Selasa, 21 Februari 20176 , Investor Daily, 21 Februari 2017

7Selasa, 21 Februari 2017

FREKUENSI 2.100 MHZ & 2.300 MHZ

Pemenang Lelang Ditetapkan Juni 2017

JAKARTA — Pemerintah memastikan skema penawaran frekuensi 2.100

MHz dan 2.300 MHz akan dilakukan melalui proses lelang harga pada Maret 2017, sementara penetapan pemenang

dilakukan pada Juni 2017.

Lavindalavinda@bisnis.com

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan selama ini, terjadi kepadatan akses komunikasi di lima kota besar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

Artinya, kebutuhan sejum-lah operator seluler itu disebabkan soal kapasitas, bukan jangkauan. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan penambahan spektrum dengan cara membuka tender frekuensi 2.100 MHz dan 2.300 MHz.

“Kondisi geografi s Indonesia berbeda dengan negara lain, kapasitas yang dibutuhkan juga relatif lebih unik dengan negara kepulauan,” ujarnya dalam satu seminar dengan tema Optimalisasi Spektrum Radio guna Mendukung Akselerasi Program Nawacita, Senin (20/2).

Dalam rangka itu, dia menambahkan, kementerian akan melakukan konsultasi publik terkait draf peraturan menteri skema pelaksanaan lelang pada pekan ini, dan kemungkinan proses berlangsung selama dua pekan mendatang.

Setelah melalui konsultasi publik, kementerian akan menetapkan kebijakan berupa Peraturan Menteri (Permen) yang berisi amanat seleksi pada Maret 2017. Nantinya,

akan ada tim seleksi disertai dokumen seleksi berisi persyaratan dan ketentuan periode lelang yang harus dipatuhi peserta lelang. Proses lelang akan berjalan paling tidak selama dua bulan sampai akhirnya pemenang ditetapkan pada Juni 2017.

“Kemungkinan lelang menggunakan metode e-tender untuk memudahkan, asal reliable jaringan masing-masing,” ujar Komi sio ner Badan Regulasi Teleko mu-nikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi.

Poin-poin yang akan disampaikan dalam draf antara lain, terdapat tiga blok pelelangan, yakni dua blok frekuensi 2.100 Mhz masing-masing berkapasitas 5 Mhz, dan 1 blok frekuensi 2.300 Mhz berkapasitas 15 Mhz. Peserta adalah operator dianggap membutuhkan kapasitas tambahan, yakni PT Telkomsel, PT Hutchison, PT Indosat, dan PT XL Axiata.

Metode seleksi yang ditetapkan ialah berupa lelang harga, bukan beauty contest. Menurut Ketut, hal itu sesuai dengan peraturan hulu terkait PP Menkominfo dan aturan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketut memastikan, operator yang memperoleh satu blok tak akan mendapat blok lain dalam proses lelang tersebut. Hal itu dilakukan untuk menjalankan asas pemerataan, melihat kondisi kebutuhan operator.

“Nggak bisa dilakukan beauty contest, karena kami melihat operator semuanya butuh dan tersedia hanya tiga blok, jadi harus merebut. Tak ada pemerataan kalau ada yang mendapat dua, intinya melihat kebutuhan operator juga,” jelasnya.

Adapun, harga dasar lelang frekuensi kemungkinan besar akan sesuai dengan tarif yang dibayar operator untuk pita yang sama saat ini. Misalnya spektrum 2.100 MHz berkapasitas 5 Mhz saat ini dibanderol seharga Rp250 miliar.

MINAT TELKOMSELIvan C. Permana, Vice

President Technology and System PT Telkomsel meng-klaim, pemberian lisensi penggunaan frekuensi tambahan kepada Telkomsel akan berdampak signifi kan terhadap akselarasi program pita lebar nasional.

Jika Telkomsel memperoleh lisensi frekuensi tambahan, operator itu dapat menghemat investasi kapasitas di perkotaan hingga 30% dari nilai seharusnya.

Efisiensi investasi di perkotaan terse but akan dialihkan untuk mempercepat perluasan jangkau an broad-band yang ditargetkan 54% di seluruh perdesaan pada 2022. Pada akhirnya akselerasi rencana pita lebar Indonesia akan tercapai.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Faisal Basri menyarankan Kemkominfo untuk mengalokasikan dana PNBP yang diperoleh dari sektor telekomunikasi khusus untuk mengakselerasi pemba ngunan jaringan telekomunikasi nasional, terutama bagi petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja dan mengganjal defi sit negara, bukan membebani PNBP.

“PNBP seharusnya bukan untuk mengurangi defisit, bukan memaksimalkan penerimaan negara, tapi seharusnya untuk memba-ngun backbond, karena USO

tidak cukup,” tegasnya. Rudiantara menegaskan

proses lelang 2.100 MHz dan 2.300 MHz akan dilakukan secara bersamaan dan ram pung pada pertengahan tahun ini, karena setelahnya mem butuhkan proses refarming.

“Memang akan ada tam-bahan PNBP, tapi tergantung pembayarannya kapan, bisa tahun ini atau tahun depan,” katanya.

Wakil Presiden PT Hutchi-son 3 Indonesia M. Danny Buldansyah menyampaikan, frekuensi sebaiknya diberikan kepada operator yang memang benar-benar membutuhkan. Kalau ada perusahaan yang mau membayar dengan harga mahal, namun tak memiliki urgensi terlalu besar, maka akan jadi beban untuk perusahaan itu sendiri.

“Tri saja dengan frekuensi yang segini sedikit mampu lebih dari mereka. Kok mereka yang spektrum lebih banyak tidak bisa ke arah yang sama,” tuturnya.

Rahmadi Mulyohartono, Vice President LTE PT XL Axiata menilai, selama ini pihaknya telah melakukan efi siensi sekaligus efektivitas penggunaan spektrum yang dimiliki.

TOL NGAWI—KERTOSONO

Pembebasan Lahan Dikebut

NGAWI — Peme-rintah menmpercepat pengadaan lahan proyek jalan tol Ngawi— Kertosono guna mengejar target fungs iona l pada Lebaran tahun ini.

Dari total panjang 88,35 kilometer (km), pemerintah menar-getkan jalan tol sepanjang 35 km dari Ngawi hingga Nganjuk dapat dilalui pemudik. Target itu hanya bisa terpenuhi bila pemerintah berhasil membebaskan seluruh tanah yang dibutuhkan selambat-lambatnya akhir bulan ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah-an Rakyat Basoeki Hadimoeljono menya-takan, hingga kini masih terdapat 10 bidang tanah yang belum dibebaskan di area Kab. Madiun.

Meski demikian, dia optimistis pembebasan lahan yang dibutuhkan dapat secepatnya terealisasi melalui proses konsinyasi.

“Ada lahan warga, TKD [tanah kas desa] masih dalam proses, tinggal bayar. Mudah-mudahan hari Rabu ini [besok] mau dibayar oleh dana talangan BUJT [badan usaha jalan tol] senilai Rp9 miliar, tapi masih menunggu panen seminggu baru kita masuk,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja, Senin (20/2).

Jalan tol Ngawi–Kertosono dibangun peme r in tah dan badan usaha, yakni PT Ngawi Kertosono Jaya. Pemerintah mem-bangun sepanjang 38 ,84 km seks i Wilangan—Kertosono, sedangkan PT Ngawi

Kerto sono Jaya mem-bangun 49,51 km sejak Ngawi–Wilangan.

TIGA PAKETDirektur Utama

PT Ngawi Kertosono Jaya Iwan Mudyarno menjelaskan, kon-struksi jalan tol Ngawi—Kertosono porsi badan usaha terbagi ke dalam tiga paket dengan realisasi rata-rata 55%.

Paket I sepanjang 20 km yang membentang dari Kabupaten Ngawi hingga Kabupaten Mad iun p rog re s pembebasan lahan ter catat 95,81%. Reali-sasi pengadaan lahan paket II dari Inter-change Madiun hingga Interchange Caruban sepanjang 8,45 km tercatat 90,60%. Ada-pun, untuk paket 3 sejak Ka b. Madiun hingga Kec.Wilangan, lahan yang telah bebas mencapai 97,6%.

“Di Kabupaten Madiun lahan sepan-jang 2 kilometer belum bebas. Pemerintah sedang menyiapkan tanah penggantinya.”

Dia menambahkan, PT Ngawi Kertosono Jaya juga te lah menyi apkan skema rencana fungsional arus mudik Lebaran 2017 di jalan tol ruas Ngawi—Kertosono, bila lahan di Kabupaten Madiun belum berhasil dibebaskan hingga akhir bulan ini.

Berdasarkan renca-na, pengguna jalan dapat masuk dari Kab. Ngawi dan melintasi jalan tol hingga wilayah Kedung jati, lalu ke luar menuju jalan nasional untuk menghindari jalan yang belum dibe-baskan. (Deandra Syarizka)

JALAN NASIONAL

Kerusakan di Jabar Capai 40%BANDUNG — Kerusakan jalan

nasional di sejumlah wilayah di Jawa Barat diperkirakan mencapai 40% dari total panjang jalan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat M. Guntoro mengatakan, anggaran pemerintah pusat yang tidak terlalu besar untuk merawat ruas jalan nasional membuat sejumlah titik mengalami kerusakan.

“Perbandingannya 40:60, 40% rusak, 60% dalam kea daan baik,” katanya, Senin (20/2).

Menurutnya, jalan di Jabar yang masuk kewenangan pusat mencapai 1.700 kilometer.

Guntoro menje laskan, kerusakan terjadi merata di seluruh wilayah Selatan, Tengah dan Utara Jabar. Meski kategori kerusakan bisa dipetakan berat dan sedang, dia menilai perawatan

yang tidak maksimal membuat kemantapan jalan terganggu.

“Pantura [pantai utara] itu jalan bagus, tapi lubangnya banyak dan dalam. Menteri PUPR sendiri mengetahui itu,” tuturnya.

Kendati kategori kerusakan masuk kategori sedang, lanjutnya, kondisi itu membuat arus kendaraan tidak nyaman.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Guntoro, menggelontorkan dana Rp400 miliar—Rp500 miliar untuk perawatan jalan di Jabar.

“[Jumlahnya] besar, tapi kami tidak tahu detailnya diarahkan ke mana. Kemungkinan seluruh ruas,” ujarnya.

Gubernur Jabar Ahmad Her-yawan berharap agar pe nuntasan perbaikan jalur-jalur nasional yang rusak di wila yahnya bisa

segera dilaku kan.Menurutnya, pemprov tidak bisa

terus-terusan menalangi perbaikan sementara karena APBD Jabar untuk pemeliharaan jalan terbatas.

“Ketika ada ruas kita yang diambil alih nasional, di saat bersamaan ada ratusan kilometer jalur kabupaten yang jadi kewenangan kita,” katanya.

Pemprov Jabar terus berko-ordinasi dengan pusat agar perbaikan-perbaikan jalan di daerah itu bisa segera dilakukan. Sebagai daerah lintasan utama, peningkatan kemantapan jalan di Jabar oleh pemerintah pusat sudah mendesak.

“Kita terus koordinasikan, jalan yang putus Kuningan—Maja lengka juga sudah kami koordinasikan agar perbaikannya cepat,” tuturnya. (k57)

Lahan Terminal Depok yang sebagian di antaranya ditumbuhi tanaman liar di kawasan Margonda, Depok, Jabar, Senin (20/2). Meski kerja sama Pemkot Depok dengan pihak swasta telah diteken sejak 2011 dalam bentuk bangun-guna-serah (build-operate-transfer/

BOT), tapi hingga kini rencana revitalisasi Terminal Depok yang akan dibuat menjadi terminal terpadu dengan Stasiun KA Depok Baru dengan dilengkapi kawasan komersial di areal seluas lebih kurang 2,5 hektare itu belum juga dimulai.

Pemerintah memutus kan untuk menyelesaikan masalah keku-rangan kapasitas dengan mem bu ka tender frekuensi.

Sumber: Laporan info Memo Operator, Kominfo

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

-3M15 6M15 9M15 FY15 3M16 6M16

Trafik 2015 (Terrabyte)

Trafik 2016(Terrabyte)

TSEL ISAT XL H3I BISNIS/HUSIN PARAPAT

PEMBANGUNAN BELUM DIMULAI

Antara/Andika Wahyu

I N F R A S T R U K T U R 7 Selasa, 21 Februari 2017