19

Click here to load reader

9. s2 k3 Undang-undang

Embed Size (px)

DESCRIPTION

undang-undang ketenaga kerjaan

Citation preview

Page 1: 9. s2 k3 Undang-undang

S2 K3 UNDANG-UNDANG

Page 2: 9. s2 k3 Undang-undang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. REKOMENDASI ILO NO. 112 TAHUN 1969 2. KONVENSI ILO NO. 161 DAN REKOMENDASI ILO NO. 171 TAHUN 1985 3. PERMEN NAKERTRANS NO. PER. 03/ MEN/ 1982 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA 4. KONVENSI ILO NO. 120 MENGENAI HIGENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR 5. UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 6. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA 7. PERMEN NAKERTRANSKOP NO. PER 01/ MEN/ 1976 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HYPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN 8. PERMEN NAKERTRANS NO. PER. 01/ MEN/ 1981 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( 30 PENYAKIT) 9. PERMEN NAKERTRANS NO. PER. 02/ MEN/ 1980 TENTANG PEMERIKSAAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA 10. KEPMEN NAKER NO. KEP 62A/ MEN/ 1992 TENTANG PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA 11. KEPPRES NO. 22 TAHUN 1993 TENTANG PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA (31 PENYAKIT) 12 U.U. NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 13. PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. 14. U.U. NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN. 15. U.U. NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Page 3: 9. s2 k3 Undang-undang

1. REKOMENDASI ILO NO. 112 TAHUN 1969

Page 4: 9. s2 k3 Undang-undang

2. KONVENSI ILO NO. 161 DAN REKOMENDASI ILO NO. 171 TAHUN 1985

Page 5: 9. s2 k3 Undang-undang

3. PERMEN NAKERTRANS NO. PER. 03/ MEN/ 1982 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Page 6: 9. s2 k3 Undang-undang

4. KONVENSI ILO NO. 120 MENGENAI HIGENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR

Page 7: 9. s2 k3 Undang-undang

5. UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

MENGENAI TENAGA KERJA

Page 8: 9. s2 k3 Undang-undang

6. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Page 9: 9. s2 k3 Undang-undang

7. PERMEN NAKERTRANSKOP NO. PER 01/ MEN/ 1976 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HYPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN

Page 10: 9. s2 k3 Undang-undang

8. PERMEN NAKERTRANS NO. PER. 01/ MEN/ 1981 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( 30 PENYAKIT)

Page 11: 9. s2 k3 Undang-undang

9. PERMEN NAKERTRANS NO. PER. 02/ MEN/ 1980 TENTANG PEMERIKSAAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA

Page 12: 9. s2 k3 Undang-undang

10. KEPMEN NAKER NO. KEP 62A/ MEN/ 1992 TENTANG PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Page 13: 9. s2 k3 Undang-undang

11. KEPPRES NO. 22 TAHUN 1993 TENTANG PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA ( 31 PENYAKIT)

Page 14: 9. s2 k3 Undang-undang

12. UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Page 15: 9. s2 k3 Undang-undang

13. PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Page 16: 9. s2 k3 Undang-undang

14. U.U. NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN.

- Menggantikan 6 ordonansi dan 9 Undang-undang yang dfipandang sudah tidak sesuai lagi.

.

Page 17: 9. s2 k3 Undang-undang

Memberikan pengertian tentang:- ketenagakerjaan- tenaga kerja- pekerja/buruh- pemberi kerja- pengusaha- perusahaan- dll

Page 18: 9. s2 k3 Undang-undang

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 86 ayat (1, 2 , 3)

Page 19: 9. s2 k3 Undang-undang

15. U.U. NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

BAB XII KESEHATAN KERJAPasal 164 ayat 1 -7Pasal 165 ayat 1 – 4Pasal 166 ayat 1 – 3

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 179 ayat 2Pembinaan --- pemberdayaan masyarakat