54438802-kontrak

MANAJEMEN KONTRAK

Dibuat sebagai tugas dalam matakuliah

ASPEK HUKUM & ADM KONSTRUKSI

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

MANAJEMEN KONTRAK DALAM

DAN LUAR NEGERI

Dibuat sebagai tugas dalam matakuliah

ASPEK HUKUM & ADM KONSTRUKSI

Oleh :

MEIDIL AQSA

080410101010055

dan

SARWO EDHI

080410101010082


UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2011

1

DALAM


2

Pendahuluan

Pengertian Kontrak Konstruksi

Imam Soehanto (1995 : 552) mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai suatu proses dimana

pemilik proyek membuat suatu ikatan dengan agen dengan tugas mengkoordinasikan

seluruh kegiatan penyelenggaraan proyek termasuk studi kelayakan, desain, perencanaan,

persiapan kontrak konstruksi dan lain-lain, kegiatan proyek dengan tujuan meminimkan

biaya dan jadwal serta menjaga mutu proyek.

Selanjutnya dalam standar akuntansi keuangan definisi kontrak konstruksi adalah kontrak

dan dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu asset yang berhubungan giat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, fungsi dan tujuan

penggunaan pokok.

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kontrak konstruksi adalah suatu

ikatan perjanjian atau negosiasi antara pemilik proyek dengan agen-agen mengkoordinasikan

seluruh kegiatan proyek dengan tujuan untuk meminimalkan biaya dan jadwal serta menjaga

mutu proyek. Dalam kontrak konstruksi ada dua jenis kontrak yaitu :

1. Kontrak harga tetap, yakni pihak kontraktor setuju dalam melaksanakan semua pekerjaan

proyek yang dicanangkan di dalam kontrak dengan imbalan uang muka (harga) dengan

jumlahnya tetap. Variasi jenis kontrak ini terdiri dari :

a. Harga tetap dari ekskalasi yaitu harga kontrak yang dapat disesuaikan, naik atau

harga yang didasarkan atas suatu indeks eskalasi yang disetujui bersama.

b. Harga tetap dengan perangsang. Dalam hal ini kontraktor tambahan harga yang telah

disetujui sebagai perangsang misalnya bila kontraktor dapat menyelesaikan lebih dari

rencana.

c. Kontaktor dengan satuan harga tetap. Kontrak ini bila mana jenis pekerjaan dan

spesifikasinya dapat secara jelas ditentukan sedangkan jumlah pekerjaan belum

dapat diketahui secara tepat.

3

2. Kontrak dengan harga yang tidak tetap, yakni pihak pemilik membayar biaya-biaya (jasa

dan material) yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek diatur dalam kontrak ditambah

dengan sejumlah uang yang ada dalam bentuk upah. Variasi jenis kontrak ini terdiri dari :

a. Harga tidak tetap dengan upah tetap. Pemilik membayar kembali semua biaya proyek

yang dikeluarkan oleh kontraktor, ditambah fee yang jumlahnya tetap.

b. Harga tidak tetap dengan suatu batas maksimum. Pemilik membayar semua biaya

yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk merampungkan proyek, ditambah upah

sampai pada suatu batas maksimum.

c. Harga tidak tetap dengan resiko ditanggung bersama. Disini jumlah upah akan naik

sesuai dengan penghematan yang dihasilkan, tetapi akan mendapat hukuman sesuai

dengan jumlah keseimbangan yang terjadi di atas sasaran.

d. Harga tidak tetap dengan upah berubah-ubah jumlah upah bila pada akhir ternyata

biaya proyek sesungguhnya berada di bawah sasaran maka jumlah upah akan naik

demikian sebaliknya

I. Bentuk-bentuk Kontrak Konstruksi Dalam Negeri

1. Aspek Perhitungan Biaya :

a. Fixed Lump Sum Price

Fixed Lump Sum Price ialah volume kontrak tidak boleh diukur ulang, harga

penawaran tidak boleh diubah kecuali pada salah satu volume dan harga satuan. Resiko

akibat perubahan karena koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Penyedia

jasa menanggung semua resiko. Jenis kontrak ini bersifat tetap dan pasti. Pemenang tender

harus menyelesaikan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai pekerjaan tersebut selesai

sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang sudah ditentukan. Apabila ada risiko dalam

penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab pemenang tender. Dalam kontrak

4

lump sum, pemilik dasarnya telah ditetapkan seluruh risiko kepada kontraktor, yang pada

gilirannya dapat diharapkan untuk meminta markup yang lebih tinggi dalam rangka untuk

mengurus kontinjensi yang tidak terduga. Selain harga lump sum tetap, Komitmen lainnya

adalah sering dibuat oleh kontraktor dalam bentuk submittals seperti jadwal tertentu, sistem

manajemen pelaporan atau program kendali mutu. Jika biaya aktual dari proyek ini adalah

rendah, mengecilkan biaya akan mengurangi keuntungan kontraktor dengan jumlah

tersebut. melebih-lebihkan Suatu memiliki efek sebaliknya, tetapi dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya penawar rendah untuk proyek tersebut.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertulis :

Pada pekerjaan dengan bentuk Lump Sum, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan

perincian harga penawaran, karena adanya kesalahan aritmatik maka harga penawaran total

tidak boleh diubah. Perubahan dan semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi

aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, selanjutnya harga penawaran

menjadi harga kontrak/harga pekerjaan

b. Unit Price

Volume kontrak diukur ulang, harga penawaran dapat berubah tetapi harga satuan

tidak dapat berubah. Resiko akibat perubahan karena koreksi aritmatik menjadi tanggung

jawab penyedia jasa dan pengguna jasa sama-sama memikul semua resiko. Adanya opname

menimbulkan peluang kolusi. Jenis kontrak ini bersifat tetap dan pasti, berdasarkan harga

satuan pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. Sehingga pembayarannya dilakukan atas dasar

pengukuran bersama atas volume pekerjaan. Dalam kontrak harga satuan, risiko estimasi

tidak akurat dalam jumlah yang tidak pasti untuk beberapa tugas utama yang telah dihapus

dari kontraktor. Namun, beberapa kontraktor dapat mengajukan tawaran seimbang ketika

menemukan perbedaan yang besar antara estimasi dan perkiraan pemilik dari kuantitas.

Tergantung pada kepercayaan kontraktor pada perkiraan sendiri dan kecenderungan pada

risiko, seorang kontraktor bisa sedikit menaikkan harga unit pada tugas diremehkan sambil

menurunkan harga unit pada tugas-tugas lainnya. Jika kontraktor benar di dalam pengkajian,

maka dapat meningkatkan keuntungan secara substansial sejak pembayaran dilakukan pada

5

jumlah yang sebenarnya tugas, dan jika sebaliknya adalah benar, maka bisa kehilangan atas

dasar ini. Selanjutnya, pemilik mungkin mendiskualifikasi kontraktor jika tawaran tersebut

tampak sangat tidak seimbang. Sejauh bahwa meremehkan atau melebih-lebihkan

disebabkan oleh perubahan dalam jumlah kerja, kesalahan tidak akan mempengaruhi laba

kontraktor luar me-markup harga unit.

Penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertulis :

Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan

perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga

penawaran total dapat diubah, tetapi harga satuan tidak boleh diubaj. Koreksi aritmatik

hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua

resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab

sepenuhnya Penyedia Jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga terkoreksi.

Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak/harga pekerjaan. Harga

satuan juga menganut prinsip lump sum

c. Kontrak gabungan lumpsun dan harga satuan

Jenis kontrak ini, merupakan gabungan antara lumpsum dengan harga satuan.

d. Kontrak terima jadi

Jenis kontrak ini, seluruh pekerjaan diselesaikan dengan waktu tertentu sampai

kontruksi dan peralatan penunjang lainnya dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang

ditetapkan. pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu

tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi

peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai

dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

6

e. Kontrak persentase

Jenis kontrak ini, pelaksana kontrak atau pekerjaan pemborongan tersebut akan

menerima imbalan jasa berdasarkan persentase nilai pekerjaan konstruksi. kontrak

pelaksanaan jasa konsultansi bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu,

dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan prosentase

tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

f. Kontrak tahun tunggal

Jenis kontrak ini, pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran untuk satu

tahun masa anggaran negara.

g. Kontrak tahun jamak

Jenis kontrak ini, pelaksanaan pekerjaan mengikat dana anggaran untuk satu tahun

lebih masa anggaran negara dengan persetujuan pejabat pemerintah.

h. Kontrak pengadaan tunggal

Jenis kontrak ini, dilaksanakan oleh satu kontraktor untuk menyelesaikan proyek

dalam waktu tertentu.

i. Kontrak pengadaan bersama

Jenis kontrak ini, dilaksanakan oleh beberapa kontraktor untuk menyelesaikan

proyek dan waktu tertentu secara bersama berdasarkan kesepakatan.

A. Non Traditional Contracts

2.1 Design & Build / Turnkey / EPC

Perbedaan contract ini dengan jenis contract tradisional adalah Owner menyerahkan

pekerjaan design dan konstruksi kepada satu perusahaan. Owner cukup memberikan kriteria

7

hasil akhir yang diinginkan. Keterlibatan Owner dalam proyek sangat minimal karena

Kontraktor akan mengurus semuanya dari design sampai commissioning. Saat pekerjaan

selesai, Owner tinggal minta kunci untuk menghidupkan plant ( = turn key ). Istilah design

& build contracts umumnya digunakan pada proyek gedung, sedangkan istilah turnkey / EPC

contracts banyak digunakan pada proyek industri atau migas.

2.2 Fast tracking

Sering disebut phased construction, dimana pekerjaan konstruksi dimulai sebelum

design selesai 100%. Pembayaran biasanya menggunakan sistem cost plus.

Keuntungan contract jenis ini adalah waktu penyelesaian lebih singkat, kerugiannya

terutama masalah perubahan design dan biaya.

2.3 Construction Management

Dalam jenis contract ini, Owner menunjuk satu perusahaan sebagai Construction

Manager untuk mengendalikan pelaksanaan proyek. Pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan

oleh kontraktor lain yang punya perjanjian kerja langsung dengan Owner. Construction

Manager bertugas untuk memberi saran kepada Owner mengenai strategi / prosedur tender,

pemilihan kontraktor, mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan administrasi

contract.

3 . Co-operative Contracting

Co-operative contracting ( oleh kontraktor ) bertujuan untuk menggabungkan keahlian,

kemampuan finansial serta sumber daya manussia dari beberapa perusahaan kontraktor

untuk menyelesaikan suatu proyek. Ada berbagai skenario perjanjian internal antar

perusahaan kontraktor tersebut :

Biaya dan potensi keuntungan / kerugian proyek ditanggung bersama, berdasarkan pada

persentase yang disepakati ( 55%-45%, 60%-40%, dll. )

8

Pekerjaan proyek dibagi atas beberapa bagian. Tiap Kontraktor akan bertanggung jawab

terhadap pekerjaan tertentu sesuai keahliannya. Biaya dan potensi keuntungan /

kerugian dari tiap pekerjaan ditanggung oleh masing-masing kontraktor pelaksana.

Kombinasi dari dua skenario di atas, ada pekerjaan yang ditangani bersama dan ada

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kontraktor.

Bentuk co-operative contracting yang banyak dikenal adalah Joint Ventures dan

Consortium.

4. Concession Based Method

Umumnya jenis contract ini dilakukan oleh Pemerintah yang membutuhkan dukungan

pihak swasta untuk membangun proyek infrastuktur. Contoh dari contract jenis ini antara lain

Build-Operate-Transfer ( BOT ) dan Production Sharing Contracts ( PSC ). Dari uraian

di atas, bisa dilihat bahwa terdapat berbagai pilihan jenis contract. Dari yang tradisional

sampai dengan yang telah dimodifikasi. Tidak tertutup kemungkinan akan ada modifikasi

contract baru, yang dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan industri konstruksi yang terus

berkembang.

Owner akan memilih jenis contract yang paling sesuai berdasarkan pertimbangan :

biaya

kualitas

waktu, dan

kesiapan Owner untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan proyek

B. Traditional Contracts

Dalam contract tradisional, pekerjaan design dan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh

perusahaan yang berbeda. Jadi Owner mengawasi pekerjaan dari beberapa perusahaan. Ada

3 principal types yang masuk kategori ini :

9

1.1. Lump sum contracts

Dalam kontrak jenis ini, harga yang fixed disepakati untuk menyelesaikan seluruh

scope pekerjaan. Umumnya tersedia Bill of Quantities yang menjabarkan lingkup pekerjaan

yang di cover oleh harga lump sum. Juga tersedia schedule of rates untuk mengantisipasi

variation works selama pelaksanaan proyek.

1.2. Unit Rates atau Remeasurement Contracts

Dalam contract jenis ini, nilai akhir proyek dihitung berdasarkan volume pekerjaan

yang terlaksana di lapangan. Bill of Quantities menyediakan fixed unit rates dan perkiraan

quantity untuk berbagai jenis pekerjaan. Pada akhir proyek, quantity pekerjaan yang

terlaksana akan dihitung ulang / re-measured untuk menentukan nilai akhir proyek.

1.3 Cost Plus Contracts

Sering disebut sebagai fixed fee contracts, dimana Kontraktor dibayar berdasarkan

biaya aktual yang dikeluarkan ditambah dengan fixed fee, yang umumnya dinyatakan dalam

bentuk persentase terhadap actual cost.

2. Aspek Perhitungan Jasa

a. Biaya Tanpa Jasa

Misalnya pembangunan tempat ibadah, yayasan sosial dan lain-lain.

b. Biaya Ditambah Jasa

Biasanya dalam bentuk persentase tidak ada batasan yang jelas yang dapat

dikategorikan sebagai biaya. Peluang keuntungan bagi penyedia jasa Peluang rugi bagi

pengguna jasa.

10

c. Biaya Ditambah jasa pasti

Imbalan/ jasa bervariasi tergantung besarnya biaya, jumlah fee sudah ditetapkan.

Berisiko bagi pengguna jasa karena tidak ada batasan biaya yang diperlukan.

d. Cost Plus Kontrak Persentase Tetap

Untuk beberapa jenis konstruksi yang melibatkan teknologi baru atau sangat

menekan kebutuhan, pemilik kadang-kadang terpaksa menanggung semua risiko terjadinya

overruns biaya. Kontraktor akan menerima biaya pekerjaan aktual langsung ditambah

persentase tetap, dan memiliki sedikit insentif untuk mengurangi biaya pekerjaan. Lebih

lanjut, jika ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan proyek tersebut, pembayaran

lembur untuk pekerja yang umum dan selanjutnya akan meningkatkan biaya pekerjaan.

Kecuali ada alasan kuat, seperti urgensi dalam pembangunan instalasi militer, pemilik tidak

harus menggunakan jenis kontrak.

e. Kontrak Cost Plus Biaya Tetap

Di bawah ini jenis kontrak, kontraktor akan menerima biaya pekerjaan aktual

langsung ditambah biaya tetap, dan akan memiliki beberapa insentif untuk menyelesaikan

pekerjaan dengan cepat karena biaya adalah tetap terlepas dari durasi proyek. Namun,

pemilik masih menganggap risiko biaya langsung pekerjaan overrun sementara kontraktor

tersebut mungkin resiko erosi dari keuntungan bila proyek tersebut diseret di luar waktu

yang diharapkan.

f. Biaya Variabel Plus Kontrak Persentase

Untuk jenis kontrak, kontraktor setuju untuk hukuman jika biaya aktual melebihi

perkiraan biaya pekerjaan, atau hadiah jika biaya yang sebenarnya berada di bawah estimasi

biaya pekerjaan. Sebagai imbalan untuk mengambil resiko atas taksiran sendiri, kontraktor

diperbolehkan persentase variabel biaya-pekerjaan langsung untuk biaya nya. Selain itu,

durasi proyek biasanya ditentukan dan kontraktor harus mematuhi batas waktu

penyelesaian. Jenis kontrak mengalokasikan resiko yang cukup untuk Kelebihan biaya kepada

11

pemilik, tetapi juga memberikan insentif kepada kontraktor untuk mengurangi biaya

sebanyak mungkin.

g. Perkirakan Target Kontrak

Ini adalah bentuk lain dari kontrak yang menentukan hukuman atau hadiah kepada

kontraktor, tergantung pada apakah biaya yang sebenarnya lebih besar dari atau kurang dari

biaya yang diperkirakan langsung pekerjaan kontraktor. Biasanya, persentase tabungan atau

overrun untuk dibagikan oleh pemilik dan kontraktor adalah ditentukan dan durasi proyek

ditentukan dalam kontrak. Bonus atau denda mungkin akan diatur untuk tanggal

penyelesaian proyek yang berbeda.

f. Dijamin Kontrak Maximum Cost

Bila ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik, pemilik dapat memilih untuk

meminta kontraktor untuk mengambil semua risiko, baik dari segi biaya proyek aktual dan

waktu proyek. Setiap perintah perubahan kerja dari pemiliknya harus sangat kecil jika sama

sekali, karena spesifikasi kinerja yang diberikan kepada pemilik pada awal konstruksi. Pemilik

dan kontraktor sepakat untuk biaya proyek yang dijamin oleh kontraktor sebagai maksimum.

Mungkin ada atau mungkin tidak ketentuan tambahan untuk berbagi tabungan jika ada

dalam kontrak. Jenis kontrak ini sangat cocok untuk operasi turnkey.

3. Aspek Cara Pembayaran

a. Bulanan

Prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan dan dibayar setiap bulan. PP no.

29/2000 Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 2.

Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment)

Prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan

12

Kelemahan cara pembayaran ini adalah berapapun kecilnya prestasi penyedia jasa

pada suatu bulan tertentu, tetap harus dibayar. Untuk menutupi kelemahan cara

pembayaran ini sering dimodifikasi dengan mempersyaratkan jumlah pembayaran

minimum yang harus dicapai untuk setiap bulan diselarasakan dengan prestasi yang

harus dicapai sesuai jadwal

Seringkali penyedia jasa mengkompensasi kurangnya prestasi kerja dengan prestasi

bahan dengan cara menimbun bahan di lapangan. Untuk mengatasinya bisa

dipersyaratkan bahwa bahan yang ada di lapangan tidak dihitung sebagai prestasi,

kecuali pekerjaan yang betul-betul selesai/terpasang atau bisa juga barang-barang

setengah jadi

b. Prestasi

Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi/ kemajuan prestasi. Besarnya prestasi

dinyatakan dalam persentaes. PP no. 29/2000 Pasal 20 ayat (50) huruf angka 1.

Cara Pembayaran Termin atau Prestasi (Stage Payment)

Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah dicapai

sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase.

Contoh :

No. Nilai Prestasi Pekerjaan Nilai Pembayaran

1. 20% x nilai kontrak 20% x nilai kontrak




13


100% x nilai kontrak 95% x nilai kontrak

Seringkali prestasi yang diakui penyedia jasa bukan saja prestasi fisik (pekerjaan

selesai) tetapi termasuk pula prestasi bahan mentah dan setengah jadi walaupun

barang-barang tersebut sudah berada di lapangan (front end loading)

Pra Pendanaan penuh Dari Penyedia Jasa

Penyedia jasa mendanai terlebih dahulu sampai pekerjaan selesai 100 % diterima

baik oleh pengguna jasa barulh dibayar oleh penyedia jasa.

Pengguna jasa memberi jaminan kepada penyedia jasa berupa jaminan Bank

Kontrak bentuk ini nilainya lebih tinggi

PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN

1. UANG MUKA DAPAT DIBERIKAN:

A. UNTUK USAHA KECIL MAX. 30% NILAI KONTRAK;

B. UNTUK USAHA NON KECIL MAX. 20% NILAI KONTRAK.

2. PEMBAYARAN:

O ATAS DASAR PRESTASI PEKERJAAN O SISTEM SERTIFIKAT BULANAN/TERMIJN, O MEMPERHITUNGKAN ANGSURAN UANG MUKA DAN PAJAK.

c. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia jasa

Penyedia jasa mendanai terlebih dahulu sampai pekerjaan selesai 100% diterima

baik oleh pengguna jasa barulah penyedia jasa dibayar. Pengguna jasa memberi jaminan

kepada penyedia jasa berupa jaminan bank. Kontrak bentuk ini nilainya lebih tinggi.

14

MASA PEMELIHARAAN & CARA PEMBAYARAN UNTUK PEKERJAAN PEMBORONGAN

Masa Pemeliharaan

Min. 6 bulan untuk pekerjaan permanen (jika umur rencananya > 1 tahun)

Min. 3 bulan utk pekerjaan semi permanen (umur rencananya < 1 tahun)

Cara pembayaran dapat dilakukan :

Dibayar 95%, sedangkan Retensi 5% (ditahan selama masa pemeliharaan)

Dibayar 100%, tapi penyedia harus menyediakan jaminan pemeliharaan sebesar

5%

Cara pembayaran dapat dilakukan :

Dibayar 95%, sedangkan Retensi 5% (ditahan selama masa pemeliharaan)

Dibayar 100%, tapi penyedia harus menyediakan jaminan pemeliharaan sebesar

5%

KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/PEMBAYARAN.

Sanksi keterlambatan, kecuali akibat keadaan kahar

Keterlamabatan pekerjaan sanksi berupa denda 1 o/ooo per hari (Pasal 37 ayat (1)

Keterlambatan pembayaran sebesar suku bunga (Bank Indonesia) terhadap nilai tagihan yang

terlambat dibayar.

KEADAAN KAHAR.

Keadaan diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban tidak dapat dipenuhi. Akibat

kerugian dan tindakan untuk mengatasi keadaan kahar merupakan kesepakatan para pihak.

15

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

1. SETELAH PENANDATANGANAN KONTRAK, PENGGUNA & PENYEDIA B/J SEGERA MELAKUKAN

PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN MEMBUAT BA KEADAAN LAPANGAN/SERAH TERIMA

LAPANGAN.

2. PENYEDIA B/J BERHAK MENERIMA UANG MUKA.

3. PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB SELURUH PEK.

UTAMA/MENSUBKONTRAKKAN KEPADA PIHAK LAIN.

4. PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGIAN PEK. UTAMA,

KECUALI DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENYEDIA B/J SPESIALIS.

5. PELANGGARAN LARANGAN AYAT (3), DIKENAKAN SANKSI DENDA SESUAI KETENTUAN

KONTRAK.

PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN

1. UANG MUKA DAPAT DIBERIKAN:

A. UNTUK USAHA KECIL MAX. 30% NILAI KONTRAK;

B. UNTUK USAHA NON KECIL MAX. 20% NILAI KONTRAK.

2. PEMBAYARAN:

ATAS DASAR PRESTASI PEKERJAAN

SISTEM SERTIFIKAT BULANAN/TERMIJN,

MEMPERHITUNGKAN ANGSURAN UANG MUKA DAN PAJAK.

16

KONTRAK INTERNASIONAL DI BIDANG KONSTRUKSI

Perkembangan konstruksi semakin hari semakin kompleks, menyebar antar negara, dan

meliputi banyak hal dari berbagai negara

Dalam kasus di Indonesia, banyak sumber keuangan untuk pembangunan berasal dari luar

negeri

Hal ini yang mendasar diperlukan standar kontrak internasional yang harus dipakai

Dan diperlukan media komunikasi untuk menghubungkan perbedaan negara dan bahasa

Standard International Contract

Mudah untuk dipahami dan diimplementasikan

Terbukti efektif, material telah diuji secara secara resmi oleh lembaga yang diakui diberbagai

negara

Dokumen yang sah dibuat oleh lembaga yang diakui oleh berbagai negara

Hanya untuk syarat-syarat umum kontrak/ General Condition of Contracs

Beberapa manfaat adanya standar persyaratan umum kontrak :

Lebih ekonomis karena tidak perlu menyusun persyaratan kontrak baru setiap kali kontrak

baru akan diberikan.

Lebih memberikan kepastian pada waktu memasukkan penawaran serta penetapan harga

menjadi lebih mudah dan cepat.

Kontraktor Nasional yang bekerja sebagai subkontraktor dari kontraktor internasional akan

mendapatkan persyaratan yang adil dan berimbang (fair and balance).

Kontraktor Nasional akan dapat lebih memahami hak-haknya dan pengaturan pembagian

resiko yang seimbang

Kemungkinan lebih besar untuk menghindari sengketa yang tidak diinginkan di pengadilan

atau arbitrase.

SISTEM KONTRAK INTERNASIONAL

1. Syarat Kontrak Mengatur Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Pengguna/Penyeia Jasa) Secara

Lengkap, Terperiinci Mencerminkan Keadilan Dan Kesatuan Kedudukan Para Pihak

17

2. Hal-hal Khusus Dijabarkan Dalam Syarat-syarat Khusus

3. Lampiran Appendix Berisi Besarnya Jaminan Ganti Rugi, Waktu Pelaksanaan, Waktu

Penyerahan Lahan, Masa Jaminan Atas Cacat.

4. Bahasa Yang Dipakai Bahasa Inggris

5. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Oleh Badan Arbitrase

6. Dibolehkan Penyelesaian Pekerjaan Secara Bertahap

7. Penyelesaian Pkerjaan Secara Praktis/Substansial (Tidak Mutlak 100 % Selesai)

Sistem yang dipakai

FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Counsels ) untuk di negara eropa barat

JCT (Joint Contract Tribunals) untuk Inggris dan negara persemakmuran

AIA (American Institute of Architects ) untuk Amerika Serikat

SIA (Singapore Institute of Architects ) untuk Singapura

Tujuan penggunaan :

AIA Kontrak pekerjaan Sipil

FIDIC 1987 Kontrak konstruksi teknik sipil

FIDIC 1995 Kontrak pekerjaan Rancang Bangun dan Turn Key

JCT 1980/SIA 80 Kontrak pekerjaan Bangunan

AGREEMENT KONTRAK INTERNASIONAL

AIA, 9BUTIR/PASAL

FIDIC 1995, 4BUTIR/PASAL )

SIA 1980, 8 BUTIR

JCT 195, 5 BUTIR

FIDIC 1987, 4BUTIR/PASAL

18

STANDAR/SISTIM KONTRAK FIDIC 1987.

FIDIC adalah singkatan dari Federation Internationale Des Ingenieurs Counsels atau dalam

bahasa Inggris disebut International Federation of Consultant Engineers atau bila

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Federasi Internasional Konsultan Teknik.

FIDIC didirikan pada tahun 1913 oleh 3 (tiga) asosiasi nasional dari Konsultan Teknik

independen di Eropa.

Tujuan pembentukan dari federasi ini adalah untuk memajukan secara umum kepentingan-

kepentingan profesional dari anggota asosiasi dan menyebarkan informasi atau

kepentingannya kepada anggota-anggota dari kumpulan asosiasi nasional. Sekarang jumlah

keanggotaan FIDIC sudah tersebar di lebih dari 60 (enam puluh) negara di seluruh dunia,

mewakili konsultan-konsultan teknik didunia.

FIDIC mengatur seminar-seminar, konferensi-konferensi dan pertemuanpertemuan lain

untuk memelihara kepatutan dan standar profesional yang tinggi, tukar menukar pandangan

dan informasi, diskusi masalah-masalah kepentingan bersama diantara anggota asosiasi dan

perwakilan-perwakilan dari institusi keuangan internasional dan mengembangkan profesi

teknik di negara-negara berkembang.

Publikasi FIDIC termasuk laporan-laporan dari pelbagai konferensi-konferensi dan seminar-

seminar, informasi untuk para Konsultan Teknik, Pengguna Jasa Proyek dan agen-agen

pengembangan internasional, bentuk-bentuk standar prakualifikasi, dokumen-dokumen

kontrak dan perjanjian Klien/Konsultan, semuanya tersedia di Sekretariat FIDIC di Swiss.

Selain itu, perlu kiranya diketahui bahwa banyak asosiasi profesi di tanah air diantaranya

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) adalah anggota IFAWPCA (International Federation of

Asia and West Pacific Contractors Association), sedangkan IFAWPCA adalah anggota FIDIC.

Jadi seharusnya kita di Indonesia cukup mengenal FIDIC dan sepantasnya menggunakan

standar FIDIC dalam membuat kontrak sebagai acuan/rujukan. Tetapi kenyataannya

penggunaan sistim FIDIC di Indonesia masih sangat terbatas pada kontrak proyek-proyek

yang menggunakan dana pinjaman luar negeri atau kontrak-kontrak dengan

19

swasta asing.

FIDIC telah menyusun 2 (dua) versi standar/sistim Kontrak yang berbeda maksud dan

tujuannya yang pertama ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi Teknik Sipil (Works

of Civil Engineering Construction) dan yang kedua khusus untuk pekerjaan Rancang Bangun

(Design Build and Turnkey) yaitu :

CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION-FOURTH

EDITION 1987 yang

terdiri dari :

Part I : GENERAL CONDITIONS WITH FORM OF TENDER AND

AGREEMENT dan;

PART II : CONDITIONS OF PARTICULAR APPLICATION WITH

GUIDELINES FOR PREPARATION OF PART II CLAUSES.

CONDITIONS OF CONTRACT FOR DESIGN BUILD AND TURNKEY-FIRST EDITION 1995 yang

terdiri dari :

PART I : GENERAL CONDITIONS

PART II : GUIDANCE FOR THE PREPARATION OF CONDITIONS

OF PARTICULAR APPLICATION .

Untuk memudahkan rujukan kita sebut saja :

a. SYARAT-SYARAT UMUM FIDIC 1987

b. SYARAT-SYARAT KHUSUS FIDIC 1987

20

c. SYARAT-SYARAT UMUM FIDIC 1995

d. SYARAT-SYARAT KHUSUS FIDIC 1995

21

SYARAT-SYARAT UMUM FIDIC 1987.

Syarat-Syarat Umum Kontrak Sistim FIDIC ini ditujukan untuk Pekerjaan-Pekerjaan konstruksi

Teknik Sipil Bagian I : Syarat-Syarat Umum dengan bentuk Tender dan Perjanjian Edisi

1987.

Syarat-Syarat Umum ini berisi 25 uraian yang terdiri dari 72 Dari 72 Pasal yang terdapat

dalam Syarat-Syarat Umum tersebut, akan ditinjau beberapa pasal yang penting dan dapat

dipertimbangkan untuk dipakai dalam kontrak-kontrak kita dimasa mendatang yaitu :

a. Definisi dan Interpretasi (Definitions and Interpretation) :

Dalam pasal ini diberikan definisi kata-kata atau istilah yang mempunyai arti khusus seperti

tersebut dalam text :

Kata-kata/ungkapan yang diberi definisi adalah :

i. - Pengguna Jasa ii. - Kontrak

- Penyedia Jasa - Spesifikasi

- SubPenyedia Jasa - Gambar-gambar

- Direksi Pekerjaan/Pimpinan/Manager - Uraian biaya

- Wakil Direksi - Tender

- Surat Penunjukan

iii. - Tanggal mulai melaksanakan - Kontrak/Perjanjian

- Masa pelaksanaan - Lampiran Tender.

iv. - Pengetesan pada waktu penyelesaian vi. - Pekerjaan

22

- Berita Acara Serah Terima - Pekerjaan Tetap

- Pekerjaan Sementara

v. - Nilai Kontrak - Peralatan

- Uang retensi - Alat-alat Penyedia -Jasa

- Sertifikat pembayaran termyn - Bagian Pekerjaan

- Lapangan Pekerjaan

vii. - Biaya - Mata uang asing

- Hari - Tertulis

- Judul-judul bukanlah bagian dari kontrak (ayat 1.2)

- Kata-kata orang atau pihak termasuk perusahaannya (ayat 1.3)

- Kata-kata tunggal juga berlaku untuk jamak (ayat 1.4)

Dengan demikian baik Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa sepakat menggunakan

pengertian yang sama mengenai suatu kata atau ungkapan.

Hal ini sangat penting untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

b. Pelimpahan Kontrak & Sub Penyedia Jasa (Assigment & Subcontracting).

Dalam pasal ini ditetapkan bahwa Penyedia Jasa tidak berhak untuk melimpahkan

kontrak baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari

Pengguna Jasa (Pasal 3 ayat 1).

23

Demikian pula untuk penyerahan pekerjaan kepada subPenyedia Jasa beserta

pengaturan untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan di subkontrakkan tanpa memerlukan izin

tertulis dari Pengguna Jasa (Pasal 4 ayat 1).

c. Dokumen-Dokumen Kontrak (Contract Documents)

Dalam Pasal ini ditetapkan bahasa kontrak dan undang-undang yang akan diberlakukan

untuk kontrak ini.

Bila dokumen ini ditulis dalam lebih dari satu bahasa, maka bahasa kontrak yang berlaku

harus dipilih. Kedua hal tersebut ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Pasal 5

ayat 1).

Selain itu ditetapkan pula mengenai prioritas dari dokumen kontrak dalam hal terjadi

kerancuan atau kekurangan dengan urutan sebagai berikut :

Kontrak/Perjanjian

Penetapan pemenang tender

Tender

Bagian II dari Syarat-Syarat Kontrak

Bagian I dari Syarat-Syarat Kontrak

Dokumen lain yang membentuk bagian kontrak (Pasal 5 ayat 2).

d. Kewajiban-kewajiban umum (General Obligations).

Hal-hal yang diatur dalam uraian ini, beberapa yang penting adalah:

Di tetapkan bahwa kontrak/Perjanjian disiapkan dan dilengkapi oleh Pengguna Jasa

(Employer). Ini beda dengan kebiasaan kita dimana yang harus menyiapkan kontrak

adalah Penyedia Jasa (Pasal 9 ayat 1).

Di tetapkan pula mengenai pengamanan pelaksanaan (Performance Security) yang

harus diserahkan Penyedia Jasa dalam waktu sekian hari sejak menerima Surat

24

Penunjukan (Letter of Acceptance) dalam jumlah sesuai tersebut Lampiran Tender

(Appendix to Tender). Bentuk jaminan sesuai kesepakatan dan jaminan harus berlaku

sampai seluruh pekerjaan selesai dan cacat-cacat diperbaiki.

Masa berlaku Pengamanan pelaksanaan adalah sejak saat Pekerjaan dimulai sampai

Pekerjaan selesai dan seluruh cacat sudah diperbaiki. Tidak ada klaim sesudah

Sertifikat Tanggung Jawab Atas Cacat telah terbit (Pasal 10 ayat 2). Catatan : di

Indonesia biasanya hanya sampai serah terima pekerjaan pertama (Pasal 10 ayat 1).

Sebelum mengajukan klaim tentang Pengamanan pelaksanaan, Pengguna Jasa harus

memberitahu Penyedia Jasa terlebih dahulu. (Pasal 10 ayat 3).

Di tetapkan pula mengenai asuransi pekerjaan dan peralatan Penyedia Jasa dengan

nilai pertanggungan ditambah 15% untuk menutup biaya tambahan. Asuransi harus

mencakup kehilangan dan kerusakan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam bentuk

apapun yang timbul sejak pekerjaan dimulai sampai dengan serah terima pekerjaan

(Pasal 21 ayat 1).

Dalam hal-hal tertentu seperti perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, perang

saudara, sebab-sebab radiasi nuklir/radio aktif dan tekanan gelombang pesawat

terbang dengan kecepatan mendekati atau melebihi kecepatan suara, dikecualikan

dari asuransi (Pasal 21 ayat 4)

Selain itu hak paten dan royalti harus dijamin oleh Penyedia Jasa dalam pengertian

membebaskan Pengguna Jasa dari segala tuntutan pemegang paten (Pasal 28 ayat 1

dan 2).

Juga diatur dalam pasal ini keharusan Penyedia Jasa memberikan kesempatan kepada

Penyedia Jasa lain, orang yang dipekerjakan Pengguna Jasa atau orang dari pihak

Pengguna Jasa (Pasal 31 ayat1).

e. Penangguhan Pekerjaan (Suspension)

Dalam pasal ini ditetapkan ketentuan mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan atas

instruksi Direksi Pekerjaan/Pimpro untuk sementara waktu (Pasal 40 ayat 1).

25

Ditetapkan pula apabila penangguhan tersebut di sebabkan karena ketentuan kontrak,

atau perlu karena atas pemutusan kontrak oleh Penyedia Jasa, kondisi cuaca untuk

keamanan pekerjaan, maka Penyedia Jasa akan mendapat perpanjangan waktu dan

tambahan biaya (Pasal 40 ayat 2).

Bila penangguhan telah melampaui 84 hari, Penyedia Jasa boleh minta kepada Direksi

Pekerjaan agar pekerjaan dilanjutkan kecuali penangguhan tersebut karena hal-hal tersebut

sebelumnya (Pasal 40 ayat 3).

f. Pelaksanaan & Kelambatan-Kelambatan (Commencement & Delays).

Dalam pasal ini diatur mengenai cara penyerahan lahan baik sebagian- sebagian atau

seluruhnya (Pasal 42 ayat 1). Bila Penyedia Jasa terlambat menerima lahan maka Direksi akan

menetapkan perpanjangan waktu dan tambahan biaya (Pasal 42 ayat 2). Selain itu

ditetapkan pula mengenai ganti rugi atas kelambatan (liquidated damages for delay).

Selanjutnya dalam Pasal ini diatur mengenai Tanggung Jawab Penyedia Jasa atas biaya

untuk membuat jalan masuk ke lapangan, termasuk fasilitas di luar lapangan (Pasal 42 ayat

3).

Juga ditetapkan waktu penyelesaian Pekerjaan dan perpanjangannya di sertai sebab-

sebab yang memungkinkan pemberian perpanjangan waktu (Pasal 43 ayat 1, Pasal 44 ayat

1).

Disini dengan tegas dikatakan bahwa ganti rugi atas kelambatan bukanlah denda (Pasal

47 ayat 1) termasuk pengaturan mengenai pengurangan ganti rugi (Pasal 47 ayat 2).

Penyerahan pekerjaan bagian per bagian diizinkan dan penyerahan dilakukan bila pekerjaan

secara substansial telah selesai (tidak harus mutlak 100%) (Pasal 48 ayat 1, 2 dan 3).

26

g. Tanggung Jawab Atas Cacat (Defect Liability)

Istilah Masa Pemeliharaan (Maintenance Period) yang selama ini kita kenal sudah tidak

digunakan lagi dan diganti dengan Masa Tanggung Jawab Atas Cacat. Isilah ini kiranya

memang lebih tepat karena bila kita bicara mengenai pemeliharaan/perawatan, maka

berarti, pekerjaan itu terus menerus dipelihara tanpa batas akhir selama bangunan tersebut

masih berdiri.

Tentunya bukan ini yang dimaksud, tetapi tanggung jawab Penyedia Jasa atas pekerjaan-

pekerjaan yang cacat dan kurang sempurna dalam suatu periode tertentu setelah pekerjaan

selesai. Setelah kewajiban tersebut selesai, perawatan gedung/fasilitas menjadi kewajiban

Pengguna Jasa gedung tersebut.

Masa tanggung jawab inilah yang disebut Masa Tanggung Jawab atas Cacat (Defect

Liability Period).

Dalam pasal ini diberikan definisi dari Tanggung Jawab Atas Cacat dan cara menghitung

saat mulainya (Pasal 49 ayat 1). Setelah Masa Tanggung Jawab Atas Cacat, Pekerjaan

diserahkan kepada Pengguna Jasa dengan kerusakan dan keausan wajar di terima (Pasal 49

ayat 2). Biaya perbaikan cacat adalah tanggungan Penyedia Jasa sesuai kontrak (Pasal 49 ayat

3).

Dalam hal Penyedia Jasa tidak segera memperbaiki pekerjaan cacat dengan biaya sendiri

dan bila tidak dilakukan, Pengguna Jasa berhak menunjuk pihak lain (Pasal 49 ayat 4).

27

h. Perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pengurangan pengurangan

(Alternatives, Additionals and Omissions).

Disini ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan bentuk,

mutu dan jumlah pekerjaan atau bagiannya. Yang membuat perubahan adalah Direksi

Pekerjaan.

Perubahan-perubahan ini yang mengharuskan Penyedia Jasa melakukan salah satu dari hal

berikut :

menambah atau mengurangi jumlah pekerjaan dalam kontrak.

menghilangkan sesuatu pekerjaan (tetapi tidak pekerjaan yang dilaksanakan

Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa lain).

merubah karakter atau mutu atau jenis pekerjaan.

merubah ketinggian, garis, posisi dan dimensi bagian pekerjaan

melaksanakan pekerjaan tambah

merubah urut-urutan pekerjaan atau waktu pelaksanaan dari satu bagian pekerjaan

(Pasal 51 ayat 1).

Pelaksanaan perubahan pekerjaan hanya dilakukan atas dasar instruksi Direksi Pekerjaan

(Pasal 51 ayat 2).

Selanjutnya di atur pula tata cara menghitung perubahan Pekerjaan yaitu sejauh terdapat

dalam Kontrak menggunakan harga-harga tersebut. Bila tidak ada, dapatkan harga yang

disetujui antara Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa (Pasal 52 ayat 1) yang kemudian diatur

pula mengenai perubahan Pekerjaan yang melewati 15% dari nilai kontrak (Pasal 52 ayat 3).

28

i. Jumlah-jumlah perkiraan (Provisional Sums)

Disini dijelaskan apa yang dimaksud dengan pos perkiraan yaitu suatu jumlah yang

dimasukkan kedalam kontrak untuk dilaksanakan sebagai bagian pekerjaan atau untuk

pasokan barang, bahan-bahan, peralatan atau jasa atau untuk hal tidak terduga dimana

jumlahnya bisa dipakai seluruhnya atau sebagian atau tidak sama sekali sesuai instruksi

Direksi Pekerjaan (Pasal 58 ayat 1). Kemudian diatur mengenai kewenangan Direksi

Pekerjaan untuk memerintahkan pelaksanaan Pekerjaan tersebut beserta data

pendukungnya (Pasal 58 ayat 2 dan 3)

j. Perbaikan-perbaikan (Remedies)

Dalam pasal ini diatur ketentuan/hal-hal yang dikategorikan mengenai kesalahan Penyedia

Jasa seperti :

- kebangkrutan

- melanggar kontrak

- gagal melaksanakan pekerjaan

- gagal meneruskan pekerjaan dalam waktu 28 hari setelah menerima tegoran

- gagal melaksanakan instruksi Direksi Pekerjaan

- meskipun telah ada tegoran tertulis sebelumnya tetap mengabaikan kewajiban-

kewajiban kontrak.

- bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1.

maka Pengguna Jasa setelah memberikan peringatan 14 hari sebelumnya memutuskan

kontrak dan berhak menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan pekerjaan (Pasal 63

ayat 1).

Juga diatur cara penilaian pekerjaan setelah pemutusan kontrak dan cara pembayarannya

(Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 63 ayat 3).

29

j. Perbaikan-perbaikan (Remedies)

Dalam pasal ini diatur ketentuan/hal-hal yang dikategorikan mengenai

kesalahan Penyedia Jasa seperti :

- kebangkrutan

- melanggar kontrak

- gagal melaksanakan pekerjaan

- gagal meneruskan pekerjaan dalam waktu 28 hari setelah menerima tegoran

- gagal melaksanakan instruksi Direksi Pekerjaan

- meskipun telah ada tegoran tertulis sebelumnya tetap mengabaikan kewajiban-

kewajiban kontrak.

- bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1.

maka Pengguna Jasa setelah memberikan peringatan 14 hari sebelumnya memutuskan

kontrak dan berhak menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan pekerjaan (Pasal 63

ayat 1).

Juga diatur cara penilaian pekerjaan setelah pemutusan kontrak dan cara pembayarannya

(Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 63 ayat 3).

l. Pembebasan dari Pelaksanaan (Release from Performance)

Dalam pasal ini ditetapkan apabila ada kejadian diluar kendali kedua belah pihak yang

terjadi setelah penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Tender yang membuat tidak

mungkin melaksanakan kewajiban kontrak maka para pihak dibebaskan dari pelaksanaan

selanjutnya dan para pihak akan keluar dari kontrak.

30

Kemudian Penyedia Jasa akan mendapatkan pembayaran termyn seperti terjadi

pemutusan kontrak yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1).

m. Penyelesaian Perselisihan (Settlement of Disputes)

Hal-hal yang diuraikan disini yaitu :

- mengenai sengketa baik selama pelaksanaan maupun setelah selesai,ter lebih dahulu

disampaikan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Dalam waktu 84 hari Direksi

Pekerjaan akan menyampaikan keputusannya (Pasal 67.1).

- Tidak tertutup kemungkinan penyelesaian secara damai dengan ketentuan kecuali

para pihak menetapkan lain, arbitrase boleh dilakukan pada atau setelah 56 hari sejak

surat pemberitahuan akan ke arbitrase (Pasal 67 ayat 2).

- Mengenai Lembaga Arbitrase dipilih yang menggunakan aturan International

Chamber of Commerce (Pasal 67 ayat 3).

-

n. Kesalahan Pengguna Jasa (Default of Employer)

Di sini di uraikan hal-hal yang dapat di golongkan sebagai tindakan cidera janji dari

Pengguna Jasa yaitu :

- gagal membayar Penyedia Jasa dalam waktu 28 hari sejak pembayaran tersebut

seharusnya di lakukan.

- Mencampuri atau menghalangi atau menolak permintaan persetujuan suatu

Sertifikat (Berita Acara)

- Bangkrut

- Memberitahu Penyedia Jasa bahwa karena alasan ekonomi yang tidak terduga, tidak

mungkin melanjutkan kewajiban-kewajiban kontraknya

31

Bila terjadi salah satu hal tersebut di atas, Penyedia Jasa berhak memutuskan kontrak

dengan cara memberitahukan kepada Penyedia Jasa dan kontrak putus dalam waktu 14 hari

setelah pemberitahuan (Pasal 69 ayat1).

Kemudian di atur pula mengenai pemindahan semua peralatan Penyedia Jasa dari

lapangan dalam waktu 14 hari setelah kontrak di putuskan (Pasal 69 ayat 2).

Selanjutnya di atur pula kewajiban Pengguna Jasa untuk membayar Penyedia Jasa seolah-

olah kontrak putus karena resiko khusus (Pasal 65) di tambah sejumlah ganti rugi karena

pemutusan kontrak ini (Pasal 69 ayat 3).

Di atur pula hak Penyedia Jasa untuk menangguhkan Pekerjaan bila Pengguna Jasa gagal

melakukan pembayaran dalam waktu 28 hari sejak pembayaran tersebut seharusnya di

lakukan.

Di atur pula ketentuan mengenai tambahan waktu dan ganti rugi kepada Penyedia Jasa

jika penangguhan Pekerjaan menyebabkan Penyedia Jasa menderita kelambatan dan

menimbulkan biaya (Pasal 69 ayat 4).