BAB IPENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ketentuan diberlakukannya kesepakatan perdagangan dunia yang

berlaku secara global memang tidak dapat kita elakkan. Dalam kehidupan

dunia yang serba modern dan terbuka, keterkaitan kebutuhan antar satu dan

yang lain sangatlah tinggi dan makin meningkat. Semuanya pada akhirnya

menghadapkan kita untuk mau tidak mau mengikuti ketentuan dan

kesepakatan yang diberlakukan secara umum pada keadaan antau interaksi

yang terjadi antarnegara. Dalam mana suatu negara tidak mengikuti aturan

perdagangan yang berlaku secara liberal, maka kemungkinan negara tersebut

akan tersisihkan dan terkucil dari sistem perdagangan internasional.

Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat

terbuka dan tidak mengenal batas-batas territorial, atau kewilayahan antara

daerah yang satu dengan daerah yang lain. Disini dunia dianggap sebagai

suatu kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan cepat dan mudah.

Sisi perdagangan dan investaris menuju kearah liberalisasi dan kapitalisme

sehingga semua orang bebas untuk berusaha di mana saja dan kapan saja di

dunia ini. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan

ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi

suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas

territorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan

seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa.

Mencermati persaingan yang makin tajam dan untuk menjaga

fairness, maka World Trade Organization (WTO) atas prakarsa negara-negara

pendiri, mengupayakan suatu kerjasama multilateral untuk mendorong semua

negara anggota memilih kebijakan perdagangan bebas, sehingga diharapkan

dapat memperoleh solusi kerjasama yang optimal. Sistem perdagangan

0

multilateral yang dijalankan WTO sesungguhnya merupakan pengembangan

dari kesepakatan perjanjian multilateral di bawah kerangka General

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibentuk pada tahun 1947.

Dalam proses keikutsertaannya tersebut, telah banyak langkah-

langkah di bidang hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia,

mulai dari penyusunan, penetapan, sampai pelaksanaan beberapa peraturan

perundang-undangan yang khusus terkait pelaksanaan perdagangan bebas

tersebut.

I.2. Perumusan Masalah

Untuk membahas lebih jauh lagi tentang peran aktif pemerintah

Indonesia dalam perdagangan internasional yang nantinya apakah dampak

transplantasi kebijakan ini akan berbenturan dengan nilai-nilai pada sistem

hukum Indonesia jika dikaitkan dengan filsafat hukum pancasila, maka

menarik untuk mengkaji permasalahan berikut di bawah ini :

1. Apakah perdagangan internasional yang diikuti oleh pemerintah Indonesia

sejalan dengan nafas Pancasila?

2. Apakah dampak yang akan terjadi dalam transplantasi hukum mengenai

keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam perdagangan internasional?

I.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini ialah selain untuk memenuhi tugas mata

kuliah Filsafat Hukum. Untuk itu makalah ini diberi judul “Filsafat Hukum

Pancasila dan Dampak Transplantasi Hukum Serta Benturan Nilai-nilai pada

Sistem Hukum Indonesia”.

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum Pancasila

Pancasila sebagai sendi keserasian hukum terbukti dalam benih

keserasian yang terdapat dalam tiap sila-silanya. Berikut diuraikan nilai-nilai

yang terkandung dalam sila-sila tersebut yakni :

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengungkapkan hubungan yang serasi antara Pencipta dan

ciptaanNya. Wawasan tentang pencipta itu mungkin berbeda pada manusia

yang satu daripada manusia lainnya. Walaupun demikian manusia yang

mengakui dan yakin akan adanya Pencipta itu akan berikhtiar

memantapkan dan tidak mengganggu hubungan yang serasi antara

Pencipta dan ciptaanNya apakah itu dirinya sendiri sebagai makhluk

termulia maupun segala ciptaan pencipta yang ada dalam lingkungannya.

Hal inilah yang mengharuskan manusia untuk hidup serasi dalam

lingkungan yang serasi pula. Dengan demikian wajarlah kalau hukum itu

tidak hanya untuk keserasian hidup antara manusia, tetapi juga keserasian

lingkungan pergaulan hidup mereka.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya

dan api, bila apinya besar maka cahayanya terang; jadi, bila peradabannya

tinggi maka keadilanpun mantap.

Peradaban merupakan kodrat khusus manusiawi. Sesuai dengan

kodrat alami maka manusia mempunyai pikiran/cipta dan perasaan/rasa

yang bila dikombinasikan akan menjadi kehendak/karsa yang merupakan

motif daripada sikap tindak/karya. Karena penggunaan cipta, rasa dan

2

karsa itu maka terbentuklah kalbu atau geweten manusia. Namun kalbu

manusia ada kalanya berkeadaan positif atau negatif tergantung sarana

(cipta, rasa, karsa) pembentukannya yang juga mungkin positif atau

negatif karena itu ada sebutan orang biadab atau rendah peradabannya.

c. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia tidak lain maksudnya ialah persatuan suku

serta golongan yang sekaligus pula terjelma sebagai satu bangsa, sehingga

tidak sewajarnya yang satu meniadakan yang lainnya, tetapi haruslah ada

keserasian antara kebinaan suku sertta golongan dan ketunggalan bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Manusia sebagaai pribadi maupun dalam kelompok pergaulan

hidup mempunyai aneka macam kepentingan. Pada suatu ketika

kepentingan itu mungkin berbeda bagi pribadi/kelompok yang satu dengan

yang lainnya. Bahkan kepentingan itu dapat bertentangan adanya,

misalnya, kelompok yang satu menyetujui pembaharuan sedang yang lain

menginginkan pelestarian dan sebagainya. Keadaan keolompok yang

berbeda kepentingan itu mungkin:

1. Sederajat atau

2. Berbeda derajat (Penguasa, atasan : warga, bawahan).

Dalam hubungan yang sederajat dapat timbul masalah mayoritas

dan minoritas dengan perbedaan kepentingan, tetapi manusia yang beradab

akan mencegah atau mengurangi kemungkinan perbedaan itu menjadi

meruncing sehingga pergaulan hidup dapat terpelihara dan tidak berubah

menjadi pergumulan hidup. Untuk mempertahankan kebersamaan dan

kebedaan diperlukan upaya yaitu ikhtiar mencapai keserasian dalam

consensus yang dapat bersifat substansial dan formil.

Dalam lingkup kenegaraan, maka sila ke IV daripada Pancasila

itulah yang merupakan upaya konsensus yang dalam (Ilmu) Hukum

3

Internasional dikenal sebagai konsultasi. Apabila pada suatu ketika

peruncingan perbedaan kepentingan terjadi tetapi masih diinginkan

penanggulangan melalui upaya damai agar dapat dipertahankan adanya

kebersamaan dalam kebedaan, maka di samping konsultasi masih ada

upaya: “Good offices, Mediation, dan Peradilan.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rumusan terakhir terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu

keserasian rohaniah dan jasmaniah. Komposisi manusia terdiri dari unsur

rohani/spiritual dan unsure jasmaniah/materiel serta unsur (antara) jalinan

saraf yang menyetarafkan ke dua unsur lainnya agar serasi dalam

kepribadiannya. Peranan kodrati manusia ialah memelihara dan

meningkatkan daya tahan ke tiga unsurnya. Daya tahan unsur jasmaniah

dipelihara dan ditingkatkan sarana kegiatan ekonomis (pangan, papan, dan

sandang), berolahraga dan sebagainya.

Daya tahan unsur rohaniah terdiri dari dua tingkat yaitu:

1. Taraf alami yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, sebagai potensi; serta

2. Taraf budaya (kesadaran) yang berupa trias-spiritualia yaitu:

a. Logika – ilmu pengetahuan

b. Estetik – keseniana (sebagai daya kreasi), dan

c. Ethika – keimanan; keakhlakan; sopan santun; hukum.

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti

bahwa secara merata dan berkesinambungan setiap manusia mengalami

sungguh keserasian rohaniah dan jasmaniah.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan

berdirinya negara Republik Indonesia hanya dapat dicapai melalui

pembangunan. Sebab pembangunan merupakan serangkaian usaha-usaha

peningkatan taraf hidup manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai

masyarakat dalam segala aspeknya.

4

Dengan mengadakan pembangunan yang melibatkan seluruh rakyat

dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaanya maka keadilan sosial

akan tercapai. Dalam pembangunan itu rakyat tampil baik sebagai subjek

maupun sebagai objek. Tujuan pembangunan nasional adalah rakyat itu

sendiri pula.

Keberadaan negara bukanlah tujuan melainkan sebagai kesatuan

pribadi-pribadi negara yang adalah sarana untuk membantu para warganya

dan melengkapi mereka dengan segala sesuatu yang tidak dapat

diusahakan oleh mereka masing-masing secara sewajarnya. Negara

memang untuk kepentingan rakyat namun tidak berarti rakyat tidak perlu

berbuat sesuatu dan menantikan segala sesuatu dari negara. Tugas negara

adalah subsidier artinya memberikan subsidium (bantuan) kepada warga-

warganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka

sendiri sewajarnya.

Berdasarkan sila kelima Pancasila di atas terdapat konsekuensi

nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama yakni :

Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara

terhadap warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib

memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam

bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam

hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajibannya ;

Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan

antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak

wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara ;

Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga

satu dengan lainnya secara timbal balik

Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus

diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan

negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga serta melindungi

5

seluruh warganya dan seluruh wilayahnya serta mencerdaskan seluruh

warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam

pergaulan antarnegara sesama bangsa di dunia ingin menciptakan

ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia

dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa,

perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama ( keadilan sosial).1

Dengan demikian dapat disimpulkan keadilan sosial adalah

keadaan dalam mana semua orang dan semua golongan memperoleh apa

yang menjadi haknya dan hanya dapat dicapai melalui usaha-usaha

keadilan ialah kegiatan-kegiatan dan sikap untuk tetap dan terus–menerus

serta benar-benar memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

haknya.

Kajian teori hukum terhadap status pancasila sebagai dasar negara

melalui alur dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum akan

sampai pada tingkat hukum yang menempatkan Pancasila sebagai

landasan filsafat hukum Indonesia. Dengan demikian filsafat hukum yang

berlandaskan Pancasila disebut sebagai filsafat hukum Pancasila.

Filsafat hukum Pancasila bila diterima dan dikembangkan akan

menjadi juridisme yang dianut. Artinya menjadi paham hukum nasional

yang disebut yuridisme Pancasila. Juridisme akan mengalir rechtsidee

yang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif terhadap hukum nasional.

B. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Perdagangan Internasional

ditinjau dari nilai-nilai Pancasila.

Globalisasi pada awala abad 21 memberikan pengaruh dalam

pembangunan nasional pada umumnya khususnya di bidang perdagangan

yaitu terjadinya liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas dunia baik

secara multilateral, regional maupun bilateral. Saat di mana Indonesia sebagai

bagian dari pelaku ekonomi internasional tidak terlepas dari dampak dinamika

1

6

percaturan ekonomi internasional, yang sarat dengan berbagai kepentingan

nasional masing-masing negara pelaku ekonomi internasional.

Saat ini perdagangan internasional sudah menjadi bagian yang tidak

mungkin dipisahkan dari kehidupan suatu negara di dunia, begitupula dengan

Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia juga tidak mungkin

terlepas dari kegiatan perdagangan internasional, baik itu perdagangan barang

maupun jasa. Ide perdagangan bebas digagas pertama kali oleh David

Ricardo, yang kemudian menjadi cikal bakal teori perdagangan internasional.

Menurut David Ricardo dalam teorinya yang dikenal sebagai teori

keuntungan komparatif itu,  pedagangan bebas antar bangsa pasti akan

menguntungan setiap negara yang terlibat.

Dalam membahas perdagangan bebas penting diketahui konteks yang

melatar belakangi munculnya ide perdagangan bebas dan teori yang

mendasari pengembangan ide tersebut. Alasannya adalah dengan

perdagangan bebas antar bangsa yang meliputi dua negara atau lebih, maka

masing-masing negara akan didesak untuk meningkatkan dan mengefisienkan

penggunaan sumberdaya produktif yang dimilikinya. Awal pangkal teori

David Ricardo ini adalah sekedar tenaga kerja yang bila asumsikan bahwa

dengan adanya perdagangan bebas, setiap negara akan menggeser

penggunaan tenaga kerjanya untuk hanya memproduksi  barang yang dapat

diproduksi secara paling produktif dan efisien. Menurut ekonom dunia pada

umumnya, walaupun sudah berusia satu abad lebih tapi sampai sekarang teori

itu masih tetap terbukti kebenarannya sehingga masih relevan. Artinya para

ekonom yakin betul bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan semua

negara. Namun ada hal-hal yang perlu diwaspadai dari ide David Ricardo itu

adalah,

pertama,  secara ideologis, ide perdagangan bebas dikembangkan

dalam konteks kapitalisme. Sehingga ide itu tidak dapat berjalan

bila ideologinya bukan kapitalisme.

7

kedua, secara konseptual, sejak David Ricardo hingga saat ini, teori-

teori perdagangan internasional sama sekali tidak berbicara

mengenai siapa yang secara khusus paling diuntungkan dari

perdagangan bebas tersebut. Mengenai siapa yang paling

diuntungkan pada masing-masing negara adalah urusan lain,

karena ilmu ekonomi tidak berbicara mengenai siapa yang

diuntungkan atau dirugikan. Apakah yang diuntungkan itu kaum

kapitalis, buruh.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala pembahasan terkait

dengan perdagangan bebas, secara ideologis tidak dapat dilepaskan dari

kapitalisme dan secara teori ekonomi ini termasuk kedalam kelompok teori

ekonomi klasik dan neoklasik atau yang belakangan ini dikenal sebagai

neoliberalisme.

Liberalisasi perdagangan akan sangat tergantung dengan kemampuan

daya saing bangsa, artinya makin tinggi tingkat daya saingnya, maka negara

tersebut akan makin siap untuk menjalankan persaingan perdagangan di pasar

internasional. Namun karena sistem liberalisasi perdagangan ini umumnya

muncul dari negara-negara maju, maka diperlukan kehati-hatian bagi negara

dunia ketiga atau negara berkembang untuk mengikatkan diri pada

kesepakatan liberalisasi perdagangan.

Tetapi yang seringkali kita temui dan terjadi pada umumnya, negara

berkembang ikut atau masuk dalam sistem liberalisasi perdagangan karena

adanya keterikatan aspek politik atau hutang misalnya, yang pada akhirnya

dengan terpaksa masuk dalam kesepakatan liberalisasi. Bukan hanya itu,

kecerobohan juga dapat terjadi karena kurangnya tingkat kemahiran dalam

bernegosiasi, sehingga pada akhirnya liberalisasi perdagangan memberatkan

negara berkembang.

Warisan budaya lndonesia memiliki peran penting dalam pembentukan

awal hukum perdagangan modern internasional, namun sebagian besar orang

8

lndonesia baru telah bertindak melawan aturan World Trade Organization

( selanjutnya disingkat dengan WTO), karena dalam evolusi ide dan praktek

perdagangan bebas telah tercemar oleh nilai-nilai ideologi yang bertentangan

dengan nilai-nilai budaya lndonesia. Sifat eksploitasi dalam pembentukan

hukum perdagangan internasional telah banyak dalam pembentukan aturan

WTO. Sejauh ini, aturan WTO telah diklaim sebagai sebuah rezim

"perdagangan bebas".

Hukum adat yang digunakan oleh Indonesia sebagai sistem hukum

yang didasarkan pada non-liberal yang terkondensasi dalam pancasila, di

mana lebih menghargai komunalisme daripada individualisme, lebih melekat

untuk romantisme daripada rasionalisme, dan lebih mematuhi spiritualisme

daripada nilai-nilai materialisme.

Jadi keikutsertaan Indonesia dalam percaturan perdagangan

internasional dikatakan tidak sejalan dengan Pancasila, dan juga ideologi dasar

negara Indonesia adalah Pancasila, dan pengamalannya dalam bidang ekonomi

dibimbing oleh Pasal 33, Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 34 UUD 1945. Sesuai

dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, sistem perekonomian yang hendak

dikembangkan di Indonesia disebut sebagai sistem ekonomi kerakyatan.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia

harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Selain itu pula bahwa pada bagian penjelasan pasal 33 yang asli, terdapat

kalimat yang menyatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua

dibawah pimpinan bersama, lalu kemakmuran masyarakat yang diutamakan

bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai

usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan bangun perusahaan

yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

C. Apakah dampak yang akan terjadi dalam transplantasi hukum mengenai

keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam perdagangan internasional?

9

Problematika yang dihadapi oleh yurisdiksi penerima transplantasi

hukum itu sendiri di dalamnya memiliki pluralisme hukum sehingga

penyesuaian yang dilakukan memerlukan usaha yang dua kali lebih besar.

Indonesia merupakan negara yang di dalamnya memiliki pluralisme hukum

yang besar. Tradisi hukum yang ada bukan saja menyangkut Civil law, tetapi

juga terdapat hukum adat dan hukum Islam. Pluralisme hukum pula yang

menjadi sebab sulitnya melakukan transplantasi hukum tanpa “membedol

seluruh jaringan sistem institusional yang menjadi konteksnya”. Akan tetapi

bisa saja hal tersebut dipertimbangkan, jika pada suatu masyarakat sedang

terjadi proses perubahan sosial yang mengarah pada perubahan nilai-nilai di

mana nilai yang berubah menjadi lebih adaptif dengan nilai-nilai baru yang

diperkenalkan oleh hukum baru maka mungkin tidak akan timbul banyak

masalah.

Berdasarkan penjelasan dari UUD 1945 pasal 33 diketahui bahwa

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, jika tidak, tampuk produksi

jatuh ke tangan orang per orang dan rakyat yang banyak ditindasnya. Dari

penjelasan itu memperihatkan bahwa pasal 33 sangat anti kapitalisme.

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat benturan ideologis yang sangat

mendasar antara perdagangan bebas dengan amanat konsitusi. Konteks

permasalahan kemudian adalah bagaimana sikap konstitusional bangsa

Indonesia jika ingin konsisten dengan pasal 33 UUD 1945, tetapi terus

menjalin hubungan antar bangsa. Untuk itu dasarnya adalah bahwa Indonesia

harus mengurus dan menata dahulu masalah dalam negeri sesuai dengan

amanat konstitusi, setelah itu baru berbicara hubungan dengan negara lain.

Sejak dahulu Bung Hatta mengatakan bahwa ekspor dilakukan setelah

kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Tapi yang terjadi sekarang semua produksi diutamakan untuk

diekspor, sehingga kebutuhan dalam negeri dikorbankan. Hal ini dilakukan

karena hutang yang besar dan dibuat dalam valuta asing, sehingga mau tidak

10

mau ekspor harus digenjot, karena itu satu-satunya cara untuk bisa membayar

hutang. Dan akibatnya pun seperti yang terjadi saat ini, di mana hasil gas

diekspor sehingga menyebabkan pabrik pupuk yang notabene BUMN

menjadi tutup, kebutuhan pupuk untuk petani tidak terpenuhi, dan kebutuhan

energi untuk industri menjadi tidak efisien karena harga BBM yang jauh lebih

mahal dibanding gas.

BAB III

PENUTUPKesimpulan

11

1. Bahwa pada dasarnya sistem perekonomian Indonesia didasarkan pada

asas-asas atau nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang

berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Pada dasarnya sistem perekonomian suatu negara ditujukan untuk

meciptakan masyarakat yang sejahtera dan tidak ditujukan untuk

menjawab tantangan global. Pun demikian terciptanya perdagangan bebas

dan pasar bebas tidak hanya mendapat hambatan dari perekonomian

negara berkembang saja, melainkan juga dari seluruh bentuk

perekonomian negara konvensional. Kekhawatiran negara terhadap

pelaksanaan pasar bebas adalah terkikisnya kedaulatan negara hingga titik

minimum.

3. Terbukanya pasar bebas dalam keadaan negara Indonesia seperti sekarang

sangat berbahaya terhadap rakyat kecil dan para pelaku usaha lainnya yang

berskala kecil karena tidak mampu bersaing dengan produk global.

Saran

1. Negara harus berperan aktif dan campur tangan dalam perekonomian

rakyat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera

sebagaimana amanat dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945

2. Dalam hal negara membuka diri terhadap pasar global untuk kemajuan dan

kepentingan negara, pemerintah harus dapat memberikan jaminan dan

keadilan sosial bagi rakyat kecil dan pelaku usaha yang tidak mampu

bersaing dengan produk global.

12

DAFTAR PUSTAKA

Agus Brotosusilo, Culture And Free Trade: The Indonesia Experience, Makalah

pada The International Conference on Law and Culture in South East Asia,

in cooperation between Hankuk University of Foreign Studies- Faculty of

Law University of Indonesia, Jakarta, July 13 2011.

A. Gunawan Setiardja Filsafat Pancasila Bagian I, (Badan Penerbit Univeristas

Diponegoro, 2009),

A. Gunawan Setiardja, Filsafat Pancasila Bagian II, (Badan Penerbit

Univeristas Diponegoro, 2010),

Kaelan M.S., Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, ( Yogkarta:

Paradigma, 2007

Makalah pada Lokakarya Perdagangan Bebas dan Kerjasama Internasional

Institute for Global Justice, Yogjakarta, 14-16 Desember 2010 Pandangan

Kalangan Akademisi  (Universitas Gajah Mada)

Oetojo Oesman dan Alfian, penyunting, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam

Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP 7-

Pusat, 1991)

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994)

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104 (Artikel ini diakses pada

11 Desember 2011)

13

http://hukum.kompasiana.com/2011/01/24/globalisasi-ekonomi-dan-tantangan-

dalam-perdagangan internasional -sebagai-implementasi-dari-konvensi-

wina-1969/ (Artikel ini diakses pada 12 Desember 2011)

http://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=liberalisasi%20perdagangan%20oleh

%20donny%20Adityawarman (Artikel ini diakses pada 10 Desember

2011)

14