930Materi_Kemendagri

8/18/2019 930Materi_Kemendagri

1/15


2/15

2

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

26 Ayat (3) ;

2. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013;

3. PP Nomor 37 Tahun 2007 dan PP

No. 102 Tahun 2012;


3/15


4/15

4

III. SUMBER DATA KEPENDUDUKAN DI NKRI

Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang 24

Tahun 2013

Data kependudukan untuk semuakeperluan a.l. : Pelayanan Publik, Perenc.

Pemb, Alokasi Anggaran, Pemb Demokrasi,

Penegakan Hukum, Pencegahan Kriminaladalah Data Kependudukan dari

Kementerian Dalam Negeri


5/15

5

IV. SUMBER DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang

24 Tahun 2013

Kementerian Dalam NegeriMemfasilitasi Pelayanan Kepada

Provinsi, Kab/kota dan LembagaPengguna melalui Pemberian Hak

Akses


6/15


7/157

Lanjutan… V. ………

BANKKALTIM

BANKKALBAR

BANKKALSEL

BANKKAL

TENG

BANKSULUT

BANKSULTRA

BANKSUL

TENG

BANKSUL

SELBAR

BANKBALI

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

BANKMALUKU

BANKPAPUA KPU KPK

56 57 58 59

BANKNTT

BANKNTB

KORLANTAS

59


8/158

VI. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el

OLEH KEMENSOS, KEMENDIKBUD DAN BPJS KESEHATAN

KEMENTERIAN

KEMENTERIAN

DALAM NEGERITNP2K BPS

PROGRAM

KIP

PROGRAM

KIS

PROGRAM

KKS

KEMENDIK

BUDBPJS KES

KEMEN

SOS


9/15


10/15

10

Untuk Pemilu dan Pemilukada oleh : KomisiPemilihan Umum (KPU)

a. Pemilu LegislatifPada awalnya KPU belum menggunakan DP4 Kemendagri

sepenuhnya, sehingga menimbulkan persoalan, akhirnyasetelah diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan dataKemendagri persoalannya menjadi selesai.

b. Pemilu Presiden / Wapres

Data untuk Pilpres Tahun 2014 terutama tambahanpemilih pemula sejumlah 3.113.714, pihak KPU sudahmenggunakan data dari Kemendagri sepenuhnya tanpapemutakhiran oleh KPU dan tidak ada persoalan yangmuncul.

VIII. MANFAAT AWAL YANG SUDAH TERWUJUD

1.


11/15

11

BPJS Ketenaga Kerjaan

Sebelum Kerja sama dgn Kementerian DalamNegeri, Pelayanan terhdp anggota BPJS yang

mengajukan claim memerlukan waktu sekitar 15hari dan anggota tersebut memerlukankedatangannya 2 s/d 3 kali, tetapi setelahbekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri

dengan mengonlinekan data dari Kemendagri keBPJS, maka pelayanan hanya memerlukan waktusekitar 5 menit dan hanya cukup 1 kalikedatangan.

2.

Lanjutan.. VIII. ............


12/15

12

Kepolisian Republik Indonesiaa. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat

penangkapan 2 org teroris di Tangerang yang telahmerekam KTP-el dari 5 teroris yang sedang dicari.Teroris tersebut dapat ditangkap 2 hari setelahrekaman data dan sidik jarinya diserahkan oleh TimTeknis Kemendagri kepada Polri.

b. Telah dapat membantu pihak Polri untuk mengetahuiidentitas jenazah yang tidak dikenal antara lain : diPandeglang jenazah yang ditemukan pihak Polriseminggu sebelumnya, baru dapat diketahuiidentitasnya setelah bekerja sama dengan Tim TeknisKemendagri.

3.



13/15


14/15

14

BRIMempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30 menit menjadi 4 menit, tidak lagimemerlukan pengisian formulir.

PPATKPada tahun 2014 PPATK sudah mengakses secara onlinedata kependudukan Kemendagri sebanyak 18.632 kalidalam rangka penelusuran transaksi keuangan

TNP2K

Melengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK,Tanggal dan Bulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapatdi akses dengan mengunakan NIK sebagai kunci akses.

5.


6.

7.


15/15

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Documents

930Materi_Kemendagri