Upload
duongliem
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
46 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012
Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi
Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strateji
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pemegang amanah masyarakat
Bintan telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang
ada sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bintan sehingga
memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan
program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.
47 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan
tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Bintan tahun 2012 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 berdasarkan hasil pengukurannya
dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya
kasus perselisihan antar umat beragama
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama
0 0 100
Sasaran Strategis 2 Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%.
Indikator kinerja Target Realisasi %
Tingkat pengangguran terbuka 9% 5.39% 59.89
Tingkat partisipasi angkatan kerja 67.26 54.06 80.37
Rasio Penduduk yang bekerja 0.93 0.89 95.70
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM
6.350 6.425 101,18
Sasaran Strategis 3 Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase kasus PHK yang terselesaikan
70% 87.50% 125
Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian
<1% 0.15% 100
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
20 41 0
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
70% 60.97% 87.10
Sasaran Strategis 4 Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta
pendidikan dasar dan pendidikan menengah Indikator kinerja Target Realisasi %
48 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
APK PAUD 32,9 46.87 142,46
Rasio guru murid PAUD 1:9 1:9 100
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,00 7,98 99,75
Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar)
99,30% 101,16% 101,87
Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki
94% 99% 105,31
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
108,50% 109,26% 100,70
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
94,25% 94,80% 100,58
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A
22,00% 21,00% 95,45
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B
19,00% 21,00% 110,52
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
93,25% 93,07% 99,80
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
66,90% 88,31% 132,00
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)
59,00 88,00% 149,15
Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar)
1:13 1:13 100
Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar)
1:12 1:11 91,66
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)
25,00 33,23 132,92
Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah)
1:11 1:11 100
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah)
0,52 0,81 155,76
Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah)
44,00% 61,27% 139,25
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
68,58% 68,80% 100,32
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
30,00% 29,37% 97,92
49 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
50,45% 53,74% 106,52
Angka Melek Huruf (AMH) 98,50% 98,36% 99,85 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf
103% 103% 100
Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota
584 orang 670 orang 117,76
Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia
100% 117,76% 117,76
Persentase guru TK bersertifikat profesi
0,34% 0,51% 150
Persentase guru SD bersertifikat profesi
69,86% 59,98% 85,85
Persentase guru SLTP bersertifikat profesi
18,32% 19,87% 108,48
Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi
11,47% 19,05% 166,08
Persentase pengawas bersertifikat profesi
0 2,40 240%
Persentase Kelayakan Guru mengajar SD
50% 30,43% 60,86
Persentase Kelayakan Guru mengajar SMP
85% 84,15% 99
Persentase Kelayakan Guru mengajar SLTA
98,79% 97,79% 98,98
Angka kelulusan SD 100% 100% 100 Angka kelulusan SLTP 100% 100% 100 Angka kelulusan SLTA 99,60% 97,92% 98,31 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
44% 60,10% 136,59
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya
daerah. Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual
1 karya 0 karya 0
Sasaran Strategis 6 Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya
1 perda 0 perda 0
50 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Jumlah situs, benda danb kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
6 unit 6 unit 100
Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola
0 naskah 0 naskah 0
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta
pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah koperasi/koperasi aktif 206/160 unit
275/171 133,50/1
06,88 Persentase koperasi aktif 77,67% 83,01 106,88 Jumlah UMKM Aktif 1.427 unit 1.485 104,06 Jumlah BPR/LKM aktif 3 unit 3 100 Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat
100% 100% 100
Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB
22,00% 20,38% 92,64
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah
160 unit 160 unit 100
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
52,00% 51,06% 98,19
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
123/10 investor
127/11 investor
100
Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD
852.355.000 902.605.674 100
Rasio daya serap tenaga kerja 185 16.881 100 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN
255,13 (milyar Rp)
586.589 (milyar Rp)
129,91
Sasaran Strategis 9 Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan
Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase pengembangan kawasan minapolitan
15% 15% 100
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi
25,00% Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah kunjungan wisatawan 520.000 orang
478.774 orang 92,07
Jumlah kunjungan wisatawan pada 28.200 30.000 orang 106,37
51 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
event pariwisata orang Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara
3 hari 3 hari 100
Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara
900usd/Rp4 jt
900usd/Rp4 jt 100
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
22,00% 22,00% 100
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi
7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%. Indikator kinerja Target Realisasi %
Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB
7,26% 5,82% 80,17
Nilai tukar petani 108% 125,78% 116 Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete)
24.849 ton 107.186,96 ton 431,35
Volume Ekspor Produk Perkebunan 6.290 ton 3.221,79 ton 51,2 Nilai Ekspor Produk Perkebunan
13.726 usd Rp89.012.200.
000 1.540
Jumlah Produksi Peternakan 8.485 ton 5.555 ton 65,47 Nilai Produksi Hasil Peternakan
(Rp.juta) 139.730(Rp
juta) 91.479.000 65,47
Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal
4.270 ton 1.143 ton 26,77
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar
25 ton/ha 3 ton 12
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase ketersediaan pangan masyarakat
100% 100% 100
Jumlah Lokasi Rawan Pangan 15 lokasi 12 lokasi 120 Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT
150 orang 150 orang 100
Sasaran Strategis 13 Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat
dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan
100% 0 0
Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang
100% 4 kasus 100
52 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
diselesaikan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan
80% 80% 100
Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kompetensi Sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80%
Indikator kinerja Target Realisasi %
Kompetensi sumberdaya aparatur 50% 75% 150 Sasaran Strategis 15
Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%
Indikator kinerja Target Realisasi % Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS
100% 94% 94
Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%
Indikator kinerja Target Realisasi %
Kinerja pegawai 50% 50% 100 Sasaran Strategis 17
Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan
Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah majelis taklim yang dibina 22 kelompok 198 kelompok 900
Sasaran Strategis 18 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
kecamatan dari 90% menjadi 100% Indikator kinerja Target Realisasi %
Partisipasi masyarakat dalam musrenbang
100% 100% 100
Sasaran Strategis 19 Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi
100%. Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase Ranperda yang disahkan 100% 118% 118% Sasaran Strategis 20
Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%
Indikator kinerja Target Realisasi % Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan Kecamatan
60% Belum tersedia
0
Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW)
70% 86,66% 123,8
Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan
100% 100% 100
Persentase hasil capaian 100% 100% 100
53 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati
Diterima Diterima 100
Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan
100% 100% 100
Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD
90% 91,80% 102
Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategish
100% 100% 100
Sasaran Strategis 21 Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal
bencana Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah lokasi titik rawan bencana daerah bencana
30 lokasi 0 0
Sasaran Strategis 22 Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP
Indikator kinerja Target Realisasi %
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WTP WTP 100
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu
70% 70% 100%
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah
70% 70% 100%
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah
70% 70% 100%
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
85% 85% 100
Persentase desa yang memiliki LKPDes baik
75% 66,66% 88,88
Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah
70% 70% 100
Opini Kewajaran Nilai asset daerah WTP WTP 100 Tingkat Kesesuaian Neraca Aset 95% 95% 100
Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja pemerintah daerah Yang ditandai dengan opini
LAKIP Daerah dari C menjadi A Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti
100% 89,87% 89,87
Persentase jumlah temuan internal 100% 86,05% 86,05
54 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan
B CC 50
Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik
4 SKPD 3 SKPD 75%
Sasaran Strategis 24 Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi
711,25 miliar Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah Pendapatan asli daerah 134,25 M 136,139 M 101,57 Jumlah dana perimbangan 337,69 M 630,295 M 186,91 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
27,24 M 96,136 M 355,74
Persentase KetaatanWajib Pajak yang memenuhi kewajiban
53% 53% 100
Jumlah objek pajak dan retribusi daerah
11/28 objek 252 objek 646,15
Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah
100% 102,82% 102,82
Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta)
11,777 juta 19.548 juta 165,98
Jumlah WP PBB 49.934 WP 55,768 WP 111,68 Persentase WP yang membayar PBB 40% 83,91% 209,77
Sasaran Strategis 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi
60% Indikator kinerja Target Realisasi %
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur
0 0 0
Sasaran Strategis 26
Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105
Indikator kinerja Target Realisasi %
Angka kriminalitas yang tertangani 6,5 0 0
55 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
14 0 0
Rasio Linmas per 10.000 penduduk 66 0 0
Rasio Poskamling per desa/ Kelurahan
1,1 0 0
Persentase Poskamling yang aktif 40% 0 0
Sasaran Strategis 27 Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan
berkembangnya minat baca masyarakat Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
11200 orang 6.250 55,80
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
12.750judul 3.902 judul 30,60
Sasaran Strategis 28 Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar
Indikator kinerja Target Realisasi %
Angka Usia Harapan Hidup 70,20 tahun 70,13 tahun 99,90 Persentase balita gizi buruk < 1% 62 balita 0,53% Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228 per 100.000
kelahiran hidup
10 org 326,8
Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan
94,00% 3.076 org 97,59%
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
34 per 1000 kelahiran
hidup 34 bayi 11,11
Persentase balita gizi kurang < 5% 278 balita 2,37% Persentase anak balita yang pendek (stunting)
<34% 149 balita 1,26%
Angka kematian balita 6 38 balita
AKABA 12,42
Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100% 12 desa/kel 100%
Persentase desa yang mencapai UCI 100% 50 desa 98,04% Prevalensi malaria dan angka kematiannya
<50% dan 0 kasus
129 kasus dan 0 kasus
0,08% dan 0 kasus
Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk
2,3% 213 penduduk 2,5%
56 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Prevalensi HIV/AIDS <55,00% 68 kasus 0,04% Persentase rumah sehat 65% 22.004 rumah 73,21% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
70% 20.810 rumah 74,66%
Persentase tempat-tempat umum sehat 79% 352 TTU 74,58% Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
91,50% 27.637 rumah 85.15%
Rasio Posyandu per 1000 balita 11,00 146 0,88% Posyandu aktif 72,00% 146 100% Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk
65,36 42 26,45%
Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk
1,41 2 1,26%
Rasio dokter per 100.000 penduduk 66 92 57,93 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
7,5 15 9,45
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 15 30 18,89 Rasio Perawat per 100.000 penduduk 111 250 157,43 Rasio Bidan per 100.000 penduduk 97 143 96,05 Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan sehat)
70% 51 desa/kel 100%
Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/pemeriksaan kesehatan
90% 95 SD/MI 96,94%
Persentase Desa Siaga Aktif 45% 51 desa/kel 100% Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan
80% 13 sarana 100%
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar
95% 12 puskesmas 100%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)
2 unit 1 unit 50%
Sasaran Strategis 29 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%.
Indikator kinerja Target Realisasi %
Pendapatan Per Kapita Nelayan 3,60 juta 3,75 juta 104,17
Jumlah Nilai Eksport/tahun 13,7 M 34,06 M 248,62
Volume ekspor ikan segar segar/tahun 3.238,5 ton 5.431 ton 167,71
Volume ekspor ikan hidup/tahun 9.500 ton 240 ton 2,53
Volume ekspor ikan hias 228.960 ekor
273.900 ekor 119,63
Volume produksi dari pelaku usaha perikanan
242 ton 806,40 ton 333,23
Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)
21.774 ton 41.228 ton 189,35
Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap 16,983 M 32,180 M 189,49
57 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Volume Ekspor hasil perikanan tangkap 2.830,62 ton 3.641 ton 128,63
Volume produksi perikanan Budidaya (Laut/Tawar/Payau)
380 ton 796,44 ton 209,59
Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing
70% 57,5% 82,14
Persentase wilayah perairan yang Bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan
80% 68% 85,00
Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran
50% 43% 86,00
Sasaran Strategis 30 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase tingkat kemantapan jalan 89% 89% 100 Panjang jalan dilalui roda 4 428,75 km 486,101 km 113,38 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
225 km 232,071 103,11
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang
776 sr 1.443 185,95
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang
1.000 sr 600 60
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
91,50% 63,38% 69,27
Persentase rumah tinggal bersanitasi 74,25% 74,56% 100,42 Sasaran Strategis 31
Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%
Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
62% 68,95% 111,21
Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik)
16.118 rt 27,269 rt 169,18
Rasio elektrifikasi listrik desa 78% 12,54% 16,07 Rasio ketersediaan daya listrik 78% 78% 100
Sasaran Strategis 32 Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar
Indikator kinerja Target Realisasi %
Rasio izin trayek per 100.000 Penduduk
3,60 0 0
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0,05 0 0
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
100.000 orang
0 0
58 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun :
0 0
Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan
626.350 orang
0 0
Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan
636.949 orang
0 0
Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat
390 orang 0 0
Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat
1.830 orang 0 0
Kepemilikan KIR angkutan umum 100% 0 0 Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular
40% 0 0
Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 Penduduk
4 0 0
Frekwensi penerbangan per thn 1 kali 0 0 Jumlah penumpang penerbangan 18
penumpang 0 0
Sasaran Strategis 33 Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%
Indikator kinerja Target Realisasi %
Rasio rumah tidak layak huni 0:142.382 2.222:142.382 Sasaran Strategis 34
Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21 %
Jumlah PMKS 9.535 jiwa 10.190 Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial
29% 26,62% 91,79
Sasaran Strategis 35 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi
11,2% Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM
10,4% (14.800)
10,3 99
Rasio Raskin 23,5 23 100 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD
17% 17% 100
Jumlah LSM Aktif 37 LSM 37 LSM 100 Sasaran Strategis 36
Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1
Indikator kinerja Target Realisasi %
59 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif)
24,7% 1.891
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
14,1% 11,84%
Proporsi kursi DPRD yang Diduduki perempuan
24% 24%
Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja
37% 44,50%
Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur
0,5% 0% 100
Jumlah KDRT 3 kasus 3 kaus 100 Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas
7% 5,98%
Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian
82% 10,40%
Sasaran Strategis 37 Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64%
menjadi 22,49% Indikator kinerja Target Realisasi %
Angka penggunaan kondom 2,2% 135 0,7 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,45 orang 1,16 80 Laju pertumbuhan penduduk 2,4% 2% Cakupan peserta KB aktif 60% 19,125 77
Sasaran Strategis 38 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase tutupan karang hidup 55% 33% 60,00
Luas padang lamun 2.800 ha 2,918.36 Ha 104,23
Sasaran Strategis 39 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan
sipil dari 64,40% menjadi 85% Indikator kinerja Target Realisasi %
Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11 jaringan 11 jaringan 100
Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah
650 orang 645 orang 99,23
Kepemilikan KTP 94% 92,42% 98,32 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah 100 Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir
55 orang 64 orang 116,36
Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah
3 pasang 1,15 pasang 38,33
Kepemilikan akta kelahiran 100% 56,17% 56,17
60 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
penduduk Sasaran Strategis 40
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%
Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air
76% 76% 100
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara.
50% 50% 100
Sasaran Strategis 41
Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%
Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase penanganan sampah 85% 84% 98,82 Persentase sampah yang dikelola 30% 21% 70 Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R
9% 4% 44,44
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
115 36 31,30
Sasaran Strategis 42 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226
M2 Indikator kinerja Target Realisasi %
Luas ruang terbuka hijau yang dikelola
141.000 m2 60.555 m2 42
Sasaran Strategis 43 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha.
Indikator kinerja Target Realisasi %
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat
72,5% 30,00% 41,37
Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
474 ha 40 ha 8,44
Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha,
868,68 ha 40%, 6,50 ha 416
61 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
30 ha 10 ha
Kerusakan Kawasan Hutan 53% 23.235,47 Sasaran Strategis 44
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan
Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah
0% 0 0
Pertambangan tanpa ijin 0% 4 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
10% 10,83 108,3
B. Analisis Capaian Kinerja
Secara umum Pemerintah Kabupaten Bintan telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015. Sasaran yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 berjumlah 44 (empat puluh
empat) sasaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bintan
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan.
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya toleransi antar umat
beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus
perselisihan antar umat beragama
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama
0 0 100
62 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama
Dari target indikator jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 0% yang
telah ditetapkan, terealisasi 0% atau 100%. Untuk mencapai indikator ini,
Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan sosialisasi pembauran
bangsa yang diikuti oleh tokoh agama, anggota masyarakat serta pemuda dan
melakukan sarasehan kerukunan antar umat beragama dan mengadakan
rapat / sarasehan dan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan
tokoh agama. Rapat koordinasi kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan
rapat koordinasi forum kerukunan kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
dilaksanakan di 10 Kecamatan.
Pembangunan dibidang fisik harus diimbangi dan dilengkapi dengan pem-
bangunan dibidang mental spiritual, sehingga diharapkan akan ada keseim-
bangan dan keserasian antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan
beragama yang harmonis antara umat beragama di daerah ini telah terjalin
dengan kokoh. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, komposisi
penduduk kabupaten Bintan berdasarkan agama yang dipeluk yaitu 86,47
persen beragama Islam, 2,04 persen Khatolik, 3,74 persen Protestan, 0,27
persen Budha, 7,34 persen Hindu dan 0,15 persen beragama lainnya.
Data yang bersumber dari Kantor kementrian agama, menyebutkan bahwa
pada tahun 2011 presentase agama yang dipeluk yaitu, 84,96 persen
memeluk agama islam, 2,68 persen agama katholik, 5,33 persen agama
protestan, 5,35 persen agama budha, 0,46 persen agama hindhu, 1,22 persen
menganut kong hu chu.
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2011
No Kecamatan Islam Khatolik Protestan
Budha
Hindu
Lainnya
Jumlah
1 Teluk Bintan
8.694
33
7
165
-
152
9.051
2 Seri Kuala Lobam
15.792
827
4.085
572
40
4
21.320
3 Bintan Utara
21.383
5
1.853
40
343
1.122
24.746
63 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
4 Teluk Sebong
10.998
900
821
866
102
532
14.219
5 Bintan Timur
29.603
995
995
2.716
2
-
34.311
6 Bintan Pesisir
7.420 109 0 366 0
-
7.895
7 Mantang
3.564 17 1 81 0 - 3.663
8 Gunung Kijang
8.840 454 64 874 98 - 10.330
9 Toapaya
15.958 662 160 2.332 101 - 19.213
10 Tambelan
5.031 12 2 1 - 20 5.066
2011
127.283 4.014 7.988 8.013 686 1.830 149.814
persentase
2011 84,96 2,68 5,33 5,35 0,46 1,22 100
Keterangan/ Note : *) diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000, BPS Kabupaten Bintan
Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bintan
Untuk data tahun 2012 belum dapat didiperoleh dari BPS Kabupaten Bintan
Sasaran Strategis 2. Menurunnya angka pengangguran
terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Tingkat pengangguran terbuka 9% 5.39% 140,11
Tingkat partisipasi angkatan kerja 67.26 54.06 80.37
Rasio Penduduk yang bekerja 0.93 0.89 95.70
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM
6.350 6.425 101,18
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Tingkat pengangguran terbuka
64 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk
dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga
kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15
tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya,
tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja
(penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus
rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja
merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar
kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk
yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian
dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angkatan kerja di
Kabupaten Bintan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah,
namun baik jumlah maupun persentasenya menunjukkan perbaikan.
Pembenahan sistem pelatihan kerja di daerah telah dilakukan secara
komprehensif meliputi pengembangan standar kompetensi, sertifikasi
kompetensi, dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi telah menjadi
prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja. Dari sisi ketenagakerjaan jumlah dan komposisi tenaga
kerja di Kabupaten Bintan terus mengalami perubahan sejalan dengan proses
demografi yang terus berlangsung.
Pada tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka dari target 9% dapat
terealisasi 5,39% atau tercapai 140,11%. dibanding tahun 2011 target yang
ditetapkan sebesar 9,20% dan hanya terealisasi 6,7% atau 127,17%. Hal ini
disebabkan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja di perusahaan-
perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bintan.
Masih adanya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan disebabkan
masih kurang kompetitifnya tenaga kerja lokal, dapat dilihat dari masih
banyaknya tenaga kerja tempatan yang belum mendapat kesempatan bekerja
diperusahaan. AAnnggkkaattaann kkeerrjjaa ddiihhaarraappkkaann MMeemmppuunnyyaaii kkeeaahhlliiaann ddaann
kkeetteerraammppiillaann uunnttuukk mmeenneemmppaattii lloowwoonnggaann kkeerrjjaa yyaanngg tteerrsseeddiiaa,, bbaaiikk ddii bbiiddaanngg
iinndduussttrrii,, jjaassaa mmaauuppuunn ppeerrddaaggaannggaann,, aattaauu bbaahhkkaann mmaammppuu mmeennggeelloollaa uussaahhaa
65 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
sseeccaarraa mmaannddiirrii sseerrttaa mmeemmppuunnyyaaii ddiissiipplliinn ddaann eettiikkaa kkeerrjjaa yyaanngg bbaaiikk,, sseehhiinnggggaa
ddaappaatt ddiihhaarrggaaii ddaann ddiisseeggaannii ppeekkeerrjjaa llaaiinn..
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Berdasarkan survey tenaga kerja (SAKERNAS) 2011 terdapat 71.517 jiwa
penduduk angkatan kerja dan sekitar 92,38% diantaranya telah bekerja, Dari
penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 24,90% bekerja disektor
pertanian. Sektor- sektor berikutnya yang cukup besar peranannya dalam
ketanagakerjaan diantaranya sektor perdagangan (20,53%), jasa (19,01%)
dan industri pengolahan (12,79%)
Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Percentage of Population 15 Years
and Over Who Work in Industrial Origins, 2011
Pada tahun 2011 Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target 66,80% dapat
terealisasi 55,81% atau 83,55%. Sedangkan tahun 2012 Tingkat partisipasi
angkatan kerja dari target 67,26% dapat terealisasi 54,06% atau 80,37%. Hal
ini disebabkan meningkatnya penduduk usia kerja yang berasal dari migrasi
penduduk dari luar daerah . Sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi
angkatan kerja ini adalah dengan cara peningkatan penempatan tenaga kerja
66 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
di sektor informal antara lain berupa kegiatan, Padat Karya Produktif,
Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui
Tenaga Kerja Mandiri
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan Percentage of Populations 15
Years and Over by Main Activity 2011
Rasio Penduduk yang bekerja
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang
bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di
Kabupaten Bintan memiliki trend yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2005 rasio penduduk yang di Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan
meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010. Pada tahun 2012 Rasio penduduk
yang bekerja dari target 0,93% (76.414 jumlah bekerja dibagi 81.890 jumlah
angkatan kerja) dapat terealisasi 0,89% (66.399 jumlah bekerja dibagi 73.783
jumlah angkatan kerja). Hal ini disebabkan kesempatan kerja yang tersedia di
perusahaan belum sesuai dengan data prediksi.
TTuujjuuaann PPeemmbbaanngguunnaann KKeetteennaaggaakkeerrjjaaaann KKaabbuuppaatteenn BBiinnttaann aaddaallaahh
mmenciptakan peluang kerja yang lebih luas, agar angka pengangguran dapat
67 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan serta
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga agar mempunyai daya
saing, maka Arah Kebijakan yang diambil antara lain Perluasan Kesempatan
Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja serta Penyelenggaraan Latihan
Ketenagakerjaa, kebijakan ini diambil agar angka pengangguran dapat
diturunkan, yaitu dengan cara menyebarluaskan informasi bursa kerja
melalui media cetak maupun elektronik (Website Bursa Kerja On Line);
penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan dunia kerja, serta
melalui pembinaan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan swasta.
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM
Pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan
UKM 6.350, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 6.350
orang jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM dan
terealisasi 6.425 orang atau tercapai sebesar 101,18%.
Sasaran Strategis 3. Terpenuhinya standar aturan
ketenagakerjaan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase kasus PHK yang terselesaikan
70% 87.50% 125
Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian
<1% 0.15% 100
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 20 41 105%
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
70% 60.97% 87.10
68 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase kasus PHK yang terselesaikan
Masih banyaknya kasus perselisihan / persengketaan yang terjadi antara
pengusaha dengan karyawannya yang tidak dapat diselesaikan secara Bipartit
disebabkan antara lain karena masih rendahnya pengetahuan dan tingkat
pemahaman karyawan terhadap peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan dan belum maksimalnya penyuluhan atau pembinan yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait lainnya kepada
karyawan dan perusahaan.
Pengadilan Hubungan Industrial berperan untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan, yang mana
sebelumnya sudah diupayakan penyelesaiannya secara Bipartit dan Tripartit.
Tahun 2012 Persentase kasus PHK yang terselesaikan dari target 70% dapat
terealisasi 87,5% atau 125% lebih meningkat, dibanding tahun 2011,
persentase kasus PHK yang terselesaikan hanya 50% dari target yang
ditetapkan 60% atau tercapai 83,33%. Meningkatnya penyelesaian kasus
disebabkan pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih dapat menerima
hasil dari mediasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini juga didukung
oleh kemampuan pihak mediator untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik.
Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian
Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan disebabkan antara lain kurangnya
intensitas pemeriksaan Norma Umum dan Norma K3 yang dilakukan oleh
pihak Disnaker terhadap perusahaan, sehingga perusahaan kurang
menerapkan norma tersebut dan berakibat pada intensitas kecelakaan kerja.
Pada tahun 2012 jumlah perusahaan yang diperiksa tercatat 47 perusahaan
dari 173 perusahaan yang ada. Pelanggaran Norma Kerja tercatat 8 (delapan)
69 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
perusahaan dan pelanggaran terhadap Norma K3 tercatat 5 (lima)
perusahaan. Jumlah kecelakaan yang terjadi tercatat 178 kasus, cidera ringan
145 kasus, cidera berat 27 kasus, cacat 5 kasus dan meninggal 1 kasus
(sumber data : PT. Jamsostek cabang Tanjungpinang)
Keberadaan lembaga yang mengurus ketenagakerjaan sangat penting dalam
membangun dunia kerja yang produktif dan kondusif. Lembaga tersebut
selain Dinas Tenaga kerja, juga ada PT. Jamsostek dan Pengadilan Hubungan
Industrial. PT. Jamsostek berperan untuk memberikan perlindungan dan
jaminan sosial kepada pekerja
Indikator Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian
pada tahun 2012 terealisasi 0,15% dari <1% target yang ditetapkan atau 100%.
Tahun 2011 Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat
dan kematian juga terealisasi <1%.
Kebijakan Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan yang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Bintan diambil agar pelaksanaan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan dapat diterapkan
dengan baik.
Hal ini dilaksanakan melalui pemeriksaan / pengawasan, sosialisasi dan
penyuluhan, pelaksanaan bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Di
samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah penambahan pegawai
pengawas ketenagakerjaan dan PPNS (Penyidik Pengawas Negeri Sipil) serta
peralatan pengawasan ketenagakerjaan.
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Angka perselisihan pengusaha / pekerja per tahun dari target 20 kasus
ternyata meningkat menjadi 41 kasus atau 105%. Hal ini disebabkan kasus
yang terjadi ditingkat perusahaan tidak dapat diselesaikan secara bipartit
akibat kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan.
Pada tahun 2012 jumlah kasus perselisihan atau persengketaan tercatat
sebanyak 41 kasus yang melibatkan 558 tenaga kerja, 2 kasus dapat
70 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
diselesaikan secara bipartit, 25 kasus dapat diselesaikan tingkat perantara (
Perjanjian Bersama) dan 8 kasus berlanjut ke Pengadilan Hubungan
Industrial, 6 kasus belum dapat diselesaikan dan akan diteruskan
penyelesaiannya pada tahun 2013.
Pemerintah Kabupaten Bintan selalu menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku produksi melalui lembaga
ketenagakerjaan, agar terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha.
Pembentukan lembaga ketenagakerjaan (LKS Bipartit/Dewan Pengupahan)
adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari
unsur pengusaha dan unsur pekerja.Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi
penanggungjawab berperan melakukan pembinaan yang meliputi :
1) Sosialisasi kepada pengusaha dan Pekerja dalam rangka pembentukan
LKS Bipartit.
2) Memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan
LKS Bipartit.
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembentukan
LKS Bipartit bagi perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang
atau lebih (UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 106).
4) Menerima permohonan dan memberikan bukti pencatatan pembentukan
LKS Bipartit (Permenakertrans No. 32 Tahun 2008)
Pemerintah Kabupaten Bintan juga melaksanakan kebijakan berkaitan dengan
Dewan Pengupahan diwujudkan melalui Surat Keputusan Bupati Bintan No.
50/I/2012. tanggal 31 Januari 2012. Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten
adalah :
a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
- Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan / atau Upah Minimum
Sektoral Kabupaten (UMSK)
- Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.
71 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan
Kabupaten.
Perkembangan UMR Kabupaten Bintan (Rp 000) Minimum Wages of Bintan Regency, 2001- 2011
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
Pada tahun 2012 besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
(PB) dari target 70% terealisasi 60,97% atau 87,10%, sedangkan tahun 2011
kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama hanya terealisasi 50%
dari 60% terget yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Hal ini
dikarenakan setelah dilaksanakan mediasi oleh Disnaker Bintan, kedua belah
pihak yang berselisih dapat menerima saran yang diberikan sehingga
kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB), Dari 41
kasus tersebut, 2 kasus dapat diselesaikan secara bipartit, 25 kasus dapat
diselesaikan tingkat perantara ( Perjanjian Bersama) dan 8 kasus berlanjut ke
Pengadilan Hubungan Industrial; 6 kasus belum dapat diselesaikan dan akan
diteruskan penyelesaiannya pada tahun 2013
72 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran Strategis 4. Terpenuhinya standar/ketentuan
nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar
dan pendidikan menengah
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
APK PAUD 32,9 46.87 142,46
Rasio guru murid PAUD 1:9 1:9 100
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,00 7,98 99,75 Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar)
99,30% 101,16% 101,87
Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki
94% 99% 105,31
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
108,50% 109,26% 100,70
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
94,25% 94,80% 100,58
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A
22,00% 21,00% 95,45
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B
19,00% 21,00% 110,52
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
93,25% 93,07% 99,80
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
66,90% 88,31% 132,00
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)
59,00 88,00% 149,15
Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar)
1:13 1:13 100
Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar)
1:12 1:11 91,66
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)
25,00 33,23 132,92
Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah)
1:11 1:11 100
Rasio guru terhadap murid 0,52 0,81 155,76
73 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah)
Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah)
44,00% 61,27% 139,25
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
68,58% 68,80% 100,32
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
30,00% 29,37% 97,92
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
50,45% 53,74% 106,52
Angka Melek Huruf (AMH) 98,50% 98,36% 99,85
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf
103% 103% 100
Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota
584 orang 670 orang 117,76
Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia
100% 117,76% 117,76
Persentase guru TK bersertifikat profesi
0,34% 0,51% 150
Persentase guru SD bersertifikat profesi
69,86% 59,98% 85,85
Persentase guru SLTP bersertifikat profesi
18,32% 19,87% 108,48
Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi
11,47% 19,05% 166,08
Persentase pengawas bersertifikat profesi
0 2,40 240
Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD
50% 30,43% 60,86
Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP
85% 84,15% 99
Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA
98,79% 97,79% 98,98
Angka kelulusan SD 100% 100% 100
Angka kelulusan SLTP 97,00% 100% 100 Angka kelulusan SLTA 99,60% 97,92% 98,31
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
44% 60,10% 136,59
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
APK PAUD
74 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tahun 2011 APK PAUD terealisasi 33,61 dari 32,1 target yang telah ditetapkan
atau 104,70%. Tahun 2012, APK PAUD 32,9 yang ditargetkan telah terealisasi
46,87 atau 142,46%. Pemerintah Kabupaten BIntan melalui Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan Program Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak melalui Pelatihan
Kompetensi Tenaga Pendidik serta Penyelenggaraan Kompetensi Anak Usia
Dini. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan pendidikan Anak Usia
Dini yang bermutu, murah dan merata disetiap kecamatan. Secara lebih
spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk
meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal
seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), jalur pendidikan
non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan
Pos PAUD, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina,
menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal
agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Permasalahan yang masih dirasakan adalah masih banyaknya anak usia dini
belum tertampung di lembaga PAUD dan minimnya sarana dan prasarana
PAUD.
Rasio guru murid PAUD
Target awal tahun 2012 adalah 1:9 rasio guru murid PAUD, realisasi 1:9 atau
tercapai 100%. Tahun 2011 rasio guru murid PAUD juga telah terealisasi 1:9.
Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan
adalah sebagai berikut :
1) Jumlah murid di TK negeri sebanyak 219 orang
2) Jumlah murid di TK Sawasta sebanyak 1.142 orang
3) Jumlah murid di TK Sawasta islam sebanyak 734 orang
4) Jumlah guru di TK Negeri sebanyak 18 orang
5) Jumlah guru di TK Swasta sebanyak 122 orang
75 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
6) Jumlah guru di TK islam Swasta sebanyak 69 orang
Sedangkan tahun ajaran 2010/2011, dapat dilihat sebagai berikut :
1) Jumlah murid di TK negeri sebanyak 203 orang
2) Jumlah murid di TK Sawasta sebanyak 919 orang
3) Jumlah murid di TK Sawasta islam sebanyak 637 orang
4) Jumlah guru di TK Negeri sebanyak 16 orang
5) Jumlah guru di TK Swasta sebanyak 79 orang
6) Jumlah guru di TK islam Swasta sebanyak 52 orang
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2011 adalah 7,98%, Untuk
tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 8,00% dan tercapai
indikator kinerjanya hanya 7,98% atau 99,75%. Jika dilihat berdasarkan
komponennya peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan dewasa ini
merupakan kontribusi terbesar dari Indeks Pendidikan yang semakin baik.
Pada tahun 2010 capaian rata-rata lama sekolah 8,63 tahun meningkat
menjadi 84,66poin dengan rata-rata lama sekolah 8,91 di tahun 2011 atau
naik sebesar 1,90poin.Ditahun 2012 ini pencanangan pemerintah untuk target
wajib belajar 9 tahun telah dapat terwujud dengan rata-rata lama sekolah
mencapai 9,01.Dilain pihak hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan
angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun mampu menunjang
pencapaian rata-rata lama sekolah yang cukup membanggakan.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten
Bintan Tahun 2010-2012
No. Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan
1. 2010 8,63 82,76 2. 2011 8,91 84,66
3. 2012 9,01* 83,20*
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013
76 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar)
Angka partisipasi sekolah (pendidikan dasar) pada tahun 2011 adalah 95,61.
Ditahun 2012 terealisasi mencapai 101,16 atau 101,87% dari 99,30 target
yang ditetapkan.
Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki
Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar,
lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan
terhadap anak laki-laki tahun 2011 adalah 99,00%, Tahun 2012 dari 94,00
yang ditargetkan, terealisasi 99,00 atau 105,31%.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2012 ditargetkan
Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 108,50 dan terealisasi 109,26 atau
100,70%, sedangkan tahun 2011, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket
A yang ditetapkan 109,00, tercapai 112,65 atau 103,34%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2012 ditargetkan
Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 94,25 dan terealisasi 94,80 atau
100,58%, sedangkan tahun 2011, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket
B yang ditetapkan 94,50, tercapai 110,11 atau 116,51%.
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A
77 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tahun 2011 Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A, terealisasi
21,00 dari 21,00 yang ditetapkan atau 100%. Dibanding tahun 2012, Angka
Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A ditetapkan 22,00, terealisasi
21,00 atau 95,45%.%.
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B
Tahun 2011 Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B,
terealisasi 21,00 dari 18,00 yang ditetapkan atau 116,66%. Dibanding tahun
2012, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B ditetapkan
19,00, terealisasi 21,00 atau 110,52.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Target awal pada tahun 2012 adalah 93,23 Angka partisipasi murni (APM)
SD/MI/Paket A dan terealisasi sebesar 93,07 atau 99,80%. Dibanding tahun
2011, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A ditetapkan 93,00 dan
terealisasi 93,30 atau 100,32%. Indikator penting lainnya yang berkaitan
dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka
partisipasi sekolah. Angka partisipasi merupakan indikator yang
menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah. Hasil penghitungan
tahun 2012 menginformasikan bahwa APM penduduk usia 7-12 tahun setara
SD/MI sebesar 93,30 persen
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Target awal pada tahun 2012 adalah 66,90 Angka partisipasi murni (APM)
SMP/MTs/Paket B dan terealisasi sebesar 88,31 atau 132%. Dibanding tahun
2011, Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditetapkan 66,70 dan
terealisasi 66,39 atau 99,53%.
78 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000
penduduk (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 88,00 dari 59,00 target
yang telah ditetapkan atau 149,15%. Sedangkan tahun 2011 Rasio
ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk
(pendidikan dasar), hanya terealisasi 57,89 dari 58,00 yang telah ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Bintan atau 99,81%.
Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Sekolah Dasar di Kabupaten Bintan
adalah sebagai berikut :
1) Jumlah SD Negeri sebanyak 87 buah
2) Jumlah SD Swasta sebanyak 3 buah
3) Jumlah MI Negeri sebanyak 2 buah
4) Jumlah MI Swasta sebanyak 4 buah
Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar)
Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 1:13
dari 1:13 target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 Rasio guru per
murid SD/MI (pendidikan dasar), terealisasi 1:13 dari 1:13 yang telah
ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%. Tahun ajaran
2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan adalah sebagai
berikut :
1) Jumlah murid di SD negeri sebanyak 16.548 orang
2) Jumlah murid di SD Sawasta sebanyak 268 orang
3) Jumlah murid di MI negeri sebanyak 218 orang
4) Jumlah murid di MI swasta sebanyak 345 orang
5) Jumlah guru di SD Negeri sebanyak 1.258 orang
6) Jumlah guru di SD Swasta sebanyak 27 orang
7) Jumlah guru di MI negeri sebanyak 33 orang
8) Jumlah guru di MI swasta sebanyak 42 orang
79 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio murid terhadap tingkat pendidikan
Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar)
Rasio guru per murid SLTP (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 1:11
dari 1:12 target yang telah ditetapkan atau 109,09%. Tahun 2011 Rasio guru
per murid SLTP (pendidikan dasar), terealisasi 1:11 dari 1:12 yang telah
ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 109,09%.
Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan
adalah sebagai berikut :
1) Jumlah murid di SMP negeri sebanyak 5.556 orang
2) Jumlah murid di SMP Sawasta sebanyak 0 orang
3) Jumlah murid di MTs negeri sebanyak 239 orang
4) Jumlah murid di MTs swasta sebanyak 493 orang
5) Jumlah guru di SMP Negeri sebanyak 464 orang
6) Jumlah guru di SMP Swasta sebanyak 0 orang
7) Jumlah guru di MTs negeri sebanyak 25 orang
8) Jumlah guru di MTs swasta sebanyak 88 orang
80 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000
penduduk (pendidikan Menengah) tahun 2012 terealisasi 33,23 dari 25,00
target yang telah ditetapkan atau 132,92%. Tahun 2011 Rasio ketersediaan
sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk
(pendidikan menengah), hanya terealisasi 33,23 dari 24,00 yang telah
ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 138,45%.
Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Sekolah Menengah di Kabupaten Bintan
adalah sebagai berikut :
1) Jumlah SMA Negeri sebanyak 7 buah
2) Jumlah SMA Swasta sebanyak 1 buah
3) Jumlah MA Negeri sebanyak 1 buah
4) Jumlah MA Swasta sebanyak 2 buah
Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah)
Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah) tahun 2012 terealisasi
1:11 dari 1:11 target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 Rasio
guru per murid SLTA (pendidikan menengah), terealisasi 1:11 dari 1:11 yang
telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%.
Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan
adalah sebagai berikut :
1) Jumlah murid di SMA negeri sebanyak 2.734 orang
2) Jumlah murid di SMA Sawasta sebanyak 249 orang
3) Jumlah murid di MA negeri sebanyak 67 orang
4) Jumlah murid di MA swasta sebanyak 70 orang
5) Jumlah guru di SMA Negeri sebanyak 228 orang
6) Jumlah guru di SMA Swasta sebanyak 26 orang
7) Jumlah guru di MA negeri sebanyak 5 orang
8) Jumlah guru di MA swasta sebanyak 41 orang
81 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah)
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan menengah) tahun
2012 terealisasi 0,81 dari 0,52 target yang telah ditetapkan atau 155,76%.
Tahun 2011 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan
menengah), terealisasi 0,86 dari 0,66 yang telah ditetapkan Pemerintah
Kabupaten Bintan atau 130,30%.
Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah)
Target awal pada tahun 2012 adalah 44,00 Angka partisipasi sekolah
(pendidikan menengah) dan terealisasi sebesar 61,27 atau 139,25%.
Dibanding tahun 2011, Angka partisipasi sekolah (pendidikan menengah)
ditetapkan 43,50 dan terealisasi 63,87 atau 146,82%.
Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat
pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah. Angka
partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk
yang bersekolah. Hasil penghitungan tahun 2012 menginformasikan bahwa
APM penduduk kelompok 16-18 tahun setara SMA/MA mencapai 63,87
persen.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2012
ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 68,58 dan terealisasi 68,80
atau 100,32%, sedangkan tahun 2011, Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket C yang ditetapkan 64,87, tercapai 85,13 atau 131,23%.
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
82 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C, yang ditargetkan
pada tahun 2012 adalah 30,00, terealisasi 29,37 atau 97,92%, sedangkan pada
tahun 2011 Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C,
terealisasi 29,00 dari 29,00 yang ditetapkan atau 100%.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
Target awal pada tahun 2012 adalah 50,45 Angka partisipasi murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C dan terealisasi sebesar 53,74 atau 106,52%.
Dibanding tahun 2011, Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket
C ditetapkan 45,74 dan terealisasi 42,61 atau 93,15%. Indikator penting
lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang
ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi merupakan
indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah. Hasil
penghitungan tahun 2012 menginformasikan bahwa APM penduduk
kelompok 16-18 tahun setara SMA/MA mencapai 42,61 persen.
Angka Melek Huruf (AMH)
Dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda dewasa
ini, tampaknya perlu dipersiapkan sarana penunjang pendidikan yang
memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10 tahun keatas yang
masih relatif besar. Jika pendidikan mereka tidak ditangani secara baik
dan lebih dini, dikhawatirkan pada tahun ke depan akan berdampak
cukup serius pada pencapaian angka melek huruf. Dari data BPS
Kabupaten Bintan diperoleh gambaran capaian Angka Melek Huruf
(AMH) penduduk 10 tahun ke atas mencapai 98,12 persen tahun 2010
dan meningkat cukup signifikan menjadi 98,38 persen di tahun 2011.
Sedangkan pada tahun 2012 naik tipis menjadi 98,42 persen. Untuk
persentase Buta Huruf juga dapat ditekan dari 1,88 persen ditahun 2010
menjadi 1,58 persen ditahun 2012.
83 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase Penduduk Usia 10-44 Tahun yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten
Bintan pada Tahun 2010-2012
No. Tahun Melek Huruf(%) Buta Huruf(%)
1. 2010 98.12 1.882
2. 2011 98.38 1.619
3. 2012 98.42 1.583
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2013
Target awal pada tahun 2012 adalah 98,50 Angka Melek Huruf (AMH) dan
terealisasi sebesar 98,42 atau 99,85%. Dibanding tahun 2011, Angka Melek
Huruf (AMH) ditetapkan 98,36 dan terealisasi 98,38 atau 100%.
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang
diukur melalui angka melek huruf, terealisasi 103 pada tahun 2012 dari 103
target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 Rasio melek huruf
perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka
melek huruf, terealisasi 103 dari 103 yang telah ditetapkan Pemerintah
Kabupaten Bintan atau 100%.
Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota
Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota pada tahun 2011 adalah
570 yang terealisasi, sedangkan yang ditargetkan adalah 484 atau 117,76%.
Pada tahun 2012 mengalami peningkatan Total guru bersertifikat profesi
sesuai dengan kuota yaitu terealisasi 670 dari 584 yang ditargetkan atau
117,76%.
Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia
84 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia pada
tahun 2011 adalah 117,76 yang terealisasi, sedangkan yang ditargetkan
adalah 100 atau 117,76%. Pada tahun 2012 Persentase total guru
bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia yaitu terealisasi 117,76 dari 100
yang ditargetkan atau 117,76%.
Persentase guru TK bersertifikat profesi
Persentase guru TK bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah 0,51% yang
terealisasi, target yang ditetapkan adalah 0 atau 151% capaian kinerjanya.
Pada tahun 2012, Persentase guru TK bersertifikat profesi yaitu terealisasi
0,51% dari 0,34% yang ditargetkan atau 150%.
Persentase guru SD bersertifikat profesi
Persentase guru SD bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah 57,48% yang
terealisasi, target yang ditetapkan adalah 67,36% atau 85,33% capaian
kinerjanya. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan realisasinya dibanding
tahun 2011, Persentase guru SD bersertifikat profesi yaitu terealisasi 59,98%
dari 69,86% yang ditargetkan atau 85,85%.
Persentase guru SLTP bersertifikat profesi
Persentase guru SLTP bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah 20,92%
yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 18,59% atau 112,53% capaian
kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase guru SLTP bersertifikat profesi
mengalami penurunan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi
19,87% dari 18,32% yang ditargetkan atau 108,48%.
Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi
85 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah
18,03% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 10,33% atau 174,54%
capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase guru SLTA dan SMK
bersertifikat profesi mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun
2011, yaitu terealisasi 19,05% dari 11,47% yang ditargetkan atau 166,08%.
Persentase pengawas bersertifikat profesi
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target
indikator persentase pengawas bersertifikat sebesar 0%, terealisasi 2,40%
atau 240%. Tahun 2011, target yang ditetapkan 3,72% dan terealisasi 3,06%
atau 82,25%.
Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD
Persentase kelayakan guru mengajar SD pada tahun 2011 adalah 20,29%
yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 35,00% atau 57,97% capaian
kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SD
mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi
30,43% dari 50,00% yang ditargetkan atau 60,86%.
Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP
Persentase kelayakan guru mengajar SMP pada tahun 2011 adalah 80,17%
yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 80,00% atau 100,21% capaian
kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SMP
mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi
84,15% dari 85,00% yang ditargetkan atau 99,00%.
Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA
86 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase kelayakan guru mengajar SLTA pada tahun 2011 adalah 97,22%
yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 97,79% atau 99,41% capaian
kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SLTA
mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi
97,79% dari 98,79% yang ditargetkan atau 98,98%.
Angka kelulusan SD
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target
indikator angka kelulusan SD sebesar 100%, terealisasi 100% atau 100%
capaian kinerjanya. Dibanding Tahun 2011, angka kelulusan SD tahun 2012
mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 yaitu 96,70
dari 100% yang ditetapkan atau hanya tercapai kinerja sebesar 96,70%.
Angka kelulusan SLTP
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target
indikator angka kelulusan SLTP sebesar 100%, terealisasi 100% atau 100%
capaian kinerjanya. Dibanding Tahun 2011, angka kelulusan SLTP tahun 2012
mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 yaitu
82,20% dari 95% yang ditetapkan atau hanya tercapai kinerja sebesar
86,52%.
Angka kelulusan SLTA
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target
indikator angka kelulusan SLTA sebesar 99,60%, terealisasi 97,92% atau
98,31% capaian kinerjanya. Dibanding Tahun 2011, angka kelulusan SLTA
tahun 2012 mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari realisasi tahun
2011 yaitu 95,07% dari 99,57% yang ditetapkan atau hanya tercapai kinerja
sebesar 95,4%.
87 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Guru yang memenuhi kulaifikasi S1/DIV, tahun 2011 sejumlah 50,06% dari
43% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau tercapai
116,41%. Sedangkan tahun 2012, jumlah Guru yang memenuhi kulaifikasi
S1/DIV mengalami peningkatan yaitu 60,10% terealisasi dari 44% target yang
ditetapkan atau 136,59% capaian kinerjanya.
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual
1 karya 0 karya 0
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual
Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan memiliki 1
karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual,
dimana hal ini menjadi salah satu langkah agar kesenian asli Kabupaten
Bintan tidak diakui oleh daerah lain. Namun ditahun 2012, indikator jumlah
karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual
belum dapat dilaksanakan.
88 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran Strategis 6. Terlindunginya peninggalan sejarah dan
warisan budaya melalui Peraturan Daerah.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya
1 perda 0 perda 0
Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
6 unit 6 unit 100
Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola
0 naskah 0 naskah 0
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 telah menargetkan 1
peraturan daerah perlindungan benda situs dan kawasan cagar budaya,
namun belum terealisasi disebabkan belum disusunnya peraturan daerah
tentang perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut.
Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
Kabupaten Bintan sampai saat ini telah memiliki situs, benda dan kawasan
cagar budaya sebanyak 46 unit. Target yang ditetapkan sebanyak 6 unit
jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
telah terealisasi sebanyak 6 unit atau 100%. Situs, benda dan kawasan cagar
budaya yang dipelihara dan dilindungi, yaitu :
- Makam Tok Uke
- Makam Keramat Bukit Batu
- Makam Sultan Ahmad Syah
89 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
- Kota Kara
- Bukit Kerang (Kjokkenmoddinger)
- Komplek Makam Sultan Muayatsyah
Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola
Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak menargetkan indikator
sasaran jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola.
Capaian kinerja 0% karena indikator tidak terealisasi pada tahun 2012.
Sasaran Strategis 7. Meningkatnya persentase koperasi aktif
dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata
UMKM sebesar 3,77% pertahun
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah koperasi/koperasi aktif 206/160 unit 275/171
133,50/106,8
8
Persentase koperasi aktif 77,67% 83,01 106,88 Jumlah UMKM Aktif 1.427 unit 1.485 104,06
Jumlah BPR/LKM aktif 3 unit 3 unit 100
Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat
100% 100% 100
Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB
22,00% 20,38% 92,64
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah koperasi/koperasi aktif
Target awal adalah 206 koperasi dan 160 unit koperasi aktif. Capaian pada
tahun 2012 sebanyak 275 koperasi (133,50%) dan 171 unit koperasi yang
aktif atau 106,88% di Kabupaten Bintan. Dibanding tahun 2011 jumlah
90 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
koperasi aktif sebanyak 191 unit, tahun 2012 mengalami penurunan
sebanyak 20 unit koperasi aktif. dapat dilihat tabel sebagai berikut :
Data Keragaan Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2006-2012
No Tahun
Realisasi
Aktif Tidak
Aktif
Anggota
(orang)
Modal
sendiri
(Rp.Juta)
Modal
Luar
(Rp.Juta)
Volume
Usaha
(Rp.Juta)
SHU
(Rp.Juta)
1 KPRI 23 9 3.060 4.536 450 9.476 2.415
2 KUD 3 5 1.643 1.483 1.154 1.042 113
3 KSU 40 21 5.100 3.820 1.200 3.470 807
4 KOPONTREN 1 1 45 536 - 363 30
5 KOPERASI
SEKUNDER
1 - 48 340 5.000 1.835 -
6 KOPERASI
LAINNYA
103 68 14.466 11.116 1.071 14.195 2.402
2012 171 104 24.362 21.831 8.875 30.381 5.767
2011 191 75 24.036 16.196 9.801 29.918 4.876
2010 133 98 22.952 11.526 7.049 33.650 3.853
2009 116 98 22.450 8.178 6.764 28.197 3.855
2008 106 92 22.191 7.591 6.104 24.870 2.844
2007 99 82 22.953 7.130 7.456 27.758 3.918
2006 86 82 22.106 7.676 7.455 27.954 2.834
Keterangan/ Note : *) Koperasi binaan Kabupaten Bintan (Dinas/Instansi Kabupaten Bintan) Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase koperasi aktif
Tahun 2012, persentase koperasi aktif terealisasi 83,01% dari 77,67% yang
ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau capaian kinerjanya
107%. Sedangkan tahun 2011, persentase koperasi aktif terealisasi 118,45%
dari 118,45% target yang ditetapkan atau 100% capaian kinerjanya.
Jumlah UMKM Aktif
Target awal pada tahun 2012 adalah 1.427 unit dan terealisasi sebanyak
1.485 unit UMKM atau 104,06%. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah UMKM
aktif yang semula ditargetkan sebanyak 1.377 unit, tercapai sebanyak 1.427
91 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
unit UMKM aktif. Terjadi peningkatan 58 unit atau sebesar 2,9% UMKM, dapat
berperan aktif dalam meningkatkan posisi, tawar efisiensi usaha dan daya
saing sebagai dampak eksternalitas positif dari pasar bebas. Untuk
memberdayakan UMKM diharapkan dapat berperan dalam memperluas
penyediaan lapangan kerja. Tahun 2011, UMKM menyerap tenaga kerja
sebesar 6.350 orang dan tahun 2012 sebesar 6.425 orang. Kenaikan 9,8%
berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh UMKM terdiri dari sektor usaha
dan jumlah tenaga kerja.
Uraian Jumlah UMKM %Pertumbuhan
rata-rata pertahun
%Pencapaian
pertumbuhan UMKM
Target tahun
2012
1.427 3.768 100
Realisasi tahun
2012
1.485 6.897 104
Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah BPR/LKM aktif
Tahun 2012 jumlah BPR/LKM aktif sebanyak 3 unit yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bintan, dan terealisasi sebanyak 3 unit atau 100%,
yaitu Bank Perkreditan Rakyat dan 2 unit simpan pinjem swuamitra. Tahun
2011 jumlah BPR/LKM aktif juga terealisasi sebanyak 3 unit dari 3 unit yang
ditargetkan atau 100% capaian kinerjanya. Tidak ada penambahan ditahun
2012.
Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat
Tahun 2012, persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi
masyarakat di targetkan 100%, realisasi mencapai 100% atau capaian
kinerjanya 100%. Tahun 2011, persentase ketersediaan barang kebutuhan
pokok bagi masyarakat di targetkan 100%, juga terealisasi 100% atau capaian
92 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
kinerjanya 100%. Barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten tahun
2012, seperti : beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi dan
daging ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, dan gas elpiji dapat
terpenuhi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk
mengetahui ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat tersebut,
Pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan melakukan monitoring secara berkala dan periodik ke
pasar-pasar ataupun pusat penjualan barang kebutuhan pokok yang ada
diseluruh kecamatan.
Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB
Kabupaten Bintan tahun 2012 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar
Rp.5,29 trilyun,- yang diukur dari sembilan sektor lapangan usaha yaitu
sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan listrik,
gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran;
pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
dan jasa-jasa. Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap
PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar 51,06persen, sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,38 persen, sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 10,83 persen dan sektor pertanian
sebesar 5,82 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,68
persen, sektor lain masing-masing hanya memberikan kontribusi kurang dari
3,28 persen.
Dari target yang ditetapkan sebesar 22%, kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB tercapai 20,38% atau 92,64%. Dibanding tahun 2011,
mengalami penurunan sebesar 0.12%.
93 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha,
2009 – 2012
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
5.74 5.78 5.78 5,82
2 Pertambangan dan Penggalian 11.02 11.02 10.98 10,83
3 Industri Pengolahan 51.29 50.98 50.72 51,06
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0.32 0.32 0.32 0,31
5 Bangunan 3.74 3.77 3.78 3,28
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
19.87 20.19 20.50 20,38
7 Pengangkutan & Komunikasi 3.77 3.75 3.74 3,68
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
1.46 1.46 1.47 1,45
9 Jasa - Jasa 2.79 2.76 2.75 2,64
Produk Domestik Regional Bruto
100.00 100.00
100.00 100.00
Sumber : BPS Kabupaten Bintan
Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB–
Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan
ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang
terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga
dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih. Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2012
tumbuh sebesar 5,81 persen, sementara PDRB Kepri pada tahun
2012 tumbuh sebesar 8,21 persen.Terjadinya percepatan pertumbuhan yang
cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar
6,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor bangunan tumbuh
sebesar 11,55 persen.Sedangkan LPE Nasional diperkirakan sebesar 6,3
persen (Sumber BI). Selama periode tahun 2012 Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bintan mencapai Rp5,29
trilyun atau mengalami peningkatan sebesar 8,42persen dibandingkan tahun
sebelumnya yang hanya sebesar Rp4,87trilyun. PDRB atas dasar harga
konstan tahun 2000 juga mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen, yaitu
dari Rp3,30 trilyun tahun 2010 naik menjadi Rp3,49 trilyun pada tahun 2012.
94 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai
tambah di Kabupaten Bintan. Total Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar
harga berlaku dari kelompok sektor sekunder pada tahun 2012 mencapai
Rp2,92 trilyun atau meningkat sebesar 9,18 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Pada kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar
7,36persen menjadi Rp1.488 trilyun di tahun 2012, dan kelompok primer
meningkat sebesar 7,75 persen menjadi Rp880,06 Milyar di tahun 2012.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2009 - 2012 No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
162,55
175,37
189,48 201,54
2 Pertambangan dan Penggalian 307,06
325,84
346,03 362,22
3 Industri Pengolahan 1.562,13
1.634,16
1.723,30 1.826,40
4 Listrik, Gas & Air Bersih 8,05
8,38
8,96 9,41
5 Bangunan 90,69
96,90
103,59 110,59
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
576,17
615,25
660,76 749
7 Pengangkutan & Komunikasi 106,55
112,771
119,42 126,72
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
45,78
48,65
51,85 54,28
9 Jasa - Jasa 88,07
93,47
99,60 103,33
Produk Domestik Regional Bruto
2.947,05
3.110,79
3,302,99 3.494,99
LPE 5.56 6.18 5.81
Sumber : BPS Kabupaten Bintan
Sasaran Strategis 8. Meningkatnya unit usaha Industri Kecil
dan Menengah (IKM) sebesar 150%.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah
160 unit 160 unit 100
95 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
52,00% 51,06%
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
121/10 investor
127/11 investor
104,96/1
10
Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD
1.477.287.173 1.087.799.956.566
902.605.647 428.517.082.500
61,10/39
Rasio daya serap tenaga kerja 185 16.881 100 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN
255,13 (milyar Rp)
586.589 (milyar Rp)
129,91
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah
Jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah Kabupaten Bintan pada tahun
2012 sebanyak 160 unit, meningkat sejumlah 119 unit dari tahun 2011
sejumlah 41 unit. Penambahan IKM diketahui dari jumlah IKM yang mengikuti
pelatihan dengan peserta dari pelaku usaha industri kecil menengah di 10
Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintahaan Kabupaten Bintan.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas
Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Bintan pada tahun 2012 adalah dengan
melakukan Peningkatan Mutu Kemasan Produk Hasil IKM serta melaksanakan
Promosi Pemasaran (Pertisipasi Pameran) Produk IKM Kabupaten Bintan.
Data jumlah IKM pada 10 Kecamatan :
No Kecamatan Jumlah IKM Nilai Investasi
(Rp)
Jumlah
Tenaga Kerja 2011 2012
1 Teluk Bintan 6 8 32.340.000 65
2 Seri Kuala Lobam - 7 75.460.000 20
3 Bintan Utara - 21 66.836.000 27
4 Teluk Sebong 8 15 282.436.000 62
5 Bintan Timur 13 17 673.750.000 119
6 Bintan Pesisir 2 5 63.602.000 32
7 Mantang 7 14 106.722.000 37
96 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
8 Gunung Kijang - 52 245.784.000 43
9 Toapaya - 15 649.818.400 70
10 Tambelan 5 6 128.282.000 40
41 160 2.325.030.400 515
IKM Untuk 4 kecamatan yaitu Seri kuala lobam, Bintan utara, Gunung kijang
dan Toapaya pada tahun 2011 belum terdata sehingga tidak dapat dipastikan
jumlah IKM sebenarnya.
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Untuk indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB, target 52%.
Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 51,06% atau 98,19%
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB
Kabupaten Bintan tahun 2012. Sektor yang memiliki nilai kontribusi besar
terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar 51,06 persen
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha,
2009 – 2012
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
5.74 5.78 5.78 5,82
2 Pertambangan dan Penggalian 11.02 11.02 10.98 10,83
3 Industri Pengolahan 51.29 50.98 50.72 51,06
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0.32 0.32 0.32 0,31
5 Bangunan 3.74 3.77 3.78 3,28
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
19.87 20.19 20.50 20,38
7 Pengangkutan & Komunikasi 3.77 3.75 3.74 3,68
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
1.46 1.46 1.47 1,45
9 Jasa - Jasa 2.79 2.76 2.75 2,64
Produk Domestik Regional Bruto
100.00 100.00
100.00 100.00
Sumber : BPS Kabupaten Bintan
97 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2009 - 2012 No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
162,55
175,37
189,48 201,54
2 Pertambangan dan Penggalian 307,06
325,84
346,03 362,22
3 Industri Pengolahan 1.562,13
1.634,16
1.723,30 1.826,40
4 Listrik, Gas & Air Bersih 8,05
8,38
8,96 9,41
5 Bangunan 90,69
96,90
103,59 110,59
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
576,17
615,25
660,76 749
7 Pengangkutan & Komunikasi 106,55
112,771
119,42 126,72
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
45,78
48,65
51,85 54,28
9 Jasa - Jasa 88,07
93,47
99,60 103,33
Produk Domestik Regional Bruto
2.947,05
3.110,79
3,302,99 3.494,99
LPE 5.56 6.18 5.81
Sumber : BPS Kabupaten Bintan
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
Dari target awal 121/10 jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN), telah
terealisasi 127 perusahaan PMA atau 104,96% dan PMDN sebanyak 11
perusahaan atau 110%.
Potensi unggulan sektor industri di Wilayah Kabupaten Bintan terdapat
perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha industri sebanyak 138
perusahaan yang terdiri dari PMA sebanyak 127 perusahaan dan PMDN
sebanyak 11 perusahaan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada
penambahan yang signifikan investor asing yang menanamkan modalnya di
Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 6 perusahaan. Sedangkan dari investor
dalam negeri bertambah 1 perusahaan. Disamping itu juga terdapat
perusahaan industri kecil sebanyak 160 buah. Pada sektor pertanian terdapat
sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan antara
lain Padi, sayuran, buah naga,salak dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman
perkebunan seperti karet, kelapa, dan cengkeh dapat dijumpai disemua
kecamatan dengan luas yang bervariasi. Potensi lain yang dimiliki di
98 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kabupaten Bintan adalah disektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata
antara lain wisata seperti lagoi, air terjun, wisata sejarah dan lain sebagainya.
Begitu juga adanya kasawan industri di Lobam merupakan sektor andalan
yang memberikan arti penting bagi pembentukan PDRB Kabupaten Bintan.
Terdapatnya potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk
kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya juga merupakan andalan untuk
dapat dikembangkan di Kabupaten Bintan.
Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD
Untuk indikator kinerja jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional
(PMA/PMDN), target PMA sebesar 1.477.287.173 US$ dan PMDN sebesar
Rp1.087.799.956.566. Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar
902.605.647 US$ untuk PMA atau sebesar 61.10% dan RP428.517.082.500 untuk
PMDN atau sebesar 39%.
PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN S/D TAHUN 2012
TAHUN 2012
No Status Jumlah Investasi ( US$/Rp ) Tenaga
Kerja Rencana Realisasi
1 PMA ( US$ ) 127 1.477.287.173 902.605.647 TKI :
13.909
TKA :
326
2 PMDN (Rp ) 11 1.087.799.956.566 428.517.082.500 TKI :
2.972
TKA : -
Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah perusahaan PMA di Kabupaten
Bintan sebanyak 127 perusahaan dengan total nilai realisasi investasi sebesar
U$ 902.605.647, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 5,60 % jika
99 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
dibandingkan dengan realisasi investasi pada Tahun 2011 yaitu sebesar U$
852.355.240, dengan jumlah perusahaan PMA sebanyak 121 perusahaan,
sedangkan untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) pada
Tahun 2012 terjadi peningkatan nilai investasi yang cukup signifikant dari 11
perusahaan PMDN dengan total investasi yaitu sebesar Rp.428,517,081,500,-
atau sekitar 81,94% dari total realisasi investasi tahun 2011 yaitu Rp.
235,529,650,000, hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai modal /investasi
dari beberapa perusahaan PMDN di Kabupaten Bintan
Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya nilai
realisasi investasi PMDN dari PT.Numbing Jaya menjadi 350.1 milyar dan
beberapa perusahaan yang telah merealisasikan kegiatan usahanya.Dengan
peningkatan nilai investasi tersebut menjadikan kontribusi investasi terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Bintan meningkat sebesar 6 persen. Wilayah
Kabupaten Bintan memiliki beberapa industri besar, sehingga mesin dan alat-
alat berat juga mempunyai peranan yang cukup besar.
Rasio daya serap tenaga kerja
Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten
Bintan sebesar 185 dan terealisasi 16.881.
Kenaikan / penurunan Nila Realisasi PMDN
Dibanding tahun 2011, Capaian kinerja kenaikan/penurunan nilai realisasi
PMDN tahun 2012 mengalami peningkatan, yaitu target sebesar Rp255,13 M
dan terealisasi 586.589 M atau 196,39%. Tahun 2011, kenaikan/penurunan
nilai realisasi PMDN terealisasi 232,78 M dari 168,47 M yang ditargetkan
Pemerintah Bintan atau 138,17% capaian kinerjanya.
100 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran Strategis 9. Terbentuknya kawasan minapolitan di 3
lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan
Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase pengembangan kawasan minapolitan
15% 15% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase pengembangan kawasan minapolitan
Dari 15% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
atas persentase pengembangan kawasan minapolitan, telah terealisasi 15%
atau 100%.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan yang ditindaklanjuti
dengan SK Bupati Bintan Nomor: 377/VIII/2010 tentang Kawasan
Minapolitan di Kabupaten Bintan, maka ditetapkanlah Kecamatan Mantang,
Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur sebagai Kawasan
Minapolitan di Kabupaten Bintan. Secara keseluruhan luas wilayah yang telah
ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan adalah seluas 18.878,51 km2 atau
sebesar 21,44% dari total luas Kabupaten Bintan.
Dalam upaya untuk mencapai sasaran ini, Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bintan sebagai instansi penanggungjawab telah melakukan
Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan dengan
melaksanakan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis pengembangan kawasan minapolitan (Peningkatan keterampilan
masyarakat pembudidaya rumput laut dan kerapu dikawasan minapolitan).
Tujuannya adalah untuk :
1) Meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan
meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan,
101 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
2) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang
adil dan merata, serta
3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai
penggerak ekonomi rakyat.
Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah sebagai berikut :
1) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil
makin kuat
2) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah
dan berdaya saing tinggi, serta
3) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi Bintan.
Sasaran Strategis 10. Meningkatnya kontribusi sektor
pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah kunjungan wisatawan 520.000 orang
478.774 orang
92,07
Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata
28.200 orang
30.000 orang
106,37
Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara
3 hari 3 hari 100
Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara
900usd/Rp4 jt
900usd/Rp4 jt
100
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
22,00% 22,00% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah kunjungan wisatawan
102 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Arus kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Kabupaten
Bintan masih menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2011,
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan tercatat
sebanyak 329.671 orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,99 persen
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 313.982 orang. Wisatawan
Mancanegara yang datang sebagian besar berasal dari Singapura, Korea
Selatan dan Rep Rakyat Cina.
Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan setiap tahunnya mengalami
peningkatan yang cukup membanggakan. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten
Bintan menargetkan 520.000 orang wisatawan yang berkunjung ke
Kabupaten Bintan. Sampai akhir tahun 2012, jumlah kunjungan wisatawan
yang berkunjung ke Kabupaten Bintan berjumlah 478.774 orang atau 92,07%.
Belum tercapainya indikator ini ada beberapa alasan, diantaranya ada
beberapa hotel dan penginapan yang belum terealisasi pembangunannya,
baik dikawasan lagoi maupun pantai timur seperti Alila Lagoi, Lagoi Bay dan
Swis Bell sehingga sarana dan prasarananya untuk mendukung jumlah
kunjungan yang ditargetkan masih belum memadai.
Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang berkunjung ke Bintan Total of Tourism visited Bintan, 2001 –
2011
103 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata untuk
menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan kerja, pendapatan
masyarakat serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya
pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan
Persentase Wisatawan Mancanegara Yang berkunjung ke Bintan percentage of Tourism visited Bintan
2011
Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata
Pelaksanaan event-event pariwisata di Kabupaten Bintan selalu mengalami
peningkatan, baik event bertaraf nasional maupun internasional, seperti :
Triatlon, Tour de Bintan, Meta Man, Festival Kite Surfing, Festival Mancing dan
Bintan Culture Festival, sehingga berakibat meningkatnya kunjungan
wisatawan pada waktu event pariwisata dilaksanakan. Target 28.200 orang
yang ditetapkan, terealisasi sebanyak 30.000 orang atau 106.37%. Terjadi
peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2011 wisatawan yang
berkunjung ke Kabupaten Bintan sebanyak 23.500 orang, terdapat
penambahan kunjungan wisatawan sebanyak 6.500 orang.
104 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara
Dengan melaksanakan enam event wisata juga diharapkan akan berpengaruh
terhadap lama kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Dari 3 hari target
lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara yang ditetapkan,
terealisasi 3 hari lama tinggal wisatawan atau 100%. Untuk data lengkap atas
indikator lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara untuk
tahun 2012 belum dapat disajikan, tabel dibawah ini sebagai bahan
perbandingan untuk tahun-tahun sebelumnya.
Tingkat Hunian Kamar, Tempat Tidur, Ganda Kamar dan Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Menurut Bulan di Kabupaten Bintan, 2011
No Bulan
Lama Menginap Pesentase Tamu
Tamu
asing
Tamu
domestik Asing Domestik
1 Januari 1,97 3,96 87,16 12,84
2 Februari 2,09 3,11 83,22 16,78
3 Maret 2,25 3,56 86,11 13,89
4 April 2,38 3,13 83,55 16,45
5 Mei 2,13 4,06 83,76 16,24
6 Juni 1,86 4,06 85,25 14,75
7 Juli 1,43 3,09 84,03 15,97
8 Agustus 1,87 2,60 86,13 13,87
9 September 1,70 2,55 84,00 16,00
10 Oktober 1,57 2,45 82,80 17,20
11 November 2,03 2,50 83,22 16,78
12 Desember 1,88 3,53 84,00 16,00
2011
2010
2009
1,92
1,67
1,76
3,19
2,09
1,81
84,42
82,33
87,62
15,58
17,67
12,38
Sumber : BPS Propinsi Kep Riau
105 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara
Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara selain
peningkatan lama tinggal, dengan dilaksanakannya 6 event wisata di tahun
2012 diharapkan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pada
pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke
Kabupaten Bintan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan
menargetkan pengeluaran wisatawan (harian) mencanegara (USD) dan
nusantara sebesar Rp900 usd untuk mancanegara dan Rp4.000.000 untuk
wisatawan nusantara. Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah pengeluaran
wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara ke Kabupaten Bintan
yang dicapai yaitu 900 usd untuk mancanegara dan Rp4.000.000 untuk
nusantara atau 100%. Dibanding realisasi tahun 2011 yaitu 600 usd untuk
mancanegara dan Rp3.000.000 untuk nusantara, tahun 2012 mengalami
peningkatan pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (usd) dan
nusantara.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB
Kabupaten Bintan tahun 2012, sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi
besar kedua terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebesar 20,38 %. Dibanding tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan
restoran mengalami penurunan sebesar 0,12%.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha,
2009 – 2012
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
5.74 5.78 5.78 5,82
2 Pertambangan dan Penggalian 11.02 11.02 10.98 10,83
3 Industri Pengolahan 51.29 50.98 50.72 51,06
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0.32 0.32 0.32 0,31
5 Bangunan 3.74 3.77 3.78 3,28
106 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
19.87 20.19 20.50 20,38
7 Pengangkutan & Komunikasi 3.77 3.75 3.74 3,68
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
1.46 1.46 1.47 1,45
9 Jasa - Jasa 2.79 2.76 2.75 2,64
Produk Domestik Regional Bruto
100.00 100.00
100.00 100.00
Sumber : BPS Kabupaten Bintan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, 2009 - 2012
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
162,55
175,37
189,48 201,54
2 Pertambangan dan Penggalian 307,06
325,84
346,03 362,22
3 Industri Pengolahan 1.562,13
1.634,16
1.723,30 1.826,40
4 Listrik, Gas & Air Bersih 8,05
8,38
8,96 9,41
5 Bangunan 90,69
96,90
103,59 110,59
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
576,17
615,25
660,76 749
7 Pengangkutan & Komunikasi 106,55
112,771
119,42 126,72
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
45,78
48,65
51,85 54,28
9 Jasa - Jasa 88,07
93,47
99,60 103,33
Produk Domestik Regional Bruto
2.947,05
3.110,79
3,302,99 3.494,99
LPE 5.56 6.18 5.81
Sumber : BPS Kabupaten Bintan
Untuk memberikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Pemerintah
Kabupaten Bintan pada tahun 2012 melaksanakan pengembangan pemasaran
wisata dan pengembangan destinasi wisata. Antara lain :
- Penyelenggaraan Lomba Mancing, merupakan langkah untuk
mempromosikan potensi alam berakit Kabupaten Bintan yang dapat
dijadikan potensi pariwisata pemancingan baik kepada wisatawan
domestik maupun mancanegara.
- Penyelenggaraan Festival Kite Surfing, merupakan kegiatan baru yang
sangat memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah pantai timur
Kabupaten Bintan. Kegiatan ini sebagai salah satu pendongkrak dalam
107 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
meningkatkan kunjungan wisatawan disebabkan komunitas kite surfing
cukup ramai diberbagai negara baik asia maupun eropa.
- Peningkatan Promosi ke Singapura
- Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri, berupa pameran dan
ekspo yang dilaksanakan di Jakarta dan Pekanbaru.
- Penyediaan Bahan Materi Promosi Wisata adalah pendukung untuk
pameran atau ekspo dimana kegiatan ini menyediakan bahan-bahan
promosi seperti baleho, famlet, brosur, stiker, map dll.
- Penyelenggaraan Familiarization, merupakan pemasaran dimana Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan mengundang agen travel
dan biro perjalanan dari luar daerah dan luar negeri untuk diajak melihat
potensi alam yang dimiliki Kabupaten Bintan dengan harapan agen dan
biro tersebut dapat memasarkan atau memperkenalkan kepada
pelanggang didaerahnya.
- Partisipasi Kegiatan Parade Tari Provinsi Kepulauan Riau, selain
mempromosikan potensi alam Kabupaten Bintan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Bintan juga mempromosikan seni budaya yang
ada di Kabupaten Bintan yang juga dapat dijadikan daya tarik untuk para
wisatawan.
- Penyambutan Wisatawan Perdana, merupakan kegiatan untuk
memberikan apresiasi kepada wisatawan mancanegara yang pertama
berkunjung ke Kabupaten Bintan dari Pelabuhan Bintan Telani Lagoi.
Wisatawan akan disambut dengan tarian tradisional makan sirih dan
pengalungan bunga oleh Bapak Bupati Bintan dan diberikan bingkisan
serta disuguhi bingkisan.
Sasaran Strategis 11. Meningkatnya kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70%
dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
108 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Indikator kinerja Target Realisasi %
Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB
7,26% 5,78% 79,61
Nilai tukar petani 108% 125,78% 116 Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete)
24.849 ton 107.186,96 431,35
Volume Ekspor Produk Perkebunan 6.290 ton
3.221,79 ton
51,2
Nilai Ekspor Produk Perkebunan
13.726 usd
Rp89.012.220.000
12.092.919 usd
1.540
Jumlah Produksi Peternakan 8.485 ton 5.555 ton 65,47 Nilai Produksi Hasil Peternakan
(Rp.juta) 139.730.00
0 91.479.000 65,47
Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal
4.270 ton 1.143 ton 26,77
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar
25 ton/ha 3 ton 12
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
adalah sebesar 5,82 persen, dibanding tahun 2011 sektor ini hanya
menyumbang 5,78%. Rincian dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha,
2009 – 2012
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
5.74 5.78 5.78 5,82
2 Pertambangan dan Penggalian 11.02 11.02 10.98 10,83
3 Industri Pengolahan 51.29 50.98 50.72 51,06
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0.32 0.32 0.32 0,31
5 Bangunan 3.74 3.77 3.78 3,28
109 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
19.87 20.19 20.50 20,38
7 Pengangkutan & Komunikasi 3.77 3.75 3.74 3,68
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
1.46 1.46 1.47 1,45
9 Jasa - Jasa 2.79 2.76 2.75 2,64
Produk Domestik Regional Bruto
100.00 100.00
100.00 100.00
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013
Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kontribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap PDRB, ditahun 2012 melakukan peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan,
seperti :
- Melaksanakan peningkatan produk unggulan Balai benih Kabupaten (BBK)
- Menyediakan bibit unggul serta faktor-faktor penunjangnya
- Meningkatkan pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura
- Pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura
- Pengawasan pupuk bersubsidi
Nilai tukar petani
Target awal tahun 2012, nilai tukar petani sebesar 108% dan terealisasi
125,78% atau 116%. Tahun 2011, nilai tukar petani terealisasi 106% dari
106% target yang ditetapkan atau mencapai 100% kinerjanya.
Tahun 2012, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani maka
Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan pengembangan tanaman bibit
durian 1000 batang dan bibit duku 500 batang yang dibagikan di kelompok
tani di desa Toapaya Utara, desa Toapaya, desa Bintan Buyu dan desa
Tembeling. Selain itu, alat dan mesin pertanian yang telah diberikan kepada
petani yang terdiri dari Wheel traktor/traktor mini 1 unit, Hand traktor 17
unit, Rumah rangkai raphis 3 unit dan Gerobok/Caisar 3 unit.
Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete)
110 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Capaian produksi komoditi unggul perkebunan karet,kelapa sawit, cengkeh,
lada dan jambu mete pada tahun 2012 terealisasi sebanyak 107.186,96 ton,
target yang ditetapkan sebanyak 24.849 ton atau mencapai 431.35%.
Dibanding tahun 2011, Capaian produksi komoditi unggul perkebunan
karet,kelapa sawit, cengkeh, lada dan jambu mete ditahun 2012 mengalami
penurunan. Target tahun 2011 yaitu sebanyak 24.587 ton dan teralisasi
126.887,64 ton atau 516,08%. Kabupaten Bintan termasuk dalam kawasan
andalan pertumbuhan nasional dan kawasan yang terletak tidak jauh dari
perkembangan asia tenggara yang merupakan koridor lintasan sangat ramai
yang menghubungkan kawasan regional asia sehingga prospek bisnis dan
pemasaran komoditi perkebunan seperti karet, kelapa, lada, dan cengkeh
wilayah kabupaten bintan sangat berpeluang menjadi produsen bagi negara-
negara lainnya. Data tahun 2011, perkebunan karet memiliki luas lebih
kurang 5.679 ha, dengan kondisi tanaman belum menghasilkan lebih kurang
312 ha, tanaman menghasilkan 2.172 ha dan tanaman tua rusak seluas 3.195
ha. Potensi lahan untuk pengembangan tanaman karet 1.595 ha, jumlah
petani karet 1.229 KK. Kendala pengembangan karet antara lain :
- Penanaman karet yang tumbuh berasal dari biji asalan tidak bibit unggul
sehingga produktifitas tanaman rendah dibawah potensi normal
- Tanaman karet pertumbuhannya tidak teratur disebabkan dari biji yang
tumbuh dari tanaman yang sudah tua
- Petani tidak mempunyai dana/ modal untuk peremajaan dan
pemeliharaan tanaman perkebunan.
- Kurang tersedianya bibit karet unggul sehingga diperlukan penakar-
penakar bibit perkebunan.
Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten melakukan pemeliharaan kebun entrys
karet dan penanaman seedling sebanyak 100.000 biji/bibit karet
Perkebunan kelapa pada wilayah Kabupaten Bintan data tahun 2011 memiliki
luas lebih kurang 5.125 ha, dengan kondisi tanaman belum menghasilkan
lebih kurang 481 ha, tanaman menghasilkan 2.851 ha dan tanaman tua rusak
seluas 17,93 ha. Produksi kelapa tahun 2011, 6.418,62 ton. Jumlah petani
kelapa 1.913 KK. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten melakukan peremajaan
111 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
kelapa unggul 3000 batang. Tanaman kelapa tahun 2012 seluas lebih kurang
4.825 ha, yang sudah tua dan perlu peremajaan lebih kurang 1.669 ha (34%).
Sebagai sumber bibit kelapa di bintan telah ada blok penghasil tinggi (BPT)
kelapa yang telah ditetapkan oleh surat keputusan kepala dinas pertanian,
kehutanan dan peternakan provinsi kepulauan riau atas rekomendasi dari
balai penelitian kelapa (Balitka) manado, blok penghasil tinggi (BPT) kelapa
seluas 8 ha di Tanjung Kapur kelurahan kawal kecamatan gunung kijang.
Volume Ekspor Produk Perkebunan
Volume ekspor produk perkebunan tahun 2012 mengalami penurunan
dibanding tahu 2011. Ditargetkan 6.290 ton dan terealisasi sebesar 3.221,79
ton atau 51,2%. Tahun 2011, terealisasi sebesar 4.838 ton dari target yang
ditetapkan oleh Pemerintah Bintan sebesar 6.207 ton atau 77,94%.
Potensi lahan pertanian di Kabupaten Bintan seluas 22,667 ha, sedangkan
yang sudah diolah sebanyak 3.729 ha. Dari areal tersebut diperkirakan
produksi buah-buahan sebanyak 6.429,9 ton dari berbagai komoditi
sedangkan produksi sayuran sebanyak 15.406,5 ton. Hasil-hasil tersebut
dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan berbagai daerah
diantaranya lokal sebanyak 20%, kota tanjungpinang 50% dan daerah lain
30%.Untuk buah naga yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bintan sampai saat ini luas kawasan sebanyak 86 ha dengan jumlah batang
93.500 batangyang diusahakan oleh 310 petani. Disamping itu buah naga juga
dikembangkan oleh sektor swasta dan dipasarkan ke Tanjungpinang,
Pekanbaru, Jakarta, Medan, Padang, Surabaya, Malang dan Papua.
Nilai Ekspor Produk Perkebunan
Target awal nilai ekspor produk perkebunan sebesar 13.726 US$, terealisasi
Rp89.012.220.000/12.092.919 US$ atau capaian kinerjanya 1.540%. Tahun
112 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
2011 nilai ekspor produk perkebunan sebesar 26.354 US$ yang terealisasi,
targetnya adalah 13.655 US$ atau 192,99%.
Jumlah Produksi Peternakan
Jumlah produksi peternakan tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding
tahun 2011. Target awal sebanyak 8.485 ton dan terealisasi sebanyak 5.555
ton atau 65,47%. Tahun 2011 jumlah produksi peternakan terealisasi
sebanyak 4.674 ton dari 8.486 ton yang ditargetkan atau 55,08%.%.
Pada tahun 2012, populasi ternak di Kabupaten Bintan tercatat sebagai
berikut :
- Ternak sapi potong sebanyak 1.029 ekor
- Ternak kambing sebanyak 1.129 ekor
- Ternak babi sebanyak 2.902 ekor
- Ternak ayam ras pedaging sebanyak 1.633.750 ekor
- Ternak ayam ras petelur sebanyak 219.850 ekor
- Ternak ayam buras sebanyak 181.151 ekor, dan
- Ternak itik sebanyak 6.498 ekor
Khusus untuk ternak sapi pada bulan juni 2012, Kementerian Pertanian
bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik melaksanakan pendataan sapi
potong, sapi perah dan kerbau (PSPK 2011) yang dilaksanakan diseluruh
wilayah indonesia, termasuk kabupaten bintan. Berdasarkan hasil PSPK
2012, jumlah ternak sapi di kabupaten bintan pada 1 juni 2012 sebanyak
1.029 ekor. Namun demikian, pada hari raya idul adha 1433 H (hari raya
qurban tahun 2012), banyak sapi masyarakat khususnya sapi program
penggemukan yang dijual untuk memenuhi kebutuhan akan hewan qurban
tersebut. Jumlah sapi yang sudah terjual pada hari raya idul adha 1433 H
sebanyak 237 ekor dengan hasil penjualan senilai Rp2.321.500.000,-,
keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp847.130.000,- meningkat 43%
dibanding tahun 2011 sebesar Rp591.770.000,- sedangkan dana perguliran
sejumlah Rp1.458.050.000,- digunakannya untuk membeli sapi kembali untuk
digulirkan kepada masyarakat.
113 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta)
Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2011 menetapkan nilai produksi hasil
peternakan sebesar Rp138.720.000 terealisasi Rp58.863.000 atau 42,43%.
Tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Target sebesar
Rp 139.730.000 dan terealisasi Rp 91.479.000 atau 65,47%. Untuk produksi
ternak, banyaknya ternak yang dipotong pada tahun 2012, daging spi
sebanyak 16.170 kg, daging kambing sebanyak 1.862 kg, daging babi
sebanyak 28.640 kg dan daging potong (broiler) sebanyak 518.300 kg.
Sedangkan untuk produksi telur pada tahun 2012 adalah untuk ayam buras
sebesar 15.977.518 butir, ayam ras petelur sebanyak 55.171.675 butir dan
itik sebanyak 573.124 butir.
Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal
Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal pada
tahun 2012 mengalami peningkatan, telah terealisasi 1.143 ton dari target
yang ditetapkan 4.270 ton atau capaian kinerjanya 26,77%. Tahun 2011,
ditargetkan 4.265 ton dan terealisasi 532,7 ton atau 12,49%. Pengembangan
ternak sapi di Kabupaten Bintan, secara umum dilaksanakan melalui program
bantuan pemerintah, namun demikian ada beberapa masyarakat yang juga
mengusahakan ternak sapi secara swadaya (mandiri).
Populasi sapi sumber bantuan pemerintah dan sumber usaha pribadi masyarakat di kabupaten bintan tahun 2012
No Kecamatan
Sapi bantuan pemerintah Sapi usaha
masyarakat
pribadi (ekor)
Jumlah
(ekor) Sapi penggemukan
(ekor)
Sapi pengembangbiakan
(sapi)
1 Tekuk Bintan 28 89 18 135
2 Bintan Utara 51 4 0 55
3 Teluk Sebong 82 137 8 227
4 Seri Kuala Lobam 4 5 28 37
5 Bintan Timur 124 6 2 132
6 Gunung Kijang 41 59 10 110
7 Mantang 0 0 1 1
114 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
8 Bintan Pesisir 0 0 6 6
9 Toapaya 48 174 56 268
10 Tambelan 0 0 48 48
Jumlah 378 434 217 1.029
Tahun 2012 juga telah dilaksanakan pengadaan ternak ayam potong (broiler)
sebanyak 1.500 ekor , pengadaan ayam buras (ayam kampung) sebanyak 500
ekor.
Untuk memenuhi ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman, sehat,
utuh dan halal, telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan
hewan kurban pada saat hari raya idul adha, baik pada saat hewan sebelum
disembelih maupun pemeriksaan daging setelah hewan disembelih menjelang
puasa ramadhan dan hari raya idul fitri dipasar tradisional. Pemeriksaan dan
pengawasan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian,
Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, Balai Karantina
Pertanian kelas II tanjungpinang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten
Bintan, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kepri.
Selain itu juga telah dilaksanakan pengamanan ternak daerah dan
pengendalian zoonosis yaitu pelayanan aktif (aktif service) kesehatan hewan
kepada masyarakat, pengendalian dan surveillance penyakit zoonosis seperti
flu burung, rabies, brucelosis dan lain sebagainya agar meningkatnya
ketahanan tubuh hewan/ternak sehingga terciptanya kesehatan hewan yang
berimplikasi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan
peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Bintan.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar tahun 2012
mengalami penurunan dibanding tahun 2011, terealisasi 3 ton dari 25 ton
yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau hanya mencapai 12%
capaian kinerjanya. Tahun 2011, terealisasi 3,2 ton dari 25 ton yang
ditargetkan atau 12,8% capaian kinerjanya.
115 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran Strategis 12. Meningkatnya rata-rata pendapatan
petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase ketersediaan pangan masyarakat
100% 100% 100
Jumlah Lokasi Rawan Pangan 15 lokasi 12 lokasi 120
Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT
150 orang 150 orang 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase ketersediaan pangan masyarakat
Persentase ketersediaan pangan masyarakat yang ditargetkan dalam tahun
2012 adalah 100% pada realitasnya sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat
tingkat kebutuhan dan suplai sembilan bahan makanan pokok (sembako) di
semua desa sudah tercukupi.
Untuk ketersediaan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bintan telah
melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan
cara :
- Menggerakan sadar pangan dan Gizi kepada masyarakat
- Pengolahan Produk Pangan
- Peningkatan Desa Mandiri Pangan dan Diversifikasi Pangan
- Melaksanakan sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan
Jumlah Lokasi Rawan Pangan
Dari target indikator jumlah lokasi rawan pangan sebanyak 15 desa rentan
pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah
terealisasi 12 desa rentan pangan atau 120%. Dibanding tahun 2011, jumlah
lokasi rawan pangan mencapai 25 desa rentan pangan.
116 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT
Jumlah petani yang mempunyai kemampuan Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu ( SL PHT) yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah sebanyak
150 orang dan telah terealisasi untuk mendapatkan pelatihan SL PHT sampai
dengan tahun 2012 mencapai 150 orang petani dari 7 BPK yang ada di
Kabupaten Bintan atau sudah mencapai 100%. Dibanding tahun 2011, jumlah
petani yang mempunyai kemampuan Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu ( SL PHT) 0% atau belum memliki kemampuan teknis SL PHT.
Sasaran Strategis 13. Meningkatnya kinerja pemerintah
dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan
berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan
100% 100% 100
Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan
100% 3 kasus 100
Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan
100% 2 kasus 100%
Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan
80% 80% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan
Tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang
diselesaikan telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan Pemerintah
117 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kabupaten Bintan. Tahun 2011, persentase/jumlah kasus hukum antar
pemerintah yang diselesaikan terealisasi 0 dari target yang ditetapkan.
Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan
Target awal persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak
ketiga yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 3 kasus atau 100%
capaian kinerjanya. Tahun 2011 jumlah kasus hukum antar Pemerintah
dengan pihak ketiga yang diselesaikan adalah 2 kasus atau 100%. Tahun 2012
mengalami peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan. Berikut kasus-kasus
hukum yang diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun 2012, yaitu :
- Jumlah kasus yang diselesaikan perkara Tata Usaha nomor Register
Perkara 42 PK/TUN 2011 dengan gugatan Keputusan Bupati Bintan atas
kasus KP Tambang dengan PT Wargi Sentosa dengan putusan gugatan PT
Wargi Sentosa ditolak.
- Kasus gugatan PTUN di PTUN pekanbaru oleh Eva Damayanti Br,
Sitanggang atas SK Bupati Bintan tentang pemecatan dengan register
perkara nomor 41/G/2011/PTUN. Pbr ditingkat kasasi Mahkamah Agung.
Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan
Target awal tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah
dengan masyarakat yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 2 kasus
atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011 jumlah kasus hukum antar
Pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan adalah 2 kasus atau 100%.
Berikut kasus-kasus hukum yang diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun
2012, yaitu :
- Gugatan Perdata Banding dalam perkara nomor 59/Pdt G/2011 PN Tpi
oleh M Riafai alias Thong Liang.
118 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
- Gugatan Perdata dengan Register perkara nomor 70/Pdt-G/2012/PN. TPI
an. Sukarni alias NA Aing sebgaai penggugat di Pengadilan
Tanjungpinang.
Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan
Persentase sengketa lahan yang terselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan
80% oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, terealisasi 80% atau 100% capaian
kinerjanya. Tahun 2011, terealisasi 70% dari target 75% yang ditetapkan.
Permasalahan tanah yang masuk ke Bagian Agraria Setda kabupaten Bintan
tahun 2012 adalah sebanyak 7 kasus, yaitu antara lain :
1. Sengketa tanah antara TNI AL Fasharkan Mentigi Tanjung Uban dengan
masyarakat Tanjung Uban
2. Kasus sengketa tanah antara pihak PT. Buana Megawisatama dengan
masyarakat 10 Desa di kawasan Pariwisata Internasional Lagoi.
3. Sengketa tanah antara kelompok Ismanan Cs dengan masyarakat Desa
Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang
4. Sengketa tanah antara PT. Surya Bangun Pertiwi dengan saudara Burhan
Saleh dkk
5. Tanah terlantar PT. Sunny Mas Prima Agung
6. Sengketa tanah antara LSM Damai dengan PT. Buana Megawisatama
tentang penggarapan tanah oleh masyarakat yang tergabung didalam LSM
Damai diatas tanah PT. Buana Megawisatama di Desa Toapaya Utara
Kecamatan Toapaya.
7. Sengketa tanah antara PT. Bintan Cabana Beach dengan Gunawan Makmur
yang terletak di Desa Malang Rapat Kecamatan Teluk Sebong.
Sasaran Strategis 14. Meningkatnya kompetensi sumber
daya aparatur dari 40% menjadi 80%
119 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Kompetensi sumberdaya aparatur 50% 75% 150
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Kompetensi sumberdaya aparatur
Target awal kompetensi sumberdaya aparatur 50% ditahun 2012, tercapai
75% atau 150%. Tahun 2011 kompetensi sumber daya aparatur hanya
terealisasi 40%. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana
kompetensi kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Kepegawaian
Daerah telah melaksanakan Program Pendidikan Kedinasan yang terbagi
kedalam Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV yng diselenggarakan di Kabupaten Bintan. Seluruh peserta yang
mengikuti kedua kegiatan diklat tersebut telah dinyatakan lulus atau dengan
kata lain peserta diklat telah meningkatkan kompetensi kepemimpinannya
sebagai pejabat struktural eselon III dan IV. Sementara itu, untuk diklat
kepemimpinan tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bintan tidak dapat
mengikutinya, hal ini disebabkan karena keterlambatan informasi dan
keterbatasan kuota peserta diklatpim tingkat II. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa realisasi dari indikator kompetensi sumber daya aparatur untuk tahun
2012 telah mencapai 75%, yang artinya bahwa 75% pejabat struktural di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah menduduki jabatan
struktural telah mengikuti diklat kepimimpinan tingkat II, III dan IV.
Sasaran Strategis 15. Meningkatnya efektifitas pengelolaan
administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi
86,66%
120 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS
100% 94% 94
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS
Dari 100% target efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS,
hanya 94% yang tercapai. Tahun 2011 efektifitas pengambilan Keputusan
kenaikan pangkat PNS telah mencapai 100%. Tidak tercapainya indikator ini
disebabkan adanya berkas usulan pangkat yang setelah dilakukan verifikasi
oleh Kanreg XII BKN dinyatakan kurang memenuhi persyaratan sehingga
tidak dapat dikeluarkan persetujuan kenaikan pangkat dari Kepala Kanreg XII
BKN, selain itu juga terdapat beberapa orang yang dinyatakan tidak lulus
dalam ujian dinas dan penyesuaian ijazah.
efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS, terdiri dari :
1) Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Kepangkatan .
Realisasi dari pengurusan kenaikan pangkat periode april adalah
sebanyak 454 untuk pengusulan pangkat III/d kebawah dan 40
pengusulan untuk IV/a keatas, sedangkan untuk pengurusan kenaikan
pangkat periode oktober adalah sebanyak 389 pengusulan untuk pangkat
III/d kebawah dan 31 pengusulan untuk IV/a keatas. Selain itu juga
terealisasi mutasi jabatan sebanyak 317 orang dengan 12 kali baperjakat.
2) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Untuk ujian penyesuaian ijazah diikuti peserta sebanyak 47 orang (PI
SLTP : 2, PI SLTA : 6, PI D-3 : 0, PI S-1 : 38, PI S-2 : 1) dan ujian dinas
diikuti sebanyak 11 orang (UD TK I : 8, UD TK II : 3).
121 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran Strategis 16. Meningkatnya kinerja aparatur dari
40% menjadi 80%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Kinerja pegawai 50% 50% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Kinerja pegawai
Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kinerja pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dituangkan pada program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan di dukung oleh kegiatan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan. Kegiatan Penyusunan Satndar Kompetensi ini
merupakan kegiatan lanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Bagian
Organisasi Setda Kabupaten Bintan, kegiatan ini belum tuntas semuanya. Sehingga
realisasi dari indikator kinerja pegawai ini telah sesuai dengan target yang
ditentukan yaitu 50%.
Sasaran Strategis 17. Meningkatnya pembinaan
masyarakat di kecamatan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah majelis taklim yang dibina 22 kelompok 198 kelompok 900
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah majelis taklim yang dibina
122 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tahun 2012, jumlah majelis taklim yang dibina adalah 198 kelompok, target
yang ditetapkan sebanyak 22 kelompok. Dibandingkn tahun 2011, meningkat
sebanyak 2 kelompok yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
Banyaknya Majelis Taklim, Jama’ah dan Ustadz Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan
No
Kecamatan
Majelis Taklim
Jama’ah
Ustadz
1
Teluk Bintan
24 910 78
2
Seri Kuala Lobam
12 432 15
3
Bintan Utara
40 1.362 71
4
Teluk Sebong
17 903 67
5
Bintan Timur
36 1.332 173
6
Bintan Pesisir
23 460 13
7 Mantang
10 290
8
8
Gunung Kijang
7 225 20
9
Toapaya
27 534 7
10
Tambelan
2 70 2
2012
2011
198 196
6.518 6.439
454 455
Sasaran Strategis 18. Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan
dari 90% menjadi 100%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Partisipasi masyarakat dalam musrenbang
100% 100 100
123 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Partisipasi masyarakat dalam musrenbang
Partisipasi masyarakat dalam musrembang tahun 2012 mencapai target
100%. Hal ini Ini terbukti dari tingginya tingkat kehadiran para undangan dan
peserta yang hadir dalam pelaksanaan musrembang. Dengan hadirnya
keseluruhan undangan maupun peserta, aspirasi masyarakat yang diwakili
oleh mereka dapat tersampaikan secara langsung. Juga dapat disimpulkan
bahwa, dengan hadirnya para tokoh masyarakat maupun aparat desa dan
lainnya ini membuktikan bahwa mereka menginginkan peningkatan
kemajuan di wilayahnya, baik dibidang ekonomi, pendidikan atau kesehatan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan suatu forum yang
dilaksanakan dalam upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai salah
satu wujud keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu
pelaku pembangunan yang diharapkan tidak hanya mampu menjadi objek
namun diharapkan dapat berperan serta sebagai subjek pelaku pembangunan
Peserta kegiatan ini yang kebanyakan berasal dari kalangan tokoh
masyarakat, perangkat desa ataupun perwakilan dari berbagai bidang antara
lain pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya mengikuti dengan sangat tertib
dan atraktif dalam mengikuti pelaksanaan kegiatannya
Sasaran Strategis 19. Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase Ranperda yang disahkan 100% 118% 118
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
124 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase Ranperda yang disahkan
Target awal adalah sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah yang akan
disahkan pada tahun 2012, realisasi sebanyak 13 Perda yang telah disahkan.
Terealisasinya peraturan daerah yang disahkan melebihi target disebabkan
karena 4 rancangan peraturan daerah tahun 2011 baru disahkan pada akhir
tahun 2011 sehingga penomoran dilakukan pada tahun 2012. Untuk 9
Ranperda lainnya dibahas dan disahkan menjadi Perda di tahun 2012,
diantaranya adalah :
No No & tgl srt msk dri
Bupati
No & tgl Perda No & tgl SK DPRD Nama Perda
1 188.342/HK/469
Tgl.31 mei 2011
01 tahun 2012
03 jan 2012
032/KPTS/DPRD-
BINTAN/2011
20 nop 2011
Pengelolaan Pertambangan dan
Mineral Kabupaten Bintan
2 900/DPPKD/183
27 juni 2011
02 tahun 2012
3 jan 2012
030/KPTS/DPRD-
BINTAN/2011
26 okt 2011
RT RW tahun 2011-2013
3 180/HK/778
03 okt 2011
03 tahun 2012
3 jan 2012
033/KPTS/DPRD-
BINTAN/2011
20 nov 2011
Pembentukan Organisasi dan
tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bintan
4 04 tahun 2012
26 jan 2012
031/KPTS/DPRD-
BINTAN/2011
20 des 2011
APBD Tahun 2012
5 180/HK/778
03 okt 2011
05 tahun 2012
25 mei 2012
017/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
22 mei 2011
Penambahan penyertaan modal
pemerintah kab. Bintan kepada
PT Bank Riau Kepri untuk tahun
2011 s/d 2014
6 188.342/HK/171
28 feb 2012
06 tahun 2012
27 juni 2012
016/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
22 mei 2012
Perubahan atas perda no. 7
tahun 2011 tentang satuan
polisi pamong praja
7 188.342/HK/171
28 feb 2012
07 tahun 2012
27 juni 2012
018/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
05 juni 2012
Pembentukan organisasi dan
tata kerja RSUD kabupaten
bintan
8 900/DPPKD/424
19 juni 2011
08 tahun 2012
25 juli 2012
021/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
24 juli 2012
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun
anggaran 2011
9 188.342/HK/171
28 feb 2012
09 tahun 2012
27 juli 2012
015/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
22 mei 2012
Penyelenggaraan pendidikan
125 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
10 10 tahun 2012
18 okt 2012
025/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
03 okt 2012
Perubahan APBD Kabupaten
Bintan tahun 2012
11 188.342/HK/171
28 feb 2012
11 tahun 2012
27 des 2012
029/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
04 des 2012
APBD tahun 2013
12 188.342/HK/595
12 sept 2012
12 tahun 2012
28 des 2012
029/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
04 des 2012
Penyelenggaraan kebersihan
13 188.342/HK/171
12 sept 2012
13 tahun 2012
28 des 2012
029/KPTS/DPRD-
BINTAN/2012
04 des 2012
Penataan penanggulangan tanah
untuk keperluan tempat
pemakaman
Sasaran Strategis 20. Meningkatnya kesesuaian muatan
perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70%
menjadi 90%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan Kecamatan
60% Belum
tersedia 0
Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW)
70% 86,66% 123,8
Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan
100% 100% 100
Persentase hasil capaian output program kegiatan
100% 100% 100
Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati
Diterima Diterima 100
Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan
100% 100% 100
Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD
90% 91,80% 102
Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis
100% 100% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
126 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan Kecamatan
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan kecamatan
tahun 2011 dan 2012 belum dapat diukur atau 0%.
Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW)
Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target tingkat
kesesuaian pemanfaatan ruang (ketaatan terhadap RTRW) 70%, terealisasi
86,66% atau 123,80%. Tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar 60% dan
terealisasi 83,52% atau 139,2%.
Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan
Indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan
pada tahun 2012, nilai capaian kinerjanya adalah 100%. Target yang
ditetapkan 100% dan terealisasi 100%.
Persentase hasil capaian output program kegiatan
Persentase hasil capaian output program kegiatan tahun 2012, terealisasi
100% dari 100% yang ditargetkan.
Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, menargetkan opini terhadap
laporan masa jabatan bupati diterima, terealisasi diterima atau 100%. Tahun
2011 indikator opini terhadap laporan masa jabatan bupati juga telah
teralisasi diterima atau 100%.
127 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan
Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target tingkat
kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan, terealisasi
100% dari 100% target yang ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 target yang
ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau 100%.
Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2012 ditargetkan 90% dan
terealisasi 91,80% atau 102%. Tahun 2011, teralisasi 90% dari target 90%
atau 100%.
Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis
Tahun 2012 indikator sasaran persentase SKPD yang menyusun rencana
strategis ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%. Tahun 2011, realisasi 10%
dari target 100% atau capaian kinerjanya 10%.
Sasaran Strategis 21. Meningkatnya kesiapsiagaan
pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal
bencana
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah lokasi titik rawan Bencana Daerah bencana
30 lokasi 0 0
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah lokasi titik rawan Bencana Daerah bencana
128 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tahun 2012 jumlah lokasi titik rawan bencana daerah bencana belum dapat
direalisasikan.
Sasaran Strategis 22. Membaiknya opini laporan keuangan
daerah dari WDP menjadi WTP
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WTP WTP 100
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu
70% 70% 100
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah
70% 70% 100
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah
70% 70% 100
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
85% 85% 100
Persentase desa yang memiliki LKPDes baik
75% 66,66% 88,88
Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah
70% 70% 100
Opini Kewajaran Nilai asset daerah WTP WTP 100
Tingkat Kesesuaian Neraca Aset 95% 95% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan per
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
129 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggungjawab
Pemerintah Kabupaten Bintan. Tanggung jawab BPK terletak pernyataan
pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
Menurut pendapat BPK, Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan per tanggal 31
Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
menyajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan per tanggal 31 Desember 2011,
realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 disajikan dalam Laporan
Nomor 5.A/LHP/XVIII.TJP/06/2012 tanggal 1 Juni 2012. Opini BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 mengalami peningkatan
dibanding tahun 2010 yang hanya mendapat opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Untuk diprovinsi Kepulauan Riau, Opini BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 yang mendapat WTP
hanya Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau.
Untuk mendukung tercapainya Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah tahun 2011 menjadi WTP, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan
Pembinaan atas Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah atas SKPD,
Pembinaan Keuangan Desa, Optimalisasi Tim Tuntutan Bendahara dan
Tuntutan Ganti Rugi, Verifikasi dan Pelaporan Pengeluaran PPKD,
Singkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD, Penerapan Aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan lain-lain yang tergabung dalam
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu
Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan indikator
persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu 70%, terealisasi
130 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
70% atau capaian kinerjanya 100%. Tahun 2011, persentase SKPD yang
menyampaikan laporan tepat waktu, terealisasi 97,30% dari 100% yang
ditargetkan atau tercapai kinerjanya 97,30%.
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah
Dari 70% target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan tahun
2012 atas indikator tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah
telah terealisasi 70% atau 100%. Tahun 2011, tingkat kepatuhan SKPD
terhadap sisdur keuangan daerah terealisasi 90% dari 100% target yang telah
ditetapkan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bintan sebagai instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan
daerah berupaya agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bintan mematuhi sistem dan prosedur keuangan
daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Tahun
2012, telah melaksanakan program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan mengadakan Workshop Akuntansi yang pesertanya
terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara
Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Bintan untuk meningkatkan pemahaman
peserta terhadap Sisdur Keuangan Daerah.
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akuntansi keuangan daerah
Target awal Tahun 2012, tingkat Kepatuhan SKPD terhadap Kebijakan
Akuntansi Keuangan Daerah 70% dan terealisasi 70% atau 100%, Tahun
2011, target 100% dan terealisasi 100%. untuk mendukung tercapainya
sasaran ini Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan Program Peningkatan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menyusun Kebijakan
Akuntansi dan Singkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD.
131 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman pertanggungjwaban bendahara
penerimaan dan pengeluaran tahun 2011, ditargetkan 100% dan terealisasi
90%. Pada tahun 2012, terealisasi 85% dari 85% target yang ditetapkan atau
100% capaian kinerjanya.
Persentase desa yang memiliki LKPDes baik
Persentase desa yang memiliki LKPDes baik tahun 2012, terealisasi 66,66%
dari 75% yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah atau 88,88%. Tahun
2011, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 100% Persentase desa yang
memiliki LKPDes baik, terealisasi 90%.
Untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini, Pemerintah Bintan
melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan Desa, Tahun 2012 telah
diselesaikan LKPDes oleh 24 desa atau 66,66%. Kondisi ini terjadi karena
aparat desa terlambat menyampaikan LKPDes secara tepat waktu.
Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah
Tahun 2012 Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah mengalami
peningkatan dibanding tahun 2011. Tahun 2012, ditargetkan 70% dan
terealisasi 70% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011, target 100% dan
terealisasi 60% atau 60% capaian kinerjanya.
untuk mencapai indikator sasaran ini diadakan Sosialisasi Pelaksanaan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah, Verifikasi dan
Pelaporan Inventaris Barang Daerah, Penghapusan Barang Daerah,
Pembinaan Kinerja Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Daerah,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Aset
Daerah, Pengamanan Aset Daerah serta Asuransi Kendaraan Dinas Milik
Pemerintah Kabupaten Bintan
132 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Opini Kewajaran Nilai asset daerah
Kewajaran nilai aset daerah untuk tahun 2012 memperoleh opini WTP atau
100% capaian kinerjanya.
Tingkat Kesesuaian Neraca Aset
Tingkat kesesuaian neraca aset pada tahun 2012, ditargetkan 95% dan
terealisasi 95% atau capaian kinerjanya 100%, Tahun 2011, capaian
kinerjanya hanya mencapai 80%, realisasi 80% dari 100% yang ditargetkan.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai
indikator ini adalah dengan melakukan Verifikasi dan Pelaporan Inventaris
Barang Daerah dengan merekap laporan Semester I dan Semester II
(Tahunan) seluruh SKPD se-Kabupaten Bintan.
Sasaran Strategis 23. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja daerah yang ditandai dengan opini LAKIP daerah dari C menjadi A
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti 100%
89,87
89,87
Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti 100%
86,05
86,05
Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan
B CC 50
Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik
4 SKPD 3 SKPD 75
133 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5)
tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan
kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.
Kedudukan BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu
dimantapkan disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya.
Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada Pemerintah dalam
hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh BPK
agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi,
kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil
pengawasan. Menteri; Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Wakil Gubernur, Wakil
Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut
hasil pengawasan.
Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan,
hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan
ikhtisar pemeriksaan semester. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester.
Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI atas rekomendasi yang
belum selesai ditindaklanjuti tahun sebelumnya serta rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21
Juni 2012 bertempat di Auditorium BPK - RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
134 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Riau, Batam dan untuk Pembahasan semester II tahun 2012 dilaksanakan
tanggal 13 s.d. 14 Desember 2012, dengan hasil sebagai berikut :
Dari ke 11 item temuan tersebut diatas nilai penyerahan aset atau penyetoran
uang ke kas negara/daerah sebesar Rp11.334.874.868,00. Rekomendasi yang
belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 30 buah rekomendasi
dengan nilai sebesar Rp15.151.649.551,00.
Dari jumlah rekomendasi sebanyak 306 yang harus ditindaklanjuti, terealisasi
sebanyak 257 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau 89,87%.
Dibanding realisasi tahun 2011 yaitu 81,64%, terdapat peningkatan jumlah
rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 8.23%.
Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai
indikator sasaran ini adalah Auditan atau SKPD dalam menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI belum dilaksanakan secara tepat
waktu dan masih kurang efektifnya SKPD dalam menagih kepada pihak ke tiga
atas temuan kerugian negara.
No Objek
Pemeriksaan
Temuan
Pemeriksaan
Rekomendasi sesuai Belum
sesuai
Belum di
TL
Tidak
dpt di TL
%
Sesuai
yang di
TL
1 LKPD TA 2006 14 29 29 0 0 0
2 LKPD TA 2007 13 25 25 0 0 0
3 BM 2007 & 2008 11 19 18 1 0 0
4 LKPD TA 2008 15 21 21 0 0 0
5 PAD 2008 & 2009 15 24 19 5 0 0
6 LKPD TA 2009 20 42 39 3 0 0
7 Kinerja
Pendidikan Kab.
Bintan
13 18 10 8 0 0
8 LKPD TA 2010 21 47 46 0 0 1
9 BM TA 2011 14 47 41 6 0 0
10 BPR Bintan 7 11 11 0 0 0
11 LKPD TA 2011 14 23 16 7 0 0
Total 157 306 257 30 0 1 89,87
135 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti
Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh
Menteri. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil
pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah ditindaklanjuti oleh pemerintah
daerah sesuai dengan rekomendasi.
Untuk memenuhi target indikator “jumlah temuan hasil pemeriksaan internal
yang ditindaklanjuti” yang ditetapkan 100%, telah dilakukan pemantauan
hasil pemeriksaan oleh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebagai
SKPD yang bertanggungjawab secara berkelanjutan selama tahun 2012,
dengan cara :
1. Melaksanakan Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat
Daerah Kabupaten Bintan dengan seluruh pimpinan SKPD pada tanggal
17 Desember 2012 yang bertempat di ruang rapat 2 kantor Bupati Bintan
yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bintan.
2. Melakukan pemantauan hasil pemeriksaan langsung ke 10 Kecamatan
dari mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.
Dari hasil pembahasan dan pemantauan tahun pemeriksaan 2006 s.d. 2012
tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :
No Thn
pemeriksaan
Temuan Rekomendasi Selesai Dalam Proses Belum %
1 2006 178 193 190 3 0 98.45
2 2007 240 267 259 8 0 97.00
3 2008 251 287 274 13 0 95.47
4 2009 308 384 360 24 0 93.75
5 2010 356 427 350 77 0 81.97
6 2011 248 297 247 50 0 83.16
7 2012 170 181 72 109 0 39.78
1.751 2.036 1.752 284 0 86.05
Dari jumlah rekomendasi sebanyak 2.036 yang harus ditindaklanjuti,
terealisasi sebanyak 1.752 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau
136 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
86,05%. Dibanding realisasi tahun 2011 yaitu 82,06%, terdapat peningkatan
jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 3.99%.
Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai
indikator sasaran ini adalah Auditan atau SKPD dalam menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksaan belum dilaksanakan secara tepat waktu.
Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan
Sebagaimana diketahui penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah
dilakukan secara bertahap dimulai sejak diterbitkannya Inpres 7 Tahun 1999
yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan diterbitkannya inpres tersebut,
Pemerintah Daerah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung
jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Efektivitas penerapan
SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas, substansi maupun
pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAKIP dapat dilihat dari tingkat
kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan dokumen-dokumen
yang terkait dengan Sistem AKIP seperti dokumen Perencanaan Strategis,
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) serta yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pada tahun 2012, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi implemenasti Sistem AKIP
terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil penilaian yang
direpresentasikan dengan nilai (score) tertentu yang diperoleh berdasarkan
hasil penelitian, reviu, pembuktian, konfirmasi dan wawancara selama proses
evaluasi serta mereviu capaian kinerja instansi. Hasil evaluasi SAKIP
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2011, dengan nomor LHE : LHE-
1414/PW028/1/2012 tanggal 28 Agustus 2012, yang dituangkan dalam
bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Pemerintah Kabupaten
Bintan memperoleh nilai sebesar 56,21 atau memperoleh predikat “CC” atau
Cukup Baik. Di Dibandingkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan
137 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kementerian PAN & RB tahun 2010 memperoleh predikat “C” atau Cukup
dengan nilai 32.
Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik
Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana SKPD telah merubah
orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau
kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.
Sebelum diterapkannya SAKIP, SKPD bekerja berdasarkan perencanaan yang
ukuran keberhasilannya kurang memadai. Banyak SKPD yang mengklaim
keberhasilannya semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran
yang diserap atau banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Mereka merasa berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95%
atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa
mengaitkannya dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan
masyarakat atau stakeholdersnya. Saat ini pola pikir seperti itu harus segera
diubah dan diarahkan agar SKPD mulai merencanakan hasil atau outcome
yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian
serta melaporkannya kinerjanya secara periodik. Sikap akuntabel tersebut
diwujudkan dalam menyusun rencana strategis yang memuat kondisi ideal
yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan tahunan, menetapkan
indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.
Efektivitas penerapan SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas,
substansi maupun pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAKIP dapat
dilihat dari tingkat kepatuhan SKPD dalam menyampaikan dokumen-
dokumen yang terkait dengan Sistem AKIP seperti dokumen Perencanaan
Strategis, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) serta yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama
(IKU).
Sejak mulai diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan selanjutnya
diikuti dengan berbagai peraturan lain, sampai dengan saat ini masih banyak
138 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
instansi pemerintah yang belum secara utuh menerapkan ketentuan-
ketentuan tersebut diatas sebagaimana yang diharapkan. Mulai dari ketepatan
waktu penyampaian dokumen-dokumen yang diwajibkan sampai kepada
kualitas substansi penerapan Sistem AKIP.
Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas SKPD terhadap kinerjanya, setiap
tahun Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten
Bintan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD. Berdasarkan hasil
evaluasi, sebagian besar instansi pemerintah memperoleh hasil penilaian
yang masih belum memuaskan.
Pada tahun 2012, evaluasi implementasi Sistem AKIP dilakukan terhadap 4
SKPD, hasilnya yang akuntabilitas kinerjanya baik baru mencapai 3 instansi
atau 75 % yang dievaluasi. Sedangkan 1 SKPD penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja yang mengarah kepada manajemen kinerja masih dipengaruhi oleh
orientasi kegiatan dengan indikator berlebihan pada indikator kegiatan
menyebabkan kurang berfokus pada keberhasilan organisasi.
Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan melakukan evaluasi atas akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Sasaran Strategis 24. Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah Pendapatan asli daerah 134,25 M 136,139 M 101,57 Jumlah dana perimbangan 337,69 M 630,295 M 186,91
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
27,24 M 96,136 M 355,74
139 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase KetaatanWajib Pajak yang memenuhi kewajiban
53% 53% 100
Jumlah objek pajak dan retribusi daerah
11/28 objek 252 objek 646,15
Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah
100% 102,82% 102,82
Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta)
11,777 juta 19,548 juta 165,98
Jumlah WP PBB 49.934 WP 55,768 WP 111,68
Persentase WP yang membayar PBB 40% 83,91% 209,77
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah Pendapatan asli daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 dengan target 134,25 M dan
dengan realisasi 136,198 M mencapai 101,57%.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012, terdiri dari :
1) Pajak Daerah Rp107.697.659.311
2) Retribusi Daerah Rp6.818.075.635
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp4.666.718.216
4) Lain-lain PAD yang Sah Rp15.958.281.328,-
Dibanding tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2012 mengalami
penurunan sebesar 34 M. Untuk tahun 2011 realisasi sebesar Rp136.232 M
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011, terdiri dari :
1) Pajak Daerah Rp107.697.659.311
2) Retribusi Daerah Rp4.093.814.03
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp5.252.730.71
4) Lain-lain PAD yang Sah Rp19.188.721.55
Jumlah dana perimbangan
Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2011 masih
mengandalkan bagian dana perimbangan yaitu 67,65 persen dari seluruh
penerimaan.
140 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Jumlah Dana Perimbangan Tahun 2012 dengan target 337,69 M dan dengan
realisasi 630,295 M mencapai 186,91 % yang terdiri dari :
1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 381.628.653.906,
2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 232.884.448.000
3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 19.188.772.551.
Dibanding tahun 2011, Dana Perimbangan untuk tahun 2012 mengalami
peningkatan sebesar 136.542 M. Untuk tahun 2011 realisasi sebesar
Rp493.753 M
Realisasi Dana Perimbangan tahun 2011, terdiri dari ;
1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp293.112.660.000
2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp184.730.492.000
3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp15.910.700.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
Pada Tahun 2011, lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah
Kabupaten Bintan mecapai 92.585 M, Dibanding tahun 2011, Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun 2012 dengan target 27,24 M dan
dengan realisasi 96,136 M mencapai 355,74 % yang terdiri dari Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus serta Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban
Tahun 2012, dari 252 Wajib Pajak yang ada, ketaatan wajib pajak yang
memenuhi kewajibannya mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten Bintan
selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar mereka
memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPTPD dan membayar pajak
Jumlah objek pajak dan retribusi daerah
141 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Jumlah Objek Pajak Tahun 2012 sebanyak 252 Wajib Pajak yang terdiri dari
Pajak Hotel 32 WP, Pajak Restoran 163 WP, Pajak Hiburan 13 WP, Pajak
Parkir 1 WP, Pajak Mineral bukan Logam Batuan 20 WP, Pajak Penerangan
Jalan 11 WP dan Pajak Sarang Burung Walet 12 WP, untuk tercapainya
sasaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan Pendataan dan Penggalian Pajak
dan Retribusi Daerah di Kecamatan-kecamatan.
Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah
Berdasarkan Target Pajak Daerah Tahun 2012 sebesar Rp. 105.780.100.284
yang terealisasi sebesar Rp. 108.758.174.413 atau 102,82 %
Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta)
Jumlah SPPT PBB sebanyak 55.768 terealisasi pembayaran sebanyak 22.603
SPPT dengan target Rp. 23.296.652.350,- terealisasi sebesar Rp.
19.548.039.839,- (83,91%) didukung dengan kegiatan Penyampaian SPPT
PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.
96.476.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.923.800,- atau 97,35%.
Jumlah WP PBB
Untuk Jumlah WP PBB Tahun 2012 dengan target 49.934 WP dan terealisasi
55.768 WP atau 111.68%, dengan adanya Monitoring Penyampaian SPPT PBB
dan bekerjasama dengan Petugas Pungut Desa dan Kelurahan se-Kabupaten
Bintan untuk melakukan Pandataan Wajib Pajak PBB yang selama ini belum
terdaftar, untuk tercapainya sasaran ini dilakukan Kegiatan Penyampaian
SPPT PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.
96.476.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.923.800,- atau 97,35%.
Persentase WP yang membayar PBB
142 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Untuk Persentase WP yang membayar PBB dari Target Rp. 23.296.652.350,-
sudah terealisasi pembayaran PBB untuk tahun 2012 sebesar Rp.
19.548.039.839,- atau 83,91%.
Jumlah SPPT PBB yang disampaikan dari 49.934 OP yang ditargetkan belum
terealisasi 100% karena sampai akhir tahun 2012 jumlah SPPT PBB yang
disampaikan baru terealisasi sebanyak 32.195 SPT PBB atau 64,47% dari
Jumlah SPPT PBB 55.768 SPT PBB
Sasaran Strategis 25. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati
0 0 0
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur
0 0 0
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI
Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati
143 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur
Pada tahun 2012, ke enam indiktor tersebut diatas belum dilaksanakan.
Sasaran Strategis 26. Menurunnya indeks kriminalitas dari
112 menjadi 105
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Angka kriminalitas yang tertangani 6,50 0 0
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
14 0 0
Rasio Linmas per 10.000 penduduk 66 0 0 Rasio Poskamling per desa/Kelurahan 1,1 0 0 Persentase Poskamling yang aktif 40% 0 0
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Angka kriminalitas yang tertangani
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Rasio Linmas per 10.000 penduduk
Rasio Poskamling per desa/Kelurahan
Persentase Poskamling yang aktif
Tahun 2012, ke lima indikator sasaran diatas tidak dapat diukur realisasinya.
Sasaran Strategis 27. Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat
144 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
11200 orang 6.250 55,80
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
12.750judul 3.902 judul
30,60
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bintan ditargetkan
11.200 orang, namun terealisasi hanya 6.250 orang atau 55,80%. Tahun 2012,
mengalami peningkatan jumlah pengunjung dibanding tahun 2011, yaitu
terealisasi 2.512 orang dari 8.500 orang pengunjung yang ditargetkan atau
29,55% capaian kinerjanya. Salah satu penyebab tidak tercapainya indikator
sasaran ini adalah letak atau lokasi gedung perpustakaan yang ada saat ini
tidak strategis.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Pada tahun 2011 koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah belum
terdata oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip, Tahun 2012, ditargetkan koleksi
buku sebanyak 12.750 judul buku dan terealisasi 3.902 judul buku atau
30,6%. Tidak tercapainya target indikator ini adalah pengadaan buku tidak
dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.
Sasaran Strategis 28. Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
145 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Indikator kinerja Target Realisasi %
Angka Usia Harapan Hidup 70,20 tahun 70,13
Persentase balita gizi buruk < 1% 62 balita 0,53 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228 per 100.000
kelahiran hidup
10 org 326,8
Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan
94,00% 3.076
org 97,59
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
34 per 1000 kelahiran hidup
34 bayi 11,11
Persentase balita gizi kurang < 5%
278 balita
2,37
Persentase anak balita yang pendek (stunting)
<34% 149
balita 1,26
Angka kematian balita 6 38 balita
AKABA
12,42
Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100% 12
desa/kel 100
Persentase desa yang mencapai UCI
100% 50 desa 98,04
Prevalensi malaria dan angka kematiannya <50% dan 0
kasus
129 kasus dan 0 kasus
0,08 dan 0 kasus
Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk
2,3 213
penduduk
2,5
Prevalensi HIV/AIDS <55,00% 68 kasus 0,04
Persentase rumah sehat 65%
22.004 rumah
73,21
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
70% 20.810 rumah
74,66
Persentase tempat-tempat umum sehat 79% 352 TTU 74,58
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
91,50% 27.637 rumah
85.15
Rasio Posyandu per 1000 balita 11,00 146 0,88 Posyandu aktif 72,00% 146 100
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk
65,36 42 26,45
Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk
1,41 2 1,26
146 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio dokter per 100.000 penduduk 66 92 57,93
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
7,5 15 9,45
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 15 30 18,89
Rasio Perawat per 100.000 penduduk 111 250
157,43
Rasio Bidan per 100.000 penduduk 97 143 96,05 Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
70% 51
desa/kel 100
Persentase SD/MI yang Melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan
90% 95
SD/MI 96,94
Persentase Desa Siaga Aktif 45%
51 desa/kel
100
Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan
80% 13
sarana 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar
95% 12
puskesmas
100
Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)
2 unit 1 unit 50
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Angka Usia Harapan Hidup
Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bintan dewasa ini masih belum
begitu menggembirakan, walaupun terdapat peningkatan yang cukup
signifikan, tetapi belum mampu mencerminkan bahwa kualitas kesehatan
masyarakat Kabupaten Bintan dapat dikatakan cukup baik. Menurut data BPS
Kabupaten Bintan capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan
sejak tahun 2005 baru mencapai sebesar 69,33 terus meningkat hingga 69,76
tahun 2011 dan di tahun 2012 Angka Harapan Hidup telah menembus angka
70,13. Dari data ini tampaknya Pemerintah telah berupaya secara
komprehensif melalui koordinasi lintas sektoral agar perbaikan derajat
kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya AHH dan terus
menurunnya angka kematian bayi secara baik dapat terwujud di masa
mendatang.
147 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten
Bintan Tahun 2010-2012
No
Tahun
Angka Harapan Hidup
Indeks Kesehatan
1. 2010 69,71 74,50
2. 2011 69,76 74,58
3. 2012 70,13*
Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2012
Peningkatan AHH penduduk selama kurun waktu 2005-2012, sebenarnya
sudah cukup mampu memberikan kontribusi pencapaian angka IPM secara
signifikan.
Persentase balita gizi buruk
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 telah menetapkan indikator
“persentase balita gizi buruk” dibawah 1% dan realisasi tercapai dibawah 1%
yaitu 0,53%. Tahun 2011, persentase balita gizi buruk terealisasi 0,20% dari
<1% yang ditargetkan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah dengan melaksanakan
Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga dengan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kekurangan Gizi,
kematian ibu serta bayi. Semua kecamatan dan desa telah dilakukan
pemantauan status gizi balita, pemberian vitamin A serta pemberian makanan
tambahan pada balita kurang gizi dan ibu hamil kurang energikronis,
pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu nifas/bersalin. Melakukan
penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, berupa surveilans gizi di
10 puskesmas dan 51 desa/kel di Kabupaten Bintan informasi yang diperoleh
antara lain; jumlah balita gizi buruk selama tahun 2012 sebanyak 53 kasus
(0,45%), cakupan ASI eksklusif (46,22%), konsumsi garam beryodium
148 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
masyarakat (97,97%), balita mendapatkan vitamin A (90,24%), bumil dapat
tablet besi (98,7%) dan balita ditimbang (70,98%). Kemudian melaksanakan
penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, dan KVA serta kekurangan gizi
mikro lainnya, berupa bantuan makanan tambahan bagi balita gizi buruk serta
multivitamin untuk memulihkan penderita gizi buruk di Kabupaten Bintan
tahun 2012, dan pemberian reward dengan melakukan lomba balita tingkat
Kabupaten Bintan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap
peningkatan kesehatan balita.
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target awal
angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup adalah 228 per
100.000 kelahiran hidup, realisasi 10 orang atau tercapai 326,8%. Sedangkan
Dibanding tahun 2011, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup mencapai 119 orang dari <100 orang yang ditargetkan.
Upaya untuk mencapai target angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup telah dilakukan dengan peningkatan kesehatan ibu,
pelayanan kesehatan ibu diberikan bagi ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin dan
menyusui selama tahun 2012. Kunjungan ibu hamil pertama kali (K1)
sebanyak 3.347 orang (101,4%), pelayanan ibu hamil sebanyak 4 kali (K4)
sebanyak 3.259 orang (98,7%), pelayanan dan pendampingan persalinan oleh
tenaga kesehatan sesuai stadar 3.085 orag (97,9%), pelayanan ibu nifas
lengkap (KF3) sebanyak 2.935 orang (93,1%), deteksi dini resiko tinggi
pelayanan dan atau rujukan ibu hamil resiko tinggi komplikasi sebanyak 354
orang (10,7%), cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 512 orag
(77,5%), KB aktif 17.891 orang (793%), PMT ibu hamil keluarga miskin 600
orang, pemeriksaan golongan darah setiap ibu hamil terutama keluarga
miskin beserta calon pendonor dan pemeriksaan hamoglobin (Hb) darah pada
setiap ibu hamil minimal 2 kali selama kehamilan.
149 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target awal untuk indikator
persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 94,00% dan
terealisasi sebanyak 3.076 orang atau 97,59% . Tahun 2011 indikator ini
terealisasi 95,50% dari target 93,50% yang ditetapkan. Upaya Pemerintah
Kabupaten Bintan, diantaranya melakukan Kemitraan bidan dan dukun serta
adanya MoU tentang peran dari bidan dan dukun harus diperjelaskan serta
memberi insentif pada dukun bayi yang merujuk pasien ke tenaga kesehatan
berupa penggantian uang transport, Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K) diaktifkan kembali sampai ke tingkat desa,
melengkapi alat kesehatan bidan di desa seperti reagen golongan darah serta
pemeriksaan HB pada ibu hamil, Peningkatan pengetahuan dan skill bidan
melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung, melakukan kunjungan rumah
“dor to dor” oleh bidan di desa sehingga semua ibu hamil terdeteksi dan
ditangani oleh tenaga kesehatan yang professional dan melakukan kunjungan
rumah “dor to dor” oleh bidan di desa sehingga semua ibu hamil terdeteksi
dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional.
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target awal untuk indikator angka
kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah 34 per 1000 kelahiran bayi,
terealisasi 34 bayi dengan nilai capaian kinerja 11,11%. Tahun 2011 angka
kematian bayi mencapai 16.60% dari target 7% atau -37.14%. Adanya
peningkatan kematian bayi (AKB) dikarenakan SDM yang ada masih minim
pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan
kebidanan, juga tidak semua bidan desa mempunyai peralatan lengkap untuk
kasus emergency bayi seperti Amubag sementara kasus yang mendukung
semakin meningkat dan belum semua ibu hamil yang memeriksakan
kehamilannya sesuai standar pelayanan kebidanan. Tindak lanjut kedepan
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah melaksanakan Program
150 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) diaktifkan
kembali sampai ke tingkat desa, Peningkatan pengetahuan dan skill bidan
melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung dan Pengadaan alat-alat yang
mendukung dalam penurunan angka kematian bayi.
Persentase balita gizi kurang
Tahun 2011, persentase balita gizi kurang telah tercapai yaitu dibawah <5%,
dengan realisasi 1,96%, capaian kinerja 161,60 %. Pada tahun 2012, target
yang ditetapkan <5%, terealisasi 278 balita atau 2,37%. Tercapainya indikator
kinerja ini merupakan usaha dari Pemerintah Kabupaten Bintan melalui
peningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka
kekurangan Gizi, kematian ibu serta bayi. Semua kecamatan dan desa telah
dilakukan pemantauan status gizi balita, pemberian vitamin A serta
pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi. Selain itu, Dinas
Kesehatan sebagai penanggungjawab bidang kesehatan telah melakukan
kegiatan, diantaranya :
- Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi berupa surveilans gizi
di 10 puskesmas dan 51 desa/kel di Kabupaten Bintan informasi yang
diperoleh antara lain; jumlah balita gizi buruk selama tahun 2012
sebanyak 53 kasus (0,45%), cakupan ASI eksklusif (46,22%), konsumsi
garam beryodium masyarakat (97,97%), balita mendapatkan vitamin A
(90,24%), bumil dapat tablet besi (98,7%) dan balita ditimbang
(70,98%).
- Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A,
kekurangan Zat Gizi Mikro penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY,
dan KVA serta kekurangan gizi mikro lainnya, berupa bantuan makanan
tambahan bagi balita gizi buruk serta multivitamin untuk memulihkan
penderita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2012, dan pemberian
reward dengan melakukan lomba balita tingkat Kabupaten Bintan untuk
meningkatkan peran serta masyarakat terhadap peningkatan kesehatan
151 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
balita serta review bimtek dan monev program gizi tingkat Kabupaten
Bintan Tahun 2012.
- Revitalisasi operasional posyandu dan pengembangan TOGA/UPGK,
berupa pemberian honor bagi 1.314 kader posyandu di 146 posyandu
(masing-masing posyandu 9 kader) yang ada di 12 puskesmas Kabupaten
Bintan tahun 2012. Disamping pemberian honor kader juga dilakukan
workshop kader sebanyak 401 kader masing-masing posyandu 2 orang
beserta bidan desa.
- Peningkatan kesehatan anak (bayi)
Angka kematian balita
Tahun 2011, angka kematian balita ditargetkan sebanyak 7 balita dan
terealisasi 3 balita atau tercapai 157,14%. Tahun 2012 angka kematian balita
mengalami peningkatan, yaitu Target awal tahun 2012, angka kematian balita
adalah 6 balita, terealisasi 38 balita. Permasalahan adalah Adanya
peningkatan kematian bayi (AKB) dikarenakan SDM yang ada masih minim
pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan
kebidanan, juga tidak semua bidan desa mempunyai peralatan lengkap untuk
kasus emergency bayi seperti Amubag sementara kasus yang mendukung
semakin meningkat. Upaya tindaklanjutnya adalah dengan peningkatan
pengetahuan dan skill bidan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung
Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Target yang telah ditetapkan 100% untuk indikator Persentase desa/kel yang
terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, telah dilaksanakan
100% atas 12 desa/kelurahan yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bintan. Dalam programnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan sebagai instansi
yang bertanggungjawab telah melakukan kegiatan peningkatan surveilans
epidemiologi dan penanggulangan KLB, jenis kegiatan yang dilakukan antara
152 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
lain; surveilans AFP terintegrasi dengan PD3I, surveilans aktif Rumah Sakit
(SARS), Sistem Kewaspadaan Dini (SKD-KLB) serta surveilans haji.
Secara program target AFP adalah 2 kasus per 100.000 anak dibawah 15
tahun sehingga target tahun 2012 di Kabupaten adalah 1 kasus, target ini
telah tercapai karena elah ditemukan 1 kasus AFP di wilayah puskesmas
Kijang berusia 6,1 tahun dengan spesimen adekuat, sedangkan untuk kasus
campak telah ditemukan kasus campak klinis sejumlah 60 kasus yang terdiri
dari 12 kasus dengan hasil laboraturium, 3 kasus rubella, 1 kasus negatif dan
8 kasus pending.
Pelaksanaan SARS dilaksanakan oleh tenaga surveilans puskesmas Teluk
Sasah, dengan temuan kasus DHF 186 kasus, diare 22 kasus, pneumonia 2
kasus, malaria 3 kasus, TB paru 6 kasus, HIV 6 kasus dan Thypoid 52 kasus.
Selama tahun 2012 terjadi 4 kali Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit, yaitu:
a. KLB Hand Foot and Mouth Desease (HFMD) di wilayah kerja puskesmas
Sri Bintan mulai tanggal 5 Maret 2012, lama periode KLB dari minggu 9
sampai minggu 18 (Maret - Mei 2012) dengan jumlah kasus 41 kasus.
b. KLB DBD di wilayah kerja puskesmas Teluk Sasah tanggal 1 April 2012 di
kawasan industri Lobam periode KLB dari minggu 13 sampai dengan
minggu 22 (Maret - April 2012) dengan jumlah kasus 29 kasus.
c. KLB DBD di wilayah kerja puskesmas Tambelan desa Kukup, Kampung
Hilir dan Kampung Melayu mulai tanggal 9 April 2012 periode KLB
minggu 15 sampai dengan minggu 20 (April - Mei 2012) dengan jumlah
kasus 19 kasus dan kematian 1 kasus.
d. KLB DBD di wilayah kerja puskesmas Tanjung Uban mulai tanggal 4 Mei
2012 dengan periode minggu 18 sampai dengan minggu 27 (Mei - Juli
2012) dengan jumlah kasus 48 kasus dan 2 kasus kematian.
Surveilans haji tahun 2012 dilakukan pada jamaah haji Kabupaten Bintan
sebanyak 62 orang terdiri dari 30 jamaah laki-laki dan 32 jamaah perempuan,
lokasi pemeriksaan haji dilaksanakan di puskesmas Kijang sebanyak 44 orang
dan puskesmas Tanjung Uban sebanyak 18 orang dengan hasil pemeriksaan
jamaah haji sehat 19 orang, resiko tinggi 43 orang (Lansia 20 orang, DM 5
153 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
orang, hipertensi 17 orang, cardiomegali 4 orang, jantung 6 orang,
hiperkolesterol 5 orang, gastritis 2 orang, asma 1 orang dan artritis 2 orang).
Persentase desa yang mencapai UCI
Untuk mencapai target indikator persentase desa yang mencapai UCI yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 100% pada
tahun 2012, hanya terealisasi 50 desa atau 98,04%. Dalam mencapai target
yang telah ditentukan, maka Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan
peningkatan imunisasi, kegiatan imunisasi dasar lengkap merupakan
pemberian vaksin kepada bayi umur <1 tahun meliputi BCG, polio, DPT+HB
dan Campak, dengan tujuan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi (PD3I). Sebagai indikator keberhasilan program
imunisasi ditingkat desa/kelurahan adalah bilamana imunisasi dasar lengkap
telah mencapai 80% dari jumlah bayi yang ada atau disebut dengan Universal
Child Imunization (UCI).
Hasil cakupan UCI Tahun 2012 sebesar 98% terdapat 1 desa dari 51
desa/kelurahan yang tidak mencapa UCI yaitu desa Mantang Besar
Kecamatan Mantang hal ini disebabkan karena semua antigen dibawah 85%.
Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
adalah :
1) Rantai dingin penyimpanan vaksin di setiap puskesmas (cold chain) harus
mendapat perhatian khusus karena belum semua puskesmas yang
memiliki cold chain seperti Puskesmas Berakit dan Puskesmas Sri Bintan,
dan belum semua puskesmas memiliki sarana listrik yang memadai
seperti Puskesmas Mantang dan Puskesmas Kelong.
2) Terbatasnya vaksin carier untuk mobilisasi vaksin ke setiap posyandu
atau desa.
3) Masih ditemukannya kasus penyakit PD3I (penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi) yaitu penyakit campak. Munculnya Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi (KIPI)
154 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah :
1) Penemuan kasus AFP dan penyakit PD3I dengan memperkuat Sistem
Surveilans Rumah Sakit dengan menemukan kasus ke Rumah Sakit
(Hospital Based Surveillance) dan Sistem Surveilans Masyarakat dengan
menemukan kasus di masyarakat (Community Based Surveillance).
2) Pertemuan review pada setiap program dalam rangka penyegaran
program dan validasi data. Serta bimbingan teknis dalam rangka
meningkatkan pengetahuan pengelola program di puskesmas.
Prevalensi malaria dan angka kematiannya
Prevelensi malaria dan angka kematiannya tahun 2011, terealisasi 0,33/0 dari
target 55/0 atau 1899,40% capaian kinerjanya. Tahun 2012 ditargetkan
<50% atau 0 kasus, terealisasi 129 kasus dan 0 kasus atau 0,08%.
Penyakit malaria masih merupakan penyakit endemis di Kabupaten Bintan,
hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Bintan sebagian besar terdiri
dari rawa-rawa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik industri,
pertambangan, perkantoran dan perumahan yang sedang giat-giat
dikembangkan mengakibatkan banyaknya bekas-bekas galian yang menjadi
tempat penampungan air hujan dan menjadi sarang perkembangbiakan
nyamuk anopheles yang merupakan vektor penyebaran malaria.
Pelaksanaan pelayanan dan pencegahan penyakit malaria di Kabupaten
Bintan tahun 2012 telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis, sebagai berikut: penyemprotan rumah, larvaciding, telah
terealisasi 100%. Penemuan penderita klinis malaria telah dilaksanakan oleh
Juru Malaria Desa (JMD) di 20 desa selama 10 bulan serta penemuan
tersangka penderita malaria dilaksanakan melalui kegiatan MFS (Mass Fever
Survey) di 21 desa/kel.
Penemuan dan pengobatan kasus malaria positif terlaksana dengan baik, bila
dibandingkan 3 tahun terakhir penurunan kasus malaria sangat signifikan
yaitu tahun 2010 kasus malaria positif 1.073 kasus dengan API 8,2 per mil,
155 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
tahun 2011 malaria positif 499 kasus dengan API 3,8 per mil dan tahun 2012
kasus malaria positif 126 kasus dengan API 0,9%. Capaian ini berada di bawah
target nasional yaitu kurang dari 1 per mil sehingga tahun 2012 Kabupaten
Bintan berada di bawah endemisitas malaria secara nasional.
Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk
Untuk mencapai 3 indikator sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan
melalui Dinas Kesehatan telah melakukan Kegiatan Pelayanan dan
pencegahan penyakit menular Tuberculosis (TB paru) tahun 2012
dilaksanakan di 10 Kecamatan dan 12 puskesmas di Kabupaten Bintan
dengan pencapaian, sebagai berikut:
a. Case Detection Rate (CDR)
Pencapaian target indikator CDR pada tahun 2012 (57,8%) menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2011 (71,4%) hal ini disebabkan karena
selama 5 tahun CDR Kabupaten Bintan sudah di atas 70% sehingga
sebagian besar kasus TB paru dengan BTA positif sudah ditemukan dan
diobati hinga sembuh. Temuan kasus baru (CDR) tahun 2012 per
puskesmas tertinggi di puskesmas Teluk Bintan (76,4%) dan kijang
(76,2%) sedangkan temuan terendah di puskesmas Sri Bintan tidak ada
temuan kasus TB paru.
b. Conversi Rate
Pencapaian conversi rate tahun 2012 yaitu 89%, angka telah melebihi
standar minimal nasional 80%, dimana setelah diberikan obat 2 bulan
pertama pasien yang tadinya BTA positif menjadi BTA negatif, dengan
conversi rate tertinggi di puskesmas Kijang, Tanjung Uban, Berakit, Teluk
Sasah, Mantang, Toapaya, Tambelan masing-masing 100% dan terendah
di puskesmas Sri Bintan 0%.
c. Cure Rate (kesembuhan)
Capaian angka kesembuhan TB paru dengan BTA positif tahun 2012
sebesar 89,7% telah melebihi standar minimal nasional 80% dengan
156 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
angka kesembuhan tertinggi di puskesmas Teluk Sasah dan Teluk Bintan
masing-masing 100% dan terendah puskesmas Mantang, Kelong, dan Sri
Bintan masing-masing 25%.
d. Error Rate (Angka kesalahan laboratorium)
Error rate merupakan indikator untuk menilai mutu atau kualitas slide
TB paru di laboratorium puskesmas dengan target tidak lebih dari 5%.
Pada tahun 2012 terdapat beberapa unit pelayanan kesehatan yang error
rate diatas 5% antara lain: puskesmas Kijang 17,4%, Teluk Bintan 5,6%,
dan RSUD Tanjung Uban 7,3%.
Selama tahun 2012, terdapat 2 orang penderita TB paru yang meninggal dan
pasien dengan TB HIV sebanyak 12 orang.
Dari ke 3 indikator sasaran ini, 1 indikator sasaran mencapai 100% yaitu
persentase kasus TB paru (BTS positif) yang ditangani, namun 2 indikator tidak
mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
yaitu indikator Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru dengan
capaian 123 kasus ataun 57,8% dan indikator Prevalensi tuberkulosis dan angka
kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan
OAT / 100.000 penduduk dengan capaian 213 penduduk atau 2,5%. Hal ini
disebabkan oleh :
1) Pencapaian target indicator CDR masih di bawah target minimal nasional
(70%) yaitu 57,8%. Hal ini disebabkan trend temuan kasus BTA Positif
selama 5 tahun berturut-turut di Kabupaten Bintan sudah diatas 70%,
dan sebagian besar pasien TB BTA positif sudah ditemukan dan di obati
pada tahun sebelumnya sehingga temuan kasus (CDR) pada tahun 2012
menjadi menurun
2) Penjaringan suspek di beberapa UPK masih rendah
3) Ada 3 (tiga) Unit Pelayanan Kesehatan/UPK (Puskesmas Berakit, Sri
Bintan, Tambelan) yang belum mempunyai analis.
4) Angka Error Rate di beberapa UPK (PKM Kijang, Teluk Bintan, RSUD Tg.
Uban) masih diatas > 5%
157 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan Penemuan Kasus TB melalui :
a. Melakukan penjaringan suspeck luar gedung dalam rangka penemuan
kasus TB dengan menggunakan dana BOK dan kegiatan DTPK
b. Pengembangan Kemitraan dan jejaring internal maupun jejaring
eksternal, khususnya ke Lapas dan Rumah Sakit Bintan melalui
penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman tentang penerapan
strategi DOTS di UPK tersebut
c. Melakukan kerjasama (MoU) serta mengembangkan kemitraan
melalui Advokasi Komunikasi Mobilisasi Sosial (AKMS) dengan
dokter praktek swasta, Perusahaan BIE Lobam dalam rangka
penjaringan dan penemuan kasus TB
d. Melakukan Pemutaran Film TB di desa pada saat kegiatan dacil dan
DTPK
e. Sosialisasi TB di tempat kerja
2) Memagangkan petugas TB Tambelan ke PKM Toapaya untuk fiksasi
sampai pembacaan BTA
3) Melakukan survey kontak serumah pasien TB dan pelacakan kasus bagi
pasien TB mangkir
4) Melakukan pelatihan pengelola program TB dan Petugas laboratorium TB
5) Melaksanakan program PPI TB ( Pencegahan dan Pengendalian Inspeksi
TB ) di semua UPK
6) Mengusulkan Pengadaan Insenerator
7) Pengembangan Kolaborasi TB-HIV pada 5 UPK
Prevalensi HIV/AIDS
Tahun 2011, target awal prevelensi HIV/AIDS adalah <0,5, realisasi sebesar
0,03 atau capaian kinerja 194%. Tahun 2012, dari 68 kasus atau 0.04% telah
terealisasi dari <55.00% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
158 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase rumah sehat
Persentase rumah sehat yang ada di Kabupaten Bintan ditargetkan 65%, telah
terealisasi sebanyak 22.004 rumah atau 73,21%. Sedangkan pada tahun 2011,
persentase rumah sehat yang telah ditetapkan sebesar 60%, terealisasi
sebesar 68,83% atau capaian kinerja sebesar 114,72%. Upaya Pemerintah
Daerah untuk mengajak masyarakat sadar hidup sehat dengan melakukan
pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, dengan cara :
1) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan melalui media
elektronik/pemutaran film kesehatan di 12 wilayah kerja puskesmas,
dengan berbagai macam judul film seperti warung sehat dengan tema
waspada demam berdarah, malaria, bahaya rokk, PHBS, kesehatan ibu
dan anak, dll
2) Memberikan informasi kesehatan melalui leafleat sebanyak 1.000 lembar,
dengan tema bahaya rokok, cegah DBD melalui 3 M, dan waspada malaria,
yang telah disebarkan keseluruh wilayah kerja puskesmas.
Penyebarluasan informasi melalui radio baik iklan radio spot maupun dialog
interaktif seperti dokter bintan menyapa, radio spot diputar 1 kali sehari
selam setahun sebanyak 120 kali dengan tema cuci tangan pakai air mengalir
dan menggunakan sabun dan ayoo ke posyandu serta dialog interaktif yang
dilaksanakan 5 kali dalam setahun dengan tema pemakaian obat rasional,
cegah DBD dengan 3 M, pengentasan kemiskinan, bahaya rokok dan
kesehatan lingkungan.
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
Indikator persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat pada tahun
2012, ditetapkan target sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 20.810 rumah
yang menggunakan jamban sehat atau 74,66%. Tahun 2011 target 65%,
terealisasi 82,58% atau 127,06%.
159 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase tempat-tempat umum sehat
Persentase tempat-tempat umum sehat telah terealisasi pada tahun 2011
adalah sebesar 58,94% dari 77% target yang ditetapkan atau 76,55%. Untuk
tahun 2012, dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan
sebesar 79% hanya terealisasi sebesar 352 TTU atau 74,58%. Hal ini
disebabkan :
1) Masih adanya container yang mengandung jentik
2) Masih kurang peduli warga akan kebersihan lingkungannya
3) Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan terutama sampah
yang dapat menampung air
Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan, berupaya untuk
menindaklanjuti permasalahan diatas, dengan cara :
1) Meningkatkan kepedulian warga akan kebersihan lingkungannya
2) Memberi penyuluhan tentang akibat dari membuang sampah
sembarangan
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Dalam mewujudkan kegiatan pada program Penyehatan Lingkungan ini
dibutuhkan partisipasi setiap individu, masyarakat, pemerintah dan dunia
usaha. Melalui peran serta stakeholder diatas diharapkan mampu untuk
meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan serta memanfaatkan dan
mengembangkan sarana sanitasi dasar. Dalam mendukung sosialisasi
kebijakan lingkungan sehat di tingkat desa/kelurahan telah terlaksana gotong
royong sebanyak 20 kali, tersedia sarana jamban keluarga dan sumur gali
sebanyak 5 unit dan telah dilakukan pembinaan tempat-tempat
umum/tempat pengelolaan makanan sebanyak 20 TPM/TTU. Dari 2
indikator diatas, realisasi pencapaian indikator persentase tempat-tempat
umum sehat ini hanya mencapai 74,58% dari 79% target yang telah
ditetapkan, sedangkan indikator Persentase Rumah Tangga (RT)
160 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
yang menggunakan air bersih hanya mencapai 85,15% dari 91,50% target yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan . Kondisi ini terjadi karena :
1) Kurangnya kegiatan gotong royong warga dalam membersihkan
lingkungannya
2) Kurang peduli warga untuk membersihkan tampat – tempat
penampungan air.
Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan, berupaya untuk
menindaklanjuti permasalahan diatas, dengan cara :
1) Memberi masukan tentang pentingnya peduli terhadap kebersihan
lingkungan
2) Memberi masukan tentang gunanya membersihkan tempat – tempat
penampungan air
Rasio Posyandu per 1000 balita
Target awal rasio posyandu per 1000 balita tahun 2011 adalah 10.42,
terealisasi 8.11 atau 77,83%. Tahun 2012, realisasi 146 dari 11,00 target yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
Posyandu aktif
Tahun 2012 posyandu aktif sebanyak 146, target awal 72% atau 100%
capaian kinerjanya, sedangkan tahun 2011, ditargetkan 71% telah terealisasi
100 posyandu aktif.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk tahun 2011
ditargetkan 65,36 dan terealisasi sebesar 26,75 atau 40,93%. Tahun 2012
target 65,36 dan terealisasi 42 atau 26,45%.
Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk
161 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk tahun 2011, ditetapakn target
sebesar 0.70 dan terealisasi sebesar 0,67 atau 95,71%. Tahun 2012 terealisasi
2 rumah sakit dari target 1,41 yang ditetapkan.
Rasio dokter per 100.000 penduduk
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk
Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk
Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna
dan berdaya guna yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
sampai dengan akhir tahun 2015 adalah dengan prioritas pada kelompok
sasarannya yaitu masyarakat/keluarga miskin, kelompok rentan (bayi, balita,
ibu hamil, usila), keluarga (Pasangan Usia Subur/PUS) dan masyarakat di
daerah terpencil, dengan sasaran programnya sebagai berikut :
a) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
b) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian obat dan makanan
c) Meningkatnya kualitas lingkungan bersih dan pengendalian penyakit
menular
d) Tersedianya kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan bagi masyarakat
e) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, komposisi
sesuai kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta
dimanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Rasio
kebutuhan tenaga kesehatan Kabupaten Bintan adalah :
Rasio Dokter Spesialis dengan Penduduk = 1 : 20.000
Rasio Dokter dengan Penduduk = 1 : 2.000
Rasio Dokter Gigi dengan Penduduk = 1 : 8.300
Rasio Perawat dengan Penduduk = 1 : 1.000
Rasio Bidan dengan Penduduk = 1 : 1.000
Puskesmas yang memiliki tenaga Dokter = 100 %.
162 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk peningkatan jumlah dan
jenis, serta mutu dan profesionalisme sumber daya tenaga kesehatan,
pelaksanaannya yaitu dengan pengembangan dan penambahan tenaga medis,
paramedis perawatan dan non perawatan serta tenaga kesehatan masyarakat
pada selesksi penerimaan CPNS baru, serta dengan mengikut sertakan dan
memberikan kesempatan kepada SDM tenaga kesehatan untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan baik berupa tugas belajar, pelatihan tehnis
fungsional, pelatihan peningkatan kemampuan manajerial dan lain
sebagainya. Diharapkan dengan jumlah dan jenis tenaga yang mencukupi,
ditambah dengan mutu SDM yang baik serta sikap profesionalisme, akan
meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat.
Dari 5 indikator diatas, 2 indikator yang masih belum tercapai yaitu :
- Indikator Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
- Indikator Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk
Kondisi diatas terjadi karena :
1) Kurangnya minat dokter spesialis untuk bekerja di daerah kepulauan.
2) Belum adanya penerimaan PNS atau PTT Daerah khususnya bagi dokter
gigi dan perawat
Untuk menindaklanjuti kondisi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bintan
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, merekomendasikan kepada
Bupati Bintan agar :
1) Meningkatkan insentif (tunjangan kelangkaan profesi bagi dokter
spesialis).
2) Mengupayakan penerimaan tenaga honorer khususnya di RSUD
Kabupaten Bintan
Persentase SD/MI yang Melaksanakan penjaringan/pemeriksaan kesehatan
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, berupa Pelayanan dan
Pengembangan UKS, antara lain :
163 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
1) Penjaringan kesehatan murid baru kelas 1 pada 98 SD/MI dengan sasaran
3.507 murid, cakupan tahun 2012 sebesar 3.451 (98.40%) murid telah
mendapatkan pemeriksaan kesehatan/screening untuk deteksi dini
adanya penyakit atau gangguan kesehatan pada anak murid guna
menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Dari hasil
penjaringan diketahui secara umum status kesehatan murid baik untuk
mengkuti pelajaran. Persentase penjaringan tahun 2012 meningkat 31%
dibandingkan tahun 2011 (98,09%).
2) Penjaringan kesehatan murid baru tingkat lanjutan kelas 1 SMP/MTs dan
SMA/MA dengan sasaran sebanyak 3.428 siswa di 49 sekolah. Cakupan
kegiatan 53.62%, kegiatan ini merupakan yang baru dilaksanakan pada
tahun 2012 sesuai dengan imbauan Menteri Kesehatan RI dengan target
cakupan sebesar 35%, sehingga cakupan telah memenuhi target yang
ditetapkan.
3) Pemeriksaan berkala kesehatan, cakupan kegiatan ini mencapai 11.007
murid (86,69%) dari 12.697 murid yang ada di seluruh SD/MI.
4) Pelatihan kader kesehatan sekolah dokter kecil dilaksanakan di 90 SD/MI
dengan peserta 628 murid (3,88%) dari kelas 4 dan 5 denga sasaran
16.204 murid.
5) Lomba dokter kecil diikuti oleh 24 orang dokter kecil terbaik/terpilih
tingkat puskesmas. Terpilih sebagai juara I adalah Elfina Tan dari SDN
003 Teluk Sebong, Juara II Farhan Al Ma’ruf dari SDN 003 Bntan Timur
dan Juara III Bayu Setiawan dari SDN 003 Teluk Sebong.
6) Pembinaan satuan karya pramuka bakti husada (SBH) dilaksanakan di 5
kecamatan/Gudep/SMA dengan jumlah anggota 91 siswa. Keberhasilan
yang dicapai tahun 2012 yaitu mendapat Tanda Kecakapan Khusus Krida
sebesar 60% dipandang telah terampil menjadi kader kesehatan di
sekolah dan diharapkan dapat menjadi teladan dan motivator bagi teman-
temannya untuk menjalankan PHBS di sekolah.
7) Palang Merah Remaja (PMR) dilaksanakan di 10 sekolah tingkat SMP dan
SMA dengan anggota aktif 227 orang.
164 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Dari target 90% yang telah ditetapkan atas indikator Persentase SD/MI yang
Melaksanakan penjaringan/pemeriksaan kesehatan, terealisasi sebanyak 95 SD/MI
atau 96,94%, Kendala yang dihadapi untuk mencapai indikator tersebut diatas
adalah :
1) Cakupan pelayanan UKS masih belum optimal 100% karena belum
tercakupnya seluruh murid/siswa dan seluruh sekolah/jenjang lembaga
pendidikan mulai dari TK s/d SLTA. Keadaan geografis kepulauan dan
stigma negatif masyarakat masih mejadi kendala di lapangan.
2) Belum meratanya seluruh sekolah yang memiliki guru UKS terlatih,
beberapa sekolah belum memiliki ruang UKS yang memadai dan UKS Kit.
3) Belum optimalnya koordinasi dan dukungan sektor terkait dalam
melaksanakan pembinaan UKS.
Untuk selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan mengambil langkah-
langkah kedepan, yaitu :
1) Perlu adanya pelatihan guru UKS yag dilaksanakan sesuai kebutuhan
untuk menyamakan persepsi tentang UKS guna meningkatkan peran serta
dan kemitraan sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan UKS di sekolah.
2) Peran serta tim pembina UKS/Komite Sekolah perlu ditingkatkan baik di
Kabupaten maupun di Kecamatan/Desa.
3) Fasilitas dan sarana penunjang kegiatan UKS khususnya di Puskesmas
perlu dilengkapi seperti UKS Kit, Dental Kit dan perlengkapan lainnya.
Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
Persentase Desa Siaga Aktif
Untuk mencapai 2 indikator sasaran Persentase Desa yang melaksanakan
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Persentase Desa Siaga Aktif,
Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat. Program ini telah melaksanakan kegiatan, antara lain :
1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, adapun
bentuk pelaksanaan kegiatan ini antara lain;
165 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
a. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan melalui media
elektronik/pemutaran film kesehatan di 12 wilayah kerja puskesmas,
dengan berbagai macam judul film seperti warung sehat dengan
tema waspada demam berdarah, malaria, bahaya rokok, PHBS,
kesehatan ibu dan anak, dll
b. Memberikan informasi kesehatan melalui leafleat sebanyak 1.000
lembar, dengan tema bahaya rokok, cegah DBD melalui 3 M, dan
waspada malaria, yang telah disebarkan keseluruh wilayah kerja
puskesmas.
c. Penyebarluasan informasi melalui radio baik iklan radio spot
maupun dialog interaktif seperti dokter bintan menyapa, radio spot
diputar 1 kali sehari selama setahun sebanyak 120 kali dengan tema
cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun dan ayoo ke
posyandu serta dialog interaktif yang dilaksanakan 5 kali dalam
setahun dengan tema pemakaian obat rasional, cegah DBD dengan 3
M, pengentasan kemiskinan, bahaya rokok dan kesehatan
lingkungan.
2) Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga, adapun hasil kegiatan
sebagai berikut;
a. Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan secar rutin setiap hari di
seluruh Polindes/Pustu/Poskesdes dan surveilans berbasis
masyarakat juga dilaksanakan oleh kader/Tokoh Masyarakat yang
dimbimbing oleh Bidan Desa.
b. Survey mawas diri (SMD), dilaksanakan oleh kader/tokoh
masyarakat (TOMA) 3 bulan sekali di seluruh desa/kel yang ada di
Kabupaten Bintan.
c. Musyawarah masyarakat desa (MMD), dilaksanakan melalui forum
musyawarah tingkat desa/kel untuk membahas hasil kegiatan SMD
juga dilaksanakan 3 bulan sekali.
d. Kegiatan pembinaan/monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap
bulan oleh Dinas Kesehatan/ tim pembina desa siaga/kader secara
166 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
berkala melalui kunjungan kecamatan/puskesmas dan
desa/polindes/poskesdes.
e. Peningkatan pentahapan desa siaga aktif untuk tingkat purnama dari
1,96% tahun 2011 menjadi 27,5% tahun 2012, tingkat mandiri dari
1,96% tahun 2011 menjadi 17,6% tahun 2012.
f. Review/evaluasi desa siaga yang dilaksanakan setahun sekali di
tingkat Kabupaten Bintan.
Capaian ke 2 indikator ini telah terealisasi dengan baik yaitu 100%.
Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar
Untuk menjamin sumber daya obat-obatan dan perbekalan kesehatan,
dilaksanakan penyediaan dan pendistribusian obat serta perbekalan
kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman,
bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.
Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan obat sangat essensial di Puskesmas,
karena menggunakan sistem buffer stock.
Program kefarmasian dan alat kesehatan bertujuan untuk mewujudkan
pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau. Untuk
mempertahankan status kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan
masyarakat yang diselenggarakan melalui unit-unit pelayanan kesehatan
Pemerintah perlu didukung dengan tersedianya obat-obatan yang bermutu,
jumlah yang memadai dan harganya relatif terjangkau masyarakat, dengan
demikian diharapkan kegiatan penyembuhan pasien lebih cepat terlaksana.
Kedua indikator tersebut diatas telah mencapai 100% dari target yang telah
ditetapkan yaitu untuk indikator Indikator Persentase penggunaan obat
rasional di sarana pelayanan kesehatan telah ditargetkan 80% dan terealisasi 13
sarana atau tercapai 100% dan indikator Persentase puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar telah sesuai target
yang telah ditetapkan yaitu 12 puskesmas atau 100%.
167 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah :
1) Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan
2) Peningkatan pelayanan kefarmasian kepada 12 puskesmas, 31 pustu dan
42 polindes.
Untuk obat esensial yang jarang digunakan dapat mengajukan permintaan ke
Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Kesehatan RI.
Sementara untuk obat-obatan yang tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan
anggaran dapat mengajukan buffer stok ke Dinas Kesehatan Propinsi
Kepulauan Riau.
Peningkatan pelayanan kefarmasian, hasil pembinaan kefarmasian di
puskesmas ditemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perlu
adanya tempat penyimpanan obat yang representatif, pemusnahan obat-
obatan yang kadarluarsa setahun sekali serta resep yang sudah berusia 5
tahun dengan membuat Berita Acara penghapusan.
Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)
Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil-guna dan
berdaya guna, diperlukan sumber daya manusia/tenaga kesehatan yang
bermutu, cukup jumlah dan jenisnya, serta tersebar secara adil dan merata
sesuai kebutuhan dan tuntutan dan tantangan dimasa datang.
Dari target 2 unit puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) untuk
tahun 2012, hanya 1 unit yang terealisasi atau 50%. Hambatan yang dihadapi
oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mencapai target indikator diatas
adalah :
1) Ketersediaan tenaga pelaksana ISO terbatas di puskesmas dan Dinas
Kesehatan Kab. Bintan
2) Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas belum siap untuk menerapkan
ISO secara menyeluruh.
168 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya
untuk :
1) Menyediakan tenaga khusus pelaksana ISO di Puskesmas dan Dinas
Kesehatan Kab. Bintan
2) Menambah tenaga pelayanan kesehatan di masing-masing ruang yang
akan diberlakukan standar ISO.
3) Memberikan arahan kepada petugas kesehatan berupa sosialisasi,
pelatihan tentang kesiapan puskesmas dalam menerapkan ISO.
Sasaran Strategis 29. Meningkatnya kontribusi sektor
perikanan dalam PDRB sebesar 8%.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Pendapatan Per Kapita Nelayan 3,60 juta 3,75 juta 104,17
Jumlah Nilai Eksport/tahun 13,7 M 34,06 M 248,62
Volume ekspor ikan segar segar/tahun 3.238,5 ton 5.431 ton 167,71
Volume ekspor ikan hidup/tahun 9.500 ton 240 ton 2,53
Volume ekspor ikan hias 228.960 ekor
273.900 ekor
119,63
Volume produksi dari pelaku usaha perikanan
242 ton 806,40 ton 333,23
Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)
21.774 ton 41.228 ton 189,35
Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap 16,983 M 32,180 M 189,49
Volume Ekspor hasil perikanan tangkap 2.830,62 ton
3.641 ton 128,63
Volume produksi perikanan Budidaya (Laut/Tawar/Payau)
380 ton 796,44 ton 209,59
Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing
70% 57,5% 82,14
Persentase wilayah perairan yang Bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan
80% 68% 85,00
Persentase wilayah perairan yang 50% 43% 86,00
169 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
bebas kegiatan pencemaran
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Pendapatan Per Kapita Nelayan
Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target indikator pendapatan
per kapita nelayan pada tahun 2012 sebesar 3,60 juta dengan realisasi 3,75
juta atau 104,17%. Tahun 2011, target pendapatan per kapita nelayan adalah
3,43 juta dan teralisasi 4,76 juta atau 138,78%.
Dari keseluruhan hasil tangkapan dari armada tangkap diperoleh penghasilan
rumah tangga sebesar Rp. 3.750.000,- per bulan. Pendapatan nelayan
berdasarkan armada tangkap yang digunakan pendapatan nelayan yang
menggunakan perahu tanpa motor adalah Rp. 6.000.000,- per tahun, nelayan
yang menggunakan motor tempel sebesar Rp. 9.000.000,- per tahun.
Sedangkan rumah tangga perikanan yang menggunakan armada tangkap
bermotor memperoleh rata-rata penghasilan sebesar Rp. 32.760.000 per
tahun sampai dengan Rp. 53.571.429 per tahun atau rata-rata sebesar
Rp.43.777.143 per tahun.
Jumlah Nilai Eksport/tahun
Total produksi perdagangan perikanan eksport maupun antar pulau meningkat
menjadi 7.354,99 ton senilai Rp.68.212.186.250,- yang sebagian besar telah
diekspor sebesar 7.347,10 ton atau 99,89% dengan nilai Rp. 34.067.470.250,-
dan perdagangan antar pulau sebesar 5,1 ton (0,07%) dengan nilai Rp.
5.359.816.000,-.
Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menargetkan Jumlah
nilai eksport/tahun sebesar 13,7 M, dan terealisasi sebesar 34,06 M atau
248,62%. Tahun 2011, jumlah nilai eksport terealisasi 13,48 M dari target
yang ditetapkan sebesar 11,45 M atau 117,73%.
170 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Volume ekspor ikan segar segar/tahun
Dari 3.238,5 ton Volume eksport ikan segar/tahun yang di targetkan
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, terealisasi sebanyak 5.431
ton atau 167,71% mengalami peningkatan dari tahun 2011, yaitu sebanyak
2.698,8 ton yang terealisasi. Berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA)
memperlihatkan bahwa produk perikanan yang diperdagangkan meliputi ikan
hidup sebanyak 17,94 ton (0,28%) dan lobster sebanyak 3,19 ton (0,05%)
seluruhnya dieksport, serta ikan segar 5.431 ton (84,10%) untuk dieksport dan
untuk diperdagangkan antar pulau sebesar 1.050 ton (47,49%) yang meliputi
ikan kembung, tenggiri, tongkol, pari, manyung/jahan, ikan karang, bulat dan
kakap merah. Tujuan pasar ekspor produk perikanan adalah Singapura(88,6%)
dan Malaysia (13,4%).
Volume ekspor ikan hidup/tahun
Target atas indikator Volume eksport ikan hidup/tahun untuk tahun 2012
adalah sebesar 9.500 ton, namun sampai dengan akhir tahun 2012 hanya
terealisasi sebanyak 240 ton atau 2,53%. Rendahnya realisasi yang dicapai
diduga adanya penurunan kwalitas perairan dimana untuk eksport ikan hidup
(kerapu) sangat tergantung dari usaha budidaya yang memerlukan kawasan
dengan lingkungan yang memadai yang diperuntukan bagi kegiatan
memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen
hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Perikanan budidaya dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan
budidaya air tawar.
Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak
adalah :
1) Kelerengan lahan < 8%,
2) Persediaan air cukup
171 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
3) Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun
industri.
4) Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya
perikanan).
Sedangkan kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya laut adalah :
1) Terlindung dari gelombang dan angin. Hal ini untuk menghindari
terjadinya kerusakan pada kegiatan atau usaha budidaya yang berasal
dari gelombang dan arus yang besar.
2) Jauh dari permukiman dan industri, karena limbah atau pencemaran yang
berasal dari rumah tangga dan industri dapat mengakibatkan kerusakan
perairan dan kegagalan usaha budidaya.
3) Jauh dari muara sungai. Muara sungai juga sangat mempengaruhi
budidaya laut dengan adanya proses sedimentasi akibat aktifitas di
daerah atas (Up-land) seperti penebangan hutan, pertanian, permukiman
dan industri yang dekat bantaran sungai.
4) Jauh dari kawasan ekosistem penting laut, seperti terumbu karang,
mangrove dan padang lamun.
5) Kualitas air baik. Kualitas ini mengidikasikan kelayakan kondisi perairan
yang dapat dijadikan lokasi budidaya laut.Kelayakan kondisi perairan ini
dapat diukur dari parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter Fisika ;
Kecerahan; parameter kimia : Disolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen
Demand (COD), kandungan organik (organic matter), Biolocal Oxygen
Demand (BOD), kandungan klorofil dan parameter biologi : plankton.
Volume ekspor ikan hias
Eksport ikan hias pada tahun 2012 mencapai 273.900 ekor ikan Rasbora, sp
dengan tujuan Singapore. Dibanding tahun 2011, ekspor ikan hias mengalami
peningkatan pada tahun 2012. Tahun 2011, volume ekspor hanya sebanyak
172 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
190.800. Rasbora merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai panjang
tubuh sampai dengan 10 cm. Ikan ini merupakan perenang kuat dan
merupakan ikan omnivora. Ciri-ciri ikan jantan adalah warna tubuh lebih
gelap sedangkan ikan betina mempunyai warna tubuh lebih terang. Menurut
Kottelat (1993), Genus Rasbora memiliki 43 spesies. Hal yang membedakan
antara spesies Rasbora sp yang satu dengan lainnya adalah morfologi dan
daerah persebarannya.
Indikator Volume eksport ikan hias telah terealisasi sebanyak 273.900 ekor
atau 119,63% dari 228.960 ekor target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bintan pada tahun 2012.
Volume produksi dari pelaku usaha perikanan
Volume produksi dari pelaku usaha perikanan dengan target pada tahun 2012
sebesar 242 ton dengan realisasi 806,40 ton atau 333,23%. Tahun 2012
mengalami peningkatan produksi dibanding tahun 2011
Dalam upaya memaksimalkan hasil perikanan dan memberikan nilai
ekonomis yang lebih tinggi maka diperlukan pengolahan hasil perikanan
untuk memperoleh produk berkualitas sehingga memberikan kemudahan
dalam pemasaran hasil produk perikanan. Hasil produk pengolahan yang saat
ini diminati di Bintan dan cukup dikenal daerah lain adalah hasil pengolahan
ikan bilis/teri, ikan asin, ikan kering, ikan asap, bakso, dodol, manisan,
kerupuk, abon, rajungan, otak-tak, presto, filet pari dan filet hiu. Produk ikan
teri memiliki prospek pasar yang cukup baik. Pada tahun 2012 volume
produksi dari pelaku usaha perikanan sebesar 806,40 ton didominasi ikan
teri/bilis sebesar 357,11 ton atau 44,287%. Selain ikan teri/bilis produk
lainnya berupa ikan asin, bakso,dodol dan manisan rumput laut, kerupuk fillet
pari/hiu dan abon.
Meskipun volume eksport mengalami kenaikan namun tidak mempengaruhi
nilai produksi. Kondisi ini disebabkan jenis ikan yang diperdagangkan keluar
173 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
negeri memiliki nilai ekspor yang relatif rendah seperti produk ikan bilis, ikan
asin, ikan jahan dan ikan pari.
Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap
Nilai eksport hasil perikanan tangkap dengan target pada tahun 2012 sebesar
16.983 M, dengan realisasi 32.180 M atau 189,49%. Tahun 2011, nilai ekspor
hasil perikanan tangkap terealisasi 15.891 M. Total nilai eksport hasil
perikanan tangkap tahun 2012 mencapai Rp. 32.180.000.000,-. Peningkatan
ini ditandai dengan adanya peningkatan volume perdagangan yang disertai
dengan meningkatnya jenis komoditi perdagangan ikan yang memiliki nilai
ekonomis seperti jenis ikan hidup (kerapu, merah) dan segar (tenggiri dan lain-
lain). Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 untuk mencapai indikator
sasaran ini adalah dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan
perikanan tangkap, antara lain dengan cara :
a. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan
skala kecil (DAK Tangkap),
b. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan
skala kecil
c. Peningkatan dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis bidang
perikanan tangkap,
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan
hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap.
Volume Ekspor hasil perikanan tangkap
Volume eksport hasil perikanan tangkap dengan target pada tahun 2012
sebesar 2.830,62 ton dengan realisasi 3.641 ton atau 128,63%. Tahun 2011,
volume ekspor hasil perikanan tangkap sebanyak 2.648,50 ton
Total volume eksport hasil perikanan tangkap tahun 2012 mencapai
3.641 ton. Peningkatan produksi tangkap cenderung mengalami kenaikan yang
berarti, ditandai dengan adanya bantuan armada dan alat tangkap kepada
174 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
nelayan. Dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki
Kabupaten Bintan, sektor perikanan belum memberikan peranan yang cukup
berarti terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Bintan. Dengan luas wilayah
lautan 86.398,33 Km2 yang merupakan 98,50 persen dari total luas wilayah,
kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi wilayah diperkirakan
mencapai 4,71% pada tahun 2012. Kondisi ini mencerminkan pemanfaatan
sumberdaya perikanan belum optimal dan belum memberikan nilai tambah
yang tinggi.
Berdasarkan data produksi perikanan tangkap Tahun 2012 jumlah produksi
perikanan laut di Kabupaten Bintan adalah sebesar 41.228 ton atau 25% saja
dari stok ikan yang ada 165.959,85 ton/tahun. Keseluruhan produksi
perikanan tangkap ini diperoleh dari jumlah nelayan tangkap sebanyak 9.605
RTP dengan menggunakan armada sebanyak 4.945 unit yang terdiri dari
1.352 unit PTM, 188 unit MT ; 2.852 unit < 5 GT ; 369 unit 5-10 GT ; 158 unit
10-30 GT ; 26 unit > 30GT.
Volume produksi perikanan Budidaya (Laut/Tawar/Payau)
Volume produksi perikanan pada tahun 2011 tercatat 40.324,63 ton.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan naik 88 persen.
Nilai produksi perikanan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar
186,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 635,92 Milyar
Terealisasinya Volume produksi perikanan budidaya (laut/tawar/payau) pada
tahun 2012 sebesar 796,44 atau 209,59% dari 380 ton yang ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Bintan, dikarenakan meningkatnya produksi
perikanan budidaya di Kabupaten Bintan diawali dengan ditetapkannya
Kabupaten Bintan sebagai salah satu kawasan Minapolitan di Indonesia,
dengan produk unggulan kerapu dan rumput laut.Dengan ditetapkannya
Kabupaten Bintan sebagai kawasan Minapolitan maka dilaksanakan berbagai
Program dan Kegiatan untuk peningkatan produksi budidaya seperti
pengadaan sarana dan prasarana budidaya kerapu berupa KJA, benih, pakan,
175 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
obat-obatan dan vitamin, sarana budidaya rumput laut, bibit dan peralatan
pendukung lainnya. Disamping itu juga dilaksanakan pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan para pembudidaya kerapu dan rumput laut.
Selain budidaya kerapu dan rumput laut, diberikan juga bantuan dan
pelatihan untuk pembudidaya ikan air tawar berupa benih, pakan, obat-
obatan dan sarana budidaya.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan dan Volume Produksi Perikanan (Ton) Total of Fishery Household and
Volume of Fishery Production (Ton) in Bintan Regency, 2004 – 2011
Selain itu dilaksanakan juga program pengembangan dan pengelolaan
perikanan budidaya, dengan melaksanakan antara lain :
1) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
2) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang
budidaya
3) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan
176 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya
(volume dan nilai). Produksi perikanan budidaya 362,27 ton tahun 2010
menjadi 410 ton tahun 2015. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bintan
akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita nelayan dari 3,26 juta
tahun 2010 menjadi 4 juta tahun 2015 dan peningkatan Nilai Tukar
Nelayan/Pembudidaya Ikan dari 105 pada tahun 2010 menjadi 115 pada
tahun 2015. Dengan target peningkatan produksi seperti yang telah diuraikan
di atas, maka strategi difokuskan pada tiga hal mendasar dalam strategi dasar
pencapaian produksi yakni:
1) Ekstensifikasi, memperluas dan atau menambah unit usaha budidaya.
2) Intensifikasi, meningkatkan produktivitas dari setiap unit usaha
budidaya.
3) Diversivikasi, menambah jenis/komoditas yang diusahakan.
Pencapaian angka 410 ton produksi perikanan budidaya diatas bukanlah
sesuatu yang mustahil. Melihat potensi pengembangan perikanan yang masih
cukup luas maka hal tersebut dapat dicapai dan cita-cita untuk menjadi yang
terbesar terwujud tentu dengan ketekunan dan kerja keras.
Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat
(kolam, tambak, kantong keramba) dengan target pada tahun 2012 sebesar
89 ha, 133 ha dan 1.661 kantong, telah terealisasi masing-masing 134 ha
(150%), 131,30 ha (98,72%) dan 2.098 (126,31%) kantong.
Potensi pengembangan perikanan budidaya laut (marine culture) sebesar
55.477 Ha yang terdiri dari 17.193 Ha untuk marikultur pesisir (coastal
marine culture) dan 37.517 Ha untuk marikultur lepas pantai (offshore
marine culture) tersebar hampir di setiap Kecamatan. Luas lahan budidaya
kolam sebesar 91,73 ha tahun 2010 menjadi 134,11 ha tahun 2012.
Sedangkan untuk usaha budidaya air payau (tambak) luasannya tidak
menunjukkan peningkatan, hanya 131,30 ha saja sampai tahun 2012 dan
2.098 kantong KJA/KJT.
Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing
177 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU dengan target pada
tahun 2012 sebesar 70% dengan realisasi 57,5% atau 82,14%. Tahun 2011,
persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing terealisasi 60%.
Belum tercapainya target dalam pengelolaan perikanan bebas IUU disebabkan
masih adanya penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan dan
lingkungan (destructive fishing) dengan bahan racun, stroom dan lain-lain.
Hal ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan aktifitas kegiatan dan
kerjasama unsur-unsur Keamanan Laut dan meningkatkan pengawasan
melalui sistem pengawasan masyarakat dengan membentuk Kelompok
Masyarakat Pegawasan (POKMASWAS) sumberdaya ikan.
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bintan, telah melaksanakan peningkatan operasional
dan pemeliharaan kapal pengawas, tujuannya adalah untuk meningkatkan
ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported &
Unregulated (IUU) fishing, serta pencegahan perusakan sumberdaya kelautan
dan perikanan.
Konstribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dalam
peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah
wilayah perairan Bintan yang bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU)
Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dari
50% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015, mewujudkan
pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar pulau pada tahun
2015, Mewujudkan kerjasama internasional dan antar daerah, dan
meningkatkan riset dan iptek kelautan.
Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan
Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem
perairan dengan target pada tahun 2012 sebesar 80%, namun hanya
terealisasi 68% atau 85%. Tahun 2011, persentase wilayah perairan yang
178 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan terealisasi 75%.
Masih rendahnya realisasi capaian target wilayah perairan yang bebas
kegiatan perusakan ekosistem perairan karena kurangnya sarana dan
prasarana serta keterbatasan sumberdaya manusia yang melakukan
pengawasan terhadap lingkungan ekosistem perairan.
Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan, telah melaksanakan peningkatan operasional dan
pemeliharaan kapal pengawas, tujuannya adalah untuk pencegahan
perusakan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Salah satu tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dalam
peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah
mewujudkan wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem
perairan dari 70% tahun 2010 menjadi 95% tahun 2015.
Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran
Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran dengan target
pada tahun 2012 sebesar 50% dengan realisasi 43% atau 86%. Sedangkan
tahun 2011, realisasi sebesar 40%.
Masih rendahnya realisasi capaian target wilayah perairan yang bebas
kegiatan pencemaran karena kurangnya sarana dan prasarana serta
keterbatasan sumberdaya manusia yang melakukan pengawasan terhadap
kegiatan pencemaran, yang diduga berasal dari kapal-kapal yang membuang
limbah di perairan Kabupaten Bintan.
Sasaran Strategis 30. Meningkatnya kuantitas dan kualitas
jaringan jalan, jembatan, dan drainase
179 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase tingkat kemantapan jalan
89% 89% 100
Panjang jalan dilalui roda 4 428,75 km
486,101 km
113,38
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
225 km 232,071
km 103,14
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang
776 sr 1443 sr 185,95
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang
1.000 sr 600 sr 60
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
91,50% 63,38% 69,27
Persentase rumah tinggal bersanitasi
74,25% 74,56% 100,42
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase tingkat kemantapan jalan
Target awal tahun 2012, persentase tingkat kemantapan jalan adalah 89%
dan terealisasi 89% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011, target yang
ditetapkan 85% dan terealisasi 85%.
Panjang jalan dilalui roda 4
Tahun 2011, realisasi panjang jalan yang dilalui roda 4 yaitu 465,341 Km dari
423,75 km target yang ditetapkan atau 109,81%. dan pada tahun 2012
panjang jalan yang dilalui roda 4 bertambah 20,76 Km sehingga total panjang
jalan yang dapat dilalui roda 4 adalah 486,101 Km dari target 428,75 km atau
113,38%.
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
180 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Panjang jalan di kabupaten bintan dalam kondisi baik tahun 2011 adalah 230
Km yang terealisasi dari 220 km yang ditargetkan atau 104,55% capaian
kinerjanya. Dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,90% atau
2,071 Km maka panjang jalan kabupaten bintan dalam kondisi baik sebesar
232,071 Km yang terealisasi, target awalnya 225 km atau 103,14%
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang
Tahun 2011 jumlah sambungan rumah pedesaan yang terpasang ditarget 476,
terealisasi 330 atau 69,33%. dari 776 Sr yang di targetkan pada tahun 2012,
telah terealisasi sebanyak 1.443 atau 185,95%. Pemerintah Kabupaten
melalui Dinas PU Kab.Bintan telah melakukan pengadaan meteran air dan
pengembangan SPAM di 5 desa sebanyak 1.443 meteran air dimana untuk
penyambungan dan pengoperasiannya telah diserahkan ke masing-masing
desa
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang
Tahun 2011, jumlah sambungan rumah perkotaan yang terpasang terealisasi
600 sr, target yang ditetapkan 600 sr. Dari 1000 sambungan rumah (Sr)
perkotaan yang terpasang yang ditargetkan pada tahun 2012, Dinas PU
Kab.Bintan hanya dapat melakukan pengadaan meteran air yang melekat
pada kegiatan pengembangan SPAM di 1 kecamatan sebanyak 600 meteran
air atau 60%, dimana untuk penyambungan dan pengoperasiannya telah
diserahkan ke masing-masing desa, kekurangan dari target yang telah di
tetapkan ini disebabkan karna untuk SPAM Perkotaan lebih banyak dititik
beratkan pada rehabilitasi dan pengembangan jaringan air bersih.
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih pada tahun
2011, terealisasi 88% dari 91 % target yang ditetapkan oleh Pemerintah
181 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kabupaten Bintan atau 96,70%. Tahun 2012 mengalami penurunan yaitu
terealisasi hanya 63,38% dari 91,5% yang telah ditetapkan atau tercapai
69,27%. Rendahnya persentase realisasi pengguna air bersih secara
keseluruhan di Kabupaten Bintan ini di karenakan pengoperasian dan
pelayanan penyambungan yang dilakukan oleh masing-masing kota/desa
yang tidak optimal
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Persentase rumah tinggal yang bersanitasi di kabupaten bintan mengalami
kenaikan sebesar 0,31% dari target yang telah ditetapkan sebesar 74,25%
menjadi 74,56% atau 100,42%, Namun dibanding tahun 2011, terealisasi
78,30% dari 73,50% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bintan atau 106,53% capaian kinerjanya. kecilnya peningkatan rumah yang
bersanitasi disebabkan bahwa tidak adanya program lain yang dapat
mendukung sanitasi rumah tinggal selain program pembangunan saluran
drainase dan program air bersih ( SPAM)
Sasaran Strategis 31. Meningkatnya rumah tangga yang
terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
62% 68,57% 111,21
Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik)
16.118 rt 27,269 rt 169,18
Rasio elektrifikasi listrik desa 78% 12,54% 16,07
Rasio ketersediaan daya listrik 78% 78% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
182 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Rasio elektrifikasi di Kabupaten Bintan pada tahun 2012 baru mencapai 68,57
%, yang artinya hanya mengalami kenaikan sebesar 9,22 % dari 59,35 % pada
tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Jumlah Rasio
Pelanggan Elektrifikasi (%)
1. Listrik Pedesaan 5.301 13,40%
2. PLN 21.818 55,17%
Jumlah 27.119 68,57%
RASIO ELEKTRIFIKASI KAB. BINTAN TAHUN 2012
No. Sumber Daya
Jumlah Rumah Tangga 39549
Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 39.549 rumah
tangga.
Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 17.731 rumah tangga yang
belum menikmati listrik PLN. Melalui Program Pengembangan Listrik
Pedesaan, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan telah
merealisasikan 5.301 rumah tangga yang menikmati listrik desa untuk
membantu daerah-daerah yang belum teraliri listrik PLN. Sehingga dapat
disimpulkan masih terdapat 12.430 rumah tangga di Kabupaten Bintan yang
belum teraliri listrik.
Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik)
Rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2012, telah terealisasi sebanyak
27,269 rumah tangga dari 16.118 rumah tangga yang ditargetkan atau
capaian kinerjanya sebesar 169,18%, sedangkan ditahun 2011, rumah tangga
pengguna listrik hanya sebesar 59,35 rumah tangga.
Banyaknya Tenaga Listrik yang Digunakan Menurut Lokasi di Kabupaten Bintan, 2011 (KWh)
No Uraian Ktr Kijang Ktr Kawal PLTD Pengujan
PLTD Kelong
PLTD Mantang
PLTD Dendun
PLTD Pangkil
PLTD Tanjung uban
PLTD Tambelan
jumlah
1 Kva Tersedia 33.571.517 7.336.676 147.226 816.311 256.232 158.182 249.485 27.020.883 1.009.150 70.565.662
183 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
2 Banyaknya Kwh Terjual Menurut Klasifikasi Pelanggan
Sosial 312.490
273.942
3.148
28.484
10.645 5.221 7.529 1.116.920 34.482 1.792.861
Rumahtangga 16.857.487
4.091.156
125.493
702.770
214.819 127.104 238.794 17.343.251 877.060 40.577.934
Bisnis 5.249.516
2.456.597
15.844
65.511
13.806 13.116 3.162 5.607.377 63.089 13.488.018
Industri 9.524.603
89.740 350.728 9.965.071
Publik 769.356
425.241
2.741
19.546
16.962 12.741 2.225.602 34.519 3.506.708
Multiguna 858.065 377.005 1.235.070
3 Jumlah Pelanggan
9.495
2.020
222
388
279 173 277 9.511 828 23.193
Jumlah Kwh Terjual 2 0 1 1 2 0 1 0
33.357.517 2.368.255
r
7.336.676 559.705
147.226 11.580
816.311 60.800
256.232 19.653
158.182 150.406
249.485 246.495
27.020.883 25.754.721
1.009.150 721.820
70.565.662 30.041.355
Rasio elektrifikasi listrik desa
Tahun 2012, rasio elektrifikasi listrik desa terealisasi 12,54%. Sepanjang
tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bintan telah
merealisasikan sebanyak 76 lokasi yang tersebar di Kabupaten Bintan dan
pulau-pulau terpencil. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan
memfokuskan kegiatan untuk mengkoneksikan jaringan listrik desa dengan
jaringan milik PLN melalui perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT. PLN
(Persero) Area Tanjungpinang. Sehingga pada tahun 2012 tinggal 74 lokasi
listrik desa yang ada di Kabupaten Bintan.
Dapat kita dilihat pada tabel data listrik desa di Kabupaten Bintan berikut :
184 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Daya (
KV
A)
Pela
ng
gan
Daya (
KV
A)
Pela
ng
gan
Daya (
KV
A)
Pela
ng
gan
Daya (
KV
A)
Pela
ng
gan
Daya (
KV
A)
Pela
ng
gan
Daya (
KV
A)
Pela
ng
gan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Bintan Timur - - 20 38 - - 100 112 200 213 250 45 11343 408 3,60%
2 Bintan Pesisir 150 218 165 231 165 108 - - 320 370 100 - 2097 927 44,21%
3 Mantang 40 53 - - 125 130 - - 10 10 100 96 1082 289 26,71%
4 Gunung Kijang - - 10 15 100 95 200 165 125 126 65 46 2952 419 14,19%
5 Tuapaya - - - - 50 33 50 41 50 135 - 100 2875 309 10,75%
6 Teluk Bintan 360 631 - - 200 171 100 87 160 150 - 59 2694 1098 40,76%
7 Teluk Sebong 250 222 250 306 150 95 300 399 200 228 575 76 4114 1326 32,23%
8 Seri Kuala Lobam 40 37 - - 100 92 - - 150 176 - - 4776 278 5,82%
9 Bintan Utara - - - - - - 50 77 - - - 55 6152 55 0,89%
10 Tambelan - - 50 94 - - 75 98 - - - - 1464 192 13,11%
TOTAL 840 1161 495 684 890 724 875 979 1215 1408 1090 477 39549 5301 13,40%
Keterangan :
To
tal
Pela
ng
gan
(K
K)
Rasio
Lis
trik
Desa (
%)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tanjungpinang, 21 Juni 2010
Terdapat 6 lokasi yang sudah tersambung dengan jaringan PLN yaitu : Kp. Mengkurus Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang, Kp. Lepan Kec. Sri Kuala
Lobam, Kp. Sei Jeram Kec. Bintan Utara, Kp. Kawal Pantai Kec. Gunung Kijang, Kp. Lome Desa Toapaya Utara, Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kec.
Toapaya.
Data Listrik Desa Kabupaten Bintan
No Kecamatan
Realisasi
Ju
mla
h P
en
du
du
k (
KK
)
Dari tabel di atas, jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan
sebanyak 39.549 rumah tangga dan sebanyak 5.301 rumah tangga yang
menggunakan listrik desa. Sehingga pada tahun 2011 ini rasio listrik desa di
Kabupaten Bintan adalah sebesar 13,40 %. Untuk daerah-daerah terpencil
yang belum bisa terjangkau oleh jaringan listrik PLN dan dikarenakan lokasi
rumah tangga yang tersebar dan jarak yang terlalu jauh sehingga tidak
memungkinkan untuk dibangun jaringan listrik desa, maka Pemerintah
Kabupaten Bintan memberikan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS). Pada tahun 2012, diberikan bantuan PLTS di dua lokasi yaitu di
RT.09/RW.III Kp. Rawa Mangun Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya sebanyak
6 unit dan Kp. Jiput Desa Kuala Sempang Kec. Sri Kuala Lobam sebanyak 15
unit.
Rasio ketersediaan daya listrik
Target awal rasio ketersediaan daya listrik tahun 2012 adalah 78%,
terealisasi 78% atau capaian kinerjanya 100%. Tahun 2011, realisasi rasio
ketersediaan daya listrik adalah 75% dari 72,3% yang telah ditetapkan.
185 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan dipenuhi oleh
PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pada tahun 2010 total daya
terpasang sebanyak 6.286 kwh dengan produksi sebesar 30.124 ribu kwh.
Sedangkan pada tahun 2011 daya terpasangnya lebih tinggi 7,92 persen
(6.784 kwh) dan menghasilkan listrik 6,62 persen lebih tinggi dari tahun
sebelumnya (32.117,87 ribu kwh).
Pada tahun 2012 ini, Pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan melakukan kerja sama dengan
PT.PLN (Persero) Area Tanjungpinang yang dituangkan dalam perjanjian
Kerja Sama Operasi dalam rangka pengoperasian jaringan-jaringan distribusi
yang telah di bangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bintan.
Adapun lokasi-lokasi yang dimaksud antara lain :
NO LOKASI KONDISI LAPANGAN
URAIAN JARINGAN DISTRIBUSI VOL STN
1. Kelurahan Sei Enam Kec. Bintan Timur
SUTM AAAC 70 mm2 SKUTR 3x35 + 1x25 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA
1500 1500
1
Mtr Mtr Unit
2. Kp. Jawa Cikolek Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya
SUTM AAAC 70 MM2 SKUTR 3x50 + 1x35 mm2 SKUTR 3x35 + 1x25 mm2 Trafo STEP DOWN 50 kVA
1000 750
1100 1
Mtr Mtr Mtr Unit
3. Kp. Lome RT.07 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya
SUTM AAAC 240 mm2 SKUTR 3x70+1x50 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA
1950 4700
1
Mtr Mtr Unit
4. Kp. Busung – Kp. Limau - Kp. Simpang Kec. Sri Kuala Lobam
SUTM AAAC 150 mm2 SUTM AAAC 70 mm2 SKTTM NA2XSEFGbY 3x150 mm2 SKUTR 3x35 + 1x25 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA Trafo STEP DOWN 50 kVA
900 1500
600
4380 2 1
Mtr Mtr Mtr Mtr Unit Unit
5. Pusat Pemerintahan Kab. Bintan Bandar Seri Bentan Kec. Teluk Bintan
SKTTM NA2XSEFGbY 3x150 mm2 SKTTR NYFGbY 3x50 mm2 Trafo STEP DOWN 160 kVA
2000
270 5
Mtr Mtr Unit
6. Kp. Granat Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang
SUTM AAAC 70 MM2 SKUTR 3x50 + 1x35 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA
1000 1650
1
Mtr Mtr Unit
7. Kp. Telaga Biru RT.02 RW.01 Desa Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur
SKUTR 3x50 + 1x35 mm2
1000
Mtr
8.
Jl. Raya Tembeling Trafo STEP DOWN 50 kVA 1 Unit
9.
Kp. Tekis Cikolek Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya
Trafo STEP DOWN 100 kVA SKUTR 3x35 + 1x25 mm2
1 1000
Unit Meter
10. Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya
Trafo STEP DOWN 50 kVA SKUTR 3x50 + 1x35 mm2
1 2500
Unit Meter
186 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Gbr. Pemasangan Jaringan Distribusi
Sasaran Strategis 32. Tersedianya prasarana dan sarana
perhubungan yang memenuhi standar
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Rasio izin trayek per 100.000 penduduk
3,60 0 0
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0,05 0 0
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
100.000 orang 0 0
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun :
0
Jumlah penumpang yang masuk 626.350 orang 0 0
187 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pelabuhan
Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan
636.949 orang 0 0
Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat
390 orang 0 0
Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat
1.830 orang 0 0
Kepemilikan KIR angkutan umum 100% 0 0
Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular
40% 0 0
Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk
4 0 0
Frekwensi penerbangan per thn 1 kali 0 0 Jumlah penumpang penerbangan 18 orang 0 0
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Rasio izin trayek per 100.000 penduduk
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan
Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Kepemilikan KIR angkutan umum
Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular
Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Frekwensi penerbangan per thn
Jumlah penumpang penerbangan
Tahun 2012, ke dua belas inidktor diatas belum diukur realisasinya
Sasaran Strategis 33. Menurunnya persentase penduduk
miskin dari 11% menjadi 8%
188 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Rasio rumah tidak layak huni 0:142.382 2.222:142.382
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Rasio rumah tidak layak huni
Rasio rumah tidak layak huni pada tahun 2011 adalah 0:142:382. Tahun 2012
adalah 2.222:142.382. Permasalahan yang terjadi pada rumah tidak layak
huni adalah, diantaranya :
- Untuk rumah layak huni yang berada dilokasi pesisir pantai/laut,
pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah sangat tergantung pada
pasang surut dan pasang naiknya air laut.
- Sebagian besar masyarakat penerima RTLH memperbesar ukuran rumah
dari yang sudah ditentukan tanpa memperhitungkan anggaran biaya yang
dimiliki sehingga penyelesaian rumah menjadi terhambat.
- Masih adanya masyarakat penerima kegiatan RTLH yang bekerja asal-
asalan sehingga perlu pengawasan yang sungguh-sungguh agar tercapai
rumah yang layak dan berestetika.
- Belum adanya petunjuk teknis dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
tentang pelaksanaan kegiatan RS-RTLH yang seragam yang dapat
dijadikan sebagai acuan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan masing-
masing kabupaten / kota membuat dengan model sendiri.
Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dimasa yang akan datang, yaitu :
- Melakukan pembinaan terhadap pengurus RTLH, sehingga fungsinya
dapat berjalan dengan baik
- Perlu adanya pengawasan desa/kelurahan serta pengawas kecamatan
untuk memonitor serta memberikan suport/ dukungan bagi masyarakat
secara terus menerus untuk dapat melaksanakan dan memanfaatkan
bantuan yamg diterima dengan penuh tanggungjawab.
189 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran Strategis 34. Menurunnya persentase penduduk
miskin dari 11% menjadi 8%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah PMKS 9.535 jiwa 11.190 jiwa
Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial
29% 26,62% 91,79
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah PMKS
Jumlah PMKS pada tahun 2011 tercatat 9.137 orang dan naik menjadi 11.190
orang ditahun 2012. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
khususnya kecacatan dan ketunaan sosial masih belum akurat karena
penyandang masalah tidak terbuka dengan permasalahan yang dihadapi
sehingga menyulitkan dalam pemberian intervensi. Tindak lanjut kedepan,
pelaksanaan pendataan dengan melibatkan persatuan penyandang cacat
indonesia cabang bintan dan FKKDAC.
Jumlah PMKS tahun 2012 : 11. 190 orang
- Penca sebanyak 548 orang
- Lansia sebanyak 3.500 orang
- Kelg Miskin seabnyak 5.731 RTM
- Jumlah anak dipanti sebanyak 272 orang
- RTLH sebanyak 886 KK
- WTS sebanyak 253 orang
Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial
190 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami
peningkatan dari 14,72% ditahun 2011 menjadi 26,62% yang ditangani
ditahun 2012. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui program pleayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial telah melakukan pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat
dan anak nakal serta penanganan orang mengalami gangguan jiwa/mental.
Permasalahan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah kerja sehingga
jangkauan pelayanan dan rehabilitasi menjadi terbatas, belum adanya
kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan
pada PMKS terutama untuk melayani penyandang cacat dan orang yang
mengalami gangguang jiwa/mental serta orang yang mengalami gangguan
jiwa/mental yang telah dikirim ke RSJ Tampan di Pekanbaru yang dinyatakan
sembuh oleh dokter terkadang sifatnya situasional dan ketika kembali kepada
keluarga menjadi sakit kembali. Upaya ke depan yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Bintan adalah menyediakan anggaran yang cukup untuk
pelayanan dan rehabilitasi sosial sehingga luas wilayah kerja tidak menjadi
hambatan, pelayanan dengan menggunakan kendaraan dinas dan perlu
dukungan keluarga dalam proses pemulihan mental dari RSJ dan mengirim ke
panti sosial untuk kemudian bersosialisasi mental dan bimbingan
keterampilan sehingga ketika kembali ke masyarakat sudah siap secara
mental dan keterampilan.
Jumlah PMKS yang diberi bantuan Tahun 2012 adalah : 2.979 orang, terdiri
dari :
a. Bantuan Sosial sebanyak 1.751 jiwa
- RTLH : 498 orang
- KUBE P2FM : 560 orang
- KUBE Paca : 20 orang
- Bencana alam : 16 orang
- Pelayanan Lanjut Usia : 50 orang
- RTLH BSPS : 133 0rang
- LKM : 405 orang
191 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
- LK3 : 69 orang
b. Jaminan Sosial sebanyak 1.228 jiwa
- PKH : 883 orang
- Askesos : 200 orang
- JS Paca : 16 orang
- Permakanan panti (5 panti) : 35 + 30+15+15+29 = 129 orang
Sasaran Strategis 35. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM
10,4% (14.800) 10,3% 99
Rasio Raskin 23,5 23 100
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD
17% 17% 100
Jumlah LSM Aktif 37 LSM 37 LSM
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM
Persentase partisipasi masyarakat dalam PNPM tahun 2012, ditargetkan
10,4% dan terealisasi 10,3% atau 99% capaian kinerjanya. Tahun 2011, target
10.2% dan terealisasi 10.2%.
Rasio Raskin
Rasio raskin tahun 2012, ditargetkan 23,5% dan terealisasi 23% atau 100%
capaian kinerjanya.
192 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI AD ditargetkan 17% dan
terealisasi 17% atau pencapaian kinerjanya 100%. Tahun 2011, tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI AD terealisasi 16% daari 15%
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
Jumlah LSM Aktif
Jumlah LSM aktif pada tahun 2012 di Kabupaten Bintan ditargetkan sebanyak
37 lembaga dan teralisasi 37 lembaga atau 100%.
Sasaran Strategis 36. Meningkatnya Indeks kesetaraan
gender dari 24,45 menjadi 30,1
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif)
24,7% 1.891 (51,10%)
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
14,1% 11,84%
Proporsi kursi DPRD yang Diduduki perempuan
24% 24% 100
Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja
37% 44.50%
Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur
0,5% 0% 100
Jumlah KDRT 3 kasus 3 kasus 100 Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas
7% 5,98%
Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian
82% 10,40%
193 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif)
Jumlah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten bintan
sebanyak 3.701 orang. Laki-laki berjumlah 1.810 orang atau 48,90%,
sedangkan perempuan sebanyak 1.891 orang atau 51,10%. Tahun 2011,
persentase partispasi perempuan dilembaga pemerintah hanya mencapai
24,5%. Peran perempuan dalam pemerintahan di kabupaten bintan sangat
tinggi, ini dapat dilihat dari jabatan struktural yang diisi / diduduki oleh
perempuan.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
Tahun 2012 persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta, terealisasi
11,84% dari target sebesar 14,1%.
Proporsi kursi DPRD yang Diduduki perempuan
Jumlah anggota DPRD yang ada di kabupaten bintan berjumlah 25 orang,
diantaranya laki-laki 19 orang atau (76%), sedangkan perempuan sebanyak 6
orang atau (24%). Tahun 2011 tidak ada perbedaan dengan tahun 2012.
Target indikator proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tercapai
kinerjanya 100%.
Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja
Persentase perempuan dalam angkatan kerja pada tahun 2012, terealisasi
44,50% dari 37% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bintan. Tahun 2011, Persentase perempuan dalam angkatan kerja terealisasi
hanya 11,84% dari target sebesar 11,84%.
Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur
194 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Target awal untuk tahun 2011 adalah 0,6% dan terealisasi sebesar 0,6% atau
100% capaian kinerjanya. Untuk tahun 2012 ditetapkan target sebesar 0,5%
dan terealisasi 0% atau capaian kinerjanya 100%. Jumlah tenaga kerja mulai
dari umur 15 sampai 21 tahun berjumlah 1.250 orang, terdiri dari 479 orang
tenaga kerja wanita dan 753 tenaga kerja pria.
Jumlah KDRT
Jumlah KDRT pada tahun 2011 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2012 juga
terdapat 3 kasus dan semua telah diselesaikan dengan prosedur.
Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas
Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun ke atas 94,02% dan terealisasi
95,79%.
Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian
Persentase perempuan bekerja di sektor non pertanian pada tahun 2012,
ditargetkan 82% dan terealisasi 10,40%. Tahun 2011, target 1.14% dan
terealisasi 1.14%.
Sasaran Strategis 37. Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Angka penggunaan kondom 2,2% 135 org Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,45% 1,16% 80
Laju pertumbuhan penduduk 2,4% 2% 83,3 Cakupan peserta KB aktif 60% 19.13% 77
195 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Angka penggunaan kondom
Angka penggunaan kondom untuk tahun 2012 ditargetkan 2,2% dan
terealisasi 135 orang .
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Target rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012 yaitu 1,45%, terealisasi
rata-rata jumlah anak per keluarga yang ada di kabupaten bintan 1,16% atau
80%. Tahun 2011 target jumlah anak per keluarga sebesar 1,45% dan
terealisasi 1,45%.
Laju pertumbuhan penduduk
Laju pertumbuhan penduduk tahun 2012 di kabupaten bintan ditarget
sebesar 2,4% dan terealisasi 2% atau 83,3%. Tahun 2011, laju pertumbuhan
penduduk ditargetkan 2,00% dan terealisasi sebesar 2,62% atau 131%.
Cakupan peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif tahun 2012 ditargetkan 60% dan terealisasi 19,13%
atau capaian kinerjanya 77%. Tahun 2011, target 59% dan terealisasi 77,5%
atau 131,35% capaian kinerjanya.
Sasaran Strategis 38. Meningkatnya pengelolaan sumber
daya kelautan Kabupaten Bintan
196 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase tutupan karang hidup
55% 33% 60,00
Luas padang lamun 2.800 ha 2,918.36 Ha 104,23
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase tutupan karang hidup
Menurunnya persentase tutupan karang hidup diduga karena perubahan
lingkungan perairan, dimana untuk pertumbuhan terumbu karang sangat
dibutuhkan kondisi perairan yang baik, tidak terdapat pencemaran. Upaya
melestarikan, merehabilitasi dan mengelola terumbu karang dalam program
COREMAP II, diantaranya melalui komponen kebijakan dan pengembangan
MMA/MCA telah memfasilitasi pencadangan kawasan konservasi laut daerah.
Khususnya di wilayah Indonesia Barat, terdapat 8 (delapan) kawasan
konservasi perairan laut daerah di Kabupaten/Kota yaitu: Natuna, Batam,
Bintan, Lingga, Kepulauan Mentawai, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan.
Dari 55% yang telah ditargetkan pada tahun 2012 atas indikator Persentase
tutupan karang hidup, namun hanya 33% yang telah terealisasi atau 60%.
Tahun 2011, ditargetkan 50% dan terealisasi sebesar 50%
Luas padang lamun
Target indikator Luas padang lamun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bintan pada tahun 2012 adalah 2.800 ha, dan terelaisasi sampai
akhir tahun 2012 adalah 2.918,36 ha atau 104,23%. Dibanding tahun 2011,
tahun 2012 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2011, luas padang lamun
2.700 ha.
Meningkatnya luas areal pertumbuhan padang lamun, diduga karena
perubahan kondisi lingkungan yang mengandung sedimen dan nutrien
197 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
sehingga pertumbuhan lamun dan spesies sejenisnya dapat tumbuh dan
berkembang dengan pesat.
Sasaran Strategis 39. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11 jaringan 11 jaringan 100
Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah
650 orang 645 orang 99,23
Kepemilikan KTP 94% 92,42% 98,32
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudah sudah 100
Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir
55 orang 64 orang 116,3
6
Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah
3 pasang 1,15
pasang 38,33
Kepemilikan akta kelahiran penduduk
100% 56,17% 56,17
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta dinas
kependudukan dan catatan sipil tahun 2011 adalah 8 jaringan. Tahun 2012
telah terealisasi sebanyak 11 jaringan dari target 11 jaringan yng telah
ditetapkan. Pada tahun 2012 Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan on-
line di 3 titik, terdiri dari : Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang,
Kecamatan Tambelan, adapun pembangunan sistem jaringan SIAK sudah
tercapai 100% untuk 10 Kecamatan dan 1 Dinas Kependudukan dan
198 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Pencatatan Sipil. Dengan adanya jaringan SIAK ini maka pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dapat mengetahui
berapa jumlah penduduk yang telah di lakukan penginputan oleh pihak
Kecamatan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bintan tahun 2012 adalah
159.116 jiwa dan pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Bintan
adalah 155.463 jiwa, terdapat kenaikan penduduk berjumlah 3.653 jiwa
(0,98%).
Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah
Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah tahun 2011
berjumlah 633 orang. Tahun 2012 meningkat menjadi 645 orang atau
tercapai 99,23% dari 650 orang yang ditargetkan.
Kepemilikan KTP
Kepemilikan KTP tahun 2011 sebesar 90,34%, sedangkan tahun 2012
mengalami peningkatan menjadi 92,42% dari 94% yang telah ditargetkan
oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
yang berhubungan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun pengawasan yang telah
dilaksanakan di tahun 2012 yaitu data ganda berdasarkan SIAK tahun 2011-
2015 sebanyak 6.000 jiwa, dan telah terealisasi (up date) di tahun 2012
sebanyak 4.483 jiwa, jadi yang belum terealisasi (up date) sebanyak 1.517
jiwa (0.75%). Dalam pelaksanaan program penerapan e-ktp secara nasional
yang dilakukan perakaman secara online di pusat, khususnya Kabupaten
Bintan terjaring kembali data ganda sebanyak 13.166 jiwa dari 158.805 jiwa.
Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil bekerja keras dalam penyelesaian data ganda dalam
wilayah Kabupaten Bintan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan ini
199 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
sangat penting dilaksanakan berkelanjutan di tahun berikutnya dalam
penertiban dokumen kependudukan di Kabupaten Bintan.
Pengawasan yustisia dan perda juga dilaksanakan dalam pengawasan
kepemilikan dokumen penting khususnya dokumen kependudukan seperti
KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Kependudukan) dan dokumen lainnya
bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Pelaksanaan dilaksanakan di 3
kecamatan antara lain kecamatan bintan timur, kecamatan bintan utara dan
kecamatan gunung kijang. Hasil dari pelaksanaan tersebut masih banyak
masyarakat Kabupaten Bintan yang belum memiliki dokumen kependudukan
seperti tersebut diatas, juga tidak memiliki surat keterangan domisili (tempat
tinggal) ini dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat dalam arti
penting dokumen tersebut.
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK tahun 2012 sudah dilaksanakan.
Penerapan e-KTP dalam meningkatkan kebutuhan dokumen kependudukan
kepada masyarakat antara lain yaitu dokumen KK (Kartu Keluarga), KTP
(Kartu Tanda Penduduk). Tujuannya adalah membentuk data base
kependudukan yang valid karena 1 arah memiliki 1 data (1 Nomor Induk
Kependudukan).
Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan peningkatan kapasitas
aparatur kependudukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk
tenaga pelayanan kependudukan (suvervisor, validator, registor dan
operator) di 10 Kecamatan dan di Dinas Kependudukan untuk menjalankan
aplikasi Penerapan e-KTP, pelayanan dokumen kependudukan dan aplikasi
penunjang tentang penataan dokumen kependudukan.
Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir
200 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Rasio bayi berakte kelahiran / 100 bayi lahir tahun 2011 terealisasi 40,74
orang dari 50 orang yang ditargetkan, sedangkan tahun 2012 meningkat
menjadi 64 orang dari target sebanyak 55 orang atau 116,36%.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
yang berhubungan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk akta kelahiran dari jumlah
penduduk 159.116 jiwa, yang telah memiliki akta kelahiran berjumlah 89.372
jiwa, sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 69.374 jiwa
(78%).
Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah
Tahun 2011 rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk
menikah 1,85. Tahun 2012, rasio pasnagan berakte nikah per 1000 pasangan
penduduk menikah terealisasi 1,15 dari 3 yang ditargetkan atau capaian
kinerja nya 38,33%.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
yang berhubungan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
selalu dilaksanakan. Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan di tahun
2012 yaitu data akta perkawinan tercatat sebanyak 82.042 jiwa, yang telah
memiliki akta berjumlah 55.421 jiwa, yang akta tidak teregistrasi di
Pemerintahan berjumlah 26.621 jiwa (48%). Sehingga pelaksanaan kegiatan
pengawasan ini sangat penting dilaksanakan berkelanjutan di tahun
berikutnya dalam penertiban dokumen kependudukan di Kabupaten Bintan.
Kepemilikan akta kelahiran penduduk
Kepemilikan akta kelahiran penduduk tahun 2011 terealisasi sebesar 60,58%,
sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 56,17% dari
target sebesar 100%.
Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan pelayanan publik dalam bidang
catatan sipil disini, telah memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu
201 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
dalam kepengurusan akta kelahiran, dengan terlaksananya 1.500 akta.
Pelayanan diharapkan dapat berlanjut ditahun berikutnya dalam pengentasan
kepemilikan akta kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu, hal ini
menunjang program pemerintah dalam perlindungan anak indonesia.
Kemudian melakukan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil dengan cara
mengadakan pelatihan dan penjelasan yang diberikan kepada pengurus-
pengurus dokumen kependudukan khususnya dibidang pencatatan sipil.
Sasaran Strategis 40. Meningkatnya indeks kualitas
lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air
76% 76% 100
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara.
50% 50% 100
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air
Jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan
teknis pencegahan pencemaran air ditahun 2011adalah sebesar 61%,
sedangkan ditahun 2012 meningkat menjadi 76% yang terealisasi, dari target
76% yang ditetapkan atau 100% capaian kinerjanya.
202 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran khusus hendak dicapai Pemerintah Kabupaten Bintan adalah
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai/pesisir dan laut
serta air tanah. Usaha yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Bintan dalam pencegahan dalam pencemaran air adalah terus dilakukan
pengawasan yang intensif khusunya bagi pengusaha yang tidak taat terhadap
pengelolaan lingkungan. pengendalian dan pengawasan juga melalui usaha
konservasi Sumber Daya Air dan kerusakan sumber-sumber Air
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara.
Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi
persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara pada
tahun 2011 sebesar 40% dan tahun 2012 terealisasi 50%.
Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bintan adalah membaiknya
kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan
beracun ( B3 ). Cara yang dilakukan adalah dengan Pemantauan lingkungan
melalui pemantauan kualitas lingkungan dengan melakukan pemantauan
kualitas udara 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sehingga tersedia data
kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bintan, kemudian dengan
melaksanakan Workshop Pengelolaan limbah domestik.
Sasaran Strategis 41. Meningkatnya persentase sampah
yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase penanganan sampah 85% 84% 98,82
Persentase sampah yang dikelola 30% 21% 70
203 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R
9% 4% 44,44
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
115 36 31,30
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase penanganan sampah
Tahun 2012, persentase penanganan sampah terealisasi 84% dari 85% target
yang ditetapkan. Tidak tercapai disebabkan karena kondisi dan jumlah alat
angkut yang sangat minim dan kondisi kendaraan yang sudah sangat tua.
Persentase sampah yang dikelola
Dari target awal 30% persentase sampah yang dikelola, terealisasi hanya 21%
atau 70%. Pengelolaan sampah dilakukan di TPA Sungai Enam, saat ini sangat
minim sarana pengolahan sampah sehingga banyak sampah yang tidak
dikelola dengan baik.
Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R
Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R pada tahun 2012
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 9% dan terealisasi
hanya 4% atau 44,44%. Realisasi volume pengurangan sampah melalui 3R
sangat rendah, hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dan sarana TPS
3R yang tersedia.
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Target awal 115 rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk dan terealisasi 36 atau 31,30%. Rendahnya realisasi indikator ini
disebabkan kurang tersedianya TPS dipemukiman penduduk, sebab
204 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
penyebaran penduduk yang jarang dan jarak yang jauh. Untuk TPS yang ada
hanya terdapat dikota Kijang dengan rasio 1:1000
Sasaran Strategis 42. Meningkatnya luas ruang terbuka
hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk
104,72 60.555 42
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk
Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk, target awal 104,72 dan
terealisasi 60.555 atau 42%. Kecamatan Bintan Timur 72.274,25 m2,
Kecamatan Teluk Sebong 91.506,25 m2, Kecamatan Bintan Utara 62,867 m2,
Kecamatan Seri Kuala Lobam 81.473 m2, Kecamatan Toapaya 524.929,55 m2
(20.000 m2 surat diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang),
Kecamatan Bintan Pesisir 117.957,25 m2
Sasaran Strategis 43. Menurunnya kerusakan hutan
lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat
72,5% 30,00% 41,37
205 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
474 ha 40 ha 8.44
Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha
868,68 ha 40% 6,50
ha 416
Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
30 ha 10 ha 33
Kerusakan Kawasan Hutan 53%
23.235,47 ha
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program
reboisasi atau hutan rakyat tahun 2011 adalah 126,1%, sedangkan tahun
2012 mengalami penurunan menjadi 30,00% atau capaian kinerjanya hanya
41,37%. Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan
konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dengan cara
melakukan konservasi dan reboisasi hutan dan lahan dan perlombaan
penghijauan kehutanan serta pengamanan dan perlindungan hutan.
Kemudian melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan dengan
cara paduserasai peta (TGHK) dengan tata ruang Kabupaten Bintan.
Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
Luas hutan lindung yang dirambah 6 hl, hl sei jago 13,92 ha, hl gunung kijang
28,2 hl, hl gunung lengkuas 240 ha, hl sei pulai 200 ha, hl gunung bintan besar
206 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
5 ha, hl gunung bintan kecil 0,5 ha ditahun 2011 adalah 49,33%, sedangkan
tahun 2012 luas hutan lindung yang dirambah 40%.
Luas hutan di kabupaten Bintan pada tahun 2011 sekitar 4.490,60 Ha.
Semuanya termasuk hutan lindung, yang tersebar hampir disemua
kecamatan. Hutan Lindung Gunung Bintan Besar di kecamatan Teluk Bintan
seluas 280 Ha, Hutan Lindung Sei Jago di kecamatan Bintan Utara seluas
1.629,60 Ha, Hutan Lindung Gunung Bintan Kecil seluas 308 Ha di kecamatan
Teluk Sebong, Hutan Lindung Gunung Lengkuas dan Hutan Lindung Sei Pulai
masing-masing seluas 1.071,80 Ha dan 441,20 Ha di kecamatan Bintan Timur
dan di kecamatan Gunung Kijang ada Hutan Lindung Gunung Kijang seluas
760 Ha.
Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha
Jumlah penebangan liar di sei pulai 15 ha, sei jago 868,68 ha, gunung lengkuas
54 ha, gunung kijang 183 ha, gunung bintan 3 ha ditahun 2011 ditargetkan
1.123 ha, terealisasi 49,33 ha. Ditahun 2012, jumlah penebangan liar 40 ha
dari target 868,68 ha.
Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemeliharaan hutan
lindung sei jago 150 ha, penanaman bibit KBR sebanyak 16 kelompok tani dan
pembuatan kebun KBR sebanyak 26 kelompok tani.
Upaya pembangunan kehutanan dari berbagai aspek terus dilakukan
diantaranya dengan mengadakan perlombaan penghijauan kehutanan tingkat
desa di Kabupaten Bintan.
Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
Jumlah kebakaran 6 hutan lindung, sei jago 30 ha, gunung kijang 5 ha, gunung
lengkuas 10 ha, sei pulai 2 ha dan gunung bintan kecil 0,5 ha tahun 2012
adalah 10 ha, sedangkan tahun 2011 jumlah kebakaran hutan lindung
mencapai 49,33 ha.
207 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kerusakan Kawasan Hutan
Kerusakan kawasan hutan ditahun 2012 adalah 23.235,47 ha, angka ini
menurun sebesar 0,31% (129,03 ha) dari tahun sebelumnya.
No Hutan Lindung Data Kerusakan Hutan Lindung
2011 (ha) % Ket 2012 (ha) % Ket
1 HL. Sei Jago 303 18,59 297,97 18,24
2 HL. Gunung Bintan Kecil 63 20,45 63 20,45
3 HL. Gunung Bintan Besar 58 20,71 58 20,71
4 HL. Gunung Kijang 264 34,74 264 34,74
5 HL. Gunung Lengkuas 222,5 20,76 222,5 20,76
6 HL. Sei Pulai 243 55,07 243 55,07
7 HL. Catchment Area 22.217 60,05 22,087 59,69
Jumlah 23.364,5 23,235,47
Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Kabupaten Bintan :
1) Pemantapan kawasan hutan
2) Rehabilitasi hutan, lahan kritis dan peningkatan daya dukung daerah
aliran sungai (DAS)
3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan
4) Revitalisasi pemanfaatan hutan
5) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
6) Penguatan kelembagaan kehutanan.
Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di
atas, maka tahun 2011-2015, melalui dinas Petanian dan Kehutanan
melaksanakan program teknis, yaitu :
1) Program inventarisasi dan pemetaan sumber daya
2) Program konservasi, keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
3) Program peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)
208 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sasaran Strategis 44. Meningkatnya pengelolaan
sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen
lingkungan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja Target Realisasi %
Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah
0% 0 0
Pertambangan tanpa ijin 0% 4 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
10% 10,83 108,3
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah
Pemanfaatan air bawah tanah dikelola oleh Distamben Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau. Peraturan yang mengatur tentang ruang lingkup pengawasan
disetiap daerah belum diatur.
Pertambangan tanpa ijin
Pertambangan tanpa ijin ditahun 2011 sebanyak 6 perusahaan, ditahun 2012
menurun menjadi 4 perusahaan pertambangan tanpa ijin. Sepanjang tahun
2012, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi
melakukan pengawasan dilapangan untuk menimalisir pertambangan ilegal.
Beberapa hambatan yang dialami adalah letak lokasi –lokasi tambang yang
tersebar di wilayah Kabupaten Bintan masih menimbulkan kesulitan dalam
pengawasan serta proses penertiban tambang tanpa ijin yang kerap kali
terkendali oleh kepentingan pihak tertentu.
209 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2010 ada beberapa perusahaan
pertambangan yang di audit, diantaranya adalah :
1) Perusahaan Bina Riau Jaya dan Sindo Mandiri ( perusahaan granit)
2) Harap panjang ( perusahaan bauksit)
3) Bina Dompak Indah ( perusahaan bauksit)
4) Bintang Cahaya Terang ( perusahaan bauksit)
5) Gunung Kijang Jaya Lestari ( perusahaan bauksit)
6) Gunung Bintan Abadi ( perusahaan bauksit)
7) Wahana Karya Suksesindo Utama ( perusahaan bauksit)
8) Tri Dinasti Mulia ( perusahaan bauksit)
9) Gunung Sion ( perusahaan bauksit)
10) Danpac Resources ( perusahaan bauksit)
Perkembangan hasil audit oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (OPN) untuk pembayaran iuran dan pajak pada umumnya sudah
dilaksanakan.
Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, perusahaan yang akan diaudit adalah :
1) PT. Wahana Karya Suksesindo Utama
2) PT. Tunggul Ulung Makmur
3) PT. Harap Panjang
4) PT. Lobinda
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses audit adalah lambatnya data
yang diterima dari setiap perusahaan dan pembayaran yang sering ditunda-
tunda.
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Jenis bahan galian yang banyak di tambang adalah bauksit , kemudian granit
dan pasir darat. PT. Antam Kijang yang merupakan perusahaan pertambangan
bauksit pada tahun 2010 di tutup, karena selama 3 tahun terakhir mengalami
penurunan dari produksi maupun volume ekspor bauksit.
210 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Gambar 6.2. Jumlah Perusahaan Tambang di Kabupaten Bintan, 2011 Number of Mining Industry in
Bintan regency , 2011
Jumlah Produksi Hasil Tambang Menurut Lokasi dan Jenis Bahan Galian di Kabupaten Bintan, 2011
No Kecamatan Jenis Barang Galian
Bauksit Timah Batu Besi
Granit Pasir Darat
1 2 3 4 5 6 7
1 Teluk Bintan 968.284.00 - - -
2 Seri Kuala Lobam
- - - - nihil
3 Bintan Utara - - - - 50.057.05
4 Teluk - - - - -
211 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Sebong
5 Bintan Timur
4.318.170.51 - - - -
6 Bintan Pesisir
3.911.157.41 - - - -
7 Mantang 2.416.142.24 - - - -
8 Gunung Kijang
153.395.50 - - 1.039.192.41 104.923.70
9 Toapaya - - - - -
10 Tambelan - - - - -
2011 11.767.149.66 1.039.192.41 154.980.75
2010 5.866.569.35 2.332.100.92 158.760.25
2009 3.754.049.45 1.792.783.78 111.414.72
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 –
2011
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
5.74 5.78 5.78 5,82
2 Pertambangan dan Penggalian
11.02 11.02 10.98 10,83
3 Industri Pengolahan 51.29 50.98 50.72 51,06
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0.32 0.32 0.32 0,31
5 Bangunan 3.74 3.77 3.78 3,28
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
19.87 20.19 20.50 20,38
7 Pengangkutan & Komunikasi 3.77 3.75 3.74 3,68
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
1.46 1.46 1.47 1,45
9 Jasa - Jasa 2.79 2.76 2.75 2,64
Produk Domestik Regional Bruto
100.00 100.00
100.00 100.00
Sumber : BPS Kabupaten Bintan
C. Akuntabilitas Keuangan
Realisasi anggaran dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2012
adalah sebagai berikut :
1. Anggaran belanja Tahun 2012 setelah Perubahaan adalah sebesar
Rp.882.500.634.271,90,- (Delapan ratus delapan puluh dua milyar
lima ratus juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh
satu ribu sembilan puluh rupiah), dengan rincian:
212 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
a. Belanja operasi Rp.682.932.184.206.90,- terdiri dari :
- Belanja pegawai Rp.372.467.814.954.90,-
- Belanja barang Rp.197.854.672.524.00,-
- Belanja subsidi Rp.1.251.000.000.00,-
- Belanja hibah Rp.38.174.384.200.00,-
- Belanja bantuan sosial Rp.26.797.674.200.00,-
- Belanja bantuan keuangan Rp.46.386.638.328.00,-
b. Belanja Modal Rp.197.568.450.065.00,- terdiri dari :
- Belanja tanah Rp.8.729.905.000.00,-
- Belanja peralatan dan mesin Rp.37.077.779.609.00,-
- Belanja gedung dan bangunan Rp.87.849.317.956.00,-
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp.62.725.606.000.00,-
- Belanja aset tetap lainnya Rp.1.003.341.500.00,-
- Belanja aset lainnya Rp.182.500.000.00,-
c. Belanja Tidak Terduga Rp.2.000.000.000.00,- terdiri dari :
- Belanja tidak terduga Rp.2.000.000.000.00,-
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp.801.292.927.468.00,- (Delapan ratus satu milyar dua ratus
sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat
ratus enam puluh delapan rupiah) atau 90.80% dari pagu anggaran,
dengan rincian :
a. Belanja operasi Rp.624.338.743.792.00,- terdiri dari :
- Belanja pegawai Rp.339.189.303.439.00,-
- Belanja barang Rp.182.029.296.980.00,-
- Belanja subsidi Rp.398.846.960.00,-
- Belanja hibah Rp.36.356.921.750.00,-
- Belanja bantuan sosial Rp.21.813.809.280.00,-
- Belanja bantuan keuangan Rp.44.550.565.363.00,-
b. Belanja Modal Rp.175.927.054.159.00,- terdiri dari :
- Belanja tanah Rp.7.646.352.456.00,-
- Belanja peralatan dan mesin Rp.32.367.906.546.00,-
213 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
- Belanja gedung dan bangunan Rp.73.964.604.964.00,-
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp.60.788.134.224.00,-
- Belanja aset tetap lainnya Rp.983.832.960.00,-
- Belanja aset lainnya Rp.176.223.000.00,-
c. Belanja Tidak Terduga Rp.1.027.129.517.00,- terdiri dari :
- Belanja tidak terduga Rp.1.027.129.517.00,-
D. Perbandingan Regional
Pada tahun 2010 Jumlah penduduk Provinsi kepulauan Riau 1.679.163
jiwa. Bintan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar
keempat dengan jumlah penduduk 142.300 (8,47%) setelah Batam (56,24 %),
Karimun ( 12,66 %), dan Tanjungpinang (11,16 %). Hampir semua
kabupaten/kota di Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan penduduk.
Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau terus mengalami kenaikan
selama periode 2008-2011. Pertumbuhan tertinggi sebesar 7,52% terjadi
pada tahun 2010. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi terjadi di semua
Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam memiliki laju
pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama periode 2008-2011 dan selalu
berada diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu 7,77% pada tahun
2010 dan 7,22% pada tahun 2011. Laju pertumbuhan Bintan selama periode
2008-2010 menjadi terendah dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi
Kepulauan Riau yaitu sebesar 5,27% , 5,11%, 5,56% dan 6,18%.
Dilihat dari besarnya kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB
Provinsi Kepulauan Riau selama 2007-2011 yang tercermin dari besarnya
nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Kontribusi terbesar diberikan oleh Kota
Batam yaitu Rp 33.022,50 milyar (63,72%) pada tahun 2007 terus meningkat
menjadi Rp 52.634,56 milyar (70,17%) pada tahun 2011. Kontribusi terkecil
diberikan oleh Kabupaten Lingga yaitu Rp 1.135,94 milyar (1,51%) pada
tahun 2011 dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 719,89 milyar (0,96%)
pada tahun 2011.
214 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku
Pendapatan Regional Per Kapita Tanpa Migas ADHB Kabupa-ten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2009-2011 (Juta
Rupiah)
215 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
Bab IV P e n u t u p
A. Simpulan
1) Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melaksanakan amanahnya
berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang
ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja/Kontrak Kinerja Bupati
Bintan Tahun 2012.
2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2012 ini menyajikan berbagai
keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan
oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun anggaran 2012.
Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian
Indikator Kinerja Sasaran, maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran.
3) Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja
Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan gambaran bahwa
keberhasilan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen,
keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur
negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian
integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
216 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
B. Saran
1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk
memperteguh pelaksanaan pembangunan sehingga tidak hanya
menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun
benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem
pemerintahan yang baik.
2) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan
secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah
ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan akan
ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3) Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat
berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya
dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah
dan dunia usaha.
4) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera
direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan
keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang
digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan
out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan
sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap satuan kerja
perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur,
bermanfaat dan akuntabel.
217 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012
5) Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah
secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward
and punishment yang tegas dan ketat.
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN