_Moral pancasila tentang nazarudin_

45 Butir Pengamalan Pancasila

Posted on Social Life.

Hari ini adalah Hari Lahir Pancasila, dan saya yakin sebagian dari kita tidak bisa menyebutkan dengan benar kelima sila dari Pancasila. Apalagi disuruh menyebutkan 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978.

Seandainya saja Bangsa Indonesia benar-benar meresapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.

Semoga saja 45 Butir Pengamalan Pancasila ini dapat mengingatkan kita akan nilai – nilai kebaikan yang patut kita amalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yangmenyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.(2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.(10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.(2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.(3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.(4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.(5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.(2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.(6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.(9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.(10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.(4) Menghormati hak orang lain.(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup

mewah.(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.(9) Suka bekerja keras.(10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Bagaimana membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian kehidupan kita? Saya rasa perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu dokrin nilai – nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata – nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain. Semoga saja bangsa Indonesia tidak separah itu ;)

*

Revitalisasi Pancasila mencuat sebagai jawaban atas kejenuhan terhadap kondisi bangsa yang nyaris tercabik-cabik. Bahkan beberapa tahun belakangan muka bangsa seperti tidak berharga lagi. Coreng moreng itu terjadi hampir disemua lini kehidupan. Salah satu contohnya kasus TKI yang mencoreng harga diri bangsa. Sementara Pemerintah sepertinya tidak melakukan tindakan segera atas persoalan warga Negara penyumbang devisa itu.

Kondisi yang sama juga terjadi di lapangan politik dan politisi sebagai lakonnya makin menguatkan dugaan bahwa rakyat terpojok disudut sejarah yang makin lusuh. Sementara itu elite sibuk bertengkar dami status quo dan hegemoni.

Carut marut bangsa sudah sampai pada titik nadir. Andaikata tidak segera diselamatkan, terorisme, korupsi, premanisme atas nama aliran dan agama, tidak saja akan merobek eksistensi Indonesia, Indonesia sebagai Negara gagal akan jadi kenyataan. Mimpi buruk tentang tenggelamnya Indonesia dari peta sejarah mendekati kenyataan?.

Solusi kegalauan itu kerap disandarkan kepada Pancasila. Beberapa waktu yang lalu para petinggi Negara dari lembaga tinggi Negara, Presiden, Ketua MPR, DPR, MK, MA, BPK, KY duduk semeja membahas kegelisahan itu. Bahkan pada pidato kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni yang lalu, Habibie, Megawati SP dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nada yang hamper sama menyebutkan bahwa revitalisasi, reaktualisasi dan restorasi bahkan reikarnasi Pancasila urgen untuk dilakukan.

Bahwa Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kehidupan Negara ini tidak pincang dan melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Tentu saja, perlu tindakan nyata, dari pemangku kepentingan sehingga pesan itu tidak lantas menguap, justru ketika aksi nyata lebih diperlukan ditengah kisruh yang melanda bangsa ini.

Kondisi paling factual bagaimana kasus Nazaruddin menampar wajah PD sebagai partai berkuasa. Kasus yang bermula dari tertangkap tangannya, Sesmempora cs, Nazarudin mulai diungkit kepublik sebagai dalang penting dari semua yang terjadi pada pembangunan wisma atlit SEA GAMES Palembang.

Bahkan ketika ketua MK dan Sekretaris MK melaporkan ke Presiden bahwa Nazarudin pernah menyantuni ketua MK dan Sekjen itu uang sejumlah 120,000 dolar Singapura. Makin menguatkan posisi Nazarudin sebagai orang yang memainkan posisi penting dalam berbagai transaksi hitam. Kepergian Nazaruddin ke luar negeripun dianggap merupakan lagu lama bagi para pelaku ‘kejahatan’ kerah putih yang melibatkan petinggi negeri.

Beredarnya SMS yang mengaku dari Nazaruddin di Singapura, makin membuat suasana bathin PD makin tidak nyaman. Karenanya SBY makin tidak enak dengan rakyat. Jargon SBY dalam pemberantasan Korupsi merupakan jualan laku dan jelas telah memberikan keuntungan politik bagi SBY terutama dalam menjalankan pemerintahan. Disini pertaruhan kewibawaan presiden dimata rakyat, sehingga tidak timbul kesan tibo diparuik dikampihkan tibo dimato dipiciangkan. Artinya sikap tegas dan adil presiden benar benar sedang diuji.

Absenya Pancasila sebagai ideology dalam 13 tahun terakhir menunjukkan bangsa ini kehilangan pegangan. Maka muncul kelompok yang memungut ideology ekslusif yang menghantarkan kondisi bangsa seolah-olah makin jauh dari semangat kebinekaan dan pluralisme yang selama ini begitu damai hidup berdampingan.

Kondisi ini diperparah akibat ulah politisasi permasalahan yang solusinya pun akhirnya mengambang dan tidak pernah tuntas. Banyak kasus hokum yang kemudian ditarik ke wilayah politik akhirnya terkatung-katung, dan potensi besar bagi kepentingan politik suatu waktu membukanya lagi dihadapan public untuk kepentingan sejenis.

Kini saatnya reaktualisasi Pancasila, dan menerbitkan kembali semangat keindonesiaan dapat dijadikan modal besar bagi merekat kembali ketercabikan bangsa. Kita tentu tidak ingin mimpi buruk tentang Indonesia gagal menjadi kenyataan. Karena itu semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang dipupuk dengan nilai-nilai kearifan yang ada mudah-mudahan mampu membangkitkan spirit kebangsaan dan keakuran nasional.

*

Jakarta - Kasus M. Nazaruddin, mantan Bendahara partai Demokrat yang telah dipecat, menjadi bola liar. Menggelinding hingga ke mahkamah Konstitusi dengan menyeret sejumlah nama, diantaranya Sekjen MK, Janedjri M Gaffar.

Di sisi lain, kasus tersebut juga turut menguak tabir yang menyelimuti konflik kepentingan di internal Partai Demokrat. Dua kubu, antara yang membela dan membiarkan Nazaruddin diproses, baik oleh Demokrat maupun aparat penegak hukum.

Kasus tersebut, menjadi menarik karena melanda partai berkuasa sekaligus besutan SBY, yang dua kali sukses meraih tampuk kekuasaan sebagai Presiden RI.

Pada intinya, kasus Nazaruddin mengindikasikan adanya ketidakberesan (baca : masalah) pada Partai Demokrat. Masalah klasik dalam rimba politik Indonesia. Apa lagi kalau bukan soal uang dan kekuasaan. Menarik menganalisis kasus tersebut melalui pendekatan paradigmatik ideologi negara yang akhir-akhir ini, juga menjadi perbincangan hangat.

Ada hubungan kausal (sebab akibat) antara skandal yang membelit Demokrat, dan fenomena lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang santer terdengar dan menjadi perbincangan hangat.

*

Demokrat Lindungi Nazaruddin – Surat pemanggilan pertama Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) ternyata tidak dipenuhi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Nazar kini seolah-olah menghilang tanpa ada kabar. Pilihan Nazaruddin untuk mangkir dari panggilan diduga mendapat dukungan dari Partai Demokrat.

“Pilihan Nazar diduga mendapat dukungan PD, yang secara sengaja memproteksi Nazar dan tidak sungguh-sungguh menuntaskan masalah ini,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi da, seperti dikutip dari detik, Sabtu 11/6/2011.

Hendardi menjelaskan, dugaan ini muncul setelah Fraksi Partai Demokrat yang mengizinkan Nazaruddin berobat ke Singapura, oleh sebab itu PD termasuk pihak yang bertanggung jawab untuk menghadirkan Nazaruddin. Panggilan Ketiga, KPK Berharap Nazaruddin Datang Penuhi Panggilan – Sudah yang kedua kalinya Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Kemenpora. Meski demikian KPK masih berharap Nazaruddin akan datang memenuhi pemanggilan ketiga.

“Kita lihat saja, kita tetap berharap yang datang adalah yang bersangkutan (Nazaruddin),” kata Wakil Ketua KPK, M Jasin,dikutip dari detik Kamis 16/6/2011.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nazaruddin melalui pesan singkatnya kepada wartawan menyatakan tidak hadir pada panggilan keduanya itu. Ia akan mengutus kuasa hukumnya untuk menjelaskan alasan ketidakhadirannya ke KPK. Namun, Nazaruddin tidak memberitahu siapa kuasa hukumnya itu.”Hari Kamis pengacara saya akan hadir di KPK pukul 10.00 WIB,” ujar Nazaruddin lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa 14/6/2011.

Menanggapi hal tersebut, Jasin mengatakan, jika memang benar yang datang adalah kuasa hukum Nazaruddin, maka KPK akan meminta keterangan soal ketidakhadiran Nazaruddin ke

KPK. Lembaga antikorupsi tersebut akan mendengarkan alasan-alasan itu apakah objektif atau tidak.

“Tapi tetap, sebagai warga negara yang baik, seharusnya Nazaruddin datang memenuhi panggilan KPK,” katanya.

Hendardi juga menilai janggal atas panggilan KPK kepada Nazaruddin terkait kasus Kemendiknas. KPK dianggap memilih kasus Kemendiknas karena mengandung risiko kecil yang tidak melilit para aktor politik.

Seperti yang diberitakan, Jumat 10/6/2011 KPK menjadwalkan untuk meminta keterangan M Nazarudin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni dalam dua kasus yang berbeda. Nazarudin dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasana di Ditjen PMPTK Diknas tahun 2007, sedangkan istrinya dalam kasus korupsi dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2008.

* Dewan Kehormatan Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Ahad dua pekan lalu itu tak seperti biasanya. Dipimpin tuan rumah, Susilo Bambang Yudhoyono, pertemuan membahas Muhammad Nazaruddin, bendahara umum partai. Jarang sekali Dewan Kehormatan membahas satu nama. Jika dilakukan, itu pertanda gawat. “Ini momentum yang harus mendapat perhatian,” kata Yudhoyono, seperti ditirukan Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Jumat pekan lalu.

Sepanjang pertemuan, Yudhoyono, Ketua Dewan Kehormatan, tak banyak tersenyum. Ia menyimak pendapat empat tamunya, yaitu Amir dan para anggota Dewan Kehormatan: Anas Urbaningrum, Evert Ernest Mangindaan, dan Jero Wacik. Melihat tuan rumah begitu serius, tetamu tak enak hati membuat lelucon.

Yudhoyono disebut-sebut sudah lama jengah dengan Nazaruddin, yang dianggap kerap merugikan partai. Pemberitaan miring yang berkaitan dengan sang bendahara mau tak mau memojokkan Partai Mercy-karena lambangnya mirip logo Mercedes. Kemarahan Yudhoyono memuncak ketika perkara suap wisma atlet SEA Games kembali menyeret Nazaruddin.

“Mukanya sampai merah padam,” kata sumber Tempo di partai itu. Mindo Rosalina Manulang, tersangka perkara ini, sempat mengatakan kepada penyidik KPK bahwa Nazaruddin menerima Rp 25 miliar atau sekitar 13 persen dari total nilai proyek Rp 191 miliar.

Rapat dua jam itu menyepakati Nazaruddin harus diperiksa. Tak ada yang keberatan, termasuk Anas, ketua umum dewan pimpinan pusat. Dewan Kehormatan tak akan menunggu Nazaruddin terbukti bersalah di pengadilan. “Kami berfokus pada pelanggaran etika dan moral,” ujar Amir. Lagi pula, kasus wisma atlet hanya satu dari setumpuk kasus yang membelit Nazaruddin.

Menurut sumber Tempo yang lain, kejengkelan Yudhoyono terlecut tak lama setelah Nazaruddin terpilih sebagai pejabat teras partai. Seusai Kongres II Partai Demokrat di Bandung, Mei tahun lalu, Nazaruddin dituding melakukan pelecehan seksual terhadap

seorang perempuan. Laporan perkara ini pernah masuk Kepolisian Sektor Sukasari, Bandung. Ketika perkara meledak di media, Yudhoyono sampai memanggil Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri hanya untuk mengetahui seluk-beluk perkaranya.

Perkara-perkara lain, misalnya tudingan bahwa Nazaruddin bermain di proyek alat kesehatan di suatu daerah di Sumatera, juga sampai ke telinga Yudhoyono. Meski belum menemukan bukti, Cikeas kesal lantaran mendengar Nazaruddin banyak dituduh menggunakan perannya sebagai petinggi partai berkuasa untuk mendapatkan proyek.

Pada Maret lalu, Daniel Sinambela, yang mengaku mitra bisnis Nazaruddin, juga menyingkap intervensi yang dilakukan sang kolega dalam pengadaan batu bara di PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Indonesia Power. Menurut Daniel, separuh keuntungan kerja sama tersebut masuk ke kas Demokrat. Soal ini, Cikeas menganggap isu itu diembuskan untuk menjatuhkan partai. Tapi kabar bahwa Nazaruddin membawa sejumlah polisi untuk menekan Daniel, yang dianggap telah menipunya dalam suatu proyek, membuat Yudhoyono risi.

Sejak mengaku berangkat ke Mekah untuk umrah, Nazaruddin sulit dimintai konfirmasi. Menurut anggota stafnya, Nuril Anwar, Nazaruddin berangkat pada Kamis tiga pekan lalu dan belum kembali hingga akhir pekan kemarin. Tempo mengirimkan daftar pertanyaan lewat Nuril dan belum dibalas. Tapi, kepada majalah ini pertengahan Maret lalu, ia membantah keras semua tudingan. Ia mengatakan tak tahu-menahu soal tudingan pelecehan dan intervensi proyek batu bara. “Semua itu bohong dan fitnah belaka,” ujarnya.

Sumber Tempo bercerita, sebelum berangkat ke Mekah, Nazaruddin menelepon para petinggi Demokrat. Ia meyakinkan koleganya bahwa ia tak terlibat dalam kasus-kasus yang ditudingkan. “Sebelum masuk partai, usaha saya berkembang,” katanya di telepon. “Uangku juga habis buat partai.” Nada suaranya terdengar panik.

-*-

TIGA hari berturut-turut setelah pertemuan di Cikeas, pada Senin, Selasa, dan Rabu pekan lalu, Dewan Kehormatan kembali meriung. Pertemuan Senin dan Selasa minus Yudhoyono. Tapi, pada pertemuan Rabu, semua berkumpul. Mangindaan, yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, tetap hadir. Anas juga datang.

Amir merahasiakan tempat pertemuan. Tapi selama tiga hari itu Dewan Kehormatan menggali informasi ihwal sejumlah tudingan ke Nazaruddin. Dewan Kehormatan juga sudah memanggil pria 43 tahun itu agar memberikan klarifikasi. “Tapi tak ada penjelasan soal keberadaan dia,” kata Amir. Dewan Kehormatan berulang kali menghubungi Nazaruddin, tapi gagal. “Kami hanya mendengar dia sedang di luar negeri.”

Sebelum kasus wisma atlet terbongkar, sesungguhnya Demokrat sudah gaduh. Menurut sumber Tempo, bukan cuma Yudhoyono, sejumlah pengurus partai juga mengeluhkan sepak terjang Nazaruddin. Seolah tahu sedang digunjingkan, Nazaruddin jadi jarang mengikuti rapat partai. Pergaulannya jadi terkucil. Ia kemudian mencoba mendekati Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Dalam sebuah pertemuan terbatas yang dihadiri Yudhoyono pada awal April lalu, seorang pengurus sempat melontarkan gagasan menggelar kongres luar biasa untuk mencopot

Nazaruddin. “Buru-buru saya tepis, ‘Apa-apaan itu?’,” kata Amir ketika dimintai konfirmasi. Sedangkan Anas membantah ada pertemuan ini.

Amir mengaku tak melihat orang yang berusul “liar” itu. Tapi, menurut sumber Tempo yang mengetahui pertemuan tersebut, si penceletuk adalah orang dekat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, seteru Anas dalam kongres di Bandung. Menurut sang sumber, meski cuma celetukan, itu menggambarkan bahwa pascakongres Demokrat sebenarnya belum solid betul.

Orang-orang dekat Anas pun khawatir, bila benar ada kongres, justru posisi ketua umum ikut dipersoalkan. Bukan rahasia lagi di Demokrat bahwa Anas dekat dengan Nazaruddin. Melejitnya Nazaruddin ke posisi bendahara umum juga disebut-sebut berkat Anas.

Sumber lain bercerita, kedekatan keduanya ini pula yang membuat Dewan Kehormatan sempat ragu-ragu hendak memeriksa Nazaruddin. Bila kelak Nazaruddin dicopot, mereka cemas dia akan meninggalkan getah buat Anas. “Bisa-bisa Anas ‘tersandera’,” katanya. Selain itu, pendanaan partai dikhawatirkan bakal seret lantaran Nazaruddin tahu banyak cara mengail duit untuk partai. Dimintai konfirmasi soal ini, Amir menyanggah. “Tak ada keragu-raguan,” ujarnya.

Dikait-kaitkan dengan Nazaruddin, Anas mengatakan kedekatannya biasa-biasa saja. Ia mengaku mengenal Nazaruddin setelah masuk Demokrat. Menurut dia, Nazaruddin dipilih menjadi bendahara umum lantaran pernah menjabat wakil bendahara pada era Hadi Utomo. Anas juga membantah ada keretakan di tubuh Demokrat setelah kasus-kasus Nazaruddin mencuat. “Pascakongres, kami solid,” katanya.

Anas berjanji tak akan memberikan perlindungan jika penyidikan komisi antikorupsi merembet ke Nazaruddin. Juga dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan. “Kami akan menjaga nama baik dan kehormatan partai,” ujarnya.

Kali ini, Nazaruddin agaknya sulit berkelit. Dewan Kehormatan terus menanti kepulangan nya dari luar negeri. Sesuai dengan aturan partai, bila terbukti melanggar etika, ia bisa dipecat dari partai. “Dewan Kehormatan ini ibarat senjata pamungkas,” kata Amir.

*

Pokok-Pokok Pikiran