A. Pendahuluan KCT Diwek

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

BAB I

PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam konstelasi perwilayahan, kawasan potensial sering disebut kawasan fungsional atau kawasan unggulan, yaitu kawasan yang mempunyai potensi tinggi untuk memacu pertumbuhan. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang menimbulkan tingkat urbanisasi yang tidak terkendali. Perkembangan kota yang tidak seimbang dengan daya dukung yang ada sering berakibat negatif, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. Terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam di sekitar kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Terjadinya secara terus menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri; Menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi; Menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosialekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan; Tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru, sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti. Dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap kota-kota di wilayah lain, yaitu: Tidak meratanya penyebaran penduduk perkotaan dan terjadinya over concentration Tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota-kota menengah dan Tidak optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah. Tidak sinergisnya pengembangan peran dari fungsi kota-kota dalam mendukung penduduk kota. kecil dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan.

perwujudan sistem kota-kota nasional.

Usulan Teknis

A -

1


Menurut Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi; Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dan di hilir; c. Keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan; d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM; e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya; f. g. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi. Menurut Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah, dikatakan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh apabila memenuhi kriteria adanya: a. b. c. Komitmen politik kepala daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan; Potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumber daya alam serta ketersediaan lahan bagi pengembangan investasi; Potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi, serta sarana penunjang, seperti alat transportasi, gudang, peralatan pengolahan dan distribusi, dan lain-lain; d. Keterkaitan pengelolaan pembangunan antar pusat pertumbuhan, dan pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi; e. Kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan yang didukung dengan sistem dan mekanisme pembangunan f. tahunan secara hierarkis fungsional mulai dari provinsi/kabupaten/kota; dan Dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan. pengelolaan tingkat pusat,

Usulan Teknis

A -

2


Dalam melaksanakan pembangunan sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah telah dilaksanakan di beberapa wilayah strategis dan cepat tumbuh. Beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi dan dikembangkan secara optimal telah menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang cepat tumbuh dengan dukungan sarana dan prasarana yang telah ada, sehingga membuat wilayah dan kawasan yang dimaksud cepat tumbuh dan berkembang. Di Provinsi Jawa Timur pertumbuhan kota Metropolitan dan kota-kota besar masih didominasi oleh Kota Surabaya dan kota-kota sekitarnya serta Kota Malang yang juga mulai beranjak menjadi kota metropolitan. Sedangkan beberapa perkotaan yang juga berpotensi berkembang relatif pesat adalah Kota Kediri, Madiun, Jember dan Blitar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, bahwa untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang terus rnernbesar dan berpotensi mendorong perkembangan mega urban serta mengendalikan kawasan terbangun di perkotaan sesuai dengan daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan maka diterapkan konsep pusat pembangunan berupa Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Dengan konsep tersebut diharapkan akan dapat menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah, sehingga pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan, sebagai motor penggerak perekonominn wilayah. Oleh karena itu wilayah Jawa Timur dibagi 9 (sembilan) Satuan Wilayah Pengembangan, antara lain: SWP Gerbangkertasusila Plus, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya. SWP Malang Raya, meliputi Kota Malang , Kota Batu, dan Kabupaten Malang dengan pusat pelayanan di Kota Malang. SWP Madiun dan sekitarnya, meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, serta Kabupaten Ngawi dengan pusat pelayanan di Kota Madiun. SWP Kediri dan sekitarnya, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan pusat pelayanan di Kota Kediri. SWP Probolinggo dan Lumajang, meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang dengan pusat pelayanan di Kota Probolinggo. SWP Blitar, meliputi Kota Blitar dengan pusat pelayanan di Kota Blitar. SWP Jember dan sekitarnya, meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo dengan pusat pelayanan di Kota Jember. SWP Banyuwangi, meliputi Kabupaten Banyuwangi dengan pusat pelayanan di Perkotaan Banyuwangi. SWP Madura dan kepulauan, meliputiKabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan,

Usulan Teknis

A -

3


Kabupaten Sumenep dengan pusat pelayanan di perkotaan Pamekasan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ini mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota atau dapat diartikan dengan pola pendekatan kawasan. Di dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang merupakan tanggung jawab Provinsi adalah terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Provinsi dan terjangkaunya pelayanan bagi seluruh penduduk Provinsi secara merata. Pembiayaan perkotaan dari sumber dana yang tersedia baik berasal dari sektor pemerintahan maupun swasta, bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan sumber dana dan daya daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu berbagai rencana kebijakan termasuk diantaranya penggalian potensi yang dimiliki daerah baik daerah pusat maupun daerah pinggiran yang berfungsi sebagai Hinterlandnya. Suatu kota tidak akan bisa tumbuh dan berkembang apabila tidak didukung oleh wilayah sekitarnya. Berdasarkan pada tujuan yang jelas, baik target maupun sasarannya, maka dapat disusun program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang serta menentukan langkah-langkah pengendaliannya setelah melalui proses analisa atau penilaian dari segala aspek. Agar dapat menentukan target maupun sasaran dari suatu pembangunan prasarana/sarana di suatu kawasan. diperlukan adanya data dan informasi berkaitan dengan program dan pelaksanaan pembangunan bidang permukiman di kawasan tersebut. Oleh karena itu guna mendukung informasi data tentang capaian pelayanan bidang permukiman untuk sektor air bersih, perumahan, darinase, persampahan dan sanitasi dari tahun 2001 hingga akhir tahun 2010 dan proyeksi program sampai dengan tahun 2014 di kawasan cepat tumbuh, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 1.2 LANDASAN HUKUM Dalam melaksanakan pembangunan tidak akan terlepas dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Khusus dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ini, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang terkait atau mengatur, antara lain : 1. 2. 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah;A 4

Usulan Teknis


4. 5. 6. 7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program dan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

8. 9.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 1993 tentang pengelolaan Tata Ruang Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah; 11. Keputusan Menteri PU Prasarana Wilayah no 534/KPTS/M/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Permukiman; 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, antara lain: Inventarisasi potensi dan permasalahan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. Inventarisasi data potensi dan masalah prasarana/sarana bidang permukiman pada Wilayah Strategis Cepat Tumbuh yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. Menghimpun informasi tingkat capaian pelayanan infrastruktur bidang permukiman pada Wilayah Strategis Cepat Tumbuh sebagai dasar penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh khususnya di bidang permukiman. Mengidentifikasi kebutuhan program pengembangan infrastruktur di bidang Permukiman pada kawasan cepat tumbuh terpilih dalam skala prioritas tahun 2011 tahun 2014 untuk menunjang pengembangan potensinya. 1.4 SASARAN Sasaran dari Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh adalah tersusunnya kebutuhan program dalam upaya pengembangan infrastruktur bidang permukiman pada wilayah strategis Cepat Tumbuh sehingga akan menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut sesuai dengan potensi kawasan.

Usulan Teknis

A -

5


1.5

OTORISASI PEKERJAAN Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh ini diarahkan di Kecamatan Diwek di Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan dengan menggunakan Dana P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011. 1.6 Sistematika Laporan Dalam Usulan Teknis Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kecamatan Diwek di Kabupaten Jombang ini, sistematika laporan yang disusun adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi pembahasan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, sasaran, otorisasi pekerjaan, dan sistematika laporan terkait pekerjaan penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kecamatan Diwek di Kabupaten Jombang. BAB II RUANG LINGKUP STUDI Pada bab ini akan dibahas ruang lingkup dengan substansi pembahasan Ruang Lingkup Pekerjaan, Ruang Lingkup Lokasi Kegiatan, dan Produk Pekerjaan yang terkait pekerjaan penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kecamatan Diwek di Kabupaten Jombang. BAB III METODOLOGI DAN RENCANA KEGIATAN Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai Metodologi dan Rencana Kegiatan dengan substansi pembahasan yaitu pendekatan studi, metodologi pelaksanaan, Model Analisa Dan Standar Penentuan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Permukiman, Model Penentuan Prioritas kawasan Cepat Tumbuh, Rencana Kegiatan, Penyusunan Laporan, dan Jangka Waktu Pelaksanaan yang terkait pekerjaan penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kecamatan Diwek di Kabupaten Jombang. BAB IV ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN Bagian ini berisikan pembahasan mengenai layanan keahlian dan produk hasil pekerjaan dalam penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kecamatan Diwek di Kabupaten Jombang.

Usulan Teknis

A -

6

Documents

A. Pendahuluan KCT Diwek