Peran Dokter Pada Proses Peran Dokter Pada Proses Penegakkan HukumPenegakkan Hukum

KELOMPOK A5

Aprilia 10.2007.176Susanto Wijaya 10.2008.023Putu Yoana Alvitasari 10.2008.061Titis Kusuma Anindya 10.2008.087Susi Sulastri 10.2008.124Samuel Willyarto 10.2008.154 Merty M. Taolin 10.2008.196Nur Syuhada Roslan 10.2008.234Amirah binti dahalan 10.2008.259Mohammad Lokman Hakim 10.2008.290

SKENARIOSKENARIO A5 A5

Pada suatu siang terdengar isu akan dipasangnya sebuah bom

pada pusat perbelanjaan di tengah keramaian kota. Dari

pengakuan penduduk sekitar ditemukan seorang pemuda yang

di curigai sebagai tersangka pemasangan bom, dan

masyarakat sekitar pun melaporkan kasus tersebut kepada

kepolisian setempat untuk mencegah terjadinya peledakkan.

Setelah diciduk pertugas dari hasil penyelidikkan ternyata bom

telah berhasil dipasang dalam kurun waktu kurang dari 1 jam

akan meledak namun belum ditemukkan letak dari bom

tersebut. Karena dikejar-kejar oleh waktu polisi pun harus

menemukan letak bom tersebut.

Langkah 1 : Identifikasi Langkah 1 : Identifikasi Istilah Yang Tidak DiketahuiIstilah Yang Tidak Diketahui

Tidak ada.

Langkah 2 : Rumusan Langkah 2 : Rumusan MasalahMasalahLaki-laki muda yang diduga telah meletakkan bom di pasar.

Langkah 3 : Analisa MasalahLangkah 3 : Analisa Masalah

Kewajiban moral dokter

Laki-laki muda yang di duga telah meletakkan

bom di pasar

Peran dokter

personalpublik

Kewajiban sosial dokter

Kewajiban dan hak

Kasatserse

      Langkah 4 : HipotesisLangkah 4 : Hipotesis

Laki-laki muda yang ditangkap adalah tersangka dari kasus peletakkan bom di pasar.

1. 1. Kedokteran kepolisianKedokteran kepolisianFungsi :

1. Melaksanakan Kedokteran Kepolisian dalam rangka mendukung tugas Operasional kepolisian sebagai bantuan Teknis Medik.

2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran untuk Mendukung Operasional Kepolisian

FFungsi DOKPOL meliputi ungsi DOKPOL meliputi bagian-bagian yang terdiri dari :bagian-bagian yang terdiri dari :Unit Kedokteran Forensik (Doksik)

Disaster Victim Identification (DVI), Patologi Forensik, Forensik Klinik, Odontologi Forensik, DNA Forensik, Psikiatri Forensik, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Kesehatan Tahanan (Kestah), Medikolegal dan Forensik Lingkungan.

Unit Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Keskamtibmas)

Kedokteran Lalu Lintas (Doklantas), Kesehatan Lapangan (Keslap) dan Nuklir Biologi dan Kimia (Nubika).

Unit Intel Pengamanan Medik (Intelpammedik)

Food Security (Pengamanan Makanan), Geomedicine dan Narkoba.

Laboratorium DOKPOL DNA Forensik, Patologi Forensik, Odontologi Forensik, Laboratorium Doklantas dan Laboratorium Intel Pam Medik.

PERANPERAN DOKPOL DOKPOL

Mendukung tugas-tugas :

RESERSE-POL. Melalui Unit KEDOKTERAN FORENSIK.

Kemampuan / Dukungan Tugas Operasional Polri Kedokteran Forensik :

a. Olah TKP aspek medik.b. Identifikasi medik.c. Gali Kubur / Exhumasi.d. Pembuatan VER.e. Rik.Laboratorium-Serologi dan DNA.f. Konsultasi Hukum Kesehatan.g. Pengajaran & pelatihan Doksik petugas lapangan. 

2. 2. Kasatserse/KasatreskriKasatserse/KasatreskrimmKasat Reskrim bertugas membina Fungsi dan

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Gambaran pekerjaan KASAT Gambaran pekerjaan KASAT RESKRIMRESKRIM

Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE.

Melakukan tugas berhubungan dengan masalah-masalah Perencaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.

Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.

Melakukan supersif staf.

Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

3. 3. HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pembagian Bidang, Jenis dan Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Macam HAMHAM

Hak asasi pribadi / personal Right

Hak kebebasan untuk bergerak, menyatakan pendapat, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

Hak asasi politik / Political Right

Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik.

Hak azasi hukum / Legal Equality Right

Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Hak azasi Ekonomi / Property Rigths

Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, perjanjian kontrak, memiliki susuatu, mendapatkan pekerjaan yang layak

Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.

Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

TINDAKAN / PENYIKSAAN YANG TINDAKAN / PENYIKSAAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIAMELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

1. Beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi, antara lain:

◦ Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.

◦ Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.

◦ Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

◦ Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

2. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung timbulnya pelanggaran hak asasi manusia seperti :

◦ Hilang/berkurangnya beberapa hak yang berkaitan dengan kesejahteraan lahir dan batin yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

◦ Hilang/berkurangnya hak yang berkaitan dengan jaminan, perlindungan, pengakuan hukum dan perlakuan yang adil dan layak.

◦ Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

◦ Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi anak-anak, orang tua, dan penderita cacat.

3. Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar HAM baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, seperti:

Pembunuhan, penganiayaan, penculikan, pemerkosaan, hilangnya rasa aman, dll.

4. Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan dalam bentuk :

◦ Kekerasan berbasis gender bersifat phisik, seksual atau psikologis; penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan.

◦ Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan. ◦ Diskriminasi dalam sistem pengupahan. ◦ Perdagangan wanita.

5. Pelanggaran hak asasi anak. Walaupun Piagam Hak Asasi Manusia telah memuat dengan jelas mengenai pelindungan hak asasi anak namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak asasi anak, yang sering dijumpai adalah;

◦Kurangnya perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan phisik dan mental

◦Menelantarkan anak◦Perlakuan buruk◦Pelecehan seksual◦Penganiayaan◦Mempekerjakan anak di bawah umur.

4. 4. Kewajiban sosial dokterKewajiban sosial dokterSegala sesuatu yang diketahui dokter tentang seorang

penderita merupakan rahasia yang tidak boleh diungkap namun di dalam berbagai kondisi dokter berhak mengungkapkan apa yang dirahasiakannya,yaitu:

1.Jika penderita sendiri mengizinkan pengungkapan rahasia tersebut.

2. Jika ada alasan medis yang kuat untuk mengungkapkannya tanpa izin pasien.

3.Jika kewajiban terhadap masyarakat mengharuskan pengungkapan rahasia seorang penderita .

4. Jika pengungkapan rahasia diperlukan untuk kepentingan penelitian yang sudah disetujui.

5. Jika peradilan menghendakinya.

Kewajiban Umum yang berkaitan dengan Aspek Sosial

Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 7d

Setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makluk insani.

Pasal 8

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, rehabilitative) baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.

Pasal 9

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan di bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

Kewajiban dokter terhadap Kewajiban dokter terhadap pasienpasien

Pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilan untuk kepentingan asien. Dalam hal ini mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 11

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengna keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau masaah lainnya.

Pasal 12

Setiap dokter wajib merahsiakan segala sesuatu yang diketahuinua tentang sorang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 13

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

5. Kewajiban Moral Dokter Kesadaran moral atau kesadaran akan kewajiban mutlak

dan tanpa syarat adalah suara hati yang tampak atau menyatakan diri secara unik/khas dokter sebagai orang per orang.

Unsur kesadaran moral dokter adalah sebagai berikut :

Kewajiban mutlak yang membebani dokter. Pelaksanaan kewajiban mengikat setiap dokter. Kewajiban tersebut masuk akal dan layak disetujui. Mengambil keputusan melaksanakan kewajiban tadi atau tidak

adalah tanggung jawab dokter tersebut. Dokter tadi sekaligus kemudian menentukan nilai dirinya

sendiri.

Struktur kesadaran moral dokter ialah : Kewajiban moral bersifat mutlak Rasionalitas Tanggung jawab subyektif dokter tersebut

Beauchamp and Childress (1994) menguraikan bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral (moral principle) dan beberapa rules dibawahnya.

Keempat kaidah dasar moral tersebut adalah:

beneficence, mengutamakan tindakan yang dityjukan ke kebaikan pasien

non-maleficence

melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien

otonomi, menghormati hak-hak pasien

justice Mementingkan keadilan

Rules derivatnya bagi dokter adalah :

veracity (berbicara benar, jujur dan terbuka)privacy (menghormati hak privasi pasien) confidentiality (menjaga kerahasiaan pasien) fidelity (loyalitas dan promise keeping).

Nilai-nilai dalam etika profesi tercermin di dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran. 

Sumpah dokter berisikan suatu “kontrak moral” antara dokter dengan Tuhan sang penciptanya, sedangkan kode etik kedokteran berisikan “kontrak kewajiban moral” antara dokter dengan masyarakat profesinya.

Kesimpulan Kesimpulan

Peran dokter di masyarakat selain sebagai tenaga medis juga perlu memperhatikan hubungan yang mengandung etika serta memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang berada di dalam masyarakat yang berada di dalam udang-undang serta asas-asas dari hubungan dokter pasien