A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada masing-masing ... filePanitera untuk membuat & mengirimkan Surat Panggilan kepada pihak yang berperkara 2 hk 1 hk 14 hari Panitera 4. Pengucapan

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas

pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja. Penyusunan SOP dilakukan

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2010.

Pada masing-masing fungsi terdapat tugas yang saling terkait mulai dari staf sampai ketua

pengadilan . SOP di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat di gambarkan sebagai

Brikut:

No. JENIS & URAIAN KEGIATAN

BATAS WAKTU

PELAKSANA Jam

Hari / Hari

Kerja

KEPANITERAAN PERKARA

PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

1.

PENELITIAN ADMINISTRASI :

1 hk

1. Penelitian awal surat gugatan 10 menit Panmud Perkara

2. Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya

Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat

10 menit

Meja I 3. Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara

oleh Penggugat

10 menit

4. Pembuatan SKUM 10 menit

5. Pemberian Nomor Perkara 10 menit

6. Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 60 menit

Meja II 7. Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Panmud

Perkara 10 menit

8. Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa

Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu

pendaftaran Surat Kuasa.

15 Menit

Kepaniteraan

Hukum 9. Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register

Pendaftaran Surat Kuasa.

15 menit

10. Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 15 menit Bendahara

Penerima

11. Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list)

kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan

Majelis

30 menit

Panmud Perkara

12. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke

Wakil Panitera (Wapan)

15 menit

13. Wapan menyerahkan berkas perkara ke Panitera 15 menit Wapan

14. Panitera melakukan penelitian berkas perkara untuk

diserahkan kepada KPTUN 1 jam 1 hk

Panitera

15. Panitera menyerahkan berkas kepada KPTUN Panitera

2. DISMISSAL PROCESS

1. KPTUN menerima berkas dari Panitera 1 jam

KPTUN 2. KPTUN mempelajari berkas perkara dan menentukan

sikap apakah men-dismissal perkara atau tidak.

3. Apabila menurut penilaian KPTUN perkara hendak di

dismissal proses, KPTUN memerintahkan kepada

Panitera untuk membuat & mengirimkan Surat

Panggilan kepada pihak yang berperkara

2 hk

1 hk

14 hari

Panitera

4. Pengucapan Penetapan Dismissal dalam ruang yang

telah ditentukan 1 hk KPTUN

5. Panitera mengumumkan penetapan dismissal

melalui website pada hari itu juga 1 jam

Panitera

6. Penyampaian Salinan Penetapan Dismissal 1 hk

3. PERLAWANAN

1. Penerimaan dan Penelitian gugatan perlawanan

2 jam

1 hk

Panmud Perkara 2. Pengembalian berkas perkara yang belum lengkap

kepada pengugat dengan melampirkan daftar periksa

3. Penomoran gugatan plw sama dengan nomor perkara

pokok dengan menambah kode “Plw” 10 menit

1 hk

Meja I

4. Menyiapkan blanko penetapan Susunan Majelis

Hakim, kemudian menyerahkan kepada Panitera

melalui Wapan

10 menit Panmud Perkara

5. Penyerahan berkas gugatan plw kepada KPTUN

melalui Panitera. 15 menit Panitera

6. KPTUN menetapkan majelis hakim, selanjutnya

menyerahkan berkas perkara ke Panitera 15 menit 1 hk KPTUN

7. Panitera menerima berkas gugatan yang telah

ditunjuk Susunan MH oleh KPTUN

8. Panitera menunjuk PP 1 jam

1 hk Panitera 9. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada

Kepaniteraan Perkara untuk dicatat susunan Majelis

Hakim ke dalam buku Register Induk Perkara

1 jam

10. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara

gugatan plw kepada KMH yang ditunjuk 1 jam 1 hk Panmud Perkara

11. KMH menetapkan hari persidangan dengan perintah

kepada PP untuk memanggil para pihak; 2 jam

1 hk

KMH

12. PP mengetik penetapan dan surat panggilan untuk

memanggil para pihak 1 jam PP

13. PP melaporkan kepada Panmud Perkara tentang

jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register

induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan

website

1 jam

PP + Petugas 14. Setiap penundaan persidangan gugatan plw, PP

melapor kepada Kepaniteraan Perkara tentang jadwal

penundaan tersebut, untuk dicatat dalam register

perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website

1 jam Pada hari

itu juga

15. Berita acara persidangan gugatan perlawanan telah

siap ditandatangani oleh KMH

1 hk

sebelum

sidang

berikutnya

KMH dan PP

16. Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan

1 hk MH

17. Pengucapan putusan Plw (Konsep Putusan Nett) 1 hk

1 hk

MH

18. PP memberitahukan amar putusan kepada

Kepaniteraan Perkara 15 menit PP

19. Kepaniteraan Perkara mencatat putusan plw dalam

buku register induk perkara

2 jam

Kepaniteraan

Perkara

20. Petugas Kepaniteraan Perkara melaporkan kepada

Kepaniteraan Hukum untuk menayangkan dalam TV

Scroll dan website

2 jam Kepaniteraan

Hukum

21. Pengetikan putusan plw 3 hk

14 hk

PP

22. Koreksi putusan oleh MH 2 hk MH

23. Pengetikan kembali hasil koreksi 1 hk PP

24. Penandatanganan putusan 2 hk MH + PP

25. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak. 1 hk Panitera

26. Apabila gugatan plw ditolak, PP meminutasi berkas

perkara sejak putusan diucapkan 30 h PP

27. Panmud Perkara menerima berkas perkara yang telah

diminutasi dari PP dan mencatat amar putusan dalam

Register Induk Perkara

5 hk Panmud Perkara

28. Apabila gugatan perlawanan dikabulkan, PP

melaporkan kepada Panmud Perkara untuk disiapkan

blanko penetapan penunjukan majelis hakim.

Pada hari

putusan

diucapkan

PP

29. Panmud Perkara menyerahkan berkas putusan plw

kepada KPTUN melalui Panitera untuk menetapkan

MH yang akan memeriksa perkara

1 jam 1 hk

Panmud Perkara

30. Panitera menyerahkan berkas perkara ke pada

KPTUN untuk menunjuk MH yang baru 1 jam

1 hk KPTUN 31. KPTUN menetapkan Susunan Majelis Hakim yang

memeriksa perkara gugatan yang bersangkutan

dengan majelis yang sama

1 jam

32. Panitera menetapkan PP 1 jam

1 hk Panitera 33. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada

Panmud Perkara 1 jam

34. Panmud Perkara mencatat Majelis Hakim, PP dalam

register perkara 1 jam

1 hk Panmud Perkara

+ PP 35. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke

KMH untuk diserahkan kepada PP 1 jam

Catatan :

- Selanjutnya pemeriksaan dilakukan dangan acara biasa

- Pemeriksaan gugatan plw 3 bulan

- Bagi yang belum tersedia TV Scroll maka dicatat dalam Papan Jadwal Persidangan

- Terhadap putusan perlawanan yang ditolak tidak ada upaya hukum

4. LOLOS DISMISAL

1. Apabila KPTUN tidak mengeluarkan penetapan

dismissal, maka perkara dianggap lolos dismissal

(tanpa penetapan)

14 h

2. KPTUN menetapkan susunan MH 1 jam

3. Penyerahan berkas oleh KPTUN kepada Panitera 30 menit KPTUN

4. Panitera menunjuk PP 15 menit

Panitera 5. Panitera menyerahkan berkas kepada Panmud

Perkara

15 menit

6. Panmud Perkara mencatat susunan Majelis Hakim

dan PP dalam register perkara

2 jam

Panmud Perkara

+ PP 7. Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada KMH

untuk diserahkan kepada PP

30 menit

5. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ACARA BIASA

1. KMH memerintahkan PP membuat penetapan

pemeriksaan persiapan 10 menit

1 hk

KMH 2. KMH memerintahkan PP untuk memanggil para

pihak (kepada Tergugat agar melampirkan gugatan)

3. PP memanggil pihak-pihak yang berperkara pada

hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan

60 menit PP

4. Acara Pemeriksaan persiapan dilakukan secara

tertutup untuk umum

30 Hari MH + PP

5. Setelah pemeriksaan persiapan selesai, KMH

memerintahkan PP mengetik Penetapan Hari

Persidangan Terbuka untuk umum

60 menit KMH

6. PP mempersiapkan Penetapan Persidangan untuk

ditanda tangani KMH

30 menit

1 hk

PP

7. KMH memerintahkan PP untuk memanggil pihak

yang tidak hadir

1 hari KMH + PP

8. Sidang Pembacaan Gugatan + Penundaan

7 hari MH

9. Sidang Pembacaan Jawaban Tergugat/Intervenient +

Penundaan 7 hari

MH

10. Sidang Pembacaan Replik Penggugat + Penundaan

7 hari MH

11. Sidang Pembacaan Duplik Tergugat/Intervenient +

Penundaan 7 hari

MH

12. Selama persidangan pihak ketiga dapat mengajukan

Intervensi

Sebelum

bukti

Pihak Ketiga

13. Sidang Pemeriksaan Bukti-Bukti Para Pihak +

Penundaan 7 hari

MH

14. Sidang Pemeriksaan Saksi-Saksi + Penundaan 7 hari MH

15. Sidang Penyampaian Kesimpulan Para Pihak +

Penundaan untuk putusan 7 hari MH

16. Musyawarah Putusan

7 hari MH

17. Pembacaan Putusan (Konsep Nett)

1 hari

KMH

18. PP memberitahukan amar putusan kepada Panmud

Perkara, agar di publikasi melalui website 15 menit PP

19. Pengetikan putusan 5 hk PP

20. Koreksi putusan 2 hk

14 hari

MH

21. Pengetikan koreksi 1 hk PP

22. Koreksi terakhir 1 hk MH

23. Penanda tangan putusan 1 h MH + PP

24. Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan 1 hari Panitera

25. Minutasi perkara oleh PP dan penyerahan berkas

perkara kepada panmud perkara

30 hari

KMH + PP

Catatan : Pemeriksaan perkara diputus tidak lebih dari 6 bulan sejak perkara didaftar di PTUN

6. PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA CEPAT

1. Panitera menerima dan memeriksa gugatan yang

disertai permohonan acara cepat (diajukan tersendiri

atau dalam gugatan) 60 menit

1 hk

Panitera 2. Selanjutnya Panitera menyerahkan permohonan /

gugatan kepada Panmud Perkara untuk meneliti

kelengkapan berkas

3. Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya

Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat 10 menit

Meja I 4. Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara

oleh Penggugat 10 menit

5. Pembuatan SKUM 10 menit

6. Pemberian Nomor Perkara 10 menit

7. Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 60 menit

Meja II 8. Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Panmud

Perkara 10 menit

9. Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa

Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu

pendaftaran Surat Kuasa.

15 menit

Panmud Hukum

10. Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register

Pendaftaran Surat Kuasa.

15 menit

11. Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 15 menit Bendahara

Penerima

12. Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list)

kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan

Majelis


13. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke

Panitera melalui Wapan (yang sudah dilengkapi

blangko penetapan MH)


14. Panitera melakukan penelitian berkas perkara dan

diserahkan kepada KPTUN

1 jam 1 hk Panitera

15. Apabila permohonan pemeriksaan dengan acara

cepat dikabulkan, KPTUN menetapkan Hakim tunggal

yang akan memeriksa perkara gugatan yang

bersangkutan. 1 hk 14 h Ketua

16. Apabila permohonan pemeriksaan dengan acara

cepat ditolak, KPTUN menetapkan susunan majelis

dengan acara biasa.

17. Ketua menyerahkan berkas perkara kepada Panitera

untuk ditunjuk PP

18. Panitera menyerahkan berkas perkara ke Panmud

Perkara setelah menunjuk PP 1 jam Panitera

19. Panmud Perkara menerima, mencatat Hakim dan PP

ke dalam buku Register Induk Perkara. 60 menit

1 hk Panmud Perkara 20. Panmud Perkara menyampaikan berkas perkara

gugatan kepada hakim yang ditunjuk untuk

memeriksa dengan acara cepat. 10 Menit

21. Hakim menetapkan hari persidangan

60 menit

7 hari

setelah di

tunjuk

Hakim Tunggal 22. Hakim memerintahkan kepada PP untuk memanggil

para pihak;

23. PP mengetik Penetapan hari Persidangan &

Panggilan sidang kepada Para Pihak dan

menyerahkan Penetapan hari persidangan kepada

Hakim Tunggal untuk ditanda tangani

60 menit

1 h

Hakim + PP

24. PP melaporkan kepada Panmud Perkara tentang

jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku

register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll

dan website;

60 menit

PP +

Panmud Perkara

+ Panmud

Hukum

25. Panmud Perkara mencatat jadwal penundaan

persidangan dan ditayangkan di tv scroll dan

website;

60 menit Saat

sidang

Panmud Perkara

+ Panmud

Hukum

26. Berita acara persidangan telah siap ditandatangani

oleh Hakim

Sehari

sebelum

sidang

berikutnya

PP

27. Setelah pemeriksaan selesai, Hakim Tunggal

menetapkan untuk putusan

1 – 2

minggu

Hakim Tunggal

28. Hakim Tunggal mengucapkan putusan 1 hari

14 hk

29. PP melaporkan hari, tanggal dan amar putusan ke

Kepaniteraan perkara untuk dicatat dalam Register

bantu dan register induk perkara

Pada hari

putusan

diucapka

n

PP

30. Pencatatan putusan dan penayangan dalam website Saat itu

juga

Panmud Perkara

+ Panmud

Hukum

31. Pengetikan putusan 3 hk PP

32. Koreksi putusan 2 hk Hakim Tunggal

33. Pengetikan kembali hasil koreksi 1 hk PP

34. Penandatanganan putusan 60 menit Hakim Tunggal +

PP

35. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak

setelah putusan diucapkan. (Pasal 51 A UU

PERATUN)

60 menit Panitera +

Jurusita

36. PP meminutasi berkas perkara sejak putusan

diucapkan 30 hari

H + PP

37. PP menyerahkan berkas perkara yang telah

diminutasi kepada Panmud Perkara

10 menit

PP

38. Panmud Perkara mencatat dalam Register Induk

Perkara.

60 menit

Panmud Perkara

Catatan :

- Dalam Acara Cepat tidak ada pemeriksaan persiapan

- Panggilan pertama kepada Tergugat dengan melampirkan gugatan

- Bagi pengadilan yang belum memiliki tv scroll dan website maka tahapan penyelesaian perkara

- dimuat dalam court calender/ Papan Jadwal Persidangan.

7. PROSEDUR PERMOHONAN BANDING.

1. Panitera menerima permohonan banding dari

pemohon banding.

60 menit

1 hk

Panitera 2. Panitera menyerahkan kepada Panmud Perkara

untuk meneliti kelengkapan syarat-syarat formal

permohonan banding.

10 menit

3. Apabila telah memenuhi syarat-syarat formal,

selanjutnya membuat SKUM biaya banding dan

memerintahkan pemohon banding untuk membayar

biaya banding melalui bank yang ditunjuk.

10 menit

Panmud Perkara 4. Berkas permohonan banding yang telah lengkap

dilampiri Resi Pembayaran biaya banding dari bank

yang ditunjuk.

10 menit

5. Setelah Pemohon banding membayar biaya perkara

banding, Panmud Perkara mempersiapkan Akta

Banding untuk ditanda tangani Panitera

60 menit

6. Panitera menyerahkan Akta Banding ke Panmud

Perkara untuk dicatat dalam register banding

30 menit 1 hari

Panitera

7. Apabila permohonan banding tidak memenuhi

syarat formal, dicatat dalam buku bantu register

banding dan berkas tidak dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara

30 menit 1 hari

8. Panitera memberitahukan pernyataan Banding

kepada Termohon banding.

30 menit 7 hari

9. Panitera menerima dan membuat tanda terima

Memori banding dan softcopy

60 menit

1 hk

10. Panitera menyerahkan memori banding dan

softcopy kepada Panmud Perkara untuk membuat

pengantar pemberitahuan dan penyerahan memori

banding kepada termohon banding untuk

ditandatangani oleh Panitera.

11. Pengiriman Pemberitahuan dan penyerahan memori

banding kepada Termohon banding

60 Menit Panmud Perkara


Kontra Memori banding dan softcopy

30 menit

1 hk

Panitera

13. Panitera menyerahkan kontra memori banding

kepada Panmud Perkara dan softcopy untuk

membuat pengantar pemberitahuan dan

penyerahan kontra memori banding kepada

60 menit

Panmud Perkara

pemohon banding untuk ditandatangani oleh

Panitera.

14. Pengiriman Pemberitahuan dan penyerahan kontra

memori banding kepada pemohon banding

60 menit

15. Sebelum berkas perkara dikirim ke PT.TUN, Panitera

memberitahukan kepada para pihak untuk

mempelajari berkas perkara.

60 menit 30 hari

Panmud Perkara 16. Panmud Perkara menyiapkan berkas banding yang

akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara berupa bundel A dan B.

5 hk

60 hari

Setelah

pernyataa

n banding

17. Panmud Perkara membuat surat pengantar

pengiriman berkas ke PT.TUN

60 menit

18. Pengiriman biaya Banding dilakukan 7 (tujuh) hari

sebelum berkas dikirim ke PT.TUN

1 hk Panitera

19. Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada

Kasubbag Umum untuk dikirim ke PT.TUN


20. Kasubbag Umum mengirim berkas banding ke

PT.TUN

60 menit 1 hk

Kasubbag

Umum

21. Setelah Panitera menerima Nomor registrasi

banding kemudian mencatat nomor perkara banding

dalam register banding,

30 menit Panitera

22. Penerimaan salinan resmi Putusan Banding dan

berkas bundel A dari PT.TUN 30 menit

1 hk Kasubbag

Umum 23. Penyerahan salinan Putusan Banding berkas bude A

dari Sub Umum ke KPTUN dengan dilampiri lembar

disposisi

30 menit

24. Penyerahan salinan Putusan Banding dan berkas

bundel A dari KPTUN ke Panitera 30 menit

1 hk

KPTUN 25. Panitera menerima salinan putusan banding dan

berkas bundel A dari KPTUN dan menyerahkan ke

Panmud Perkara agar mencatat putusan dalam

register perkara

60 menit

26. Panmud Perkara membuat Surat Pemberitahuan

Salinan Putusan Banding Kepada Para Pihak 60 menit Panmud Perkara

27. Surat Pemberitahuan Putusan Banding yang ditanda

tangani Panitera dicatat dalam register perkara dan

di kirim kepada pihak-pihak yang berperkara melalui

Kasubbag Umum

30 menit 1 hk

28. Kasubbag Umum mengirim Surat Pemberitahuan

Putusan Banding Kepada Para Pihak yang

berperkara.

30 menit

Catatan :

- Pengiriman berkas banding ke PT.TUN 60 (enampuluh) hari setelah pernyataan banding dengan

menyertakan softcopy (meskipun belum/tidak mengajukan memori banding).

- Setiap proses kegiatan penyelesaian Perkara banding dicatat dalam Buku Register Induk

Perkara dan Buku Register banding.

8. PROSEDUR PERMOHONAN KASASI

1. Panitera menerima permohonan kasasi dari

pemohon kasasi.

60 menit 1 hk Panitera

2. Panitera menyerahkan kepada Panmud Perkara

untuk meneliti kelengkapan syarat-syarat formal

permohonan kasasi.

10 menit

3. Apabila telah memenuhi syarat-syarat formal,

selanjutnya membuat SKUM biaya kasasi dan

memerintahkan pemohon kasasi untuk membayar

biaya kasasi melalui Bank yang ditunjuk.


4. Berkas permohonan kasasi yang telah lengkap

dilampiri resi pembayaran biaya kasasi dari Bank

yang ditunjuk.

10 menit

5. Setelah pemohon kasasi membayar biaya perkara

kasasi, Panmud Perkara mempersiapkan akta kasasi

untuk ditanda tangani Panitera

60 menit

6. Panitera menyerahkan akta kasasi ke Panmud

Perkara untuk dicatat dalam register kasasi

30 menit 1 hari Panitera

7. Apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat

formal selain yang dimaksud pasal 45a UU No. 3

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.

14 Tahun 1985 tentang MA Panitera membuat surat

keterangan, dicatat dalam buku bantu register kasasi

dan berkas tidak dikirim ke MA RI.


8. Apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat

formal sebagaimana dimaksud pasal 45a UU No. 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.

14 Tahun 1985 tentang MA (berdasarkan SEMA No.

11 Tahun 2010) Panitera membuat surat keterangan

untuk disampaikan kepada KPTUN sebagai

pertimbangan membuat penetapan pembatasan

kasasi.

2 hk Panitera

+ KPTUN

9. Panitera memberitahukan pernyataan kasasi kepada

termohon kasasi.

30 menit 7 hari


memori kasasi dan softcopy

60 menit 1 hk

11. Panitera menyerahkan memori kasasi kepada

Panmud Perkara untuk membuat pengantar

pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi

kepada termohon kasasi untuk ditandatangani oleh

Panitera.

60 menit

12. Pengiriman pemberitahuan dan penyerahan memori

kasasi kepada termohon kasasi



kontra memori kasasi dan softcopy

60 menit

1 hk Panitera

14. Panitera menyerahkan kontra memori kasasi kepada

Panmud Perkara untuk membuat pengantar

pemberitahuan dan penyerahan kontra memori

60 menit

kasasi kepada pemohon kasasi untuk ditandatangani

oleh Panitera.

Panmud Perkara

15. Pengiriman pemberitahuan dan penyerahan kontra

memori kasasi kepada pemohon kasasi

60 menit

16. Sebelum berkas perkara dikirim ke MA RI, Panitera

membuat surat pemberitahuan kepada Para Pihak

untuk mempelajari berkas perkara (inzage).


17. Panmud Perkara menyiapkan berkas kasasi yang

akan dikirimkan ke MA RI berupa bundel a dan b

disertai softcopy putusan Tingkat I, banding, memori

kasasi dan kontra memori kasasi.

5 hk 60 hari

setelah

pernyataa

n kasasi

Panmud Perkara

18. Panmud Perkara membuat surat pengantar

pengiriman berkas ke MA RI

60 menit

1 hk

19. Pengiriman biaya kasasi dilakukan 7 (tujuh) hari

sebelum berkas dikirim ke MA RI

Panitera

20. Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada Kasub

Bag Umum untuk dikirim ke MA RI


21. Sub Bag Umum mengirim berkas kasasi ke MA RI

dengan surat tercatat

60 menit Sub Bag Umum

22. Setelah Panitera menerima nomor registrasi kasasi

kemudian mencatat nomor perkara kasasi dalam

register kasasi,

30 menit Meja II

23. Menerima salinan resmi putusan kasasi dan berkas

bundel a dari MA RI

30 menit 1 hk

Sub Bag Umum 24. Penyerahan salinan putusan kasasi dari sub umum

ke KPTUN dengan dilampiri lembar disposisi

30 menit

25. Penyerahan salinan putusan kasasi dan berkas

bundel a dari KPTUN ke Panitera

30 menit 1 hk KPT.TUN

26. Menerima salinan putusan kasasi dan berkas bundel

a dari KPTUN dan menyerahkan ke Panmud Perkara

agar mencatat putusan dalam register perkara

60 menit 1 hk

Panitera

27. Membuat surat pemberitahuan dan penyerahan

fotocopy salinan putusan kasasi kepada Para Pihak

60 menit 1 hk Panmud Perkara

28. Surat Pemberitahuan dan penyerahan salinan

putusan kasasi yang ditanda tangani Panitera dicatat

dalam register perkara dan di kirim kepada Pihak-

Pihak yang berperkara melalui Sub Bag Umum

30 menit

1 hk Sub Bag Umum 29. Sub Bag Umum mengirim surat pemberitahuan dan

penyerahan salinan putusan kasasi kepada Para

Pihak yang berperkara dengan surat tercatat.

30 menit

Catatan :

- Pengiriman berkas kasasi ke MA RI dilakukan dalam jangka/ tenggang waktu 60 (enam puluh) hari

setelah pernyataan kasasi dengan menyertakan softcopy.

- Setiap proses kegiatan penyelesaian perkara kasasi dicatat dalam buku register induk perkara dan

buku register kasasi.

9. PROSEDUR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan

memori PK dan softcopy dari pemohon PK

60 menit

1 hk

Panitera

2. Panitera menyerahkan berkas permohonan PK &

softcopy untuk diteliti kelengkapan dan syarat-syarat

formil permohonan PK

30 menit

3. Memerintahkan pemohon PK untuk membayar biaya

PK melalui Bank yang ditunjuk.

10 menit

Panmud Perkara 4. Pembuatan SKUM biaya PK setelah menerima resi

pembayaran biaya PK

10 menit

5. Membuat akta permohonan PK. 60 menit

Panitera

6. Memberitahukan permohonan PK kepada termohon

PK dengan melamPIrkan memori PK.

60 menit 1 hk

7. Meneliti alasan permohonan PK yang terkait dengan

novum.

120

menit

2 hk

8. Memanggil penemu novum untuk disumpah 60 menit 6 hari

9. Penyumpahan penemu novum 60 menit 1 hk

KPTUN

10. Pembuatan Berita Acara penyumpahan 60 menit Panitera

11. Menerima dan membuat tanda bukti penerimaan

kontra memori PK dan softcopy dari termohon PK.

60 menit

1 hk

Panitera 12. Memberitahukan dan menyerahkan kontra memori

PK kepada pemohon PK.

60 menit

13. Menyetor biaya PK ke rekening Bank yang ditunjuk

oleh MA RI

120

menit

1 hk

14. Pemberkasan berkas PK yang akan dikirim ke MA RI 5 hk Panmud Perkara

15. Membuat surat pengantar berkas PK ke MA RI. 30 menit 1 hk

Panitera

16. Mengirim berkas PK ke MA RI. 60 menit Sub Bag Umum

17. Menerima dan mencatat nomor register PK dari MA

RI

60 menit

1 hk

Panitera

18. Mencatat amar putusan PK dalam buku register induk

perkara dan buku register perkara PK.


19. Memberitahukan kepada Para Pihak salinan putusan

PK.


Catatan:

- Setiap proses kegiatan penyelesaian perkara PK, dicatat dalam buku register induk perkara dan

buku register PK.

10. PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI).

1. KPTUN memerintahkan kepada Panitera dengan

suatu penetapan, untuk mengirim salinan putusan

yang bersifat comdemnatoir dan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

60 menit

1 hk

KPTUN

2. Pengiriman salinan oleh Panitera. 60 menit

Panitera 3. Menerima dan meneliti permohonan eksekusi 120

menit 1 hk

4. KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk

memanggil Para Pihak

60 menit 1 hk

KPTUN +

Panitera

5. KPTUN mempertemukan Para Pihak untuk

menGUpayakan pelaksanaan putusan dengan

membuat Berita Acara.

120

menit 1 hk

KPTUN +

Panitera

6. KPTUN memerintahkan kepada tergugat dengan

suatu penetapan untuk melaksanakan putusan.

60 menit

1 hk

KPTUN

7. KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk

mengirimkan penetapan kepada tergugat

60 menit Panitera

8. KPTUN mengeluarkan surat yang menyatakan obyek

gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi

dalam hal amar putusan bersifat declaratoir

sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf a UU

tentang peratun .

120

menit

1 hk KPTUN

9. KPTUN memerintahkan Panitera untuk memanggil

Para Pihak guna menentukan kompensasi dalam hal

ada permohonan eksekusi yang menyangkut

sengketa kepegawaian yang tidak dapat atau tidak

sempurna melaksanakan rehabilitasi (pasal 97 ayat

(11).

60 menit

1hk KPTUN

10. Pemanggilan Para Pihak 60 menit Panitera

11. KPTUN mengupayakan Para Pihak untuk menyepakati

suatu kompensasi, apabila tidak tercapai suatu

kompensasi berupa sejumlah uang atau kompensasi

lain maka KPTUN menetapkan sejumlah uang atau

kompensasi lain. 120

menit 1 hk

KPTUN

12. Apabila sejumlah uang atau kompensasi lain yang

ditetapkan oleh KPTUN tidak diterima oleh Para Pihak

atau salah satu Pihak, KPTUN memberitahukan

kepada Para Pihak untuk mengajukan ke MA guna

ditetapkan kembali.

13. Apabila di dalam amar putusan memuat upaya paksa,

KPTUN memerintahkan dengan surat kepada

tergugat untuk melaksanakan putusan dan bila tidak

dilaksanakan dikenakan upaya paksa.

120

menit

1 hk

14. Mengirimkan surat pelaksanaan putusan dengan

upaya paksa

60 menit Panitera

15. KPTUN membuat penetapan untuk memerintahkan

kepada Panitera untuk mengumumkan di media

massa cetak setempat atas permohonan dan biaya

dari penggugat.

60 menit 1 hk KPTUN

16. Panitera / jurusita mengumumkan melalui media

massa cetak setempat bahwa tergugat tidak

melaksanakan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

120

menit

1 hk Panitera

17. KPTUN mengirimkan surat kepada presiden sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan

tergugat melaksanakan putusan pengadilan dan

lembaga perWakilan rakyat (DPR/DPRD) dalam fungsi

pengawasan.

60 menit 1 hk KPTUN

Catatan :

Setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dicatat dalam buku register perkara dan buku register eksekusi.

PANITERA MUDA HUKUM

1. LAPORAN KEADAAN PERKARA GUGATAN YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA BANDING YANG

MASUK DAN PUTUS, PERKARA KASASI YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA PK YANG MASUK DAN

PUTUS, JENIS-JENIS PERKARA, KEUANGAN PERKARA DAN EKSEKUSI

1. Menerima, mengolah dan mengkoreksi data perkara

gugatan yang masuk dan putus, perkara banding yang

masuk dan putus, perkara kasasi yang masuk dan

putus, perkara PK yang masuk dan putus dari

Kepaniteraan Perkara, pertanggal 31 (akhir bulan)

60 menit

Kepaniteraan

Perkara

2. Menghitung data yang masuk 60 menit

5 hk

Kepaniteraan

Hukum

3. Mengklasifikasi janis-jenis perkara 120

menit

4. Mengolah data dan membuat surat pengantar

pengiriman laporan

120

menit

5. Koreksi oleh Wapan 60 menit Wapan

6. Penanda tanganan laporan keadaan perkara oleh

Panitera dan KPTUN 60 menit

Panitera +

KPTUN

7. Penomoran pengiriman surat pengantar laporan 60 menit Sub Bag Umum

8. Pengiriman laporan dan softcopy ke Panitera muda

tun MA RI dan tembusan Dirjen Badimiltun MARI

pertanggal 5 bulan berikutnya

60 menit Kepaniteraan

Hukum

2. LAPORAN KEGIATAN HAKIM DAN PP

1. Mengumpulkan data laporan bulanan dari bulan

Januari s.d Juni

60 menit

5 hk

Kepaniteraan

Hukum

2. Mengolah data 60 menit


4. Penanda tanganan laporan keadaan perkara oleh

Panitera dan KPTUN

60 menit Panitera +

KPTUN

5. Penomoran pengiriman surat pengantar laporan 60 menit

Sub Bag Umum 6. Pengiriman laporan dan softcopy Keanitera Muda

TUN MA RI dan tembusan Dirjen Badimiltun MA RI


60 menit

3. LAPORAN TAHUNAN KEADAAN PERKARA GUGATAN YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA BANDING

YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA KASASI YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA PK YANG MASUK

DAN PUTUS, JENIS-JENIS PERKARA, KEUANGAN PERKARA DAN EKSEKUSI, KEGIATAN HAKIM DAN

KEGIATAN PP

1. Mengumpulkan data laporan bulanan dari bulan

januari s.d desember

60 menit 5 hk Kepaniteran

Hukum

2. Mengolah data 60 menit


4. Penanda tanganan laporan keadaan perkara oleh 60 menit Panitera +

Panitera dan KPTUN KPTUN

5. Penomoran pengiriman surat pengantar laporan 60 menit

Sub Bag Umum 6. Pengiriman laporan dan softcopy ke Panitera muda

tun MA RI dan tembusan Dijen Badimiltun MA RI


60 menit

4. STATISTIK PERKARA BULANAN DAN TAHUNAN

1. Mengolah dan meng-evaluasi data bulanan dari

Kepaniteraan Perkara

60 menit

5 hk Kepaniteraan

Hukum 2. Menyusun data bulanan statistik dan grafik perkara

gugatan dan banding kedalam papan statistik

60 menit

3. Menyusun data statistik dan grafik Tahunan perkara

gugatan dan banding dari januari s.d desember

60 menit

5. PENATAAN ARSIP PERKARA.

1. Kepaniteraan Hukum menerima berkas perkara in

aktif dari Panmud Perkara 1 hk

30 hari Kepaniteraan

Hukum

2. Kepaniteraan Hukum mencatat berkas perkara in aktif

(arsip perkara) kedalam buku agenda 1 hk

3. Kepaniteraan Hukum mengelompokan arsip perkara

sesuai dengan jenis perkara dan Tahunnya 3 hk

4. Menyusun dan menata arsip perkara yang telah

dikelompokkan jenis perkara dan Tahunnya kedalam

box arsip perkara

10 hk

5. Menata box arsip perkara ke rak besi 5 hk

6. Membuat dokumentasi data perkara digital 5

7. Membuat sistem temu kembali data perkara 5

6. MEJA PENANGANAN PENGADUAN

1. Setiap pengaduan (siapapun yang menerima) wajib

meneruskan ke meja pengaduan

1 hari

Aparat PTUN

2. Menerima dan mencatat setiap pengaduan

7 hari

Petugas Meja

Pengaduan

3. Memberi tanda terima kepada pelapor

4. Meneruskan ke Panmud Hukum untuk ditelaah

tentang kewenangan.

5. Meneruskan pengaduan kepada KPTUN setelah

dilakukan penelaahan kewenangan memeriksa 1 hari

Panmud

Hukum

6. KPTUN meneruskan ke PTTUN atau ke Bawas sesuai

kewenangan 5 hari

KPTUN

7. Menerima delegasi dari kaBawas atau KPTUN

melakukan pemeriksaan

60 hari

8. Konfirmasi pengaduan

9. Klarifikasi pengaduan

10. Investigasi

11. Memformulasikan hasil pemeriksaan dan

rekomendasi.

12. Melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasi

kepada kaBawas dan/atau KPTUN

7. MEJA INFORMASI

a. Pelayanan Informasi Biasa

1. Pemohon mengisi formulir permohonan

informasi model A

60 menit

Panmud

Hukum

2. Petugas Informasi mengisi register permohonan

3. Apabila informasi yang diminta tidak termasuk

informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari

PPID Petugas Informasi langsung meneruskan

formulir permohonan kepada PJI

PI

4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir

permohonan kepada PPID (apabila informasi

yang diminta termasuk informasi yang aksesnya

membutuhkan ijin dari PPID)

PI

5. PPID melakukan uji konsekuensi

5 hk jika

ditolak PPID

6. PPID menyampaikan pemeberitahuan tertulis

kepada Petugas Informasi, dalam hal

permohonan ditolak

7. PPID meminta PJI untuk mencari dan

memperkirakan biaya penggandaan dan waktu

yang diperlukan untuk menggadakan informasi

yang diminta serta menyerahkannya kepada

PPID untuk ditandatangani dalam hal

permohonan diterima

3 hk

jika

diterima

PPID

8. PI menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada Pemohon Informasi ditolak atau

diterima permohonan.

1 hk

PI

9. PI memberikan kesempatan bagi pemohon

apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi

yang diminta, sebelum memutuSKan untuk

menggandakan atau tidak informasi tersebut.

10. Dalam hal pemohon memutuSKan untuk

memperoleh fotocopy informasi tersebut,

pemohon membayar biaya perolehan informasi

kepada PI dengan memberi tanda terima

11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam

dokumen elektronik (softcopy), Petugas

Informasi pada hari yang sama mengirimkan

informasi tersebut ke email pemohon atau

menyimpan informasi tersebut kealat

penyimpanan dokumen elektronik yang

disediakan oleh pemohon tanpa memungut

biaya.

hari itu juga

12. PI menggandakan (fotocopy) informasi yang

diminta dan memberikan informasi tersebut

kepada pemohon sesuai dengan waktu yang

2 hari sejak

membayar

biaya

termuat dalam pemberitahuan tertulis atau

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua)

hari kerja sejak pemohon membayar biaya

perolehan informasi.

13. PPID dapat memperpanjang waktu sebagaimana

dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja

apabila diperlukan proses pengaburan informasi

dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang

diminta bervolume besar.

perpanjang

an wkt 1 hk

PPID 14. Untuk PPID di wilayah tertentu yang memiliki

keterbAtasan untuk mengakses sarana fotocopy,

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama

3 (tiga) hari kerja.

perpanjang

an wkt 3

utk daerah

terpencil

15. Setelah memberikan fotocopy informasi, PI

meminta pemohon menandatangani kolom

penerimaan informasi dalam register

permohonan.

PI

b. Pelayanan Informasi Khusus

1. Pemohon mengisi formulir B 60 menit 1 hk

PI

2. Petugas Informasi mengisi register permohonan

3. PI dibantu PJI mencari informasi yang diminta

oleh pemohon dan memperkirakan biaya

perolehan informasi dan waktu yang

dibutuhkan.

5 hk PI + PJI

4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia

dan tidak memerlukan ijin PPID Petugas

Informasi menuliSKan keterangan mengenai

perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu

yang dibutuhkan penggandaannya dalam

formulir permohonan yang telah dIIsi pemohon

PI

5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan

penyerahan salinan informasi kepada pemohon 2 hk PI

6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi

pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu

informasi yang diminta, sebelum memutuSKan

untuk menggandakan atau tidak informasi

tersebut.

sebelum

menolak

atau

mengabulk

an

c. Prosedur Keberatan

1. Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dengan

mengisi formulir keberatan Pemohon

Informasi

2. PI wajib mencatat pengajuan keberatan dalam

register keberatan 2 hk PI

3. PI meneruskan kepada Atasan PPID

4. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas

keberatan dalam bentuk keputusan tertulis

20 hk PPID

5. Atasan PPID menyerahkan keputusan atas

keberatan kepada PI untuk disampaikan atau

dikirimkan kepada pemohon

2 hk

Atasan PPID

6. PI menyampaikan atau mengirimkan keputusan

PPID PI

7. Pemohon yang tidak puas atas keputusan Atasan

PPID dapat mengajukan penyelesaian sengketa

informasi kepada Komisi Informasi.

1 4 hk Pemohon

Informasi

d. Laporan Tahunan Pertanggung Jawaban Pelayanan Informasi

1. PI melalui PPID menyusun laporan pelayanan

informasi untuk ditanda tangani Atasan PPID

3 bulan

setelah

Tahun

anggaran

berakhir

PI + PPID

2. Atasan PPID menanda tangani laporan Tahunan

rutin

Atasan PPID

3. Atasan PPID melaporkan (merUPakan ringkasan

dan laporan lengkap) serta rekomendasi rencana

tindak lanjut peningkatan pelayanan informasi,

berupa hardcopy dan softcofy kepada sekretaris

MA RI

8.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

1. Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau

sekelompok orang) yang tidak mampu berhak untuk

memperoleh Bantuan hukum dengan permohonan

dan tanggungan biaya perkara dari negara, dengan

melampirkan:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari

Lurah/Kepala Desa Setempat atau

Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Karti Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);

atau

Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan

ditandatangani Pemohon Bantuan dan diketahui oleh

Ketua Pengadilan

2. Permohonan bantuan hukum yang diajukan

Penggugat diajukan bersamaan dengan gugatan

3. Permohonan bantuan hukum yang diajukan Tergugat

II Intervensi diajukan bersamaan dengan Jawabannya

4. Dikabulkan atau tidaknya permohonan bantuan

hukum dengan putusan sela setelah mendengar

keterangan pihak lawan

5. PP menyerahkan salinan putusan sela kepada Ketua

Pengadilan

6. Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan

Pembebasan Biaya Perkara (Putusan Sela yang

mengabulkan permohonan bantuan hukum,).

7. Apabila permohonan ditolak maka Penggugat wajib

membayar biaya perkara

8. Ketua Pengadilan menunjuk 1) Lembaga Masyarakat

Sipil penyedia bantuan hukum; atau 2) Unit Kerja

Bantuan Hukum pada Organisasi Profesi Advokat;

atau 3) Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum

Perguruan Tinggi (yang menjalin kerjasama dengan

dengan pengadilan) yang akan mewakili,

memdampingi, membela, dan melakukan tindakan

lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum

9. Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan yang

memerintahkan KPA untuk membayar dana bantuan

hukum yang ditunjuk

10. Panitera/Sekretaris membuat SK pembebanan Dana

Bantuan Hukum ke APBDN (yang tersedia dalam DIPA)

11. Advokat atau lembaga bantuan hukum yang

mendampingi pemohon bantuan hukum dapat

memohon tambahan biaya bantuan hukum sepanjang

dana bantuan hukum yang tersedia masih ada

12. Dikabulkan tidaknya permohonan tambahan biaya

bantuan hukum dengan putusan sela;

13. Bendahara Pengeluaran mencatat semua biaya yang

dikeluarkan dalam buku kas uumum dan buku bantu

14. Dalam hal kesediaan anggaran DIPA telah habis, maka

proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni

15. Advokat Piket mencatat permohonan bantuan hukum

pada buku register Bantuan Hukum;

16. Pencatatan Advokat Piket di laporkan kepada Panmud

Perkara

17. Wakil Panitera melakukan pencatatan terhadap

berjalannya pelayanan bantuan hukum dalam Bukum

Register Bantuan Hukum Pengadilan

18. Wapan melakukan rekapitulasi pelaporan pelayanan

bantuan hhukum

Setiap

Bulan

Catatan:

Pengadilan wajib menyediakan ruangan Pos Bantuan Hukum bagi Advokat Piket.

Advokat Piket memberikan layanan berupa:

a. Bantuan pengisian formulis permohonan bantuan hukum;

b. Bantuan pembuatan dokumen bantuan hukum;

c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya ;

d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk pembebasan biaya perkara;

e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapat bantuan jasa Advokat;

KESEKRETARIATAN

KPTUN bertanggung jawab secara managerial terhadap pelaksanaan administrasi umum

(Kesekretariatan). Panitera bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi umum

(Kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Wakil sekretaris melalui garis komando terhadap Para Kepala Sub

Bagian.

Dalam hal pengelolaan DIPA, Panitera bertanggung jawab penuh selaku KPA yang telah didelegasikan

oleh KPTUN.

1. Tugas Wakil Sekretaris

Wasek

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah

turun DIPA

70 jam 10 hk.

- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan

Tahunan dan rencana anggaran Tahun berjalan

70 jam 10 hk.

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub

Bagian Umum, keuangan, dan kepegawaian

setiap

hari.

- Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat

keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, keuangan

dan kepegawaian diselesaikan

4 jam

1 hk

- melakukan koordinasi dengan instansi terkait

dilaksanakan

sesuai

kebutuh

an

- Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan

pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan

kepada Pimpinan melalui Panitera dilaksanakan

21 jam

3 hk

SUB BAGIAN UMUM

1. Administrasi Tata Persuratan

a. Pengelolaan Administrasi Surat Masuk

- Semua surat dinas yang ditujukan ke PTUN,

diterima dan dibuka oleh Sub Bagian Umum,

kecuali surat yang bersifat rahasia.

2 jam

setiap

hari kerja

Sub Bag

Umum - Surat yang diterima diberikan tanda dan

diagenda pada buku agenda surat, diberikan

nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh

Kepala Sub Bagian Umum kemudian diserahkan

ke Panitera.

5 jam

1 hk

- Panitera mensortir surat untuk diteruskan

kepada KPTUN.


- KPTUN mendisposisi surat. (kecuali ketua dinas

luar)

2 jam 1 hk

KPTUN - Surat kembali ke Panitera untuk didisposisi paling

lama

- Surat yang sudah didisposisikan di distribusikan

sesuai dengan disposisi oleh staf bagian umum

pada hari itu juga atau paling lama

Panitera

- Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan,

masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi

paling lama

21 jam 3 hk sub bag

masing-

masing

b. Pengelolaan Administrasi Surat Keluar

- Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar,

diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal

2 jam

1hk Sub Bag

Umum

tersebut 1 (satu) lembar, pada prakteknya

bagian-bagian lain memberikan arsipnya di

bagian umum.

- Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan

dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat

yang sangat urgent/penting dikirim hari itu juga

melalui kurir.

2 jam 1 hk

- Pengiriman surat dilakukan melalui pos,

dilaksanakan 3 jam

setiap

hari

- Surat yang sangat penting dikirim melaui pos /

kurir 4 jam h itu juga

2. Administrasi Perlengkapan

- Pencatatan aset/ Barang Milik Negara setiap ada

kegiatan pengadaan Barang/jasa setelah

penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D

dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan ke

dalam aplikasi SIMAK-BMN.

35 jam

5 hk Sub Bag

Umum

- Pencatatan Barang-Barang persediaan (ATK). 8 jam 2 hk

- Pemesanan Barang-Barang persediaan (ATK) yang

telah habis persediaannya dipesan terlebih dahulu.

8 jam

3 hk

Sub Bag

Umum

- Pembuatan laporan aset ke sub bagian keuangan

(laporan setiap akhir bulan)

35 jam 3 hk

- Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN. 49 jam 7 hk

- Melakukan opnname Barang setiap bulan 21 jam 3 hk

- Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR). 21 jam 3 hk

- Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB). 14 jam 2 hk

- Penyusunan laporan neraca aset ke sub bagian

keuangan, dilaporkan setiap akhir bulan.

21 jam 3 hk

- Membuat laporan Barang Milik Negara setiap

semester ke instansi terkait.

14 jam 2 hk

- Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKN. 14 jam 2 hk

- Melakukan opname fisik setiap semester. 14 jam 2 hk

- Pendataan Barang inventaris yang telah rusak dan

sudah tidak bisa Dipakai untuk diusulkan

penghapusan.

49 jam

7 hk

- Penyusunan pengajuan persyaratan rekomendasi

penghapusan dari kPKNL sampai terbit surat

rekomendasinya.

21 jam

3 hk

- Penyusunan persyaratan pengajuan surat keputusan

penghapusan dari Badan Urusan Administrasi (BUA)

sampai terbit surat keputusan penghapusannya.

21 jam

3 hk

- Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2

(dua) dan roda 4 (empat).

14 jam 2 hk

- Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional

roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa

diperbaiki dilaksanakan

sesuai

kebutuha

n

- Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara

periodik

sesuai

kebutuha

n

- Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa

diperbaiki dilaksanakan

sesuai

kebutuha

n

3. Administrasi Perencanaan

- Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana

penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera,

Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan

kesekretariatan Tahun yang akan datang.

21 jam 3 hk

Sub Bag

Umum

- Menyusun rencana kerja Tahunan yang berhubungan

dengan sarana dan prasarana.

70 jam

10 hk

- Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub

Bagian Umum setiap awal Tahun.

21 jam

3 hk

4. Kerumahtanggaan

Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4

(empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan,

perawatan/pemeliharaan sarana gedung kantor,

pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

sesuai

kebutuhan

Sub Bag

Umum

a. Pengelolaan Perpustakaan

- Mencatat buku baru yang diterima dalam buku

agenda, buku induk dan ke penomoran menurut

klasifikasi.

5 jam

1 hk

Sub Bag

Umum

- Membuat perencanaan dan mengusulkan

pengadaan buku-buku, undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah dan

buku tentang hukum serta buku-buku yang ada

relevansinya dengan kedinasan.

5 jam

1 hk

- Membuat catatan peminjaman buku dalam buku

peminjaman.

1 jam

1 hk

- Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi

buku-buku.

3 jam 1 hk

b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Gedung

Sub Bag

Umum

- Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan

dilaksanakan oleh Pihak ketiga.

105 jam 15 hk

- Perawatan dan Pemeliharaan AC oleh Pihak

ketiga 3 bln sekali

c. Keamanan

- Menyusun uraian tugas (job description) satuan

pengamanan setiap awal bulan.

4 jam

1 hk Sub Bag

Umum

- Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi

pelaksanaan tugas dengan staf sub bag. umum

2 jam

1 hk

dan satuan pengamanan setiap akhir bulan.

- Melakukan pengontrolan lingkungan kantor,

dilaksanakan oleh Petugas pengamanan dan staf

Sub Bagian Umum.

setiap 2

jam

- Melakukan koordinasi dengan Aparatur

keamanan terkait (Polres,Polsek,Kodim) apabila

diperlukan.

bila perlu

- Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke

Piket.

1 jam setiap ada

tamu

- Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja

setelah jam kerja, mematikan ac, listrik dan

komputer yang masih menyala dan mengunci

PIntu yang belum terkunci dilaksanakan oleh

satuan pengamanan.

2 jam

1 hk

- Menyalakan lampu di malam hari diluar ruangan

seperlunya dilaksanakan oleh Petugas

pengamanan.

sesuai

kebutuhan

- Mencatat dalam buku bagi pegawai atau Pihak

luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan

kantor diluar jam kerja.

sesuai

kebutuhan

d. Kebersihan:

- Menyusun uraian tugas (job description) Petugas

kebersihan dan penanggung jawab Petugas

kebersihan.

2 jam

1 hk

Sub Bag

Umum - Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan

uraian tugas (job description).

1 jam setiap

hari

Catatan:

Disamping tugas-tugas tersebut diatas Sub Bagian Umum juga bertugas dan bertanggungjawab

terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1) Kenyamanan Lingkungan Kantor

- Melihara kebersihan lingkungan kantor; secara

berkala 3

jam.

Sub Bag

Umum

- Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet dan

tersedianya air bersih yang mencukupi;

setiap

hari

1 hk

- Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup;

- Bangku pengunjung yang cukup;

- Papan pengumuman dan Meja Informasi;

- Jadwal persidangan termasuk tempat dan waktu

persidangan sudah terpasang sehari sebelum

persidangan dimulai;

- Kamar mandi/toilet yang bersih.

secara

berkala 2

jam.

2) Keamanan Dan Keselamatan.

a. Pengamanan Umum.

- Petugas keamanan yang cukup;

- Pagar keliling kantor;

- Tempat parkir pegawai dan tamu;

- Close Circuit Television (CCTV);

- Pengontrolan lingkungan kantor;

secara

berkala

setiap 2

jam.

Sub Bag

Umum

- Tersedianya penerangan di malam hari yang

memadai;

setiap

hari

sesuai

kebutuhan

- Berkoordinasi dengan Aparatur keamanan

terkait (Polres, Polsek, Kodim, Koramil dan

Lainnya);

sesuai

kebutuhan

- Larangan bagi pedagang / sales untuk

berjualan di lingkungan kantor;

setiap

hari

sesuai

kebutuhan

- Mengkoordinir Petugas Keamanan dan

Petugas kebersihan.

- Tamu sebelum memasuki lingkungan kantor,

khusus yang membawa mobil kaca jendela harus

dibuka;

setiap hari

b. Pengamanan Tamu.

- Petugas/satuan pengamanan (SATPAM)

memeriksa tamu;

setiap

dibutuh

kan

setiap saat Sub Bag

Umum

- Menempatkan parkir kendaraan tamu terpisah

dengan parkir kendaraan pegawai/karyawan;

- Tamu tidak diperbolehkan membawa

tas/bungkusan yang dianggap mencurigakan bagi

Petugas keamanan dan harus dititipkan kepada

Petugas Piket dan disimpan pada loker yang

telah disediakan;

- Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan

kantor yang membawa kendaraan harus

menunjukkan stnk kepada Petugas;

- Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan

Petugas Piket segera melaporkan kepada

penanggung jawab Petugas Piket.

SUB BAGIAN KEUANGAN

A.

Tugas Sub Bag Keuangan

Perencanaan Anggaran (REN-ANG)

1. Perencanaan Kebutuhan Anggaran

2. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga

(RKA KL) pagu Indikatif

3. RKA KL pagu sementara

4. RKA KL pagu definitif

B. Pelaksanaan Anggaran (LAK-ANG)

1. Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran

2. Pelaksanaan Anggaran, meliputi :

3. Pengelolaan Gaji, Tunjangan dan honoraium

a. Pengelolaan anggaran non gaji

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

4. Tutup Buku (Bulanan)

5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

C. Pelaporan (LAP-ANG)

1. Laporan Keuangan ke BUA MARI, meliputi :

a. Laporan Data Alokasi Anggaran Belanja

Langganan Listrik

b. Laporan Realisasi Anggaran (Bulanan, Tri

Wulanan, Semesteran)

c. Laporan PNBP (Bulanan dan Tri Wulanan)

2. Laporan Keuangan, meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran untuk keperluan

SAKPA

b. Laporan Triwulanan berdasarkan PP No. 39

Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form A

dan atau Form B)

c. Laporan Keuangan Semesteran, berupa :

- Laporan Keuangan

- Neraca

- CALK

d. Laporan Tahun.

e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

f. Surat Pajak Tahunan (SPT) Pegawai

3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Pengeluaran

D. Lain-Lain

Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja

(Remunerasi)

A. PERENCANAAN ANGGARAN (REN-ANG)

1.

Perencanaan Kebutuhan Anggaran

1. Undangan kepada seluruh komponen Pengadilan

untuk membahas perencanaan anggaran tahun yang

akan datang

1 Hk

Maksimum

minggu ke

dua bln Jan

hrs sdh

terkirim ke

Pengundang :

Panses

2. Rapat Penyampaian usul-usul perencanaan anggaran

dipimpin oleh Ketua Pengadilan

1 Hk

Pimpinan

rapat:

Ketua

Pengadilan

3. Pembuatan Notulen Rapat Wakil

PT.TUN

Sekretaris

Diketahui :

Ketua

4. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

(RKA SK) berdasarkan Notulen Rapat. Usulan-usulan

yang tertuang dalam Notulen Rapat dikelompokan

dalam program dan kegiatan serta diberi nilai-nilai

perhitungan anggaran yang di dasarkan pada Standar

Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK) dan

prakiraan harga pasar.

2 Hk Pansek

dibantu oleh

seluruh

pejabat

struktural

5. Penuangan perhitungan kebutuhan anggaran ke

dalam aplikasi RKA KL (Konsep RKA KL)

1 Hk Operator RKA

KL

6. Pengkoreksian RKA KL Pansek,

Wasek dan

Kasubag

Keuangan

7. Meminta persetujuan / penanda tanganan Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKASK) Tahun yang akan

datang kepada Pansek selaku KPA dan Ketua

Pengadilan

1 Hk

Pansek dan

Ketua

8. Pengiriman RKA SK ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara untuk diteruskan ke Mahkamah Agung guna

dipakai sebagai dasar penghitungan / perencanaan

pagu indikatif via e mail

Operator

RKA KL

Catatan:

Dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Anggaran dari seluruh

satuan kerja melalui Pengadilan Tingkat Banding masing-masing.

Penyusunan RKA KL yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI hingga ditetapkannya pagu

sementara .

2. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA KL)

pagu Indikatif

1. Pagu Indikatif/ sementara telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI

+ Bln

Mart/

April MARI 2. Penyampaian pagu indikatif / sementara oleh

Mahkamah Agung kepada PT TUN disertai penjelasan

dan petunjuk.

3. PTTUN berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari

MARI, melakukan pemanggilan kepada PTUN untuk

mengirim kan Tim Penyusun RKA KL pagu Sementara,

yang terdiri dari Pansek/ Wasek, Kasubag Keuangan

dan Operator RKA KL.

1 HK PTTUN

4. Tim Penyusun RKA KL menyusun RKA KL satkernya

masing-masing dengan dipandu oleh PTTUN,

Mahkamah Agung , Kementrian Keuanganan /

Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan

aplikasi RKA KL terbaru.

Dasar penyusunan : Pagu Sementara, SBU, SBK, pra

kiraan harga dan petunjuk MARI / Kemen. Keuangan

2 Hk Pansek/

Wasek,

Kasubag. Keu.

operator

5. Backup data RKA KL satker dan restore ke operator

RKA KL PT TUN

1 Hk operator

6. Restore data RKA KL seluruh satker PTTUN kepada

operator RKA KL Mahkamah Agung RI

7. Mempersiapkan data dukung berupa : TOR, RAB,

brosur , KIB, STNK dan data dukung lain,disesuaikan

dengan RKA KL yang sudah disusun oleh Tim

Penyusun RKA KL

3 Minggu Koordinator:

Wakil

Sekretaris

Dibantu oleh

pihak terkait,

baik tehnis

maupun non

tehnis

8. Menscan data dukung RKA KL pagu sementara

kedalam format PDF

Operator 9. Penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) data dukung

RKA KL yang berbentuk PDF kepada PTTUN melalui e

mail untuk diteruskan ke Kemen. Keuangan melalui e

mail

10. Tim Penyusun RKA KL PT TUN melakukan pembahasan

dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian

Keuangan

Tim Penyusun

RKA KL

PTTUN

11. Restore RKA KL pagu sementara yang telah selesai

pembahasan kepada operator RKA KL MARI

Operator

12. Pembahasan dan penentuan pagu Definitif Biro Renog

MARI

Dengan

Kemen.

Keuangan

3. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA KL)

pagu Definitif

1. Pagu definitif telah ditetapkan oleh Mahkamah

Agung RI

+

Bln

Oktober

2. Penyampaian pagu definitif oleh Mahkamah Agung

kepada PT TUN disertai penjelasan dan petunjuk.

1

HK

MARI

3. PTTUN berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari

MARI, melakukan pemanggilan kepada PTUN untuk

mengirim kan Tim Penyusun RKA KL pagudefinitif,

yang terdiri dari Pansek/ Wasek, Kasubag Keuangan

dan Operator RKA KL.

PTTUN

4. Tim Penyusun RKA KL menyusun RKA KL satkernya

masing-masing dengan dipandu oleh PTTUN,

Mahkamah Agung , Kementrian Keuanganan /

Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan

aplikasi RKA KL terbaru.

Dasar penyusunan : Pagu definitif, SBU, SBK, pra

kiraan harga dan petunjuk MARI / Kemen. Keuangan

2 hk Pansek/Wasek

Kasubag. Keu.

operator

5. Backup data RKA KL satker dan restore ke operator

RKA KL PT TUN

1 Hk operator

6. Restore data RKA KL seluruh satker PTTUN kepada

operator RKA KL Mahkamah Agung RI

7. Mempersiapkan data dukung berupa : TOR, RAB,

brosur , KIB, STNK dan data dukung lain,disesuaikan

dengan RKA KL yang sudah disusun oleh Tim

Penyusun RKA KL

3 Minggu Koordinator:

Wakil

Sekretaris

Dibantu oleh

pihak terkait,

baik tehnis

maupun non

tehnis

8. Menscan data dukung RKA KL pagu sementara

kedalam format PDF

Operator 9. Penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) data

dukung RKA KL yang berbentuk PDF kepada PTTUN

melalui e mail untuk diteruskan ke Kemen.

Keuangan melalui e mail.

10. Tim Penyusun RKA KL PT TUN melakukan

pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran

Kementrian Keuangan

Tim Penyusun

RKA KL

PTTUN

11. Restore RKA KL pagu sementara yang telah selesai

pembahasan kepada operator RKA KL MARI

12. Pembahasan dan penentuan pagu DIPA Biro Renog

MARI

Dengan

Kemen.

Keuangan

13. Penetapan DIPA

+ Bln

Desember

Kemen.

Keuangan

14. Penyampaian soft copy kepada PT TUN Petugas Renog

MARI

15. Penyampaian soft copy DIPA oleh PT TUN kepada

satker Melalui e mail

Operator

16. Pembahasan Penerbitan DIPA antara satker dengan

Kanwil Ditjend. Perbendaharaan setempat

Pansek /

Wasek

dibantu

pejabat terkait

18 Pemberlakuan DIPA Januari

B. PELAKSANAAN ANGGARAN (LAK-ANG)

1. Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran

1) Menerima DIPA dari Kanwil Ditjen Perbendaha raan 1 Hk Maksimum

2 (dua)

minggu /

10 HK

sejak

diterima

DIPA

Pansek / KPA

. 2) Mempelajari DIPA dan segera merevisi apabila ada hal

yang perlu direvisi sesuai peraturan yang berlaku

4 Hk Pansek,

Wasek dan

Pengelola

Keuangan

. 3) Menerima SK Pendelegasian Wewenang Penggunaan

Anggaran dari PT TUN / Mahkamah Agung

1 Hk Pansek / KPA

4) Membuat SK Pengelola Anggaran beserta spesimen Maksimum Subag.

tanda tangannya. (KPA, PPK, Penguji SPP /

Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerima, Benda hara gaji / Petugas

Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP)

1 Hk

2 (dua)

minggu /

10 HK

sejak

diterima

DIPA

Keuangan

5) Penanda tanganan SK Pengelola Anggaran (sesuai

kewenangan yang ada, yaitu Penunjukan KPA oleh

Ketua Pengadilan dan Penunjukan Pengelola

Anggaran yang lain oleh KPA Pengadilan)

1 Hk Ketua

Pengadilan /

KPA

6) Penyelesaian Administrasi Persiapan Pelaksa naan

Anggaran, berupa :

1) Pembuatan / Pembukaan Rekening Bank, yaitu :

- Mengajukan permohonan ijin pembukaan

rekening kepada KPPN

- Menerima ijin pembukaan rekening dari KPPN

- Mengajukan rekening baru kepada Bank dan

pembuatan spesimen tanda tangan sebagai

pihak-pihak yang berwenang mencairkan

anggaran pada bank yang bersangkutan yaitu

KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran

- Menerima rekening baru dari Bank

- Melaporkan kepada KPPN tentang Rekening

baru

- Ketentuan pembuatan rekening bank : setiap

satu Program pada DIPA adalah satu

rekening bank)

2) Pembuatan Rencana Penarikan Anggaran

3) Pembuatan Cash Forecasting (Rencana

Pengajuan

Anggaran) Mingguan dan Bulanan

4) Pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu

5) Lain-lain kegiatan administrasi yang diperlukan

untuk persiapan pelaksanaan anggaran.

5 hk

Subag.

Keuangan /

Pengelola

Anggaran

7) Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan DIPA, dengan

prosedur sebagai berikut :

1) Undangan kepada seluruh komponen Pengadilan

untuk membahas pelaksanaan anggaran tahun

berjalan

1 Hk

Maksimum

3 (tiga)

minggu /

15 HK

sejak

diterima

DIPA

Pengundang

Panses

Pimpinan

rapat Ketua

Pengadilan

Wakil

Sekretaris

Diketahui :

Ketua

Wasek

dibantu para

Kasubag.

Pansek dan

Ketua

2) Rapat Penentuan Penggunaan Anggaran dipimpin

oleh Ketua Pengadilan 1 Hk

3) Pembuatan Notulen Rapat

4) Pembuatan Rencana Kerja dan Program Kerja

Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Notulen Rapat 2 Hk

5) Penanda tanganan Rencana Kerja dan Program

Kerja Pelaksanaan DIPA oleh Pansek selaku KPA

dan Ketua Pengadilan

1 Hk

2. PELAKSANAAN ANGGARAN

a. Permintaan Gaji Induk

1. Menerima data dan dasar perubahan gaji dari

Subag. Keuangan berupa SK Mutasi, Kenaikan

Pangkat, kenaikan Gaji, dll

5 Hk

Maksimum

tanggal 10

Tiap

bulannya

Bendahara

Gaji / Petugas

Pengelola

Anggaran

Belanja

Pegawai

(PPABP)

2. Membuat :

a. Daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi

gaji (GPP) dan menyusun kelengkap an

daftar gaji ( SK kenaikan pangkat, berkala

,SK mutasi, Tunjangan istri/anak dan lain-

lain)

b. Faktur pajak / surat setoran pajak (SSP)

c. Surat Pernyataan Pertanggung jawaban

Mutlak (SPTJM)

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

e. Pengajuan Daftar Gaji, SSP, SPTJM dan SPP

kepada yang berwenang menanda tangani

3. Penandatanganan Daftar gaji, SSP, SPTJM dan

SPP

1 Hk

PPABP,

Bendahara

Pengeluaran

dan PPK

4. Penyerahan SPP, SPTJM, SSP dan Daftar Gaji

kepada Pejabat Penguji SPP / Pejabat

Penandatangan an SPM

PPABP /

Bendahara

Gaji

5. Pengujian SPP / mengecek kelengkapan SPP 2 Hk

Penguji SPP /

Penandatanga

nan SPM

6. Menyerahkan berkas SPP Gaji kepada Operator

Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) untuk

diterbitkan SPM, apabila SPP telah lengkap.

Apabila belum lengkap dikembalikan lagi ke

PPABP

1 Hk

7. Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi

SPM

Operator

SPM

8. Penanda tanganan SPM Penguji SPP /

Penan

datanganan

SPM

9. Menerima Kembali berkas SPP dan SPM yang

sudah ditandatangani oleh Penguji SPP / Penan

datanganan SPM

PPABP /

Bendahara

Gaji 10. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

khusus Gaji

11. Penanda tanganan BAR khusus Gaji KPA

12. Pengiriman / Pengajuan SPM Gaji kepada KPPN

dengan kelengkapan berkas, berupa :

a. SPM

b. Daftar Lampiran SPM (payroll pegawai)

c. SPP

d. SPTJM

e. SSP

f. GPP

1 Hk

PPABP /

Bendahara

Gaji

g. NPWP Bendahara Pengeluaran

h. BAR Khusus Gaji

i. Berkas SK Mutasi / prubahan pegawai

13. Mendapat Tanda Terima Rekonsiliasi dan

pengesahan SPM dari KPPN

14. Menerima SP2D dari KPPN (maksimum 2 minggu

/ + tanggal 25, setelah penerimaan SPM oleh

KPPN)

1 Hk PPABP /

Bendahara

Gaji

15. Melakukan:

a. Perhitungan pemotongan-pemotongan gaji

(misal : untuk pembayaran koperasi,

pembayaran angsuran kredit bank, iuaran-

iuran, dll) dan dituangkan dalam Daftar

Pemotongan

2 Hk

PPABP /

Bendahara

Gaji

b. Membuat Daftar Gaji / Pay Roll yang

berisikan bagian gaji yang ditarik secara tunai

(cash) dan yang dimasukkan ke masing-

masing rekening pegawai

16. Penanda tanganan Daftar Pemotongan Gaji dan

Pay Roll

1 Hk Bendahara

Penge luaran

dan PPK

17. Penyampaian Pay Roll kepada Bank Satker (BRI)

berupa soft copy dan hard copy

1 Hk PPABP /

Bendahara

Gaji

18. Transfer Uang Gaji dari KPPN ke Bank Pos KPPN,

kemudian dari Bank Pos KPPN Ke Bank Satker

(BRI)

19. Pemberitahuan dari BRI bahwa transfer gaji

sudah masuk di rekening Bendahara

Pengeluaran Satker / Pengadilan dari KPPN

1 Hk

Tgl 1

20. Berdasarkan Pay Roll, bagian gaji pegawai yang

tidak dipotong, secara otomatis masuk ke

rekening pegawai yang bersangkutan

21. Penandatanganan Daftar Gaji oleh Pegawai yang

bersangkutan dan diberi Slip Gaji / Rincian Gaji

(gaji Kotor, potongan-potongan dan gaji bersih)

22. Pengambilan Potongan-potongan secara tunai

dari Bank, dengan rincian kegiatan :

a. Pengisian Slip Pengambilan uang Bank BRI

dilampiri dengan daftar Potongan

b. Penandatanganan Slip Pengambilan Bank

BRI oleh KPA dengan Bendahara

Pengeluaran atau apabila KPA berhalangan,

ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara

Pengeluaran

c. Pencairan uang potongan

d. Melakukan perhitungan uang dan

mengelompok kannya berdasarkan

pemotongan (angsuran kredit, koperasi dan

iuran)

1 Hk

Tgl 2

PPABP /

Benda hara

Gaji

KPA/PPK dan

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

PPABP /

Benda hara

Gaji dibantu

staf subag.

Keuangan

lainnya

e. Menyerahkan uang potongan kepada pengurus

uang-uang tersebut dengan menggunakan tanda

terima

b. Permintaan Gaji Susulan / Kekurangan / Gaji 13 /

Kenaikan Gaji / Beras

Prosedurnya sama dengan prosedur pengajuan gaji Induk

sebagaimana tersebut di atas, kecuali nomor 15 a, 15b,

dan 22.

Gaji ke 13 dan Kenaikan Gaji dilaksanakan setelah ada

surat edaran dari Menkeu melalui KPPN

Susulan Gaji, berkas kelengkapannya adalah:

SK Pindah / Mutasi ybs dan data pegawai / soft copy dari

satker lama utk direkon ke KPPN .

c. Permintaan Uang Makan

1. Menerima rekapitulasi Absensi dari Subag.

Kepegawaian tiap tanggal 3. Apabila tanggal 3

hari libur, maka rekap absensi diterima hari

berikutnya

1 Hk

PPABP /

Bendahara

Gaji

2. Membuat Daftar Nominatif Uang Makan sesuai

dengan Daftar Rekapitulasi Absensi

PPABP /

Bendahara

Gaji

3. Memasukan data pengajuan uang makan ke

dalam aplikasi GPP

4. Selanjutnya, menggunakan prosedur pengelola

an gaji induk nomor 2 s/d 14, 18, 19 dan 22

(pengambilan uang secara tunai/cash)

5. Setelah uang makan telah diterima secara tunai

oleh satker, maka dibagikan kepada pegawai dan

yang bersangkutan menanda tangani Daftar

Uang Makan dan mendapat Slip Uang Makan.

d. Permintaan Uang Duka ( 4 bulan Gaji)

1. Menerima Surat Keterangan Meninggal dari

keluarga PNS yang meninggal

PPABP /

Bendahara

Gaji

2. Prosedur selanjutnya, sama dengan prosedur

permintaan gaji

e. Permintaan Uang Lembur

1. Membuat :

1 Hk

PPABP /

Bendahara

Gaji

a. Surat Perintah Lembur

b. Membuat Daftar Hadir-Pulang (Absen)

Lembur

c. Membuat Daftar Nominatif Uang Lembur

dalam bentuk aplikasi GPP

2. Menandatangani Surat Perintah Lembur KPA

3. Pelaksanaan Lembur dan menanda tangani

Daftar Absensi Lembur

Pegawai Yang

Lembur

4. Prosedur selanjutnya, sama dengan prosedur

permintaan gaji

f. Permintaan Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran (SKPP)

1. Menerima berkas pindah dari yang

bersangkutan, berupa :

a. Foto Copy SK Pindah

b. Print out KP4 dari GPP yang bersangkutan

1 Hk

PPABP /

Bendahara

Gaji

2. Membuat Pengantar ke KPPN

3. Penandatanganan Surat Pengartar sesuai

hirarkhis

1 Hk KPA

4. Penyampaian Permintaan SKPP ke KPPN dengan

disertai berkas berupa :

a. FC SK Pindah

b. KP4

c. Surat Pengantar

d. Aplikasi GPP atas nama pegawai ybs yang

dimasukkan dalam CD (soft copy/Arsp Data

Komputer /ADK)

1 HK PPABP /

Bendahara

Gaji

5. Persetujuan / Pengesahan SKPP oleh KPPN dan

penghapusan data base GPP yang bersangkutan

di KPPN

7 HK KPPN

6. Penyerahan :

a. SKPP

b. CD / ADK GPP

c. Dosir / File kepegawaian ybs kepada yang

bersangkutan dengan tanda terima

1 Hk PPABP /

Bendahara

Gaji

3.

PELAKSANAAN ANGGARAN NON GAJI

a. Pengajuan Uang Persediaan (UP)

1. Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke

KPPN sebagai pertanggungjawab an kas di Bendahara

Pengeluaran sebagai syarat dalam pengajuan Uang

Persediaan (UP)

1 Hk

Maksimum

10 HK

Sejak ada

SK

Pengelola

Keuangan,

SPM UP

hrs sdh

disampaik

Bendahara

Pengeluaran

2. Membuat :

1 Hk

Bendahara

Pengeluaran

a. Surat Pernyataan Penggunaan UP

b. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) UP

3. Penandatanganan Surat Rincian UP , Surat

Pernyataan Penggunaan UP dan SPP UP

KPA/PPK

4. Menyerahkan SPP UP beserta kelengkapannya

kepada Pejabat Penguji SPP / Penandatangan an SPM

Bendahara

Pengeluaran

5. Pengujian SPP / mengecek kelengkapan SPP

6. Menyerahkan berkas SPP UP kepada Operator Aplikasi

Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan

SPM, apabila SPP telah lengkap. Apabila belum

lengkap dikembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran

1 Hk

an ke

KPPN

Penguji SPP /

Penan

datanganan

SPM

7. Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi SPM Operator SPM

8. Penanda tanganan SPM Penguji SPP /

Penan

datanganan

SPM

9. Menerima Kembali berkas SPP dan SPM yang sudah

ditandatangani oleh Penguji SPP / Penan datanganan

SPM

1 Hk

10. Pengiriman / Pengajuan SPM UP kepada KPPN

dengan kelengkapan berkas, berupa :

a. SPM

b. SPP

c. Surat Pernyataan Penggunaan UP

Bendahara

Pengeluaran

11. Terima SP2D dari KPPN Bendahara

Pengeluaran 12. Pencatatan Penerimaan SP2D UP ke dalam BKU pada

sisi Penerimaan

1Hk

b.

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

1. Membuat :

1 Hk

Bendahara

Pengeluaran

a. Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang

Persediaan (TUP)

b. Membuat Surat Rincian Penggunaan Tambahan

Uang Persediaan (TUP) secara riil dan detail

c. Membuat Surat Pernyataan Penggunaan TUP

d. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) TUP

2. Selanjutannya prosedurnya sama dengan pengajuan

UP Nomor 3 s/d 12

Catatan :

Tambahan Uang Persediaan (TUP) dapat dilakukan apabila UP yang ada tidak mencukupi untuk

membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan

Kelengkapan berkas :

1. SPM

2. SPP

3. Surat Pernyataan Penggunaan TUP

4. Surat Rincian Penggunaan TUP secara riil dan rinci

5. Surat Permohonan Permintaan TUP

6. Rekening Koran

c.

Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

1. Transaksi Pengadaan Barang / Jasa dicatat

berdasarkan bukti pengadaan barang / jasa di BKU

Setiap

transaksi

Bendahara

Pengeluaran 2. Dilakukan Pemungutan Pajak dan menyetorkannya ke

Bank dengan buktisetor (SSP)

Setiap

transaksi

3. Melakukan Validasi SSP, dengan rincian :

a. SSP dicopy dan dilegalisir oleh PPK

Setiap

transaksi

b. Copy SSP yang dilegalisir, di bawa ke KPPN untuk

divalidasi (pada bagian Bank Pos)

4. Mencatat transaksi ke dalam SPTB sesuai kegiatan

Setiap

transaksi

5. Membuat Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang

Persediaan (GUP)

1Hk


UP Nomor 3 s/d 12

Catatan :


1. SPM

2. SPP

3. SPTB

4. SSP

5. Validasi SSP

d.

Pengajuan SPM Langsung ( LS )

1. Menerima Tagihan dari rekanan, dilampiri :

a. Kwitansi

b. Faktur Pajak

c. SSP PPH dan PPN

d. NPWP Rekanan

1 Hk

Bendahara

Pengeluaran 2. Membuat :

1 Hk

a. Ringkasan Kontrak

b. SPTB LS

c. SPP LS

3. Penanda tanganan SPTB LS, SPP LS dan Ringkasan

Kontrak

PPK


UP Nomor 3 s/d 12

e. Pengajuan SPM Nihil (pada akhir tahun anggaran)

Proses pengajuannya sama dengan proses pengajuan

Ganti Uang (GU), hanya ditambah Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) dari setoran sis anggaran

f. Tutup Buku (Bulanan)

1. Setiap transaksi keuangan, dibukukan / dicatat dalam

Buku Kas Umum

Setiap

transaksi

Setiap

akhir

bln

Bendahara

Pengeluaran

2. Dilakukan pemeriksaan oleh KPA

a. Diperiksa pencatatannya

b. Dicocokan antara pembukuan dengan bukti

pengeluaran dan bukti setor

c. Diperiksa saldo kas

d. Diperiksa uang tunai

1 HK KPA

3. Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPA

semuanya cocok / sudah sesuai, maka BKU ditanda

tangani oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran

1 Hk KPA dan

Bendahara

Pengeluaran

4. Dibuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sesuai format

dari BUA MARI dan ditanda tangani oleh KPA dan

Bendaha Pengeluaran

1 Hk

5. Melaporkan BAR kepada BUA MARI Bendahara

Pengeluaran

g. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Pengeluaran

1. Semua transaksi keuangan dibukukan dalam BKU dan

Buku Bantu

Setiap

transaksi

Bendahara

Pengeluaran 2. Menginput data transaksi keuangan ke dalam format

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Pengeluaran sesuai yang diterima dari kemen.

Keuangan (Exel)

Setiap khir

bln

3. Menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran kepada

KPPN

1 Hk

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

4. Pencocokan data (rekonsiliasi) antara data dari

Bendahara Pengeluaran dengan data yang ada di

KPPN.

5. Apabila cocok, maka dibuat Berita Acara Rekonsiliasi

(BAR) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Pengeluaran, yang ditanda tangani oleh KPA dan KPPN

6. Apabila datanya belum cocok, maka Bendahara

Pengeluaran harus membenahi data tersebut,

kemudian dilakukan rekon ulang hingga diperoleh

kecocokan / kesamaan data

7. Penanda tanganan BAR LPJ Bendahara 1 Hk KPA dan KPPN

Catatan :


1. SPM

2. SPP

3. SPTB LS

4. SSP

5. Faktur Pajak

6. Kwitansi

7. NPWP Rekanan

8. NPWP Satker

9. Ringkasan Kontrak

4.

PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK (PNBP)

a. PNBP dari Belanja Pegawai

1. Pemotongan langsung PNBP oleh PPABP / Bendahara

Gaji di dalam SPM , hingga keluar SP2D dari KPPN

1 Hk PPABP /

Bendahara

Gaji 2. Foto copy SPM yang sudah disahkan dengan SP2D

disampaikan kepada Bendahara Penerima

1 Hk

3. Mencatat / membukukan SPM ke dalam Buku Kas

Umum Bendahara Penerima

Bendahara

Penerima

4. Menyampaikan Laporan PNBP ke BUA 1 Hk Tiap Tgl 3

Catatan :

Rekon PNBP dari Belanja pegawai kepada petugas SAKPA, secara otomatis masuk ke dalam rekon

belanja pegawai yang dilakukan oleh PPABP / Bendahara Gaji

b. PNBP dari Pendapatan Kembali Belanja Pusat Tahun

Anggaran Yang Lalu / TAYL (423911)

1. Bendahara Pengeluaran menyampaian

pengembalian Belanja Pusat TAYL kepada

Bendahara Penerima menggunakan buku / catatan

setoran

1 Hk

Bendahara

Pengeluaran

2. Mencatat / membukukan penerimaan PNBPyang

disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke dalam

Buku Kas Umum Bendahara Penerima

Bendahara

Penerima

3. Menyetorkan pungutan PNBP ke Kas Negara melalui

Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat

Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Bendahara

Penerima

4. Melakukan rekon / melaporkan seluruh SSBP

kepada Petugas SAKPA

1Hk

c. PNBP dari Penanganan Perkara Pengadilan

1. Bendahara Keuangan Perkara memungut PNBP dari

para pihak yang berperkara sesuai peraturan

perundangan yang berlaku

1 Hk

Bendahara

Keuangan

Perkara

2. Mencatat / membukukan penerimaan PNBP ke

dalam Buku Kas Umum Keuangan Perkara

3. Menyampaikan pungutan PNBP kepada Bendahara

Penerima dengan menggunakan buku / catatan

setoran

4. Mencatat / membukukan pungutan PNBP yang

disampaikan oleh Bendahara Keuangan Perkara

5. dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerima

1 Hk

Maksimal

5 Hk

pungut an

hrs sdh

disetor ke

neg

Bendahara

Penerima

6. Menyetorkan pungutan PNBP ke Kas Negara melalui

Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat

Setoran Bukan Pajak (SSBP)



1 HK Tiap Tgl 3

d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

1. Bendahara Penerima menerima Surat Keputusan

Tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan

berkoordinasi dengan pegawai yang mempunyai

kewajiban TGR melalui hirarkhi yang ada

1 Hk Bendahara

Penerima

2. Pegawai yang mempunyai kewajiban TGR

melaksanakan kewajibannya membayar TGR sesuai

surat keputusan kepada Bendahara Penerima

1 Hk

Pegawai yang

bersangkutan

3. Bendahara Penerima menerima pembayaran TGR

dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum

Bendahara

Penerima 4. Menyetorkan pembayaran TGR ke Kas Negara 1 Hk

melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)



1 Hk

Berupa :

1. Pendapatan Uang Meja / leges (423413)

2. Pendapatan ongkos perkara (423415)

3. Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya (423419)

5. PELAPORAN (LAP-ANG) Keuangan Di Laporkan Ke

Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI

a. Laporan Data Alokasi Anggaran Belanja Langganan

Listrik

1. Pembayaran Rekening Listrik dan setelah melakukan

pembayaran melaporkan kepada petugas pelaporan

keuangan

1 Hk

Maksi

mum

Tgl 10

Petugas

Pembayaran

Rekening

2. Petugas pelaporan Keuangan, melakukan input data

rekening listrik kedalam format yang telah

ditentukan dan mencetaknya serta

menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarkhi

yang ada

Petugas

pelaporan

keuangan

3. Penanda tanganan pelaporan Data Alokasi Anggaran

Belanja Langganan Listrik oleh Pansek

1 Hk Pansek

b.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Petugas pelaporan Keuangan, melakukan input data

Realisasi Anggaran kedalam format yang telah

ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta


yang ada

2

Hk

Maksi

mum

Tgl 3

Petugas

pelaporan

keuangan

2. Penanda tanganan pelaporan Realisasi Anggaran

oleh Pansek

Pansek

3. Menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui

email dan surat kepada PT TUN

1

Hk

Petugas

Pelaporan

Keuangan

c.

LAPORAN PNBP (Bulanan dan Triwulanan)

1. Petugas pelaporan PNBP, melakukan input data

penerimaan PNBP kedalam format yang telah

ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta


yang ada

2. Hk Maksi

mum

Tgl 5

Petugas

pelaporan

PNBP

3. Penanda tanganan pelaporan PNBP oleh Pansek 1 Hk Pansek

4. Menyampaikan laporan PNBP melalui email dan

surat kepada PT TUN

Petugas

Pelaporan

PNBP

d.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk keperluan

Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)

1. Setiap kali SPM & SP2D yang keluar dari KPPN dan

diterima oleh satker, maka diinputkan datanya ke

dalam aplikasi SAKPA

Setiap

menerima

SPM SP2D

Petugas

SAKPA

2. Petugas Sistem Informasi Manajemen Akutansi

Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada awal bulan

melakukan rekonsiliasi internal satuan kerja

dengan petugas SAKPA, dengan cara mengirim

data SIMAK BMN ke aplikasi SAKPA dan

mencocokan data antara SIMAK BMN dengan

SAKPA.

Apabila datanya sama, maka data rekonsiliasi BMN

di dalam SAKPA akan berwarna biru. Sedangkan

apabila tidak sama, maka data di SAKPA akan

berwarna merah.

Apabila tidak sama / berwarna merah, maka

petugas SIMAK BMN dan petugas SAKPA harus

mencari dimana ketidak samaan datanya dan bila

perlu menginput ulang SPM / SP2D hingga kedua

data tersebut sama antara di SIMAK BMN dengan

SAKPA

1 Hk

Maksimum

Tgl 3

Petugas

SIMAK BMN

3. Apabila data antara SAKPA dengan SIMAK BMN

telah sama, maka petugas SAKPA mencetak nya

1 Hk

Petugas

SAKPA

4. Membuat pengantar untuk dimintakan tanda

tangan oleh Pansek selaku KPA melalui hirarkhi

yang ada

1 Hk

5. Mengirimkan SAKPA ke KPPN, dengan kelengkapan

berkas berupa :

a. Surat Pengantar KPA

b. Neraca Percobaan

c. Neraca

d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

e. LRA Belanja

f. LRA Pengembalian Belanja

g. LRA Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

h. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan

Negara dan Hibah

i. ADK / sofcopy, berupa file kirim dan backup

SAKPA

1 Hk Maksimum

Tgl. 15

6. Rekonsiliasi / penyamaan data dengan KPPN.

Apabila data SAKPA / SIMAK BMN satker sama

dengan KPPN, maka dibuatkan Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR)

Apabila tidak sama, maka harus dibenahi data

SAKPA / SIMAK BMN dan kemudian dilakukan

rekon ulang, sampai data antara satker dengan

KPPN sama.

1 HK

Petugas

SAKPA

7. Apabila sudah diterima BAR dari KPPN, maka data

SAKPA dan SIMAK BMN satker, dikirim via e mail ke

Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk sebagai

Koordinator Wilayah / UAPPAW (unit Akutansi

1 Hk

Wilayah)

e.

Laporan Triwulanan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006

/ BAPPENAS (Form A dan atau Form B)

1. Petugas SAKPA mengirimkan data LRA kepada

Petugas Pelaporan PP No. 39 Tahun 2006 /

BAPPENAS

1 Hk

Maksimum

Tgl 4

TriWln

Petugas

SAKPA

2. Penginputan data LRA SAKPA kedalam Aplikasi PP

No. 39 Tahun 2006 / BAPPENAS Form A dan

mencetaknya serta menyampaikan nya kepada

Wasek melalui hirarkhi yang ada

Petugas

Pelaporan PP

No. 39 Tahun

2006 /

BAPPENAS

3. Penanda tanganan pelaporan Triwulan PP 39 Th.

2006 oleh Wasek selaku Pejabat Penanggungjawab

kegiatan / Pembuat Komitmen (PPK)

1 Hk Wasek

4. Mengirimkan Form A ke PT TUN melalui e mail dan

surat

1 Hk Petugas

Pelaporan

PP No. 39

Tahun 2006 /

BAPPENAS

f.

LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1. Petugas SAKPA dan SIMAK BMN mengirimkan data

hasil rekon selama 6 bulan (semester) kepada

Petugas Pelaporan Keuangan

1 Hk Maksimum

Tgl 7

Semester

Petugas

SAKPA dan

SIMAK BMN

2. Petugas Pelaporan Keuangan menginput data ke

dalam format yang sudah ditentukan oleh Kemen.

Keuangan (Word dan Exel) dan mencetaknya serta

menyampaikan kepada Pansek melalui hirarkhir

yang ada

3 Hk Petugas

Pelaporan

Keuangan

3. Pengkoreksian konsep Laporan Keuangan hingga

menjadi Laporan Keuangan

2Hk Kasubag.

Keuangan,

Wasek dan

Pansek

4. Penanda tanganan Laporan Keuangan dan Surat

Pengantar

1 Hk Pansek

5. Pengiriman Laporan Keuangan ke KPPN, dengan

kelengkapan berkas berupa :

a. Surat Pengantar

b. LRA Semesteran

c. Laporan BMN (intrakomtable, extrakomtabel

dan gabungan)

d. Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN)

e. Laporan Posisi BMN di Neraca

f. Laporan Kondiisi Barang

g. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dari KPPN dan

KPKNL (Semesteran)

h. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Petugas

Pelaporan

Keuangan

i. Biaya Perkara dan Neraca

j. Laporan Biaya Perkara

k. Laporan Biaya Proses

l. Laporan Keuangan sebagaimana tersebut di

atas, juga disampaikan kepada Pengadilan

tingkat Banding yang ditunjuk oleh Mahkamah

Agung sebagai Koordinator Wilayah / UAPPAW

(unit Akutansi Wilayah)

g.

LAPORAN TAHUNAN

1. Seluruh petugas pelaporan (PNBP, Keuangan, PP39

Th.2006 dan SAKPA) menyampaikan data-datanya

kepada Petugas Laporan Tahunan

2 Hk Maksimum

Tgl 10 Jan

Semua

Petugas

Pelaporan

pada Subag.

Keuangan

2. Petugas Pelaporan Keuangan Tahunan menginput

data dan mencetaknya serta menyampaikannya

kepada Kasubag. Keuangan

1 Hk Petugas

Pelaporan

Tahunan

3. Pengkoreksian konsep Laporan Tahunan hingga

menjadi Laporan Tahunan Sub Bagian Keuangan

1 Hk Kepala Sub

Bagian

Keuangan

4. Menyampaikan softcopy dan hardcopy Laporan

Tahunan Sub Bagian Keuangan Kepada Koordinator

Pembuatan Laporan Tahunan Satuan Kerja

(Pansek)

1 Hk Kasubag.

Keuangan

5. Rapat Koordinasi Pembuatan Laporan Tahunan 1 Hk Dipimpin :

Ketua dihadiri

oleh Wakil

Ketua dan

seluruh

pejabat

struktural

6. Pembuatan Notulen Rapat Oleh Wasek

diketahui oleh

Ketua

7. Pembuatan LaporanTahunan oleh Wasek dibantu

oleh para Kepala subbag dan Panmud

2 Hk Wasek,

Kasubag dan

Panmud

8. Pengkoreksian Laporan tahunan hingga menjadi

Laporan tahunan

Wasek,

Pansek dan

Ketua

9. Penandatanganan Laporan Tahunan 1 Hk Pansek dan

Ketua

10. Penyampaian Laporan Tahunan kepada PT TUN

(soft copy melalui e mail, hard copy melalui Rapat

Dinas yang dilakukan oleh PTTUN)

1 Hk

h.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Petugas pelaporan Keuangan, melakukan input

data menyangkut Kinerja / Realisasi Anggaran

satker kedalam format yang telah ditentukan oleh

BUA MARI dan mencetaknya serta


yang ada

Petugas

pelaporan

keuangan

2. Pengkoreksian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) hingga menjadi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Kasubag.

Keuangan,

Wasek,

Pansek

3. Penanda tanganan pelaporan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Pansek

Pansek

4. Menyampaikan laporan Kinerja / LAKIP melalui

email dan surat kepada BUA MARI dan

tembusannya kepada PTTUN

Petugas

Pelaporan

Keuangan

i.

Surat Pajak Tahunan (SPT) Pegawai

1. Penginputan data berdasarkan Gaji Bulan Januari

dari masing-masing pegawai ke dalam Aplikasi SPT

dari Ditjen Pajak kemen. Keuangan RI

1 HK Minggu

pertama

Jan

Petugas

Laporan

Keuangan

2. Mencetak Form 1721 A2 masing-masing pegawai

dan menyampaikan kepada Bendahara untuk

ditanda tangani

1 HK Petugas

Pelaporan

Keuangan

3. Penanda tanganan Form 1721 A2 oleh Bendahara 1 HK

Bendahara

4. Menyampaikan Form 1721 A2 kepada masing-

masing pegawai dengan buku / catatan serah

terima

1 HK Bendahara

5. Berdasarkan Form 1721 A2, pegawai yang

bersangkutan membuat SPT

1 Hk Maret Pegawai yang

bersangkutan

6. Menyampaikan SPT masing-masing pegawai

kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat

1 Hk Pegawai yang

bersangkutan

5. LAIN-LAIN

Pertanggung jawaban dimuka Tunjangan Khusus

Kinerja / Remunerasi

1. Tiap masuk dan pulang, seluruh pegawai

memasukkan data sidik jari (finger print) dan

menulis secara manual dalam daftar hadir dan

pulang

Tiap hari Pegawai yang

bersangkutan

2. Petugas absensi dan Pengawas Absensi mencetak

data prinjer-print dan mencocokan dengan absensi

manual 1 Hk

Setiap

Hari

Senin

Petugas

Absensi

Dan Pengawas

Absensi

3. Membuat Rekapitulasi Mingguan Daftar Hadir

sesuai format yang telah ditentukan ditanda

tangani oleh Petugas Absensi Dan Pengawas

Absensi

4. Membuat Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir sesuai

format yang sudah ditentukan dan ditanda tangani

oleh Petugas Absensi Dan Pengawas Absensi

1 Hk Setiap tgl 2

5. Menyerahkan Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir

kepada Kasubag. Keuangan

6. Menyiapkan berkas kelengkapan sebagai data

dukung Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir (misal :

SK mutasi, SPP, SPMJ, SPMT, Cuti, Surat Dokter,

Dinas Luar, Surat Iji, dll)

1 Hk

Kasubag.

Kepegawaian

7. Menyampaikan Rekapitulasi daftar hadir beserta

data dukungnya kepada Subag. Keuangan

1 Hk

8. Berdasarkan Rekap Daftar Hadir, dibuat

Perhitungan Makan

Bendahara

Gaji

9. Berdasarkan Rekap Daftar Hadir, dibuat daftar

Hadir (Masuk dan Pulang) yang ditanda tangani

oleh Ketua dan mencetaknya serta disampaikan

kepada Ketua melalui hirarkhi yang ada

1 Hk

Petugas

Remunerasi 10. Berdasarkan Rekap daftar Hadir yang ditanda

tangani Ketua, dibuat Daftar Tanda Terima

Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) dan

mencetaknya

1 Hk

11. Tanda Tangan seluruh pegawai pada Daftar Tanda

Terma Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)

1 Hk Seluruh

Pegawai

12. Membuat :

- Kwitansi Pertanggungjawaban diatas materai

Rp. 6.000,-

- Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)

1Hk

Petugas

Remunerasi

13. Penandatangan :

- Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja /

Pertanggung Jawaban di muka

- Kwitansi

- SPTJM

Ketua

Pansek selaku

KPA dan

Bendahara

Pengeluaran

14. Membuat Surat Pengantar dan meminta tanda

tangan kepada Pansek, melalui hirarkhi yang ada

1 Hk

Petugas

Remunerasi

15. Penandatanganan Surat Pengantar Pansek

16. Pemberkasan Pertanggungjawaban Di Muka

Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi), dengan

kelengkapan berupa

- Surat Pengantar

- Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja /

Pertanggungjawaban Di Muka

- Kwitansi

- SPTJM

- Rekapitulasi Absensi yang ditanda tangani oleh

Ketua

- Rekapitulasi yang ditanda tangani oleh Petugas

Absensi dan Pengawas Absensi

- Data Dukung Kepegawaian yang berkaitan

dengan Absensi

Petugas

Remunerasi

17. Menyampaikan Pertanggungjawaban di muka

Tunjangan Khusus Kinerja kepada PT TUN melalui

pengiriman tercepat. Data softcopynya

disampaikan kepada PT TUN melalui e mail.

SUB BAG KEPEGAWAIAN

1. Peningkatan Pengelolaan Data Dan Informasi

Kepegawaian.

1. Mengelola surat dinas penting yang telah di

disposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera

PTUN:

60 menit 1 hk

Subbag

Kepegawaian

2. Surat yang diterima Sub. Bagian kepegawaian dari

disposisi KPTUN dan Panitera diagenda pada buku

surat masuk

60 menit 1 hk

3. Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut mulai

konsep, pengetikan dan koreksi oleh ka. sub.

bagian kepegawaian

120

menit

1 hk

4. Mengirimkan surat yang telah di tandatangi oleh

KPTUN / penitera sekretaris baik melalui fax

maupun bagian umum

30 menit 1 hk

5. Pengelolaan file hakim dan pegawai PTUN

dilaksanakan

setiap hari

6. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai

(bezzeting) yang disusun Tahun anggaran,

pengetikan jumlah data pegawai (bezzeting) dan

koreksi oleh Ka.sub. Bag. Kepegawaian (setiap 6

bln sekali)

8 jam 2 hk

2 Penyusunan daftar urut kepangkatan (duk)

disusun pada akhir Tahun anggaran, pengetikan

daftar urut kepegawaian di

4 jam 1 hk

3 Menyusunan daftar urut senioritas (dus) hakim

tinggi PTUN,

sesuai

kebutuhan

4 Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan

daftar pulang hakim dan pegawai PTUN

setiap hari

5 Perekapan absensi hakim dan pegawai / karyawati

PTUN :

- Pengunpulan daftar absensi dan pengetikan

hasil perekapan absen

10 jam 2 hk

- Koreksi oleh ka. sub. bag. kepegawaian 2 jam 1 hk

- Penyerahan rekap absensi kepada bagian

keuangan untuk uang makan dan uang

remunerasi paling lambat tgl 5 setiap bulan

1 jam 1 hk

1 Pembuatan SK hakim tinggi pengawas daerah dan

hakim tinggi pengawas bidang PTUN

sesuai

kebutuhan

2 Pembuatan SK pengawas ke PTUN dan Para

Pegawai

sesuai

kebutuhan

3 Membuat jadwal Piket Para pegawai setiap 2 (dua) 60 menit 1 hk

bulan sekali, diselesaikan (selama ini sub bagian

kepegawaian tidak membuat jadwal Piket

karyawan/karyawati)

2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat

a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan

usulan dan koreksi oleh ka.sub. bag. kepegawaian

5 jam 2 hk

b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang

surat usulannya telah ditandatangani oleh KPTUN /

Panitera

1 jam 1 hk

1) Kenaikan Pangkat Reguler

- Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan

naik pangkat selama 1 (satu) Tahun, dibuat

pada akhir Tahun dan diselesaikan selama ;

3 jam 1 hk

Sub Bag

Kepegawaian

- Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan

pangkat di selesaikan selama

8 jam 2 hk

- Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang

diterima dari PTUN se-wilayah hukum di

selesaikan selama ;

3 jam 2 hk

- Koreksi oleh Kasub. bag. kepegawaian terhadap

usulan kenaikan pangkat regular selama :

2 jam 1 hk

2) Kenaikan Pengkat Penyesuaian Izasah

- Di buat telaahan diselesaikan selama 5 jam 2 hk

Sub Bag

Kepegawaian

Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PT.TUN 3 jam

1 hk

- Dilakukan baperjakat dilaksanakan 1 jam 1 hk

- Pengetikan usulan, koreksi oleh ka. sub.

bag.kepegawaian

2 jam 1 hk

- Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah

di tandatangani oleh KPTUN ke Sekretaris MA RI

dan ke Dirtjen Badilmiltun melalui KPT.TUN

2 jam 1 hk

3) Kenaikan Pangkat Pilihan

- Membuat telaahan 3 jam 1 hk Sub Bag

Kepegawaian

+ - Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PTTUN 4 jam 5 hk

- Dilakukan baperjakat di laksanakan sesuai

kebutuhan

Tim

Baperjakat

- Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasubbag

Kepegawaian

3 jam 1 hk

Sub Bag

Kepegawaian - Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah

di tandatangani oleh KPTUN ke Sekretaris

2 jam 1 hk

Mahkamah Agung dan Dirtjen Badilmiltun

melalui KPT.TUN

4) Kenaikan pangkat pengabdian

- Pengumpulan data diselesaikan selama 6 jam 2 hk

Sub Bag

Kepegawaian

- Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang

diterima dari PTUN ke PT.TUN

10 jam 5 hk

- Pengetikan dan koreksi oleh Kasub. bag

kepegawaian

3 jamm 1 hk

- Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang

telah di tandatangani oleh KPTUN ke ditjen

badilmiltun atau sekretaris mari

2 jam 1 hk

3. Kenaikan Gaji Berkala

- Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan

naik gaji berkala setiap akhir Tahun

6 jam 2 hk

Sub Bag

Kepegawaian

- Pembuatan SK kenaikan gaji berkala di buat 1

bulan sebelum tmt kenaikan gaji berkala,

2 jam

1 hk

- Disampaikan kepada yang bersangkutan, Pembuat

Daftar Gaji dan di masukkan ke file yang

bersangkutan

1 jam

1 hk

4. Mutasi Hakim Dan Pegawai

- Membuat surat perintah melaksanakan tugas dan

surat perintah menduduki jabatan

3 jam 1 hk

Sub Bag

Kepegawaian - Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat

daftar gaji,KPPN dan di masukkan ke file yang

bersangkutan

1 jam 1 hk

5. Usul Jabatan

- Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan i 12 jam 5 hk Sub Bag

Kepegawaian

- Dilakukan baperjakat di laksanakan 1 jam 1 hk + Tim

Baperjakat

- Mengirimkan usul pensiun yang telah di

tandatangani oleh KPTUN ditjen badilmiltun atau

sekretaris mari

2 jam 1 hk Sub Bag

Kepegawaian

6. Usul Pensiun

- Pengumpulan data di lakukan 6 bulan sebelum yang

bersangkutan memasuki usia pensiun

12 jam 5 hk

Sub Bag

Kepegawaian

- Mengirimkan usul pensiun yang telah di 2 jam 1 hk

tandatangani oleh KPTUN Dirtjen Badilmiltun atau

Sekretaris MARI melalui KPTTUN

7. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana

- Pengumpulan data untuk hakim dan pegawai yang

telah memasuki masa kerja selama 10 Tahun, 20

Tahun dan 30 Tahun dilakukan

Setiap

awal

Tahun Sub Bag

Kepegawaian - Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya

lencana yang telah di tandatangani oleh KPTUN ke

MA RI melaui KPTTUN

2 jam 1 hk

8. Bimbingan Teknis

- Membuat SK panitia Bintek 3 jam 1 hk

Bintek - Menyusun materi Bintek 12 jam 3 hk

- Membuat dan mengirim surat pemanggilan peserta

Bintek

3 jam 1 hk

- Merekap nama peserta PTUN dan membuat absensi

peserta Bintek

3 jam 1 hk Sub Bag

Kepegawaian - Menghubungi dosen / widyaiswara 10 jam 2 hk

- Menentukan waktu dan tempat bimbingan teknis 10 jam 3 hk

Bintek - Membuat formulir isian data dosen / widyaiswara 3 jam 1 hk

- Pelaksanaan kegiatan sesuai

kebutuhan

- Pelaporan kegiatan bimbingan teknis 8 jam 3 hk

9. Diklat/Rakor/Raker/Widyaswara

- Membuat surat tugas bagi hakim dan pegawai yang

di tunjuk

3 jam 1 hk

Sub Bag

Kepegawaian - Menyerahkan surat tugas kepada yang

bersangkutan

1 jam 1 hk

10. Cuti Hakim Dan Pegawai

- Pengetikan surat cuti permohonan cuti dan

pengetikan surat ijin cuti

2 jam 1 hk

Sub Bag

Kepegawaian - Mencatat pada buku agenda cuti 1 jam 1 hk

- Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip

file yang bersangkutan

1 jam 1 hk

11. Hukuman Disiplin

- Membuat laporan kepada ketua 3 jam 1 hk

Sub Bag

Kepegawaian

- Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan

kepada Tim Pemeriksa

2 jam 1 hk

- Membuat dan mengirim surat pemanggilan 1 jam 1 hk

- Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan; sesuai

kebutuhan

- Membuat laporan kepada KPTUN serta tindak

lanjut rekomendasi,

1 jam 1 hk

12. DP3

- Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada

Atasan langsung yang dinilai,

3 jam 1 hk

Sub Bag

Kepegawaian - Pengetikan DP3 8 jam 3 hk

- Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai

dan Atasan pejabat penilai serta memasukkan

kembali ke file yang bersangkutan tersebut

5 jam 2 hk

Documents

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada masing-masing ... filePanitera untuk membuat & mengirimkan Surat Panggilan kepada pihak yang berperkara 2 hk 1 hk 14 hari Panitera 4. Pengucapan