Course Title

Lecturer

:

:

Desentralisasi FiskalDr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si

ace.hasan@gmail.com: Facebook: acehasansyadzily

Twitter: acehasan76

DESENTRALISASI FISKAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN – JAKARTA

2020

2

Hubungan KeuanganPusat - Daerah

Menyangkut pembagian:▲ Tanggung jawab▲ Sumber penerimaan▲ Kekuasaan

3

Desentralisasi membawa perubahan drastis dlm hubungan antar pemerintahan, terutama hubungan Propinsi-Kab/Kota

▲ Otda Kab/Kota yang tinggi dibarengi peluang partisipasi politik yang tinggi.

* Bupati/Walikota dipilih secara mandiri oleh DPRD

* Ada BPD – demokrasi desa▲ Kewenangan daerah otonom yang luas▲ Definisi “kewenangan lain” juga luas. Aplikasinya

tergantung kapasitas pol-ek pusat

§Peningkatan posisi politik daerah otonom (kab/kota)

§Potensi pendapatan daerah yang kaya SDA meningkat

§Bagaimana dengan daerah yang miskin SDA?§ Peluang pemerataan antar daerah karena ada dana

perimbangan§ Ada kewajiban Pemerintah Pusat memberikan

DAU minimal 25% dari penerimaan dalam negeri

4

5

KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

Beban APBN

DEKONSENTRASI

Beban APBD

PAD:Pajak Daerah, RetribusiDaerah, Hasil BUMD,

dll. penerimaan yg sah

DANA BAGI HASIL:PBB, PPH

BPHATB, PKB & BBN-KBBagi hasil SDA

DANA ALOKASI UMUMDANA ALOKASI KHUSUS

PINJAMAN DAERAH:LN & DN

Jangka pendek & panjang

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

DESENTRALISASI

BEBAN PEMERINTAHYANG MENUGASKAN

TUGAS PERBANTUAN

HUBUNGAN FUNGSIPUSAT-DAERAH

6

HUBUNGAN APBN DAN APBDI. PENERIMAAN DALAM NEGERI

A. Penerimaan Perpajakan1. Pajak Dalam Negeri

a. Pajak Penghasilan (PPh)- Migas- Non Migas

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)d. Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)e. Cukaif. Pajak Lainnya

2. Pajak Perdagangan Internasionala. Bea Masukb. Pajak/Pungutan Ekspor

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak1. Sumber Daya Alam

a. Minyak Bumib. Gas Alamc. Pertambangan Umumd. Kehutanan

- IHPH- PSDH- Dana Reboisasi

e. Perikanan2. Bag. Pem. Atas Laba BUMN3. PNBP Lainnya4. Laba Bersih Minyak

7

II. DANA PERIMBANGANA. Dana Bagian Daerah

1. PPh Perorangan2. PBB3. BPHTB4. Minyak Bumi5. Gas Alam6. Pertambangan Umum7. Kehutanan8. Perikanan

B. Dana Alokasi UmumC. Dana Alokasi Khusus

20%95,7%100%15%30%50%80%90%25%

40% Diantaranya Dana Reboisasi

APBDAP

BN

8

Landasan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Daerah

Sumber: Kemendagri (2014)

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

9Sumber: Kemendagri (2014)

10Sumber: Kemenkeu (2012)

11Sumber: Kemenkeu (2014)

No Jenis PajakPemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota

Pangsa (%) Basis Pajak Pangsa (%) Basis Pajak Pangsa (%) Basis Pajak

1 Pajak Penghasilan 100 Besar - - - -

2 Pajak Pertambahan Nilai 100 Besar - - - -

3 Pajak Ekspor 100 Bervariasi - - - -

4 Potongan Impor 100 Besar - - - -

5 Kendaraan bermotor - - 100 Besar - -

6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - - 100 Besar - -

7 Pajak Bahan Bakar10 Besar 45 Besar

8 Pajak Bumi & Bangunan 10 Besar 16 Sedang 64 Besar

9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 20 16 - 64 Sedang

10 Hotel dan Restoran - - - - 100 Bervariasi, Sedang

11 Penerangan Jalan - - - - 100 Sedang

12 Iklan - - - - 100 Sedang

13 Bahan bangunan - - - - 100 Kecil

14 Air Minum - - - - 100 Kecil

15 Hiburan - - - - 100 Kecil

12Sumber: Brodjonegoro & Asanuma (2003); Widjaja (2002)

SIKLUS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANJanuari - April Mei - Agustus September - Oktober

DewanPerwakilanRakyat

Presiden danSidang Kabinet

DepartemenKeuanganBappenas

DepartemenTeknis/Lembaga

PemerintahDaerah

DewanPerwakilanRakyat Daerah

Dokumen yangdihasilkan

▲ Prioritas Nasional▲ Perkiraan Sumber Daya▲ Pagu Anggaran Sementara Dept/Lemb▲ Indikasi Dana Perimbangan▲ Rencana Kerja dan Anggaran Sementara Dept/Lemb▲ Rencana Kerja dan Anggaran Sementara Daerah

▲ Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Eko. Makro (15 Mei)

▲ RAPBN dan Nota Keuangan (15 Agustus)▲ Pagu Anggaran Program▲ Dana Perimbangan▲ Rencana Kerja dan Anggaran Dept/Lemb▲ Rencana Kerja dan Anggaran Daerah

▲ Pengesahan UU APBN (31 Oktober)▲ Keppres Alokasi Anggaran▲ Dokumen Anggaran Dept/Lemb▲ Pengesahan APBD▲ Dokumen Anggaran Daerah

13

Rencana Pemb. Jangka

Menengah Sasaran Makro dan Fiskal, Prioritas

dan Pagu Sementara

Proyeksi Sumber

Daya

Indikasi Pagu Anggaran Prog.

Panja Anggaran

Kebijakan dan Anggaran

KomisiSektoral

PembahasanRAPBN

Undang-UndangAPBN

Rencana Strategis Dept/Lemb

Rencana Tahunan Dept/Lemb

Rencana Strategis Daerah

Rencana Tahunan Daerah

Kerangka Makro dan Fiskal Statement

Pagu Anggaran Program

RAPBN

Draft Rencana Kerja

Pemerintah

Rencana Kerja dan Anggaran Nasional

Rencana Kerja Kementrian Lembaga

Rencana Kerja dan Anggaran Dept/Lemb

Rencana Kerja dan Anggaran Sementara Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Daerah

Keppres ttg Alokasi

Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Anggaran

Pembahasan RAPBD APBD

14

15Sumber: Kemenkeu (2014)

16

SISTEM HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH

Prinsip-prinsip pengaturan hubungan keuanganpusat-daerah :1. Dekonsentrasi urusan pusat dibiayai dari dan

atas beban APBN2. Desentralisasi urusan daerah dibiayai dari dan

atas beban APBD3. Urusan pusat / daerah oleh pusat atas beban

APBD4. Bila sumber penerimaan daerah tidak mencukupi

maka pusat memberikan sejumlah sumbangan

17

HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAH

Ø 3 MACAM TRANSFER:1. Bagi hasil: Revenue Sharing2. Dana Alokasi Umum (DAU)3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ø 25% penerimaan dalam negeri pemerintah pusat (APBN)akan didistribusikan kepada Pemda dalam bentuk DAU

Ø 10% DAU akan diberikan kepada provinsi dan 90% kepadakabupaten/kota

Ø Alokasi pemberian DAU didasarkan atas suatu formula

18

KRITERIA FORMULA DAUþ SEDERHANA

þ OBYEKTIF

þ SECARA UMUM DITERAPKAN

þ AKUNTABEL & TRANSPARAN

þ Hubungan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas lokalharus jelas

þ Setiap Pemda akan mendapat DAUþ Formula menggunakan variabel sebagaimana ditentukan

oleh UU No.25 & konsep fiscal gapþ Indikator kinerja: Coefficient of Variance and Williamson

Index

PRINSIP DASAR

19

FORMULA DAU

§ DAU = f (Fiscal Need, Fiscal Capacity)

UU menggariskan bahwa:§ Fiscal Capacity = (Regional GDP, Human Resources,

Industry, Natural Resources)

§ Fiscal Needs = (Population, Area, GeographicalCondition, and Level Income with poverty alleviation)

20

FORMULA DAUImplementasi :

FISCAL CAPACITYw Local Own Revenue Potential = f (GRDP for Industry and

Services)w Property Tax Sharing = f (Industry Potential)w Personal Income Tax Sharing = f (Human resources)w Natural Resources Revenue Sharing = f(Natural

Resources )w Fiscal Capacity = Local Own Revenue Potential + Property

Tax Sharing + Private Income Tax Sharing + NaturalResources Sharing

21Sumber: DJPK (2014)

SKEMA DAU

22

SKEMA DAU

DAU 2002

FORMULA

MenurutUU 25 /1999

KAPASITAS FISKAL§ Industry§ Natural Resources§ Human Resources§ GRDP

KEBUTUHAN FISKAL§ Population§ Area§ Geography § Income (Poor)

VARIABEL FISKAL§ GRDP of Industry

and Services§ Property Tax Sharing§ Natural Recources

Tax Sharing§ Income Tax Sharing

VARIABEL KEBUTUHAN§ Population§ Area§ Construction Index§ Poverty Gap

23

PROSES FORMULA

FISCAL CAPACITY FISCAL NEEDS

FISCAL GAP

Fiscal Needs – Fiscal Capacity

BOBOT DAU LOKALLocal Fiscal Gap

National Fiscal Gap

PROVINSI10% x 25% x National Revenue x Weight

KABUPATEN/KOTA90% x 25% x National Revenue x Weight

• PENDAPATAN ASLI DAERAH• Hasil Pajak Daerah• Hasil Retribusi Daerah• Hasil BUMD & Pengelolaan SDA• dll, termasuk penjualan aset daerah & jasa giro

• DANA PERIMBANGAN• Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil)

• PBB• Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan• Penerimaan dari SDA

• Dana Alokasi UMUM• Dana Alokasi KHUSUS

• PINJAMAN DAERAH• Pinjaman dalam negeri & luar negeri • Pinjaman jangka pendek & jangka panjang

• LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH (a.l. hibah, penerimaan dari Propinsi atau Daerah Kab/Kota lainnya)

24

No. Jenis Penerimaan Undang – UndangOtonomi Khusus

NAD Papua

1. PBB 90 90

2. BPHTB 80 80

3. IHH 80 80

4. Provisi Sumber Daya Hutan 80 80

5. Iuran Eksplorasi dan EkploitasiPertambangan

80 80

6. Land Rent Pertambangan 70 70

7. Royalti Minyak 70 70

8. Royalti Gas 40 40

9. Perikanan 20 20

25Sumber: Sidik (2003)

Kriteria Penjelasan

Umum 1. Diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata.2. Perhitungan kemampuan fiskal daerah didasarkan pada Indeks dari selisih realisasi penerimaan Daerah tidak termasuk Sisa Anggaran Lebih (ASL)

dengan belanja pegawai negeri sipil daerah (fiskal netto) pada APBD Tahun Anggaran 2001.

Khusus Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah :1. Daerah-daerah di wilayah Propinsi Papua2. Daerah -daerah di wilayah Propinsi NAD3. Daerah-daerah pemekaran tahun 2001 sebanyak 12 kabupaten/kota4. Daerah -daerah pemekaran tahun 2002 sebanyak 22 kabupaten/kota5. Daerah-daerah induk tahun 2002 sebanyak 18 kabupaten / kota untuk bidang infrastruktur.

6. Daerah-daerah Ketahanan Pangan untuk bidang infastruktur.

Teknis 1. Kriteria teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan dan irigasi ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan bidang prasarana pemerintahan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

2. Kriteria teknis ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan DPOD.3. Kriteria teknis kegiatan bidang pendidikan dengan mempertimbangkan :

a. Indeks Kerusakan Bangunan SD / MIb. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

4. Kriteria teknis kegiatan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan :a. Human Poverty Index ( Indeks kemiskinan masyarakat yang terdiri dari persentasi penduduk dengan angka harapan hidup sampai dengan

40 tahun, persentase penduduk tanpa jangkauan air bersih, persentase penduduk tanpa jangkauan fasilitas kesehatan, dan persentase balita dengan gizi buruk)

b. Indeks jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantuc. Indeks Ketahanan Konstruksi

5. Kriteria teknis kegiatan bidang infrastruktur meliputi :a. Kriteria teknis untuk prasarana jalan.b. Kriteria teknis untuk prasarana irigasi

6. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan dengan mempertimbangkan bidang infrastruktur meliputi:a. Kondisi mantap jalan Provinsi, Kabupaten/Kotab. Pelayanan jalan terhadap wilayahc. Bobot beban lalu lintasd. Indeks Kemahalan Konstruksi

1. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi dengan mempertimbangkan:a. Rata-rata produksi padi sawah (ton/ha)b. Kerapatan Daerah irigasi terhadap wilayah (km2/ha)

c. Kondisi prasarana irigasid. Indeks Kemahalan Konstruksi1. Kriteria teknis kegiatan bidang prasarana pemerintahan dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum prasarana dan sarana fisik untuk

mendukung kegiatan aparatur pemerintah daerah pemekaran. 26Sumber: Sidik (2003)

§Lebih mampu memenuhi kebutuhan lokal

§Lebih memberi peluang kaum miskin untuk terlibat dalam penentuan kebijakan

§Meningkatkan akses masy pd pemerintah

§Mengurangi resistensi thd pembangunan

§Mengurangi kemacetan administrasi

§Lebih efektif memobilisasi sumberdaya lokal

§Lebih mudah membangun koordinasi

27

§ PP 105 à Keuda àAnggaran Kinerja

§ PP 108 à Pertanggungjawaban Kepala Derah à Kinerja

§ Keterlambatan Implementasi menyebabkan perhatian pada pelayanan publik bagi kaum miskin terbengkalai.

28

29

Dana AlokasiKhusus

Pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan di Daerah

Bagi hasil penerimaan dgn Daerah

Dana AlokasiUmum

Dana Darurat

Pendapatan Asli Daerah

Pinjaman Daerah

Dana Perimbangan

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah di Masa Mendatang

APBN

Pemerintah Daerah & DPRD

30

▲Fokus Analisis : Tanggapan Kebijakan Daerah

▲Bagaimana Proses Kebijakan?

UU22/99UU25/99

Proses:Perda &

Implementasi

Poor UsersOf Public Services- Health- Education- Land Adm

SME:- Farmers- Traders- SSE