-'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAHTINGKAT.II MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 1998 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH _

TINGKAT II MAJALENGKA

NOt"lOR. : 13 TAHUN 1998

"fENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BANGUNANKABUPATEi'..l DAERAH TINGKAT IIMAJALENGKA

DENGAN RAHtT1AT TUHAr'4 YANG MAHA ESA'BUPATI l<EPAlA DAERAH TINGKAT I I l'1A-JAL:ENGI<:A

t4enimbang :

a.,; bahll}a d(2-ngan Pef'aturan Daef'ah KabupatenDaef'ah Tingkat II Majalengka Ncmo~.12 ~ahun1998 telahdibentuk Dinas Bangunan KabupatenDaerah Tingkat II Majalengka;

b. bahwa .•.•••••.•••.• 2

'.

hLJ •

2

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 PeraturanDaerah tepsebut pada hurup a diatas, perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Majalengka tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten DaerahTingkat II Majalengka.

r'1engi nga t :

1. Undang--undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pe-merintahan Kabupaten Dalam Lingkungan JawaBarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun195t) )

2. Undang-'undang Nomor 5 Iahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Oaerah (IN. Tahun1974 Nomor 38, TlN. Nomer 3037) ;

3. Undang-undang Nomor tiPokek-pckok Kepegawaian55, TLN Nomor 3041) ,

Tahun 1974 tentang(LN. Tahun 1974 Nomer

Nemor 11 Tahun 1974Taoun 1974 Nomor

4. Undang-undangPenga i f'an (LN.Nemer 3(46)

tentang65, TLI'>!"

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumah-an dan Permukiman (LN. Tahun 1992NOffior 23, TLNw Nomor 3469)

6. Undang-undangPena taan RuanqNomor 35(1)

Nomer 24 Tahun 1992 tentang(LN. Tahun 1992 Nomer 155, TLN

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemor14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan "7.\1: •••••• 111 •••••• 1::. •• -..J

Urusan Pemerintahan Dalam Bidang PekerjaanUmum Kepada Daerah (U'I~Tahun 1987 Nomor 25'1TlN~ Nomor 3353) ;

8~ Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 1988 tentang KeordinasiKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (IN.Tahun 1988 Nemer 10l TlN. Nemer 3373) ;

9~ Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomer 45 Tahun 1992 tentang PenyelenggaraanOtenemi Daerah dengan Titik Berat padaDaerah Tingkat II ( LN~ Tahun 1992 Nemer 77,TlN. Nomor 3487) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 1 Tahun1987 tentang Penyerahan Prasarana LingkunganUtilitas Umu.m dan Fasilitas SDsial Perumahankepada Pemerint~h Daerah 'i

Daerah Tingkat II

1 i.•. .,., .. Peraturan57/PRT/91SebagianPemerintah

MenteritentangUrusanDaerah

Pekerjaan Umum NemerPelaksanaan Penyerahan

Pe.kerjaan Umum !<epadaTingkat I dan Pemerintah

12~ KeputusanTahun 1992Daepah

Menteritentang

DalamPedoman

Negeri Nemor 39Organisasi Dinas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 84Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerahdan Pera tur'an Daerah Perubahan

1it-. Kepu tusan ~.~...... 4

4

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 85Tahun 1993 tentang Pengundangan PeraturanDaerah dan atau Keputusan Kepala DaerahLe{.Jat Tenggang l"'!a.ktu Pengesahan

Keputusan MenteriTahun 1994 tentang

Dalam Negeri NemorPedoman Organisasi

15.

TataDa.erah

Din.as Lingkup Pekerjaan

80dan

Umum

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TingkatIIMajalengka Nemor 12 Tahun 1998 tentangPembentuk-an Dinas Bangunan Kabupaten DaerahTingkat II Majalengka.

Dengan PersetujuanDe~'.ianPer{.l.3.ki lan Rakya t Daer.3.h

Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M EMU T U S K A NMenetapkan :

i"iAJ ALE!\!f3!<A TENTAt'.iG OR.GANI SAS I DANDINAS BANGUNAN KABUPATEN DAERAHt1A JA LENG!-:::A •

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINf3KAT IITATA ~~:ERJA

TING~<AT I!

BAH I

I<ETENTUAN Ui"1Ut"i

Pasal 1

Dalamdengan

Per.3-turan Daerah ini yang dimaksud

a. Daerah x:;,. •.•••.•.••.•.•••.•. :0..& __it

5

a. Daepan adalahMajalengka ,

Kabupaten Daerah Tingka t II

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenDaerah TingKat II Majalengka ~

c. Bupati KepalaDaerah Tim:tkat

Daerah adalah BupatiII 1-1a5alengka ;

Kepala

d. Din~s adalah Dinas Bangunan KabupatenTingkat II Majalengka ;

D-3.erah

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas BangunanKabupaten Daerah Tingkat II MaJalengka

C.abaog Di i1-aS

Bangunan yan,;;:;adalah Unsur Pelaksana Vinas

melaksanakan semua kegiatan dandi satu Wilayah Kecamatan atau

Wilayah Kecamatan dilingkunganMajalengka II

Pe-Tingka tDaerahKabupaten

Di na.-5f'J.f1gs ibebera.pa~Tterintah

f.

Dinas BangunanII Majalengka yang

operasional tertentuselanjutnya disebut

DinasUnit Pelaksana TeknisPelaksana Teknis padaKabupaten Daerah Tingkatmelakukan sebagian tugasDinas di lapangan danUPTD ;

adalah

h. Kelompok Jabatan Fungsional ad~lah KelompokPegawai Negeri sipil yang aiberi tugaswewenang dan hak secara penuh oleh pejabaty.:ing bert>Jenang.untuk melaksanakan. keg iatanyang sesuai dengan profesinya dalam rangkakelancaran tugas Pemerintah.

BAB II • • • ~ • • • a ~ • • • s • = • • 6

6

HAP

KEDUDUKAN~ TUBAS POKOl< DAN FUNGSI

Bagian Pertama

~<edudukan

Pasal 2

Dina"sDaerah

adalah unsur pelaksanatii bidang banqunan.

PeiTIer i ntah

(2) Dinas tiipimpin oleh seorang Kepala Dinasyang berada tit bawah dan bertanggungjawabkepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiua

Tugas Pako~:

Pa'sa 1 "7.....•

pokokdibidarig

d i tu.ga"skan

melak"sanakan

)-'-angDaera.h

tugasRuman Tangga

Dinas mempunyaisebag ian L~rL~s.anbangunan dan tugas pembantuankepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

FLlngs2

Pasal 4

dib idangfungsiona,lteknisBangunan yang menJaCl tata Dangunan perLjinan

1. Pelaksanaan

dan • • ~ • • • ~ • • • ~ • Q ~ • & • ~ 7

"I"

dan pemelihar~nkebijaksanaan Bupati

7

bangunan berdasarkant:.:~epala Daerah ;

L. Pelaksanaan teknisbangunan berdasarkanTingkat I Jawa Barat ;

fungsional dibidangGubernur Kepa 1a Da.erah

3. Penyelenggaraan pekerjaan teknis administrasiketatausahaan yang meliputi urusan umum,kepeq.a.waian dan keu.angan.

BAB IIIo R G A N I S A S I

Bag ian Per'tama

Unsur Organisasi,

Pasal

Unsu.r Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;

b. Pembantu PimpinantJsaha ;

,:ida lah StID Bagian Ta. ta

~. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTDserota i<elompok .Jabat.::.nFungsional.

Bag ian .. ~ ':I; ••••• Ii ••• a •.•• 'lI'''' 8

"

8

Bagian Keaua

Susunan Organisasi. Pasal

(i) Organisasi Dinas terdiri atas

<>.. Kepala DinashLJ • Sub Bagian Tata Usaha,

1. Urusan Umum2. Urusan Kepegawaian ~3. Urusan Keuangan •

membal>lahkan ;

....•Seksi To. ta Bangunan, memba.t'la.hkan

Se}::si Perencanaan dan Perla. ta.anBangunan

2. Sub Seksi Pelaksanaan3. Sub Seksi Pemanfaatan Bangunan.

d."Seksi Perijinan~ membawah~:an: V

1. Sub Seksir-, Sub Seksi.::...3 . Sub Seksi

Penelitian AdministrasiPenelitisn Taknis ~ VPenetapan Perijinan.

e. Seksi Pemeliharaan, membawahkan

1. Sub Seksi Pengawasan dan Pendataan ~2. Sub Seksi Penoffiorandan Registrasi3. Sub Seksi Penertiban dan Pembongkaran.

f. C.abani~ 9'

"

9

f. Cabang Dinas ;9. UPTD ;

n. Kelcmpok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimanatercantum dalam lampiran merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahinia

Bag ia.rl t:::et iga.

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf

f<epala D1nas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin~mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalammelaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerahdi bidang bangunan serta tugas pembantuan yangd i tugaskan kepada Pemerinta.h Daerah.

Paragra.f 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

pokokmelaksanakan pengelolaan urusan umum~ urusankepegawaian dan urusan keuangan.

(1) S0b Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

"

, -SeD-3.gal-(2) Untuk menyelengyarakan tugas pokok

mana dimaksud pada ayat (1) PasalBaqian Tata Usaha mempunyai fungsi ini~ SLtb

ur'usan

a "" Pela~:sana"anperle.ngkapan

b ~ F~elaksanaan

pengelolaan urusan umum

perH~el:::Jlaan

dan

kepegat1laianc. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

(3) Bagian Tata Usaha membawahkan

.3.. UrLi-:;.3.f1 fJmum ;b. Urusan Kepegawaian~. Upusan Keuangan,

Pasal 9

rr:..\ffiah

Stira tpokok(1) Urusan Umum mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan, urusanmenyurat, keapsipan~ penggandaan,tangga, administrasi per-jalanan dinas, ~perlengkapan, pemeliharaan kantor' daninventarisasi serta menyusun programkegiatan dina-:;.

pokokPas.3.1(' .1. ',-

tLtgasmen~lelen9ga. rakansebagaimana dimaksud pada ayatlul, Urusan Umum mempunyai fungsi

{2} Untuk

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, peng-gandaan~ kearsipan, kerumahtanggaan danadministrasi perjalanan dinas ,

b. Pelaksanaan urusan perlengkapan,pemeliharaan Kantor dan inventa~isasi ,

Pel.aksanaan

"

11

c. Pelaksanaan penyusunan programdinas dan pelaporan.

kegiatan

Pasa 1 .

(li Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok me-laksanakan pengelolaan administrasi kepega-~,aian~ ketatalaksanaan dan perpustakaan.Untuk menyelenggarakan tugas pokoksebaga imana d imaksud pacta aya t {1:' Pasa 1ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi

penyusunan rencanadan pengembangan

danpedoman

bahandisiplin

a. Penyiapanmutasi~pegai,!Ja. ian "

b. Penyiapan bahan penyusunanketatalaksanaan :

~. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi danperpustakaan serta hubungan masyarakat.

Pasa 1 11

(ii Urusan Keuangan mempunyaimelaksanakan pengelolaankeuangan",

tuga s pQ~::okadministrasi

(2) Unttik menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pacta ayat (Iiini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi

pokokPasal

a. Penyiapan bahan penyusunan rencanaanggaran dinas i

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasikeuang.an.

Paragraf 3 • s • • • • w ~ • w ~

"

12 -

Paragra f

Seksi Tata

Pasal

Banqunani?'---

(1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pekeI,-:melaksanakan penyuSltnan perencanaan ~danpenataan ban9unan~ petunjuK teknispelaksanaan dan pemanfaatan bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugassebagalmana dimaksud pada. ayatini~ Seksi Tata Bangunan mempunyai

pokck(1) P.3.salfungsi

a. Pelaksanaan dan penyusunan perencanaandan penataan bangunan, petunjuk teknisserta bangunan pendukung

b. Pelaksanaanteknispembangunanpendukung ~

dan penyusunan petunjukpemanfaatan pengendalianbangunan gedung dan bangunan

Cs Pelaksanaan dan penyusunan petunjukteknis pem~nfaatan dan pengurusanbangunan gedung negara~

(3) .Seksi Tata Bangunan, membawahkan :

Bangunan ;Sub Seksi PelaksanaanSub Sekst Pemanfaatan BangUt,an.

a. Sub

b.

Seksi Perencanaan dan

Pasa I 13 • • • • • • & • • ~ • • • • 13

"

- 13 -

Pasa 1 13

(1) Sub Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunanmempunyai tugas pokak ~empersiapkan bahanpenyusunan petunjuk teknis perencanaan danbantuan teknis penataan bangunan geoungserta bangunan pendukung.

(2) Untuk menyelenggara~an tugas pokoksebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasalini~ Sub Seksi Perencanaan dan penataanBangunan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulanperencanaan

dan pengolahan datateknis penataan bangunan ;

pokokPasal

fungsi

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjukteknis perencanaan dan bantuan teknispembangunan bangunan gedung sertabangunan pendukung.

Pasa 1 14

(1) Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas pokokmempersiapkan bahan penyusunan petunjukteknis dan pengawasan dan pengenda.lianpembangunan bangunan gedung serta bangunanpendukfJ ..ng ..

Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada a:;.-'at(1)ini, Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai

=- Pengumpulan dan pengolahanpembangunan bangunan gedungbangunan pendukung ,

o. Penyiapan

dataserta

14

- 14 -

b& Panyiapan bahan penyusunan petunjukteknis pengawasan dan pengendalianpembangunan bangunan gadung sertabangunan pendukung.

,..\ L }

Pas.3.1 15

Sub Seksi Pemanfaata.n Bangunantugas pokek mempersiapkan bahanpetunjuk teknis pemanfaatan danbangunan geoung negara.

fnempL(njl.3. ipenyusunanpengurusan

sebagaimana dimaksud pada -3.)/atini, Sub Seksi Pemanfaatanmempunyai fungsi :

{21 fJntLtk menyelenggarakan tugas pakek(1) Pasa 1

Bangunan

a. Pengumpulan dan pengolahan datagedurt!~ nega ra

bangunan

b. Penyiapan bahan oenvusunan petunjukteknis pemanfaatan dan pengurusanbangunan gedung negara.

Parag,.af 4

Seksi Perijinan Bangunan

Pas.al 16

Seksipakekteknisserta

Perijinan Bangunan mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan petunjukpenelitian administrasi dan teknis

penetapan perijinan bangunan.

• • • a _ • • ~ • • ~ • • ~ • •

(2)

15

Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pacta ayatini, Seksi Perijinan BangunanfUfif;f.si

pokok(i ~ Pasa 1metTipt.tn}'a i

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjukteknis kegiatan penelitian administrasipermohonan pe~ijinan ;

o. Pelaksanaan danteknis kegiatan

penyusu.nanp,~ne1. i t ian

petu.njukteknis

permohanan p2rij~nan ;

c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjukteknis kegiatan penetapan perijinan.

{3j Saksi Perijinan Bangunan, membal.1la'hkan::

b.Sub Seksi Penelitian AdministrasiSub Saksi Penelitian TeknisSub Beksi Penetapan Perijinan.

Pasal 17

{lj Sub Baksi Penelitian Administrasi mempunyaitugas pekok mempersiapkan bahan petunjukteknis penal itian administrasi permohananpe f' i j i na n •

(2)Untuk menyelenggarakan tug&S pekoksebagaimana dimaks~d pacta ayat (1) Pasalini, Sub Seksi Penelitian Administrasimempunyai fungsi :

a. Pengumpulanpersyaf'atanperijinan

dan pengolahan dataadministrasi permohonan

b. P.en~fiapan 16

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjukteknis penelitian administrasi permohonanperi jinan.

Pasa 1 18

(1) Stlb S,eksi Pens-litian Teknis mei-npun).rai tugaspokok mempersiapkan bahan petunjuk teknispenelitian kelengkapan permchonan perijinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pckoksebagaimana olmaksud pada ayat (1) Pasalini, Sub Seksi Penelitian Teknis mempunyaifungsi :

a~ Pengumpulan dan pengolahan datapersyaratan teknis permohonan perijinan ,

.b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjukteknis penelitian kelengkapan teknis per-mohonan perijinan bangunan.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Penetapan Perijinan memounyaitugas pakok mempersiapkan bahan penyusunanpetunjuk teknis kegiatan penetapan ijinpembangunan bangunan.

(2) Untuk fHeny-e 1engg,a ra. kan tugas pokoksebagaimana dimaksud pacta ayat (i) Pasalini, Sub Seksi Penetapan Perijinan mempunyaifungsi :

permohonan perijinana. Pengumpulan dan pengolahan data

b. Penyiapan 17

- 17 -

pembangunan.

b. Penyiapante~:f1is

b.3.hankegiatan

penjl~_~.5tJ.f1an

penetapanpetun uk

i in

Paragraf 5

Seksi Pengawasan dan Pengendalian ~

Pasa 1 2r)

(1) Seksi Pengawasa~ dan Pengendalian mempunyaitugas pokok melaksanakan penyusunan petunjukteknis pen9a~'iasandan penda taan, penomarandan registrasi, p2nertiban dan pembongkaran~

Untuk menyelenggarakan tugas pokaksebagaimana dimaksud pacta ayat (1) Pasalini, Seksi Pengawasan Pengendalian mempunyaifLtngsi

a. Pel.::tksanaan dan penyusunanteknis kegiatan pendataan danpelaksanaan pembangunanPelaksanaan dan penyusunanteknis kegiatan penomoran danbangunan ;

petunjukpenqalAlasa.n

pet!..1!'1,jukregistrasi

c. Pelaks~naan dan penyusunan petunjukteknis penertiban dan pembongkaran.

mefnbat1:ahi-::an =-

(3) Seksi Pengat>l.asan dan Pengenda 1ian,

0.. Sub Seksib. Sub Seksi<-.

Pengawasan dan Pendataan ;Penomoran dan Registrasi ;Penertiban dan Pembongkaran.

Pasal 21 • - & S • n _ W ~ ~ • • ~ • ~ = ~ 18

"

18 -

Pasal 21

mempunyaipetunjuk

peng.:V..liasan

Sub Seksi Pengawasan dan PendataantUgdS pokok mempersiapkan bahanteknis kegiatan pendataan danpelaksanaan pembangunan~

{ '-"A!...i Untuk menyelenggapakan tugas pakoksebagaimana dimaksud pada ayat (i) Pasalini, Sub Seksi Pengawasan dan Pendataanmempunyai fungsi :

a. Pengumpulan danpembangunan bangunan

pengolahan data

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjukteknis kegiatan pendataan dan pengawasanpembangunan bangunan~

Sub Seksi Penomoran Registrasitugas pokok mempersiapkan bahanpetunjuk teknis penomoran danyang selesai di bangun.

mempunyaipenYLtSunanf'eQistrasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokcksebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasaltni, Sub Baksi Penomaran Registrasimempunyai fungsi ;

a. Pengumpulan dan pengolahan datayang telah dibangun ,

ba.ngunan

b. Penyiapan bahan penyusunanteknis k~giatan penomcran danba f1qL~rla n".

petun.jukregistrasi

Pasal ". ....~... " .... 19

pokokPasal

19 -

Pasal

Sub oeKsi Penertiban dan Pembcngkaranmempunyaitugas pokok mempersiapkan bahanpenyusunan petunjuk teknis kegiatanpenertiban dan pem-bongkaran bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pacta ayat (i)ini~ Sub Beksi Pener-tiban dan Pembongkaranmempunyai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan data perijinanbangunan ~

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjukteknis kegiatan penertiban danpembongkaran bangunan.

Para.gra.f 6

Caba.ng Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja .CabangDinas serta pengaturan lebih la.njut akanditetapkan dengan peraturan perundang-undangantersendiri setelah mendapat persetujuan MenteriDa lam Negeri.

Paragraf •• ~ s •••••• ~ ~ .-.

2t)

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan~ Organisasi dan Tata Kerja UPTDserta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkandeng.:':.npera turao perundang'-undangan tersend i pisetelah memenuhi kriteria yang ditetapkan DlehMenteri Dalam Negeri~

Paragr-af 8

KelDmpok Jabatan Fungsionalo '.• as.;ll 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugaspokok melaksanakan sabagian kegiatan dinassecara profesional sesuai dengan kebutuhan~

(2) Kelompok Jabatan Fungsianal sebagaimana di-maksud pacta ayat (1) Pasal ini~ dalammelaksanakan tugas pokoknya ber-tanggung-jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pactaPasal 26~ terdiri atas sejumlah tenaga,dalam jenjang jabatan fungsional yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuaidengan bidang keahlian"ya~

(2) Setiap .~&._ .••• ~ 21

- 21 -

(2) Setiap kelompok terseDut paca ayat (1) Pasalini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsionalsenior yang ditunjuk diantara tenagafungsional yang ada di lingkungan dinas~

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat(1) pasal in1 ditentukan sifat, janis,kebutuhan dan bahan kerja~

:.,"ang her lakLt ..

Janistersebutsasuai

dan JenJaf19pada ayat (1)

dengan pera tl.lran

jabatan fungsionalPasal ini diaturperundang-undangan

BABTATA

Bagian

U m

Pasal

IV

~(ERJA

Pertama

u m

Hal-hal yang menjadimerupakan satu kesatuantidak dapat dipisahkan.

tugas pokokya ng sa tu.sarna

dinaslain

(2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai Pelaks~naPsmsrintah Daerah dibidang bangunan,kegiatan operas.ionalnya diselenggai"'akan olehSaksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut oictangtugas masing-masing.

(3) t~:epa.la z ••• • • w • • • • ~

22

(3) Kepala Dinas baik Teknis Operasional maupunTeknis Administratif berada dibawahdan ber-tanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerahdan dalam melaksanakan tugas pokoknyamenye1ensgarakan hubungan fungsional denganinstansi lain yang berkaitan denganfi.lngs i f1).ra.

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi D1lingKungan Dinas, dalam melaksanakantugasnya wajib menetapkan prinsipkoordinasi, integrasi, sin-kronisasi cansimp 1if i ka 5 i .

(5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan dinas~ wajib memimpin danmemberikan bimbingan serta petunjukpelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pel a p 0 ran

Pasal 29

(1) Kepala Dinas waJlb memberikan laporantentang pelaksanaan tugas pokaknya secarateratur! jelas serta tepat paaa waktunyakepada Bupati Kepala Daerah.

ber.tang9u.n9jai.'-I.abserta

didan

Organisasimengik=-~ti

m.a.s ing-mas ini~

Satuan\-la j ibda.f1

Setiap Pimpinanlingkungan dlnasmematuhi petunjukkepada atasannyamemberikan laporan tepat pada waktuny.a.

(3) Setiap ~~= •• a= 111\ ••• IC • '" •• •• .:: _ .c..~

"

Setiap laporan yang diterima olen PimpinanSatuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah.dan dipergunakan sebagai bahan pertimbanganlebih lanjut dan untuk memberikan petunjukkepada bal.tlahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis leporanpen~t-3.iTfpai .3. nn':l'a 1 be rpe)jama n ~~:epa.daPerundang-undangan yang berlaku.

Gan caraPeraturan

Bagian Ketiga

Ha 1 v1el.llak iIi

Pasal

Dalam( 1 -.,•. r hal Kepala Di~as berhalangan, '(epalaDinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian TataUsaha.

Sub Bagian Tata Usah~KepalaDinas dapatberdasarkan senioritas

Dalam hal Kepalaberhalangan, makamenun.juk Kepala Seksidan kepangkatannya.

BAS V

i< E p E G A ~;,) A I A hi•...:

Pasa 1 31

Kepala Cinas diangkat dan diberhentikan olehBupati Kepala Daerah, setelah mendapatpersetujuan Gubernur Kepala Daerah TingkatI J a;'1o. Ba r-a t .

(2) !<epala• S a # • • • ~ 2 • • 24.

••

24

(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung-jawab dalam mempersiapkan bahan rancangankebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidangkepagas..</aian.

(3) Pejabat-pejabat dilinakunoan dinas diangkatdan diberhentikan olen Pejabat yangberwenang sesuai dengan Pera~uranPerundangan-undangan yang berlaku.

BAt::

PEi'''iBI

Pasal

VI

A'i'AAN

PembiayaanPendapatanTinQkat IIyang'san.

Dinas berasal dart Angqarandan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Majalengka dan penerimaan sumber lain

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Hal-hal yang belufficukup diatur dalam PeraturanDaerah ini~ sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejah tanggald iundangkan o.

•

Agar setiap orang dapat mengetahuinyamemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkar. di MajalengkaPacta tanggal 23 Peoruari 1998

DENAN PER~JAK!LAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN DAERAH TI1'4fiKATII

" A J ALE 1'48 K AK e t u a

BUPATI KEPAlA DAERAH TIr~3KAT IIi1AJALENGKA

Cap. Cap.

Drs. H. ADAM HIDAYAT; SH

disahkan oleh SubernurI Jawa Bar-at dengan Sur-at

188~342/SKs835-Huk/19981998.

Drs. H. 11. KOSASIH SUSIANTO

Peratu~an Daerah iniKepala Daerah TingkatKeputusannya Nemortanggal 23 Juni Tahun

Diundaogkan dalamDaerah Tingkat IITahun 1998 Seri D.

Lembaran DaerahMajalengka tanggal i<abupaten

Nemer 6

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMI~Pembina Tk. INIP. 010 054 1.07

STRUKTUR OR8ANISASI DINAS BANGUNAN\(@yPAJ1N DB~RAHjJ~G~.BLLLM;~~U:N~KA

LAMF IRAN PERATURAN DAERAH KABU?ATEN DAER.AHJIN~~B.T II t'lAJ~.LEN~K~,o- • _Nomor 13 Tahun 1998fanggal 23 Peoruari 1998Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA

DlNAS BANGUNAN KABUPATENDAERAtuli'!~(IT II !:t~eLENG~A"

KEPALA DINAS !,,,

.. ~--" ...~~_.._---~ -_.,

Cjg:~FABIANW'..IU

TATA USAHA

IURUSAN i URUSAN UHUSAN 1,

Ui1Ut~i i KEPE8A~!AIAN KEUANGAN !

I". ''''T I:'

KELOt1POK JAB/nAN ~ SEKSi C:t'ilCi " SEKSI i'.it..i".~J. ,FUNBSI0NAL TATA BAN!3UNAN PER I.JlNAN BANGUNAN PE'iELIHARAAN

I It I+.ez.

SUB SEKSI PEREN- SUB SEKSI rENE- , SUB SEKSII

CANAAN DAN PE- - UTlAN ADl'iINIS- ! PENG!'MASAN DAN i \JNATAAN BANGUNArJ TRASI I PENDATAAN ;i

- -- -

SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKS'I ,~ PELAKSANAHN I- PENEL I T IA~J , - PENOf10RAN DAN !

1,

TEKNI8 ; REGISTRASI i

-- CO- -- ..

SUB SEKSI SUB SEKSI ; SUB SEKSI ,!

- PEI1f:MFAATAN - PENETAPAN I - PENERT IBAN DAN ,, I t

I 'BANBUNAN PEHIJiNAN PEMBON8KARAN I, t

- .- __ M - =-

r 1I CABANG UlNAS , iJ P T D \iI

DE1~ANPER~JAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP;!\TErJDAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

h"tu<il

Cap,. t.t.a

Drs. H& n. KOSASIH SUSIANTO

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

DrSt H: SOFYAN SAFARI HAMIM~

Pembina TK.!NIP. 010 054 107

RUrAlI KEPAlA DAERAH TINGKA1 11