BENAR sekali. Spanduk mau-pun reklame yang mempromo-sikan diri sudah terlihat meng-isi jalan-jalan di Ibu Kota. Saya sebagai Wakil Gubernur DKI sudah meminta Kepala Satpol PP DKI Effendi Anas untuk menertibkan semua spanduk yang tidak punya izin.

Kehadiran spanduk-spanduk itu merusak estetika kota dan juga mengganggu peman-dangan. Kota kita terlihat ku-muh sebab pemasangan span-duk tidak disesuaikan dengan estetika kota. Masyarakat bisa menilai sendiri, spanduk-span-duk itu dipasang di mana saja.

Ada yang memasang di pa-gar-pagar pinggir jalan, jem-batan penyeberangan orang, bahkan dipajang di atas badan jalan dengan posisi bergela-yutan sehingga membuat Ja-karta dalam tiga bulan terakhir terkesan kumuh.

Saya tidak mau menunjuk siapa-siapa orangnya dan par-tai politik mana yang me-masang spanduk-spanduk itu. Pokoknya Satpol PP harus ber-tindak menertibkan bilamana spanduk itu ilegal.

Setahu saya, pemasangan spanduk-spanduk itu tanpa izin dari pemerintah kota. Se-

suai Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, wajib hu-kumnya bagi Satpol PP DKI untuk bertindak dengan tegas. Karena spanduk promosi orang per orang bukan memperindah kota, tapi justru sebaliknya.

Semestinya, kalau melihat spanduk-spanduk seperti itu, Satpol PP langsung bertindak tanpa harus menunggu perin-tah gubernur ataupun wakil gubernur. Sebab sifatnya su-dah melanggar perda. Jangan sampai t imbul kesan d i masyarakat bahwa aparat ber-kolusi.

Bagaimanapun masyarakat tahu bahwa kehadiran span-duk-spanduk di jalan protokol tanpa izin tidak memberikan kontribusi terhadap APBD DKI. Artinya, spanduk itu merugi-kan negara dalam hal ini Pem-prov DKI. (Ssr/J-1)

Pengantar: Pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih setahun lagi. Tapi calon-calon potensial sudah menjajakan diri lewat spanduk dan bentuk promo lainnya. Wajah kota pun menjadi semakin kumuh. Inilah beragam tanggapan atas maraknya spanduk para calon pesaing Fauzi Bowo untuk periode 2012-2017.

SAAT ini banyak sekali span-duk atau baliho bertebaran di jalan-jalan protokol Ibu Kota maupun dekat permukiman masyarakat. Spanduk itu berisi ajakan melakukan kegiatan de-ngan gambar dan nama sese-orang.

Spanduk-spanduk yang beri-si promosi diri itu bisa dilihat di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Banyak juga di ka-wasan Permata Hijau dan Kra-mat Jati, Jakarta Timur.

Spanduk-spanduk itu meru-sak pemandangan dan perlu ditertibkan.

Spanduk-spanduk itu bentuk kampanye tersembunyi dan dapat dikatakan mencuri start. Keberadaan spanduk-spanduk itu harus mengacu pada apa-kah sudah ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum daerah atau apakah sudah ada pernyataan resmi dari partai politik asal calon. Setahu saya, kedua persyaratan itu belum terpenuhi.

Jika mendahului peraturan resmi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dan pemerintah kota sepatut-nya menertibkan reklame dan spanduk yang menampilkan bakal calon gubernur itu.

Kalau itu merupakan iklan produk, ya mungkin tidak ber-masalah. Tapi ini kan bukan. Dan mari kita lihat bagaimana keberanian Satpol PP melaku-kan penertiban.

Warga DKI tidak membutuh-kan kampanye melalui pe-masangan wajah bakal calon gubernur di ruas jalan. Kampa-nye untuk warga DKI akan efektif dengan menampilkan kinerja dan kesuksesan me-reka.

Jangan pencitraan saja de-ngan menjual gambar, tetapi juga visi-misi dan program kerja yang akan dilakukan. Bisa juga keberhasilan yang pernah dicetak. Warga DKI tidak butuh pepesan kosong, tapi butuh pemimpin yang bisa menegak-kan aturan yang ketat dan menyeluruh. (NY/J-1)

MI/ROMMY PUJIANTO

PrijantoWakil Gubernur DKI

JUMAT, 8 APRIL 2011 29MEGAPOLITANMembuat KumuhWajah Ibu Kota

MI/SUSANTO

Tantowi YahyaAnggota DPR

BAKAL calon Gubernur DKI harus diketahui sejak jauh hari agar masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung. Namun, caranya tidak dengan tebar spanduk yang mengarah-kan masyarakat memilih kan-didat bersangkutan.

Dengan memperkenalkan diri sejak dini, malah bagus bagi masyarakat pemilih. Masyarakat bisa membuka track record bakal calon. Adakah prestasi? Bagaimana pemikiran-nya bagi kemajuan Jakarta se-bagai ibu kota negara?

Saya setuju bakal calon gu-bernur memperkenalkan diri jauh-jauh hari agar masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung. Saya sendiri sudah siap maju meski partai belum menentukan siapa calon yang akan diusung dalam pemilu kada Gubernur DKI 2012.

Cara-cara memperkenalkan diri melalui spanduk tidak se-penuhnya salah. Yang tidak diperbolehkan bila spanduk bakal calon mengajak atau mengimbau masyarakat agar memilih yang bersangkutan. Itulah sebabnya perlu aturan dari Komisi Pemilihan Umum

daerah dan Pemprov DKI. Se-perti apa spanduk yang diper-bolehkan dan seperti apa yang mencuri start kampanye.

Banyak cara memperkenal-kan diri kepada masyarakat. Misalnya, hadir di tengah-te-ngah masyarakat dalam bentuk program yang menyejahtera-kan dan mencerdaskan bang-sa.

Saya sendiri siap maju dan percaya diri memimpin DKI Jakarta. Apalagi dalam pemi-lihan anggota DPR daerah pe-milihan Sumatra Selatan II pada Pemilu 2009, saya mem-peroleh suara tertinggi. Untuk nasional, perolehan suara saya menduduki peringkat empat terbesar setelah Ibas Yudho-yono, Puan Maharani, dan Didik Rizal Nurdin. (Faw/J-1)

MI/RAMDANI

Yayat SupriatnaPengamat Perkotaan

warga DKI. Yang dibutuhkan itu cara-cara atau program pembe-nahan Kota Jakarta maupun peningkatan kesejahteraan rakyatnya, ya minimal ada blue print. Dan itu bisa didiskusikan atau didialogkan dengan war-ga,” jelasnya.

Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro belum melihat kalau spanduk-spanduk yang berte-baran di ruas jalan protokol maupun permukiman sekarang ini menunjukkan orang itu bakal calon Gubernur DKI.

Secara tersirat mungkin saja nanti mereka muncul sebagai kandidat. ‘’Tapi bagi KPU DKI belum ada pelanggaran. Sebab saat ini belum ada penjaringan, penyaringan, seleksi, bahkan penetapan bakal calon Guber-nur/Wakil Gubernur DKI pun belum dimulai,’’ ungkap Juri.

Soal spanduk promosi se-orang tokoh yang diduga akan maju dalam pemilu kada 2012, menurutnya, itu urusan Pem-prov DKI. Harusnya spanduk yang ilegal dan tidak memberi

retribusi langsung ditertibkan. Kalau dibiarkan, orang justru

bertanya ada apa dengan Satpol PP, Gubernur DKI, dan Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI. “Jangan menjadi bahan perta-nyaan masyarakat, mengapa spanduk tanpa izin dibiarkan berkibar di mana-mana.”

Popularitas menurunPengamat kebijakan publik

Andrinof Chaniago mempredik-

si tokoh yang ingin merebut kursi Gubernur DKI dari Fauzi Bowo akan banyak. Pasalnya, popularitas mantan kepala di-nas pariwisata tersebut sudah merosot.

“Peluang Foke (sapaan Fauzi Bowo) untuk memenangi kursi Gubernur DKI periode 2012-2017 sangat kecil. Hal itu disebabkan suara masyarakat yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakannya akan mengalahkan suara pendu-kung Foke,” paparnya.

Dosen Universitas Indonesia (UI) itu melihat Foke tetap akan maju sebab sudah melakukan pendekatan ke beberapa partai. Namun bisa juga ia muncul dari jalur independen karena partai sudah dipinang calon lain.

Bagi Foke, masalah syarat memenuhi sekian KTP bukan persoalan sebab ia punya pen-dukung loyal dari komunitas Betawi maupun pengajian di Jakarta. “Apalagi dia banyak uang. Tapi, untuk menang da-lam pemilu kada tahun depan, peluangnya masih 50-50 dan

cenderung sulit,” terangnya.Pada pemilu kada 2007, pa-

sangan Foke-Prijanto didukung 20 parpol koalisi melawan pa-sangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang dielus Partai Kea-dilan Sejahtera. Kemenangan Foke-Prijanto ternyata tak ter-lalu mencolok.

Secara terpisah, Ketua Mana-jemen Proyek UI Sahat Saragih mengingatkan tujuh kriteria yang perlu dipegang masyarakat untuk menentukan pilihan agar tidak membeli kucing dalam karung.

Anggota tim perumus konsep megapolitan itu meletakkan strong leadership visioner sebagai syarat pertama. Gubernur DKI harus memiliki keberanian memimpin dengan konsep pe-rubahan yang konsisten.

Kedua, harus memiliki ke-mampuan mengatasi tujuh masalah penting yang sehari-harinya sering melanda Ibu Kota. Ketujuh masalah itu me-l iputi kemacetan, banj ir, sampah, kepadatan penduduk

dan kejahatannya, rencana tata ruang dan dampak lingkungan, pertumbuhan ekonomi, serta masalah reformasi birokrasi.

Ketiga, status kehidupan sang calon kepala daerah se-baiknya sudah mapan. “Syarat keempat, sehat dan energik. Umur jangan sampai lewat 65 tahun, tapi tidak kurang dari 50 tahun.”

Kelima, memiliki catatan hidup yang jujur dan bukan bekas narapidana. Selanjutnya, memiliki prinsip kehidupan nasionalis dan religius. Dan syarat terakhir, lanjutnya, calon dan keluarganya memiliki prin-sip hidup sederhana.

‘’Kalau semua persyaratan tersebut terpenuhi, mudah-mudahan Gubernur DKI ke depan mampu mengatasi pro-blematik kota megapolitan Jakarta yang sangat kom-pleks,’’ imbuh Sekjen Angka-tan Muda Demokrat Indonesia itu. (Ssr/J-1)

nesty@mediaindonesia.com

a Mencari Ahli

SPANDUK: Warga melintas di depan spanduk salah

satu bakal calon peserta pemilukada yang akan diusung menjadi calon

Gubernur DKI Jakarta di Penjaringan, Jakarta Utara,

Kamis (31/3).

MI/USMAN ISKANDAR

KAMPANYE: Papan reklame besar bakal calon yang akan maju dalam pemilukada DKI Jakarta terpasang di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (6/4).

MI/RAMDANI MI/ANGGA YUNIAR

Juri ArdiantoroKetua KPU DKI Jakarta

Tapi bagi KPU DKI belum ada

pelanggaran. Sebab saat ini belum ada penjaringan, penyaringan, seleksi, bahkan penetapan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI pun belum dimulai.’’