Legal Drafting) Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman

No Jadwal Materi Tujuan Metode Fasilitator/Narasumber

Hari 1 (6 Mei 2014)1 14.00-16.00 Registrasi dan Check In4 16.00-16.30 Pembukaan

Kata Sambutan JEMARI Sakato

Kata Sambutan FBC

JEMARI SakatoFBC

2 16.00-17.30 Perkenalan dan Bina SuasanaAlur kegiatanKontrak belajar

Terwujudnya kebersamaan peserta, kedisiplinan, dan persepsi yang sama dalam mengikuti pelatihan

Roby SyafwarNiko Rinaldi

3 17.30-20.00 ISHOMA 4 20.00-22.00 Brainstorming “Isu-isu

strategis dalam pembelajaran Program Filed Bumi Ceria”

Dirumuskannya isu-isu strategis program yang akan diakomodir dalam kebijakan Nagari

Permainan Hati (dibagi lima)

Imran Sarimudanas P3MTBPIPEKERTI

RISET AKSI

Hari 2 (7 Mei 2014)5 08.30-10.00 Dialog Interaktif

Urgensi penyusunan kebijakan (Peraturan nagari) dalam tatakelola Pemerintahan Nagari.

Terciptanya

komitmen bersama untuk menyusun peraturan Nagari

Bagian Hukum Kabupaten Padang

Pariaman Niko Rinaldi

6 10.00-10.15 Coffee Break

7 | P a g e

7 10.15-12.30 Pengarusutamaan PRB dalam penyusunan kebijakan Nagari

Terciptanya komitmen untuk meng-integrasikan isu-isu PRB dalam penyusunan kebijakan Nagari

Syafrimet Azis

8 12.30-13.30 ISHOMA9 13.30-15.30 Identifikasi komponen-

komponen yang diatur dalam peraturan Nagari

Peserta mengetahui Rule-Map penyusunan Peraturan Nagari

Imran Sarimudanas

10 15.30-16.00 Coffee Break11 16.00-17.30 Diskusi

Menganalisis komponen peraturan nagari berdasarkan kondisi empiris Nagari(ROCCCIPI)

Pesera mampu mengidentifikasi perilaku bermasalah dan menganalisis peraturan, kapasitas, kesempatan, komunikasi, kepentingan ,proses dan nilai

Roby Syafwar

Hari 3 (8 Mei 2014)12 08.00-08.30 Reveiw13 08.30-10.00 Presentasi dan pembahasan

model peraturan nagari Dirumuskannya model peraturan Nagari yang berorientasi pada PRB dan API

Niko Rinaldi

14 10.00-10.15 Coffee Break 15 10.15-12.00 Penyusunan Rencana

tindak lanjut dan model pendampingan implementasi Peraturan

Disepakatinya agenda dan mekanisme implementasi penyusunan kebijakan Nagari

Roby Syafwar

8 | P a g e

Nagari.

9 | P a g e

Documents

4.4.2. ToR Legal Drafting Nagari