Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
5. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
IKU 1: Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
1 PERSPEKTIF Customer
2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4 DEFINISI IKU a. Kepatuhan [compliance] usaha perikanan adalah kesesuaian kegiatan usaha perikanan dengan peraturan perundangan-undangan.
b. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang terdiri dari: o usaha penangkapan ikan, o usaha pengolahan hasil perikanan, o usaha pembudidayaan ikan, dan o usaha distribusi hasil perikanan
c. Formula :
𝑥𝑝𝑠𝑑𝑝 =𝑥𝑡 + 𝑥𝑜 + 𝑥𝑏 + 𝑥𝑑
4
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
𝑥𝑝𝑠𝑑𝑝 = Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
𝑥𝑡 = Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan terhadap peraturan perundang-undangan.
𝑥𝑜 = Persentase kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥𝑏 = Persentase kepatuhan usaha pembudidayaan ikan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥𝑑 = Persentase kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
Untuk UPT:
𝑥𝑝𝑠𝑑𝑝 =∑ (
𝒄𝒊𝒔𝒊
. 𝟏𝟎𝟎%)
𝒏
𝒊=𝟏𝒏
= {(
𝒄𝟏𝒔𝟏
. 𝟏𝟎𝟎%)+,,,+(𝒄𝒏𝒔𝒏
. 𝟏𝟎𝟎%)}
𝒏
𝑥𝑝𝑠𝑑𝑝: Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan
𝑐𝑖: jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh
𝑠𝑖: jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya
i: komponen pelaku usaha perikanan (operasional kapal perikanan, usaha pengolahan hasil
perikanan, usaha budidaya ikan, dan usaha distribusi hasil perikanan)
n: jumlah komponen pelaku usaha perikanan Dimana,
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
1.
𝑥𝑡: Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan terhadap peraturan perundang-undangan.
𝑥𝑡𝑘𝑝: Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan yang beroperasi di Laut Teritorial,
Perairan Kepulauan dan Pedalaman terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥𝑧𝑙: Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan yang beroperasi di ZEEI dan Laut Lepas terhadap peraturan perundang-undangan
a. Pengawasan penangkapan ikan yang beroperasi di Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan
Pedalaman
𝑥𝑡𝑘𝑝: Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan yang beroperasi di Laut Teritorial,
Perairan Kepulauan dan Pedalaman terhadap peraturan perundang-undangan
𝑎: Jumlah kapal perikanan beroperasi di Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan Pedalaman yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (unit).
𝑏: Jumlah kapal perikanan beroperasi di Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan Pedalaman yang diperiksa (unit)
𝑥𝑡 = (𝑥𝑡𝑘𝑝 + 𝑥𝑧𝑙
2)
𝑥𝑡𝑘𝑝 = (𝑎
𝑏) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
b. Pengawasan penangkapan ikan yang beroperasi di ZEEI dan Laut Lepas
𝑥𝑧𝑙: Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan yang beroperasi di ZEEI dan Laut Lepas terhadap peraturan perundang-undangan
𝑐: Jumlah kapal perikanan beroperasi di ZEEI dan Laut Lepas yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (unit)
𝑑: Jumlah kapal perikanan beroperasi di ZEEI dan Laut Lepas yang diperiksa (unit). Parameter Kepatuhan :
Dinyatakan patuh bilamana 1 kapal yang diperiksa beberapa kali dalam 1 tahun dan dinyatakan laik operasi (SLO) mencapai ≥ 75 % dari hasil pemeriksaan keberangkatan (HPK B);
𝑥𝑧𝑙 = (𝑐
𝑑) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
2.
𝑥𝑜: Persentase kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥1: Persentase kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥2: Persentase kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan skala besar terhadap peraturan perundang-undangan
a. Pengawasan Pengolahan Ikan skala Kecil
𝑥1: Persentase kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil terhadap peraturan perundang-undangan
𝑎: Jumlah Usaha Pengolahan Ikan Skala Kecil yang patuh (unit)
𝑏: Jumlah Usaha Pengolahan Ikan Skala Kecil yang diperiksa (unit). Parameter Kepatuhan UPI Skala Kecil:
1. UPI skala Kecil meliputi Perorangan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Poklahsar (Kelompok Pengolah Pemasar);
2. Terdaftar/Tercatat Dinas KP (Kab./Kota/Provinsi);
3. Tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya (formalin, boraks, zat warna).
𝑥𝑜 = (𝑥𝑠𝑘 + 𝑥𝑠𝑏
2)
𝑥𝑠𝑘 = (𝑎
𝑏) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
Keterangan :
1. UPI Perorangan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Poklahsar terdaftar/tercatat di Dinas KP (Kab./Kota/Prov.) jika tidak ditemukan bahan berbahaya maka dikategorikan Patuh
2. UPI Perorangan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Poklahsar terdaftar/tercatat di Dinas KP (Kab./Kota/Prov.), jika ditemukan bahan berbahaya maka dikategorikan Tidak Patuh
3. UPI Perorangan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Poklahsar tidak terdaftar/tidak tercatat di Dinas KP (Kab./Kota/Prov.), jika tidak ditemukan bahan berbahaya maka dikategorikan Patuh, tetapi direkomendasikan ke Dinas KP setempat untuk dilakukan pencatatan.
4. UPI Perorangan, UKM/Pokhlasar tidak terdaftar/tidak tercatat di Dinas KP (Kab./Kota/Prov.), jika ditemukan bahan berbahaya maka dikategorikan Tidak Patuh
Parameter Kepatuhan
UPI Skala Kecil
Terdaftar/Tercatat Dinas KP
Menggunakan Bahan Tambahan Berbahaya
Keterangan
Perorangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Poklahsar
Kab/Kota/Provinsi Ya Tidak Patuh/ Tidak Patuh
√ √ √ - √ Patuh
√ √ √ √ - Tidak Patuh
√ √ - - √ Patuh
√ √ - √ - Tidak Patuh
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
b. Pengawasan Pengolahan Skala Besar
𝑥2: Persentase kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan besar terhadap peraturan perundang-undangan
𝑐: Jumlah Usaha Pengolahan Ikan Skala Besar yang patuh (unit) 𝑑: Jumlah Usaha Pengolahan Ikan Skala Besar yang diperiksa (unit)
Parameter Kepatuhan UPI Skala Besar:
1. UPI Skala Besar meliputi Perorangan, Kelompok Perusaan Modal Asing (PMA)/ Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN);
2. Terdaftar/Tercatat Dinas KP (Kab./Kota/Provinsi); 3. Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point)/PMMT (Penerapan Manajemen Mutu Terpadu) dan HC (Health Certificate).
Parameter Kepatuhan
Dokumen Perizinan Pemasaran Keterangan
SIUP SKP HACCP/ISO 22000:2005
HC Lokal Ekspor Patuh/Tidak Patuh
√ √ - - √ - Patuh
√ - - - √ - Tidak Patuh
√ √ √ √ - √ Patuh
√ √ - - - √ Tidak Patuh
√ - √ √ - √ Tidak Patuh
𝑥𝑠𝑏 = (𝑐
𝑑) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
Keterangan :
1. UPI pemasaran lokal yang memiliki dokumen SIUP dan SKP yang masih berlaku, maka dikategorikan Patuh.
2. UPI pemasaran lokal yang memiliki izin SIUP dan SKP tidak berlaku atau tidak memiliki SKP, maka dikategorikan Tidak Patuh.
3. UPI pemasaran ekspor memiliki izin SIUP, SKP, HACCP/ISO 22000:2005, HC maka dikategorikan Patuh
4. UPI pemasaran ekspor memiliki izin SIUP, SKP, namun tidak memiliki HACCP/ISO 22000:2005 dan HC, maka dikategorikan Tidak Patuh.
5. UPI pemasaran ekspor memiliki izin SIUP, HACCP/ISO 22000:2005 dan HC, namun tidak memiliki SKP, maka dikategorikan Tidak Patuh.
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
3.
𝑥𝑏: Persentase kepatuhan usaha pembudidayaan ikan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥𝑢𝑡: Persentase kepatuhan usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥𝑙𝑝: Persentase kepatuhan usaha pembudidayaan ikan di laut dan air payau terhadap peraturan
perundang-undangan
a. Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum dan Air Tawar
𝑥𝑢𝑡: Persentase kepatuhan usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar terhadap peraturan perundang-undangan
𝑎: Jumlah usaha budidaya ikan di perairan umum dan air tawar yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (unit)
𝑏: Jumlah usaha budidaya ikan di perairan umum dan tawar yang diperiksa (unit). 1) Parameter kepatuhan usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar sesuai
peraturan perundang-undangan a. Dokumen perizinan, seperti: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/ Izin Usaha Tetap (IUT)/
Izin Usaha Perikanan (IUP)/ Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); b. Sarana produksi (pakan/obat ikan) alami/mandiri/terdaftar di KKP.
𝑥𝑏 = (𝑥𝑢𝑡 + 𝑥𝑙𝑝
2)
𝑥𝑢𝑡 = (𝑎
𝑏) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
Keterangan: Dinyatakan patuh apabila semua parameter telah dipenuhi
2) Parameter kepatuhan usaha pembudidayaan ikan-kecil di perairan umum dan air tawar:
Menggunakan sarana produksi (pakan/obat ikan) alami/mandiri/terdaftar di KKP. Keterangan: TPUPI tidak wajib dimiliki namun disarankan agar didaftarkan ke Pemda setempat
b. Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Air Payau
𝑥𝑙𝑝: Persentase kepatuhan usaha pembudidayaan ikan di laut dan air payau terhadap peraturan
perundang-undangan
𝑥1: Persentase kepatuhan usaha budidaya ikan di laut dan air payau terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥2: Persentase kepatuhan usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥𝑙𝑝 = (𝑥1 + 𝑥2
2)
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
𝑥1: Persentase kepatuhan usaha budidaya ikan di laut dan air payau terhadap peraturan perundang-undangan
𝑎: Jumlah usaha budidaya ikan di laut dan air payau yang patuh (unit)
𝑏: Jumlah usaha budidaya ikan di laut dan air payau yang diperiksa (unit)
𝑥2: Persentase kepatuhan usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑐: Jumlah usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan yang patuh (unit) 𝑑: Jumlah usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan yang diperiksa (unit)
1) Parameter kepatuhan usaha pembudidayaan ikan di laut dan air payau sesuai peraturan perundang-undangan a. Dokumen perizinan, seperti: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/ Izin Usaha Tetap (IUT)/
Izin Usaha Perikanan (IUP)/ Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); b. Sarana produksi (pakan/obat ikan) alami/mandiri/terdaftar di KKP.
𝑥2 = (𝑐
𝑑) . 100%
𝑥1 = (𝑎
𝑏) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
Keterangan: Dinyatakan patuh apabila semua parameter telah dipenuhi.
2) Parameter kepatuhan usaha pembudidaya ikan-kecil di laut dan air payau:
Menggunakan sarana produksi (pakan/obat ikan) alami/mandiri/terdaftar di KKP. Keterangan: TPUPI tidak wajib dimiliki namun disarankan agar didaftarkan ke Pemda setempat.
3) Parameter kepatuhan usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan
a. Dokumen perizinan, seperti: Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)/ Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutan Ikan (TPKPI)
b. Frekuensi memasuki WPP-NRI tidak lebih dari 12 kali dalam masa berlaku SIKPI-A-PB c. Jenis ikan yang diangkut merupakan hasil pembudidayaan ikan d. Pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan
Keterangan: Dinyatakan patuh apabila semua parameter telah dipenuhi
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
4.
𝑥𝑑 : Persentase kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan terhadap peraturan perundang-
undangan
𝑥𝑖: Persentase kepatuhan usaha distribusi di bidang importasi produk hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑥𝑒 : Persentase kepatuhan usaha distribusi di bidang ekspor produk hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
a. Pengawasan Distribusi Peruntukan Domestik (𝑥𝑖)
𝑥1: Persentase kepatuhan usaha distribusi di bidang importasi produk hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan
𝑎: Jumlah usaha distribusi di bidang importasi produk hasil perikanan yang memperoleh IPHP, yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (unit).
𝑏: Jumlah usaha distribusi di bidang importasi produk hasil perikanan yang memperoleh IPHP, yang telah diperiksa(unit)
𝑥𝑑 = (𝑥𝑖 + 𝑥𝑒
2)
𝑥𝑖 = (𝑎
𝑏) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
Parameter Kepatuhan: 1. Wajib memiliki Sertifikat Pelepasan sebelum dilakukan pembongkaran; 2. Sesuai jumlah dan jenis; 3. Sesuai dengan peruntukan.
b. Pengawasan Distribusi Peruntukan Ekspor (𝑥𝑒)
𝑥𝑒 : Persentase kepatuhan usaha distribusi peruntukan ekspor terhadap peraturan perundang-undangan.
𝑥1: Persentase kepatuhan usaha distribusi di bidang ekspor produk hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan.
𝑥2: Persentase kepatuhan usaha distribusi di bidang ekspor produk hasil perikanan tujuan uni eropa terhadap peraturan perundang-undangan.
𝑥1: Persentase kepatuhan usaha distribusi di bidang ekspor produk hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan.
𝑎: Jumlah usaha penyedia produk ekspor yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (unit).
𝑥𝑒 = (𝑥1 + 𝑥2
2)
𝑥1 = (𝑎
𝑏) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
𝑏: Jumlah usaha penyedia produk ekspor yang diperiksa (unit)
Pelaku usaha penyedia produk ekspor terdiri dari:
a. Unit Pengolah Ikan (UPI) Tujuan Ekspor;
b. Distributor/Supplier Produk Ikan Tujuan Ekspor;
c. Pengumpul dan pengepul produk perikanan untuk ditujukan ke eksportir.
Parameter Kepatuhan:
Produk hasil perikanan yang akan diekspor: a. bukan ikan yang dilarang; b. sesuai dengan ketentuan jenis ikan yang diatur pemanfataannya (ukuran
/waktu/berat) Contoh : Lobster, Sidat, Napoleon, Hiu, Arwana, Kepiting, Rajungan yang sesuai ukuran
dan tidak dalam keadaan bertelur, dll.
𝑥2: Prosentase usaha distribusi di bidang ekspor produk hasil perikanan tujuan uni eropa terhadap peraturan perundang-undangan.
𝑐: Jumlah usaha perikanan tujuan ekspor ke uni eropa yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (unit)
𝑥2 = (𝑐
𝑑) . 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
𝑑: Jumlah usaha perikanan tujuan ekspor ke uni eropa yang diperiksa (unit)
Kriteria Penerbitan LVHPI:
1. Kesesuaian Fisik Kapal meliputi: nama kapal dan jenis alat penangkapan ikan;
2. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan;
3. Kesesuaian Jenis dan berat ikan;
4. Tanggal dan daerah penangkapan ikan berdasarkan jurnal pelayaran atau log book
penangkapan ikan dan data hasil pemantauan kapal perikanan menggunakan Sistem
Pemantauan Kapal Perikanan online;
5. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan.
Kriteria Kepatuhan:
Memiliki dokumen Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
Keterangan:
a) Unit Kapal Penangkap Ikan yang mengajukan permohonan LVHPI baik melalui Nakhoda, pemilik kapal, atau pihak yang ditunjuk oleh pemilik kapal
b) 1 (satu) unit kapal Penangkap Ikan dapat mengajukan permohonan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun.
c) Tingkat Kepatuhannya dianggap patuh bila mana diidentifikasi tidak ada permohonan atas kapal yang ditolak oleh pengawas perikanan, bila sekali saja ditolak maka secara otomatis akan dikategorikan sebagai kapal yang tidak patuh selama kurun waktu satu tahun berjalan;
5
SATUAN PENGUKURAN % (persen)
6 JENIS ASPEK TARGET PADA SKP
Kuantitas/Output
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
7 TINGKAT VALIDITAS IKU
Lag outcome
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
10 STATUS DATA Data diolah 11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Rata-rata
12 METODE CASCADING
Komponen Pembentuk
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
IKU 2: Jumlah draft kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang diselesaikan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Internal Process
2 SASARAN STRATEGIS Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya perikanan sesuai kebutuhan
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah draft kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang diselesaikan
4 DISKRIPSI IKU Draft Kebijakan publik adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan pada lingkup Dit. PPSDP untuk menjabarkan standar, prosedur dan kriteria (SPK) di bidang pengawasan sumber daya perikanan dalam bentuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, standar operasional prosedur (SOP), dan lain-lain
Untuk mengukur tingkat capaian jumlah draft kebijakan publik menggunakan formulasi sebagai berikut:
Keterangan: X = Jumlah draft kebijakan publik bidang pengawasan pengelolaan sumber daya
perikanan yang diselesaikan; a = Jumlah draft kebijakan publik bidang pengawasan pengelolaan sumber daya
perikanan yang telah diselesaikan.
x = ∑ 𝑎
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 5
SATUAN PENGUKURAN Jumlah
6 JENIS ASPEK TARGET PADA SKP Kuantitas/Output
7 TINGKAT VALIDITAS IKU
Lag output
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
Legalitas penerbitan dari Setdtijen PSDKP sedangkan substansi kebijakan publik bidang pengawasan SDKP berasal dari unit kerja teknis lingkup Ditjen. PSDKP
10 STATUS DATA Data Diolah 11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Nilai Posisi Akhir
12 METODE CASCADING
Lingkup dipersempit
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
IKU 3: Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya perikanan (Skala 1-10)
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Internal Process
2 SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan secara
profesional dan partisipatif
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya perikanan (Skala 1-10)
4 DISKRIPSI IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Adalah Rata-Rata (Average) Tingkat Keberhasilan Unit Eselon II Teknis (Non Sekretariat) Lingkup Ditjen PSDKP Pada Internal Proses. Tingkat Keberhasilan Tersebut Mencerminkan Tingkat Capaian Dari Target Yang Ditetapkan Pada Setiap IKU Sasaran Kegiatan (SS) Pada Level Internal Proses Dengan Skala Tertentu (0-10)
Formula : 𝑡𝑘𝑠𝑛 =
a
b × 10
𝑡𝑘𝑠𝑛 = Tingkat keberhasilan IKU pada sasaran kegiatan Unit Eselon II (dihitung terpisah pada setiap IKU sasaran kegiatan yang ada di setiap Unit Eselon II)
a = Capaian sasaran kegiatan yang dihasilkan. Khusus untuk capaian yang “melebihi” target, maka dinormalisasi menjadi “mencapai” target.
B = Target sasaran kegiatan yang ditetapkan.
𝑡𝑘𝐼𝐼 = 𝑡𝑘𝑠1 + 𝑡𝑘𝑠2 + ⋯ + 𝑡𝑘𝑠𝑛
n
𝑡𝑘𝐼𝐼 = Tingkat keberhasilan kumulatif unit Eselon II n = Jumlah IKU pada internal proses Eselon II
5
SATUAN PENGUKURAN Nilai
6 JENIS TARGET PADA ASPEK SKP Kuantitas/Output
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 7 TINGKAT VALIDITAS IKU
Lag Outcome
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
Capaian IKU Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Internal Proses
10 STATUS DATA Data Diolah
11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Nilai Posisi Akhir
12 METODE CASCADING
Komponen Pembentuk
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
IKU 4: Indeks Kompetensi dan Integritas Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan yang kompeten, profesional dan berintegritas
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Kompetensi dan Integritas Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4 DESKRIPSI IKU Kompetensi adalah kemampuan utk melaksanakan tugas sesuai dgn kemampuan & pengetahuan
Integritas adalah kecendrungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kompetensi Hasil Asesmen,
Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen
FORMULA :
Keterangan:
KI : Indeks Kompetensi dan Integritas DJPSDKP KompAses : Dengan membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian
kompetensi/asesmen dari Asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014
KompSKP : Persentase capaian output pegawai pada SKP KompAbs : Persentase tingkat kehadiran pegawai KompLHKPN : LHKASN/LHKPN (jabatan fungsional umum atau seluruh staf)/LHKPN (PBJ,
KPA, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran/penerimaan, lihat di Permen 20 tahun 2013)
n : Jumlah variabel
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 5
SATUAN PENGUKURAN Indeks
6 JENIS ASPEK TARGET PADA SKP Kualitas/Mutu
7 TINGKAT VALIDITAS IKU
Lag Output
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
Hasil rekomendasi penilaian kompetensi/asesmen terhadap pejabat yang telah mengikuti Assessment
SKP Pegawai Finger Print Absen LHKASN/LHKPN
10 STATUS DATA Hasil Perhitungan raw data
11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Nilai Posisi Akhir
12 METODE CASCADING
Lingkup Dipersempit
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
IKU 5: Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Tersedianya manajemen pengetahuan Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
yang handal dan mudah diakses
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4 DESKRIPSI IKU Definisi : Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
Formula : Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang menshared data sesuai dengan data yang di distribusikan.
Keterangan: ΣUnit Kerja : Unit Kerja Level 1 dan 2 yang Menerapkan Sistem MP
ΣTotal : Total Unit Kerja Level 1 dan 2 Keseluruhan 5
SATUAN PENGUKURAN Persen (%)
6 JENIS ASPEK TARGET PADA SKP Kualitas/Mutu
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 7 VALIDITAS
Lag Output
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
www.sip.kkp.go.id dan www.djpsdkp.go.id
10 STATUS DATA Hasil perhitungan raw data
11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Rata-rata
12 METODE CASCADING
Lingkup Dipersempit
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
IKU 6: Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya birokrasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4 DESKRIPSI IKU Definisi : Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik.
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN Formula :
Akan dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
5
SATUAN PENGUKURAN Persen (%)
6 JENIS ASPEK PADA SKP Kuantitas/Output
7 TINGKAT VALIDITAS IKU
Lag Outcome
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
10 STATUS DATA Raw Data
11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Nilai Posisi Akhir
12 METODE CASCADING
Lingkup Dipersempit
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
IKU 7: Level Maturitas SPIP Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya birokrasi Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang efektif,
efisien dan berorientasi pada layanan prima
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Level Maturitas SPIP Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4 DESKRIPSI IKU Definisi : Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen. PSDKP.
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN
Formula :
Berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP oleh BPKP pada Eselon I Tahun 2017 dengan mengadopsi langsung dari hasil evaluasi oleh BPKP. Dalam hal BPKP tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) dengan menggunakan pedoman dari BPKP.
5
SATUAN PENGUKURAN Nilai (level)
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 6 JENIS ASPEK PADA SKP Kualitas/Mutu
7 TINGKAT VALIDITAS IKU
Lag Outcome
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
BPKP dan Inspektorat Jenderal
10 STATUS DATA Raw Data
11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Nilai Posisi Akhir
12 METODE CASCADING
Lingkup Dipersempit
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
15 TABEL DATA :
IKU 8: Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya birokrasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan
4 DESKRIPSI IKU Definisi : a) Directive Pimpinan adalah arahan pimpinan dalam Rapat Pimpinan, Rapat
Terbatas, Sidang Kabinet, dan Rapat Kerja; b) Pemantauan atas tindaklanjut Direktif pimpinan dilakukan menggunakan Sistem
Aplikasi Directive Monitoring System (DMS). Alamat url aplikasi : http://kinerjaku.kkp.go.id/dms/;
c) Arahan pimpinan dan informasi diinput oleh Biro Perencanaan KKP ke DMS dan secara otomatis masuk ke akun DMS Eselon I penanggung jawab arahan tersebut;
d) Tindaklanjut Eselon I adalah langkah/kegiatan yang dilakukan Eselon I dalam rangka menyelesaikan arahan pimpinan, yang diinput ke dalam sistem DMS;
e) Jangka waktu untuk menindaklanjuti arahan pimpinan adalah 2 minggu setelah arahan diinput ke sistem DMS. Diatas 2 minggu akan dinyatakan jatuh tempo/tidak selesai apabila tidak ditindaklanjuti;
f) Tindak lanjut arahan akan diverifikasi oleh Biro Perencanaan untuk dinyatakan “selesai” atau “Perlu koreksi/proses lebih lanjut”;
g) Status tindaklanjut akan ditampilkan pada dashboard sistem DMS.
Formula : Periode 1 tahun yang dihitung yaitu arahan yang muncul triwulan IV tahun lalu dan triwulan I, II, III berjalan. Dihitung dari Persentase Arahan MKP yang ditindaklanjuti oleh Eselon I dalam status “Selesai” dibanding total Arahan MKP ke Eselon I.
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN Persentase TDP= Keterangan : As = Arahan yang telah selesai ditindaklanjuti AT = Total arahan menteri yang turun ke Eselon 1 (lingkup dipersempit) TDP = Tindak lanjut arahan MKP ke Eselon I
5
SATUAN PENGUKURAN Persen (%)
6 JENIS ASPEK PADA SKP Kuantitas/Output
7 TINGKAT VALIDITAS IKU Lag Output
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA Sistem Aplikasi Directive Monitoring System (DMS) , Biro Perencanaan Sekjen
10 STATUS DATA Hasil Perhitungan raw data
11 JENIS PERHITUNGAN DARA
Hasil Akhir
10 METODE CASCADING
Lingkup Dipersempit
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
As
AT
X 100%
IKU 9: Persentase pemenuhan dokumen AKIP Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya birokrasi Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang
efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pemenuhan dokumen AKIP Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4 DESKRIPSI IKU Definisi : SAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Formula :
Akan dilaksanakan oleh Itjen KKP dengan menggunakan instrumen sesuia dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KeMenpan RB
5
SATUAN PENGUKURAN Persen (%)
6 JENIS ASPEK PADA SKP Kualitas/Mutu
7 TINGKAT VALIDITAS IKU
Lag Outcome
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA
Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 10 STATUS DATA Raw Data
11 JENIS PERHITUNGAN DATA
Nilai Posisi Akhir
12 METODE CASCADING
Lingkup Dipersempit
13 POLARISASI
Maximize
14 PERIODE PELAPORAN
Triwulanan
IKU 10: Nilai Kinerja Anggaran Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Terkelolanya anggaran Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara efisien dan akuntabel
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Kinerja Anggaran Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4 DESKRIPSI IKU Definisi : Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.
Formula : Menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L:
Nilai Kinerja aspek implementasi : a) P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh
satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
b) K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
c) PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan
INFORMASI INDIKATOR KINERJA
URAIAN
target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%) d) E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap
satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)
5
SATUAN PENGUKURAN Nilai
6 JENIS ASPEK PADA SKP Kualitas/Mutu
7 TINGKAT VALIDITAS IKU Lag Outcome
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
9 SUMBER DATA Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan
10 STATUS DATA Hasil Perhitungan raw data
11 JENIS KONSOLIDASI Nilai Posisi Akhir 12 METODE CASCADING Lingkup Dipersempit
13 POLARISASI Maximize
14 PERIODE PELAPORAN Triwulanan
IKU 11: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan dibandingkan Realisasi Anggaran Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan TA. 2017 (%)
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN
1 PERSPEKTIF Learning and Growth
2 SASARAN STRATEGIS Terkelolanya anggaran Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara
efisien dan akuntabel
3 DEFINISI Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK Atas LK Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan
standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian
intern.
4 FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN
Keterangan : Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2017 (audited) tidak melebihi 1 %
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA.2017)
Realisasi Riil
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Dit. PPSDP dibandingkan Realisasi Anggaran Dit. PPSDP TA. 2017 = X 100%
INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN
5 SATUAN PENGUKURAN Persen (%)
6 VALIDITAS Lead Process & Lag Outcome
7 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
8 SUMBER DATA Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
9 JENIS KONSOLIDASI Nilai Posisi Akhir
10 METODE CASCADING Lingkup Dipersempit
11 KLASIFIKASI Minimize
12 PERIODE PELAPORAN Tahunan