ACUAN RINTISAN RUMPIN 2011

ACUAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

RINTISAN RUMAH PINTAR

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKATDIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMALKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2011

Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3) 0

S A M B U T A N

Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE) yang dicanangkan UNESCO telah menjadi kerangka kerja strategis global sebagai mekanisme kunci dalam peningkatan keberaksaraan penduduk dunia untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan Perserikatan Bangsa Bangsa pada skala internasional. Selaras dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, berupaya meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa di Indonesia dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup, serta terintegrasi dengan pendidikan pemberdayaan lainnya yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Untuk memastikan kelayakan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan nonformal yang bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan program-progam pendidikan keaksaraan yang beragam. Melalui program-program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia, berkarakter, produktif, dan berdaya saing dapat terwujud.

Saya menyambut baik penerbitan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program-program Pendidikan Masyarakat ini, dan berharap semoga acuan ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketercapaian misi Kementerian Pendidikan Nasional.

Jakarta, 2011

Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 19590512 198311 1 001


KATA PENGANTAR

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang di prakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mencakup program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) dalam kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban”. Dengan kerangka kerja tersebut ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya.

Masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Komunitas Khusus, Keaksaraan Berbahasa Ibu dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak, melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam mendukung terlaksananya program-program tersebut dilakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara program pendidikan masyarakat, khususnya melalui program peningkatan mutu kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga sejenis lainnya, Rintisan Rumah Pintar, serta sejumlah program pengembangan kemitraan antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun acuan-acuan pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat. Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Rintisan Rumah Pintar diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan. Semoga acuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, 2011Direktur,


Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.NIP 19580409 198402 2 001


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DIRJEN ..............……………………………..KATA PENGANTAR DIREKTUR ………………………………...DAFTAR ISI ........................................................................................BAB I PENDAHULUAN …………………………………………

A. Latar Belakang ……………………………………………B. Dasar Hukum ……………………………………………..C. Tujuan Acuan ……………………………………………..

BAB II PROGRAM RINTISAN RUMAH PINTAR…..........A. Pengertian.....................................................................B. Tujuan .........................................................C. Sasaran …………………………………………..D. Hasil yang Diharapkan ……………………………………E. Indikator Keberhasilan ……………………………………F. Deskripsi Kegiatan…………………………………………G. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana...............................

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA A. Persyaratan Penerima B. Langkah-langkah Pengajuan dan Penyaluran DanaC. Proses Pengajuan ProposalD. Proses Penilaian E. Proses VerifikasiF. Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan KegiatanG. Proses Penyaluran DanaH. Catatan Khusus

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORANA. Pemantauan B. Evaluasi Kegiatan C. Pelaporan

BAB V PENUTUPLAMPIRAN:

A. Contoh Cover ProposalB. Contoh Surat RekomendasiC. Contoh Surat PernyataanD. Isi/Format ProposalE. Sistematika Laporan


BAB IPENDAHULUAN

Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan multikeaksaraan yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, peningkatan Kualitas dan Relevansi, serta Kesetaraan yang nondiskriminatif dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban meliputi, antara lain, pendidikan keaksaraan (dasar, usaha mandiri, keluarga), aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat.

Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Swamanajemen (self managed) Lingkungan sepanjang hayat Menghargai norma, nilai dan budaya Program berbasis kebutuhan Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program Pemberdayaan sebagai ciri utama Berakar pada nilai-nilai sosial Berbasis pengalaman Partisipatif dan demokratis Berbasis kecakapan hidup


http://id.wikipedia.org/wiki/Simbol

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat.

A. Latar BelakangPendidikan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan nonformal dan sistem

pendidikan nasional memiliki tugas yang sama dengan pendidikan formal yakni memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.

Sasaran pendidikan masyarakat semakin luas tidak hanya sekadar berhubungan dengan masyarakat miskin dan terbelakang, buta pendidikan dasar, putus sekolah pendidikan formal, dan kelompok marjinal lainnya, akan tetapi terus meluas sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja dan perubahan masyarakat, terutama berkaitan dengan budaya masyarakat itu sendiri. Mengingat keluasan sasaran tersebut, maka program/kegiatan pendidikan masyarakat juga harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat.

Munculnya konsep masyarakat gemar belajar (learning society) dan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai konsep utama, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan, atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam merespons tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar.

Terdapat beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan nonformal di antaranya adalah masyarakat ikut membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar-sanggar seni, pondok pesantren, padepokan, dan penyelenggara kegiatan pendidikan lainnya yang tergabung dalam Program Indonesia Pintar yaitu Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor Pintar dan Kapal Pintar yang diprakarsai oleh Ibu Negara, Ibu Ani Bambang Yudhoyono.

Mencermati keberadaan lembaga/organisasi masyarakat seperti Program Indonesia Pintar tersebut yang semakin berkembang dan meluas ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, khususunya Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memandang perlu untuk turut serta mengembangkannya. Kondisi ini sesuai dengan cakupan pendidikan masyarakat yang sangat luas karena program pendidikan masyarakat tumbuh dan berkembang dari kebutuhan masyarakat luas.

Dalam upaya rintisan rumah pintar terutama di daerah-daerah perbatasan atau daerah Indonesia terdepan, maka program pendidikan masyarakat yang berada di dalam program Indonesia Pintar menjadi sinergi dalam memberikan pendidikan masyarakat yang selama ini belum terjangkau secara maksimal. Dalam konteks perluasan layanan program pendidikan masyarakat, pemerintah memandang perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk Rintisan Rumah Pintar. Program ini dapat diakses oleh lembaga yang memenuhi kriteria untuk memberikan layanan program pendidikan masyarakat yang disinergikan dengan program Indonesia Pintar.

Agar program Rintisan Rumah Pintar dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2011”.


B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; dan6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011.

C. Tujuan AcuanAcuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengaturan terhadap:

1. Satuan PNF Sejenis dalam menyusun dan mengajukan proposal dana rintisan rumah pintar.

2. Tim penilai dalam menyeleksi proposal dana rintisan rumah pintar sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal.

3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam menyalurkan bantuan rintisan rumah pintar.

4. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam mengelola program pendidikan masyarakat.


BAB II RINTISAN RUMAH PINTAR

A. Pengertian1. Rintisan rumah pintar merupakan upaya memfasilitasi berkembangnya program

pendidikan masyarakat dan kebutuhan akan pendidikan masyarakat yang berada di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di daerah terdepan (perbatasan) yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan nonformal sejenis dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani pendidikan secara maksimal.

2. Bantuan rintisan rumah pintar adalah alokasi biaya APBN yang dapat diakses oleh satuan PNF sejenis untuk menyelenggarakan program rintisan rumah pintar.

B. TujuanProgram rintisan rumah pintar bertujuan untuk:1. Melakukan rintisan rumah pintar di daerah perbatasan dan daerah terpencil atau

tertinggal.2. Memperkuat eksistensi dan akuntabilitas lembaga rumah pintar sebagai balai

belajar bersama.

C. Sasaran1. Lembaga

Lembaga yang menjadi sasaran rintisan rumah pintar adalah satuan PNF Sejenis yang memenuhi persyaratan.

2. Peserta DidikPeserta didik yang menjadi sasaran kegiatan rintisan rumah pintar adalah masyarakat perdesaaan maupun perkotaan yang dipandang perlu mendapat fasilitasi untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, kecakapan hidup, dan pengembangan sikap mental/kepribadian dalam upaya menyelaraskan dengan perkembangan masyarakat.

D. Hasil yang DiharapkanHasil yang diharapkan dari kegiatan rintisan rumah pintar adalah terwujudnya satuan PNF Sejenis yang menyelenggarakan program rintisan rumah pintar.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan rintisan rumah pintar adalah:

1. Tertatanya kepengurusan dan administrasi lembaga rumah pintar;2. Meningkatnya kapasitas pengelola, tenaga tutor/fasilitator/pendamping/relawan

khususnya dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, pengembangan bahan ajar dan pendampingan.


3. Meningkatnya sarana-prasarana penunjang pembelajaran sesuai kebutuhan (seperti: ruang/tempat belajar, bahan ajar, media belajar, sarana-prasarana usaha, sekretariat, dan lain-lain) yang termasuk ke dalam minimal 5 (lima) sentra yaitu: sentra kriya, bermain, komputer, panggung, dan baca.

4. Terdokumentasikannya proses dan hasil rintisan dalam bentuk cetak dan visual.

F. Deskripsi Kegiatan

Rintisan rumah pintar dilaksanakan dalam dua orientasi, yaitu:Pertama, rumah pintar yang berorientasi pada penyelamatan Warga Negara

Republik Indonesia di daerah-daerah terdepan/perbatasan dengan Negara lain. Rumah pintar ini dapat berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan atau instansi terkait lain yang memiliki personil di daerah-daerah terdepan/perbatasan.

Kedua, rumah pintar yang berorientasi pada ruang publik perkotaan tetapi berada di daerah-daerah miskin (slum area), dapat dilaksanakan oleh Satuan PNF Sejenis/lembaga masyarakat sejenis lainnya.

Rumah pintar menganut prinsip pembelajaran sebagai berikut:1. Keberadaan rumah pintar di suatu tempat/desa merupakan pusat pemberdayaaan

masyarakat setempat, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, baik laki-laki dan terutama para ibu rumah tangga, yang seringkali mendampingi anaknya belajar di rumah pintar;

2. Sentra-sentra yang harus ada di rumah pintar, di antaranya: 1) sentra kriya, dalam konsep rumah pintar sentra ini merupakan syarat mutlak karena aktivitas di sentra kriya ini dirancang untuk memberikan keterampilan hidup dan keterampilan vokasional (keterampilan kerja/keahlian sesuai dengan kebutuhan lapangan atau bidang tugas yang dihadapi). Dengan adanya sentra kriya diharapkan tercipta perluasan peluang usaha dan lowongan kerja bagi masyarakat setempat. Sentra kriya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, anak-anak, remaja dan ibu rumah tangga (khususnya anak-anak dan ibu-ibu) berdasarkan potensi setempat baik potensi alam maupun manusia, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Aktivitas di sentra kriya dapat sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan potensi lokal dan juga potensi masyarakatnya, 2) Sentra Baca, yaitu sentra yang menyediakan buku-buku bacaan dan media belajar lainnya, 3) Sentra Bermain, yaitu sentra yang diperuntukkan bagi tumbuh kembang anak dengan memberikan permainan-permainan edukatif, 4) Sentra Panggung, yaitu sentra yang menyediakan ruang aktivitas dan kreativitas bagi anak dan masyarakat, dan 5) Sentra Komputer, yaitu sentra pengenalan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga masyarakat tidak gagap teknologi.

3. Pengembangan kegiatan rumah pintar diarahkan pada aspek-aspek sebagai berikut:a. Anak-anak, yaitu untuk pengenalan teknologi baru dan pelayanan pendidikan

guna mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa mendatang.

b. Perempuan, yaitu pemberdayaan perempuan dengan segala potensi yang dimiliki melalui pelatihan dan pendidikan di sentra-sentra, khususnya sentra kriya.


c. Ekonomi keluarga, yakni dengan keterampilan hidup yang dikembangkan diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

d. Sosial budaya, yakni menjalin kerjasama dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi, peduli dengan sesama dan kemampuan bekerja dalam tim menjadi salah satu fungsi dari rumah pintar, sehingga mampu mempertahankan dan melestarikan budaya lokal daerah setempat.

e. Kewirausahaan, yakni menumbuhkembangkan masyarakat yang memiliki kemampuan berwirausaha, termasuk di dalamnya kemampuan untuk melihat peluang, memanfaatkan potensi alam dan diri untuk mendapatkan penghasilan.

f. Produk dan retail, yakni peningkatan keterampilan hidup diharapkan dibarengi dengan peningkatan kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai jual. Pengemasan dan pemasaran juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan pengembangan sentra, khususnya sentra kriya.

g. Usaha dan pengusaha, yakni dari kegiatan/apa yang diusahakan di sentra kriya diharapkan dapat melahirkan pengusaha.

4. Program rumah pintar diharapkan melahirkan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa enterpreneur berbasis budaya setempat.

Untuk lancarnya kegiatan pendidikan masyarakat melalui rumpah pintar sebagaimana diuraikan di atas, kegiatan penunjang yang perlu dilakukan mencakup:a. Penataan kepengurusan dan administrasi lembaga

Perlu dilakukan musyawarah untuk menata formasi kepengurusan. Kepengurusan harus mencerminkan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, dalam hal ini minimal pemerintahan desa dan tokoh masyarakat setempat.

b. Peningkatan kapasitas pengelola, tenaga tutor/fasilitator/pendamping/relawan, khususnya dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, pengembangan bahan ajar berbasis potensi lokal, dan pendampingan.

c. Peningkatan sarana-prasarana penunjang pembelajaran sesuai kebutuhan (seperti: ruang/tempat belajar, bahan ajar, media belajar, sarana-prasarana usaha, sekretariat, dan lain-lain).

d. Pendokumentasian proses dan hasil rintisan rumah pintar dalam bentuk cetak dan visual.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

Biaya penyelenggaraan program rintisan rumah pintar sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap lembaga. Proporsi penggunaan dana rintisan rumah pintar diatur dengan komposisi sebagai berikut.

No.Komponen yang

DibiayaiDeskripsi Proporsi Biaya

1. Penataan a. Pengurusan izin 2%


kelembagaan operasionalb. Pengurusan legalitas

lembagac. Papan nama lembaga

(Rp 4.000.000,00)

2. Pembenahan administrasi lembaga rumah pintar

a. Buku induk, buku absensi, buku tamu, buku inventaris, dll.

b. Dokumentasi cetak dan/atau digital

c. Dst.

1% (Rp 2.000.000,00)

3. Penguatan sentra (baca, komputer, panggung, bermain, dan kriya)

a. Pengadaan insfrastruktur

b. Penyediaan sarana dan alat belajar

c. Penguatan program/pelatihan

Maks. 30% (Rp 60.000.000,00)

Min. 50% (Rp 100.000.000,00)

Min. 10% (Rp 20.000.000,00)

4. Transport a. transport tutor/fasilitatorb. transport pengelola

5% (Rp 10.000.000,00)

5. Dokumentasi dan pelaporan

a. penyusunan laporanb. penggandaan laporanc. pengiriman laporan

2% (Rp 4.000.000,00)

Total - 100% (Rp 200.000.000,00)


BAB IIIPROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Sasaran Penerima BantuanLembaga calon penerima bantuan rintisan rumah pintar adalah Satuan PNF Sejenis/lembaga masyarakat yang memiliki legalitas dan memenuhi persyaratan.

B. Persyaratan Penerima BantuanLembaga calon penerima yang dapat mengakses bantuan rintisan rumah pintar adalah Satuan PNF Sejenis/lembaga masyarakat yang:1. Memiliki legalitas berupa akte notaris atau surat keputusan yayasan/organisasi

induk atau izin dari pejabat yang berwenang atau bentuk lain yang sederajat.2. Memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.3. Memiliki nomor rekening bank dan NPWP atas nama lembaga yang masih aktif. 4. Memiliki alamat sekretariat yang jelas.5. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas. 6. Memiliki tenaga tutor/fasilitator/relawan pembelajaran masyarakat.

C. Langkah-langkah Pengajuan dan Penyaluran Dana Pengajuan dan penyaluran dana program rintisan rumah pintar meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Sosialisasi bantuan/program Pengajuan proposal oleh lembaga Penilaian proposal Verifikasi lembaga pengusul Penetapan lembaga penerima dana program Penandatanganan akad kerjasama Pengajuan dan penyaluran/transfer dana

D. Proses Pengajuan Proposal1. Lembaga pengusul mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan

Pendidikan Masyarakat.2. Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada Dinas

Pendidikan Provinsi.3. Proposal agar menggunakan format seperti pada lampiran acuan ini.4. Proposal ditujukan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakatu.p. Kepala Subbagian Tata UsahaDirektorat Pembinaan Pendidikan MasyarakatDirektorat Jenderal PAUDNI, Kemdiknas,Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

E. Proses Penilaian ProposalPenilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan

verifikasi/visitasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan.


Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

F. Proses VerifikasiSetiap lembaga calon penerima dana akan diverifikasi/divisitasi untuk

mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut.

Verifikasi dapat dilakukan dengan cara:

Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan program, atau

Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima dana, atau

Klarifikasi/konfirmasi melalui surat, telepon, atau komunikasi langsung kepada dinas pendidikan setempat, instansi terkait atau SIKIB.

G. Waktu Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan1. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal berakhir tanggal 31 Juli 2011 (stempel pos), tetapi akan tetap dibuka apabila kuota masih tersedia.

2. Pelaksanaan KegiatanProgram rintisan rumah pintar dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dan

harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2011. Lembaga perlu membuat jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik, kondisi dan kemampuan lembaga.

Pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai dengan target sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja.

Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

H. Proses Penyaluran Dana1. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

dilampiri Akad Kerjasama yang sudah ditandatangani;2. SPP diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kemdiknas melalui Biro Keuangan;3. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);4. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) Jakarta III;5. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);6. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer dana

bantuan ke rekening lembaga penerima.

I. Catatan Khusus1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI

tidak memungut dana apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun.


2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kemdiknas tentang kesetaraan mendapatkan layanan pendidikan dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas tertentu, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program.

3. Lembaga penerima dana yang tidak/belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerima dana program tahun 2011.

4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan program di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penerima bantuan.

5. Lembaga pengusul rintisan rumah pintar harus mendapatkan rekomendasi dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).


BAB IVPEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat

Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pemantauan kegiatan ke masing-masing lembaga Rintisan Rumah Pintar. Pemantauan dilaksanakan dengan sasaran:1. Keterlaksanaan program dan eksistensi kelembagaan yang didukung oleh bukti-

bukti fisik kegiatan sesuai langkah kegiatan yang telah ditetapkan.2. Kendala-kendala pelaksanaan program dikaitkan dengan sasaran kualitatif dan

waktu yang telah ditetapkan.3. Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami.

B. Evaluasi Kegiatan Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang telah

ditetapkan, yaitu ketercapaian indikator-indikator eksistensi lembaga dan pelaksanaan program berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh masing-masing program.

C. Pelaporan Lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar wajib membuat laporan yang

berisi pertangggungjawaban keuangan, kegiatan, dan hasil (produk) kegiatan berupa buku penyelenggaraan rintisan rumah pintar, modul/bahan ajar, dan lain-lain sebagai bukti pertanggungjawaban dana yang telah diterima. Tujuan laporan

1) Mengetahui bahwa dana bantuan diterima dan dimanfaatkan oleh lembaga sesuai peruntukannya;

2) Mengetahui pelaksanaan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan oleh lembaga;

3) Memenuhi persyaratan administratif sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara.

Waktu pelaporan dan isi laporanPelaporan dilakukan satu kali, disampaikan dua minggu setelah program dilaksanakan. Laporan kegiatan sekurang-kurangnya memuat antara lain:1) Proses dan hasil kegiatan;2) Rencana kegiatan pasca program; dan3) Lampiran-lampiran yang memuat:

a) Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

b) Dokumen hasil berupa naskah buku dan bahan ajar; c) Dokumen pendukung lainnya (foto, MoU, sertifikat, dll.)

Laporan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan memberikan salinan laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.


BAB V PENUTUP

Acuan ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis bagi lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat.

Apabila ditemukan hal-hal yang belum jelas dan oleh karenanya diperlukan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat:

Direktur Pembinaan Pendidikan MasyarakatDirektorat Jenderal PAUDNI, Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039,Website: http://pnfi.kemdiknas.go.id/dikmas


http://pnfi.kemdiknas.go.id/dikmas

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

A. CONTOH COVER PROPOSALB. CONTOH SURAT REKOMENDASIC. CONTOH SURAT PERNYATAAND. FORMAT/ISI PROPOSALE. SISTEMATIKA LAPORAN


A. CONTOH COVER PROPOSAL

USULAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

RINTISAN RUMAH PINTARTAHUN 2011

Diajukan KepadaDirektur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, KemdiknasGedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Oleh:

Nama Lembaga : ............................................................Alamat : ............................................................No. Telp./HP/Faks. : ............................................................


B. CONTOH SURAT REKOMENDASI

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA==================================================

SURAT REKOMENDASI Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Provinsi*) .......................................... menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : ........................................................................Alamat : .......................................................................Nama Ketua : .......................................................................No. Tlp./HP/Faks. : ........................................................................

adalah lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program Rintisan Rumah Pintar sehingga berhak mengusulkan Bantuan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2011 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..................................................... 2011

Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota/Provinsi *) ..……….....

(..................................................)

*) Coret yang tidak perlu

*) coret yang tidak perlu


C. CONTOH SURAT PERNYATAAN

KOP LEMBAGA=====================================================

SURAT PERNYATAANKESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM

Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga pengusul Bantuan Rintisan Rumah Pintar tahun 2011:

Nama Lembaga : ……………………...........………………………Alamat Lembaga : ……………………......…………………………. ……………………......………………………….Nama Ketua : ……………………......………………………….Telp./HP/Faks. : ……………………......………………………….

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:1. Menyelenggarakan program rintisan Rumah Pintar sesuai Acuan dan Akad

Kerjasama.2. Melakukan koordinasi secara terpadu dan lintas sektor.3. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai Acuan dan Akad Kerjasama.4. Bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN sesuai

peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…………………………….. 2011Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000

(…………..………………….)


D. FORMAT/ISI PROPOSAL

1. Profil Lembaga

a. Nama Lembaga :……....................…………..............b. Alamat Lengkap :……....................…………..............c. No. Telp./HP :.... ……....................……….............d. Nama Ketua :... ……....................…………............e. Alamat Lengkap :……....................…………..............f. No. Telp./HP :.... ……....................……….............g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ...............................

2) Pejabat : ...............................h. Nama Bank :... …………………………......….........i. No. Rek. Bank Lembaga :.........……………………........…........j. NPWP : .....………………………….................k. Program pendidikan/pelatihan yang pernah/sedang dilaksanakan:

1) ............................................................. 2) .............................................................

3) dst...................................................

2. Data Personalia

a. Pengelola/Pengurus

No. NamaTmpt/Tgl

LahirL/P Pendidikan Pekerjaan Jabatan

1.

2.

3.

Dst.

b. Peserta Didik

No. NamaTmpt/Tgl

LahirL/P

Pen-didikan

PekerjaanKeteram-pilan yg Dimiliki

Alamat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dst.


c. Pendamping/Fasilitator/Relawan/Pendamping

No. NamaTmpt/Tgl

LahirL/P

Pen-didikan


Alamat

1.

Dst

d. Narasumber Teknis

No. NamaTmpt/Tgl

LahirL/P

Pen-didikan


Alamat

1.

Dst

3. Sarana dan Prasarana

No. Jenis Sarana Keadaan Keterangan

1. Luas Gedung Lembaga/ Organisasi

Luas Tanah:…………………..............m²

Luas Bangunan:…..........……...........m²

2. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Gedung Perkantoran

Rumah

Ruko...........................................................

3. Status Bangunan /Gedung Lembaga

Milik sendiri

Kontrak/sewa

Pinjam .........................................................

4. Sarana belajar Meja & kursi belajar…….............set

Papan tulis .........……......…..............set

Lemari/rak buku ....…...............…unit

Mesin tik ............…….....................…unit

Komputer ..........……....................…unit

Bahan ajar ....................................... jenis

Bahan Bacaan ............................ judul

Kondisi :


4. Uraian Kegiatan Rintisan Rumah Pintar yang Diusulkan

NO. URAIAN PROGRAM PENJELASAN

1. Penataan Kelembagaan Deskripsikan tujuan, bentuk kegiatan, sasaran, hasil yang diharapkan, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan, serta mitra kerja dari kegiatan tersebut secara singkat tetapi jelas

2. Pembenahan administrasi Lembaga Rumah Pintar (Buku Induk, Buku absen, Buku tamu, Inventaris, Dokumentasi, dll.)

Deskripsikan tujuan, bentuk kegiatan, sasaran, hasil yang diharapkan, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan, serta mitra kerja dari kegiatan tersebut secara singkat tetapi jelas

3. Penguatan sentra (baca, komputer, panggung, bermain, dan kriya): Insfrastruktur/

prasarana Penyediaan sarana

dan alat belajar Penguatan program/

pelatihan

Deskripsikan tujuan, bentuk kegiatan, sasaran, hasil yang diharapkan, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan, serta mitra kerja dari kegiatan tersebut secara singkat tetapi jelas

4. Transport tutor dan pengelola

Jelaskan tujuan dan sasaran bantuan transport tutor dan pengelola secara jelas

5. Dokumentasi dan pelaporan Jelaskan tujuan, bentuk, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dokumentasi dan pelaporan secara jelas


5. Rencana Anggaran Belanja

No. Kegiatan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4)

1. Penataan Kelembagaan :a. Pengurusan izin operasionalb. Pengurusan legalitas lembagac. Papan nama lembaga

2. Pembenahan administrasi Lembaga Rumah Pintar:a. Buku Induk, Buku absensi,

Buku Tamu, Buku Inventaris,b. Dokumentasi cetak dan/atau

digitalc. Dst

3. Penguatan sentra ( baca, komputer, panggung, bermain, dan kriya): Insfrastruktur/prasarana Penyediaan sarana dan alat

belajar Penguatan

program/pelatihan4. Transport tutor dan pengelola

5. Dokumentasi dan pelaporan

Jumlah

6. Lampiran Proposal:

a. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

b. Surat rekomendasi dari SIKIB (jika diperlukan).

c. Surat pernyataan lembaga/organisasi penerima bantuan (sesuai dengan format).

d. Salinan/fotokopi akta notaris atau SK pendirian lembaga/organisasi atau surat izin

lembaga/program.

e. Salinan/print-out nomor rekening dan NPWP atas nama lembaga/organisasi.

f. Struktur organisasi kepengurusan lembaga/organisasi.


CONTOH: FORMATDAFTAR TUTOR/FASILITATOR/INSTRUKTUR

NAMA LEMBAGA : ..............................................................LOKASI : ..............................................................TAHUN 2011

No.Nama

Jenis Kelamin Tempat LahirTanggal Lahir Ijazah

TerakhirTahun Lulus

Keahlian

Tgl Bln Thn

1. 2.

3.

4. 5.

dst.


Lampiran: 4

E. SISTEMATIKA LAPORAN

CONTOH FORMAT LAPORAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN RINTISAN RUMAH PINTAR

A. LEMBAGA1. Nama Lembaga :

…………………………………………………………….2. Alamat Lembaga :

…………………………………………………………….3. Nama Ketua :

…………………………………………………………….4. No. Telepon/HP :

……………………………………………………………..

B. URAIAN KEGIATANNo. Kegiatan Penjelasan

…………………………………….........…………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Lampiran-lampiran: a. Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Foto/Video dan Dokumen pendukung lainnya.

Laporan agar disusun dengan lengkap, sekurang-kurangnya menggambarkan capaian-capaian yang tertuang dalam proposal yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.



Documents

ACUAN RINTISAN RUMPIN 2011