BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dituntut untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kampus. Untuk menjawab tuntutan

tersebut, perguruan tinggi harus melakukan berbagai cara dalam usaha meningkatkan

kualitas tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan Praktik Kerja

Lapangan Mandiri (PKLM).

Melalui praktik ini seorang mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang

telah diperoleh di bangku kuliah. Serta dapat mengembangkan semua keterampilan

yang dimiliki pada instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta tempat

mahasiswa tersebut melakukan praktik. Agar mahasiswa dapat mengetahui

bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya dan siap menjadi tenaga baru yang

terampil dan professional.

Pajak merupakan salah satu pemasukan Negara yang terbesar, hal ini dapat

dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan

Negara dari sector pajak yang menjadi primadona, sejak penerimaan Negara dari

sektor migas lainnya merosot di pasar internasional. Pajak merupakan alternative bagi

pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya sebagaimana yang telah

direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Universitas Sumatera Utara

Sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya yaitu

melalui ekstensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan

meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan intensifikasi pajak (usaha

mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam),

dan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak.

Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai

pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban

membayar pajak. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan saling

ketergantungan. Tentang besarnya beban pajak, masyarakat wajib pajak

mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besar pajak yang terutang

sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut

pajak, mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Penerimaan pajak oleh Negara salah satunya diperoleh dari Pajak

Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang

diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Adanya peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana yang terutang dalam

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang

No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17

Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Universitas Sumatera Utara

Negeri (WPDN) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.

(Mardiasmo; 137).

Pajak Penghasilan sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena

dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang bersifat

elastis khususnya pada karyawan/pegawai tetap di sebuah instansi atau perusahaan.

Para pegawai tetap tidak dapat mengelak untuk tidak membayar pajak karena data

berupa penghasilan lengkap ada pada badan selaku pemberi kerja.

Pajak Penghasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek pajak yang berbeda yakni

Orang Pribadi dan Badan. Pajak Penghasilan Badan umumnya lebih mudah

teridentifikasi serta pemungutan pajak atas Badan jauh lebih optimal daripada Pajak

Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan adanya institusi finansial tanpa

adanyainformasi transaksi finansial dari tiap orang.

1. Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Pemotong Pajak Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21

1.1. Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pejabat Negara

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

c. Pegawai

d. Pegawai Tetap

e. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)

f. Tenaga Lepas

Universitas Sumatera Utara

g. Penerima Pensiun

h. Penerima Honorarium\

i. Penerima Upah (Mardiamo,2008; 158)

1.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah penghasilan yang

diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah

honorarium (termasuk honorarium anggota dewan anggota komisaris atau anggota

pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti

rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,

tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,

tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh

pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama dan dalam bentuk

apapun. (Mardiasmo, 2008; 160)

1.3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan/atau Badan.

b. Bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah (menyangkut

Pegawai Negeri).

c. Dana Pensiun PT. Jamsostek, PT. Taspen.

d. Perusahaan Badan, Bentuk Usaha Tetap. (Mardiasmo, 2008; 164)

Universitas Sumatera Utara

Namun dalam kenyataannya kendala-kendala masih muncul terutama akibat

informasi yang diberikan dalam bentuk buku panduan perpajakan dan pembaca tidak

selamanya mengerti, dimana pihak perusahaan atau disebut juga juga sebagai

pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masih salah dalam melakukan

perhitungan sehingga tidak jarang para pegawainya merasa dirugikan.

Dengan demikian hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk

mempelajari, memahami, dan mendalami bagaimana sebenarnya sistem perhitungan

dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil

(PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, dan karena pada

saat ini pajak merupakan bahan/topik pembicaraan yang sangat penting untuk dibahas

dan dipelajari oleh siapa saja dalam pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

mengambil sebuah judul :

“SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK

PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

(PNS) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUBUK

PAKAM TAHUN 2011”

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri

1. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang dilakukan

adalah salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa perpajakan

dalam menyelesaikan pendidikan Progra Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

Universitas Sumatera Utara

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara

(USU).

Adapun tujuan penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

antara lain :

1.1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran pemotong pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas

gaji PNS pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.

1.2. Untuk mengetahui sistem pemotongan dan perhitungan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam

1.3. Untuk mengetahui subjek dan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Lubuk Pakam.

1.4. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Lubuk Pakam.

1.5. Untuk mengetahui dampak-dampak atas prosedur yang digunakan dalam

pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri

Sipil (PNS).

1.6. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh bendaharawan

dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai

Universitas Sumatera Utara

Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk

Pakam.

2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

2.1. Bagi Mahasiswa Peserta Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

a. Mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan.

b. Menciptakan dan menumbuhkembangkan sikap profesionalisme,

integritas, tanggung jawab, inovatif, etos kerja yang tinggi serta

kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika

memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

c. Memotivasi mahasiswa untuk beraktivitas secara efektif dan efisien

dalam melakukan pekerjaan.

d. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan

khususnya pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah

2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam

a. Sarana perwujudan tanggung jawab sosial (social responsibility)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam terhadap

masyarakat khususnya di bidang pendidikan.

b. Sarana bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam

untuk menerima saran maupun kritik yang bersifat membangun,

Universitas Sumatera Utara

yang menjadi sumber masukan (input) untuk meningkatkan kinerja

organisasi pada masa yang akan datang.

c. Sarana menciptakan hubungan positif antara Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Lubuk Pakam dengan lembaga pendidikan

khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera

Utara (USU)

2.3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

a. Sarana menjalin hubungan baik antara pihak Universitas dengan

pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.

b. Menjadi masukan penyempurnaan kurikulum dan sistem pendidikan

untuk masa yang akan datang.

C. Uraian Teoritis

1. Defenisi dan Fungsi Pajak

1.1. Defenisi Pajak

  Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH di dalam buku Dasar-Dasar

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990), pajak di defenisikan sebagai iuran

kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan

tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan

Universitas Sumatera Utara

yang di gunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. (Mardiasmo,

2008; 2)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1), pajak adalah kontribusi wajib kepada

Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2. Fungsi Pajak

a. Fungsi Budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Regulerend, pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi. (Mardiasmo,2008;2)

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.1. Defenisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Subjek Pajak dalam negeri. ( PER-31/PJ/2009)

Universitas Sumatera Utara

2.2. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan.

b. Bendahara Pemerintah baik pusat maupun derah.

c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek), PT.Taspen, PT. ASABRI.

d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa

tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta

pendidikan, pelatihan dan magang.

e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

f. Penyelenggara kegiatan.

2.3. Penerimaan Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pegawai tetap.

b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa,

pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar

asuransi),distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenisnya.

c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli

warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

d. Penerima honorarium.

e. Penerima upah.

f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris,

Penilai).

g. Peserta kegiatan.

Universitas Sumatera Utara

2.4. Penerapan Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan

biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua

(THT) (kecuali iuran Tabungan Hari Tua/THT pegawai negeri sipil/anggota

ABRI/Pejabat Negara), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.5. Pengertian Biaya Jabatan dan Besarnya Tarif Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp.

6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan, mulai (1 Januari 2009).

2.6. Besarnya PTKP untuk pegawai tetap mulai (1 Januari 2009)

a. Untuk diri pegawai :

Setahun = Rp. 15.840.000,00

Sebulan = Rp. 1.320.000,00

b. Tambahan untuk pegawai yang kawin :

Setahun = Rp. 1.320.000,00

Sebulan = Rp. 110.000,00

c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang setiap keluarganya Rp.

1.320.000,00.

2.7. Tarif yang digunakan mulai (1 Januari 2009)

a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 = 5%

Universitas Sumatera Utara

b. Diatas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00 = 15%

c. Diatas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = 25%

d. Diatas Rp. 500.000.000,00 = 30%

D. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam Praktek Kerja Lapangan Mandiri

(PKLM) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk

Pakam adalah sebagai berikut : Prosedur pengenaan Pajak Penghasilan khususnya

PPh Pasal 21 atas pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah menurut

UU No. 36 Tahun 2008 meliputi pemotongan dan pemungutan pajak terutangnya.

E. Metode Praktek Kerja Lapangan Mandiri

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis menentukan tempat pelaksanaan (objek) Praktek

Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal

dan surat pengantar Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), serta konsultasi

dengan dosen pembimbing.

2. Studi Literatur

Pengumpulan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas

melalui buku-buku ilmiah atau sumber-sumber bacaan lainnya, Undang-Undang

Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan bahan-bahan

Universitas Sumatera Utara

lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Lubuk Pakam.

3. Observasi Lapangan

Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data-data

yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lubuk Pakam yang bersangkutan

mengenai sistem perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas

gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan mengenai sistem

pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri

Sipil (PNS) melalui:

4.1. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai

sumber bacaan, maupun literature yang ada mengenai sistem pemotongan dan

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai.

4.2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke

lapangan (KPP Pratama Lubuk Pakam).

5. Analisis Data dan Evaluasi

Analisa data adalah uraian tentang data-data yang dikumpulkan. Teknik

analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis yang

Universitas Sumatera Utara

berlandaskan pada pemikiran atau teori yang telah ada serta menjelaskannya dengan

kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian terungkap secara

jelas dan objektif.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik

Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, maka penulis menggunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi Lapangan

Pengumpulan data tentang peranan pemeriksaan lapangan, melakukan

pengamatan langsung tentang objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) serta

mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan

melibatkan pegawai (key informan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk

Pakam baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan objek studi.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi, misalnya dengan

mengumpulkan daftar dokumentasi yang diperlukan seperti Peraturan Pemerintah

yang berlaku, Undang-Undang Perpajakan, dan studi dokumentasi yang berhubungan

Universitas Sumatera Utara

dengan pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji

Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk

Pakam.

G. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi dasar

penulisan, Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri

(PKLM), ruang lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM),

Metode Pengumpulan Data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PRAKTEK KERJA

LAPANGAN MANDIRI (PKLM)

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, meliputi sejarah Singkat

berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lubuk Pakam, Struktur

Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan gambaran pegawai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.

BAB III GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian, dasar hukum,

ketentuan, objek dan subjek pajak PPh Pasal 21 serta teori-teori

perpajakan yang mendukung tentang pemotongan dan perhitungan

Universitas Sumatera Utara

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan

oleh bendaharawan Pemerintah.

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI DATA

Pada bab ini dibahas tentang analisa dan evaluasi dari setiap data yang

diperoleh sebelumnya meliputi sistem perhitungan dan pemotongan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan

oleh Bendaharawan Pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Lubuk Pakam serta pengaruhnya terhadap penerimaan

Negara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan analisa dari

setiap data yag diperoleh penulis pada saat melakukan riset pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Universitas Sumatera Utara