Judul : Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Biaya

Infrastruktur, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi

Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali

Nama : Diah Pradnyadewi T

NIM : 1306105054

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah dapat disebabkan oleh oleh

beberapa faktor, diantaranya ketidakmerataan IPM, Biaya Infrastruktur dan Investasi serta

dapat juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak

langsung IPM, Biaya Infrastruktur dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi

Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), Biaya Infrastruktur dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali “ menggunakan jenis data sekunder dari

tahun 2008 – 2015. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non

partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur.

Kata kunci: ketimpangan distribusi pendapatan, IPM, biaya infrastruktur,

investasi, pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... ii

PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................ iii

KATA PENGANTAR ............................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah Penelitian ............................................. 11

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................ 12

1.4 Kegunaan Penelitian ........................................................... 13

1.4.1 Manfaat teoritis ....................................................... 13

1.4.2 Manfaat praktis ....................................................... 13

1.5 Sistematika Penulisan ......................................................... 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori dan Konsep ............................................... 15

2.1.1 Konsep Ketimpangan Distribusi Pendapatan ......... 15

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi .................................. 17

2.1.2.1 Teori PertumbuhanEkonomi Menurut Klasik 17

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Neo Klasik ................... 19

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Baru: Pertumbuhan .....

Endogen....................................................... 20

2.1.3 Teori Indeks Pembangunan Manusia....................... 21

2.1.4 Infrastruktur ............................................................ 23

2.1.4.1 Teori Pigou .................................................. 26

2.1.4.2 Teori Bowen ................................................ 27

2.1.4.3 Teori Erick Lindahl...................................... 27

2.1.4.4 Teori Samuelson .......................................... 27

2.1.4.5 Teori Anggaran ............................................ 28

2.1.5 Teori Investasi ......................................................... 31

2.1.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto ................ 33

2.1.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Ketimpangan Distribusi Pendapatan........................ 34

2.1.7 Hubungan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .. 35

2.1.8 Hubungan IPM Terhadap Ketimpangan

Distribusi Pendapatan .............................................. 36

2.1.9 Hubungan Biaya Infrastruktur Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi ............................................ 37

2.1.10 Hubungan Biaya Infrastruktur Terhadap

Ketimpangan Distribusi Pendapatan........................ 38

2.1.11 Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 39

2.1.12 Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan

Distribusi Pendapatan .............................................. 40

2.2 Hipotesis Penelitian ............................................................ 41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian ................................................................ 43

3.2 Lokasi Penelitian ................................................................ 43

3.3 Objek Penelitian ................................................................. 43

3.4 Identifikasi Variabel ........................................................... 44

3.5 Definisi Operasional Variabel ............................................ 44

3.6 Jenis dan Sumber Data ....................................................... 45

3.6.1 Jenis data menurut sifatnya ...................................... 45

3.6.2 Jenis data menurut sumbernya ................................ 46

3.7 Sampel ................................................................................. 46

3.8 Metode Pengumpulan Data ................................................ 47

3.9 Teknik Analisis Data .......................................................... 47

3.9.1 Pengujian Pengaruh Langsung ............................... 50

3.9.2 Uji Sobel ................................................................. 56

DAFTAR RUJUKAN .............................................................................. 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan

nasional. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan

kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang

yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus

dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan berpengaruh antara

faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan

dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional (Arsyad, 2010:11).

Pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan dalam

perencanaan pembangunan. Karena hakekat pembangunan adalah pembangunan

manusia, maka perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pembangunan

manusia dalam penyusunan anggaran. Pembangunan manusia sendiri menjelaskan

mengenai penghapusan kondisi-kondisi diskriminasi yang membatasi kemampuan

dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial

yang normal (Mahesha dan Shivalingappa, 2011). Tingkat pembangunan manusia

yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tentu juga tergantung

pada kondisi masyarakat lainnya ( Gustav Ranis, 2004). Perbaikan prioritas ini

juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran untuk melihat dampak

kinerja pembangunan wilayah karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu

wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi

Bali berada di peringkat ke-5 dengan angka 72,48 dan berada diatas nilai IPM

nasional sebesar 68,90. Namun pertumbuhan IPM Provinsi Bali masih berada di

bawah tingkat nasional. Pertumbuhan IPM Provinsi Bali hanya 0,54 sedangkan di

tingkat nasional sebesar 0,86. Berikut ini digambarkan grafik IPM rata-rata

Provinsi Bali Tahun 2008-2015:

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Periode 2008-2015

(Poin)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2008 -- 2015

Hariyanto dan Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur

yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai

sektor, produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi sehingga terjadi

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Ketersediaan

infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah.

69.5169.87

70.1

70.87

71.6272.09

72.48

73.27

67

68

69

70

71

72

73

74

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IPM Rata-Rata Provinsi Bali Periode 2008 - 2015

IPM Rata-Rata

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan saran transportasi dan

ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Bali dilayani oleh jaringan jalan

sepanjang 7.699 km. jika dilihat dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di

Bali untuk mendukung transportasi darat cukup memadai. Secara kualitas kondisi

fisik jalan di Provinsi Bali cukup baik karena 90% permukaan jalan sudah

beraspal. Jalan merupakan prasarana penting dalam mendukung dan mempercepat

aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya serta membuka keterisolasian daerah.

Semakin baik kondisi transportasi suatu daerah, tingkat mobilitas juga semakin

baik. Wilayah dengan akses terbatas mengalami tingkat harga dan kelangkaan

pasokan sumber daya wilayah jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan

akses lebih baik.

Gambar 1.2 Rata – Rata Pengeluaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang

Infrastruktur Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 –

2015 (persen)

Sumber : Bali Dalam Angka, 2016

0

5

10

15

20

25

30

Rata-rata pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur pada

masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011 – 2015 dapat dilihat

pada Gambar 1.2 Kabupaten Badung memiliki rasio belanja modal terhadap total

belanja tertinggi yaitu 24,63 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten

Badung memungkinkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya

untuk belanja modal lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak

positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relative lebih tinggi

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali selama kurun waktu

2011 – 2015. Sementara itu, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja

terendah tercatat di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 9,81 persen.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah

dibutuhkannya investasi. Investasi merupakan salah satu pendorong untuk

mendapatkan pendapatan yang akan digunakan di masa mendatang. Investasi

terdiri atas dua, yaitu investasi swasta dan investasi pemerintah. Investasi

meningkatkan output perekonomian dan dapat menghasilkan input. Kegiatan

investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan

ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf

kemakmuran (Sukirno, 2000). Karena adanya investasi maka dapat menciptakan

lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang akan menyerap

tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah.

Kondisi perkembangan investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik

Bruto di Provinsi Bali menujukkan adanya peningkatan relative dari tahun 2004 --

2015. Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,82 triliun rupiah dan

yang terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 3,30 triliun rupiah. Ini artinya

bahwa kondisi investasi di Provinsi Bali sudah meningkat. Gambar 1.3

menunjukkan perkembangan investasi pembentukan modal tetap domestik bruto

dalam kurun waktu 2004 -- 2015.

Gambar 1.3 Perkembangan Investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik

Bruto di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2015 (Triliun Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2016 (data diolah)

Dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto di Provinsi Bali

kurun waktu 2004 – 2015 rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Investasi swasta kabupaten/kota di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami

peningkatan. Kabupaten Badung dari tahun 2007 hingga 2015 paling banyak

jumlah investasinya. Hal tersebut karena pertumbuhan beberapa sektor di

Kabupaten Badung sangat maju dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan

pembangunan ekonomi daerah di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap

3.3 3.61 4.01 4.565.62 6.06

7.378.39

10.0811.12 11.69

13.82

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan

faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil

masyarakat pada tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan

menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak

memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari

tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Lili, 2008).

Pada Gambar 1.4 digambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Bali mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 6.69% dan pada

tahun 2015 sebesar 6.04% meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional

Tahun 2010-2015 (Persen)

Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2010 -- 2015

5.74

6.666.96

6.69 6.73

6.046.03 6.17 6.035.56

5.02 4.79

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bali

Nasional

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan

pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang

maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka

semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Tingkat ketimpangan

antar daerah dalam hal pembagunan ekonomi dan sosial merupakan suatu proses

pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model

pembangunan yang satu atau lainnya (Daniela Antonescu, 2010). Ketimpangan

distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah.

Disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan

daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah dan investasi (Piotr, 2009). Dampak

dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang

kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga

akan tercapai kesejahteraan. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan adalah

inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial serta ketimpangan yang tinggi

akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

Gambar 1.5 Koefisien Gini Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015 (poin)

Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015

0.31 0.31

0.370.41 0.43

0.4 0.420.38

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gini Ratio

Melihat ketimpangan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2008 – 2015

maka kita akan dapat melihat lonjakan pada gini rasio terjadi pada masa dimana

goncangan ekonomi melanda Bali. Setelah 2010 tingkat ketimpangan meningkat

menjadi jauh diatas sebelumnya. Gini rasio telah beranjak naik dari sebelumnya

yang hanya 0,31 menjadi 0,37. Kenaikan ini telah memberikan dampak yang

cukup signifikan dalam paradigma ketimpangan ekonomi penduduk di Bali.

Ketimpangan ini tidak lagi dianggap ketimpangan rendah namun mulai beranjak

menapaki posisi sebagai yang menengah. Di tahun sesudahnya (2011) Koefisien

Gini bahkan mencapai level diatas angka 0,4. Posisi yang tetap bertahan dalam

fluktuasi hingga tahun 2014 dimana angka koefisien gini mencapai 0,42. Angka

ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sekitar 0,40. Di

tahun 2015 koefisien gini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

menjadi 0,38.

Gambar 1.6 Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

dan 2015 (poin)

Sumber : Bada Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

2014

2015

Di antara beberapa kabupaten di Bali hanya Bangli dan Klungkung yang

mengalami peningkatan Gini Rasio yang mereka miliki. Sementara itu, kabupaten

lain menunjukkan penurunan dalam rasio Gini. Peningkatan terbesar yang terjadi

dalam kurun waktu dua tahun tersebut terjadi di Kabupaten Bangli yang tingkat

ketimpangannya meningkat dari 0,33 di tahun 2014 menjadi 0,38 di tahun 2015.

Ketimpangan antar wilayah (regional disparity) muncul karena tidak

meratanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan adanya

perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang

kurang maju. Adanya desentralisasi juga mendorong kesenjangan antar wilayah

semakin melebar. Sejak tahun 2001 telah diberlakukan otonomi daerah di

Indonesia, kebijakan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah

yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah

sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya (Masli,

2007).

Bali sebagai salah satu wilayah dengan sebaran yang cukup tinggi juga

mengalami ketidakmerataan dalam percepatan pembangunan antar wilayahnya.

Provinsi Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan potensi daerah

yang berbeda setiap wilayahnya, telah mengalami ketimpangan distribusi

pendapatan (Gama, 2009). Gejala ketimpangan distribusi pendapatan per kapita

antar kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat digambarkan pada Gambar 1.7 dengan

menggunakan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota

di Provinsi Bali Tahun 2013.

Gambar 1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015

(Miliar Rupiah)

Sumber : Bali Dalam Angka, 2016

Berdasarkan pada Gambar 1.7 menggambarkan bahwa kondisi

kesejahteraan masing-masing kabupaten/kota mengalami ketimpangan. Hal

tersebut terlihat dari Kabupaten Badung yang menduduki peringkat tertinggi

dalam PDRB kabupaten/kota tahun 2015, kemudian disusul oleh Kota Denpasar.

Perbedaan yang sangat jelas terlihat antara PDRB Kabupaten Badung (peringkat

tertinggi) dengan Kabupaten Bangli (peringkat terendah). Rentangan nilai

perbedaannya sangat jauh antara kedua wilayah tersebut, sehingga tercermin suatu

ketimpangan distribusi pendapatan antara daerah tertinggal (Bangli) dengan

daerah maju (Badung). Hal tersebut terjadi karena kebanyakan sektor berpusat di

Kabupaten Badung sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah

di Provinsi Bali. Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2003), perbedaan antar

wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan

ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang

memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya

dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Ketimpangan wilayah disebabkan juga karena adanya perbedaan kondisi

demografi yang cukup besar antar wilayah. Menurut Syafrizal (1997), kondisi

demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan

struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan,

perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi

demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu

daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung meningkatkan produktivitas

kerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan teori dan data empiris yang telah dijelaskan, maka penulis

menemukan pokok permasalahan yaitu terjadi disparitas distribusi pendapatan

antar kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dapat dilihat dari PDRB

kabupaten/kota di Provinsi Bali dimana perbandingan antara PDRB Kabupaten

Badung (tertinggi) dengan PDRB Kabupaten Bangli (terendah) sangat besar

ketimpangannya.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut :

1) Bagaimanakah pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

biaya infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

2) Bagaimanakah pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

3) Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), biaya

infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk menganalisis pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), biaya infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

2) Untuk menganalisis pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

3) Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), biaya

infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan teoritis

dan kegunaan praktis

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, baik itu

untuk menambah dan memperkaya bahan pustaka yang sudah ada, baik

sebagai pelengkap maupun bahan perbandingan. Disamping itu penelitian

ini juga diharapkan dapat menambah refrensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada

pemerintah daerah Provinsi Bali mengenai kebijakan-kebijakan yang

terkait pembangunan struktur ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Bali.