Upload
ferry-triwahyudi
View
286
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
1/95
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan SektoraL
REPUBLIK INDONESIA
Laporan Akhir
Tahun anggaran 2012
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
2/95
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
3/95
ii
KATA PENGANTAR
Pembangunan transportasi merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
Namun pentingnya peran transportasi masih diwarnai dengan karakteristik transportasi Indonesia
yang dihadapkan pada kualitas pelayanan yang rendah, dan kuantitas atau cakupan pelayanan
yang terbatas. Laporan World Economic Forum 2008-2009 menunjukkan bahwa kurangnya
ketersediaan infrastruktur merupakan permasalahan kedua terbesar setelah inefisiensi birokrasi
pemerintah bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha di Indonesia.
Peningkatan pembangunan transportasi yang terus diupayakan Pemerintah terkendala oleh
berbagai permasalahan antara lain permasalahan penyelesaian pembebasan lahan, yang
diharapkan dengan disahkannya UU pengadaaan lahan publik dapat membantu menjembatani
kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dengan kepentingan masyarakat luas. Selain itu dari
aspek pembiayaan, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh swasta belum ada yang
terealisasi (masih dalam tahap perencanaan). Selain permasalahan tersebut, pembangunan
transportasi juga terkendala dalam hal pengukuran kinerja pembangunan transportasi dimana
belum ada suatu indikator kinerja yang disepakati bersama untuk mengukur kinerja transportasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas telah
menyusun Kajian Evaluasi Pembangunan Transportasi di Indonesia mengenai kebijakan
pembangunan transportasi di Indonesia, indikator kinerja pembangunan sistem transportasi, dan
capaian dan kebijakan pembangunan bidang transportasi khususnya pada moda kereta api dan
laut dalam rangka penyusunan suatu rekomendasi dan masukan dalam evaluasi kinerja dan
pengembangan kebijakan pembangunan bidang transportasi.
Masukan, saran, dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan kajian ini.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam
penyusunan kajian ini.
Jakarta, Desember 2012
Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA.
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
4/95
iii
DAFTAR ISI
Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Pengantar 1
1.2 Latar Belakang 2
1.3 Tujuan 4
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan 41.5 Metodologi Umum Pelaksanaan Kajian 4
1.6 Hasil Keluaran 5
BAB 2 TELAAH INDIKATOR KINERJA 6
2.1 Kerangka Logis Penyusunan Indikator KInerja 6
2.1.1 Bagaimana Indikator Kinerja Dikembangkan ? 7
2.1.2 Kelembagaan/Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi 11
2.1.3 Hubungan Antara Perencanaan dan Penganggaran 12
2.2 Pemetaan Indikator Kinerja Transportasi 13
2.2.1 Studi terkait Pengembangan Indikator Kinerja 13
2.2.2 Indikator Kinerja Transportasi Bappenas 142.2.3 Benchmarking Indikator Kinerja Transportasi 20
2.3 Kriteria Pengembangan Indikator Kinerja 23
2.3.1 Pendekatan 23
2.3.2 Pertimbangan dalam Pengembangan Indikator Kinerja 24
2.3.3 Indikator Kinerja Sektoral 25
2.3.4 Usulan Indikator Kinerja Transportasi 29
BAB 3 KONDISI OBJEKTIF DAN RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI 33
3.1 Persaingan Moda dan Kebutuhan Indikator Kinerja 33
3.2 Pembangunan Sektor Transportasi dalam RPJM 2010-2014 33
3.2.1 Pembangunan Sektor Transportasi dalam Kurun Waktu 2010-2011 333.2.2 Pembangunan Transportasi Jalan 34
3.2.3 Pembangunan Transportasi ASDP 35
3.2.4 Pembangunan Transportasi Kereta Api 35
3.2.5 Pembangunan Transportasi Laut 35
3.2.6 Pembangunan Transportasi Udara 36
3.3 Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi 37
3.3.1 Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi 37
3.3.2 Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur 38
3.4 Rencana Pembangunan Subsektor Transportasi 40
3.4.1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan 40
3.4.2 Rencana Pembangunan Transportasi Kereta Api 423.4.3 Rencana Pembangunan Transportasi Laut 45
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
5/95
iv
3.4.4 Rencana Pembangunan Transportasi Udara 47
3.5 Rencana Pengembangan Ekonomi dan infrastruktur Transportasi 49
3.5.1 Koridor Ekonomi Indonesia 49
3.5.2 Penguatan Konektifitas Nasional 51
BAB 4 PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI 55
4.1 Kebutuhan dan Ketersediaan Data 55
4.2 Pengukuran Kinerja Transportasi 57
4.2.1 Pengukuran Kinerja Transportasi Laut 57
4.2.2 Pengukuran Kinerja Transportasi Kereta Api 62
4.3 Pencapaian Pembangunan Bidang Transportasi 64
BAB 5 PENUTUP 67
5.1 Pengembangan Indikator Kinerja Transportasi 67
5.2 Evaluasi Pembangunan Sektor Transportasi Berdasarkan Indikator Kinerja dan
Indeks Transportasi 68
LAMPIRAN
Lampiran A: Analisis Pembobotan Indikator Kinerja
Lampiran B: Perhitungan Indikator Kinerja Sektor Transportasi
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
6/95
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pencapaian Pilar Daya Saing Global 2008-2009 dan 2011-2012 2Tabel 2 Perbandingan Kualitas Pilar Infrastruktur Negara Asean Tahun 2009-2011 3
Tabel 3 Indikator Kinerja Sektor Transportasi (Bappenas 2004) 15
Tabel 4 Usulan Indikator Kinerja Sektor Transportasi 16
Tabel 5 Sustainable Transport Performance Index 21
Tabel 6 Transportation Performance Index 22
Tabel 7 Metode Pengembangan Indikator Kinerja 23
Tabel 8 Kriteria SMART untuk Pemilihan Indikator Kinerja 24
Tabel 9 Indikator Kinerja Utama Transportasi Kereta Api 26
Tabel 10 Indikator Kinerja Utama Transportasi Laut 27
Tabel 11 Short ListIndikator Kinerja Transportasi 30
Tabel 12 Capaian Pembangunan Infrastruktur Transportasi 2010-2012 39Tabel 13 List Indikator Kinerja Transportasi dengan Penyesuaian Ketersediaan Data 55
Tabel 14 Nilai Indikator Kinerja Transportasi Laut untuk Level Koridor Ekonomi 58
Tabel 15 Perhitungan indikator kinerja komposit transportasi laut untuk level Koridor Ekonomi 58
Tabel 16 Penyesuaian Konsistensi Indikator Kinerja (bagian yg ditandai menggunakan
nilai indikator baru = (100/nilai indikator lama) 59
Tabel 17 Perhitungan Nilai Kinerja Relatif (sebagai referensi adalah nilai kinerja Indonesia
tahun 2009) 60
Tabel 18 Resume Indeks Kinerja Berdasarkan Aspek (nilai rata-rata setiap aspek dengan
bobot = 1) 61
Tabel 19 Data untuk Pengukuran Indikator Kinerja Transportasi KA 62
Tabel 20 Nilai Relatif Indikator Kinerja Transportasi Moda Kereta Api 63Tabel 21 Resume indeks kinerja transportasi moda kereta api 64
Tabel 22 Indeks Kinerja Transportasi untuk Semua Moda pada
Level Koridor Ekonomi Tahun 2009 64
Tabel 23 Indeks Kinerja Transportasi untuk Semua Moda pada
Level Koridor Ekonomi Tahun 2010 65
Tabel 24 Selisih Indeks Kinerja Transportasi antara Tahun 2010 dan 2009 (dalam %) 66
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
7/95
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Kerangka Logis Hubungan Input-Output-Outcome-Impact 7Gambar 2 Gambaran Skematis Kerangka Logis Untuk Menurunkan Indikator Kinerja 8
Gambar 3 Penentuan Indikator Kinerja Sektor Transportasi 9
Gambar 4 Kerangka Runtutan Logis Pengadaan dan Produktivitas Transportasi 10
Gambar 5 Hirarki Pemantauan dan Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja 11
Gambar 6 Proses Perencanaan Sampai Dengan Penganggaran 12
Gambar 7 Kajian Makro dalam Siklus Penyelengaraan Sistem Jaringan Jalan Wilayah 14
Gambar 8 Perkembangan Kondisi Penyelenggaraan Jalan 2005-2011 41
Gambar 9 Evaluasi Program Renstra 2010-2014 Kementerian Pekerjaan Umum 42
Gambar 10 Target Jumlah Angkutan KA Penumpang Tahun 2010-2014 43
Gambar 11 Target Jumlah Angkutan KA Barang Tahun 2010-2014 43
Gambar 12 Tema pembangunan kepulauan Indonesia 50Gambar 13 Peta Koridor Ekonomi Indonesia 50
Gambar 14 Komponen Konektifitas 52
Gambar 15 Konsep Pintu Gerbang Ekonomi Indonesia 53
Gambar 16 Kerangka Kerja Konektivitas Nasional 53
Gambar 17 Prosedur Pengukuran Kinerja Komposit (Indeks Transportasi) 57
Gambar 18 Diagram Radar untuk Indeks Kinerja Transportasi Tahun 2009 dan 2010 65
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
8/95
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1. 1 PENGANTAR
Kemajuan pelaksanaan pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur
penunjangnya, terutama infrastruktur transportasi, yang mencakup jalan raya, sungai, laut, udara
dan jalan KA. Pada awalnya, peran transportasi lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, sistem
transportasi berperan sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi yang memberikan
dampak positif bagi kondisi ekonomi. Lebih jauh dari sisi makro ekonomi, transportasi memegang
peranan strategis dalam meningkatkan PDB nasional, karena sifatnya sebagai derived demand,yang artinya apabila penyediaan transportasi meningkat akan memicu kenaikan angka PDB.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen FEUI terhadap perkembangan
kontribusi transportasi terhadap PDB tahun 2006, menunjukkan kontribusi yang cukup besar dari
transportasi terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan terbesar adalah dari
transportasi jalan raya (Rp. 81,49 triliun), diikuti transportasi laut (Rp. 16,120 triliun), transportasi
udara (Rp. 14,685 triliun), transportasi sungai (Rp. 4,501 triliun), dan transportasi kereta api (Rp.
1,345 triliun). Sementara itu, perkiraan pada tahun 2015, diperkirakan besar kontribusi
transportasi jalan raya (Rp. 463,058 triliun), transportasi laut (Rp. 129,963 triliun), transportasi
udara (Rp. 62,214 triliun), transportasi sungai (Rp. 24,708 triliun), dan transportasi kereta api (Rp.
4,965 triliun).
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
9/95
2
1. 2 LATAR BELAKANG
Pentingnya peran transportasi dalam pembangunan negara, tampaknya masih diwarnai dengan
karakteristik transportasi Indonesia yang dihadapkan pada kualitas pelayanan yang rendah, dan
kuantitas atau cakupan pelayanan yang terbatas. Laporan World Economic Forum 2008-2009menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan permasalahan kedua
terbesar setelah inefisiensi birokrasi pemerintah bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha di
Indonesia.
Diukur dari sisi kualitas infrastruktur secara keseluruhan, Indonesia hanya menempati peringkat
ke-86 dari 134 negara yang diteliti. Peringkat tersebut jauh tertinggal dari Singapura yang
menempati peringkat ke-4, Malaysia di peringkat ke-23, dan Thailand di peringkat ke-29. Begitu
pula, berdasarkan Laporan World Economic Forum terkini (2011-2012), perkembangan
infrastruktur Indonesia walaupun sudah menunjukkan kemajuan berada pada peringkat ke-76,
masih tetap tertinggal dibandingkan Singapura yang menempati peringkat ke-2, Malaysia di
peringkat ke-26 dan Thailand di peringkat ke-42 sebagaimana dijabarkan padaTabel 1
.
Tabel 1Pencapaian Pilar Daya Saing Global 2008-2009 dan 2011-2012
Pilar Daya Saing GlobalIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam Singapura
P S P S P S P S P S P S
Pencapaian Tahun 2008-2009
Institusi 68 3,9 30 4,9 105 3,4 57 4,2 71 3,9 1 6,2
Infrastruktur 86 3,0 23 5,3 92 2,9 29 4,7 93 2,9 4 6,4
Makroekonomi 72 4,9 38 5,4 53 5,2 41 5,4 70 4,9 21 5,7
Pendidikan Dasar danKesehatan 87 5,3 23 6,1 90 5,2 58 5,6 84 5,3 16 6,2
Pendidikan Tinggi 71 3,9 35 4,6 60 4,1 51 4,3 98 3,4 8 5,6
Efisiensi Pasar Barang 37 4,7 23 5,0 81 4,1 46 4,5 70 4,2 1 5,8
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja 43 4,6 19 4,9 101 4,1 13 5 47 4,5 2 5,7
Pasar Keuangan 57 4,5 16 5,4 78 4,1 49 4,6 80 4,1 2 5,9
Kesiapan Teknologi 88 3,0 34 4,4 70 3,3 66 3,4 79 3,1 7 5,6
Besaran Pasar 17 5,1 28 4,7 34 4,5 21 4,9 40 4,4 41 4,4
Kecanggihan Bisnis 39 4,5 22 5,0 57 4,3 46 4,4 84 3,8 14 5,3
Inovasi 47 3,4 22 4,3 76 3,0 54 3,4 57 3,3 11 5,1
Pencapaian Tahun 2011-2012
Institusi 71 3,8 30 4,9 117 3,2 67 3,9 87 3,6 1 6,1
Infrastruktur 76 3,8 26 5,2 105 3,1 42 4,7 90 3,6 3 6,3
Makroekonomi 23 5,7 29 5,5 54 5,0 28 5,5 65 4,8 9 6,2
Pendidikan Dasar danKesehatan
64 5,7 33 6,1 92 5,4 83 5,5 73 5,7 3 6,6
Pendidikan Tinggi 69 4,2 38 4,8 71 4,1 62 4,2 103 3,5 4 5,8
Efisiensi Pasar Barang 67 4,2 15 5,1 88 4,1 42 4,5 75 4,2 1 5,6
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja 94 4,1 20 4,9 113 3,9 30 4,8 46 4,6 2 5,9Pasar Keuangan 69 4,1 3,0 5,5 71 4,0 50 4,4 73 4,0 1 5,8
Kesiapan Teknologi 94 3,3 44 4,3 83 3,5 84 3,5 79 3,5 10 5,9
Besaran Pasar 15 5,2 29 4,8 36 4,6 22 5,0 33 4,6 37 4,6Kecanggihan Bisnis 45 4,2 20 5,0 57 4,1 47 4,2 87 3,7 15 5,1
Inovasi 36 3,6 24 4,3 108 2,8 54 3,3 66 3,2 8 5,3Ket: P: peringkat, S: Skor
Sumber: Competitiveness Global Report2008-2009 dan 2011-2012
Pilar daya saing infrastruktur, apabila lebih lanjut digali dalam unsur-unsur pembentuknya
terutama yang terkait dengan transportasi, menunjukkan peningkatan peringkat pada tahun 2011
untuk kualitas jalan dan kualitas infrastruktur transportasi. Sedangkan penurunan peringkat
terjadi pada kualitas infrastruktur pelabuhan dan kualitas infrastruktur transportasi udara.
Namun, secara umum peringkat Indonesia hanya berada di atas Vietnam dan Filipina.
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
10/95
3
Tabel 2Perbandingan Kualitas Pilar Infrastruktur Negara Asean Tahun 2009-2011
Pilar InfrastrukturIndonesia
Vietnam Thailand Filipina Malaysia Singapura2009 2010 2011
Infrastruktur umum 84 82 82 123 47 113 23 2
Jalan 94 84 83 123 37 100 18 2Infrastruktur kereta api 60 56 52 71 63 101 18 7
Infrastruktur pelabuhan 95 96 103 111 47 123 15 1
Infrastruktur transportasi
udara68 69 80 95 32 115 20 1
Sumber: Competitiveness Global Report 2011-2012
Berdasarkan Tabel 2diatas, secara umum, kualitas infrastruktur Indonesia semakin membaik. Jika
dilihat lebih mendetail, kualitas infrastruktur kereta api semakin meningkat sejak tahun 2009.
Namun, peringkat Indonesia (berada pada posisi ke-52) masih jauh dibawah Singapura (berada
pada posisi ke-7) dan Malaysia (berada pada posisi le-18). Masih kurang baiknya kualitas
infrastruktur kereta api, salah satunya disebabkan oleh masih buruknya kondisi rel kereta api,
berpengaruh kepada rendahnya daya saing Indonesia. Selain sebagai moda transportasi angkutanbarang, kereta api juga berfungsi sebagai moda transportasi masal.
Kendala kurang optimalnya infrastruktur dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata terutama disebabkan oleh
permasalahan ketersediaan dan pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh kelembagaan, sumberdaya
manusia, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Pada saat ini banyak lembaga
yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur sehingga menyulitkan koordinasi, sedangkan
kualitas sumber daya manusia masih rendah. Sementara itu, terkait dengan pembiayaan, investasi
infrastruktur saat ini masih jauh dari kebutuhan investasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang meliputi pembangunan jaringan
prasarana dan sarana jalan, kereta api, transportasi laut dan udara antara lain:(1) Penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di
beberapa daerah saja,
(2) Keterbatasan pendanaan pembangunan di sektor transportasi,
(3) SDM dan kelembagaan yang masih rendah kualitasnya, dan
(4) Kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi yang masih banyak mengalami backlog
pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus.
Hal ini terjadi karena belum optimalnya sistem perencanaan dan pengoperasian, masih kurang
jelasnya pemisahan fungsi regulator, owner, dan operator dalam pelaksanaan pelayanan
transportasi.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan bidang transportasi, pemerintah melaluiRPJMN 2010-2014 telah menetapkan lima sasaran umum pembangunan bidang transportasi,
yaitu:
(1) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi,
(2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana
transportasi,
(3) Peningkatan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana
transportasi,
(4) Restrukturisasi kelembagaan, dan
(5) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada transportasi.
Penetapan sasaran pembangunan tersebut berangkat dari berbagai masalah dan kendala yangsaat ini masih dihadapi dalam pembangunan bidang transportasi serta target peningkatan
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
11/95
4
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan ditopang oleh pertumbuhan pembangunan
infrastruktur yang salah satunya adalah bidang transportasi.
1. 3 TUJUAN
Kajian Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi di Indonesia dilaksanakan untuk periode waktu
pelaksanaan RPJMN 2010-2014, yaitu tahun 2010-2011, dengan memperhatikan pelaksanaan
RPJMN 2004-2009. Adapun, kajian ini bertujuan untuk:
a. Menelaah kebijakan pembangunan transportasi di Indonesia;
b. Menyusun indikator kinerja pembangunan sistem transportasi;
c. Mengevaluasi capaian dan kebijakan pembangunan bidang transportasi khususnya pada
moda kereta api dan laut.
d. Menyusun rekomendasi dan masukan dalam evaluasi kinerja dan pengembangan
kebijakan pembangunan bidang transportasi.
1. 4 RUANG LINGKUP KEGIATAN
Kajian ini akan difokuskan pada evaluasi sistem transportasi secara kesisteman dengan
memperhatikan kinerja dan konstribusi setiap moda. Fokus evaluasi adalah pada kinerja sistem
transportasi secara nasional yang diukur dengan indikator kinerja yang sepakati. Sesuai
kesepakatan dalam rapat TPRK, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu naskah akademik
yang dapat dijadikan dasar oleh Bappenas dalam menyusun kebijakan untuk pengembangan
sistem transportasi khususnya untuk mendukung implementasi RPJMN 2010-2014.
Secara khusus diupayakan agar selain berupa evaluasi kajian dapat pula merupakan alat
identifikasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan pembangunan transportasi. Sejauh
memungkinkan, bahasan dan diskusi akan dikaitkan dengan sasaran umum pembangunan bidang
transportasi seperti dinyatakan dalam dokumen RPJMN 2010-2014.
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam studi ini antara lain,
a. Pengumpulan data sekunder berupa kajian literatur dari dokumen studi dan kajian berkaitan
dengan pembangunan bidang transportasi di Indonesia;
b. Menemukenali permasalahan pembangunan bidang transportasi di Indonesia;
c. Analisis data sekunder berupa inventarisasi dan analisa kebijakan pembangunan transportasi;
d. Pelaksanaan konsinyering;
e. Pelaksanaan workshop guna mendapatkan masukan dalam pelaksanaan kajian;
f. Pelaksanaan seminar guna mengoptimalkan dan mempertajam hasil kajian.
1. 5 METODOLOGI UMUM PELAKSANAAN KAJIAN
Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kajian Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi ini
secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan kegiatan:
1. Pengumpulan data
Analisis dalam kajian ini lebih difokuskan untuk menggunakan data sekunder. Beberapa
sumber data akan diupayakan seperti BPS, penelitian dan publikasi lembaga nasional
maupun internasional, termasuk gambaran umum transportasi di Indonesia (merupakan
literatur review atau situasi dan kondisi transportasi di Indonesia).
2. Pengolahan dan analisis data
Kajian akan menggunakan teknik dan pendekatan statistik deskriptif. Sejauh
memungkinkan analisis statistik yang lebih jauh akan dilakukan sesuai keperluan, sepertianalisis Logit. Pembahasan dalam berbagai pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
12/95
5
TPRK dan Workshop guna memperbaiki, menajamkan, dan menyepakati hasil analisis dan
evaluasi, serta kemasan dan isi laporan.
3. Penyajian data
Hasil kajian dalam bentuk laporan akan dibahas dalam dua pertemuan terbatas dan satu
seminar yang sekaligus merupakan sarana legitimasi laporan awal, tengah dan akhirkajian.
1. 6 HASIL KELUARAN
Keluaran dari kegiatan Kajian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral: Evaluasi
Pembangunan Bidang Transportasi di Indonesia ini adalah tersusunnya metodologi untuk evaluasi
kinerja pembangunan transportasi yang meliputi penetapan indikator evaluasi, kebutuhan data
dan metode perhitungan serta penilaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator yang
dikembangkan. Rekomendasi dari kajian ini akan menjadi masukan dalam penetapan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang transportasi di Indonesia.
Studi ini dilakukan sebagai bagian dalam upaya mencari solusi atas permasalahan transportasi
secara optimal ditinjau dari berbagai sudut pandang dengan menyusun suatu alat bantu berupa
indikator kinerja sektor transportasi yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur obyektif bagi
pengembangan secara optimal masing-masing sub sektor transportasi.
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
13/95
6
BAB 2
TELAAH INDIKATOR KINERJA
2. 1 KERANGKA LOGIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
Secara garis besar, kerangka logis dalam penyusunan indikator kinerja sektor transportasi
menggambarkan tiga hubungan yang berkaitan berdasarkan empat komponen kegiatan yaitu
inpout, output, outcome dan impact. Keterkaitan proses pada keempat komponen tersebut
digambarkan pada Gambar 1 sebagai ilustrasi kerangka logis dari suatu kegiatan/proyek.
Kerangka logis ini juga mengasumsikan terdapat beberapa tingkatan tujuan dalam sebuah
kegiatan/proyek (dengan hirarki tujuan). Tidak terdapat pembatasan terhadap jumlah tingkatan
tersebut, namun demikian, seringkali ditemui kesulitan untuk mengatur lebih dari empattingkatan. Dalam kerangkanya, Bank Dunia1menggunakan indikator-indikator yang dispesifikasi
dalam tiga tingkatan tujuan: input untuk kegiatan proyek, output dari kegiatan proyek, dan
outcome dan dampak (impact). Untuk kebutuhan penyelenggaraan proyek, input dan output
berkoresponden secara langsung pada manajemen proyek, sementara outcome dan dampak
berkoresponden pada tujuan dari proyek yang bersangkutan. Pada akhirnya proyek harus
menunjukan tujuan yang relevan dengan realisasi dari tujuan pembangunan nasional secara
menyeluruh.
1Benefit Monitoring and Evaluation, A Handbook for Bank Staff, Staff of Executing Agencies and Cosultants, Asian Development Bank,
1992
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
14/95
7
Struktur Asumsi Indikator Verifikasi
Impact
Dampak
perubahan/perbaikan
yang diinginkan
Indikator
impact
Sumber
informasi dan
metode
pengumpulan
Outcome
Memanfaatkan
output untuk
memperbaiki kondisi
yang ada
Dapat direalisasikan
Asumsi
keterkaitan
outcome-impact
valid
Indikator
outcome
Output
Menyampaikan
output pada pihak
yang membutuhkan
Dapat direalisasikan
Asumsi
keterkaitan
output-outcome
valid
Indikator
output
Input
Melakukan kegiatan
terhadap input yang
ada guna
menghasilkan output
yang diinginkan
Dapat direalisasikan
Asumsi
keterkaitan input-
output valid
Indikator
input
Prakondisi/
prasyarat
dipenuhi
Gambar 1Kerangka Logis Hubungan Input-Output-Outcome-Impact
Indikator kinerja harus dirancang dalam kerangka logis. Pengembangan kerangka logis mulai
dengan tujuan proyek dan merefleksikan hubungan hirarki kegiatan-kegiatan dan output-nya dan
outcomeyang diharapkan untuk masing-masing komponen proyek. Kegiatan dilakukan dan hasil
diperoleh pada tingkat rendah/awal dari tujuan adalah input terhadap perolehan dari tujuan
proyek pada tingkat yang lebih tinggi, pada tingkat institusional, sektoral, program, atau tingkat
nasional. Definisi indikator-indikator pada masing-masing tingkatan mengacu pada tujuan akhir
(tingkat paling tinggi).
Hasil indikator-indikator kinerja suatu proyek relatif terhadap tujuan proyek yang bersangkutan.
Hasil diukur pada suatu tingkatan yang ditentukan oleh tujuan proyek. Harus diingat bahwa
menurut pendekatan kerangka logis, tujuan proyek harus ditetapkan diawali dengan indikatordampak dan outcome (dan bekerja ke belakang pada indikator input). Pembahasan lebih lanjut
berkaitan dengan pengembangan indikator kinerja sub sektor jalan dilakukan pada bab
selanjutnya.
2.1.1 Bagaimana Indikator Kinerja Dikembangkan ?
Indikator kinerja adalah ukuran dampak, outcome, output dan input dari suatu proyek yang
dimonitor selama pelaksanaan proyek untuk menilai perkembangannya dalam pencapaian tujuan
proyek . Indikator-indikator tersebut nantinya juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan
suatu proyek. Indikator-indikator tersebut mengorganisir informasi yang mengklarifikasi
hubungan antara dampak, outcome, output dan input suatu proyek and membantu
jika
maka
dan
maka
maka
maka
jika
danjika
danjika
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
15/95
8
mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi menghambat atau menghalangi tercapainya
tujuan proyek.
Indikator kinerja pasti didasarkan pada suatu tujuan yang unik dari suatu proyek. Namun
demikian, suatu set indikator kinerja harus didasarkan pada suatu kerangka logis yangmenghubungkan tujuan proyek dengan komponen proyek dan juga secara berturut-turut
terhadap input, aktivitas dan output proyek yang bersangkutan, pada tahapan yang berbeda.
Kerangka tersebut harus berangkat dari tujuan proyek, hal ini mengingat bahwa setiap kegiatan
dalam proyek harus bermuara kepada pencapaian tujuan. Gambaran skematis umum dari
kerangka logis diperlihatkan pada Gambar 2.1
Gambar 2Gambaran Skematis Kerangka Logis Untuk Menurunkan Indikator KinerjaSumber: Mosse, R. dan Sontheimer, L.E. 19962
Pada prinsipnya, kinerja sektor transportasi adalah gambaran keberhasilan pengelola dalam
menggunakan sumber daya yang tersedia. Ide utama diperlukannya indikator kinerja sektortransportasi adalah untuk menyediakan kerangka yang jelas bagi evaluasi diri (self-evaluation)
berdasarkan model management-by-results dan management-by-objective. Dengan demikian
diharapkan fokus perencanaan tidak semata-mata berdasarkan dari pengamatan penurunan
kinerja tetapi bagaimana memupuk hasil (outcome) di masa datang melalui suatu proses looping,
yang melibatkan keterpaduan kinerja masing-masing subsektor transportasi.
Hasil evaluasi dapat ditampilkan dalam indeks kualitas, kuantitas pelayanan, nilai angkutan
(finance) ataupun kepuasan pengguna terhadap pelayanan. Prioritas pencapaian indeks kualitas,
kuantitas dan finance, secara umum tergantung kepada kepada tipe manajemen, apakah publik
domain atau swasta. Badan penyelenggara swasta lebih menekankan nilai angkutan (misal profit)
relatif lebih utama. Keseimbangan pencapaian masing-masing indeks adalah menjadi tugasinstitusi publik, yang dapat diterapkan melalui instrumen perencanaan, kebijakan pengaturan
maupun mekanisme harga.
Proses angkutan dapat ditunjukkan oleh indikator yang berhubungan dengan intensitas atau
produktivitas dari pemanfaatan sumberdaya atau dengan upaya manajemen yang diterapkan
kepada input dan operasi organsasi. Output menunjukkan dimensi fisik sehubugan dengan
pengadaan prasarana dan sarana. Hasil atau outcome adalah pencapain atau produksi institusi,
yakni berupa kuantitas volume angkutan (ton-km, penumpang-km), kualitas angkutan (jumlah
kecelakaan, kecepatan), nilai angkutan (Rp/km, profit, B/C).
2 Mosse, R. dan Sontheimer, L.E., Performance Monitoring Indicators Handbook, World Bank Technical Paper No. 334,
1996
Menetapkan Tujuan
Gambarkan outcome yang nyata (real) dari proyek dampak dari output proyek terhadap penerimamanfaat proyek, institusi, atau sistem dalam konteks perubahan perilaku atau peningkatan kinerja.
Penetapan tujuan menentukan kesuksesan proyek
Output ProyekTentukan produk apa yang dapat dihasilkan oleh proyek barang dan jasa yang diproduksi. Secara
umum, output tproyek independen, sinergis dan terintegrasi.
Komponen Proyek
Kelompok kegiatan-kegiatan yang menentukan bagaimana produksi dan jasa pelayananan dapatdisampaikan (bantuan teknis, fasilitas fisik dan lain-lain)
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
16/95
9
Mengingat dalam banyak aktivitas angkutan, seringkali melibatkan sejumlah moda, kinerja
terminal antara menjadi krusial. Sehingga faktor intermodality ataupun manajemen multimoda,
menjadi faktor penentu kinerja angkutan, khususnya dalam angkutan umum maupun angkutan
barang.
Pemilihan indikator sangat bergantung kepada tujuan evaluasi manajemen. Indikator dapatberupa sekedar informasi benchmarking ataupun keberhasilan proses manajemen. Bila dilihat
dari konsep manajemen, secara umum dapat dibagi tiga jenis indikator yakni indikator effisiensi,
indikator efektifitas dan indikator ekonomi (finance).
Selanjutnya untuk memahami bagaimana menurunkan indikator kinerja dari tujuan suatu proyek
dan komponennya membutuhkan pemahaman dari konsep kerangka logis tersebut. Pada
prinsipnya alur kerja dalam penetapan atau menurunkan indikator kinerja sektor transportasi
dapat disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3Penentuan Indikator Kinerja Sektor Transportasisumber: dimodifikasi dari Lubis, et al, 20013
3 Lubis, H.A.S, Sjafruddin, A., Karsaman R.H., Armijaya, H. dan Munandar, A.S., Developing Performance Indicators ForRoad Development In Indonesia, EASTS 4thconference, Hanoi, Vietnam, 2001
Indikator Kinerja
Berbagai Sub Sektor Transportasi
UU SPPN dan
UU Keuangan Negara
UsulanIndikator Kinerja
(long list indicator)
Indikator Kinerja
Sub Sektor Udara
Indikator Kinerja
Sub Sektor Laut
Indikator Kinerja
Sub Sektor Darat
(Jalan dan Rel)
Indikator Kinerja
Terpilih &
Metode Penilaian
Kriteria Pemilihan 1:
Seminimal mungkin,
Cukup lengkap,
Praktis/ Operasional,
Bukan redundant
Independent
Kriteria Pemilihan 2:
Kebijakan/Policy,
Perencanaan/Planning,
Konstruksi/Construction,
Operasi & Pemeliharaan /Operatioan& Maintenance
Evaluasi & Monitoring
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
17/95
10
Khusus infrastruktur transportasi, proses pengadaan input hingga pencapaian produktivitas, akan
melalui kerangka runtutan logis yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak
seperti yang ditampilkan pada Gambar 4. Karena adanya time lag, antara realilsasi masing-
masing proses, mengakibatkan pengukuran ataupun estimasi tidak dapat dengan mudahdilakukan. Hal ini berlaku khususnya untuk pengukuran manfaat dan dampak, yang memerlukan
waktu tenggang dalam jangka menengah ataupun panjang. Dalam banyak kajian kelayakan (pra-
study), tergantung metodologi yang diadaptasi, estimasi manfaat yang diutamakan, sedangkan
estimasi dampak lebih disiapkan sebagai pelengkap kajian. Pelaksanaan post-study atau post-
audit, yang mencoba memeriasa keberhasilan pencapaian manfaat maupun dampak hingga saat
ini belum menjadi perhatian pengembang infrstruktur.
Idealnya apapun susunan indikator kinerja ia adalah informasi statistik, ratio, biaya ataupun
bentuk lainnya yang menunjukkan kondisi tertentu ataupun sebagai tolok ukur kemajuan dalam
pencapaian visi dan misi Sistem Transportasi Nasional. Daftar indikator kinerja terpilih hendaknya
memenuhi kriteria kecukupan (minimum) tetapi lengkap, praktis dan dapat dioperasikan, sertatidak redundant.
Gambar 4Kerangka Runtutan Logis Pengadaan dan Produktivitas Transportasi
Pengembangan indikator kinerja sektor transportasi Bappenas harus difokuskan pada
pertimbangan tupoksi Bappenas. Dalam konteks pengaturan porsi anggaran bagi masing-masing
sub sektor transportasi ini Bappenas harus mampu memainkan perannya dan secara jeli membagi
anggaran secara optimal untuk masing-masing sub sektor transportasi, darat (jalan, ASDP dan
jalan rel), laut dan udara. Untuk keperluan tersebut, Bappenas membutuhkan alat bantu penilaian
kinerja masing-masing subsektor transportasi sebagai dasar pijakan, dalam pengaturan anggarantersebut. Salah satu alat bantu yang dimaksud adalah indikator kinerja sektor transportasi.
Produksi
Mobilitas
Efektifitas Program
Biaya PenggunaBiaya Sumber Daya
Nilai Lahan
Lingkungan
Tingkat Resiko
Kuantitas output sebagai dampak dari inputKualitas output sebagai dampak dari input
Volume penggunaan
Volume penggunaan relatif terhadapkapabilitas output
Penggunaan sumber daya untuk utilisasiout ut
Penghematan sumber daya untuk utilisasioutput sebagai akibat penambahan input
Penghematan input akibat perubahan output
Perubahan tidak langsung akibat input/output
Perubahan langsung akibat utilisasi output
Pendanaan
Organisasi
Teknologi
Aset
Efektifitas Preservasi
Aset
Masukan(Inputs)
Keluaran(Outputs)
Hasil(Outcomes)
Manfaat(Benefits)
Dampak(Impacts)
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
18/95
11
Pengembangan indikator kinerja sektor transportasi oleh Bappenas, dalam hal ini, harus
mempertimbangkan dua isu penting, yaitu:
1. Kelembagaan/Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
2. Hubungan Perencanaan dan Penganggaran
2.1.2 Kelembagaan/Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
Hirarki sistem pemantauan dan pelaporan anggaran berbasis kinerja disampaikan pada Gambar 5.
Diagram tersebut menunjukkan bahwa hirarki terendah adalah penanggung jawab kegiatan,
kemudian secara berjenjang ke atas penanggung jawab program/unit eselon 1, Menteri
Departemen (LPND) dan Kepala Daerah (KDH) dan BAPPENAS/Menteri Keuangan. Hirarki yang
kemudian dikompilasi, direkapitulasi, dianalisis dan diarsipkan. Sebaliknya, hirarki yang lebih
tinggi melakukan pemantauan dan, jika dipandang perlu, memberikan umpan balik kepada hirarki
di bawahnya (panah garis tebal). Mengacu pada gambaran hirarki tersebut, diketahui Bappenas
memiliki peran cukup sentral dalam pemantauan (evaluasi) dan pelaporan anggaran dan tentunya
juga pada pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing sub sektor, dalam hal ini,
transportasi.
Gambar 5Hirarki Pemantauan dan Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja4
Rancangan Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja,
2004, menyebutkan evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai
secara objektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan (program) yang telah direncanakan
sebelumnya. Evaluasi selalu berupaya untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan dari suatu rencana yang sekaligus juga mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil
pelaksanaan (program) dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait.
Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan rencana dan hasil
pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, pengertian evaluasi sering digunakan untuk
menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup:
4(Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja, 2004
BAPPENAS/Menteri
Keuangan
Menteri Departemen/
LPND dan KDH
Penanggung Jawab
Program/Unit Eselon I
Pelaksana Kegiatan
Nasional
Konsolidasi Program
Program dan Kegiatan
Kegiatan
Keterangan:
Monev
Laporan
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
19/95
12
1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (EX-ANTE), pada tahap ini evaluasi digunakan untuk
memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara
mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going evaluation), pada tahap ini evaluasi digunakan
untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencanayang telah ditentukan sebelumnya
3. Evaluasi pada Tahap pasca-pelaksanaan (EX-POST), pada tahap ini evaluasi diarahkan
untuk meihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi
masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program
berakhir untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan),
efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), atau manfaat (dampak terhadap
kebutuhan)
2.1.3 Hubungan Antara Perencanaan dan Penganggaran
Hubungan ini merupakan mata rantai yang menggambarkan proses mulai dari disusunnya
perencanaan sampai dengan penganggaran. Gambaran hubungan antara perencanaan dan
penganggaran ini menyediakan informasi lebih detail berkaitan dengan hirarki pemantauan dan
pelaporan anggaran berbasis kinerja dan peran Bappenas dalam melakukan evaluasi seperti
dibahas sebelumnya. Gambaran hubungan dan proses yang dimaksud ditampilkan pada Gambar
6.
Gambar 6Proses Perencanaan Sampai Dengan Penganggaran
Selanjutnya harus dilakukan proses penelaahan terhadap RKA-K/L dengan tujuan utamanya
adalah menjaga keterkaitan antara Perencanaan (Planning) dan Penganggaran (Budgeting) yang
berarti menjaga konsistensi antara RPJM, RKP dan APBN. Adapun dasar pertimbangan penelaahan
RPJPVisiMisiArah
RPJMVisi, misiAgendaPrioritasProgramKegiatan pokok
RANCANGAN AWAL(RKP/SEB)
Prioritaspembangunan
Pagu indikatifKementrian/lembagaProgram
RANCANGANRENJA-KL
KebijakanProgram dgnpagu indikatifKegiatan dgnanggaranJenis belanjaLokasi-propinsiIndikatorkeluaranUnit pelaksanas.d. eselon I
RKPPERPRESAgendaPrioritaspembangunan
Program dgnpagu indikatifKegiatan pokokUnit pelaksana:kementrian/lembaga
RENJA-KLPrioritaspembangunanPagu indikatifKegiatan dgnanggaranJenis belanjaLokasi-propinsiIndikator-keluaranUnit pelaksana:
s.d. eselon I
RKA-ALProgram dgnanggaranKegiatan dgnanggaranSub kegiatan dgnanggaranJenis belanjaMata anggarankeluaran (MAK)LokasiPropinsiKabupatenIndikator keluaranPerhitunganbelanja masing-masing kegiatanVolumeHarga satuanAnggaranpendapatanKegiatan
Mata anggaranpendapatan (MAP)KelompokpendapatanUnit pelaksana:s.d. satuan kerja
RAPBN
APBN
DIPA
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
20/95
13
RKA-KL PP No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL. Beberapa ketentuan yang mengantur
penyusunan RKA-KL tersebut antara lain,
Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan:
a. Kerangka pengeluaran jangka menengah;
b. Penganggaran terpadu; danc. Penganggaran berbasis Kinerja.
Penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen:
a. Indikator Kinerja;
b. Standar biaya; dan
c. Evaluasi Kinerja.
Dalam penetapan indikator kinerja, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan;
Pengukuran dan evaluasi kinerja (yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas
pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan) paling sedikit terdiri
atas:
a. Tingkat Keluaran (Output);b. Capaian Hasil (Outcome);
c. Tingkat Efisiensi;
d. Konsistensi antara perencanaan dan impelementasi, dan
e. Realisasi penyerapan anggaran
Dalam proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan tiga pihak antara Kementerian/
Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
Sudah semestinya, bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja ini menggunakan indikator kinerja
yang sama dengan ketika melakukan perencanaan, dalam hal ini dalam penyusunan RKA-K/L, yang
dalam pasal 5 PP No. 90/2010 juga telah disebutkan.
Karena itu, indikator kinerja untuk perencanaan dan pengukuran serta evaluasi untuk Sektor
Transportasi dalam kajian ini dipilih diantara indikator-indikator kinerja yang ada yang dapat
memberikan gambaran mengenai Output, Outcomeserta Tingkat Efisiensi.
2. 2 PEMETAAN INDIKATOR KINERJA TRANSPORTASI
2.2.1 Studi terkait Pengembangan Indikator Kinerja
Selama ini telah banyak studi pengembangan indikator kinerja yang dilakukan di Indonesia
maupun di negara-negara lain. Beberapa kajian yang mengembangkan indikator kinerjaantara
lain:
a. Indikator Kinerja Sub Sektor Transportasi Darat, Ditjen Perhubungan Darat, Departemen
Perhubungan, 19975. Studi ini mengevaluasi kinerja sistem transportasi darat disusun
dalam rangka mid-term review Repelita VI dan persiapan penyusunan Repelita VII sub
sektor perhubungan darat oleh Departemen Perhubungan.
b. Indikator Kinerja Sektor Jalan untuk Negara-negara Afrika (Bank Dunia), 19966. Studi ini
meninjau kinerja infrastruktur jalan di negara-negara berkembang untuk mengevaluasi
kinerja transportasi jalan yang berkaitan dengan pelayanan publik.
c. US Federal Highway Administration (FHWA): Performance Plans for The Presidents Fiscal
Year 2001 Budget7. Mengkaji rencana kinerja yang mendefinisikan target kinerja tahunan
5
Departemen Perhubungan (1997). Indikator Kinerja Sub Sektor Transportasi Darat, Ditjen Perhubungan Darat6Mosse, R. dan Sontheimer, L.E., Performance Monitoring Indicators Handbook, World Bank Technical Paper No. 334, 19967 Federal Highway Administration Performance Plan For the Presidents Fiscal Year 2001 Budget, U.S. Department of Transportation,
http://www.fhwa.dot.gov/policy/pp2k01.htm.
http://www.fhwa.dot.gov/policy/pp2k01.htmhttp://www.fhwa.dot.gov/policy/pp2k01.htmhttp://www.fhwa.dot.gov/policy/pp2k01.htm7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
21/95
14
dan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor penggunaan anggaran
khususnya dalam sub sektor transportasi jalan.
d. Indikator Kinerja Jalan, Bina Marga 20008. Merupakan kajian tentang pengembangan
kinerja manfaat dan dampak sebagai acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan
perumusan kebijakan umum.e. Evaluasi Kinerja Perkeretaapian, PT. Kereta Api (Persero)9. Merupakan kajian yang
dilakukan untuk mengevaluasi kinerja finansial/keuangan perusahaan.
f. Indikator Kinerja Sub Sektor Transportasi Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Departemen
Perhubungan, 199710. Mengevaluasi kinerja sistem transportasi laut disusun dalam rangka
mid-term review Repelita VI dan persiapan penyusunan Repelita VII sub sektor
perhubungan laut oleh Departemen Perhubungan.
g. World Bank Institute: Privatization and Regulation of Transport Infrastructure, WBI
Development Studies, 200011. Merupakan studi sejenis yang mengukur kinerja
infrastruktur transportasi jalan tol, jalan rel, pelabuhan dan bandar udara berkaitan
dengan regulasi kerjasama pemerintah dan swasta.
Indikator-indikator tersebut, tentu saja dikembangkan dalam konteks yang beragam tergantungdari tujuan atau peran yang akan dimainkan oleh stakeholeders yang berkepentingan
mengembangkan indikator yang dimaksud.
2.2.2 Indikator Kinerja Transportasi Bappenas
Pengembangan metodologi untuk melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi kinerja transportasi
dilakukan dengan berbasis pada indikator pencapaian sasaran penyelenggaraan transportasi
dengan besaran-besaran atau variabel terukur yang dispesifikasi sesuai dengan urutan proses
(input, output, outcome, dan impact) seperti yang disampaikan pada Tabel 3. Pada Gambar 7
disampaikan visualisasi mengenai penilaian efektifitas dan efisiensi.
Gambar 7Kajian Makro dalam Siklus Penyelengaraan Sistem Jaringan Jalan Wilayahsumber: Meneg PU, 2000
12
Dalam konteks kajian transportasi secara makro, efisiensi penyelenggaraan transportasi perintis
dapat diartikan sebagai ukuran kinerja yang berkaitan dengan input(biaya dan SDM) dan output
8Departemen Pekerjaan Umum, Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan, Laporan Akhir, Direktorat Jenderal Bina Marga ,2000.
9Evaluasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2000-2004, PT Kereta Api Indonesia (Persero)10
Departemen Perhubungan. (1997). Indikator Kinerja Sub Sektor Transportasi Laut, Ditjen Perhubungan Laut11 Estache, Antonio, dan Gines de Rus. (2000). Privatization and Regulation Transport Infrastructure. Guidelines for Policymakers andRegulators, World Bank, World Bank Institute, Washington, D.C.
12Sumber: Studi Pengembangan Indikator Kinerja Manfaat dan Dampak Pembangunan Jalan, Laporan Akhir, Menneg PU, 2000
Output
OutcomeInput
Efektifitas
Sustainability
Feedback
Efisiensi
Impact
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
22/95
15
berupa volume kegiatan penanganan, kuantitas dan kualitas sistem jaringan jalan. Sedangkan
efektifitas dalam kajian makro dikaitkan dengan tingkat penyediaan prasarana (outcome) dan
pemanfaatannya dalam konteks yang lebih luas yang dikaitkan dengan pencapaian misi dan
kebijakan pengembangan jaringan jalan, keterpaduan fungsi prasarana wilayah, sebagai hasil dari
kegiatan transportasi.
Pada prinsipnya, pemeriksaan kinerja transportasi dilakukan berbasis pada penilaian terhadap
indikator kinerja transportasi. Adapun rincian usulan indikator kinerja sektor transportasi untuk
masing-masing sub sektor, jalan, jalan rel, laut dan udara ditampilkan pada Tabel 3. Pada tabel
tersebut juga ditampilkan satuan (unit) yang digunakan.
Tabel 3Indikator Kinerja Sektor Transportasi (Bappenas 2004)Aspek Dimensi Indikator
Input(Masukan)
Pendanaan Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran Pemeliharaan
Pengeluaran pemerintah untuk sektor dan sub sektorOutput(Keluaran)
Aset Panjang dan/atau jumlah prasarana
Efektifitas Penanganan Aset Kondisi /preservasi prasarana yang ditangani
Kondisi Aset/prasarana
Outcome(Hasil)
Efektifitas Produksi Produksi yg terjadi (volume lalu lintas)
Produksi yg terjadi (Nisbah volume thd kapasitas)
Mobilitas Waktu perjalanan (kecepatan rata-rata)
Benefit(Manfaat)
Efektifitas program Manfaat program
Indek biaya operasi
Aksesibilitas Kepadatan jaringan/prasarana (thd jmlhpenduduk/luas lahan)
Tingkat resiko Resiko fatalities (kecelakaan)
Biaya sumber daya Konsumsi bahan bakar
Keterjangkauan tarif (affordability) Pengeluaran rumah tangga untuk transport;Biaya penanganan di pelabuhan
Impact(Dampak)
Lingkungan Tingkat polusi suara
Tingkat polusi udara
Ekonomi PDRB
Pertumbuhan PDRB
Rincian usulan indikator kinerja sektor transportasi untuk masing-masing sub sektor, jalan, jalanrel, laut dan udara ditampilkan pada Tabel 4. Pada tabel tersebut juga ditampilkan satuan (unit)
yang digunakan.
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
23/95
16
Tabel 4Usulan Indikator Kinerja Sektor Transportasi
No Aspek Dimensi Moda Indikator Satuan
1 Input
(Masukan)
Produktifitas Angkutan Darat (Jalan
Jalan Rel, ASDP)
Pengeluaran Pembangunan, Pemeliharaan
(rencana Vs realisasi)
Milyar Rp; %-kebutuhan vs
realisasiPelabuhan Laut
Bandar Udara
Pendanaan Angkuta Darat (JalanJalan Rel, ASDP)
Alokasi anggaran Pemerintah %-anggaran sektor transport
Pelabuhan Laut
Bandar Udara
2 Output
(Keluaran)
Aset Jalan Panjang jalan (arteri, kolektor, lokal) Km
Jalan Rel Panjang jalan rel (R-33, R-42, R-54) Km
ASDP Jumlah Ferry buah
PELABUHAN LAUT Jumlah pelabuhan (Internasional Hub,Internasional, Nasional, Regional, dan Lokal)
Buah
Bandar Udara Jumlah bandara (Kelas A, B,C) BuahEfektifitasPenanganan Aset
Jalan Preservasi jalan dan jembatan yangditangani
%-km; %-jumlah jembatan
Kualitas jalan (IRI) %-km dgn IRI < 6 m/km
Jalan Rel Preservasi jalan rel dan jembatan yangditangani
%-km; %-jumlah jembatan
Kualitas jalan rel %-km dgn keausan < 10 mm
Pelabuhan Laut Preservasi pelabuhan yang ditangani %-jumlah pelabuhan
Kualitas terminal penumpang; waktu tunggupenumpang
Pnp/luas ruang tunggu;menit
Kualitas pelabuhan barang (Waktupenumpukan; bongkar muat; prosesadministrasi)
Ton-hari
Bandar Udara Preservasi bandara yang ditangani %-jumlah bandara
Kualitas terminal penumpang Pnp/luas terminal
3 Outcome
(Hasil)
EfektifitasProduksi
Jalan Volume LL LHR, Kend-km/thn, ton-km/thn
VCR % km > 0,85
Jalan Rel Volume LL Pnp-km/thn, ton-km/thn
ASDP Volume angkutan Pnp ; Kend
Pelabuhan Laut Volume LL Pnp-km/thn, ton-km/thn
Tingkat penggunaan dermaga (Berthoccupancy ratio)
%-waktu operasi
Market share angkutan domestik vs asing %
Bandar Udara Volume LL Pnp-km/thn, ton-km/thn
Lama pelayanan di terminal: waktu yangdiperlukan untuk check-in, waktu tunggu, dll
menit/orang
Mobilitas Jalan Waktu perjalanan; kecepatan Jam; Km/jam
Jalan Rel
Pelabuhan Laut
Bandar Udara
4 Benefit
(Manfaat)
EfektifitasProgram
Jalan Penurunan kepadatan LL %-km VCR < 0,85
Jalan Rel Peningkatan jumlah rute (+ frekuensi)perjalanan KA
%-jumlah rute
Laut Peningkatan jumlah rute (+ frekuensi)pelayaran
%-jumlah rute
Udara Peningkatan jumlah rute (+ frekuensi)
penerbangan
%-jumlah rute
Aksesibilitas Jalan Kepadatan jaringan jalan terhadap luas area Km/1000km2
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
24/95
17
No Aspek Dimensi Moda Indikator Satuan
Kepadatan jaringan jalan terhadap populasi Km/1000 orang
Kepemilikan kendaraan bermotor %-jumlah rumah tangga
Jalan Rel Kepadatan jaringan jalan rel terhadap luas
area
Km/1000km2
Kepadatan jaringan jalan rel terhadappopulasi
km/1000 orang
Pelabuhan Laut Rata-rata kedatangan kapal Kapal/tahun
Bandar Udara Rata-rata kedatangan pesawat Pesawat/tahun
4 Benefit
(Manfaat)
Tingkat Resiko Jalan Resiko fatalities Kejadian/tahun;Kematian/juta kend.-km
Jalan Rel Kejadian/tahun;Kematian/juta-km
Pelabuhan Laut Kejadian/tahun;Kematian/juta -km;kerusakan brg/juta -km
Bandar Udara Kejadian/tahun;
Kematian/juta -km;kerusakan brg/jutakm
BiayaSumberdaya
Jalan Biaya perjalanan (BOK + Nilai Waktu) Rp/org-km; Rp/ton-km
Jalan Rel
Pelabuhan Laut
Bandar Udara
KeterjangkauanTarif (affordability)
Jalan Pengeluaran rumah tangga untuk transport; Rp; %-total pengeluaranrumah tangga
Tarif rata-rata penumpang dan barang Rp/or-km; Rp/ton-km;Rp/TEU-km
Jalan Rel Tarif rata-rata penumpang dan barang Rp/org-km; Rp/ton-km;Rp/TEUg-km
Pelabuhan Laut Tarif rata-rata penumpang dan barang Rp/penumpang-km; Rp/ton-km; Rp/TEU-km
Biaya penanganan (handling) di pelabuhan Rp/ton-km; Rp/TEU-km
Bandar Udara Tarif rata-rata penumpang Rp/org-km
5 Impact
(Dampak)
Lingkungan Jalan Polusi suara/Bandar Udara DB/Nox, Sox
Jalan Rel
Pelabuhan Laut
Bandar Udara
Ekonomi Jalan PDRB; pertumbuhan PDRB Rp; %-pertumbuhan
Jalan Rel
Pelabuhan Laut
Bandar Udara
Adapun jenis data yang dibutuhkan untuk mengembangkan indikator kinerja dapat
dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu: data aktual dan data estimasi. Data aktual merupakan
data temuan yang sudah tersedia tanpa membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Data aktual lebih
banyak berkaitan dengan masukan dan keluaran, misalnya pengeluaran pemerintah untuk
kegiatan pembangunan pelabuhan, panjang dermaga, dll. Data estimasi menyangkut indikator
yang berkaitan dengan penggunaan sistem transportasi, antara lain kecepatan operasi, waktu dan
panjang perjalanan di dalam sistem, biaya operasi kendaraan, serta dampak lingkungan dan
tingkat kecelakaan.
Definisi dan penjelasan ringkas dari masing-masing indikator kinerja sektor transportasi yang
diusulkan dijelaskan sebagai berikut:
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
25/95
18
1 INPUT
a. Pengeluaran Pembangunan, Pemeliharaan (kebutuhan Vs realiasi) semua moda: besarnya
biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan
prasarana transportasi (jalan, jalan rel, pelabuhan laut dan bandar udara) yang diekspresikan
sebagai besarnya biaya kebutuhan (atau yang dianggarkan) dan realisasinya pada tahunanggaran yang ditinjau atau prosentasenya.
b. Alokasi Anggaran Pemerintah semua moda: besarnya prosentase biaya yang dianggarkan
oleh Pemerintah (APBN) untuk sektor transportasi (jalan, jalan rel, pelabuhan laut dan bandar
udara) terhadap total anggaran.
2 OUTPUT
a. Aset
Jalan panjang jalan (km) menurut klasifikasi fungsinya, arteri, kolektor dan lokal baik primer
maupun sekunder
Kereta Api panjang jalan rel menurut kelasnya (R-33, R-42 dan R-54)
Laut jumlah pelabuhan laut menurut perannya (internasional hub, internasional, nasional,
regional, dan lokal)
Udara jumlah bandar udara menurut kelasnya (kelas A, B dan C).
b. Efektifitas Penanganan Aset
Jalan - panjang jalan (km) menurut klasifikasi fungsinya dan jumlah jembatan yang
ditangani pada tahun anggaran yang ditinjau
- Kualitas jalan setelah penangan dinyatakan dalam persen panjang jalan dengan
IRI < 6 m/km
Kereta Api - panjang jalan rel menurut kelasnya dan jumlah jembatan yang ditangani pada
tahun anggaran yang ditinjau
- kualitas jalan rel setelah penangan dinyatakan dalam persen panjang jalan rel
dengan keasuan < 10 mmLaut - jumlah pelabuhan laut menurut kelasnya yang ditangani pada tahun anggaran
yang ditinjau
- kualitas terminal penumpang setelah penangan, dinyatakan dalam rasio jumlah
penumpang terhadap luas ruang tunggu terminal
- kualitas pelabuhan barang setelah penangan, dapat dinyatakan dalam beberapa
indikator atau satuan antara lain: waktu penumpukan barang di container yard,
waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat atau proses administrasi pelabuhan
Udara - jumlah bandar udara menurut kelasnya yang ditangani pada tahun anggaran
yang ditinjau
- kualitas terminal penumpang setelah penangan, dinyatakan dalam waktu
pelayanan penumpang di terminal (waktu check in, waktu tunggu)
3 OUTCOME
a. Efektifitas Produksi
Jalan volume lalu lintas yang dilayani (pnp-km/tahun atau ton-km/tahun) dan
prosentase panjang jalan dengan rata-rata rasio volume lalu lintas terhadap
kapasitas jalan kurang dari 0,85
volume lalu lintas yang dilayani (pnp-km/tahun atau ton-km/tahun)
Kereta Api volume lalu lintas yang dilayani (pnp-km/tahun atau ton-km/tahun)
Laut perbandingan waktu penggunaan dermaga terhadap waktu operasinya selama
tahun anggaran yang ditinjau (berth ocupancy ratio)
perbandingan market share angkutan laut (penumpang maupun barang) yang
dilayani oleh armada nasional (domestik) dan armada asing di perairan nasional
volume lalu lintas yang dilayani (pnp-km/tahun atau ton-km/tahun)perbandingan waktu penggunaan dermaga terhadap waktu operasinya selama
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
26/95
19
tahun anggaran yang ditinjau (berth ocupancy ratio)
perbandingan market share angkutan laut (penumpang maupun barang) yang
dilayani oleh armada nasional (domestik) dan armada asing di perairan nasional
Udara volume lalu lintas yang dilayani (pnp-km/tahun atau ton-km/tahun)
b. Mobilitas semua moda: waktu perjalanan rata-rata per satuan jarak termasuk waktu
menunggu dan tundaan atau kecepatan perjalanan.
4 BENEFIT
a. Efektifitas Program
Jalan penurunan prosentase panjang jalan dengan rata-rata rasio volume lalu lintas
terhadap kapasitas jalan kurang dari 0,85 pada tahun anggaran yang ditinjau
dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya
Kereta Api peningkatan jumlah rute (dan frekuensi pelayanan kapal) yang dilayani kereta api
pada tahun anggaran yang ditinjau dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya
Laut peningkatan jumlah rute (dan frekuensi pelayanan kapal) yang dilayani kapal nasionalpada tahun anggaran yang ditinjau
Udara dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya
peningkatan jumlah rute (dan frekuensi pelayanan kapal) yang dilayani penerbangan
nasional pada tahun anggaran yang ditinjau dibandingkan dengan tahun anggaran
sebelumnya
b. Aksesibilitas
Jalan km panjang total jaringan jalan (km) per 1.000 km2luas area. Jaringan jalan yang
dimaksud termasuk semua jenis atau kelas jalan: jalan tol, arteri, kolektor dan
lokal
km panjang total jaringan jalan (km) per 1.000 penduduk. Jaringan jalan yang
dimaksud termasuk semua jenis atau kelas jalan: jalan tol, arteri, kolektor danlokal
prosentase jumlah rumah tangga yang memiliki paling sedikit 1 kendaraan
bermotor (termasuk roda 2) yang tidak digunakan sebagai angkutan umum.
Kereta Api km panjang total jaringan jalan rel (km) per 1.000 km2luas area.
km panjang total jaringan jalan rel (km) per 1.000 penduduk.
Laut rata-rata kedatangan kapal
Udara rata-rata kedatangan pesawat
c. Tingkat Resiko semua moda: jumlah korban meninggal akibat kecelakaan transportasi
(meninggal dalam waktu 30 hari setelah kejadian kecelakaan) dinyatakan dalam
kejadian/tahun dan kematian/kend-km atau kerusakan/kehilangan barang (kerusakan
barang/km.
d. Biaya Sumberdaya semua moda: biaya perjalanan yang meliputi biaya operasi kendaraan
dan nilai waktu perjalanan (Rp/pnp-km; Rp/ton-km)
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
27/95
20
e. Keterjangkauan Tarif
Jalan pengeluaran rumah tangga untuk transportasi menggunakan moda jalan,
dinyatakan dalam Rp; %-total pengeluaran rumah tangga
tarif rata-rata penumpang dan barang, dinyatakan dalam Rp/org-km; Rp/ton-km;
Rp/TEU-km
Kereta Api tarif rata-rata penumpang dan barang : Rp/org-km; Rp/ton-km; Rp/TEU-km
tarif rata-rata penumpang dan barang: Rp/penumpang-km; Rp/ton-km; Rp/TEU-
km, km panjang total jaringan jalan rel (km) per 1.000 penduduk.
Laut biaya rata-rata bongkar-muat barang di pelabuhan, dinyatakan dalam Rp/ton-km;
Rp/TEU-km
Udara tarif rata-rata penumpang, dinyatakan dalam Rp/penumpang-km
5 IMPACT
a. Lingkungansemua moda: tingkat polusi udara/suara akibat transportasi.
b. Ekonomi semua moda: besarnya PDRB pada tahun anggaran yang ditinjau atau
pertumbuhannya (%).
2.2.3 BenchmarkingIndikator Kinerja Transportasi
Beberapa lembaga telah menetapkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja
pembangunan sektor transportasi yang dapat digunakan sebagai benchmarking untuk
pengembangan indikator kinerja pembangunan transportasi di Indonesia.
A. World Bank Transport Performance Indicator
Indikator kinerja pembangunan sektor ransportasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia
menetapkan World Bank Transport Performance Indicator yang terdiri dari dua jenis indikator
yaitu indikator makro ekonomi dan mikro ekonomi. Indikator yang termasuk dalam makroekonomi adalah nilai PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pada mikro ekonomi terdiri
daru 6 indikator yang dibedakan atas jenis moda, serta pembedaan pada angkutan penumpang
dan barang. Keenam indikator dalam mikro ekonomi ini yaitu:
a. Kapasitas jaringan;
b. Volume lalu lintas;
c. Jumlah sarana;
d. Indikator keuangan;
e. Tingkat keselamatan;
f. Informasi lainnya.
B.
Sustainable Transport Performance IndexSustainable Transport Performance Index yang dikembangkan oleh Sustainable Transport
membagi indikator kinerja pembangunan transportasi kedalam 9 kategori. Kesembilan kategori
tersebut adalah
1. Aktifitas pergerakan
2. Tingkat emisi pulsi udara
3. Tingkat polusi suara
4. Keselamatan lalu lintas
5. Produktifitas ekonomi
6. Aksesibilitas
7. Perubahan tata guna lahan
8. Kepemilikan aset9. Kebijakan dan perencanaan transportasi
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
28/95
21
Tabel 5Sustainable Transport Performance Index
C. Transportation Performance IndexTransportation Performance Index yang dikembangkan oleh US Chamber of Commerce pada
tahun 2011 membagi indikator kinerja ke dalam tiga kategori yaitu sediaan (supply), tingkat
pelayanan (quality of service) dan tingkat utilisasi (utilisation) pada masing-masing moda
transportasi. Indikator yang dikembangkan tersebut dijabarkan pada Tabel 6.
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
29/95
22
Tabel 6Transportation Performance Index
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
30/95
23
2. 3 KRITERIA PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA
2.3.1 Pendekatan
Pendekatan dalam pengembangan indikator didasarkan pada metode yang umum digunakan
dalam penentuan indikator kinerja. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan dengan
berbagai kelebih dan kekurangan yang dijabarkan pada Tabel 7.
Tabel 7Metode Pengembangan Indikator Kinerja
No. Metoda Kelebihan/Kekurangan
1. Benchmarking (+) Berlaku global
(-) Angka nasional, tdk melihat variasi wilayah Indonesia, data dan
cara perhitungan perlu dikalibrasi, belum tentu sesuai dengan isu
nasional
2. Expert Choice/AHP (+) Sesuai dengan keinginan stakeholder
(-) Masalah pemilihan responden dan keterwakilan stakeholder
3. Balance Score Card (+) Sesuai dengan isu/tujuan/arah pengembangan
(-) Bisa menjadi terlalu melebar
Setiap indikator yang dikembangkan, sebaiknya memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang dapat
digunakan dalam mengukur suatu perubahan akibat suatu kegiatan. Beberapa kriteria untukpengembangan indikator tersebut antara lain,
a. Dapat langsung digunakan;
b. Objektif;
c. Adequate;
d. Kuantitatif;
e. Disaggregated;
f. Praktikal/practical;
g. Mudah tersedia/reliable.
Selain itu, terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan indikator yang didasarkan pada
penggunaan sebagai alat ukur yang mewakili kondisi yang diukur. Kriteria tersebut antara lain,a. Terkait erat (relevant)
Terkait dengan kinerja operasional atau kinerja strategis
Fokus pada outcome
Mengandung informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan
b. Dapat diukur (measurable)
Kuantitatif dan objektif
Dapat dianalisis
Tingkat kedetailan cukup akurat
Ketersediaan data mudah didapatkan
c. Dapat diimplementasikan (actionable)
Berkaitan langsung dengan badan/lembaga yang bertanggung jawab kinerja yangdiperhitungkan;
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
31/95
24
Perhitungan yang dilakukan dapat menjadi ukuran dan dapat dikendalikan.
Sebagai perluasan dari kriteria diatas, dikembangkan kriteria pemilihan indikator kinerja yang
paling populer yang terdiri dari beberapa komponen disingkat menjadi SMART atau dengan
tambahannya menjadi SMARTERS, dengan kepanjangan seperti pada Tabel 8.
Tabel 8Kriteria SMART untuk Pemilihan Indikator Kinerja
Letter Major Term Minor Terms
S Specific Significant, Stretching, Simple
M Measurable Motivational, Manageable, Meaningful
A Attainable Appropriate, Achievable, Agreed, Assignable, Actionable, Adjustable,
Ambitious, Aligned, Aspirational, Acceptable, Action-focused
R Relevant Result-Based, Results-oriented, Resourced, Resonant, Realistic
T Timely Time-oriented, Time framed, Timed, Time-based, Time-bound, Time-Specific,
Timetabled, Time limited, Trackable, Tangible
E Evaluate Ethical, Excitable, Enjoyable, Engaging, EcologicalR Reevaluate Rewarded, Reassess, Revisit, Recordable, Rewarding, Reaching
S Satisfactory Satisfies Strategic Vision
Specific berarti indikator kinerja sebaiknya sesuai dengan tujuan secara spesifik, yang juga
termasuk dari sisi pihak yang terkait, lokasi atau kewilayahan serta memperhitungkan kebutuhan
dan batasan untuk mengukurnya. Dalam kasus transportasi, sesuai sifat masing-masing moda
yang sangat berbeda, maka indikator kinerja yang baik adalah yang sesuai dengan karakteristik
masing-masing moda yang dapat juga menggambarkan variablitias kewilayahan.
Measurable adalah kemudahan untuk dihitung, yang berarti sebaiknya indikator kinerja
merupakan indikator yang bersifat kuantitatif dan obyektif, termasuk ketersediaan/kemudahan
memperoleh datanya. Dalam sektor transportasi khususnya terdapat beberapa kemungkinan
sumber data yang dipublikasikan maupun yang tidak. Data yang dipublikasikan (dalam bentuk
buku statistik oleh Badan Pusat Statistik BPS atau Kementrian) biasanya relatif lebih valid,
namun kebanyakan waktu publikasinya agak tertinggal 1 atau 2 tahun. Contohnya Buku Statistik
Indonesia tahun 2011 dipublikasikan pada tahun 2012 dengan data yang terbaru di dalamnya
kebanyakan tahun 2010. Sementara itu data yang tidak dipublikasikan biasanya up to date dan
sangat lengkap, namun validitasnya untuk beberapa data perlu diperhatikan.
Attainableberarti bahwa indikator kinerja yang dikembangkan terkait dengan tujuan yang dapat
dicapai atau kinerja tersebut bila ingin ditingkatkan, jelas apa yang harus dilakukan, termasuk
pihak mana yang dapat melakukannya.
Relevantadalah terkait dengan kewenangan dan kinerja operasional atau kinerja strategis serta
mengandung informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan.
Time-boundberarti indikator kinerja yang dipilih memiliki dimensi waktu yang sesuai. Berarti bila
indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur/mengevaluasi setiap tahun, maka sebaiknya
indikator kinerja tersebut memang memiliki perubahan dalam skala tahunan.
2.3.2 Pertimbangan dalam Pengembangan Indikator Kinerja
Beberapa pertimbangan dalam pengembangan indikator kinerja pembangunan bidangtransportasi antara lain terkait dengan karakteristik pelayanan pada setiap jenis moda dan jenis
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
32/95
25
perjalanan yang diperhitungkan berdasarkan pada dimensi waktu dan dimensi spasial. Pembagian
pada masing-masing karakteristik tersebut dapat dibedakan atas kelompok-kelompok yang sejenis
pada masing-masing moda sebagai berikut,
1. Dimensi spasial : nasional, koridor ekonomi, provinsi/kota/kabupaten;2. Jenis muatan: penumpang, barang;
3. Jenis perjalanan: domestik, luar negeri, perintis;
4. Jenis perjalanan: perkotaan, antar kota, perintis;
5. Dan lain-lain.
Selain itu, terdapat beberapa isu yang juga harus diperhatikan dalam pengembangan indikator
kinerja bidang transportasi antara lain,
Stakeholder point of view(Pemerintah - Provider Operator);
Kondisi pengguna (SDM): Kompleksitas metoda perhitungan, nilai statistik;
Keterkaitan dalam proses: Input-Output-Outcome-Benefit-Impact;
Keterkaitan antar moda (multimodalitas);Ketersediaan, kemudahan, keberlanjutan dan tingkat validitas data;
Kebutuhan biaya;
Efisiensi-efektifitas dalam implementasi hasil penilaian indikator.
2.3.3 Indikator Kinerja Sektoral
Terdapat beberapa indikator kinerja yang dikembangkan oleh kementerian teknis seperti
Kementerian Perhubungan dan kementerian Pekerjaan Umum serta operator pelaksana/penyedia
layanan transportasi untuk menilai kinerja pelayanan yang dilakukan. Sesuai dengan lingkup
tangung jawab dan kewenangan, beberapa indikator kinerja untuk menilai pembangunan
subsektor transportasi ini dijabarkan sebagai berikut.
A. Indikator Kinerja Pembagunan Jaringan Jalan
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra
2010-2014 yang terdiri dari 5 indikator yaitu,
1. Kondisi mantap jaringan jalan nasional dalam persen (%);
2. Penggunaan jalan pada ruas jalan nasional dalam kendaraan kilometer/tahun (kend.-
km/thn);
3. Fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah dalam persen mantap (%);
4. Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan dalam kiometer (km);
5. Panjang pembangunan jalan baru dalam kilometer (km).
Berdasarkan pada indikator kinerja utama tersebut diatas, Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum menetapkan outcome sasaran yaitu,
1. Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional menjadi 94 %.
2. Meningkatnya penggunaan jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,55 milyar kendaraan
kilometer/tahun.
3. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60% kondisi mantap.
4. Meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan sebesar 17.525 km.
5. Meningkatnya panjang jalan baru yang dibangun sebesar 1.845 km.
B. Indikator Kinerja Pembangunan Kereta Api
Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk menilai kinerjapembangunan subsektor transportasi KA yang didasarkan pada Rumusan Strategy MapDirektorat
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
33/95
26
Jenderal Perkeretaapian. Indikator yang dikembangkan terbagi atas 4 sudut pandang (perspektif)
yaitu,
1. Stakeholders perspective;
2. Costumer perspective;
3. Internal bussiness process (services process);4. Learning and growth perspective
Rumusan indikator kinerja utama pada subsektor transportasi KA ini dijabarkan pada Tabel 9.
Tabel 9Indikator Kinerja Utama Transportasi Kereta ApiPerspektif Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (satuan)
Stakeholders
perspective
Peningkatan manfaat pengoperasian
perkeretaapian terhadap EKONOMI dari
pengurangan biaya transportasi angkutan
barang dan penumpang
Prosentase peningkatan kontribusi moda
KA dalam angkutan barang sebagai
indikator keberhasilan kebijakan modal-
shiftingke kereta api (%)
Prosentase peningkatan kontribusi moda
KA dalam angkutan penumpang sebagai
indikator keberhasilan kebijakan modal-
shiftingke kereta api (%)
Costumer
perspective
Meningkatnya KESELAMATAN pengoperasian
perkeretaapian
Jumlah kejadian kecelakaan kereta api
khususnya kejadian anjlokan dan kejadian
tabrakan antar kereta api (kejadian/tahun)
Meningkatnya KEANDALAN pengoperasian
perkeretaapian
Prosentase realisasi ketepatan waktu
keberangkatan dan kedatangan kereta api
(on-time performance) (%)
Rata-rata keterlambatan kereta api (menit)
Internal bussiness
process
(services process)
Meningkatkan pengembangan TEKNOLOGI
PERKERETAAPIAN yang efisien dan ramah
lingkungan sebagai antisipasi terhadapperubahan iklim
Panjang jalur kereta api yang sudah
terelektifikasi (km)
Jumlah penerapan teknologi yang efisiendan ramah lingkungan di bidang
perkeretaapian (kegiatan)
Meningkatnya AKSESIBILITASmasyarakat
terhadap pelayanan angkutan kereta api
Jumlah lintas pelayanan
(penambahan/perubahan rute) (lintas)
Jumlah lintas PSO dan perintis angkutan
kereta api (lintas)
Panjang jalur KA yang dibangun (jalur baru
maupun jalur ganda), direvitalisasi (reaktivasi
lintas-lintas non-operasi maupun
peningkatan daya dukung dan kecepatan)
(km)
Meningkatnya KINERJA PELAYANAN angkutan
perkeretaapian
Jumlah sarana (pengadaan/modifikasi/
rehabilitasi) (unit) Jumlah penumpang KA yang dilayani (orang)
Jumlah angkutan barang yang dilayani oleh
KA (ton)
Meningkatnya KELAIKAN sarana dan prasarana
perkeretaapian dalam upaya meningkatkan
keselamatan
Jumlah sertifikat kelaikan sarana
perkeretaapian yang dikeluarkan tepat waktu
(sertifikat)
Jumlah sertifikat kelaikan prasarana
perkeretaapian yang dikeluarkan tepat waktu
(sertifikat)
Learning and
growth
perspective
Meningkatnya optimalisasi pengelolaan
akuntabilitas KINERJA, ANGGARAN, DAN BMN
Ditjen Perkeretaapian
Nilai AKIP Ditjen perkeretaapian (nilai)
Tingkat penyerapan anggaran ditjen
perkeretaapian (%)
Nilai aset ditjen perketaapian yang berhasil
diinventarisasi (Rp)
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
34/95
27
Perspektif Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (satuan)
Peningkatan JUMLAH DAN KUALITAS SDM
perkeretaapian yang bersertifikat dalam upaya
meningkatkan keselamatan dan keandalanpelayanan KA
Jumlah sertifikat kecakapan SDM
perkeretaapian (sertifikat)
Melanjutkan RESTRUKTURISASI
KELEMBAGAANdi bidang perkeretaapian
dalam mengupayakan multioperator
Jumlah perizinan: jumlah izin usaha, jumlah izin
pembangunan, jumlah izin operasi
sarana/prasarana dan jumlah rekomendasi/
persetujuan perizinan penyelenggaraan
perkeretaapian (jumlah)
Melanjutkan reformasi REGULASI di bidang
perkeretaapian
Jumlah peraturan perundang-undangan di
bidang perkeretaapian yang diterbitkan
(peraturan)
Sumber : Biro Perencanaan Kemenhub, 2012
C. Indikator Kinerja Pembangunan Transportasi Laut
Pada tahun anggaran yang sama, Kementerian Perhubungan juga telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk menilai kinerja pembangunan subsektor transportasi laut yang didasarkan
pada Rumusan Strategy Map Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Indikator yang
dikembangkan sama seperti pada KA yaitu terbagi atas 4 sudut pandang (perspektif) yaitu,
1. Stakeholders perspective;
2. Costumer perspective;
3. Internal bussiness process (services process);
4. Learning and growth perspective
Rumusan indikator kinerja utama pada subsektor transportasi laut ini dijabarkan pada Tabel 10.
Tabel 10Indikator Kinerja Utama Transportasi LautPerspektif Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (satuan)
Stakeholders
perspective
Menurunnya dampak sub sektor transportasi laut
terhadap LINGKUNGANmelalui pengurangan emisi
gas buang
Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi
laut (mega ton)
Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut
terhadap EKONOMI dari pengurangan biaya
transportasi penumpang dan barang
Penurunan turn-around time di pelabuhan yang
diusahakan (waktu)
Costumer
perspective
Meningkatnya KESELAMATAN pelayaran transportasi
laut
Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh
manusia (kejadian)
Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh
teknis dan lain-lain (kejadian)
Meningkatnya PELAYANANpelayaran transportasilaut
Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaianwaiting time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku
terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional
Pelabuhan (Pelabuhan)
Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian
approach time (AT)sesuai SK Dirjen yang berlaku
terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional
Pelabuhan (Pelabuhan)
Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian
Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen
yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan
Operasional Pelabuhan (Pelabuhan)
Internal bussiness
process
(services process)
Meningkatnya PELAYANAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM di bidang
transportasi laut
Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port
(penanganan sampah dan kebersihan lingkungan
pelabuhan) (pelabuhan)
Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil
Polution Prevention) (sertifikat)
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
35/95
28
Perspektif Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (satuan)
Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional
Pencegahan Pencemaran) (sertifikat)
Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun
(Noxius Liquid Substance) (sertifikat)
Jumlah pemilikan sertifikat International Sewage
Pollution Prevention (ISPP) (sertifikat)
Meningkatnya AKSESIBILITASmasyarakat terhadap
pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut
Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut
(rute)
Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan
daerah-daerah terpencil, terluar, daerah
perbatasan, daerah belum berkembang dan
daerah telah berkembang (pelabuhan)
Meningkatnya KAPASITAS pelayanan transportasi laut
nasional
Jumlah penumpang transportasi laut yang
terangkut (orang)
Jml penumpang angkutan laut perintis (orang)
Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang
diangkut oleh kapal nasional (ton)
Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam
negeri yang diangkut oleh kapal nasional (%)
Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang
diangkut oleh kapal nasional (ton) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar
negeri yang diangkut oleh kapal nasional (%)
Meningkatnya pemenuhan STANDAR TEKNISdan
STANDAR OPERASIONALsarana dan prasarana
transportasi laut
Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan
kapal (sertifikat)
Learning and growth
perspective
Meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas
KINERJA, ANGGARAN, DAN BMNDitjen Perhubungan
Laut
Nilai AKIP Ditjen Hubla (nilai)
Jumlah realisasi pendapatan Ditjen Hubla (Rupiah)
Jumlah realisasi belanja anggaran Ditjen Hubla
(Rupiah)
Nilai BMN pada neraca Ditjen Hubla (Rupiah)
Meningkatnya kualitas SDMdi Sektor Transportasi
Laut
Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A
(orang)
Jumlah kebutuhan tenaga marine inspectorB
(orang)
Jumlah kebutuhan tenaga PPNS (orang)
Jumlah tenaga kesyahbandaran kelas A (orang)
Jumlah tenaga kesyahbandaran kelas B (orang)
Jumlah tenaga penanggulangan pencemaran
(orang)
Jumlah tenaga penanggulangan kebakaran (orang)
Jumlah tenaga penyelam (orang)
Melanjutkan restrukturisasi KELEMBAGAAN di sub
sektor transportasi lautJumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan
operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda
dan Swasta di bidang transportasi laut (kerjasama)
Penataan peraturan perundang-undangan dan
melanjutkan REFORMASI REGULASI di bidang
transportasi laut
Jumlah penyelesaian regulasi (peraturan)
Dalam menilai kinerja pelayanan angkutan laut, khususnya pada pelayanan operasional
pelabuhan, maka Ditjen Perhubungan Laut menetapkan indikator kinerja pelayanan yang terkait
dengan jasa pelabuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No.
UM.002/38/28/DJPL.11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Terdapat 9
indikator kinerja yang ditetapkan yaitu,
a. Waktu tunggu kapal (waiting time);
b. Waktu pelayanan pemanduan (approach time);
c. Waktu efektif (effective timedibandingkan berth time);
d. Produktifitas kerja (T/G/J dan B/C/H);
e. Receiving / Deliverypeti kemas;f. Tingkat penggunaan dermaga (berth occupancy ratio);
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
36/95
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
37/95
30
- Untuk membatasi jumlahnya, maka indikator kinerja dengan nilai rata-rata tertinggi (lebih
besar dari 4,6) kecuali untuk beberapa indikator yang diangap penting dan datanya tersedia,
seperti indikator terkait biaya transportasi.
Pada dasarnya, biaya transportasi merupakan indikator kinerja yang sangat baik dalam
menggambarkan tingkat pelayanan, keterjangkauan bahkan kualitas sistem secara umum.
Namun biaya banyak diperngaruhi oleh faktor-faktor yang pada gilirannya akan membuat
indikator ini menjadi tidak jelas pihak mana yang bertanggung jawab terhadapnya. Seperti di
dalam industri pelayaran, biaya atau tarif angkutan per satuan muatan akan tergantung pada
biaya operasi kapal (tentu saja berarti tergantung harga-harga komponen biaya kapal
termasuk bahan bakar), ukuran kapal, tingkat pelayanan pelabuhan, rute pelayaran,
persaingan antar perusahaan pelayaran, dan lain-lain. Sehingga, biaya angkutan jarak jauh
seperti angkutan laut sangat tergantung kepada rute atau pasangan asal-tujuannya yang
menbuat sulit untuk dibuat menjadi data kewilayahan (provinsi/kabupaten/lainnya). Belum
lagi data biaya/tarif angkutan ini belum atau tidak dapat diperoleh secara mudah.
Data terkait biaya transportasi yang tersedia sejauh ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK)
yang diperoleh dari survey reguler oleh BPS di 66 kota di Indonesia. IHK adalah harga
(pengeluaran rata-rata) rumah tangga untuk komponen tertentu relatif terhadap harga
tersebut pada tahun acuan (untuk data tahun 2008 dan seterusnya, menggunakan acuan
tahun 2007). Dengan kekurangan-kekurangannya, IHK mungkin merupakan salah satu
indikator kinerja transportasi terkait biaya yang dapat dimasukkan dalam short list indikator
kinerja transportasi.
- Sesuai dengan PP no. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga pasal 19 ayat 2, bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja palingsedikit terdiri atas: keluaran (output), capaian hasil (outcome), tingkat efisiensi, konsistensi
antara perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran.
Sementara, kelompok indikator dengan nilai rata-rata tertinggi juga berada pada kelompok
Output, Outcome dan Efisiensi. Sedangkan konsistensi perencanaan-implementasi dan
realisasi penyerapan anggaran lebih merupakan kinerja anggaran yang tidak terkait langsung
dengan 3 kelompok kinerja teknis sebelumnya.
Karena itu kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah kelompok Output, Outcome
dan Efisiensi. Kelebihan dari kelompok indikator ini juga adalah memiliki dimensi kinerja dari
sudut pandang pengguna, karena kelompok inidkator kinerja Output juga berarti Tingkat
Sediaan (Supply), Outcome adalah Tingkat Pelayanan sedangkan Efisensi adalah Tingkat
Utilisasi dari sarana dan prasarana. Short list dari indikator kinerja transportasi adalah seperti
pada Tabel 11berikut.
Tabel 11Short List Indikator Kinerja Transportasi
Output (Sediaan)
Moda Deskripsi Ukuran
Jalan Tingkat ketersediaan jalan
(kerapatan)
Panjang jalan (km)/10000 penduduk
Tingkat ketersediaan rute
angkutan umum
Panjang rute (km)*kapasitas/10000 penduduk (road
base)
Jumlah kendaraan angkutanumum
Jumlah kendaraan/luas wilayah (km2)
7/24/2019 8.Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi; Perkeretaapian Dan Pelabuhan Laut.pdf
38/95
31
Moda Deskripsi Ukuran
Jumlah terminal angkutan umum Jumlah terminal/luas wilayah (km2)
Rel Tingkat ketersediaan jalur
(kerapatan)
Panjang jalur (track-km)/10000 penduduk
Kapasitas Total kapasitas angkut barang (ton/tahun),
Total kapasitas angkut penumpang (penumpang/tahun)
Laut Tingkat ketersediaan pelabuhan Jumlah pelabuhan/luas wilayah (km2)
Tingkat kapasitas pelabuhan Kolam pelabuhan terdalam (m)
Ketersediaan pelayaran Ukuran kapal maksimum (DWT)
Kapasitas angkut total (DWT)
Jumlah armada Jumlah kapal
Ketersediaan perusahaan
pelayaran
Jumlah perusahaan pelayaran
Udara Tingkat ketersediaan bandara Jumlah bandara/luas wilayah (km2)
Kapasitas penerbangan Jml kedatangan & keberangkatan pesawat
(jumlah*kapasitas)
Ketersediaan penerbangan Jumlah pergerakan pesawat
Outcome (Pelayanan)
Moda Deskripsi Ukuran
Jalan Keandalan waktu tempuh Indeks waktu tempuh (% waktu tempuh saat
macet/lancar)
Keselamatan Fatalitas/100 juta kendaraan km
Kualitas permukaan jalan % kondisi baik dan sedang
Keselamatan Jumlah kecelakaan/Jumlah kend
Kesesuaian lebar standar jalan % pjg jln dg lebar memenuhi standar
Biaya transportasi Indeks Harga Konsumen Transportasi
Rel Kehandalan pelayanan % keberang