Abdulkadir Jailani Fkkln p3koi 22 Mei 2015

7/26/2019 Abdulkadir Jailani Fkkln p3koi 22 Mei 2015

1/16

ABDULKADIR JAILANI

DIREKTUR PERJANJIAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERLINDUNGANINVESTASI ASING


2/16

MENGAPA INVESTOR ASING PERLU DILINDUNGI?

HUBUNGAN BAIKANTAR - NEGARA

KEPENTINGANEKONOMI UNTUK

MELINDUNGIMODAL ASING

PERLINDUNGANHUKUM THD

INVESTOR ASING


3/16

BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BIT)

Latar Belakang : Ketidakpastian tentang perlindungan thd

investor asing dan tanggung jawab negara atas kerugaianyang dtimbulkan oleh tindakan negara / Akses yang lebihbesar bagi investor asing;

BIT adalah suatu perjanjian internasional yang memuatketentuan ketentuan mengenai liberalisasi investasi,standar perlindungan terhadap investasi asing danmekanisme penyelesaian sengketa investasi

Pada tahun 1970 1990 BIT masih belum banyak dibuat meningkat tajam setelah era Perang Dingin selesai.


4/16

PROLIFERASI BIT

Perkembangan(bilateral) investment treaty di seluruh dunia:1989: 285

2003: 2265

2014: 3152

Indonesia telah menandatangani 65 BIT dengan negara mitra umumnya dibuat padadekade1970-1990-an.

Selain melalui BIT, perjanjian perlindungan investasi juga

dituangkan dalam bentuk perjanjian lain, yaitu:Chapter Investasi di CEPA/FTA

ASEAN+1 FTA


5/16

POKOK POKOK PERLINDUNGAN BIT

National Treatment : Semua investor asing akan diperlakukan

sama dengan investor dalamnegeri membuka semua sektor

bagi investor asing / menghalangi perlindungan thd UKM;

Most Favored Nations: Semua investor asing harus

diperlakukan yang sama investor suatu negara dapat

memanfaatkan ketentuan BIT Indonesiadgn negara lain

Expropriationjaminan investor asing tidak dinasionalisasi


6/16


Fair and Equitable Treatment perlakuan yang adil dalam

semua proses hukum dan admininstrasi extensive

interpretation ;

Perlindungan Kemanan

Kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perang/

kerusushan dan lain - lain


7/16


Performance Requirement : Negara tidak akan menetapkan

syarat syarat tertentu yang berkaitan dengan kinerja

perusahaan;

Kebebasanuntuk menentukan Pimpinan Perusahaan;

Dispute Settlement: State vs State / Investor vsState

arbitraseinternasional


8/16

PANDANGAN PRO BIT

Promosi investasi asing;

Keberadaan BITmenjadi salah satu faktor pertimbangan

investasi;

Melindungi investasi WNI/BHI di luar negeri;

Menghilangkan elemen politik dalam sengketa investasi.


9/16

PANDANGAN KRITIS TERHADAP BIT

Keberadaan menunjukkan BITmemiliki korelasi dengan arus masuk FDI, tapi

sejauh ini belum terdapat bukti empiris yang menunjukkan korelasi dimaksud

Brazil yang tidak meratifikasi 14 BIT ranking 3 FDI Confidence Index 2013

(Nilai investasi 65.2 Milyar Dollar vs Indonesia Ranking 25 dengannilai

investasi 19.9 Milyar Dollar

Mempersempit Policy space negara semakin sempitnya ruangbagi

Pemerintahuntukmengambil kebijakan yang mengedepandimensi pembangunan

UU MinerbadanUU SDA dapat digugat;

Tidak seimbangnya hak dan kewajiban antara investor dengan negara penerima

investasi

Semakin meningkatnya gugatan ke arbitrasi internasional (ICSID)


10/16

INVESTOR STATE DISPUTE RESOLUTION (ISDS)

ISDS merupakan klausula terpenting;

Negara selalu menjadi pihak yang tergugat;

Fork in the Road Clause: Investor dapat memilih

pengadilan nasional atau arbitrase untuk menyelesaikansengketa;

Waiver of exhaustion of local remedies;

Applicable law: hukum yang disepakati ketentuan

treaty, prinsip hukum internasional dan hukum nasional


11/16

PERSOALAN ISDS

Meningkatnya (misuse) gugatan ke ICSID

ISDS dapat mengenyampingkan prinsip national

judicial independence

Persoalan legitimasi dan transparansi Konsistensi Keputusan Arbitrasi

Tidak ada mekanisme review

Diskriminatif terhadap Investor Dalam Negeri Mahalnya biaya perkara 5 7 Juta Dolar


12/16

PERSOALAN ISDS

Jumlah ganti rugi yang dibayarkan negara kepada investor asing dinilai

sangat besarKasus Occidental Petroleum Corporation v the Republic

of Ecuador: ganti rugi yang harus dibayar Ekuador mencapai USD 3,5

milyar / Dalam Yukos Case Rusia harus membayar 50 Milyar Dollar

Interpretasi Arbitrer yang lebih cenderung mengedepankan kepentinganinvestor memperluas definisi Investor dan Investment yang

mengakibatkan meluasnya interpretasi pasal-pasal P4M (a.l. FET, MFN)

oleh Arbiter

Adanya trend pihak ketiga yang memanfaatkan pihak investor asing yang

secara hukum dapat menggugat pemerintah dalam forum penyelesaiansengketa investasi


13/16

REVIEW BIT

REVIEW

GUGATANARBITRASE

KESEIMBANGANHAK INVESTOR

DANKEDAULATAN

KETENTUAN BITOUTDATED


14/16

PELAKSANAAN REVIEW

PENGHENTIAN BIT

KAJIAN SUBSTANTIF

TEMPLATE BIT


15/16

TANTANGAN REVIEW BIT

Review menakutkan investor?

Bagaimana mencari keseimbangan?

Bagaimana menjaga konsistensi?

Bagaimana dampak Survival Clause?


16/16

KESIMPULAN

BIT bukan merupakan faktor tunggal yang menentukan arus FDI Kepastian hukum, kebijakan ekonomi, stabilitas politik, dan

ketersediaan infrastruktur lebih menentukan;

Penghentian BIT bukan beranti menghapuskan perlindungan thdinvestor;

Langkah review P4M merupakan langkah yang tepat dan

ditindaklanjuti dengan renegosiasi; Sasaran review adalah menyeimbangkan kepentingan investor dan

kedaulatan negara

Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi

kebijakan penghentian dan hasil review P4M tersebut;

Documents

Abdulkadir Jailani Fkkln p3koi 22 Mei 2015