51Materi Mahasabha VIII-medan

7/21/2019 51Materi Mahasabha VIII-medan

1/132


2/132


3/132

DAFTAR ISI

Jadwal Acara dan Peraturan Tata Terb .................................................................. 7

Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

Pimpinan Sidang Mahasabha VIII ........................................................................... 23

Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

Pengesahan Atas Laporan Pertanggungjawaban ..................................................... 27

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

Masa Bhak Tahun 2006-2009

Pembentukan Komisi-Komisi .................................................................................. 31

Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .............................. 37


Program Umum Organisasi ..................................................................................... 65


Pokok-Pokok Pikiran Dan Rekomendasi .................................................................. 79


Syarat-Syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional .................................. 93


Masa Bhak 2009-2012

Calon-Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ............................................. 99


Masa Bhak 2009-2012

Hak Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII .............................................................. 103Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional .................................................... 107


Masa Bhak 2009-2012

Pembentukan Formatur Mahasabha VIII ................................................................ 111


Susunan Personalia Dewan Permbangan dan Dewan Pimpinan Nasional ............. 117


Masa Bhak 2009-2012

Memorandum Mahasabha VIII ............................................................................... 123


4/132


5/132

PENGANTAR

OM Swastyastu

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa,

Puji syukur kita panjatkan kepada Hyang Widhi atas karunia-Nya sehingga Mahasabha

VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) di Medan pada tanggal

11-14 Desember 2009 dapat berjalan dengan sukses. Mahasabha VIII ini merupakan

momentum bagi Peradah untuk melakukan regenerasi dan transformasi organisasi.

Tranformasi ini dapat kita lihat dari adanya beberapa perubahan fundamental seper

adanya revitalisasi visi dan misi serta perampingan struktur organisasi. Transformasi yang

dilakukan merupakan babak baru bagi perjalanan organisasi untuk untuk lebih berperan

dalam membangun karakter, meningkatkan profesionalisme, dan melayani bangsa.

Buku hasil-hasil Mahasabha VIII merupakan dokumentasi yang bernilai historis bagi

perjalanan Peradah. Dalam buku ini hasil kesepakatan dari perwakilan Peradah Provinsi

dan Kabupaten dari seluruh Indonesia tertuangkan. Mulai dari Tata Terb Mahasabha,Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pokok Pokok Program Kerja, Rekomendasi

Organisasi serta Pemilihan Ketua Umum. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan seluruh

kader Peradah dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang organisasi dan program

kerja organisasi selama 3 tahun kedepan.

Terakhir, Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah

membantu kesuksesan pelaksanaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia. Kami juga

menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga hasil-hasil

Mahasabha VIII ini dapat menjadi acuan kita bersama dalam menjalankan organisasi.

OM Santh Santh Santh OM

DPN PERADAH INDONESIA


6/132


7/132


8/132


9/132

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009

Mahasabha VIII Peradah Indonesia 9

KEPUTUSAN MAHASABHA VIII

PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

NOMOR : 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009

TENTANG

JADWAL ACARA DAN PERATURAN TATA TERTIB

MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI

Menimbang:

a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan

permusyawaratan ternggi organisasi yang dilaksanakan seap 3 (ga) tahun sekali;

b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan

penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan,

Sumatera Utara;

c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keterban penyelenggaraan Mahasabha VIII

Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Jadwal Acara

dan Peraturan Tata Terb Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;

3. Pasal 19 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;4. Pasal 7 dan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu

Indonesia;

5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Pania Mahasabha VIII Peradah

Indonesia.

Memperhakan:

1. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno I Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda

Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Mahasabha VIII Tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Terb Mahasabha

VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Pertama:

Jadwal Acara dan Peraturan Tata Terb Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda HinduIndonesia seper terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan

yang dak terpisahkan.

Kedua:

Jadwal Acara dan Peraturan Tata Terb Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu


10/132



Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini merupakan

acuan dan pedoman dalam melaksanakan acara dan persidangan Mahasabha.

Kega:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 12 Desember 2009

Jam : 00.30 WIB

DEWAN PIMPINAN NASIONAL


SELAKU PIMPINAN SIDANG SEMENTARA MAHASABHA VIII

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Nyoman Gde Agus Asrama, S.Kom I Nyoman Landra, ST


11/132



Lampiran 1 : Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia

Nomor : 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009

JADWAL ACARA MAHASABHA VIII


(PERADAH INDONESIA)

No Waktu Mata Acara PIC

Jumat, 11 Desember 2009

1 10.00-17.00 Peserta Check In dan Registrasi Pania Pelaksana

2 17.00-18.00 Israhat dan Mandi -

3 18.00-19.00 Tri Sandhya dan Santap Malam Pania Pelaksana

4 19.00-19.30 Technical Meeng Pania Pengarah

5 19.30-23.30 Sidang Pleno I: Pania Pengarah

1. Pembahasan Jadwal Acara

Mahasabha VIII

2. Pembahasan Tata Terb Mahasabha

VIII

3. Pemilihan Pimpinan Sidang

Mahasabha VIII

6 23.30-. Israhat -

Sabtu, 12 Desember 2009

1 06.00-07.00 Tri Sandhya dan Sarapan Pania Pelaksana

2 07.00-08.00 Team Building Game Pania Pelaksana

3 08.00-09.00 Persiapan Upacara Pembukaan

Mahasabha

Pania Pelaksana

4 09.00-10.00 Upacara Pembukaan Pania Pelaksana

1. Kata Pembuka oleh MC

2. Lagu Indonesia Raya & Mars Peradah

Indonesia

3. Laporan Ketua Pania Mahasabha

VIII

4. Pengarahan Ketua Umum Peradah

Indonesia

5. Sambutan Menteri Negara Pemuda

dan Olahraga yang

6. Hiburan


12/132



5 10.00-12.00 Diskusi Panel Pania Pelaksana

Tema: Membangun Karakter,

Meningkatkan Profesionalisme, Melayani

Bangsa

Pembicara: Menegpora RI, Dirjen BimasHindu Depag RI, Mantan Ketua Umum

Peradah Indonesia Periode 1997-2003

Moderator: Indra Prameswara

6 12.00-13.00 Doa Penutup Pania Pelaksana

7 13.00-17.00 Sidang Pleno II: Pimpinan Sidang

1. Laporan Pertanggungjawaban DPN

Peradah Indonesia Masa Bhak 2006

2009

2. Pandangan Umum DPP Peradah

Indonesia

3. Tanggapan DPN Peradah Indonesia

atas Pandangan Umum DPP Peradah

Indonesia

8 17.00-18.00 Sidang Pleno III: Pimpinan Sidang

Pembentukan Komisi - Komisi

9 18.00-19.30 Israhat, Tri Sandhya dan Makan Malam -

10 19.30-22.30 Sidang Komisi Pimpinan Sidang

11 22.30-......... Israhat -


Minggu, 13 Desember 2009


2 08.00-10.00 Sidang Komisi Lanjutan Pimpinan Sidang

3 10.00-10.30 Coee Break Pania Pelaksana

4 10.30-12.00 Sidang Pleno IV: Pimpinan Sidang

Penyampaian dan Pengesahan Hasil

Sidang Komisi

5 12.00-13.00 Tri Sandhya dan Makan Siang Pania Pelaksana

6 13.00-17.00 Sidang Pleno V: Pimpinan Sidang

1. Pengajuan dan Seleksi Nama Bakal

Calon Ketua Umum

2. Pernyataan Kesediaan & Kampanye

Calon Ketua Umum

3. Pemilihan Ketua Umum


13/132



7 17.00-18.00 Sidang Pleno VII: Pimpinan Sidang

Pemilihan Formatur

8 18.00-19.30 Israhat, Mandi, Trisandhya dan Makan

Malam

Pania Pelaksana

9 19.30-21.30 Sidang Pleno VIII: Pimpinan Sidang

1. Penentuan Tempat Rakernas 2010

2. Penentuan Tempat Pakem 2011

3. Penentuan Tempat Mahasabha IX

2012

10 21.30-22.00 Persiapan Upacara Pelankan

11 22.00-23.00 Upacara Pelankan Pengurus DPN

Peradah Indonesia Masa Bhak 2009-2012 dan Serah Terima Secara Simbolis

Kepemimpinan Peradah Indonesia, serta

acara Penutupan Mahasabha VIII.

Pania Pelaksana

12 23.00-. Israhat -


Senin, 14 Desember 2009


2 10.00- Peserta Check Out dan kembali ke daerah

asal masing-masing.


14/132





PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA VIII


(PERADAH INDONESIA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Terb ini yang dimaksud dengan:

a. MAHASABHA adalah sabha organisasi yang dilaksanakan seap 3 (ga) tahun sekali

sesuai Pasal 19 Anggaran Dasar dan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga, sedangkan

Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia berlangsung dari tanggal 11

sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara;

b. Peradah Indonesia adalah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagaimana

dimaksud pada Pasal 1 Anggaran Dasar Peradah Indonesia;

c. DEWAN PERTIMBANGAN adalah Dewan Permbangan Peradah Indonesia di

Tingkat Nasional sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Anggaran Dasar dan Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;

d. DEWAN PIMPINAN NASIONAL adalah Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia

Masa Bhak 2006-2009, sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Anggaran Dasar dan

Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;e. DEWAN PIMPINAN PROVINSI dan DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA adalah

sebagaimana tersebut pada Pasal 13 dan 14 Anggaran Dasar dan Pasal 15 Anggaran

Rumah Tangga Peradah Indonesia.

Pasal 2

1) Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam

Mahasabha.

2) Mahasabha dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Peradah Indonesia serta Peraturan Tata Terb ini.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Mahasabha mempunyai tugas dan wewenang:a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional

Peradah Indonesia Masa Bhak 2006-2009;

b. Menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Peradah Indonesia;

c. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai penjabaran Pokok-pokok Program


15/132



Organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Peradah Indonesia dan

Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja

Nasional;

d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia Masa

Bhak 2009-2012;

e. Menetapkan Keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB III

PESERTA DAN PENINJAU MAHASABHA

Pasal 4

1) Peserta Mahasabha terdiri atas:

a. Dewan Permbangan;

b. Dewan Pimpinan Nasional;

c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;

d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

2) Jumlah dan rincian peserta Mahasabha ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional

Peradah Indonesia.

3) Seap peserta dari DPP dan DPK wajib membawa Surat Mandat.

4) Dewan Pimpinan Nasional dapat menentukan adanya pengarah/panelis,

narasumber, dan atau peninjau.

Pasal 5

1) Peninjau Mahasabha terdiri atas:

a. Peninjau Tingkat Pusat;

b. Peninjau Tingkat Daerah.

2) Peninjau Tingkat Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 6

Seap Peserta dan Peninjau wajib:

a. Menghadiri semua jenis rapat dalam Mahasabha;

b. Membantu memelihara kelancaran dan keterban Mahasabha;

c. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Terb.

Pasal 7

1) Peserta Mahasabha memiliki: a. Hak bicara;

b. Hak suara;

c. Hak memilih dan dipilih.

2) Komposisi jumlah suara adalah sebagai berikut ; Dewan Permbangan : 1 suara,

Dewan Pimpinan Nasional: 1 suara, Unsur Dewan Pimpinan Provinsi: 1 suara ,Unsur


16/132



Dewan Pimpinan Kabupaten: 1 suara.

3) Peninjau Mahasabha hanya memiliki hak bicara dan hak untuk dipilih.

4) Pengarah dan atau narasumber hanya memiliki hak bicara.

5) Penggunaan hak-hak sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan

oleh Pimpinan Sidang.

Pasal 8

1) Seap peserta dan peninjau dapat mengajukan pendapat, saran, tanggapan, dan

usul baik lisan maupun tertulis dalam sidang-sidang yang penggunaannya diatur

oleh Pimpinan Sidang.

2) Pendapat, saran, tanggapan, dan usul disampaikan secara singkat dan jelas.

Pasal 9

Seap peserta berhak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu

dalam Mahasabha maupun dalam Organisasi yang syarat-syaratnya ditentukan oleh

Mahasabha.

BAB V

ALAT-ALAT KELENGKAPAN MAHASABHA

Pasal 10

Alat-alat kelengkapan Mahasabha:a. Sidang Paripurna;

b. Sidang Komisi;

c. Sidang Formatur.

Pasal 11

1) Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih dari dan oleh peserta di dalam Sidang

Paripurna.

2) Sebelum Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih dari dan oleh peserta, Mahasabhadipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional sebagai Pimpinan Sidang Sementara.

3) Tugas Pimpinan Sidang Sementara memimpin Sidang Paripurna untuk:

a. Menetapkan Jadwal Acara Mahasabha;

b. Menetapkan Peraturan Tata Terb Mahasabha;

c. Memilih Pimpinan Sidang Mahasabha.

4) Pimpinan Sidang Mahasabha merupakan satu kesatuan yang bersifat kolegial yang

terdiri atas:

a. Seorang dari Dewan Permbangan;

b. Seorang dari Dewan Pimpinan Nasional; c. Tiga orang dari Dewan Pimpinan Provinsi.

5) Komposisi Pimpinan Sidang Mahasabha terdiri atas: seorang Ketua merangkap

Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan ga orang Anggota yang

dipilih oleh dan di antara Pimpinan Sidang Mahasabha.


17/132



Pasal 12

1) Wewenang Pimpinan Sidang Mahasabha adalah:

a. Memimpin Sidang-sidang Paripurna selama Mahasabha;

b. Menjaga kelancaran dan keterban Mahasabha.

c. Mengesahkan keputusan-keputusan/ ketetapan-ketetapan

dalam Mahasabha.

2) Pimpinan Sidang Mahasabha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pania

Mahasabha.

Pasal 13

1) Komisi dibentuk sebanyak 3 (ga) komisi, masing-masing:

a. Komisi A : Bidang Organisasi;

b. Komisi B : Bidang Program;

c. Komisi C : Bidang Khusus/Rekomendasi.

2) Komisi dapat membentuk Sub-Komisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

1) Seap peserta dan peninjau wajib menjadi anggota salah satu komisi.

2) Jumlah anggota dan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Sidang

Mahasabha dengan persetujuan Sidang Paripurna.

3) Komisi memilih Pimpinan Sidang Komisi dalam Sidang Komisi yang dipimpin oleh

Pimpinan Sidang Mahasabha sebagai Pimpinan Sementara.4) Pimpinan Sidang Mahasabha dak boleh merangkap sebagai Pimpinan Sidang

Komisi.

5) Pimpinan Sidang Komisi terdiri atas:

a. Seorang Ketua merangkap Anggota;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota.

Pasal 15

1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang

tugas Komisi yang bersangkutan.

2) Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi dan dilaporkan dalam Sidang

Paripurna untuk mendapat tanggapan dan pengesahan sebagai Ketetapan

Mahasabha.

Pasal 16

1) Penyusunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda HinduIndonesia dilaksanakan oleh Mahasabha melalui Ketua Umum Terpilih yang dibantu

Formatur.

2) Formatur dipilih dalam Sidang Paripurna.

3) Formatur terdiri atas:

a. Satu orang dari unsur Dewan Permbangan Demisioner;


18/132



b. Satu orang dari Dewan Pimpinan Nasional Demisioner;

c. Tiga orang dari unsur Dewan Pimpinan Provinsi;

d. Tiga orang dari Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

4) Unsur-unsur Formatur sebagaimana tersebut ayat (3) mengusulkan nama-nama

calon Formatur kepada Sidang Paripurna, untuk memperoleh pengesahan.

5) Pimpinan Sidang Mahasabha mengumumkan nama-nama calon Formatur kepada

Sidang Paripurna, untuk memperoleh pengesahan.

6) Ketua Umum terpilih dibantu Formatur diberi mandat penuh untuk menyusun

Personalia Dewan Pimpinan Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, dan Keputusan Mahasabha.

7) Selama Formatur dan Ketua Umum terpilih menjalankan tugasnya dalam menyusun

Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

(Peradah Indonesia) Masa Bhak 2009-2012, maka peserta dan peninjau dapat

melanjutkan persidangan untuk menentukan tempat pelaksanaan Rakernas 2010,

Pakem 2011 dan Mahasabha 2012.

BAB VI

PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 17

1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dilaksanakan oleh Peserta

Mahasabha secara langsung;

2) Jumlah serta rincian peserta yang hadir dalam Mahasabha dan memiliki haksuara ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 18

1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dilaksanakan melalui 4 (empat)

tahap:

a. Tahap I atau Tahap Penjaringan dan Pencalonan;

b. Tahap II atau Tahap Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dan

Pengesahan Calon-calon; c. Tahap III atau Tahap Presentasi dan Tanya Jawab Calon-calon

Ketua Umum;

d. Tahap IV atau Tahap Pemilihan Ketua Umum.

2) Persyaratan Ketua Umum ditetapkan dalam Sidang Paripurna melalui Komisi A

Mahasabha (Bidang Organisasi).

3) Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dan Pengesahan Calon-calon dilaksanakan

Pimpinan Sidang Mahasabha di depan Sidang Paripurna.

4) Penghitungan suara dalam seap tahapan pemilihan dilakukan secara terbuka.

5) Proses serta hasil-hasil Tahap Pencalonan dan Tahap Pemeriksaan PersyaratanCalon-calon dicatat dalam Berita Acara yang dibacakan di akhir tahap tersebut dan

ditandatangani Pimpinan Sidang Mahasabha.

6) Bila hanya terdapat satu Bakal Calon, maka Bakal Calon tersebut dapat ditetapkan

secara aklamasi sebagai Calon untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum

Terpilih.


19/132



7) Bila terdapat lebih dari satu Bakal Calon, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan

melalui pemungutan suara dan Bakal Calon yang memperoleh dukungan sekurang-

kurangnya 9 (sembilan) suara berhak maju ke tahap berikutnya.

8) Presentasi tentang visi dan misi Calon-calon Ketua Umum dipimpin oleh Pimpinan

Sidang Mahasabha di depan Sidang Paripurna, yang dilanjutkan dengan tanya jawab

kepada semua Calon Ketua Umum oleh Peserta.

9) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dengan pemungutan suara secara langsung.

10) Calon yang memperoleh suara lebih dari jumlah suara sah, ditetapkan menjadi

Ketua Umum terpilih dalam Sidang Paripurna.

11) Bila dalam pemilihan dak ada Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara lebih

dari jumlah suara sah, maka dilakukan pemilihan tahap berikutnya dengan

menyaring Calon-calon Ketua Umum dengan dua suara terbanyak.

12) Bila terjadi jumlah suara sah yang sama dalam Tahap IV sebagaimana dimaksudkan

ayat (11) Pasal ini, pemungutan suara dapat diulang sampai diperoleh satu Calon

Ketua Umum dengan suara terbanyak.

13) Pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam ayat (9) Pasal ini dilaksanakan

secara bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL

Pasal 19

1) Dewan Pimpinan Nasional PERADAH INDONESIA Masa Bhak 2006-2009

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Sidang Paripurna.2) Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) di atas dan mendapat tanggapan serta penetapannya dari Sidang

Paripurna, Dewan Pimpinan Nasional Masa Bhak 2006-2009 menjadi demisioner.

BAB VIII

KUORUM DAN TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

1) Seap Sidang memerlukan kuorum.

2) Kuorum tercapai bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (setengah) ditambah 1

(satu) dari jumlah peserta.

Pasal 21

1) Kecuali diatur khusus, seap pengambilan keputusan diusahakan melalui

musyawarah untuk mufakat dengan semangat persaudaraan.

2) Putusan dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara hanya dilakukan bilamusyawarah untuk mufakat yang diusahakan dengan sungguh-sungguh dak

berhasil.

3) Putusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sah bila disetujui oleh 2/3

(dua per ga) dari peserta yang hadir.

4) Pemungutan suara diatur oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta.


20/132



BAB IX

MUSYAWARAH DAN SIDANG-SIDANG

Pasal 22

Jenis-jenis Sidang adalah:

a. Sidang Paripurna;

b. Rapat Pimpinan Sidang Mahasabha;

c. Sidang Komisi;

d. Rapat Formatur.

Pasal 23

1) Sebelum menghadiri sidang, seap peserta menandatangani Daar Hadir atau

menyerahkan tanda hadir kepada Pania Mahasabha.

2) Pada waktu yang telah ditentukan Pimpinan Sidang membuka sidang.

3) Jika setelah sidang dibuka belum memenuhi kuorum, Pimpinan Sidang dapat

menunda Sidang paling lama 1 (satu) jam.

4) Setelah sidang ditunda sebagaimana tersebut ayat (3) kuorum belum tercapai,

sidang dianggap kuorum dan dapat dilangsungkan.

Pasal 24

1) Pimpinan Sidang mencatat pendapat, saran, dan usul yang diajukan oleh peserta.

2) Bila Pimpinan Sidang menganggap pendapat peserta belum jelas, kepada yangbersangkutan diberi kesempatan untuk mengulangi dengan singkat.

3) Pimpinan Sidang mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat dalam

sidang.

Pasal 25

1) Pimpinan Sidang mendaar peserta yang akan berbicara.

2) Pimpinan Sidang dak mengijinkan peserta yang belum mendaarkan namanya

untuk berbicara kecuali ada alasan yang dapat diterima.3) Peserta berbicara setelah mendapat ijin dari Pimpinan Sidang.

Pasal 26

1) Setelah sidang dibuka Pimpinan Sidang menjelaskan secara singkat pokok acara

sidang.

2) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan yang cukup kepada seap peserta untuk

berperan akf dalam seap sidang dengan menggunakan hak dan kewajiban secara

terb.3) Pimpinan Sidang dapat menentukan urutan dan lamanya peserta berbicara.

4) Pimpinan Sidang dapat memperingatkan pembicara bila pembicara menyimpang

dari pokok-pokok pembicaraan.

5) Bila Pimpinan Sidang hendak berbicara selaku peserta maka untuk sementara

sidang diserahkan kepada salah seorang Pimpinan Sidang lainnya.


21/132



Pasal 27

Peserta dapat mengajukan interupsi untuk:

a. Minta penjelasan tentang pokok materi yang dibicarakan;

b. Mengajukan keberatan terhadap materi di luar materi yang sedang dibicarakan;

c. Mengajukan usul tata cara pembahasan materi yang sedang dibahas agar lebih

efekf;

d. Usul penundaan sidang.

Pasal 28

1) Terhadap cara dan usul penundaan sidang sebagaimana Pasal 28 huruf c dan d

harus disetujui peserta sidang.

2) Bila terdapat perbedaan pendapat terhadap cara dan usul sebagaimana Pasal 28,

Pimpinan Sidang dapat mengambil keputusan terhadap pembicara mengenai hal

sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 29

Bila peserta yang menggunakan hak bicara dan atau suara telah melanggar Peraturan

Tata Terb ini sehingga mengganggu jalannya Sidang, Pimpinan Sidang dapat melakukan

ndakan sebagai berikut:

a. Memberi peringatan pertama;

b. Memberi peringatan kedua;c. Membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruh acara yang bersangkutan;

d. Mempersilakan yang bersangkutan meninggalkan sidang.

Pasal 30

1) Bila Pimpinan Sidang menganggap perlu maka ia dapat menunda sidang dengan

persetujuan peserta.

2) Lama penundaan sidang dak boleh melebihi 1 (satu) jam.

Pasal 31

1) Sidang-sidang pada dasarnya bersifat tertutup.

2) Pembicaraan dalam sidang tertutup hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Sidang.

3) Atas usul Pimpinan Sidang, peserta dapat memutuskan bahwa pembicaraan bersifat

rahasia.

4) Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dipegang teguh peserta.

Pasal 32

Seap sidang dibutuhkan Risalah Sidang yang memuat:

a. Tempat dan jenis acara sidang;

b. Hari, tanggal, dan jam sidang serta penutup sidang;

c. Pimpinan Sidang;


22/132



d. Nama-nama Peserta Sidang;

e. Nama-nama Pembicara dan pendapatnya masing-masing;

f. Keputusan dan atau kesimpulan sidang.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 33

1) Bila dipandang perlu Mahasabha dapat membentuk pania Ad-Hoc atau Tim Kerja

tertentu.

2) Jumlah anggota dan komposisi Pimpinan Pania Ad-Hoc atau Tim Kerja ini dapat

ditetapkan oleh Mahasabha dalam Sidang Paripurna.

3) Pania Ad-Hoc atau Tim Kerja ini melaporkan tugasnya dalam Sidang Paripurna.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Terb ini diputuskan oleh

Mahasabha.

2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MedanPada Tanggal : 12 Desember 2009

Jam : 00.30 WIB







23/132


24/132






TENTANG

PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VIII



Menimbang:





Sumatera Utara;

c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keterban penyelenggaraan Mahasabha

VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Pimpinan

Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Mengingat:



3. Pasal 19 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;4. Pasal 21 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;



Indonesia;

6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/

XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Terb Mahasabha VIII Perhimpunan

Pemuda Hindu Indonesia.

Memperhakan:1. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno I Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda

Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan

Pemuda Hindu Indonesia.

Pertama:

Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia adalah

sebagai berikut:

1. Komang Agustria, Ketua merangkap Anggota

2. Sugindrin, Sekretaris merangkap Anggota


25/132



3. Yanto Jaya, Anggota

4. Putu Arnawa, Anggota

5. Made Adipta,Anggota

Kedua:

Pimpinan Sidang Mahasabha VIII bertugas memimpin sidang Pleno dan Paripurna

serta menjaga kelancaran dan keterban jalannya persidangan.

Kega:

Kewenangan dan tanggung jawab Pimpinan Sidang sesuai Tata Terb Mahasabha VIII

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keempat:




Jam : 00.40 WIB







26/132


27/132


28/132






TENTANG

PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

MASA BHAKTI TAHUN 2006-2009


Menimbang:





Sumatera Utara;

c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah untuk menilai

dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional

Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia masa bhak 2006-2009.

Mengingat:


2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;

4. Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (6.b.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan

Pemuda Hindu Indonesia;



Indonesia;



Pemuda Hindu Indonesia;7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/

XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu

Indonesia.

Memperhakan:

1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara

Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia;

2. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno II Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda

Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pengesahan Atas Laporan Pertanggungjawaban


29/132



Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhak 2006-

2009.

Pertama:

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda

Hindu Indonesia masa bhak tahun 2006-2009 seper terdapat dalam lampiran

keputusan ini.

Kedua:

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda

Hindu Indonesia masa bhak tahun 2006-2009 sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama keputusan ini telah diterima dengan bulat oleh peserta Mahasabha VIII

Peradah Indonesia.

Kega:




Jam : 16.55 WIB

PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VIIIPERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

(Komang Agustria, ST) (Sugindrin)

Anggota, Anggota, Anggota,

(Putu Arnawa) (Yanto Jaya) (Made Adipta)


30/132


31/132


32/132






TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI


Menimbang:





Sumatera Utara;

c. bahwa Mahasabha berwenang untuk menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga, menyusun program umum organisasi, dan menetapkan struktur dan

personalia Dewan Pimpinan Nasional;

d. bahwa untuk menghasilkan keputusan/ketetapan Mahasabha yang bermutu,

bermanfaat, dan melibatkan semaksimal mungkin potensi anggota peserta

Mahasabha, maka dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;

3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;

4. Pasal 21 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;



Indonesia;



Pemuda Hindu Indonesia;7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/


Indonesia.

Memperhakan:



2. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno II Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda

Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pembentukan Komisi-komisi.


33/132



Pertama:

Peserta dan Peninjau Mahasabha VIII Peradah Indonesia dibagi dalam 3 (ga) komisi

dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Komisi A : Bidang Organisasi

2. Komisi B : Bidang Program

3. Komisi C : Bidang Khusus/ Rekomendasi

Kedua:

Seap komisi bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembahasan materi yang

dibebankan kepada komisinya.

Kega:

Hasil-hasil pembahasan komisi harus dilaporkan kepada sidang paripurna.

Keempat:

Anggota masing-masing komisi adalah seper terlampir yang merupakan satu

kesatuan yang dak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima:



Pada Tanggal : 12 Desember 2009Jam : 17.20 WIB



Ketua, Sekretaris,





34/132





NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI A

(BIDANG ORGANISASI)

NO. NAMA DELEGASI

1 Indra Gunawan Sumatra Utara

2 Nyana Silen Sumatra Utara

3 Dika Nelsen Sumatra Utara

4 Edi Sumatra Utara

5 Made Rimbawa Lampung

6 Made Suarjaya Lampung

7 Made Wiata Lampung

8 Nyoman Ardana Lampung

9 I Nyoman Budiasa Kalimantan Timur (Wakil

Ketua)

10 Gde Durahman Sulawesi Selatan (Ketua)

11 Arnawa Bali

12 Klipz Bali

13 Komang Birawan Bali

14 Sugiana Bali

15 Wayan Putra Jawa Barat

16 Ketut Wahyu Y. Jawa Barat

17 Ika Guna Artha DKI Jakarta

18 Dewa Komang Wiratnadi DKI Jakarta

19 Wayan Sudane Peninjau (Sekretaris)

20 Wayan Tirta DKI Jakarta

21 Putra Wijaya DKI Jakarta

22 Nyoman Slamet Sulawesi Tengah

23 Gde Eka Maluku

24 I Made Sudiana A. Sulawesi Utara

25 Eko Pujianto Jawa Tengah

26 Made Suarjaya Kalimantan Tengah

27 Adris I Kalimantan Tengah

28 Tirtha Kalimantan Tengah

29 Made Susanto Sulawesi Barat


35/132





NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI B

(BIDANG PROGRAM)

NO. NAMA DELEGASI

1 Ganesh Sumatra Utara

2 Devan Praska Sumatra Utara

3 Siwa Langgam Sumatra Utara

4 Terangate Sumatra Utara

5 Lisa Kusuma Sumatra Utara (Sekretaris)

6 Suyono Lampung7 Tri Wibowo Lampung

8 Nyoman Adi Irawan Lampung

9 Dwi Marwanto Lampung

10 Kadek Suasta Lampung

11 I Nyoman Diadyana Kalimantan Timur

12 Komang Rinten Sulawesi Selatan

13 Dharma Bali

14 Gus Ayu Dewi Bali

15 Wayan Gina Bali

16 Gus Suasane Bali

17 Wayan Putra Mahayana Jawa Barat

18 Komang Yoga Jawa Barat

19 Made Toni Sanjaya Jawa Barat

20 Komang Adi DKI Jakarta

21 Gede Ananta Peninjau

22 Wije Sharma DKI Jakarta

23 Gde Mertanadi DKI Jakarta

24 Paryono Peninjau

25 I Gde Juli Artawan Sulawesi Tengah

26 Ketut Ardana Maluku

27 Winoto Jawa Tengah

28 Pawang Kalimantan Tengah (Ketua)

29 Ria Kalimantan Tengah

30 Wayan Sila Putra Kalimantan Tengah

31 Nyoman Sura Sulawesi Barat


36/132





NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI C

(BIDANG KHUSUS/ REKOMENDASI)

NO. NAMA DELEGASI

1 Naran Sami Sumatra Utara

2 Miun Sumatra Utara

3 Raju Sumatra Utara

4 Jumadi Sumatra Utara

5 I Made Darmawan Kalimantan Timur

6 Sukardi Riyanto Kalimantan Timur (Ketua)

7 I Made Sadwiadnyana Lampung

8 Sumia Lampung (Sekretaris)

9 Dewi Setyowa Lampung

10 I Nyoman Sugita Lampung

11 Nyoman Purnajaya Lampung

12 Gung Alit Bali

13 I.B. Suweden Bali

14 I.B. Susane Bali

15 Ketut Wijaya Jawa Barat

16 Kadek Juliana Parwanta Jawa Barat

17 Made Sugi Ardana Peninjau

18 Fukar DKI Jakarta

19 Mursito DKI Jakarta

20 Tiagu DKI Jakarta

21 Riwut Mulajani Kalimantan Tengah

22 Wayan Suwarna Kalimantan Tengah

23 Putu Lilik S. Sulawesi Barat

24 Made Indrawan Sulawesi Barat

25 Suresh Kumar Peninjau


37/132


38/132






TENTANG

PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



Menimbang:




penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan,Sumatera Utara;

c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menyempurnakan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu

Indonesia.

Mengingat:



3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;4. Pasal 21 ayat (6.a.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;



Indonesia;



Pemuda Hindu Indonesia;



Indonesia.


XII/2009 tentang pembentukan komisi-komisi.

Memperhakan:



2. Pendapat-pendapat dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno IV Mahasabha VIII

Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Mahasabha VIII Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.


39/132



Pertama:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

yang telah disempurnakan seper terdapat dalam lampiran keputusan ini yang

merupakan satu kesatuan yan dak terpisahkan.

Kedua:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disempurnakan ini

merupakan pedoman pokok bagi seluruh anggota Perhimpunan Pemuda Hindu

Indonesia (Peradah Indonesia) dalam mengelola organisasi maupun dalam membuat

dan melaksanakan program-program.

Kega:




Jam : 22.00 WIB



Ketua, Sekretaris,





40/132





ANGGARAN DASAR


(PERADAH INDONESIA)

PURWAKA

Generasi Muda Indonesia adalah ahli waris nilai-nilai luhur budaya dan sekaligus penerus

cita-cita perjuangan bangsa. Ia memiliki sikap yang kris, kreaf, dan penuh dinamika

dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Generasi Muda Indonesia adalah insan-insan muda yang mempunyai peranan penng

dan strategis serta menentukan dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena

itu, Generasi Muda Indonesia perlu dibina dan diarahkan agar kelak menjadi kader

(nayaka) pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, kris, mandiri, beretos kerja,

memiliki idealisme yang tangguh, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi

tantangan masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap memperhakan

nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, yang dilandasi semangat kebangsaan, persatuan

dan kesatuan bangsa.

Ajaran Catur Asrama yang diamanatkan Hindu Dharma memberi garis yang jelas tentang

tahap-tahap perkembangan manusia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Generasi Muda Hindu sebagai bagian dari Generasi Muda

Indonesia secara keseluruhan menjadi pengemban nilai-nilai luhur bangsa, pelestariankebudayaan Indonesia, dan insan-insan pembangunan yang dinankan dharma

bhaknya dalam pembangunan bangsa.

Atas dasar kesadaran dan kedudukan sosial kemasyarakatan dan swadharma (kekaryaan)

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Generasi Muda Hindu Indonesia

yang melipu komponen-komponen pemuda, mahasiswa dan cendikiawan muda,

bertekad untuk menghimpun diri ke dalam satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

yang berlingkup nasional. Organisasi ini didayagunakan sebagai media aktualisasi diri dan

wadah pengemban dharma bhak Generasi Muda Hindu kepada nusa dan bangsa, demikejayaan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, sesuai dengan ajaran Catur Guru.

Dengan Asung Kertawaranugraha Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, maka

kehidupan berorganisasi Generasi Muda Hindu Indonesia dirumuskan ke dalam suatu

Anggaran Dasar (AD) yang tersusun seper berikut ini.

BAB I

N A M A

Pasal 1

Organisasi ini bernama PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA; selanjutnya

disingkat Peradah Indonesia.


41/132



Pasal 2

Peradah Indonesia didirikan pada tanggal 11 Maret 1984, untuk kurun waktu yang dak

ditentukan.

Pasal 3

Peradah Indonesia berlingkup nasional, dengan kedudukan Sekretariat Jenderal berada

di Ibukota Negara.

BAB II

A S A S

Pasal 4

Peradah Indonesia berasaskan Pancasila.

BAB III

SIFAT DAN NILAI DASAR

Pasal 5

Peradah Indonesia bersifat mandiri dan independen.

Pasal 6

Nilai nilai keteladanan yang menjadi dasar dan karakter organisasi serta anggota

organisasi adalah 5 S, yaitu:

a. Sathyamitra: menghargai sesama dan membangun kerjasama berlandaskan

kejujuran dan ketulusan;

b. Sadhana: melakukan swadharma sebagai bentuk disiplin spiritual;

c. Sevanam: melakukan pelayanan dan karya-karya nyata bagi umat dan masyarakat

luas sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai dharma;d. Samskara: menjadi agen perubahan bagi pembaharuan yang berguna bagi umat

manusia;

e. Santosa: bijaksana dalam membangun ketentraman, keharmonisan dan

kesejahteraan bersama.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 7

Visi Peradah Indonesia adalah membangun Generasi Muda Hindu yang mandiri dan

demokras sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia untuk mencapai kedamaian

dan kesejahteraan bersama berdasarkan Dharma.


42/132



Pasal 8

Misi Peradah Indonesia adalah:

a. Melahirkan kader-kader muda Hindu yang memiliki sradha, jujur, berbudi peker

luhur yang selalu berpedoman pada ajaran Veda dan nilai dasar Organisasi;

b. Membentuk kader-kader muda Hindu yang cerdas, berani, dan memiliki integritas

sehingga mampu tampil di depan sebagai agen-agen perubahan dalam semua segi

kehidupan yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan kebersamaan.

BAB V

TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 9

Tujuan Peradah Indonesia adalah turut berperan serta melalui kekaryaan/swadharma

untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Repulik Indonesia sebagai mana tercantum

di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, demi terwujudnya pembangunan

manusia seutuhnya bagi masyarakat Indonesia.

Pasal 10

Tugas pokok Peradah Indonesia adalah meningkatkan kesadaran berkarya/swadharma

anggotanya, yang melipu komponen-komponen kepemudaan antara lain: pemuda,

mahasiswa, cendekiawan Hindu dalam kedudukannya sebagai warga Negara Indonesia

dalam kerangka pembangunan bangsa dan Negara sesuai dengan hakekatnya sebagaigenerasi muda.

Pasal 11

Peradah Indonesia berfungsi untuk menghimpun pemikiran di antara sesama anggota,

serta mendinamisasikan gerak dan akvitas kekaryaan/swadharma Generasi Muda Hindu

di seluruh Indonesia secara sistemak dan serasi, yang merupakan pernyataan dharma

bhak sebagai warga negara Indonesia, guna diabdikan bagi pembangunan bangsa dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB VI

POKOK-POKOK PROGRAM

Pasal 12

Pokok-pokok Program Peradah Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Bina-dharma, yaitu meningkatkan sraddha (keimanan) dan bhak (takwa) yang

berwawasan nasional dengan cara mengadakan koordinasi dan konsultasi denganParisada Hindu Dharma Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintah;

b. Bina-warga, yaitu memupuk kedewasaan dalam mengatur gerak dan dinamika

kekaryaan/swadharma anggota organisasi sehingga terdapat semangat satya-mitra

(jalinan persaudaraan antar-manusia) yang mantap ke dalam diri organisasi sesuai

dengan ajaran Hindu;


43/132



c. Bina-kriya, yaitu mendukung dan membina seap akvitas dan kelembagaan

kemasyarakatan yang bergerak dalam Hindu Dharma di seluruh Indonesia secara

konsepsional dan proporsional;

d. Bina-sandhiwani, yaitu berkomunikasi secara nasional untuk mencari dan

menemukan murdha wakya (konsep-konsep) pembangunan dalam segala aspeknya

bagi bangsa Indonesia yang sejalan dengan Hindu Dharma;

e. Bina-karya, yaitu menyumbangkan karya-karya nyata bagi masyarakat Hindu

khususnya, dan masyarakat luas sebagai pelaksana program-program pemerintah

dalam rangka pembangunan bangsa dan negara;

f. Bina-artha, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkungan masyarakat

terdekat, khususnya ekonomi masyarakat Hindu demi kesejahteraan bangsa dan

Negara. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendanaan terkait

untuk pengembangan wirausaha.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota Peradah Indonesia adalah warga negara Indonesia yang beragama Hindu dan

berusia 16-30 tahun, beragama Hindu, dan menyatakan diri menjadi anggota, serta

menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia.

BAB VIII

KEPENGURUSAN

Pasal 14

1) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sebagai pimpinan nasional organisasi ini terdiri

atas seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua Departemen; seorang Sekretaris

Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; seorang Bendahara Umum,

beberapa orang Wakil Bendahara Umum; Anggota Departemen.

2) Dewan Pimpinan Nasional dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat membentuk

Biro dan Lembaga sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Dewan Permbangan yang mendampingi Dewan Pimpinan Nasional, dapat memberikan

saran dan atau pendapat kepada Dewan Pimpinan Nasional dalam rangka penentuan

kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Program Umum hasil Mahasabha. Dewan

Permbangan yang melipu pemuka/tokoh-tokoh nasional yang terdiri atas unsur-unsur

fungsionaris, rohaniawan, dan cendikiawan ditetapkan dalam Mahasabha.

Pasal 16

1) Pada seap Propinsi, dibentuk pengurus organisasi ini dengan nama Dewan

Pimpinan Propinsi (DPP) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Propinsi dan

atau di tempat yang telah disepaka pengurusnya. Susunan komposisi pengurus


44/132



Dewan Pimpinan Propinsi ini terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil

Ketua; seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris; seorang Bendahara,

beberapa orang Wakil Bendahara, dan Bidang.

2) Dewan Pimpinan Propinsi dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Biro dan

Badan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 17

1) Pada seap Kabupaten/Kota dibentuk pengurus organisasi ini dengan nama Dewan

Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota

Kabupaten/Kota dan atau di tempat yang telah disepaka pengurusnya.

2) Susunan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan

Dewan Pimpinan Propinsi yang mewilayahinya termasuk Seksi, Bagian dan Badan

lainnya yang diperlukan.

Pasal 18

Pada seap Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan dapat dibentuk Komisariat. Pengurus

Komisariat melipu sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang

Bendahara. Seksi jika diperlukan dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Komisariat bertanggung jawab kepada sabha Komisariat. Dewan Pimpinan Kabupaten/

Kota bertanggung jawab kepada Lokasabha Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Propinsibertanggung jawab kepada Lokasabha Propinsi. Dewan Pimpinan Nasional bertanggung

jawab kepada Mahasabha.

Pasal 20

Di luar negeri dapat dibentuk Komisariat Peradah Indonesia yang langsung bertanggung

jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 21

Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota didampingi oleh Dewan

Penasehat yang ditetapkan dalam Lokasabha.

BAB IX

SABHA ORGANISASI

Pasal 22

1) Seap 3 (ga) tahun sekali diadakan Mahasabha, yang dihadiri oleh Dewan

Permbangan, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, dan Dewan

Pimpinan Kabupaten/Kota.

2) Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,

serta Pokok-pokok Program Organisasi dan menjabarkannya ke dalam Program


45/132



Umum Organisasi untuk masa bhak ga tahun berikutnya, Rencana Kerja Dewan

Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional, dan memilih

serta menetapkan personalia pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk masa

bhak berikutnya.

3) Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Mahasabha sekali lagi oleh Dewan

Pimpinan Nasional Peradah Indonesia, yang pelaksaannya diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 23

1) Seap 3 (ga) tahun sekali Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan

Kabupaten/Kota mengadakan Lokasabha. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan

Lokasabha sekali lagi.

2) Sabha untuk pengganan pengurus Komisariat diadakan 3 (ga) tahun sekali.

Pasal 24

1) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional sekurang-

kurangnya satu kali dalam periode kepengurusannya untuk menjabarkan Program

Umum Organisasi menjadi Program Induk Organisasi dan Program Kerja Dewan

Pimpinan Nasional serta meninjau pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Pimpinan

Nasional yang sudah ditetapkan dalam Mahasabha.

2) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Propinsi maupun

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu kali dalam periode

kepengurusannya untuk menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi ProgramKerja Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

BAB X

KEPUTUSAN ORGANISASI

Pasal 25

1) Keputusan Organisasi di semua ngkatan pada dasarnya diambil dengan cara

musyawarah mufakat yang dilandasi semangat persaudaraan.2) Apabila musyawarah mufakat dak tercapai maka keputusan diambil dengan suara

terbanyak dengan semangat persaudaraan.

3) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, dan Dewan

Pimpinan Kabupaten/Kota mengikat semua pengurus dan anggota.

BAB XI

HIERARKI KEPUTUSAN, KETETAPAN DAN PERATURAN

Pasal 26

1) Peradah Indonesia mempunyai Keputusan dan Peraturan dengan hierarki sebagai

berikut:

a. Anggaran Dasar (AD);

b. Anggaran Rumah Tangga (ART);


46/132



c. Keputusan dan Ketetapan Mahasabha lainnya;

d. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Nasional;

e. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional;

f. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Propinsi;

g. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Propinsi;

h. Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi;

i. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kabupaten/Kota;

j. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Kabupaten/Kota;

k. Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;

l. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kecamatan;

m. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Kecamatan;

n. Keputusan Komisariat Kecamatan;

o. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kelurahan/Desa;

p. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Kelurahan/Desa.

q. Keputusan Komisariat Kelurahan/Desa.

2) Seap Keputusan dan Peraturan yang lebih rendah ngkatannya dak boleh

bertentangan dengan keputusan dan peraturan Organisasi yang lebih nggi, dan bila

bertentangan maka berdasarkan Anggaran Dasar ini keputusan tersebut dianggap

dak sah.

3) Keputusan yang diambil di ngkat Nasional maupun Keputusan Dewan Pimpinan

Nasional mengikat semua pengurus dan anggota.

4) Keputusan di ngkat Propinsi ataupun Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi

mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Propinsi yang bersangkutan.

5) Keputusan di ngkat Kabupaten/Kota ataupun Keputusan Dewan Pimpinan

Kabupaten/Kota mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Kabupaten/Kotayang bersangkutan.

6) Keputusan di ngkat Kecamatan ataupun Keputusan Pimpinan Komisariat

Kecamatan mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Kecamatan yang

bersangkutan.

7) Keputusan di ngkat Kelurahan/Desa ataupun Keputusan Komisariat Kelurahan/

Desa mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Kelurahan/Desa yang

bersangkutan.

BAB XIIDANA ORGANISASI

Pasal 27

1) Dana keuangan organisasi diperoleh dari:

a. Dana paramita, yaitu iuran wajib anggota;

b. Dana punia, yaitu sumbangan dari pemerintah, donatur dan

dermawan atau organisasi yang sah menurut hukum serta

sifatnya dak mengikat; c. Dana usaha, yaitu hasil usaha-usaha organisasi yang sesuai

dengan Dharma.

2) Tata laksana pengelolaan keuangan dan kekayaan Organisasi diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.


47/132



BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

Anggaran Dasar dapat diubah melalui ketetapan Mahasabha dengan ketentuan bahwa

Asas Organisasi seper tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini mutlak dak dapat

diubah.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29

1) Peradah Indonesia hanya dapat dibubarkan:

a. Atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan

Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Melalui Mahasabha yang khusus diadakan untuk itu.

2) Dalam hal Peradah Indonesia dibubarkan maka semua kekayaan Organisasi

setelah diperuntukkan menyelesaikan utang-piutang Organisasi disumbangkan

kepada Yayasan dan atau Badan/Lembaga sosial di Indonesia yang bergerak dalam

pembinaan Umat Hindu.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sebelum ketentuan UU no. 40 Tahun 2009 g Kepemudaan dinyatakan efekf berlaku,

maka anggota Peradah Indonesia adalah pemuda yang berusia antara 16 s.d 40 tahun.

BAB XVIPENUTUP

Pasal 31

1) Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

(ART) Organisasi, yang isinya dak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Jam : 22.00 WIB


48/132





Ketua, Sekretaris,





49/132





ANGGARAN RUMAH TANGGA


(PERADAH INDONESIA)

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

1) Lambang dan ar Peradah Indonesia adalah seper yang terdapat pada lampiran

Anggaran Rumah Tangga ini.

2) Lambang seper tersebut pada ayat (1) pasal ini, digunakan pada dan untuk

pembuatan: kop surat, stempel, bendera, pataka, badge, vandel, jaket, pakaian

seragam Satuan Tugas (Satgas), dan benda-benda lain yang menunjukkan identas

Peradah Indonesia.

3) Bentuk, warna, ukuran, tata cara penggunaan dan penjelasan lain, diatur dalam

Peraturan Organisasi.

Pasal 2

1) Peradah Indonesia mempunyai lagu: Mars dan Hymne yang pembuatannya

ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.2) Mars dan Hymne sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilagukan pada acara

resmi Peradah Indonesia menurut ketentuan dalam Peraturan Organisasi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

1) Persyaratan untuk menjadi anggota Peradah Indonesia adalah: a. Warga Negara Indonesia yang beragama Hindu;

b. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan

asas, sifat, tujuan, program organisasi sebagaimana terdapat

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

c. Minimal berumur 16 tahun dan maksimal 30 tahun;

d. Menerima dan mentaa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah

Indonesia.

2) Peradah Indonesia dapat mempunyai anggota luar biasa.

3) Tata cara penerimaan dan pengesahan anggota dan anggota luar biasa diatur dalamPeraturan Organisasi.

Pasal 4

1) Anggota Peradah Indonesia kehilangan keanggotaannya karena:


50/132



a. Meninggal dunia;

b. Atas permohonan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada

pengurus;

c. Diberhenkan karena yang bersangkutan melanggar ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan

Organisasi lainnya, dan atau melakukan kesalahan secara

disengaja berulang kali.

2) Tata cara berhennya menjadi anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 5

Anggota Peradah Indonesia berkewajiban untuk:

a. Mentaa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan

Organisasi;

b. Mendukung serta melaksanakan program Organisasi;

c. Menjaga nama baik Organisasi;

d. Menangkal seap usaha dan upaya yang merugikan Organisasi;

e. Mengiku sabha, dan segala kegiatan Organisasi;

f. Membayar iuran sesuai dengan Peraturan Organisasi yang berlaku.

Pasal 6

Anggota Peradah Indonesia berhak untuk:

a. Memperoleh perlakuan yang sama dan adil dari Organisasi;

b. Mengajukan usul, saran, pendapat, dan pertanyaan dalam sabha Organisasi;

c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi atau jabatan lainnya sesuai

dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 7

Kewajiban dan hak anggota luar biasa diatur dengan Peraturan Organisasi.

BAB IV

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 8

Anggota Peradah Indonesia dilarang:

a. Mencemarkan nama baik Organisasi;b. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan pertentangan dan atau

perpecahan di dalam Organisasi;

c. Melakukan usaha ndakan atau kegiatan atas nama Organisasi untuk hal hal yang

bukan menjadi kewenangan atau tugasnya;

d. Seap anggota dan pengurus Organisasi dilarang mengatasnamakan Organisasi


51/132



untuk kepenngan pribadi;

e. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;

f. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 9

1) Tindakan disiplin bagi anggota, dilaksanakan berupa:

a. Teguran lisan atau tertulis;

b. Peringatan tertulis;

c. Pemberhenan sementara anggota dari Organisasi (skorsing);

d. Dapat diberhenkan melalui sabha Organisasi jika yang

bersangkutan dak dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya;

e. Pemberhenan dilakukan secara bertahap.

2) Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak nama baik Organisasi,

sanksi pemberhenan keanggotaan dapat langsung diberikan tanpa melalui

ngkatan sanksi.

Pasal 10

1) Sesuai dengan jenjangnya, pengurus dapat memberikan rehabilitasi.

2) Tindakan rehabilitasi dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada sabha

organisasi di ngkat masing-masing.

BAB V

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 11

1) Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Permbangan (DP) dan Dewan Pimpinan

Nasional (DPN).

2) Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:

a. Ketua Umum; b. Ketua sebanyak 10 (sepuluh) orang yang masing-masing

mengetuai sebuah Departemen;

c. Sekretaris Jenderal;

d. Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak 2 (dua) orang;

e. Bendahara Umum

f. Wakil Bendahara Umum sebanyak2 (dua) orang;

g. Departemen;

h. Lembaga, Biro, dan Badan lain yang dibentuk oleh Dewan

Pimpinan Nasional sesuai kebutuhan.3) Departementasi pada Dewan Pimpinan Nasional yang disebut Departemen terdiri

atas:

a. Departemen Organisasi dan Kaderisasi

b. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM);


52/132



c. Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Dalam

Negeri

d. Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Luar

Negeri;

e. Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

f. Departemen Lingkungan Hidup

g. Departemen Kebudayaan, Olah Raga dan Seni;

h. Departemen Pengembangan Kewirausahaan, Usaha dan Dana;

i. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM);

j. Departemen Informasi dan Komunikasi.

4) Pengurus Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus

Pleno.

5) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional melipu semua unsur Ketua, semua

unsur Sekretaris, dan semua unsur Bendahara.

6) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional melipu Pengurus Harian, Departemen,

Biro, Lembaga dan Badan lain yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 12

1) Ketua Umum memimpin pelaksanaan kepengurusan nasional Organisasi dan

mengkoordinasikan para Ketua serta kelengkapan Organisasi lainnya.

2) Di antara para Ketua diadakan pembagian tugas pimpinan sesuai dengan

pembidangannya.

Pasal 13

1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas memberikan

pelayanan administrasi serta mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan

mensinkronisasikan pelaksanaan kebijaksanaan serta keputusan Dewan Pimpinan

Nasional, baik untuk kebijakan internal maupun eksternal.

2) Sekretariat Jenderal terdiri atas Biro-biro yang tata kerjanya diatur dalam Peraturan

Organisasi.

3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal mendapat bahan keterangan

yang dipandang perlu dari Lembaga, Yayasan, Biro, dan kelengkapan Organisasilainnya serta dari Pengurus Daerah.

4) Sekretaris Jenderal memberikan tugas antar Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 14

1) Bendahara Umum memimpin usaha penghimpunan dana serta mengelola semua

kekayaan Organisasi.

2) Bendahara Umum membagi tugas antar Wakil Bendahara Umum.

Pasal 15

1) Sekretaris Jenderal, Ketua-Ketua, dan Bendahara Umum bertanggungjawab kepada

Ketua Umum.

2) Ketua Umum atas nama Peradah Indonesia bertanggungjawab kepada Mahasabha.


53/132



Pasal 16

1) Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusan, Dewan Pimpinan Nasional

berwenang mengeluarkan surat keputusan, surat edaran, instruksi dan peraturan

lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

2) Untuk mengelola jenis kegiatan tertentu yang bersifat permanen dan

berkesinambungan, Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga,

Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan-badan lain yang otonom. Sedangkan

penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidental dilakukan dengan membentuk

kepaniaan atau satuan tugas tertentu.

3) Dewan Pimpinan Nasional mewakili Organisasi dalam urusan-urusan keluar yang

menyangkut Peradah Indonesia secara keseluruhan, dengan Pemerintah Republik

Indonesia, dengan Organisasi-organisasi Kemasyarakatan lainnya, tampil di depan

Badan Pengadilan, termasuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Badan/

Organisasi dari negara-negara lain dalam pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pasal 17

1) Pengurus Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Penasehat (DPs)

dan Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

2) Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Ketua;

b. Beberapa orang Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Beberapa orang Wakil Sekretaris; e. Bendahara;

f. Beberapa orang Wakil Bendahara;

g. Bidang-bidang, sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada

Departementasi pada Dewan Pimpinan Nasional.

3) Untuk mengelola suatu jenis kegiatan tertentu yang bersifat insidental, Dewan

Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat membentuk

kepaniaan atau satuan tugas tertentu.

Pasal 18

Pengurus Komisariat dan Desa/Kelurahan hanya melipu kepengurusan Komisariat itu

sendiri dan bila perlu dapat membentuk Dewan Penasehat dan Seksi-seksi.

Pasal 19

1) Struktur Dewan Pimpinan Nasional ditetapkan dalam Mahasabha.

2) Struktur Dewan Pimpinan Propinsi ditetapkan dalam Lokasabha Tingkat Propinsi

dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.3) Struktur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Lokasabha Tingkat

Kabupten/Kota dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

4) Struktur Komisariat ditetapkan dalam sabha yang khusus diadakan untuk

pengganan pengurus Komisariat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi yang

mewilayahinya, serta dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Nasional.


54/132



Pasal 20

1) Pengisian Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional dak dapat dirangkap oleh

Pengurus Organisasi di bawahnya.

2) Bila Pengurus Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

dipromosikan untuk mengisi struktur pengurus Dewan Pimpinan Nasional, yang

bersangkutan harus melepaskan tugasnya dari Struktur Dewan Pimpinan Propinsi

dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (ga) bulan sejak

promosi. Ketentuan yang sama berlaku untuk jenjang organisasi yang lebih rendah.

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 21

1) Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas

(Satgas), dan Badan-badan lain yang dipandang perlu yang pengelolaannya

dipertanggungjawabkan kepada Ketua Umum.

2) Pada Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat

dibentuk perwakilan Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan lain, jika

memungkinkan dan dipandang perlu.

BAB VII

DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 22

1) Dewan Permbangan mendampingi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan

Penasehat mendampingi Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan

Kabupaten/Kota.

2) Masa bhak Dewan Permbangan dan Dewan Penasehat sesuai dengan masa

bhak Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan

Pimpinan Kabupaten/Kota.3) Pemilihan Dewan Permbangan dan Dewan Penasehat ditentukan dalam sabha

masing-masing.

4) Dalam hal-hal tertentu, Dewan Pimpinan Nasional dapat meminta Dewan

Permbangan untuk bersidang; demikian juga Dewan Pimpinan Propinsi maupun

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat meminta Dewan Penasehat untuk

bersidang.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 23

1) Jika Ketua Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 3 (ga)

bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun, maka tugas-tugas Ketua Umum dilakukan


55/132



oleh pejabat sementara (pjs) Ketua Umum yang personelnya diambil dari salah

satu Ketua atau Sekjen yang ditunjuk melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya (setengah)

ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional, sampai Ketua

Umum dapat melakukan tugasnya kembali.

2) Apabila Ketua Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1

(satu) tahun, maka perganan Ketua Umum dilakukan melalui Mahasabha Luar

Biasa.

3) Masa jabatan Ketua Umum baru hasil Mahasabha Luar Biasa sesuai dengan periode

jabatan dari Ketua Umum yang digan.

Pasal 24

1) Jika Ketua Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 3 (ga) bulan hingga

maksimal 1 (satu) tahun, maka tugas-tugas Ketua dilakukan oleh pejabat sementara

(pjs) Ketua yang personelnya diambil dari salah satu Wakil Ketua atau Sekretaris

yang ditunjuk melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Kabupaten/

Kota yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya (setengah)

ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Propinsi dan atau

Kabupaten/Kota, sampai Ketua dapat melakukan tugasnya kembali.

2) Apabila Ketua Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/

Kota berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka

perganan Ketua dilakukan melalui Lokasabha Luar Biasa.

3) Masa jabatan Ketua baru hasil Lokasabha Luar Biasa sesuai dengan periode jabatandari Ketua yang digan.

Pasal 25

1) Dalam hal Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Sekretaris, Bendahara

berhalangan melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu 3 (ga) bulan hingga 1

(satu) tahun berturut turut, maka pengurus bersangkutan dapat menunjuk salah

satu wakilnya untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs).

2) Pada seap pengurus di seap ngkatan organisasi, kecuali pengurus yang dipilihlangsung dalam Mahasabha/Lokasabha, yang berhalangan melakukan tugasnya

dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilakukan perganan antar waktu

melalui mekanisme Rapat Pleno Dewan Pimpinan yang khusus diadakan untuk itu

dan dihadiri sekurang-kurangnya (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus

Pleno Dewan Pimpinan di ngkatan organisasi tersebut.

BAB IX

SABHA ORGANISASI

Pasal 26

1) Mahasabha diselenggarakan seap 3 (ga) tahun.

2) Mahasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau.

3) Peserta Mahasabha terdiri atas:


56/132



a. Unsur Dewan Permbangan;

b. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;

c. Unsur Dewan Pimpinan Propinsi;


4) Peninjau Mahasabha terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Nasional Peradah Indonesia.

5) Mahasabha sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (setengah) ditambah 1

(satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang ada.

6) Mahasabha yang merupakan forum ternggi Organisasi, berfungsi:

a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

jika dipandang perlu;

b. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan

Pimpinan Nasional;

c. Menyusun Program Umum Organisasi dan Rencana Kerja

Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat

Kerja Nasional;

d. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional;

e. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

7) Mahasabha diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dipimpin oleh

Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Mahasabha.

8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Mahasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh

oleh Dewan Pimpinan Nasional selaku Pimpinan Sidang Sementara.

9) Dalam menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional seper

tersebut pada bur d ayat (6) pasal ini, Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta

Mahasabha sedangkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional lainnyadipilih melalui sistem formatur.

Pasal 27

1) Dalam keadaan yang sangat penng sehingga mengancam kehidupan Organisasi,

Dewan Pimpinan Nasional dapat menyelenggarakan Mahasabha Ismewa.

2) Mahasabha Ismewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (setengah)

ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang ada.

3) Fungsi dan wewenang Mahasabha Ismewa sama seper tersebut Pasal 26 ayat (6)Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 28

1) Lokasabha Propinsi, diselenggarakan seap 3 (ga) tahun.

2) Lokasabha Propinsi dihadiri oleh peserta dan peninjau.

3) Peserta Lokasabha Propinsi terdiri atas:

a. Utusan Dewan Pimpinan Nasional;

b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Propinsi; c. Dewan Pimpinan Propinsi;

d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;

e. Unsur Komisariat.

4) Peninjau Lokasabha Propinsi terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Propinsi.


57/132



5) Lokasabha Propinsi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (setengah)

ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ada.

6) Lokasabha Propinsi berfungsi:

a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan

Pimpinan Propinsi;

b. Menyusun Program Kerja Daerah;

c. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Propinsi;

d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

7) Lokasabha Propinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Propinsi dan dipimpin

oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha.

8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Lokasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh

oleh Dewan Pimpinan Propinsi selaku Pimpinan Sidang Sementara.

Pasal 29

1) Dalam keadaan yang sangat penng, Dewan Pimpinan Propinsi dapat

menyelenggarakan Lokasabha Ismewa.

2) Lokasabha Ismewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (setengah)

ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ada.

3) Fungsi dan wewenang Lokasabha Ismewa sama seper tersebut dalam Pasal 28

ayat (6) Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 30

1) Lokasabha Kabupaten/Kota, diselenggarakan seap 3 (ga) tahun,2) Lokasabha Kabupaten/Kota dihadiri oleh peserta dan peninjau.

3) Peserta Lokasabha Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Utusan Dewan Pimpinan Propinsi;

b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;

c. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;

d. Unsur Komisariat Kecamatan;

e. Unsur Komisariat Desa/Kelurahan.

4) Peninjau Lokasabha Kabupaten/Kota terdiri atas para undangan yang ditetapkan

oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.5) Lokasabha Kabupaten/Kota berfungsi:

a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan

Pimpinan Kabupaten/Kota;

b. Menyusun Program Kerja Daerah;

c. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan

Kabupaten/Kota;

d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

6) Lokasabha Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha.7) Sebelum Pimpinan Sidang pada Lokasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh

oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selaku Pimpinan Sidang Sementara,


58/132



Pasal 31

1) Dalam keadaan yang sangat penng, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat

menyelenggarakan Lokasabha Ismewa.

2) Lokasabha Ismewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (setengah)

ditambah 1 (satu) dari jumlah Komisariat Kecamatan yang ada.

3) Fungsi dan wewenang Lokasabha Ismewa sama seper tersebut dalam Pasal 30

ayat (5) Anggaran Rumah ini.

Pasal 32

Perganan Pengurus Komisariat Kecamatan dan desa/kelurahan diselenggarakan seap 3

(ga) tahun, dihadiri oleh utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 33

1) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

periode kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional.

2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh peserta dan peninjau.

3) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri atas:

a. Dewan Permbangan;

b. Dewan Pimpinan Nasional;

c. Unsur Dewan Pimpinan Propinsi;


4) Peninjau Rapat Kerja Nasional terdiri atas para undangan yang ditetapkan olehDewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia.

5) Rapat Kerja Nasiona

Documents

51Materi Mahasabha VIII-medan