· PDF filedilapangan (temu gelang) ... tidak langsung melalui pemasangan banner/spanduk. ... Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan

EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 16

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550324

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Pra Syarat)

Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)

Dinda Talitha (Lead Auditor/Auditor Ekologi)

Taryadi (Auditor Sosial)

Irin Wedalia (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)

Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)

Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT SATRIA PERKASA AGUNG

b. Nomor & Tanggal SK : 244/kpts-II/2000, 22 Agustus 2000 jo

SK.633/Menhut-II/2009

c. Luas dan Lokasi : 77.072 Hadi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu,

Pelalawandan Kabupaten BengkalisProvinsi Riau

d. Alamat kantor : 1. Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru, Provinsi Riau

2. Plaza BII Tower II Lantai 32Jalan Thamrin Kav. 51

Jakarta

e. Nomor telepon : (0761) 23332, 32509, (021) 39834473

Nomor Fax : (0761) 24071, (021) 39834707

E-mail :

f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Wisly Dwi Putra

Komisaris : Stanley Najoan

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


Dewan Direktur :

Direktur Utama : Didi Harsa

Direktur : Ir. Soebardjo

Direktur : Agus Wahyudi Supardi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

25 Agustus 2014 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi

Riau yang diwakili oleh staf Bidang Hutan

Tanaman

Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang

diwakili oleh Kepala BP2HP

Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan

rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT

Satria Perkasa Agung Unit (Auditee) dan minta

masukan terkait dengan kinerja Audite

eselama ini

Pertemuan Pembukaan Distrik S. Kanan :

30 Agustus 2014

Distrik S. Kecil : 3

September 2014

Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT SPA

Distrik S. Kanan dan S. Kecil

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian,serta mengkonfirmasikan kepada

Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

danObservasi Lapangan

Distrik S. Kanan :

31 Agustus – 2

September 2014

Distrik S. Kecil : 4-5

September 2014

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.

Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit

melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,

dan menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran

2.1Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan Distrik S. Kanan : 2

September 2014

Distrik S. Kecil :6

September 2014

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Auditee atas bantuan dan kerjasamanya

selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

Memberitahukan temuan observasi dan

ketidaksesuaian.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 26 September 2014 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaianyang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang IUPHHK

BAIK

(91,67%)

PT Satria Perkasa Agung (Auditee) memiliki dokumen

legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan,

dokumen legal lainnya, SK IUPHHK dari Kementerian

Kehutanan No. 244/kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus

2000dan SK No. SK.633/Menhut-II/2009 tentang

Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK pada HT PT SPA

seluas 77.072 Haserta administrasi tata batas lengkap

sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas

yang telah dilaksanakan

Auditee telah merealisasikan tata batas luarnya

dilapangan (temu gelang) dan telah ditetapkan melalui

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: No.

SK.633/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Batas

Areal Kerja IUPHHK pada HT PT SPA seluas 77.072 Ha.

Terhadap batas yang ada Auditee juga telah

melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas (Distrik S.

Kanan) namun untuk Distrik S. Kecil belum ada

kegiatan pemeliharaan batas

Secara administrasi batas-batas areal kerja PT SPA

baik Distrik S. Kanan maupun Distrik S. Kecil telah

diakui para pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan Masyarakat). Dilapangan masih ada klaim

lahan dari sebagian masyarakat desa sekitar areal

kerja, namun sudah ada upaya dari Auditee untuk

menyelesaikan konflik tersebut

Berdasarkan SK Menhut No. 244/kpts-II/2000 tanggal

22 Agustus 2000 tentang Pemberian HPHT kepada PT

SPA atas areal hutan seluas 76.017 ha dan


Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT SPA

Seluas 77.072 Ha, tidak terjadi perubahan fungsi

kawasan sehingga verifier 1.1.4 sesuai dengan

Perdirjen P.5/VI-BPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014

menjadi Not Aplicbke (NA)

Kajian terhadap dokumen dan observasi lapangan

menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya bentuk

penggunaan lain di luar sektor kehutanan selain izin

yang diberikan kepada IUPHHK-HT PT SPA

berdasarkan SK Menhut No. 244/kpts-II/2000 tanggal

22 Agustus 2000 tentang Pemberian HPHT kepada PT

SPA atas areal hutan seluas 76.017 ha di Provinsi Riau

dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:


Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Satria

Perkasa Agung Seluas 77.072 Ha di Kabupaten

Bengkalis, Siak, dan Kab. Indragiri Hilir Provinsi

Riau..Yang ada adalah bentuk klaim lahan masyarakat

yang berada di dalam areal konsesi. Dengan demikian



maka verifier ini menjadi Not Aplicable (N.A.)

1.2. Komitmen Pemegang

IUPHHK

BAIK

(100%)

Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan

lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka

PHPL yang telah ditetapkan Manajemen.

Auditee secara konsisten melaksanakan kegiatan

sosialiasasi visi misi dan kebijakan perusahaan secara

tidak langsung melalui pemasangan banner/spanduk.

Sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan secara

langsung kepada karyawan, mitra kerja, maupun

kepada masyarakat juga telah dilaksanakan.

Auditee telah berupaya mengimplementasikan visi

misi dan kebijakan perusahaan yang telah sesuai

dengan prinsip-prinsip PHPL kedalam kegiatan

pembangunan dan pengelolaan hutan tanamannya

1.3. Jumlah dan kecukupan

tenaga profesional terlatih dan

tenaga teknis pada seluruh

tingkatan untuk mendukung

pemanfaatan implementasi

penelitian, pendidikan dan

Latihan

BAIK

(93,33%)

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di

lapangan belum pada setiap bidang kegiatan

pengelolaan hutan dan jumlahnya ada yang belum

sesuai dengan Perdirjen BPK No.P.8/VI-SET/2009

dimana masih terdapat kekurangan Ganis PHPL-

CANHUT, GanisPHPL-BINHUT, dan Ganis PHPL-PWH).

Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-

BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan

GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1

Januari 2016

Sepanjang Tahun 2014 Auditee telah

merealisasikanpeningkatan kompetensi SDM >70%

dari rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan

Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan

dengan lengkap sesuai dengan ruang lingkup

kerjanya. Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat

internal tersedia lengkap di masing-masing Kantor

Distrik sedangkan yang bersifat eksternal tersedia di

Kantor Perawang

1.4. Kapasitas dan mekanisme

untuk perencanaan

pelaksanaan pemantauan

periodik, evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) IUPHHK

BAIK

(100%)

Auditee memiliki struktur organisasi baik di Kantor

Pusat maupun Kantor Distrik dan telah sesuai dengan

kerangka PHPL karena sudah memperhatikan aspek

pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek

produksi, ekologi, dan aspek sosial

Auditee telah memiliki perangkat SIM dan personil

penanggungjawab dalam hal ini dibawah Kepala Tata

Usaha (KTU) masing-masing distrik

Terdapat Organisasi Internal Audit yang langsung

bertanggungjawab kepada Direktur Utama dengan

fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol

seluruh tahapan kegiatan

Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara

konsisten dan kontinyu

1.5. Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

SEDANG

(77,78%)

Auditee telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT

2014 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak

masyarakat setempat namun dari sisi tata waktu

pelaksanaan sosialisasi tidak relevan lagi karena

kegiatan sudah berjalan. Persetujuan atas kegiatan

RKT dari masyarakat juga belum ada.

PT. SPA telah mendapatkan penetapan batas melalui



SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.633/Menhut-

II/2009 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK

pada Hutan Tanaman PT SATRIA PERKASA AGUNG

Seluas 77.072 Ha di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan

Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau, sehingga dapat

disimpulkan bahwa proses tata batas dari tahap

perencanaan, pelaksanaan lapangan, dan pelaporan

telah disetujui oleh para pihak

Program CSR/CD telah sosialisasikan kepada

masyarakat sebagian desa binaan namun tata waktu

sosialisasi tidak relevan lagi karena program sudah

berjalan. Persetujuan dan Kesepakatan Program

CSR/CD 2014 dari masyarakat desa binaan Auditee

juga belum tersedia

Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja

Auditee telah diketahui dan disetujui Para Pihak namun

riil dilapangan masih ada klaim dari sebagian

masyarakat terhadap sebagian kawasan lindung yang

ada khususnya di Distrik Simpang Kanan

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan

hutan lestari

SEDANG

(80.00%)

Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi)

PT SPA untuk periode 2011-2020 yang telah disetujui

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.172/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010

yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan

mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak

dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.

Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2014 di lapangan

berupa kanal-kanal dan parit collector yang telah

membagi seluruh blok RKT 2014 kedalam petak-petak

hanya sebagian besar (>50%) yang sesuai dengan

RKU. Hal ini dikarenakan terdapat luncuran RKT 2013

dan penambahan RKT 2015 kedalam RKT 2014

Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan

tanda batas blok dan petak kerja RKT 2014 terealisasi

sebesar 53.92 %, dan terlihat jelas pada pal batas

yang telah terpasang.

2.2. Tingkat pemanenan lestari

untuk setiap jenis hasil hutan

kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem

BAIK

(91.67%)

Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe

ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan hasil PHI 3

tahun terakhir beserta peta pendukungnya

Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan

dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada

(Gambut) dan telah dilakukan analisa riap dari hasil

pengukuran PSP tersebut.

Auditee telah melakukan analisis data potensi dan

riap, namun laporan analisa tersebut belum

disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum

memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap

untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi hutan

BAIK

(85.71 %)

Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan

seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan

isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku.

Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan

tahapan THPB sebesar 88.89%. Kegiatan penanaman



dan pemeliharaan pada Distrik Siak Kecil belum

dilakukan saat penilaian berlangsung (7 bulan setelah

RKT disahkan)

Rata-rata Potensi tegakan sebelum masak tebang

berdasarkan hasil PHI RKT 2014 sebesar 192.7

m3/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan

hasil (> 120 m3/ha)

Potensi permudaan tanaman PT SPA sebesar

87.14%(≥ 75-89%) dari jumlah tanaman per

hektarsehingga masih mampu menjamin kelestarian

pemanenan hasil.

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi tepat guna

untuk pemanfaatan hutan

BAIK

(100.00

%)

Auditee telah mengembangkan SOP mengenai

pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya

sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.

Auditee telah melakukan RIL pada 4 tahapan yaitu

Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

kegiatan pemanenan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian Fe, PT SPA memiliki nilai

Fe sebesar 0.75 dan berdasarkan hasil uji petik

diperoleh nilai Fe sebesar 0.79

2.5. Realisasi penebangan

sesuai dengan rencana kerja

penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK

(80.95% )

Auditee telah memiliki dokumen RKT 2014 secara

lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun

berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval.

Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang

boleh ditebang/dipanen/

dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai

dengaan peta RKT dan peta RKU.

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan

pada sebagian (minimal 50%) batas blok

tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/d

ipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung.

Realisasi volume tebangan total pada kedua Distrik

mencapai 83.30 % (>70%) dari rencana tebang pada

RKT, dan tidak melebihi luasan yang direncanakan,

dengan jenis yang ditebang Accacia crassicarpa.

Namun terdapat tebangan pada areal MTH Distrik

Simpang Kanan dan tebangan Eucalyptus pada Distrik

Siak Kecil yang belum terealisasi.

2.6. Kondisi kesehatan finansial

dan Tingkat investasi dan

reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta

peningkatan kemampuan

sumber daya manusia

SEDANG

(66.67%)

Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh

bahwa likuiditas >150%, solvabilitas <100% dan

rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap

Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember

2013 dan 2012 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Realisasi alokasi dana mencapai 105% (>80%) dari

kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan

laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan

Produksi (yang telah di audit akuntan publik)

Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2013

sebesar 52.07 % dan perbedaan proporsi anggaran

pada tahun 2014 sebesar 69.86 %. Bila dirata-ratakan

perbedaan proporsi anggran dalam 2 tahun terakhir



sebesar 62.46% , hal ini berarti alokasi dana untuk

seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan

>50%).

Realisasipendanaanuntukkegiatantekniskehutananberj

alanlancarnamun belum sesuai tatawaktu.

Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar

97.05% terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%)

namun belum seluruhnya.

Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan

tanaman unggulan pada tahun 2013 hingga bulan Juli

2014 secara keseluruhan mencapai 69.52% (<70%).

3. Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasan dilindungi

pada setiap tipe hutan

BAIK

(100%)

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen

perencanaan yang ada (AMDAL dan RKU) dan sesuai

dengan kondisi biofisiknya (Baik, 3)

Kawasan lindung yang telahh ditata di lapangan

mencapai 100 % dari yang seharusnya (Baik, 3)

Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 98,5

% (Baik, 3)

Sebagian besar para pihak mengakui keberadaan

kawasan lindung (Baik, 3)

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dnegan

ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata

ruang areal (Baik, 3)

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

BAIK

(100%) Tersedia prosedur yang mencakupseluruh jenis

gangguan yang ada (Baik, 3)

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai

dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik (Baik, 3)

Tersedia SDM Perlindungan hutan dengan jumlah dan

kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan

(Baik, 3)

Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui

berbagai tindakan tertentu dengan mempertimbang-

kan seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap

tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan

BAIK

(91,60%) Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh

dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan

hutan (Baik, 3)

Tersedia sarana prasarana penhgelolaan dan

pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau

dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi

dengan baik (Baik, 3)

Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai

sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)

Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai

dengan ketentuan (Baik, 3)

Tersedia dokumen perencanaan pemantuan dampak

terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai

dengan ketentuan (Baik, 3)

Terdapat indikasi terjadnya dampak yang besar dan

penting terhadap tanah dan air serta ada upaya

pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan



(Sedang, 2)

3.4. Identifikasi spesies flora

dan fauna yang dilindungi

dan/atau langka (endangered),

jarang (rare), terancam punah

(threatened) dan endemik

BAIK

(100%) Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah

dan endemic yang terdapat di dalam areal pemegang

izin (Baik, 3)

Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemic yang terdapat di dalam areal

pemegang izin (Baik, 3)

3.5. Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemic

BAIK

(100%)

Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam



Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam

areal pemegang izin (Baik, 3)

Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies flora



izin (Baik, 3

3.6. Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemik

BAIK

(100%)

Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam



Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam

areal pemegang izin (Baik, 3)

Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies fauna



izin (Baik, 3

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/unit manajemen

dengan kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

BAIK

(81,48%)

Terdapat dokumen/laporan yang lengkap tentang pola

penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH setempat,

identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat dan terdapat rencana

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi

batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian

konflik yang diketahui para pihak

Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak

dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat

setempat dalam perencanaan pemenfaatan SDH yang

legal, lengkap dan jelas

Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan

pemegang ijin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki)

masyarakat hukum adat/setempat

Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan

masih terjadi konflik

4.2. Implementasi

tanggungjawab sosial

BAIK

(85,19%)

Terdapat dokumen yang lengkap menyangkut

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan



perusahaan sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku

peraturan yang berlaku.

Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

masyarakat.

Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi

kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH namun hanya sebagian.

Terdapat sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait

pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin

termasuk ganti rugi

4.3. Ketersediaan mekanisme

dan implementasi distribusi

manfaat yang adil antar para

Pihak

SEDANG

(75%)

Tersedia data dan informasi masyarakat hokum adat

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan

SDH namun tidak lengkap

Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat

Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas

Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%)

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat hokum adat dan/atau

masyarakat setempat oleh pemegang izin

Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan

distribusi manfaat kepada para pihak namun belum

lengkap dan jelas

4.4. Keberadaan mekanisme

resolusi konflik yang handal

SEDANG

(77.78%)

Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan

jelas.

Terdapat Konflik dan tersedia peta konflik (peta areal

klaim) namun belum lengkap

Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan

pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik

Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia,

namun tidak lengkap dan kurang jelas

4.5. Perlindungan,

pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja

BAIK

(91.66%)

Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan

industrial dengan seluruh karyawan

PT SPA Unit telah merealisasikan sebagian besar

rencana pengemebangan kompetensi

Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah

diimplementasikan

Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan

dan telah diimplementasikan seluruhnya

B. Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak di kawasan hutan

produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan mampu

menunjukkan keabsahan Izin

Memenuhi Dokumen PT Satria Perkasa Agung Unit (SPS, Auditee)

lengkap dan sah berdasarkan :

1. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :



Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK)

244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 atas

areal hutan seluas ± 76.017 Ha yang terletak di

Provinsi Riau ditandatangani oleh Kepala Biro

Hukum dan Organisasi - Departemen Kehutanan.

2. SK tersebut dilampirkan dengan peta areal kerja

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT SPA skala 1 :

100.000 yang terdiri dari 2 (dua) lembar peta.

3. Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan

Provinsi Riau, areal Auditee telah sesuai dengan

peruntukkannya (tata ruang), yaitu sebagai

kawasan Hutan Produksi Tetap, yang meliputi

Kelompok Hutan Bukit Batu - S. Pakning seluas

34.725 Ha dan kelompok hutan S. Simpang Kanan -

S Awas seluas 41.292 Ha.

4. Sehubungan dengan adanya perubahan luas areal

kerja sesuai hasil penetapan tata batas dan temu

gelang, maka Auditee berdasarkan SK Menteri

Kehutanan Nomor : 633/Menhut-II/2009 tanggal

07 Oktober 2009 ditetapkan areal seluas ± 77.702

Ha yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Siak dan

Indragiri Hilir Provinsi Riau dan ditandatangani oleh

Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Departemen

Kehutanan.

Hasil verifikasi adalah terdapat :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Nomor :

571/VI-Edar/2000 tanggal 29 Maret 2000

sejumlah = 76.017 Ha x Rp. 2.600,-/Ha = Rp.

197.644.200,- yang ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi - Departemen

Kehutanan dan Perkebunan dengan alamat

rekening penerima : Rekening Menteri Kehutanan

pada Bank Indonesia Sub Rekening IHPH dan IHH

No. 508.000.014. Pembayaran dilakukan oleh

Auditee pada tanggal 11 April 2000. sebesar Rp.

197.644.200,- seperti yang tercantum pada bukti

setor pembayaran IHPHTI.

2. Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran

IIUPHHK sesuai dengan SPP melalui Bank Mandiri

Cabang Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening:

1020004203870 Atas Nama Bendaharawan

Umum Negara Rekening Iuran HPH dan IHH pada

tanggal 08 Januari 2010 sebesar Rp 4.381.000

Verifier 1.1.1.c Not Applicable karena pada areal PT

SPA Unit tidak terdapat penggunaan kawasan yang

sah di luar kegiatan IUPHHK.

2.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki rencana

penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan

Rencana Kerja Tahunan

(RKT/Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi Dokumen RKU yang digunakan pada saat verifikasi

adalah Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10

(Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 yang

mengacu pada Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh

Berkala (IHMB), dan telah mendapatkan pengesahan

dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat



Keputusan No. SK.172/VI-BPHT/2010 tanggal 22

Desember 2010. SK tersebut ditandatangani oleh

Kepala Bagian Hukum dan Humas - Direktorat

Jenderal Bina Usaha Kehutanan - Kementerian

Kehutanan

Dokumen RKTUPHHK HT disahkan secara self

approval meliputi :

a. Distrik Simpang Kanan

1) Kabupaten Pelalawan

RKTUPHHK HTI Tahun 2013 disahkan oleh

Direktur PT SPA No. SK.01/SPA/XII/2012 pada

tanggal 24 Desember 2012 dilampiri dengan

peta skala 1 : 50.000.

2) Kabupaten Indragiri Hilir









3) Kabupaten Indragiri Hulu









4) Peta tata ruang areal kerja dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut bernama Joko Pramono Nomor Register :

00677-03/CANHUT/III/2012. Perpanjangan

pengangkatan dan kartu Ganis PHPL berdasarkan

SK Dirjen BUK No. SK. 649/VI/BPPHP III-2/2012

berlaku dari tanggal 01 Oktober 2012 sd 30

September 2015

b. Distrik Siak Kecil

RKTUPHHK HTI Tahun 2014 disahkan secara self

approval oleh Direktur PT SPA No. SK.01/SPA/XII/2013

pada tanggal 24 Desember 2013 dilampiri dengan peta

skala 1 : 50.000. Peta tata ruang areal kerja dibuat oleh

Ganis PHPL Canhut bernama Rika Nur Hidayati Nomor

Register : 01082-03/CANHUT/III/2012.

Peta areal yang tidak boleh ditebang terdapat pada

Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011-2020 dan

RKT tahun 2013, 2014.

Terdapat SK Direksi PT. SPA No.

002/KL/SPA/08/2011 tentang Revisi Pengukuhan

Kawasan Lindung, Tanggal 25 Agustus 2011

dilengkapi dengan peta skala 1 : 75.000 dengan luas

37.330 Ha

Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 dan 2014

penyusunan dan pengesahannya dilakukan secara

mandiri (self-approval).



2.2. Adanya Rencana Kerja yang

sah


Pengelolaan mempunyai

rencana kerja yang sah sesuai

dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi Auditee telah menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HTI

Periode tahun 2011 - 2020 berbasis IHMB dan telah

mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Menteri

Kehutanan Nomor: SK.172/VI-BPHT/2010 Tanggal 22

Desember 2010

PT SPA tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan

alampada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam

dokumen RKT IUPHHK-HTI, maka verifier 2.2.1.b tidak

diterapkan


Pengelolaan menjamin bahwa

semua kayu yang diangkut dari

Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari

TPK Antara ke industri primer

hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah di–

LHP-kan

Memenuhi Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu bulat kecil

periode bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 telah di-LHP-

kan. Laporan Hasil Penebangan (LHP) tersebut dibuat,

diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang.

Distrik Simpang Kanan

1. Hasil uji petik di lapangan dilakukan di petak 614 dan

627 RKT tahun 2014 dengan hasil pengukuran

terhadap 7 tumpukan terdapat selisih pengukuran

antara fisik dengan LHP yaitu sebesar 10,06 M3 =

1,19%.

2. Kabupaten Indragiri Hilir

a. Realisasi LHP adalah 1,241.585,23 SM dengan

volume 732.535,29 M3.

b. Hasil uji petik pemeriksaan terhadap LHP dan buku

ukur bulan Agustus 2014 sudah sesuai.

3. Kabupaten Indragiri Hulu

a. Realisasi Laporan Hasil Penebangan (LHP) periode

Bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 untuk Kayu Bulat

Kecil adalah 107,150.04 SM dengan volume

63,218.53 M3.

b. Hasil uji petik pemeriksaan LHP dengan buku ukur

bulan Mei 2014 sudah sesuai.

Distrik Siak Kecil

1. Tidak ada kegiatan pada RKT tahun 2013 sesuai

dengan RKUPHHK-HT yang disahkan. Kegiatan baru

dilaksanakan pada RKT tahun 2014.

2. Realisasi LHP periode bulan Januari sd Juli 2014

adalah 23.938,21 SM dengan volume 14.123,54 M3.

3. Hasil uji petik pemeriksaan terhadap dokumen LHP

Nomor : 011/LHP/SPA/VI/2014,

012/LHP/SPA/VI/2014, 013/LHP/SPA/VII/ 2014,

016/LHP/SPA/VIII/2014 dan buku ukur sudah sesuai.

4. Hasil uji petik antara LHP dan fisik kayu di lapangan

dilakukan pada tanggal 4 September 2014 di petak

008 RKT tahun 2014 dengan hasil pengukuran

terhadap 1 tumpukan dengan volume 380,99 M3 dan



terdapat selisih pengukuran antara fisik dengan LHP

yaitu sebesar 9,29 M3 = 2,44 %. Setelah dilakukan

penelusuran antara fisik kayu dengan dokumen LHP

sesuai.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Distrik Simpang Kanan

Kayu yang keluar baik dari TPK Hutan ke TPK Antara

menggunakan sampan besi dan dari TPK Antara ke

Industri PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk menggunakan

ponton disertai dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu

Bulat (FAKB) yang dilampiri Daftar Kayu Bulat Kecil

(DKBK), Lampiran DKBK dan Surat Pengantar.

Distrik Siak Kecil

Kayu dari petak tebangan dikumpulkan oleh Auditee di

sepanjang pinggiran petak tepi kanal. Kemudian kayu

tersebut diangkut menggunakan ponton besi ke TPK

Hutan yang dilengkapi dengan dokumen Surat Pengantar

yang ditandatangani oleh penanggung jawab TPn dan

Operator PB. Kayu dari TPK Hutan diangkut ke IPKH

menggunakan logging truck yang dilengkapi dengan

dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan

Surat Pengantar.

3.1.3. Pembuktian asal usul

kayu bulat (KB) dari Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-

HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak

Pengelolaan

Not

Applicable

Distrik Simpang Kanan

Penandaan yang diterapkan oleh PT SPA Distrik Simpang

Kanan pada Kayu Bulat Kecil (KBK) yang pengukurannya

menggunakan ukuran stapel meter, identitas yang

diterapkan berupa penandaan pada tumpukan kayu

dengan pita merah berisi nomor tumpukan dan telah

sesuai dengan dokumen LHP dan bisa dilacak balak

sampai ke petak.

Distrik Siak Kecil

Penandaan yang diterapkan oleh PT SPA Distrik Siak

Kecil pada Kayu Bulat Kecil (KBK) yang pengukurannya

menggunakan ukuran stapel meter, identitas yang

diterapkan berupa penandaan pada tumpukan kayu

dengan menggunakan pita warna orange berisi informasi

mengenai nomor tumpukan, nomor petak, tanggal

pengukuran dan nomor LHP dan telah sesuai dengan

dokumen LHP dan bisa dilacak balak sampai ke petak.

Penandaan yang diterapkan oleh PT SPA baik

Distrik Simpang Kanan maupun Distrik Siak Kecil

pada Kayu Bulat Kecil (KBK) yang pengukurannya

menggunakan ukuran stapel meter dapat ditelusuri

dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.


Pengelolaan mampu

membuktikan adanya catatan

angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi 1. Seluruh dokumen FAKB diterbitkan dan ditandatangani

oleh Petugas yang bernomor Register, FAKB

diterbitkan oleh penerbit FAKB.

2. Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit

FAKB untuk KBK di TPK Hutan dan TPK Antara

berdasarkan SK Kepala Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru.

3. Penetapan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat

(P3KB) Pada TPK Antara PT Satria Perkasa Agung

Distrik Pulau Muda berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau.


Pengelolaan telah melunasi

kewajiban pungutan pemerintah



yang terkait dengan kayu


Pengelolaan menunjukkan bukti

pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan/atau Provisi Sumberdaya

Hutan (PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP PSDH periode Bulan Agustus 2013 sd

Juli 2014 telah diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang dan sesuai dengan LHP yang disahkan.

PSDH telah dibayar lunas dengan bukti setor berupa

validasi bank Mandiri, ditujukan kepada

Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH Bank

Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

No. Rekening. 102.0004204001 dan sesuai dengan

dokumen SPP.

Pembayaran PSDH sudah sesuai dengan persyaratan

ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku

sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April

2012 dan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau


Pengelolaan yang mengirim

kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT).

Not

Applicable

Verifier ini tidak dapat diterapkan karena semua kayu

yang diproduksi PT SPA Distrik Simpang Kanan hanya

dikirim atau dijual ke Industri yang terletak di dalam satu

Provinsi, yaitu kepada IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper

Tbk yang beralamat di Desa Pinang Sebatang, Kec.

Tualang Perawang, Kab. Siak, Prop. Riau, sedangkan

Distrik Siak Kecil menggunakan logging truck lewat darat

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat

yang menggunakan kapal harus

kapal yang berbendera

Indonesia dan memiliki izin yang

sah

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, kapal pengangkutan kayu dari

PT SPA Distrik Simpang Kanan berbendera Indonesia

yang mempunyai Surat Persetujuan Berlayar No. C12.3-

KP.IV-WK/01/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang

ditandatangani oleh Syahbandar. Verifier ini tidak dapat

diterapkan di PT SPA Distrik Siak Kecil karena semua

kayu yang diproduksi dikirim ke IPKH PT Indah Kiat Pulp

& Paper Tbk Provinsi Riau mengguna-kan logging truck

lewat darat.


Pengelolaan telah memiliki

AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &

melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut


Pengelolaan telah memiliki

dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi

seluruh areal kerjanya

Memenuhi Tersedia Dokumen AMDAL Hak Pengusahaan Hutan

Tanaman Industri PT Satria Perkasa Agung, Kabupaten

Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir atas

areal seluas 83.180 Ha berdasarkan Surat Menteri

Kehutanan No.127/Menhut-IV/1998 tanggal 28 Januari

1998. Disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua

Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan

Perkebunan dengan surat No.73/DJ-VI/AMDAL/1999

tanggal 9 Juni 1999 berupa :

a. Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan.

b. Rencana Pengelolaan Lingkungan.

c. Rencana Pemantauan Lingkungan.


Pengelolaan memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan RPL yang

Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun

mengacu pada dokumen AMDAL dan disahkan oleh

Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL



menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi

dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat sosial

Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan

surat No.73/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 9 Juni

1999.

PT Satria Perkasa Agung telah menyusun Laporan

Pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun

2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

(RPL).

Laporan Pelaksanaan Ijin Lingkungan berupa

kegiatan RKL-RPL semester II Tahun 2013 (Bulan Juli

- Desember 2013) telah disampaikan kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Riau sesuai Surat Nomor :

007/SPA/II/2014 bulan Pebruari 2014 dan laporan

semester I Tahun 2014 (Bulan Januari - Agustus

2014) sesuai Surat Nomor : 164/SPA/VIII/2014

bulan Agustus 2014.

Pelaksanaan RKL dan RPL mengacu kepada

dokumen AMDAL.

5.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi Auditee telah menyusun Standard Operating

Procedure mengenai K3.

- Auditee telah membuat kebijakan K3.

- Auditee telah menyusun identifikasi bahaya,

penilaian dan pengendalian resiko.

- Auditee telah membuat program K3.

- Auditee mempunyai susunan Panitia Pembina

K3 tingkat propinsi dan telah mendapatkan

pengesahan berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KEP :

07/TK-PK/SK-P2K3/2012 tanggal 12 Oktober

2012.

- Auditee telah memiliki Ahli K3 Umum

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor :

KEP.1076/M/DJPPK/V/2013, Tanggal 03 Mei

2013 untuk Distrik Simpang Kanan. Nomor :

KEP.1075/M/DJPPK/V/2013, Tanggal 03 Mei

2013 untuk Distrik Siak Kecil.

- Auditee telah mengikutsertakan karyawan dalam

pelatihan K3.

- Briefing dilakukan oleh karyawan PT SPA Unit

setiap hari dipimpin oleh Kepala Unit. Setiap Hari

Senin dan Kamis dilakukan Safety Talk dan

Safety Induction disampaikan oleh P2K3 secara

bergantian pada saat briefing.

- Pada saat kerja sama dengan kontraktor

dilakukan briefing yang disebut Safety Induction

yang disampaikan oleh departemen OSHMS-MR

di Perawang.

- Auditee melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan K3 untuk karyawan maupun



kontraktor dengan mengisi Checklist Inspeksi

K3.

- Telah dilakukan sosialisasi K3.

Tersedia peralatan K3 berupa :

1. Plang rambu-rambu dan himbauan K3.

2. Daftar Peralatan Pemadam Kebakaran.

3. Daftar Alat pelindung diri.

4. Tersedia Pos P3K dilengkapi dengan peralatan

kesehatan standar, tempat tidur, obat-obatan dan

tabung oksigen dan ada mantri kesehatan.

5. Karyawan dan Keluarga Karyawan PT SPA

diikutsertakan dalam asuransi kesehatan Eko

Hospital di Pekanbaru dan Jamsostek yang

ditanggung oleh perusahaan.

Periode bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 tidak

terdapat kasus kecelakaan kerja di areal Auditee,

tetapi tetap dibuat laporan kecelakaan kerja.

Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja yang

dilakukan oleh Auditee adalah dalam bentuk

program K3 berupa Melengkapi karyawan dengan

alat pelindung diri dalam bekerja, memasang rambu-

rambu tentang K3, Sosialisasi K3, Inspeksi K3,

terdapat fasilitas kesehatan berupa pos P3K lengkap

dengan perlengkapan dan obat-obatan).

5..2. Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat

bagi pekerja

Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau yang telah

terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Siak dengan No. 568/Dinas Sosial Tenaga

Kerja/X/2013/46 tanggal 30 Oktober 2013 yang

berafiliasi dengan PT Arara Abadi (termasuk PT Satria

Perkasa Agung).

5.2.2. Adanya Kesepakatan

Kerja Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi 1. Pada saat verifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

yang digunakan oleh Auditee adalah PKB yang

berafiliasi dengan PT Arara Abadi periode tahun 2013 -

2015 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Januari 2014.

2. PKB telah didaftarkan sesuai Surat Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Provinsi Riau Nomor Kpts.1727/XlI/2013 Tentang

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Arara

Abadi dengan SP Mitra Abadi Riau, Tanggal 06

Desember 2013 yang ditandatangani oleh

H.Nazaruddin, SH, MM/Pembina Utama Madya /NIP

19561225198003 1 007.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di bawah

umur

Memenuhi Dari laporan bulanan daftar tenaga kerja bulan Agustus

2014 dan hasil wawancara dengan pekerja di lapangan

diketahui bahwa Auditee tidak mempekerjakan karyawan

di bawah umur dimana umur minimal adalah 18 tahun.

Documents

· PDF filedilapangan (temu gelang) ... tidak langsung melalui pemasangan banner/spanduk. ... Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan