ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA BANDARLAMPUNG No: 03/G/2013/PTUN-BLBudi Mulyono, Syamsir Syamsu, Marlia Eka PutriHukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas lampungJl Prof. Soemantri Bojonegoro No.1 Gedung meneng Bandar Lampung 35145Email: bunq.budi@gmail.comABSTRAK7 January 2013, Bupati Pesawaran mengeluarkan SK No: 821.22/06/IV/03/2013 yang isinya pemberhentian sementara Sekkab Pesawaran atas nama Kesuma Dewangsa. SK ini di keluarkan secara sepihak oleh Bupati Pesawaran tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Gubernur Lampung. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Wali Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa SK Bupati Pesawaran cacat yuridis (cacat wewenang). Berpedoman dari pasal tersebut di atas akhirnya Kesuma Dewangsa yang merasa di rugikan dari di keluarkannya SK oleh Bupati berinisiatif mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah di ajukannya gugatan dan melalui proses pemeriksaan admnistrasi di sidangkanlah perkara tersebut.PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung, mengeluarkan KeputusanNo: 821.22/06/IV/03/2013 tentang Gugatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesawaran Kesuma Dewangsa terhadap Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra ditolak.Putusan PTUN Bandar Lampung ini artinya menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra No: 821.22/06/IV/03/2013 tentang pemberhentian sementara Sekkab Pesawaran atas nama Kusuma Dewangsa. Putusan sidang No: 03/G/2013/PTUN-BL menyatakan telah menolak gugatan penggugat dan menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : a)Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut? b) Bagaimana eksekusi terhadap putusan perkara No:3/G/2013/PTUN-BL tersebut?Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekonstruksi data (reconstruction) dan sistematisasi data (systematizing). Analisis data menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimatkalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang pendalamannya dilengkapi dengan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka : a) Dasar pertimbangan Hakim adalah Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak terima dan gugatan gugur. b) Eksekusinya dilakukan dengan Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tegas menyatakan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan. Istimewanya, Presiden selaku kepala pemerintahan dimungkinkan campur tangan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. kata kunci : putusan, dasar pertimbangan dan eksekusiABSTRACT7 January 2013, the Regents Pesawaran issued Decree No: 821.22/06/IV/03/2013 the contents of suspension Sekkab Pesawaran on behalf Kesuma Dewangsa . The decree issued by the Regent Pesawaran unilaterally without first communicating with the Governor of Lampung . While in accordance with the provisions of Article 122 paragraph ( 3 ) of Law no. 32 of 2004 on local government " Secretary of areas referred to in paragraph ( 1 ) of the District / City and appointed by the Governor upon the recommendation of the Regent / Mayor in accordance with applicable regulations . Of these provisions is clear that SK RegentPesawaran juridical defects ( defects of authority ) . Guided by the foregoing article Kusuma Dewangsa finally feel disadvantaged by the decree of the Regent in keluarkannya initiative Lawsuit filed to the Administrative Court . Once in ajukannya lawsuit and through the process of Administrative examination in the case sidangkanlah .Pengadilan Tata (PTUN ) Videos that examine, decide and resolve disputes State Administration on the first level , with regular events , which took place at the Courthouse Administrative Prince Bandar Lampung on the road Emir M. Noer No. 27 Bandar Lampung , mengeluarkanKeputusanNo : 821.22/06/IV/03/2013 about Lawsuit District Secretary ( Sekkab ) Pesawaran Kusuma Dewangsa against Regent Pesawaran Aries opposing such ditolak. Putusan Password Darma Putra Bandar Lampung Regent Decree reinforces this means Pesawaran Aries Password Darma Putra No: 821.22/06/IV/03/2013 about layoffs Sekkab Pesawaran on behalf of Kusuma Dewangsa . No verdict : 03/G/2013/PTUN-BL states have rejected the plaintiffs claim and strengthen Regent Decree Pesawaran Aries Password Darma Putra and punish plaintiffs to pay court costs . Based on the description that has been stated above, which are at issue in this study are : a) How does the consideration of the judges in deciding cases ? b ) How does the execution of the court decision No: 3/G/2013/PTUN-BL these ?Approach to the problem which is used in this research is the data empiris. Sumber juridical legal research using primary data and secondary data . Data collection methods used are literature studies and field studies . Data processing is done through the stages of examination of the data ( editing ) , tagging the data ( coding ) , the data reconstruction ( reconstruction ) and systematization of data ( systematizing ) . Analysis of data using qualitative analysis , meaning that the data has been processed outlining in detail in the form of sentences ( descriptive ) . Qualitative analysis starts from the analysis of empirical jurisdiction , that his approach comes with a comparative analysis using primary legal materials .Based on the research and discussion that is done then : a) Basic considerations judge is Article 97 paragraph ( 7 ) of Law No. 5 of 1986 Jo Law No. 9 of 2004 on the State Administrative Court , the decision of the State Administrative Court can be a lawsuit denied , a lawsuit is granted , the lawsuit does not accept and fall lawsuit . b ) Execution Execution decision made by the Administrative Court expressly stated in the execution of the decision of the Administrative Court was not possible to use forceful measures with security forces .22Budi MulyonoUniversitas Lampung

21Budi MulyonoUniversitas Lampung

Special, made possible the President as head of government interference in the implementation of the decision of the Administrative Court .

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar BelakangSalah satu ciri Negara hukum modern adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu terjadi interaksi hubungan antara pejabat Negara dan masyarakat. Hubungan interaksi tersebut kebanyakan biasanya terjadi karena adanya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pejabat administrasi negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dengan masyarakat, sering terjadi benturan kepentingan yang melibatkan kedua pihak. Benturan kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat negara.Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986, yaitu:Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :a. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugatitubertentangandenganperaturan perundang-undangan yang berlaku;b. BadanatauPejabat TataUsahaNegara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;c. BadanatauPejabat TataUsahaNegara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurang hak-hak warganegara. Setiap keputusan Badan/pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan prinsip Negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.Perlindungan terhadap hak-hak warga Negara merupakan salah satu pilar utama Negara hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga Negara adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bagi setiap orang yang merasa kepentinganya dirugikan oleh adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang member keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Setiap warga Negara berhak mengajukan gugatan terhadap keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut merugikan kepentingan orang yang bersangkutan. Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dianggap masih belum secara signifikan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004, member perubahan bagi kemajuan hukum yang melindungi kepentingan individu sebagai warga negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 5 Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, individual dan Final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata.Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung, mengeluarkanKeputusan No:821.22/06/IV/03/2013 tentang Gugatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesawaran Kesuma Dewangsa terhadap Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra ditolak. Majelis PTUN menilai pemberhentian yang dilakukan Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra kepada Kesuma Dewangsa merupakan pemberhentian sementara, bukan bersifat definitif. Kesimpulan majelis hakim ini diberikan setelah siding berjalan hampir dua bulan dan telah melewati proses pemeriksaan administrasi.Putusan PTUN Bandar Lampung ini artinya menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra No: 821.22/06/IV/03/2013tentangpemberhentian sementara Sekkab Pesawaran atas nama Kusuma Dewangsa. Putusan sidang No: 03/G/2013/PTUN-BL menyatakan telah menolak gugatan penggugat dan menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. PTUN Bandar lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara Ir. Kesuma Dewangsa, M.M. sebagai penggugat dan Bupati Pesawaran sebagai tergugat. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2013/PTUN-BL, dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut bahwa penggugat diangkat dalam jabatannya sebagai Sekretraris Daerah (Sekda) kabupaten Pesawaran dengan pangkat golongan Pembina Utama Muda (IV/c) 01-10-2005 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/473/II.09/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran dan bahwa selama menjabat sebagaiSekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi obyek Sengketa adalah Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 821.22/06/IV.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris daerah Kabupaten Pesawaran atas nama : Ir. Kesuma Dewangsa, M.M.Sehubungan dengan upaya menemukan atau mencari hukumnya, tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang dicarikan hukumnya. Kegiatan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan.Guna mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, peristiwa konkret itu harus diarahkan kepada undang- undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit (Mertokosumu, 1988: 60).[footnoteRef:1] Diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam pembuatan putusan di PTUN, mengingat asas setiap putusan PTUN mempunyai kekuatan mengikat ergeomnes, sesuai dengan karakter hukum publik sengketa tata usaha negara. [1: Mertokosumu, sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata. Liberty. Yogyakarta. hlm.60]

Prinsip penting yang harus diperhatikan mengenai prosedur putusan pengadilan adalah putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 108 ayat 1). Sanksi terhadap tidak dipenuhinya prinsip tersebut, putusan Pengadilan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 108 ayat 3). Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.II. METODE PENELITIAN2.1 Pendekatan MasalahPendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan (Abdulkadir Muhammad, 2002, hlm: 113).[footnoteRef:2] Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya atau hubungannya dengan pembahasan yang sedang dibahas dan yuridis empiris. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: [2: Muhammad, Abdulkadir. 2002. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.]

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi rumusan masalah;2. Mengidentifikasidanmenginventarisir ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian pokok bahasan;3. Mengkaji secara komperhensif analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian pokok bahasan;4. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsi secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian.2.2 Data dan Sumber DataDalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder, yang bersumber dari :1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung.2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :a. Bahan hukum primer yaitu antara lain melalui Kitab Undang- Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan.c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, majalah, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.2.3 Prosedur Pengumpulan DataBerdasarkan jenis data diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :1. Studi PustakaYaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan cara membaca, menyadur, mencatat, dan mengutip literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.2. Studi LapanganGuna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, studi lapang yaitu dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi) dan melakukan wawancara dengan Hakim Ketua Andi MaderumpuS.H.,M.H. dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun teknik wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang kemudian dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung di lokasi penelitian.2.4 Prosedur Pengolahan DataSetelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti.III. HASILDANPEMBAHASAN3.1 Gambaran Umum Peradilan Tata Usaha Negara Bandar LampungBadan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian Peradilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang Perorangan/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan oleh Hakim yang khusus diangkat untuk itu. Dalam Peradilan itu dilakukan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, penyelenggaraan Peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (khusus penyelesaian sengketa melalui banding administratif) sebagai Peradilan tingkat Banding serta Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertingginya.Dari Standard Operating Procedures ini diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang dapat memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.Dalam rangka usaha berkelanjutan meningkatkan kemampuan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara, dengan tugas pokok menyelenggarakan Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dengan adanya Standard Operating Procedures , diharapkan dapat memberi dampak sebagai berikut :1. Memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan atas pelayanan pengadilan ;2. Peningkatan disiplin aparat pengadilan dan kinerja pengadilan ;3. Memberikan kesan bahwa pengadilan adalah milik bersama ;4. Peningkatan kesejahteraan aparat pengadilan.Gambaran Umum Putusan Perkara No : 3/G/2013/PTUN-BL.Putusan Perkara No : 3/G/2013/PTUN-BL berdasarkan salinan resmi putusan pada tanggal 2 April 2013 perkara gugatan antara Penggungat Ir. Kesuma Dewangsa M.M dan Lawan tergugat Bupati Kabupaten Pesawaran. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara Ir. Kesuma Dewangsa, M.M, sebagai penggugat dan Bupati Kabupaten Pesawaran sebagai tergugat. Menimbang bahwa penggugatdalam surat gugatannya tertanggal & Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2013/PTUN-BL. Obyek Sengketa adalah Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 821.22/06/IV.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten pesawaran atas nama :Ir. KesumaDewangsa, M.M.Karena syarat formal gugatan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), maka oleh karena itu tentang materi pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.Sesuai ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.Mengingat Pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain.3.2 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkaraAdapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara :1. Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa :Gugatan ditolak, Gugatan dikabulkan, Gugatan tidak terima danGugatan gugur. Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan Upaya Paksa melainkan hanya putusan yang memenuhi syarat saja, antara lain :2. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan, yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata dalil-dalil dari posita gugatan Penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil dan telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan Penggugat;3. Putusan bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang sifaynya memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti :a. Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah.b. Kewajiban menertibkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.c. Kewajiban mencabut dan menertibkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.d. Kewajiban membayar ganti rugi.e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht Van Gewijsde), yaitu putusan pengadilan yangtidak dapat diterapkan upaya hukum lagiterhadap putusan tersebut.Putusan:a. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.b. Setelah kedua pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.c. Putusan dalam musyawarah majelis diusahakan untuk memperoleh hasil mufakat, kecuali apabila hal itu setelah di upayakan dengan sungguh- sungguh tidak tercapai, maka berlaku aturan sebagai berikut:a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.b. Apabila ketentuan (a) tersebut juga tidak dihasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya.c. Apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir, diletakan pada hakimKetua Majelis yang menentukan.d. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.d. Putusan pengadilan dapat berupa:a. Menolak gugatan, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak terbukti.b. Gugatan dikabulkan, berarti dalam pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa KTUN yang disengketakan melanggar Peraturan perundang- undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.c. Gugatan tidak dapat diterima, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yang berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini penggugat dapat memasukan gugatan baru.d. Gugatan dinyatakan gugur, apabila penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan meskipun telah di panggil secara patut tanpa alasan yang jelas.e. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.f. Kewajiban diatas berupa:a. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; ataub. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkanc. Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atauPenerbitkanKTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (KTUN Fiktif negatif).g. Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi.h. Dalam hal putusan Pengadilan menyangkut sengketa kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dapat pula disertai pemberian rehabilitasi (pemulihan Penggugat pada harkat, martabat dan posisi semula). Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan dibagi dalam 3 jenis putusan, yaitu:a. Putusan yang bersifat pembebanan (condemnatoir). Putusan yangmengandungpembebanan.Misalnya Tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat; Tergugat dibebani membayar ganti kerugian atau Tergugat dibebani melakukan rehabilitasi. (Pasal 97 ayat 9 butir huruf a,b,c, pasal 97 ayat 10 dan 11). Contoh: surat pemberhentian pegawai dibatalkan dan melakukan rehabilitasi.b. Putusan yang bersifat pernyataan(declaratoir). Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya penetapan dismisal (pasal 62). Contoh gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Penetapan perkara diperiksa dengan acara cepat (pasal 98). Beberapa perkara perlu digabungkanataudipisah-pisahkan, dan lain-lain.c. Putusan yang bersifat penciptaan(konstitutif).Putusan yangmelenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. (pasal 97 ayat 9 huruf b). (Martiman Prodjohamidjojo, SH, 1993 : 132)Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata, dan saat ini sedang diajukan pengusulan oleh tergugat untuk pemberhentian secara definitif dari Sekretaris Daerah Kabupaten untuk pemberhentian secara definitif dari Sekertaris Daerah kabupaten Pesawaran hal ini sangat jelas bahwa keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan pihak lain (Gubernur). Terhadap kewenangan tersebut tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak mengharuskan konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur karena pemberhentian tersebut hanya bersifat sementara. Lain halnya apabila pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah secara definitif maka Bupati selaku Pembina Kepegawaian Daerah harus melakukan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang Penggugat dalilkan adalah pemberhentian secara definitif, dalam hal ini belum memahami atas aturan tersebut.Menurut Pendapat Bapak Andi Maderumpu S.H.,M.H. selaku Hakim di PTUN bahwa dalam memutus perkara No: 3/G/2013/PTUN-BL. Hakim melihat atau mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena surat keputusan tersebut belum final dan tidak menimbulkan akibat hukum. Dikatakan belum final karena surat keputusan tersebut masih akan ada tindak lanjut dari Gubernur selaku pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris daerah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 4 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris daerah Kabupaten, SekretariatDewan Perwakilan RakyatDaerahkabupaten dan Staf AhliBupatiPesawaran. Sedangkan dikatakan tidak menimbulkan akibat hukumkarenapenggugat masih menerima gaji dan tunjangan jabatan SekreratisDaerahsetelah dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut sampai dengan Maret 2013. Dengan melihat hal tersebut maka hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak diterima.Ada 3 macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim yaitu kekuatan mengikat (resjudicata pro vertate habetur), kekuatan eksekutorial (suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dapat dijalankan), kekuatan pembuktian (putusan pengadilan merupakan akta otentik).2. UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 109 Bentuk Putusan:a. Putusan Pengadilan harus memuat:d. Kepala putusan yang berbunyi :"DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA";e. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;f. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;g. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;i. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.b. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.c. Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.d. Apabila HakimKetua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat HakimKetua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut. Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pangadilan ditandatangani oleh HakimKetua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.3. Pasal 115 UU No. 5 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanankan4. Pasal 116 UU No. 5 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004a. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintahKetua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.b. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a,Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.c. Dalam hal tergugat ditetapkan harusmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonankepadaKetuaPengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.d. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusanpengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinyaketentuansebagaimanadimaksud pada ayat (3).3.3 Eksekusi terhadap putusan perkara No: 3/G/2013/PTUN-BLEksekusi putusan PTUN. Rozali Abdullah (2005:98) tegas menyatakan dalameksekusi putusan PTUN tidak dimungkinkan upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan. Istimewanya, Presiden selaku kepala pemerintahan dimungkinkan campur tangan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Menurut pendapat Bapak Andi Maderumpu S.H.,M.H. selaku Hakim di PTUN bahwa dalam putusan perkara No : 3/G/2013/PTUN/BL, hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak diterima maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan.Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sejalan dengan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN, pada dasarnya dapat berupa:a. Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN dimaksud. Paulus Effendi Lotulung menyebutnya sebagai eksekusi otomatis. Jika putusan TUN tidak dipatuhi maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan (R. Wiyono, 2009: 234).b. Pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, yang mewajibkan pejabat TUN bukan hanya mencabut tetapi juga menerbitkan KTUN baru.c. Selain itu, ada juga putusan yang mengharuskan pejabat TUN menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTUN. Pasal 3 mengatur tentang keputusan fiktif negatif.PembentukUndang-Undangmengharapkan Badan/Pejabat TUN melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, keberhasilan pelaksanaan putusan itu sangat bergantung pada wibawapengadilan dan kesadaran hukum para pejabat (Rozali Abdullah, 2005: 99). [footnoteRef:3] Kalau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan juga, maka UU PTUN menyediakan mekanisme berupa sanksi administratif dari atasan Badan/Pejabat TUN bersangkutan. Lewat ancaman sanksi itu, atasan pejabat yang mengeluarkan KTUN pada dasarnya sedang melakukan upaya paksa. Mekanisme lain yang disebut dalam UU PTUN adalah pengenaan uang paksa dan pengumuman lewat media massa. Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja. Begitu batas waktu lewat, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan. Pasal 116 ayat (6) UU PTUN menegaskan lebih lanjut, ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dari rumusan ini jelas bahwa Presiden punya kewenangan memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan. [3: Rozali Abdullah. 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 99.]

Sedangkan, mekanisme uang paksa yang disebut dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, hingga kini regulasinya belum jelas. Penjelasan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN hanya menyebutkan pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang dicantumkan dalam amar putusan pada saat hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat. Setidaknya, masih menjadi pertanyaan apakah uang paksa itu digabung bersama gugatan ke PTUN atau terpisah, siapa yang harus membayar (pribadi pejabat TUN atau dari anggaran badan), dan berapa besar uang paksa atau dwangsom yang dimungkinkan. Ini masalah krusial yang sering ditanyakan dan tampaknya perlu segera diatasi (Mahkamah Agung, 2007: 9).[footnoteRef:4] Meskipun demikian, sebenarnya sanksi administratif, pengenaan uang paksa dan pengumuman di media massa tak perlu terjadi jika Badan/Pejabat TUN menjalankan putusan secara sukarela. Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha [4: Mahkamah Agung. 2007. Permasalahan dari Daerah dan jawabannya Bidang Tata Usaha Negara dan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Makasar.]

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.IV. PENUTUP 4.1 KesimpulanDari uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwaa. Putusan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor:03/G/TUN/2013/PTUN-BL.terkaitsengketa Tata Usaha Negara antara Ir. Kesuma Dewngsa M.M. (Penggugat) yang menggugat Surat Keputusan Bupati KabupatenPesawaranNo.180/0375/1.02/II/2013yangdikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pesawaran (Tergugat) secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi isi putusan maupun maupun sistematika putusan, begitu juga dengan Subjek, Objek, Kompetensi, tenggang waktu

mengajukan gugatan sudah tepat. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa Putusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. b. Putusan PTUN Bandar Lampung No: 03/G/2013/PTUN-BL memang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena masih dilakukan pemeriksaan kasasi di mahkamah konstitusi. Sehingga berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat di eksekusi

DAFTAR PUSTAKADaftar BukuDepartemen pendidikan dan kebudayaan. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.HR, Ridwan. 2007. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.Indroharto, 1993. Peradilan Tata UsahaNegara. CV. Muliasari. Jakarta.4.2 SaranApabila gugatan ini ditolak, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memberi jawaban terkait substansi gugatan, dalam pertimbangan putusannya. Karena hal yang demikian masih memberi peluang bagi penggugat dalam upaya lanjutan untuk mencari keadilan.Johan Nasution, Bahder. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. CV. Madar Maju. Bandung.Koentjoro, Diana Halim. 2004. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, cet.1. Jakarta.Mertokosumu, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata. Liberty. YogyakartaMuhammad, Abdulkadir. 2002. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.Philipus M. Hadjo, et. Al., 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah mada University Press, Yogyakarta.Rozali Abdullah. 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada.Tjandra, W. Riawan. 1999. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan KehakimanKeputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KKM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha NegaraSumber LainMahkamah Agung. 2007. Permasalahan dari Daerah dan jawabannya Bidang Tata Usaha Negara dan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Makasar.

Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2014/Pn.Tng Halaman 30 dan 30