8. SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN filePeringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak akurat

8.

SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING


JL. Peratun Medan Estate Telp 061 6617552-

6627855 Fax. 061-6617552

Nomor SOP PROKSI-01/REN

Tanggal Pembuatan 1 Maret 2016

Tanggal Revisi 22 Agustus 2017

Tanggal Efektif 1 Maret 2016

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Perpres No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

S-1 (Sarjana)

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengiriman Surat Subag Tata Usaha dan Rumah Tangga Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Surat-surat serta buku-buku referensi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak akurat dan tidak tepat waktu

Dokumen Laporan Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana

Program dan Anggaran

Staf Subag Renprog

Kepala Bagian Perencanaan

dan Kepegawaian

Sekretaris Ketua Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima data dari kepaniteraan dan kesekretariatan, bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

1. Dokumen Laporan Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis

2. Surat dari Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1 hari Dokumen Laporan Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis yang sudah ada dan tersiapkan

2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai permintaan dari Mahkamah Agung RI

Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5 hari Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Mencetak konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk di cek oleh Kasubag Rencana Program dan Anggaran

Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3 hari Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah dicek oleh Kasubag Rencana Program dan Anggaran

4. Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

N Y

Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah dicek oleh Kasubag Rencana Program dan Anggaran

2 hari Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

5. Memparaf hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

N Y

Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2 hari Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris

6. Memparaf hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris

N Y

Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris

1 hari Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah disetujui dan diparaf oleh Ketua

7. Mencetak dan menjilid dalam rangkap 3 (tiga) buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk ditandatangani oleh Ketua.

Hardcopy konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah disetujui dan diparaf oleh Ketua

3 hari Hardcopy Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangkap 3 (tiga) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua




6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 22 Agustus 2017


Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf Subag Renprog


dan Kepegawaian


Waktu Output

8. Membackup Arsip Data Komputer Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikirim melalui email ke Biro Perencanaan MA RI dan dimasukkan kedalam arsip digital kemudian mengarsip rangkap satu dan mengirim rangkap 3 (tiga),mengirim rangkap satu ke Biro Perencanaan MA-RI melalui Subag Tata Usaha dan Rumah Tangga. dipublikasikan oleh Kasub Kepegawaian dan TI.

Hardcopy Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangkap 3 (tiga) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua

1 hari Arsip Data Komputer dan hardcopy Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

FORMUL-01/PROKSI-01/REN

OUTLINE LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

Halaman KATA PENGANTAR i IKHTISAR EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI iii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang …………………………………………………… 1 B. Tugas dan Fungsi………………………………………………… 2 C. Sitematika Penyajian……………………………………………... 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9 A. Rencana Strategis …… - ……..…….…………………………...

1. Visi dan Misi …………………………………………………... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ……s.d ….………………….. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.……………................

9 9 9 12

B. Rencana Kinerja PTTUN Medan Tahun …… ...……………... 15 C. Penetapan Kinerja PTTUN MedanTahun ……........................ 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18 A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan

Antara Target dan Realisasi Kinerja)……………………………

18 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja PTTUN Medan Tahun ……......

C. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan................................ 18 29

BAB IV PENUTUP 37 A. Kesimpulan ……………………………………………………….. 37 B. Saran-saran ………………………………………………………. 37 C. Penutup …………………………………………………………… 39 LAMPIRAN - LAMPIRAN : 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun ……….. 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun ……….. 3. Rencana Kinerja (RKT) Tahun ……….. 4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 5. Review Dokumen Rencana Strategis ………..s.d ………..




6627855 Fax. 061-6617552


Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2017

Tanggal Revisi 00

Tanggal Efektif 14 Agustus 2017


SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4. Keputusan Menpan Nomo 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi 5. PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan

S-1 (Sarjana)


SOP Pengiriman Surat Subag Tata Usaha dan Rumah Tangga Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Surat-surat serta buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan tidak akurat dan tidak tepat waktu

Data kegiatan selama 1 tahun dari tiap-tiap bagian di Kesekretariatan dan Kepaniteraan

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf Subag Renprog


dan Kepegawaian


Waktu Output

1. Menerima data kegiatan pada tiap-tiap bagian di Kesekretariatan dan Kepaniteraan selama 1 tahun sebelumnya dari satker wilkum PTTUN Medan.

Data softcopy yang berkaitan dengan penyusunan laporan tahunan.

2 hari Data kegiatan pada tiap-tiap bagian di Kesekretariatan dan Kepaniteraan selama 1 tahun sebelumnya

2. Merekap dan menyusun data kegiatan dari tiap-tiap bagian di Kesekretariatan dan Kepaniteraan selama 1 tahun sebelumnya menjadi sebuah buku laporan sesuai format yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung RI

1. Data kegiatan pada tiap-tiap bagian di Kesekretariatan dan Kepaniteraan selama 1 tahun sebelumnya

2. Surat dari Mahkamah Agung tentang permintaan dan format laporan tahunan dari Mahkamah Agung

5 hari Konsep Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung

3. Mencetak konsep Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung untuk di cek oleh Kasubag Rencana Program dan Anggaran

Konsep Laporan Tahunan sesuai format Laporan

Tahunan dari Mahkamah Agung

3 hari Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah dicek oleh Kasubag Rencana Program dan Anggaran

4. Buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebelum mendapat persetujuan dari Sekretaris dan Ketua

N Y

Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah dicek oleh Kasubag Rencana Program dan Anggaran

2 hari Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

5. Memparaf hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

N Y

Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2 hari Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris

6. Memparaf hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris

N

Y

Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris

1 hari Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah disetujui dan diparaf oleh Ketua




6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 00



SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf Subag Renprog


dan Kepegawaian


Waktu Output

7. Mencetak dan menjilid dalam rangkap 3 (tiga) buku Laporan Tahunan untuk ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua

Hardcopy konsep buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris dan Ketua

3 hari Buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung rangkap 14 yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris dan Ketua

8. Membackup Arsip Data Komputer Laporan Tahunan dikirim melalui email ke Biro Perencanaan MA RI dan dimasukkan kedalam arsip digital kemudian mengarsip rangkap tiga dan mengirim 1 (satu) rangkap ke setiap ke Biro Perencanaan MA-RI melalui Subag TU & RT. Ddipublikasikan oleh Kasub Kepegawaian dan TI.

Buku Laporan Tahunan sesuai format Laporan Tahunan dari Mahkamah Agung yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris dan Ketua

1 hari Hardcopy atau softcopy Laporan Tahunan


OUTLINE LAPORAN TAHUNAN

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI FOTO PIMPINAN WILAYAH HUKUM BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi C. Rencana Strategi (Renstra) D. Indikator Kinerja Utama (IKU) BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Tupoksi dan Struktur Organisasi B. Standar Operasional Prosedur (SOP) C. Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia (SDM) 1. Mutasi

2. Promosi 3. Pensiun

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara

2. Ratio Perkara Terhadap Majelis 3. Putusan Yang Diajukan Banding 4. Putusan Yang Diajukan Kasasi 5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

D. Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis

Lainnya 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

E. Dukungan Teknologi Informasi F. Regulasi Tahun ..............2016 BAB IV PENGAWASAN A. Internal B. Evaluasi BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi




6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 00



SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara / Lembaga 5. PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan dan Juknis RKA-K/L Biro Perencanaan Mahkamah Agung

S-1 (Sarjana)


-- Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Surat-surat serta buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak akurat dan tepat waktu

Aplikasi RKA-KL, Rincian Anggaran Biaya, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference,

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf Subag

Renprog

Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian

Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Merangkum hasil rapat Komite Anggaran, tentang usulan Perencanaan Anggaran Tahun yang akan datang dan menerima data dukung dari sub bagian keuangan, kepegawaian/IT dan Panmud Hukum.

Notulen hasil rapat Komite Penganggaran

1 hari Hasil rangkuman notulen rapat Komite Penganggaran

2. Penyesuaian usulan hasil rapat untuk dikelompokkan Per Program dan Kegiatan kemudian perhitungannnya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum, Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, Bagan Akun Standar dan Berdasarkan Harga Pasar

1. Standar Biaya Umum 2. Standar Biaya

Masukan 3. Standar Biaya

Keluaran 4. Bagan Akun Standar 5. Hasil rangkuman

notulen rapat Komite Penganggaran

1 hari Konsep usulan yang siap dimasukkan ke dalam Aplikasi RKA-KL

3. Menginput konsep usulan ke dalam Aplikasi RKA-KL, mencetaknya lalu menyimpan/membackup file Kirim Data ke SPAN (Arsip Data Komputer RKA-KL)

Konsep usulan yang siap dimasukkan ke dalam aplikasi RKA-KL

2 hari Arsip Data Komputer (ADK) RKA-KL dan hard copy usulan RKA-KL sebanyak dua rangkap

4. Pengecekan hasil penginputan usulan dalam Aplikasi RKA KL berdasarkan kelompok Program & Kegiatan yang perhitungannya sesuai dengan Standar Biaya Umum, Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, Bagan Akun Standar dan Prakiraan Harga Pasar

Y

N

Hardcopy usulan RKA-KL 1 hari Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah sesuai.

5. Pembuatan dan penyusunan data dukung berupa Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, lalu disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.



Keluaran 4. Bagan Akun Standar 5. Hardcopy usulan

RKA-KL yang sudah sesuai.

2 hari Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sesuai dengan usulan RKA-KL sebanyak dua rangkap

6. Hardcopy Usulan RKA-KL dilengkapi dengan data dukung berupa Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebelum mendapat persetujuan dari Sekretaris

N Y

1. Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah sesuai.

2. Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan/barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sesuai dengan usulan RKA-KL

1 hari 1. Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan/barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sesuai dengan usulan RKA-KL dan diparaf oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawaian




6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 00



SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L)

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf Subag

Renprog

Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian


Waktu Output

7. Menandatangani hardcopy usulan RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

N Y

1. Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sesuai dengan usulan RKA-KL dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1 hari Hardcopy usulan RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sudah ditandatangani

8. Arsip Data Komputer dikirim melalui email ke Biro Perencanaan MA RI dan dimasukkan kedalam arsip digital kemudian mengarsip rangkap satu dan mengirim rangkap dua ke Biro Perencanaan MA-RI

Hardcopy usulan RKA-KL, Rincian Anggaran

Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term

Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak yang sudah ditandatangani

1 hari Arsip Data Komputer dan hardcopy usulan RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak





Jln. Peratun Komplek Medan Estate

Telp. (061) 6617552 – 6627855 Fax (061) 6617552

MEDAN – SUMATERA UTARA (20371)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ……...

PENGADAAN ……………………………………………………………………………………………

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN PROGRAM : (……………) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung KEGIATAN : (……………) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung…………………………………………………………. KELUARAN (OUTPUT) : Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung SIPP VOLUME : …………… Unit SATUAN UKUR : ……….Unit JUMLAH TOTAL : ………….Unit

No PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

JUMLAH Rp.

TOTAL Rp.

A ……………..

1. …………….. …………….. Unit …………….. …………….. ……………..

2. …………….. …………….. Unit …………….. …………….. ……………..

3. …………….. …………….. Unit …………….. …………….. ……………..

JUMLAH ……………..

PPn 10% ……………..

TOTAL ……………..

DIBULATKAN ……………..

TERBILANG : ………………………………………………………………………..

Medan, 20 Juli 2016

Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Satker.....

........................................... NIP. .........................................




Telp. (061) 6617552 – 6627855 Fax (061) 6617552


KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

TAHUN ANGGARAN ...........

Kementerian Negara/Lembaga : .............. .............................................................................. Unit Eselon I : .............. .............................................................................. Unit Eselon II/Satker : .............. .............................................................................. Program : ............... .............................................................................. Hasil : .............................................................................. Kegiatan : ............... .............................................................................. Indikator Kinerja Kegiatan : .............................................................................. Jenis Keluaran (Output) Komponen

: :

................

................ .............................................................................. ..............................................................................

Satuan Ukur/Jenis Keluaran : ............................ Volume : ............................ A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum 2. Gambaran Umum

B. PENERIMA MANFAAT C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Metode Pelaksanaan b. Tahapan Kegiatan c. Uraian Kegiatan

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN (WHO) E. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (WHERE) F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCAPAIAN KELUARAN (WHEN) G. BIAYA YANG DIPERLUKAN (HOW MUCH)

Mengetahui : Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan

............................................ NIP. .....................................

Medan, ............................... Sekretaris

Kuasa Pengguna Anggaran,

............................................. NIP. ..........................................




Telp. (061) 6617552 – 6627855 Fax (061) 6617552


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR : W1.TUN/ /KU.01/2/........

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...............................................

NIP/NRP : ...............................................

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam rangka pengajuan revisi Anggaran sesuai surat Nomor : W1.TUN/

........./OT.01.04/..../........ Tanggal, ......................., dengan ini menyatakan dan bertanggung

jawab secara penuh atas hal – hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran sanggup menyelesaikan keluaran (Output) yang telah di rencanakan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

usulan revisi Anggaran yang diajukan .

3. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengenai tata cara Revisi Anggaran.

4. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan

lengkap dan benar, disimpan oleh Satker, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti

ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.

6. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi Volume Keluaran (Output) yang telah

direncanakan.

7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara,

saya bersedia menyetorkan Kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab

Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan

tidak dibawah tekanan.

Medan, .................................

Kuasa Pengguna Anggaran

...............................................

NIP. ..........................................




6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 00



SOP PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN SATUAN KERJA (SATKER) WILAYAH Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara / Lembaga 5. PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan dan Juknis RKA-K/L Biro Perencanaan Mahkamah Agung

S-1 (Sarjana)


SOP penyusunan ; TOR dan RAB Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Surat-surat serta buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak akurat dan tepat waktu

Aplikasi RKA-KL, Rincian Anggaran Biaya, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference,

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf Subag

Renprog

Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian

Sekretaris/KPA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Mengumpulkan Usulan Aggaran, data dukung TOR/RAB, atas usulan Perencanaan Anggaran dari seluruh satker

Data dukung TOR, RAB 3 hari Softcopy data dukung TOR dan RAB

2. Merekap seluruh Program dan kemudianKegiatan

perhitungannnya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum, Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, Bagan Akun Standar dan Prakiraan Harga Pasar

1. Standar Biaya Umum

2. Standar Biaya Masukan

3. Standar Biaya Keluaran

4. Bagan Akun Standar 5. Hasil rangkuman

notulen rapat komite Penganggaran


3. Seluruh ADK direstore usulan ke dalam Aplikasi RKA-KL, mencetaknya lalu menyimpan/membackup file Kirim Data ke SPAN (Arsip Data Komputer RKA-KL)

Konsep usulan yang siap dimasukkan ke dalam aplikasi RKA-KL


4. Pengecekan hasil penginputan usulan dalam Aplikasi RKA KL berdasarkan kelompok Program & Kegiatan yang perhitungannya sesuai dengan Standar Biaya Umum, Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, Bagan Akun Standar dan Prakiraan Harga Pasar

Y

N

Hardcopy usulan RKA-KL

1 hari Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah sesuai.

5. Pembuatan dan penyusunan data dukung berupa Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), lalu disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

1. Standar Biaya Umum

2. Standar Biaya Masukan

3. Standar Biaya Keluaran

4. Bagan Akun Standar 5. Hardcopy usulan


2 hari Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sesuai dengan usulan RKA-KL sebanyak dua rangkap

6. Hardcopy Usulan RKA-KL dilengkapi dengan data dukung berupa Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebelum mendapat persetujuan dari Sekretaris

N Y

1. Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah sesuai.

2. Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan/barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan SPTJM yang sesuai dengan usulan RKA-KL

1 hari 1. Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan/barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan SPTJM yang sesuai dengan usulan RKA-KL dan diparaf oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawaian




6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 00



SOP PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN SATUAN KERJA (SATKER) WILAYAH No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf /Operator

Subag Renprog

Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian

Sekretaris/KPA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

7. danMenyetujuimenandatangani hardcopy usulan RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

N Y

1. Hardcopy usulan RKA-KL yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, gambar dan spesifikasi kegiatan / barang, bukti pembayaran langganan daya dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sesuai dengan usulan RKA-KL dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1 hari Hardcopy usulan RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sudah ditandatangani

8. Arsip Data Komputer/softcopy dikumpulkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan untuk di divalidasi dan dikirim melalui email ke Biro Perencanaan MA RI dan dimasukkan kedalam arsip digital kemudian mengarsip rangkap satu dan mengirim rangkap dua ke Biro Perencanaan MA-RI

Hardcopy usulan RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sudah ditandatangani oleh KPA/Sekretaris Satker.

1 hari Arsip Data Komputer (ADK) dan hardcopy usulan RKA-KL yang sudah divalidasi, Rincian Anggaran Belanja, Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of Reference, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak





Telp. (061) 6617552 – 6627855 Fax (061) 6617552


RENCANA ANGGARAN BIAYA

USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ……...

PENGADAAN ……………………………………………………………………………………………

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN PROGRAM : (……………) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung KEGIATAN : (……………) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung…………………………………………………………. KELUARAN (OUTPUT) : Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung SIPP VOLUME : …………… Unit SATUAN UKUR : ……….Unit JUMLAH TOTAL : ………….Unit

No PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

JUMLAH Rp.

TOTAL Rp.

A ……………..

1. …………….. …………….. Unit …………….. …………….. ……………..

2. …………….. …………….. Unit …………….. …………….. ……………..

3. …………….. …………….. Unit …………….. …………….. ……………..

JUMLAH ……………..

PPn 10% ……………..

TOTAL ……………..

DIBULATKAN ……………..

TERBILANG : ………………………………………………………………………..

Medan, 20 Juli 2016

Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Satker.....

........................................... NIP. .........................................




Telp. (061) 6617552 – 6627855 Fax (061) 6617552


KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

TAHUN ANGGARAN ...........

Kementerian Negara/Lembaga : .............. .............................................................................. Unit Eselon I : .............. .............................................................................. Unit Eselon II/Satker : .............. .............................................................................. Program : ............... .............................................................................. Hasil : .............................................................................. Kegiatan : ............... .............................................................................. Indikator Kinerja Kegiatan : .............................................................................. Jenis Keluaran (Output) Komponen

: :

................

................ .............................................................................. ..............................................................................

Satuan Ukur/Jenis Keluaran : ............................ Volume : ............................ H. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum 2. Gambaran Umum

I. PENERIMA MANFAAT J. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Metode Pelaksanaan b. Tahapan Kegiatan c. Uraian Kegiatan

K. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN (WHO) L. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (WHERE) M. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCAPAIAN KELUARAN (WHEN) N. BIAYA YANG DIPERLUKAN (HOW MUCH)

Mengetahui : Ketua Pengadilan Satker......

............................................ NIP. .....................................

Medan, ............................... Sekretaris

Kuasa Pengguna Anggaran,

............................................. NIP. ..........................................




Telp. (061) 6617552 – 6627855 Fax (061) 6617552


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR : W1.TUN/ /KU.01/2/........

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...............................................

NIP/NRP : ...............................................

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam rangka pengajuan revisi Anggaran sesuai surat Nomor : W1.TUN/

........./OT.01.04/..../........ Tanggal, ......................., dengan ini menyatakan dan bertanggung

jawab secara penuh atas hal – hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran sanggup menyelesaikan keluaran (Output) yang telah di rencanakan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

usulan revisi Anggaran yang diajukan .

3. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengenai tata cara Revisi Anggaran.

4. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan

lengkap dan benar, disimpan oleh Satker, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti

ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.

6. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi Volume Keluaran (Output) yang telah

direncanakan.

7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara,

saya bersedia menyetorkan Kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab

Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan

tidak dibawah tekanan.

Medan, .................................


...............................................

NIP. ..........................................




6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 00



SOP PENYUSUNAN REVISI DIPA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. PP. No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

3. PMK Nomor 10/ PMK. 02 /2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2017 5. Perma Nomor 7 Tahun 2015

S-1 (Sarjana)


SOP penyusunan Program Anggaran (RKAKL) Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Surat-surat serta buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan DIPA Petikan, ADK Awal , ADK Revisi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana


Staf Subag

Renprog

Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian


Waktu Output

1. Melakukan analisa terhadap dokumen perubahan untuk penyesuaian ADK RKA-K/L yang sesuai POK perintah KPA dan Eselon I.

Dokumen Perubahan yang berkaitan dengan revisi.

1 hari Konsep Revisi DIPA

2. Meneliti ADK revisi, dan kelengkapan data revisi.



Keluaran 4. Bagan Akun Standar 5. Hasil rangkuman

notulen rapat Komite Penganggaran


3. Menginput konsep usulan Revisi ke dalam Aplikasi RKA-KL, mencetaknya lalu menyimpan/membackup file Kirim Data ke SPAN (Arsip Data Komputer RKA-KL)

Konsep Revisi DIPA yang siap dimasukkan ke dalam aplikasi RKA-KL


4. Pengecekan hasil penginputan Revisi dalam Aplikasi RKA KL berdasarkan kelompok Program & Kegiatan yang perhitungannya sesai dengan Standar Biaya Umum, Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, Bagan Akun Standar dan Prakiraan Harga Pasar

Y

N

Hardcopy usulan Revisi RKA-KL

1 hari Hardcopy usulan Revisi RKA-KL yang sudah sesuai.

5. Pembuatan pengantar dan data dukung Revisi DIPA data dukung berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Dipa Petikan Awal, lalu disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.



Keluaran 4. Bagan Akun Standar 5. Hardcopy usulan


2 hari Rincian Anggaran Revisi DIPA sesuai dengan usulan RKA-KL sebanyak dua rangkap

6. .

Hardcopy Revisi RKA-KL dilengkapi dengan data dukung berupa Rincian POK dan jasa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Matrik Perubahan, Lampran Hal III DIPA Print Out RKA-K/L dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebelum mendapat persetujuan dari Sekretaris

N Y

1. Hardcopy usulan Revisi DIPA /RKA-KL yang sudah sesuai.

1 hari 1. Hardcopy usulan Revisi RKA-KL yang sudah dianalisa dan diparaf oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Data dukung pengantar , SPTJM, Matrik Perubahan, Hal III DIPA

7. Arsip Data Komputer/softcopy Revisi Anggaran diantar langsung oleh staf/operator ke Kanwil DJPBN.

Hardcopy usulan Revisi, , dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sudah ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

2 hari Arsip Data Komputer dan hardcopy usulan Revisi, Pengantar, Surat Tugas, Matriks Perubahan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sudah divalidasi oleh Sekretaris/KPA.




Telp. (061) 6617552 – 6627855 Fax (061) 6617552


Medan, ……………/……………..20….

Nomor : W1.TUN/…………./OT.01.04/…………./……….

Lampiran : ……………………………….

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Sumatera Utara

Jalan Diponegoro No. 30A Medan 20152

di -

M e d a n

1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :15/PMK.02/2016, Tanggal 29 Januari 2016 Tentang

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 ; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.02/2016, Tanggal 12 April 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 ;

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Pada Dirjen Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016 ;

d. DIPA petikan Nomor : .............................. tanggal 07 Desember 2015 kode Digital Stamp DS:. ; ...............................................

2. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi : a. Alokasi belanja modal tahun anggaran ............... yang ada di DIPA masing-masing satuan

kerja di lingkungan peradilan tata usaha Negara untuk pengadaan, .........................dialihkan menjadi pengadaan pemenuhan sarana................................ dan ................................

b. Untuk keperluan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas.

3. Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan revisi ; a. Pergeseran anggaran antar keluaran (output) dalam 1(satu) kegiatan yang sama, dan dalam 1

(satu) satker

b. Perubahan nama KPA menjadi ............................................

c. Perubahan Halaman III DIPA

4. Sebagai bahan pertimbangan dengan dilampirkan data pendukung berupa : a. Matriks perubahan ( semula – menjadi) sebagaimana daftar terlampir ; b. Copy DIPA Petikan terakhir sebelum revisi ; c. SPTJM dan Surat Pernyataan Revisi Tidak Mengubah Sasaran Kinerja

d. Copy Petikan /SK Perubahan KPA Lama ke yang Baru e. Copy SK Pengangkatan Sekretaris f. Surat Persetujuan Lolos Blokir Mandiri (Self Blocking) Kepala Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI (Eselon I)

Demikian kami sampaikan usulan revisi, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan

terimakasih.


........................................................

NIP. ……………………………

Tembusan, disampaikan kepada Yth,

1. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Ri

Di Jakarta

2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Mahkamah Agung RI di Jakarta





6627855 Fax. 061-6617552



Tanggal Revisi 00



SOP PAGU DIPA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. PP. No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

3. PMK Nomor 10/ PMK. 02 /2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2017 5. Perma Nomor 7 Tahun 2015

S-1 (Sarjana)


SOP penyusunan Program Anggaran (RKAKL) Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Surat-surat serta buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan DIPA Petikan, ADK Awal , ADK Revisi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Subag Renprog

Kasubag Rencana Program

dan Anggaran

Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian

Sekretaris/KPA

Subbag Keuangan

dan Pelaporan

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Mendonwload Arsip Data Komputer (ADK) dari DIPA Online dan mencetak (print out). Dan menyerahkan ke Kasubbag Rencana Program Anggaran.

ADK DIPA Print Out 1 hari ADK DIPA Print Out

2. Meneliti ADK DIPA, dan kelengkapan datai, dan melanjutkan ke Kabag Perencanaan dan Kepegawaian.

ADK DIPA Print Out

1 hari ADK DIPA Print Out

3. Meneliti ADK DIPA, dan kelengkapan datai, dan melanjutkan ke Kabag Perencanaan dan Kepegawaian.

ADK DIPA Print Out

1 hari ADK DIPA Print Out

4. Pengecekan DIPA berdasarkan kelompok Program & Kegiatan yang perhitungannya sesai dengan Standar Biaya Umum, Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, Bagan Akun Standar dan Prakiraan Harga Pasar dan selanjutnya menyerahkan ke subbag bagian keuangan dan pelaporan.

Y

N ADK DIPA Print Out 1 hari ADK DIPA Print Out

5. Menerima Pagu DIPA yang telah disesuaikan dokumen DIPA Asli.

ADK DIPA Print Out

1 hari Dokumen DIPA siap untuk laksanakan program kegiatan.


Documents

8. SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN filePeringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak akurat